MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan jalan tol atau jembatan layang pada jalur Medan-Berastagi memasuki babak baru. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji, akan segera meninjau lapangan dan membuat kajian.

Komitmen tersebut terungkap, setelah Komisi D DPRD Sumut bersama Forum Masyarakat Nasional (Formanas) dan lima bupati yakni Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang dan Tapanuli Tengah, kembali berkunjung ke Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (6/9).

Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan yang memimpin rombongan tim Komisi D mengatakan, kunjungan ke Kementerian PUPR sudah kesekiankalinya untuk menuntut pembangunan jalan tol atau dua titik jembatan layang di jalur Medan-Berastagi. Pihaknya pun bersyukur, ada hasil atau komitmen dari Kementerian PUPR atas desakan masyarakat terkait usulan pembangunan dimaksud.

“Iya, tentu kita bersyukur atas respon positif pemerintah pusat tersebut, dan DPRD Sumut akan terus mengawal usulan pembangunan jalan tol atau jalan layang untuk jalur Medan-Berastagi,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (8/9).

Politisi PDI Perjuangan ini mengemukakan, diperlukan rencana jangka pendek, menegah dan panjang dalam meminimalisir kemacetan pada jalur Medan-Berastagi. Sebagai rencana jangka pendek dan menengah, kata dia, tentu menjadi domain dari pemerintah provinsi dan pemda terkait.

“Rencana jangka menengah dan panjang adalah urusan pemerintah pusat. Sedangkan rencana jangka pendek menengah dibutuhkan koordinasi kabupaten dan pemerintah provinsi. Gubernur harus segera berkordinasi dengan bupati kabupaten terdampak, terutama juga dengan gubernur Aceh untuk mecari solusi jangka pendek dan menengah,” tegasnya.

Ia menambahkan, dibutuhkan pula dukungan masyarakat sekaitan rencana pembangunan infrastruktur tersebut nantinya. “Kita berharap kerja sama masyarakat untuk memberi dukungan dan partisipasi di dalam penyelesaian pelepasan tanah yang dilalui ruas jalan kemudian,” pungkasnya.

Diketahui, adapun dalam pertemuan di Kementerian PUPR Jumat kemarin, Korlap Formanas Julianus Sembiring mengingatkan kementerian tersebut segera menyahuti aspirasi masyarakat karena yang datang berasal dari enam kabupaten (Karo, Dairi, Deliserdang, Simalungun, Dairi dan Pakpak Bharat) dengan menggunakan dana pribadi. “Besar harapan masyarakat, jangan sia-siakan kedatangan rombongan ini,” katanya.

Jika tidak ada juga realisasinya, kata dia, Formanas bersama Komisi D, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan kepala daerah lainnya siap tampil terdepan bersama seluruh elemen masyarakat di enam kabupaten untuk memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Bahkan pihaknya siap menantang siapapun yang coba menghalangi pembangunan jalan tol maupun jembatan layang tersebut. “Dengar keluhan kami pak. Kami bukan mengancam, tapi sudah siap berhadapan dengan siapapun demi memperjuangkan suara rakyat,” imbuh dia dalam pertemuan tersebut.

Sementara perwakilan transportasi bus angkutan umum Medan-Berastagi-Aceh, Petrus Sembiring mengancam akan melakukan mogok massal dengan memarkirkan seluruh armadanya di tengah jalan jika pembangunan jalan tol atau jembatan layang tidak segera diprioritaskan.

Di tengah alotnya rapat, perwakilan Bupati Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat, Tapteng dan Bupati Karo Terkelin Brahmana dengan tegas menyatakan kekompakan guna mendukung pembangunan jalan tol atau jembatan layang agar tidak berdampak bagi masyarakat lainnya baik sisi ekonomi, sisi waktu dan sisi perjalanan.

“Perpres No 49/2016 tentang KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro sudah dikeluarkan presiden. Kedua Perpres itu mendukung Karo masuk didalamnya, baik KSPN maupun Mebidangro,” ujar Terkelin.

