TOBASA, SUMUTPOS.CO – Pembersihan lahan yang dilakukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mendapat perlawanan dari warga, Kamis (12/9).

Saat dilakukan pembersihan, masyarakat dari marga Adat Raja Na Opat Sigapiton melakukan perlawanan. Sejumlah ibu-ibu melakukan penghadangan dengan aksi buka baju, dan hanya menggunakan pakaian dalam. Kemudian, sejumlah warga dan petugas mengalami luka-luka, yang sempat terjadi bentrok.

Pembangunan objek wisata kelas dunia itu, dengan membuka jalan menggunakan alat berat dikirim oleh BOPDT dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tobasa. Pembukaan jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.

Dengan luas lahan berjumlah 386,72 hektare yang dialokasikan untuk pengem bangan kawasan pariwisata tersebut. Dimana, 279 hektare sudah diterbitkan Hak Pengelolaannya. Dalam protes masyarakat, bahan lahan diklaim milik tanah adat, yang sudah dikelola sejak puluhan tahun lalu dengan ditanami pohon kopi dan alpokat.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) BOPDT, Arie Prasetyo mengungkapkan, Pembangunan kawasan di Lahan Zona Otorita ini merupakan amanah Perpres 49/2016 yang merupakan tugas otoritatif BOPDT, untuk pengembangan KSPN Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia.

“Itu dampak ekonomi, ada masyarakat mempunyai pohon kopi, pohon alpukat dan punya pohon ini itu. Semua akan dihitung dan diganti rugi oleh negara,” ungkap Arie kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Ironisnya, Arie mengatakan untuk ganti rugi sedang berjalan. Tapi, fakta di lapangan pihak BOPDT sudah melakukan pembersihan lahan. Hal ini, memicu protes keras masyarakat.”Prosesnya sedang berjalan, meski belum selesai. Sekarang sedang dilakukan penghitungan nilainya dan akan ditetapkan oleh Bupati, akan diverifikasi BPKP dan setelah itu, akan dibayarkan,” jelas Arie.

Ia menjelaskan status tahan tersebut adalah hutan. Untuk kepentingan pembangunan Danau terbesar di Asia Tenggara itu. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan izin untuk penggunaan lahan hutan yang sudah lama dikelola oleh masyarakat sekitar.

“Dulu ini kan, Hutan. HKM (Hutan Kelolaan Masyarakat), Hutan yang boleh dikelola oleh masyarakat. Boleh lah menanam, sekarang akan diganti rugi dan proses sedang berjalan,” kata Arie.

Terkait hak-hak masyarakat yang ada di atas lahan, Arie mengungkapkan bahwa hal ini juga telah dilakukan oleh Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan melibatkan beberapa unsur. Guna menyelesaikan semua hingga dilakukan pembayaran ganti rugi.

“Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi tanaman tegakan milik masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Karena sebelumnya lahan ini merupakan lahan berstatus hutan yang sebagian dari itu ada juga yang ditanami tanaman budidaya milik masyarakat seperti kopi, dll. Proses penghitungan jumlah tanaman untuk lahan 279 Ha telah dilakukan dan saat ini sedang tahap penilaian/appraisal oleh konsultan penilai publik,” jelasnya.

Arie mengatakan di lahan tersebut, akan dibangun fasilitas untuk menunjang pariwisata di Danau Toba seperti hoterl bintang 5, tempat pertemuan, objek wisata baru hingga UMKM Center untuk memberikan dampak pertumbuhan ekonomi baik bagi masyarakat sekitar.

Ini sekarang, masalah klaim adat. Ini kami menerima lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau ditarik kebelakang, aku akan minta dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sejauh ini, pengamat ini tanah lahan hutan. Bukan tanah adat,” ujar Arie.

Terkait unjuk rasa yang diberitakan beberapa media. Arie mengakui memang sempat ada penolakan dari sebagian masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Sigapiton. Tetapi setelah dilakukan pendekatan persuasif, akhirnya suasana membaik dan pengerjaan dapat dilakukan.

“Unjuk rasa sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi kami berharap dapat dilakukan dengan jalur yang benar. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah disusupi kepentingan yang kontraproduktif,” sebut Arie.

