Home Blog Page 4950

Wirausahawan Mampu Membuka Lapangan Kerja

PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan pemaparan kepada HIPMI Kota Tebingtinggi.
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan pemaparan kepada HIPMI Kota Tebingtinggi.
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan pemaparan kepada HIPMI Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtingg Umar Zunaidi Hasibuan dalam kegiatan Muscab Himpunan Pengusahaan Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan, menjadi seorang wirausahaan nantinya akan mampu memperkerjakan orang.

“Sementara jadi seorang ASN atau karyawan swasta tidak akan bisa memperkerjakan orang, contohnya saja seorang tukang martabak bisa memperkerjakan satu atau dua orang,” jelas Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua DPRD Basaruddin Nasution di Pondok Bagelen, Jalan Deblot Sundoro Kota Tebingtinggi, Senin (4/11) sore.

Umar mengatakan, anak anak muda jangan hanya bercita cita menjadi seorang ASN atau karyawan swasta, namun jadilah seorang interpreneur atau wirausahawan.

“Untuk meraih sukses tersebut tidak menjadi persyaratan mutlak harus duduk dibangku kuliah, tetapi sukses dapat diraih dengan kemauan, tekad, semangat dan tidak pernah mengenal menyerah,” terang Umar.

Diumpakan Umar, lihatlah Ketua BKPM yang baru dilantik Bahlil Lahadahlia, bekas ketua HIPMI Pusat, yang berasal dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kaya.

“Untuk itu, memotivasi pengusaha muda asal Tebingtinggi harus mampu untuk meraih sukses. Jadikan motivasi untuk berbuat menjadi seorang wirausahawan sukses,” pintanya.

Dingatkan Wali Kota Tebingtinggi kembali, kepada pengurus baru HIPMI Tebingtinggi yang nantinya terpilih untuk melakukan koordinasi secara teratur dan tertib, menyusun program kerja sebaik baiknya yang bisa dikerjakan.

“Pemkot Tebingtinggi ikut berupaya untuk menciptakan wirausahawan melalui pelatihan pelatihan dan tentunya hal ini dapat dikerjasamakan dengan HIPMI,” harapnya. (ian/han)

Risalah Lelang Dijadikan Acuan, Sertifikat HGB Beralih Hak Milik

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski masih berstatus dalam sengketa di pengadilan, sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Linawati warga Dusun IV, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, beralih sertifikat kepemilikan atas nama Eli.

Hal ini diketahui berdasarkan surat No 3004/8-12-07/XI/20019 yang ditandatangani Kepala Badan Pertanahan Deli Serdang, Drs Fauzi tertanggal 1 November 2019. Dalam surat tersebut, disebutkan sertifikat hak guna bangunan No 931/Desa Sampali atas nama Linawati telah beralih haknya atas nama Eli, berdasarkan risalah lelang No 1167/04/2018.

Suami Linawati, So Tjan Peng mengaku banyak kejanggalan dalam peralihan hak atas aset tersebut. “Pertama, permohonan pencabutan blokir hanya menggunakan surat foto kopi dan tanpa tanda tangan. Kemudian sampai saat ini, kami juga masih melakukan perlawan hukum, tiba-tiba disebutkan beralih kepemilikan berdasarkan risalah lelang. Apa hanya dengan risalah lelang, sudah bisa beralih kepemilikan, padahal kan masih ada sengketa” ujarnya, Minggu (3/11).

Tidak hanya itu, dia menambahkan untuk mendapatkan surat keterangan dari Badan Pertanahan Deliserdang BPN juga tidak mudah. Bahkan berulang kali mendesaknya, untuk mendapatkan keterangan tertulis. “Dua kali kita mengajukan surat permohonan. Ini baru di jawab, sudah hampir satu bulan.

Lebih dari tujuh kali bolak-balik untuk mendapatkan surat keterangan. Terakhir, kita ingin blokir lagi, tapi permohonan kita ditolak. Mungkin, karena sudah berganti nama. Sebelumnya pada Mei 2019, kita ajukan permohonan blokir dan masih diterima. Dan blokir terakhir 7 Agustus 2019 masih di terima.