Bupati Karo ini mencontohkan, jalan tol Binjai sudah dibuat bagian dari Mebidangro dan rencana gubernur Sumut akan membangun jalan tol lingkar Kota Medan dan kawasan Deliserdang sudah tercover didalam, tapi Karo sampai sekarang belum ada. “Semua pihak harus melihat secara objektif. Dan dari sudut Perpres sudah wajar Karo dibangun jalan tol atau sejenisnya,” katanya.

Mendapat ‘tekanan’ dari berbagai sisi, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra berjanji segera turun ke lokasi meninjau pemanfaatan lahan di dua titik rencana jembatan layang pada awal Januari 2020 sekaligus membuat kajiannya.

“Tahap awal kita harus mengatasi kemacetan dengan mengganggarkan pembangunan sistem Cantilever (tiang beton) sebesar Rp80 miliar sembari membuat program besarnya. Jika sudah ada kajiannya, maka tinggal pembebasan lahan saja. Untuk menyiasati tempat-tempat rawan kecelakaan, perlu dibebaskan lahan sehingga tidak termakan waktu lama jika ada kecelakaan,” katanya.

Dikatakannya terkait lokasi di dua rencana pembangunan jembatan layang, baik di kawasan PDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru, sudah menjadi catatan Kementerian PUPR. Untuk sementara dianggarkan biaya sebesar Rp80 miliar walaupun diyakini tidak akan mengatasi kemacetan.

Sementara Kasubdit Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Roy menegaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan tahapan penyusunan kajian terkait dengan rencana jaringan, kelayakan ekonomi dan finansial. “Kami melihat dari kajian ekonomi cukup bagus.

Tinggal melihat kelayakan finansial. Kita akan perhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa potensi kendaraan yang masuk dan tarif yang harus dikeluarkan. Itu yang sedang kami susun. Diharapkan peran serta pihak swasta ikut berinvestasi dalam hal pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini,” sebutnya.

Ketua Komisi D DPRD Sutrisno Pangaribuan menyampaikan apresiasi atas responsif Kementerian PUPR atas tuntutan masyarakat di enam kabupaten yang terdampak kemacetan di jalur Medan-Berastagi sehingga disanggupi untuk segera melakukan survei dan studi kelayakan di dua titik rawan macet yakni diPDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru.

Selain ke Kementerian PUPR, rombongan juga kembali meminta dukungan dari Komisi V DPR RI. Mereka diterima Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis didampingi Anthon Sihombing. Dalam pertemuan itu, Ruben menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.

“Kami meminta Komisi V DPR RI memfasilitasi aspirasi ini. Dalan arti kata, Pak Fary jangan nanti tidak ada penyelesaian. Kami lagi yang didemo, karena Formanas dekat dengan kami di Medan. Sedangkan Komisi V DPR RI jauh, masih sulit mereka ke sini faktor ongkos dan lain-lain,” kata Ruben.

Merespons hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis menegaskan, pihaknya akan mendorong, mendukung dan memprioritaskan jalan Medan-Berastagi. “Setelah audiensi yang kedua ini, maka kami secara internal ke depan, masalah ini akan saya bawa di dalam rapat internal sebagai agenda prioritas. Iya, ini prioritas Komisi V DPR RI tentunya,” ungkap Fary. (prn/deo)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai eselon II, III dan IV, diduga tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, KASN diharap membatalkan pengangkatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan, Moratua Gajah, anggota DPRD setempat dan Erikson Simbolon, mantan anggota DPRD yang secara terpisah saat dihubungi, Minggu (8/9).

“Ada pelanggaran adminitrasi pengangkatan, sehingga kita minta agar Komisi ASN membatalkan,” ujar Moratua.

Pelanggaran adminitrasi dimaksud, yakni Bupati sebagai pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan aparatur sipil negara diduga melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 78 ke Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS.

