MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Sumatera Utara secara internal terus melakukan pemeriksaan intensif atas raibnya uang Rp1,6 miliar milik Pemprovsu, di pelataran depan Kantor Gubsu, Senin (9/9) lalu. Pemeriksaan meliputi 4 aspek, yakni aspek formalitas, konten materi, prosedur, dan perintah pencairan.

“PEMERIKSAAN masih terus kita lakukan sampai dengan saat ini,” kata Inspektur Sumut Lasro Marbun melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/9).

Pihaknya mengaku masih melakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atas kejadian raibnya uang tersebut. Termasuk mencermati prosedural penarikan secara tunai atas uang sebanyak itu. Menurut Lasro, perlu adanya pemeriksaan yang lebih teliti untuk mengetahui pencairan uang tersebut. “Perlu kita periksa dengan cermat dan teliti,” jelasnya.

Namun demikian, Inspektorat belum bisa menyimpulkan, apakah penarikan yang dilakukan oleh kedua pegawai yang bertugas di BPKAD Sumut itu menyalahi aturan atau tidak. Pihaknya juga belum pada kesimpulan, akan mengambil tindakan apa terhadap keduanya sampai kasus ini mendapat titik terang. “Nanti kita lihat (perkembangan kasusnya) ya,” imbuh dia.

Adapun beberapa pihak yang sudah diperiksa dalam kasus itu, termasuk di antaranya Pembantu PPTK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Muhammad Aldi Budianto, dan tenaga honorer BPKAD Sumut, Indrawan Ginting, selaku yang bertugas mengambil dan membawa uang itu dari Bank Sumut Imam Bonjol.

Lasro mengatakan, Tim Pemeriksa dari Inspektorat Sumut membutuhkan 5 hari kerja untuk menuntaskan perihal kasus hilangnya uang tersebut. Jika pun pemeriksaan masih belum lengkap, akan ditambah waktu 2 hari.

Pemeriksaan yang dilakukan yaitu terhadap aspek formalitas, konten materi, prosedur, dan perintahnya. Lasro menolak menjawab beberapa pertanyaan yang dianggapnya masuk ke wilayah materi pemeriksaan, seperti apakah memang ada honor untuk TAPD. “Itu sudah materi, nanti kita lihatlah mereka, jangan saya. Makanya kita lihat ini kebijakannya apa gitu loh, artinya kok bisa ada kontan sebanyak itu,” sebut dia.

Pastinya Tim Inspektorat masih fokus melakukan pemeriksaan. Jika misalnya ada ketentuan yang dilanggar oleh pihak-pihak (ASN) yang terlibat, maka berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan sanksi.

Pada Pasal 7 PP 53 itu diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, tertulis, dan.pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Kalau Pak Gubernur Pak Wagub ya tegas mengatakan bahwa ini harus selesai secara tuntas jelas dan tegas. Maka saya sebagai anak buah dan kebetulan bertugas di bidang pengawasan ya harus memilih yang terbaik dan cepat tepat harus saya kendalikan,” pungkasnya.

Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, M Fitriyus, yang juga Wakil Ketua TAPD Sumut, kembali tidak bersedia mengomentari soal kasus hilangnya uang tersebut. “Jangan saya ya Adinda, takut salah-salah nanti,” sebutnya kemarin.

Selain karena takut salah-salah, Fitriyus juga beralasan tidak dalam kapasitas pihaknya menyampaikan pendapat. Pasalnya kasus hilangnya uang itu sudah ditangani Inspektorat dan kepolisian. “Kita tunggu saja hasil itu ya,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Setdaprovsu, Raja Indra Saleh mempertanyakan sikap Adi Ginting, abang kandung dari Indrawan Ginting, yang mendampingi menjadi saksi di Polrestabes Medan.

Diketahui, Indrawan Ginting salah satu saksi dari hilangnya uang milik Pemprovsu senilai Rp1.672.985.500. Bersama dengan Muhammad Aldi Budianto, dia pergi mengambil uang dari Bank Sumut yang diketahui untuk pembayaran honor kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut. “Kenapa dia ikut ke sana? Apa urusannya dia itu mendampingi,” kata Indra melalui sambungan telepon WhatsApp.