Kemarin, sudah tidak lagi,”ujarnya. Secara terpisah, konsultan hukum yang juga pengacara, Edi Kurnia saat dimintai komentarnya mengatakan, peralihan kepemilikan atas aset tersebut di Badan Pertanahan Deli Serdang ini seharusnya tidak terjadi. “ Seharusnya tidak boleh seperti ini, karena masih dalam sengketa. Harus mengunggu putusan inkracht (putusan hukum tetap) dari pengadilan,”ujarnya.

Memang sebutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No 27, hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi sebelum adanya peralihan hak, pihak Badan Pertanahan Deli Serdang harus melihat keadaan statusnya apakah ada sengketa atau tidak.

“Ini kalau dalam Permenkeu. Ini landasan bank untuk melakukan lelang melalui KPKNL, sedangkan pasal 224 HIR/258 RBG, pasal 1211KUHPerdata, lelang harus melalui pengadilan negeri,”ujarnya. Untuk diketahui, kasus ini bermula dari kredit macet yang menyebabkan tanah dan bangunan atas nama Linawati dilelang pada Mei 2018. Setelah enam bulan kemudian asset yang dilelang KPKNL ini dibeli pemenang lelang hanya sekira Rp 800 juta. Padahal, kisaran harga pasaran diperkirakan mencapai Rp 2 milliar.

Tidak terima dengan hal tersebut, So Tjan Peng melakukan perlawanan hukum dengan menggugat Bank Mandiri dan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKL). Bahkan dalam perjalanannya, Badan Pertanahan Deli Serdang juga termasuk pihak yang digugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. (btr/han)

Anggota DPRD Langkat Ikuti Pembekalan

Pembekalan: Anggota DPRD Langkat saat mengikuti orientasi sebelum menjalankan tugas
Pembekalan: Anggota DPRD Langkat saat mengikuti orientasi sebelum menjalankan tugas
Pembekalan: Anggota DPRD Langkat saat mengikuti orientasi sebelum menjalankan tugas

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Langkat ikuti orientasi/pembekalan selama 5 hari (4-8 Nopember 2019) di Medan, setelah dilantik pada 14 Oktober 2019 lalu.

Orientasi dibuka Bupati Langkat yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Syah Afandin, SH dan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara Dr. Kaiman Turnip, M.Si sebagai fasilitator kegiatan orientasi/pembekalan kepada anggota DPRD Langkat, Selasa (5/11).

Wabup dalam pidato singkatnya, berharap anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 untuk memanfaatkan orientasi dengan sebaik-baiknya, sebagai modal awal dalam bekerja menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Pencerahan yang diperoleh dari narasumber kita harapkan untuk dapat bersama-sama menjalankan roda pemerintahan daerah antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Langkat yang merupakan mitra sejajar,” ucap Wabup.

Sebelumnya, Ketua Sementara DPRD Langkat Surialam, SE menyatakan, bahwa orientasi merupakan hak anggota DPRD untuk mengikutinya pada permulaan masa jabatan.

“Karena itu gunakan hak kita ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan wawasan dalam mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sebab anggota DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” ucap Surialam mengingatkan.

Timbalah ilmu dari kegiatan ini untuk mengetahui 3 fungsi anggota DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, lanjutnya menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Langkat Drs Basrah Pardomuan, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya mengatakan, bahwa dasar pelaksanaan orientasi sesuai UU 23 tahun 2014 pasal 160 huruf g, PP 12 tahun 2018 pasal 86 ayat (1) dan Permendagri 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Basrah menjelaskan, ada sebanyak 30 jam pelajaran yang akan diikuti anggota DPRD Langkat dengan narasumber dari Kemendagri, BPSDM Provsu dan BPJS Medan.