Ia mengatakan bila pembangunan tersebut terus mengalami kendala dengan pengklaim lahan oleh masyarakat sekitar. Akan berdampak dengan lambat proses pembangunan.? Tidak juga akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat sendiri.

“Pembangunan sudah dimulai. Kalau ada komplik dilapangan ada proyek pengembangan biasa lah. Kedepannya, kalau ada klaim silakan sampaikan secara jalur hukum jangan dilapangan gitu. Nanti sesuai dengan hukum. Karena, kita negara hukum. Tidak jalan-jalan, manfaat tidak dapat dirasakan masyarakat,” tutur Arie.

Sebelum dimulainya pembangunan ini, Arie mengungkapkan pihak BOPDT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bertempat di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa juga kami bersama Bupati, Camat Ajibata, dan Kepala Desa juga sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini,” tandas Arie.(gus/han)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan dan Pemindahan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kabupaten Batubara Khususnya Untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Kamis (12/09).

Bupati Batura Zahir, dalam sambutannya melalui Plt Kadis Pendidikan, Ilyas Sitorus berharap kepada semua peserta lokarya mengikuti semua rangkaian acara ini dengan serius, sebagaimana yang diharapkan Bupati.

Ilyas juga meminta perhatian, khususnya Kemendikbud untuk ikut membantu pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Batubara.

“Pada prinsipnya, kami siap bekerjasama sepanjang diberikan kesempatan, agar Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara dalam meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan spritual masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya,” tambah Ilyas.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Acep Tapip Yani, M. Pd, sebagai Tim Pengembang Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, yang juga sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia (AKSI), mengatakan, Lokakarya tersebut dimaksud untuk memberikan pemahaman cara kebutuhan pengawas sekolah dan kepala sekolah, serta perencanaan dan penataan kedua tenaga kependidikan.

Selain itu juga, diperkenalkan aplikasi SIMTENDIK (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Kebutuhan dan Penataan Tenaga Kependidikan). Dimana Disdik Kabupaten Batubara ditunjuk sebagai operator Aplikasi SIMTENDIK untuk penataan tenaga kependidikan.

Dijelaskan pula, sebagai jabatan kepala sekolah yang bersifat manajerial bisa dijalankan sebanyak 16 tahun.

“Semoga program ini dapat memenuhi tujuannya yang dirancang dalam upaya memberikan kemudahan dan pemahaman yang sama bagi pihak terkait dalam perencanaan kebutuhan dan penataan pengawas sekolah dan kepala sekolah,”ujarnya.

Dalam acara lokakarya tersebut, banyak hal menjadi topik diskusi diantaranya Pemaparan Desain dan Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan Penataan KS dan PS, serta Pengenalan dan ujicoba penggunaan aplikasi perencanaan kebutuhan dan Penataan KS, PS dan FDG.

Pendalaman hasil diskusi desain dan pedoman perencanaan kebutuhan dan penataan KS dan PS, Pengisian Instrumen Uji Keterbacaan Pedoman dan Identifikasi Kebutuhan Program. (mag-14/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk memudahkan dan memperlancar distribusi hasil pertanian dari desa ke Pasar Holtikutura, pembangunan jalan antar desa dan kecamatan akan terus dipacu.

Hal itu dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana, saat mengunjungi Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Kamis (12/9).

Menurut Terkelin, untuk menjadikan desa kunci utama pembangunan daerah, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan kapasitasnya.

Salah satunya kemampuan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Di sisi lain, Bupati Karo memberi arahan kepada kepala desa, agar dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) lebih mengutamakan skala prioritas yang sudah tertuang di dalam APBDes. “Jangan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan,” katanya.

Menyangkut permintaan warga yang telah disampaikan melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Lidia Br Ginting, infrastruktur jalan akses Desa Sukamaju–Simpang Kabantua sudah ditampung di APBD Perubahan Kabupaten Karo TA 2019.

Kemungkinan awal bulan depan sudah dikerjakan. Selebihnya akan digunakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) P-APBN sepanjang 3 km. “Usulan yang belum terealisasi seperti akses Jalan Desa Sukamaju dengan Desa Kacinambun sepanjang sekitar 7 km akan ditampung di RAPBD induk 2020 yang saat ini juga sedang dibahas bersama DPRD Karo,” terang Terkelin.