Rabu malam kemarin, Satreskrim Polrestabes Medan kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus hilangnya uang Rp 1.672.985.500 milik Pemprovsu. Peristiwa hilangnya uang miliaran rupiah tersebut saat berada di dalam mobil yang terparkir di halaman parkir dekat pos sekuriti Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro.

Indra Saleh mengaku masih di Jakarta dab saat ini dirinya belum bisa berkomentar lebih detail, terkait raibnya uang miliaran rupiah itu. “Saya lagi di Jakarta ini, belum bisa komentar banyak,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhyar Nasution menjadi orang pertama yang mendaftar ke panitia penjaringan bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang dibuka PDI Perjuangan.

Wakil Wali Kota Medann itu tiba di Kantor DPC PDI Perjuangan Medan, Jumat (13/9) siang sekitar pukul 14.30 WIB. Ia ditemani istrinya dan beberapa pengurus PAC se-Kota Medan.

Kedatangan orang nomor dua di Pemko Medan itu untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai balon Wali Kota Medan yang sudah diambilnya beberapa waktu lalu. Menariknya, pada kesempatan itu, Akhyar menghadiahi pengurus DPC PDI Perjuangan dengan bunga, sapu ijuk, sapu lidi, dan mie balap. Menurutnya, barang-barang bawaanya itu memiliki simbol dan arti khusus.

“Insya Allah kalau dapat mandat dari rakyat, skala prioritas kerja saya adalah meningkatkan kualitas kebersihan Kota Medan, menambah keindahan taman dan kenyamanan warga Medan, kemudian makanan. Medan adalah kota kuliner yang banyak menyerap banyak tenaga kerja, di samping perbaikan infrastruktur yang lain. Itu ditandai dengan simbol-simbol ini,” ujar Akhyar.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Akhyar mengklaim dirinya didukung mayoritas kader PDI Perjuangan di tingkat PAC atau kecamatan. “Sebagai kader partai, semua kader partai mendukung dan bahkan mereka yang mencalonkan saya sebagai calon wali kota periode akan datang,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai kader ia akan mengikuti seluruh tahapan yang ada, mulai dari tahapan paling bawah yakni penjaringan di DPC PDIP.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim yang menerima secara langsung formulir dan berkas pendaftaran Akhyar, menyambut gembira. Menurut Hasyim, Akhyar merupakan orang pertama yang secara resmi mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan sebagai balon Wali Kota Medan. “Baru ini yang mengembalikan formulir, sisanya belum. Sepertinya yang lain besok, karena besok hari terakhir. Kemarin kita buka di 1 September dan akan kita tutup besok (hari ini) 14 September,” terangnya.

Menurut Hasyim, Akhyar mengaku siap maju di Pilkada Medan 2020 untuk membawa perubahan Kota Medan ke arah yang lebih baik. “Pak Akhyar menyebutkan kalau beliau mendapatkan dukungan dan dorongan dari teman-teman kader PDIP lainnya di Kota Medan untuk membangun Kota Medan menjadi lebih baik. Tentu ini bagus, niat baik pasti kita sambut baik,” ujarnya.

Senada dengan Hasyim, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo HK Panjaitan yang dikonfirmasi Sumut Pos menyambut positif pendaftaran akhyar. “Iya, tadi saya dapat info dari teman-teman di DPC memang Pak Akhyar resmi mendaftar. Itu bagus,” katanya.

Disebutkan Boydo, setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri dalam penjaringan yang dibuka oleh PDIP Medan. “Semakin banyak yang mendaftarkan diri ya semakin bagus, semakin banyak pilihan. Orang yang bukan kader saja boleh mendaftar kok, apalagi Pak Akhyar yang memang kader kita. Saya juga bisa mendaftar kalau saya mau, gak ada masalah itu,” sebutnya.