Dimana, Bupati yang berhak melakukan mutasi, pemberhentian dan pemindahaan sesuai di pasal 1 harus mengadopsi pasal 3, 5 dan 6. Dari pasal itu, Bupati harus berprinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan untuk melakukan penilaian kinerja PNS sesuai pasal 4.

Menurut Moratua, Bupati tidak menjalankan pasal demi pasal dalam mengangkat, memindahkan pegawai negeri sipilnya. Biarpun adanya pemutasian pejabat eselon II mendapat rekomendasi dari Komisi ASN. Dia mencontohkan, pemutasian bernama Jamilin Purba dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan. Padahal, Jamilin sudah dijatuhi hukuman disiplin sedang dikarenakan ketidaknetralitas PNS.

Kemudian, pemindahaan PNS bernama Sumurung Sinaga, dari Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan. “ Penilaian kinerja apa terhadap Sumurung, sehingga baru dilantik dipindahkan ke dinas lain,” katanya.

Padahal, ungkap Moratua, hingga sampai saat ini Bupati belum menerbitkan Peraturan Bupati tentang kompetensi manajerial PNS.

Karena itu, dia menuntut agar Komisi ASN membatalkan pengangkatan PNS di lingkungan pemerintahaan Dosmar Banjarnahor sesuai amanah pasal 120 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN khususnya mengenai pengawasan dalam proses pengisian JPT.

“Dari pasal itu, kita melihat pemerintah tidak mengadopsi pasal demi pasal di PP 30 tersebut. Jadi kita menduga, pemutasian dan pengangkatan itu pelanggaran adminitrasi. Jadi harus dibatalkan, biarpun ada rekomendasi KASN,” harap dia.

Hal senada diungkapkan Erikson Simbolon. “ Saya melihat pemutasian eselon II tidak sejalan dengan surat rekomendasi KASN ke surat pengumuman Bupati Dosmar Banjarnahor,” tuturnya.

Erikson menuturkan, dari rekomendasi KASN ke Bupati hanya rencana uji kompetensi, sedangkan surat Bupati pengumuman tentang penataan pejabat pimpinan tinggi pratama melalui uji kompetensi .

“ Sementara kita baca di media, bahwa jika kepala daerah melakukan pemindahaan jabatan PNS ada dua prinsip dilaksanakan, pertama lelang, kedua mutasi,” terangnya.

Dari prinsip itu, menurut mantan dewan ini, surat rekomendasi KASN ke surat pengumuman Bupati berseberangan. Untuk itu, dia berharap, Komisi ASN membatalkan pengangkatan dan pemutasian ASN di lingkungan Pemerintahaan Dosmar Banjarnahor. (mag-12/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam tempo sepekan, Operasi Patuh Toba 2019 yang dilaksanakan Satlantas Polres Asahan telah mengeluarkan 1.200 tilang kepada pengendara bermotor.

Sabtu (7/9) malam, Satlantas Polres Asahan mengamankan sepeda motor milik Pemko Tanjungbalai saat razia di Jalan Cokroaminoto, Kisaran.

Dalam waktu 2 jam razia yang digelar, petugas mengeluarkan sebanyak 121 set surat tilang dengan barang bukti 53 kendaraan roda dua dan 68 surat-surat.

Salah satunya adalah sepedamotor milik Pemko Tanjungbalai, yang dikendarai seorang pemuda. Saat ditilang, sepedamotor yang seharusnya TNKB milik Dinas Pemerintahan (plat merah) dilapis dengan TNKB milik pribadi (plat hitam).

“Pengendara dengan sengaja menggandakan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diduga untuk mengelabui Personel,” kata Kasat Lan tas Polres Asahan, AKP. Rusbeny,SH didampingi dengan KBO, IPTU Rusdi, SH.

Rusbeny mengimbau kepada masyarakat pengendara agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas baik di siang hari maupun di malam hari.