Lebih lanjut, Basrah memaparkan materi pembelajaran yang akan diterima anggota DPRD Langkat adalah tentang PP 12 tahun 2018, Internalisasi integritas, Sistem pemerintahan indonesia, Pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pancasila, UU 1945, bhineka tunggal ika dan wawasan kebangsaan NKRI, Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah, Fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, serta penyampaian materi tentang iuran kesehatan bagi anggota DPRD Langkat oleh BPJS. (bam/han)

Warga Ndokum Siroga Protes Pembangunan Jambur

diprotes: Bangunan Losd atau jambur yang pembangunannya menuai protes dari warga Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.
diprotes: Bangunan Losd atau jambur yang pembangunannya menuai protes dari warga Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.
diprotes: Bangunan Losd atau jambur yang pembangunannya menuai protes dari warga Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Losd (Jambur) Ujung dengan pagu anggaran Rp567 juta dari Dana Desa Tahun 2019, di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, menuai protes warga.

Proses pembangunan Jambur Ujung saat ini tengah berlangsung. Pengerjaan pembangunan jambur dikerjakan secara swakelola oleh desa.

Datang Karo-karo, menyebutkan, warga tidak dilibatkan dalam pembangunan jambur. “Ini swakelola desa, tapi kenapa warga di sini tidak ikut di dalamnya. Ini yang kami takutkan, kalau orang luar yang bangun, asal-asal saja. Kalau kami ikut kan, pasti berbuat terbaik dan bagus karena jambur untuk kepentingan kami semua didalamnya, untuk pesta, musyawarah, dan dipakai jika ada yang meninggal,” kata Datang Karo-karo, warga setempat, Minggu (3/11)

Selain itu, dia juga menyoroti material bangunan jambur, seperti kayu. “Masa dengan anggaran setengah miliar, itu kayunya tengoklah lapuk, banyak sambungan. Kalau angin kencang, sama hujan datang, bisa patah itu,” ungkap Datang.

Datang mengklaim pernah menanyakan soal tersebut kepada pihak yang mengerjakan pembangunan jambur. Namun pihak mereka hanya mengerjakan, bahan kayu dan lainnya dari pihak Plt Kades.

“Kami sempat tanya sama pemborong atas nama Tengku, katanya, orang itu hanya dibayar Rp100 juta untuk upah kerjanya saja. Kalau untuk beli bahan-bahan semua dari pelaksana (Plt Kades) katanya,” ungkap Datang Karokaro.

Warga lainnya, Rukun Sembiring mengatakan, pembangunan Jambur Dusun Ujung yang berada dekat rumahnya, merugikannya. “Lihatlah, rumahku persis berada di sebelah jambur. Jika hujan, air dari seng kambur langsung ke dinding rumahku. Udah rumahku dari papan, kalau kena air terus kan, bisa lapuk dan lekang,” keluh Rukun.

Untuk melindungi rumahnya, Rukun menyatakan pernah menanyakan soal pemasangan talang air di bangunan jambur itu kepada para pekerja. Mereka, sebut Rukun, menyatakan bahwa pembuatan talang tidak ada dalam rencana anggaran biaya (RAB).

“Udah berapa kali kutanya, tapi jawabnya kalau itu tidak ada dalam RAB. Jelas hal ini merugikanku,” ungkapnya. Sementara dari papan kegiatan yang ditempel, menerangkan, jenis kegiatan: pembangunan losd ujung, volume: 16M x 29M, pagu anggaran; Rp567.133.900, sumber dana: Dana Desa Tahun 2019, dikerjakan oleh swakelola desa.

Warga menyebutkan, pengerjaan pembangunan Jambur Ujung sudah berlangsung sejak dua bulan. Dengan anggaran Rp567 juta, warga berharap pembangunan Jambur Ujung layak dan bagus karena sangat dibutuhkan masyarakat. (deo/han)

Kesra Binjai Salurkan Sembako ke Kaum Duafa dan Anak Yatim

SALURKAN: Ketua TP PKK Binjai, Lisa Andriani M Idaham saat menyalurkan sembako . Teddy Akbari/sumut pos
SALURKAN: Ketua TP PKK Binjai, Lisa Andriani M Idaham saat menyalurkan sembako . Teddy Akbari/sumut pos
SALURKAN: Ketua TP PKK Binjai, Lisa Andriani M Idaham saat menyalurkan sembako . Teddy Akbari/sumut pos

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa sembako seperti beras, minyak makan, gula dan teh. Pada kesempatan ini, Ketua TP PKK Kota Binjai, Lisa Andriani M Idaham dan pengurus turut hadir untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Kepala Bagian Kesra Kota Binjai, Sofyan Siregar menjelaskan, hal ini merupakan program kerja mereka. “Ini tahun ketujuh sudah berjalan, memang ada kegiatan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa,” ujar dia, Selasa (5/11).