Disinggung soal dirinya yang akan turut mendaftar, Boydo tidak menjawabnya secara gamblang. “Ya kita lihat saja besok. Intinya, siapapun berhak untuk mendaftarkan diri, nanti keputusannya tetap di tangan DPP,” tandasnya.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah sampah di Kota Medan terus menjadi sorotan. Apalagi, saat hujan, sampah sering kali menjadi salah satu penyebab banjir. Hal itu akibat belum terkelolanya sampah dengan baik.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni mengatakan, ada 2 faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, belum terbangunnya peng-uatan infrastruktur persampahan di Kota Medan secara baik yang membuat sampah-sampah dapat ditampung, dibawa dan dikelola dengan baik.

Sedangkan yang kedua itu adalah masih minimnya peran serta masyarakat dalam meminimalisir, membuang dan mengelola sampah dengan benar.

“Untuk yang pertama, soal infrastruktur persampahan, hingga saat ini Pemko Medan belum memiliki jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang mumpuni untuk menampung sampah yang ada di Kota Medan,” ujar M Husni kepada Sumut Pos, Kamis (12/9)

Disebutnya, pihaknya masih banyak menggunakan lahan pinjam, bukan lahan sendiri. Ada beberapa titik dipinggir jalan yang masih dibuat sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Nah, ini yang sedang kita upayakan. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Perkim (PKPPR) untuk bisa disediakan lahan TPS setidak-tidaknya satu TPS per satu kecamatan agar bisa menampung sampah setiap kecamatan dengan baik dan tertata,” ujar Husni.

Sedangkan untuk TPA yang dimiliki oleh Kota Medan saat ini, yakni TPA terjun, kata Husni, hingga saat ini masih terus dimaksimalkan agar dapat terus menampung sampah-sampah yang masuk dari Kota Medan. “Sembari kita sedang terus berupaya agar mendapatkan lahan baru untuk TPA alternatif. Nantinya, infrastruktur yang lain juga akan mengikuti, seperti penambahan truk sampah dan sarana pendukung lainnya,” terangnya.

Disisi lain, lanjut Husni, untuk faktor yang kedua, yakni masih minimnya kesadaran masyarakat dalam meminimalisir, membuang dan mengelola sampah dengan benar masih terus menjadi perhatian khusus bagi pihaknya.

Husni menyebutkan, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak pernah berhenti bahkan terus secara gencar melakukan sosialisasi kepada warga Kota Medan akan arti pentingnya membuang dan mengelola sampah dengan benar.

“Masyarakat juga harus sadar betul bahwa yang paling dirugikan atas perilaku membuang sampah sembarangan itu adalah masyarakat itu sendiri. Kami terus melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat dengan terus melakuakan sosialisasi membuang sampah dengan benar, kami juga turut menggandeng pihak-pihak pemangku jabatan hingga ditingkat Kelurahan dalam mensosialisasikan hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban yang dilakukan Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan di Gedung Warenhuis, tepatnya di persimpangan Jalan Ahmad Yani/ Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, Jumat (13/9) siang, berakhir ricuh dengan masyarakat yang menghuni bangunan.

Kericuhan ini memanas saat warga melihat mobil ekskavator milik Pemko Medan memasuki pemukiman itu. Emosi warga memuncak karena bangunan rumah di di lokasi itu hendak dirobohkan.

Warga bertahan dan melempari eskavator dengan air panas, kursi hingga air seni yang dibungkus dalam plastik. Akibatnya, suasana di lokasi pun memanas. Dalam bentrokan tersebut, seorang petugas terluka terkena lemparan batu.

Alat berat yang terus merangsek masuk membongkar bangunan liar itu .”Gak ada otak kalian, kalian liat ada anak-anak di dalam rumah itu. Kami mau tanya sampai mana bangunan ini dihancurkan, coba kalian kasih tau kami,” teriak seorang perempuan mengenakan daster yang mengamuk dan menghalangi petugas.

Perempuan berdaster itu pun sempat tidur di jalan untuk menghalangi alat berat. Dia melawan saat akan dipindahkan, tapi kalah tenaga dengan petugas Satpol PP. Meski diadang warga, petugas Satpol PP tetap maju dan melakukan penertiban.

Namun, satu persatu bangunan liar berhasil dirobohkan. Tapi perlawanan warga tak berhenti. Mereka terus melempar menggunakan apa saja yang ada kepada personel Satpol PP.