“Dengan menggunakan helm SNI, otomatis pengendara lebih aman dalam berkendara, dan apabila terjadi kecelakaan, kepala terlindungi. Maka gunakanlah helm saat berkendara. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan berkendara saat masih dibawah umur karena dapat membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain,”bilangnya. (omi/han)

RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Manajemen PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2018 sebesar Rp551,844 juta kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Penyerahan langsung dilakukan Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Sujendi kepada Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, di acara Gathering & Sosialisasi Kredit Multi Guna (KMG) di Rantauprapat, Jumat (6/9)

Dana CSR tersebut untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Di antaranya, Pembangunan Menara Air dan Rumah Genset di Pasar Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan sebesar Rp135 juta. Pengadaan Sarana Bermain Anak di Taman Anak Binaraga Kecamatan Rantau Utara sebesar Rp129,244 juta. Pengadaan Kontainer Sampah (Armroll) dan Gerobak Dorong Sampah sebesar Rp87,600 juta. Kemudian, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bedah Rumah sebesar Rp200 juta.

Pimpinan Bank Sumut Rantauprapat, Sujendi, mengatakan, Pemkab Labuhanbatu merupakan salah satu pemegang saham pada Bank Sumut. Dimana Pemkab Labuhanbatu berada dalam posisi 10 besar pemegang saham Bank Sumut.

“Per tanggal 5 September 2019, Pemkab Labuhanbatu kembali menambah setoran sahamnya sebesar Rp9,192 miliar di Bank Sumut. Sehingga total saham Pemkab Labuhanbatu lebih Rp41,797 miliar. Dengan penambahan setoran saham tersebut akan meningkatkan permodalan Bank Sumut sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk deviden,” ulasnya.

Kata dia, deviden yang telah diterima Pemkab Labuhanbatu dari Tahun 2014 – 2018 melebihi Rp57,978 miliar. Jasa Giro yang telah diterima Pemkab Labuhanbatu dari Tahun 2015 – 2018 sebesar Rp14,757 miliar. Sedangkan dana CSR Bank Sumut yang telah dialokasikan oleh Pemkab Labuhanbatu dari Tahun 2011 – 2018 sebesar Rp4,012 miliar. Dab pada Tahun 2018 Penyerahan Dana CSR sebesar Rp551,844 juta.

Di acara Gathering & Sosialisasi KMG tersebut, Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih mengatakan mengapresiasi Bank Sumut.

Menurut Muflih, Bank Sumut mitra kerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Karena Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu pemegang saham.

“Deviden yang sudah dibayarkan melebihi dari investasi yang ditanamkan. Inikan luar biasa. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dari deviden sudah melampaui,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPKAD melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah Masnoni Tambunan mengatakan, Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 merencanakan penyertaan modal pada Bank Sumut sebesar Rp6 miliar. Dan Pemerintah Daerah telah melakukan kesepakatan dengan Bank Sumut terkait dengan pengimplementasian aplikasi tes manajemen sistem dengan harapan Pemerintah Daerah akan melakukan pembayaran transaksi non tunai pada TA 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Tapi untuk pembayaran transaksi non tunai khusus belanja pegawai telah dilaksanakan pada bulan September 2019 untuk di seluruh OPD,” jelasnya. (mag-13/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi istri Romy Mariani boru Simarmata membuka acara Tao Silalahi Art Festival serta memberikan dan menanam bibit pohon produksi di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Sabtu (7/9).

Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan, mengatakan pembagian bibit pohon sangat spesial dan khas karena datangnya dari komunitas untuk komunitas, dan berlangsung dengan baik,

“Selain itu, kegiatan tersebut sangat bagus guna menarik minat wisatawan ke Danau Toba, khususnya ke Pantai Silalahi. Kegiatan Tao Silalahi Art Festival dan 1.000 tenda harus berkelanjutan,”kata Eddy.(mag-10/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Keberadaan cerobong asap pabrik minyak goreng Bimoli dinilai meresahkan warga sekitar industri pengolahan CPO yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Lubukpakam Pekan, Kecamatan Lubukpakam, Sabtu (7/9).