Mantan Kabid Perizinan Kota Binjai ini menjelaskan, tahun ini Bag Kesra Setdako menyalurkan santuan kepada 40 orang yang mereka termasuk kaum duafa dan anak yatim pada 2019 ini. “Masing-masing 20 orang anak yatim dan kaum duafa,” ujar dia.

“Yang sudah berjalan ada 2 kecamatan, di Binjai Utara dan hari ini Binjai Barat. Kamis (7/11) nanti di Binjai Timur,” urai dia.

Sementara, Ketua TP PKK Kota Binjai, Lisa Andriani M Idaham saat menyalurkan bantuan sembako di Binjai Utara, berawal dari Kelurahan Nangka, Cengkeh Turi dan berakhir pada Kebun Lada.Ketiga kelurahan tersebut menjadi lokasi penyaluran sembako. Lisa menjelaskan, pembagian sembako ini merupakan wujud silaturahmi dan sebagai bentuk kepedulian kepada para kaum dhuafa dan anak yatim. “Jangan dilihat dari besar kecilnya yang diberikan. Tapi ini merupakan salah satu wujud peduli kita, wujud silaturahmi kita kepada sesama khususnya kepada kaum dhuafa dan anak yatim,” kata Lisa.

“Saya juga berharap semoga dengan pemberian sembako ini dapat memberikan manfaat untuk kaum dhuafa serta sedikit meringankan beban mereka,” pungkas Lisa. (ted)

Gemes Masuk Dalam Kelender Tetap

GEMES 2019: Para penari menunjukkan kebolehannya menarikan tarian Melayu pada Gelar Melayu Serumpun (Gemes) 2019 di halaman Istana Maimun Medan, Minggu (3/11) lalu. Kegiatan ini masuk dalam kalender tetap tahunan.
GEMES 2019: Para penari menunjukkan kebolehannya menarikan tarian Melayu pada Gelar Melayu Serumpun (Gemes) 2019 di halaman Istana Maimun Medan, Minggu (3/11) lalu. Kegiatan ini masuk dalam kalender tetap tahunan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama tiga malam warga Kota Medan telah disungguhi dan dimanjakan dengan pertunjukan seni dan tari tradisional yang sangat menarik dari lima negara serumpun dan 10 provinsi Indonesia, serta ditambah perwakilan dari kabupa-ten dan kota di Sumatera Utara dalam Gelar Melayu Serumpun (Gemes) 2019 di halaman Istana Maimun Medan, Minggu (3/11) malam, pertunjukan yang telah terpilih menjadi salah satu Calender of Event Wonderful Indonesia resmi ditutup.

Sebelum penutupan dilakukan Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono mewakili Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, masing-masing tim kesenian menampilkan tarian khas daerahnya masing-masing. Para penari yang dibalut dengan pakaian adat, menari dengan lentik dan gemulai mengikuti irama musik sekaligus.

Mereka berusaha tampil sebagai mungkin untuk menghibur seluruh pengunjung yang hadir. Diawali dengan tim kesenian Jogyakarta, Negeri Sembilan (Malaysia), Singapura, Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Kuala Lumpur (Malaysia).

Selain menampilkan tim kesenian, masing-masing pengisi acara memberikan cindera mata kepada Pemko Medan yang diserahkan secara simbolis perwakilan dari Malaysia, Brunei Darusalam, Thailand, Singapura, NAD serta Labuhan Batu Utara sebagai tanda kenang-kenangan yang diterima Kadis Pariwisata. Kemudian Agus Suriono membalas juga dengan memberikan cindera mata sebagai ucapan terima kasih karena telah berpartisipasi selama tiga hari mendukung pelaksanaan Gemes.