Kendati mendapat perlawanan warga, petugas Satpol PP tak mundur. Penertiban jalan terus. Jumlah anggota yang lebih banyak mampu memukul mundur upaya warga melakukan perlawanan. Hingga akhirnya alat berat merobohkan bangunan dan warga hanya dapat pasrah.

“Semua petugas maju, jangan pakai kekerasan,” teriak Kasatpol PP Kota Medan, M. Sofyan, yang memimpin langsung penertiban tersebut.

Sofyan menjelaskan apa saja sasaran mereka untuk dilakukan penertiban pada hari itu. “Kami tidak membongkar bangunan masyarakat yang berada di atas bangunannya. Kami menertibkan bangunan tidak sesuai dengan peraturan,” tutur Sofyan.

Warga yang kalah jumlah dengan petugas Satpol PP pun merelakan bangunan mereka dirobohkan. “Pastikan semua barang-barang, jangan sampai rusak dan jangan ada kekerasan,” kata Sofyan lagi.

Sofyan mengungkapkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan aset dari Pemko Medan yang nantinya akan dikelola. “Bangunan ini merupakan tempat heritage dimana selama ini tempat dan bangunan ini sudah dikuasai oleh masyarakat,” kata Sofyan kepada wartawan.

Sofyan menjelaskan sebelum melakukan penertiban, Pemko Medan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang menghuni bangunan tersebut.

“Kita sudah layangkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali dan tidak ada respon. Dan semalam kita juga sudah memberitahu agar segera dikosongkan dan hari ini (kemarin,Red), kita melakukan pengambil alihan,” tutur Sofyan

Sofyan menjelaskan bahwa setelah nantinya bangunan ini dikosongkan dan dibersihkan, Pemko Medan akan digunakan untuk kepentingan dinas. “Recananya ini akan digunakan untuk kepentingan dinas Pemko Medan,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Operasi Patuh Toba 2019 berlangsung di wilayah hukum Polres Belawan, sebanyak 4 orang meninggal kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Belawan, AKP MH Sitorus SH, Jumat (13/9), mengatakan, Operasi Patuh Toba 2019 sudah berakhir, dari hasil catatan mereka sebanyak 4 orang meninggal dunia dan tujuh orang luka ringan tujuh orang ringan.

Total pelanggaran yang tercatat sepanjang Operasi Patuh Toba 2019, mencapai 705 pelanggaran. Angka ini mengalami kenaikan tujuh puluh persen dibanding 2018 sebanyak 414 pelanggaran.

“Dari jumlah 705 didominasi pelanggaran terjadi pada sepeda motor. Menyusul mobil truk dan mobil penumpang. Seluruhnya dilakukan penindakan karena tidak melengkapi STNK, SIM dan mengunakan helm. Sejumlah pelanggaran ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” terang orang nomor satu di Satlantas Polres Belawan ini.

Selain itu, AKP MH Sitorus menyebutkan, tilang teguran yang dikeluarkan tercatat sebanyak 192 atau naik tiga puluh empat persen dibanding tahun 2018 sebanyak 143 teguran.

“Bukan hanya korban kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang mengalami kenaikan. Tapi, untuk tilang teguran juga naik dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kerugian materil mengalami kenaikan empat puluh persen yakni Rp2.800.000 di tahun 2019. Sedangkan tahun 2018 Rp2.000.000,” kata dia.

Ditambahkanya, peningkatan yang terjadi ini, karena petugas yang bekerja lebih dalam pada Operasi patuh Toba 2019.

“Meskipun operasi sudah selesai dilakukan. Kita berharap agar kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat dapat juga meningkat. Utamakan keselamatan. Jangan karena sedang ada operasi lalu lintas, menjadi patuh, tetapi setelahnya melanggar lagi. Ini demi keselamatan,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah sempat terhenti beberapa bulan, pengerjaan proyek Apartemen De’ Glass Residence di Jalan Gelas/Ayahanda, Medan Petisah, kini mulai dikerjakan lagi. Padahal, sebelumnya sudah disepakati antara warga yang keberatan dengan pihak pengembang bahwa proyek itu dihentikan sementara atau distanvaskan.