Pasalnya, cerobong pabrik mengeluarkan asap hitam pekat dan bau ketika pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng mengaktifkan mesin pembangkit.

“Kalau uda nyalah mesin gansetnya, cerobong asap pabrik minyak bimoli itu pasti mengeluarkan asap. Buat kotor jemuran ajah asapnya,” bilang Timah (53) warga setempat. Masih wanita beranak tiga menjelaskan selain menebarkan asap hitam pekat. Pabrik minyak Bimoli itu, kerab kali melepas limbah gas yang menebarkan bau.

“Buang gas baunya tak tentu. Kadang malam atau siang. Bahkan di pagi hari mau juga dibuang. Baunya menyengat, dan tak sedap dihirup,” tambahnya. Meski kerab membuang limbah berbentuk gas, dan asap cerobong pabrik yang mengeluarkan asap pekat. Namun, belum ada teguran dari instansi terkait.

“Warga di sini mau bilang apa. Dilaporkan juga tak akan ada solusinya, awak tahankanlah. Biarlah tunggu demo warga biar ada perbaikan,” tambahnya.

Warga lainnya, Eriwayati (31) juga merupakan mengeluhkan limbah gas dan asap pekat di tebarkan pabrik minyak bimoli itu. Menurut ibu pemilik empat orang anak itu, mengeluhkan pakaian di jemuran menjadi kotor. Sedangkan, bau limbah gas mencemari penciuman.”Kalau limbah gas dibuang, udaranya sangat tak enak bernafas, sesak nafas menciumnya,” katanya. (btr/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat fokus untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove yang diketahui sudah banyak beralih fungsi menjadi tanaman kelapa sawit dan lainnya.

Terkini, kegiatan penanaman mangrove dilakukan di kawasan eco-wisata mangrove di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Langkat, Jumat (6/9).

Kegiatan dimaksud diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, DLH Langkat dibantu Pemerintah Desa Langkat, kelompok tani masyarakat Lubuk Kertang dan Yayasan Yagasu serta beberapa elemen lainnya.

Kepala DLH Sumut Binsar Situmorang mengatakan, digalakkannya kembali tanaman mangrove di kawasan eco-wisata mangrove Lubuk Kertang, bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan itu menyusul maraknya praktik alih fungsi ataupun perambahan dari hutan mangrove ke tambak dan perkebunan kelapa sawit.

Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit, katanya, memberi dampak besar terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, antara lain menyebabkan pemanasan global dan kerusakan pada eksosistem pesisir seperti terumbu karang dan pantai berpasir.

“Bertahun-tahun perubahan fungsi itu berlangsung, namun masyarakat desa di Lubuk Kertang secara perlahan berhasil mengembalikan fungsinya bersamaan dengan masyarakat di enam desa sekitar yang juga sebelumnya mengalami perubahan fungsi dari tanaman mangrove,” katanya kepada wartawan, Minggu (8/9).

Saat ini di kawasan itu, sebut Binsar sudah seluas 700 ha di 7 desa berhasil dikembalikan fungsinya menjadi hutan mangrove. Khususnya Desa Lubuk Kertang, saat ini menjadi contoh sukses model perhutanan sosial. Desa itupun telah diganjar berbagai penghargaan.

“Dan tujuan utama pengembalian fungsi hutan mangrove ini adalah mengurangi emisi gas kaca dunia sebagaimana yang kita dan banyak pihak lakukan di dunia. Dan memang hutan mangrove harus kita pertahankan, kita kembalikan fungsinya dari kerusakan dan bahkan harus kita perluas juga,” ujarnya.

Pemprov Sumut berharap penanaman kembali mangrove itu menjadi inspirasi untuk memulai proyek-proyek kerjasama dalam program aksi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Sumut. Apalagi Desa Lubuk Kertang adalah salah satu dari beberapa desa di Sumut yang telah mendeklarasikan kesiapan melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim) pada Sistem Registri Nasional. (prn/han)