Selanjutnya, Agus dalam menyampaikan sambutan tertulis Plt Wali Kota, berpesan agar Gemes masuk dalam kelender tetap Dinas Pariwisata sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan Melayu sekaligus upaya mendatangkan wisata wan lokal maupun mancanegara. “Untuk itu saya minta agar Dinas Pariwisata selaku penyelengggara Gemes terus melakukan evaluasi sehingga pertunjukan ke depannya lebih baik dan meriah lagi,” kata Plt Wali Kota.

Di samping itu, lanjut Plt Wali Kota, jika Gemes 2019 hanya diikuti 5 negara serumpun yakni Malaysia, Singapura, Thailand Brunei Darusalam serta Korea Selatan, diharapnya Gemes tahun depan bisa diikuti lebih banyak lagi negara serumpun yang ada di Asia Tenggara, termasuk peserta dari dalam negeri.

“Saya menilai event ini memiliki makna cukup penting, selain bertukar informasi tentang pembinaan dan pengembangan antar wilayah dan antar negara, juga sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan menumbuhkembangkan apresiasi terhadap seni di kalangan masyarakat sebagai filter masuknya budaya asing,” ungkapnya.

Plt Wali Kota menegaskan, akulturasi budaya asing tidak dapat dipungkiri telah menyentuh sebagian masyarakat. Untuk itu melalui kesenian, akulturasi itu dapat difilter guna menunjukkan jati diri bangsa melalui pertunjukkan seni yang edukatif.

“Seni dan budaya merupakan aset yang keberadaannya perlu dijaga dan dikembangkan guna menciptakan masyarakat yang memiliki dan tetap mempertahankan jati diri bangsa,” pungkasnya.

Acara penutupan Gemes 2019 juga diisi dengan pertunjukan tarian Zapin Nusantara yang merupakan hasil koloborasi seluruh pengisi Gemes. Setelah itu dilanjutkan dengan penampilan penyanyi Aldy dan Intan Baiduri jebolan D’Academy, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut terbesar di Indonesia yang ditayangkan salah satu televisi swasta serta sejumlah penyanyi lainnya. (map/ila)

Dana Kelurahan Belum Cair di Penghujung Tahun, Pembangunan Tak Mungkin Terlaksana

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dana Kelurahan hingga kini belum juga turun ke 151 kelurahan di Kota Medan. Padahal sudah memasuki penghujung tahun. Banyak pihak yang meyakini bahwa pemberdayaan pembangunan proyek infrastruktur untuk tiap Kelurahan di tahun ini tidak akan bisa terlaksana.

Pimpinan Sementara DPRD Medan, Ihwan Ritonga memprediksi kalau sudah tidak mungkin lagi dana kelurahan itu dapat digunakan di akhir tahun seperti ini. “Sudah tak mungkin lagi itu, kalaupun sekarang sudah cair dananyan

belum tentu masih bisa dimaksimalkan. Apalagi faktanya memang belum cair sampai sekarang dan belum ada kepastian kapan cairnya, lebih tidak mungkin lagi,” ucap Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Selasa (5/11).

Namun begitu, Ihwan tetap mendorong Pemko Medan untuk terus mempercepat proses pencairan dana kelurahan tersebut agar setidaknya tetap dapat digunakan walau tetap tidak maksimal.

“Begitu pun tetap kita dorong supaya setidaknya masih bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dari pada percuma secara keseluruhan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ihwan juga menyebutkan bahwa setiap Kelurahan sudah harus punya prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh kelurahannya masing-masing. “Jadi jangan juga nanti pembangunannya jadi tumpang tindih dengan pembangunan dari Dinas-dinas yang ada di Pemko Medan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, guna peningkatan pembangunan infrastruktur di kota Medan, Pemko Medan telah mendapat bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp53,2 Miliar lebih Tahun 2019. Dan untuk mendukung program Dana Kelurahan itu Pemko Medan telah ikut mengalokasikan Dana pendamping sekitar Rp46 Miliar lebih. Dana pendamping itu bersumber dari APBD Pemko Medan TA 2019. Dengan demikian dana Kelurahan keseluruhan sebesar Rp99,2 Miliar lebih.