Fernando Sitompul selaku kuasa hukum warga yang keberatan mengatakan, pengerjaan proyek apartemen setinggi 26 lantai itu mulai dikerjakan kembali dalam pekan ini. Namun, pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor apartemen tersebut tidak terlalu mencolok.

“Hari Minggu (8/9) siang lalu alat beratnya mulai masuk, alat berat itu berupa beko (ekskavator) satu unit. Setelah itu, selang tiga hari kemudian alat berat tersebut digunakan untuk mengeruk dan menimbun tanah di areal proyek.

Bahkan, siang ini juga (kemarin, red) alat tersebut masih bekerja, dan warga sudah merekamnya (menggunakan telepon genggam),” ungkap Fernando, Jumat (13/9).

Disebutkan dia, selain ekskavator alat berat lainnya yaitu craine juga hendak dimasukkan ke dalam lokasi proyek. Akan tetapi, gagal dilakukan karena pintu masuk areal proyek terlalu kecil. “Yang lagi dikerjakan mereka di areal pintu masuk, kemungkinan untuk memperlebarnya sehingga craine bisa masuk,” kata Fernando.

Fernando mengatakan, mulai dikerjakannya lagi pembangunan apartemen dua tower itu maka telah melanggar kesepakatan sebelumnya dengan warga sewaktu pertemuan di Kantor Kelurahan Sei Putih Tengah beberapa waktu lalu.

“Warga pasti tidak akan tinggal diam, kalau nanti craine dimasukkan ke areal proyek maka akan dihadang,” ucap Fernando sembari meminta kepada pihak apartemen atau kontraktor yang mengerjakannya harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat.

Bahkan, lanjut dia, Kepala Dinas Perkim-PR Medan Benny Iskandar sempat menyatakan bahwa pengerjaan apartemen itu bisa dilanjutkan apabila ada kesepakatan terhadap warga yang keberatan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar mengatakan secara peruntukkan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Medan Tahun 2015-2035 (Perda RDTR), proyek apartemen itu sudah sesuai. Artinya, tidak ada poin-poin yang dilanggar di dalam perda tersebut.

“Permasalahan pembangunan apartemen tersebut sesungguhnya bukan menyalahi Perda RDTR melainkan persetujuan warga. Sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi meminta izin pembangunan apartemen itu dibatalkan karena dianggap cacat hukum. Alasannya, warga yang keberatan tersebut tidak pernah setuju dan menandatangani dibangunnya apartemen itu,” ujar Benny.

Kata Benny, pihaknya sudah meminta klarifikasi ke camat dan lurah setempat. Hasilnya, memang sebagian warga yang keberatan tidak ada meneken. Akan tetapi, asumsinya karena sudah diteken oleh lurah atau camat berarti sudah benar warga tidak ada yang keberatan lagi sehingga keluarlah perizinan pembangunan apartemen tersebut.

“Saat ini proyek tersebut telah stanvas dan tidak ada pembangunan. Pihak pengembang atau manajemen Apartemen De Glass diminta untuk menyelesaikan masalahnya kepada warga yang keberatan barulah dilanjutkan proyek pembangunan,” kata Benny sembari mengaku, sudah ada warga mengadu ke pihaknya yang disampaikan secara tertulis melalui surat.

Diketahui, pembangunan apartemen tersebut dihentikan sementara dari hasil pertemuan warga dengan pihak pengembang, yang dilakukan di kantor Kelurahan Sei Putih Tengah pada Senin, 28 Januari lalu. Pertemuan dipimpin oleh Lurah Sei Putih Tengah, Rizka K Lubis.

Dalam pertemuan itu, Fernando Sitompul selaku kuasa hukum warga menyatakan, pihaknya mempertanyakan adanya persetujuan warga yang meneken atau menandatangani pembangunan proyek itu. Apakah benar diteken warga, dan warga tersebut memang berdampak langsung.

“Kalau memang betul tanda tangan, kita minta salinannya. Lalu, dikroscek sama-sama satu persatu. Hal ini untuk memastikan apakah memang benar meneken langsung? Jangan-jangan yang tanda tangan bukan warga sini (Jalan Gelas atau Jalan Belanga),” ungkap Fernando dalam pertemuan.