“Untuk sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membersihkan dan melakukan pelebaran dengan alat berat di titik-titik tertentu,” tambahnya.

Menyangkut tapal batas Desa Sukamaju dengan Desa Kacinambun yang sekarang ini sedang menghangat, Bupati Karo meminta semua pihak mengedepankan kearifan lokal budaya Karo.

“Sebenarnya soal tapal batas desa itu hanya menyangkut tertib administrasi pemerintahan,” ucapnya. “Namun demikian semua ada aturannya, ada acuan yang menjadi mekanisme yang harus dipatuhi. Seperti, Permendagri 45/2016 tentang penetapan dan penegasan tapal batas desa dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” ujar Terkelin.

Camat Tigapanah, Data Martina Br Ginting, mengatakan, sebagai wakil pemerintah di tingkat kecamatan sudah melakukan sosialisasi kepada warga ke dua desa.

Karena ini menyangkut tapal batas antar kedua desa, lanjut Data Martina, dirinya yang akan memfasilitasi dengan mengundang semua pihak dari kedua desa juga Pemkab Karo yang seyogianya tadi, hari ini dilaksanakan di aula kantor camat.

“Namun karena ada pertemuan hari ini bersama bapak Bupati di desa Sukamaju, maka dijadwalkan kembali dilakukan rapat Kamis depan, ucapnya. Sebelumnya salah seorang warga mengatakan, menyangkut tapal batas Desa Sukamaju dengan Kacinambun agar disesuaikan dengan sejarah desa. “Karena dulu leluhur kami dalam menetapkan batas wilayah desa hanya berdasarkan alam, jadi tidak ada dokumen yang dibuat dalam bentuk surat, jadi acuannya harus berdasarkan sejarah,” harapnya. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati hari Perhubungan Nasional, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, menggelar aksi bersih di laut dan pantai dari sampah.

“Aksi bersih laut ini dilakukan, karena kita ketahui Indonesia masuk urutan ke- 5 penghasil sampah terbesar di dunia,” kata Kepala Kantor KSOP kelas IV Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (12/9).

Menurutnya, gerakan aksi bersih laut dan pantai dari sampah digelar secara serentak di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam penanganan masalah sampah.

“Aksi nasional ini, pemerintah menargetkan mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Hal ini sesuai Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental,” katanya.

Gerakan ini sebut Gamal Sembiring, dapat berpengaruh dan memberi efek kepada masyarakat pada kebiasaan membuang sampah ke laut, serta membangun kebersamaan sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab dalam persoalan kebersihan laut dan pantai.

Gamal juga mengimbau kepada perusahaan dan masyarakat yang berdomisili di sekitar pantai untuk menjaga dan merawat pantai serta sungai.

“Mari kita jaga rawat dan sayangi, seperti kita mencintai dan menyayangi tubuh kita sendiri. Jangan buang sampah ke sungai, laut atau pantai demi satu karya nyata yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita,” kata Gamal.

Lebih lanjut Gamal mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi duta pelopor penggerak sosialisasi gerakan buang sampah ke tempat sampah, agar kita bisa hidup bersih, sehat, dan biota laut dapat berkembang lebih baik lagi. Kegiatan ini melibatkan perusahaan, BUMN, Kapolsek Pangkalan Susu AKP Slamet Riyadi, Danramil-15, Camat Pangkalan Susu, pelajar dan masyarakat setempat.

Terpisah, Lurah Beras Basah Zulkarnain, berterima kasih kepada KSOP atas aksi bersih sampah di pantai dan laut di wilayah kelurahan Beras Basah. Meski peranserta masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dianggap masih kurang peduli dengan sampah, namun dengan aksi ini diharapkan bisa mengedukasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga kebersihan sungai, pantai dan laut. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO : Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) 2019 digelar tiga kecamatan, di lapangan sepak bola Kampung Baru, Pangkalan Brandan, Jumat(13/9).

Ketua Panitia penyelenggara Haornas, M. Aliyuddin mengatakan, peringatan Haornas 2019 ini dilaksanakan 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Babalan, Sei Lepan dan Brandan Barat. Dan diprakarsai oleh Kapolsek Pangkalan Brandan, Iptu Pol.Danil Saragih dengan bekerjasama muspika dari 3 kecamatan.

Tujuan kegiatan ini, selain untuk secara berkesinambungan juga menggalakkan kegiatan olahraga di kalangan masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

“Lebih dari itu semua itu, melalui kegiatan peringatan Haornas ini kita seluruh masyarakat Babalan, Sei Lepan dan Berandan, mulai Pelajar, Pemuda, ASN dan aparat penegak hukum bersikap tegas menyatakan menolak Narkoba dan siap ikut memberantas narkoba di Pangkalan Brandan dan Teluk Aru,” sebut M. Aliyuddin

Kapolsek Pangkalan Brandan, Iptu Pol Danil Saragih mewakili Muspika 3 Kecamatan, berterimakasih kepada warga Babalan, Sei Lepan, dan Berandan Barat untuk bersepakat memberantas peredaran gelap narkoba yang telah merambah ke dusun desa dan kelurahan kita di Teluk Aru.

“Mari kita sepakat memberantas dan memerangi narkoba sampai ke akar-akarnya, dan galakkan olahraga dalam menciptakan keluarga sehat, agar kita terhindar dari narkoba,”pinta Danil.

Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Hariono mewakili Kapolres Langkat mengajak semua warga masyarakat untuk secara bersama memerangi narkoba.

Sementara itu, Kepala BNN Langkat AKBP Ahmad Zaini dalam sambutannya menegaskan akan membasmi narkoba dan pengedarnya.(yas/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ratusan personel Batalyon Infanteri 121/Macan Kumbang ikuti Komputerisasi Rekam Wajah yang dilaksanakan Tim Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (LAKESGILUT) dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD), Senin (10/9).

Kegiatan yang dipimpin Kadeplitbang Lakesgilut Puskesad Letkol Ckm (K) drg. Yuli Puspitawati, Sp.KG dilaksanakan selama 4 hari terhitung, mulai tanggal 9 -12 September di Aula Yonif 121/MK Galang.

Kegiatan rekam wajah dan data diri prajurit itu, bertujuan membantu proses identifikasi atau pengenalan. Kemudian, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut prajurit di lingkungan TNI AD.

Diharapkan juga dapat sebagai pedoman dalam proses pencarian identifikasi seseorang melalui perekaman ciri struktur gigi seseorang.

Ketua Tim Lakesgilut Puskesad Letkol Ckm (K) drg. Yuli Puspitawati, Sp.KG mengatakan, program perekaman gigi dan wajah ini sudah berjalan mulai dari tahun 2009, dan sudah merekam lebih dari 25.000 prajurit TNI AD yang tersebar dari Sabang sampai Merauke

Disamping sebagai data di Puskesad, sistem ini dapat membantu pengenalan personel TNI apabila dalam tugasnya mendapatkan resiko kematian/gugur yang tidak dapat dikenali dalam proses identifikasinya, seperti terbakar atau jasad yang sudah membusuk.

Lebih lanjut disampaikan drg. Yuli Puspitawati, bahwa dalam proses identifikasi biasanya mengacu pada tiga metode primer yang digunakan oleh tim Dokter untuk mengenali korban tersebut, antara lain melalui metode analisa DNA, sidik jari, dan Dental Record.

Dalam beberapa kasus banyak korban yang berhasil diidentifikasi dengan bantuan sistem ini, dikarenakan bentuk struktur gigi setiap manusia berbeda, dan gigi juga akan berubah menjadi lapuk ketika dipanaskan pada suhu 200°C atau menjadi abu pada suhu 450°C.

Sementara itu, Danyonif 121/MK Mayor Inf Wisnu Joko Saputro menyampaikan kepada seluruh prajurit, kegiatan yang dilakukan adalah Program Puskesad yang harus didukung semaksimal mungkin, dan sebagai bentuk dukungan kepada program pemerintah. (btr/han)

Hutan lindung dan lahan pertanian masyarakat seluas 5 hektare di Dusun Sinongnong, Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahisabungan, terbakar, Kamis (12/9).