Menurut Fernando, warga yang keberatan tidak pernah memberikan persetujuan atau dukungan atas pembangunan proyek tersebut. Tetapi kenapa, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) bisa keluar sementara persetujuan tidak ada. “Aneh rasanya, warga menolak tetapi izin (SIMB) bisa keluar? Padahal, seharusnya pengurusan izin itu harus ada persetujuan dulu dari warga,” sebutnya.

Untuk itu, sambung dia, diminta pihak kelurahan menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu, jangan ada kegiatan proyek sebelum masalah ini selesai.

“Warga dibuat seperti main kucing-kucingan, kita lengah ternyata mesin main (proyek berjalan). Jadi, kami minta dihentikan sementara sampai persoalan ini tuntas. Kalau ada pengerjaan, kami menuntut lurah untuk bertanggung jawab,” cetusnya.

Menanggapi itu, Lurah Sei Putih Tengah, Rizka K Lubis mengatakan, terkait SIMB yang keluar hal itu bukanlah kewenangannya. Apalagi, izin tersebut keluar bukan semasa dirinya menjabat.

“Izinnya (SIMB) keluar sebelum saya menjadi lurah. Saya menjadi lurah pada bulan November 2018. Persoalan izin tersebut bukan kewenangan saya, karena ada instansi yang menangani,” kata Rizka.

Diutarakan dia, pembangunan proyek itu dihentikan sementara ini sampai masalah yang terjadi tuntas. Permasalahan itu yakni melakukan kroscek ulang terhadap warga yang meneken atas permintaan warga yang keberatan.

“Tanda tangan warga yang meneken ada buktinya dan dilengkapi alamatnya. Ada pertinggalnya dari lurah sebelum saya. Jadi, mari kita kroscek sama-sama untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, pembangunan proyek dihentikan sementara,” sebut Rizka.

Kepala Lingkungan V Sei Putih Tengah, Ani membantah tudingan warga yang keberatan bahwa yang meneken itu bukan orangnya langsung. Selain itu, warga yang meneken merupakan penduduk sekitar. “Enggak betul itu, enggak ada rekayasa. Jadi, mari warga yang keberatan untuk membuktikan secara langsung ke lapangan dan jangan asal menuduh saja,” ketusnya.

Ani menyatakan, warga yang setuju apartemen dibangun beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap pembangunan proyek. Sedangkan sebagian lagi juga terdampak tetapi tidak secara langsung.

“Rumah warga yang berdekatan dengan proyek sedikit saja, paling-paling sekitar 5 rumah. Dari mereka yang tinggal berdekatan memang benar ada yang tidak meneken. Tapi, sebagian besar warga lainnya (tidak berdampak langsung) meneken,” jelasnya.

Sementara, mewakili pihak pengembang, Devi mengaku setuju dengan hasil kesepakatan untuk melakukan kroscek ke lapangan terhadap warga yang meneken. Selain itu, saat ini pembangunan proyek diberhentikan sementara pengerjaannya sampai ada jalan keluarnya. “Mari kita buktikan dan sama-sama mengecek langsung ke lapangan warga yang tanda tangan dan juga tidak tanda tangan, memang betul-betul warga setempat atau tidak,” ucapnya.

Devi juga mengaku, pihak pengembang sudah melakukan itikad baik untuk pertanggungjawaban terhadap tembok rumah warga yang retak akibat terdampak kegiatan proyek. Akan tetapi, warga tersebut tidak mau dan mereka menginginkan proyek dihentikan.

“Masalah tembok yang retak sudah berkunjung ke rumah warga untuk memberikan tanggung jawab. Selain itu, juga sudah meminta secara lisan dan tertulis yang ditembuskan ke kepling, lurah dan camat. Tapi, begitulah warga itu tidak mau dan tetap menolak ada pembangunan proyek,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pembangunan proyek apartemen tersebut memiliki izin yang lengkap seperti SIMB, Izin AMDAL dan sebagainya. Sebelum izin tersebut keluar, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan persetujuan warga. “Tidak mungkin izin itu keluar tanpa ada persetujuan warga,” ujarnya. (ris/ila)