Informasi yang dihimpun wartawan, kebakaran hutan dan lahan pertanian itu sudah hampir mendekat kawasan pemukiman masyarakat.

Menurut Kepala Desa Silalahi 2, Guman Pintu Batu yang dihubungi melalui seluler, kobakaran api sudah dapat ditangani masyarakat dan bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dairi sekitar pukul 16.30 WIB.

“Lahan pertanian masyarakat yang terbakar merupakan lahan kosong, yang sudah ditumbuhi lalang,”kata Guman Pintu Batu.

Guman mengakui, lokasi hutan lindung rawan dari kebakaran. Apalagi sudah beberapa bulan terakhir, hujan tidak turun sehingga mengakibatkan kekeringan dan mudah terbakar.

Sementara Kepala BPBD Dairi, Bahagia Ginting mengatakan, pihaknya bersama tim sudah turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. (mag-10/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat terkhusus Dinas Pekerjaan Umum diminta lebih perduli terhadap sejumlah infrastruktur jalan di wilayah Teluk Aru, Kecamatan Babalan, banyak yang berlubang. Parahnya lagi, saat musim penghujan, badan jalan tak bisa dilalui warga.

Salah satu contoh kondisi Jalan Cempaka, yang badan jalannya sepanjang 500 meter dipenuhi lubang.

“Bila musim hujan, lubang-lubang dipernuhi air. Dipastikan warga yang melintasinya akan terperosok ke dalam lubang,”ungkap Sukarmin Hatta, dan warga lainnya kepada Sumut Pos, Rabu (11/9)

“Jangakan mengendarai sepeda motor, jalan kaki saja kita tak bisa melaluinya. Padahal Jalan Cempaka ini sangat produktif dilalui warga,”sambung M Noor.

Menanggapi keluhan warga, Kepala Kelurahan Berandan Timur Baru, Drs Asyari Siregar saat ditemui di ruang kerjanya, mengaku sudah mengusulkan kepada Dinas PU untuk melakukan pengaspalan di Jalan Cempaka yang sudah rusak parah.”Kita doakan saja usulan segera dikabulkan pemerintah,”kata Asyari. (yas/han)

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Marindal II Pasar 12, Dusun 4, Kecamata Patumbak, Kabupaten Deliserdang, mengapresiasi pembangunan ruas jalan di kawasan tempat tinggal mereka. Seperti di Jalan Pendidikan sepanjang 400 meter dan Jalan Perhubungan sepanjang 200 meter, serta Jalan Mahoni sepanjang 900 meter.

Sebagai bentuk partisipasi, warga pun bergotong-royong turut membantu pengerjaan jalan dari Dinas Pengerjaan Umum (PU) Deliserdang bersama Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD).

“Kami berterima kasih kepada perangkat perangkat Desa Marindal II yang sudah bersusah payah membuat pengajuan perbaikan jalan melalui Musirimbang 2017, dan sekarang baru terlaksana,” kata Sulastri warga setempat.

Menurut Sulastri, warga kini bisa menikmati beberapa jalan yang sudah mulus, sehingga membuat kegiatan semakin lancar. Sementara, warga lainnya, Idris, terlaksananya perbaikan beberapa ruas jalan di Desa Marindal II di Tahun 2019 ini berkat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang. Perbaikan jalan di Desa Marindal II Pasar 12 sudah hampir 75 persen pembangunannya.

“Nantinya, pengaspalan jalan akan diusahakan lagi dilanjutkan dengan membuat permohonan melalui rapat di balai desa dengan kadus dan perangkat desa lainnya, terutama kepada Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono untuk membuat program yang bisa menambah perekonomian desa dan juga bisa membuka lowongan perkerjaan bagi warga warganya,” jelas Idris.

Sementara, Kepala Desa Jufri Antono mengatakan pengaspalan untuk mempermudah akses dalam menjalankan aktivitas sehari hari. Dia mengimbau kepada masyarakatnya harus merawat jalan yang sudah dibangun bersama-sama. Selain itu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan tidak membuang sampa sembarangan .

“Masyarakat Marindal II tidak lupa juga harus berterima kasih kepada Bupati Deliserdang Ashari Tambunan yang sudah mendukung dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa Marindal II ini,” pungkasnya. (azw)