Sekadar diketahui, hingga November 2019, dana Kelurahan di Pemko Medan sebesar Rp99,2 miliar belum juga digunakan. Dikuatirkan, dana penggunaan pemberdayaan pembangunan proyek infrastruktur di setiap Kelurahan itu tidak maksimal atau menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa. Diketahui, di kota Medan ada 151 Kelurahan, maka setiap Kelurahan mendapat dana sekitar Rp656 juta lebih. (map/ila)

Penembokan Lahan 32 Hektare Mendapat Perlawanan, Warga Hadang PB AL-Washliyah

NYARIS BENTROK: Warga berkumpul untuk menghadang pihak PB Al-Washliyah di areal lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia di Desa Helvetia, Labuhandeli, Deliserdang, Selasa (5/11). Kedua pihak nyaris bentrok.
NYARIS BENTROK: Warga berkumpul untuk menghadang pihak PB Al-Washliyah di areal lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia di Desa Helvetia, Labuhandeli, Deliserdang, Selasa (5/11). Kedua pihak nyaris bentrok.
NYARIS BENTROK: Warga berkumpul untuk menghadang pihak PB Al-Washliyah di areal lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia di Desa Helvetia, Labuhandeli, Deliserdang, Selasa (5/11). Kedua pihak nyaris bentrok.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penembokan lahan seluas 32 hektare yang dilakukan PB Al-Washliyah mendapat perlawanan dari masyarakat. Akibatnya, nyaris terjadi bentrokan antara warga dengan pihak PB Al-Washliyah di areal lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Selasa (5/11).

Kedatangan PB Al-Washliyah melalui kuasa hukum bersama pekerja membuat warga yang sudah bertahun – tahun mendiami lahan itu melakukan perlawanan. Secara spontan ratusan warga menolak pemagaran lahan tersebut.

“Jangan sempat kalian pagar, apa dasar kalian memagar ini. Kami tidak ingin tanah rakyat kalian rampas, tunjukkan alas hak kalian, jangan sesuka hati merampas tanah negara,” teriak massa yang sudah emosi.

Suasana semakin keruh, petugas keamanan dari Polres Pelabuhan Belawan dan TNI berada di lokasi. Antara masyarakat dengan pihak PB Al-Washliyah pun nyaris bentrok. Untuk menghindari keributan, petugas kepolisian meminta kedua belah pihak untuk menahan diri.

Akhirnya, suasana sempat memanas kembali normal. Para pekerja yang telah dipersiapkan PB Al-Washliyah dengan membawa alat berat memilih tidak melakukan pemagaran.

Seorang warga, Sefal mengatakan, kehadiran PB Al-Washliyah di lahan itu dianggap tidak berdasar. Sebab, kasus lahan negara belum ada kejelasan tentang peruntukannya. Oleh sebab itu, masyarakat yang telah bertahun – tahun berada di lahan tetap ingin hak mereka dirampas.

“Keputusan MA kemarin bukan menjadi acuan untuk menguasai lahan. Kami ingin ada alas hak yang kuat atas lahan itu, jangan asal main pagar saja. Masalah ini juga masih ditangani DPRD Sumut,” tegasnya.

Dijelaskan aktivis petani ini, Ketua DPRD Sumut telah mengeluarkan surat rekomendasi tentang hak masyarakat di lahan tersebut. Artinya, kepada Gubernur Sumatera Utara menindak tegas pemagaran sebelum adanya penjelasan tentang lahan tersebut.

“Kami ini berani melakukan perlawanan karena ada hak kami sebagai warga negara, sebelum ini ditentukan tentang peruntukannya. Kami tetap bertahan, hari ini akan melaporkan ke DPRD Sumut,” cetusnya. (fac/ila)

Upah Guru Honor SD & SMP di Medan Tertunggak, Gaji Kami Hanya Rp400 Ribu…

net MENJELASKAN: seorang guru honorer menjelaskan sebuah mata pelajaran kepada siswa-siswinya, belum lama ini.
MENJELASKAN: seorang guru honorer menjelaskan sebuah mata pelajaran kepada siswa-siswinya, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah guru honorer di Kota Medan masih belum mendapatkan upahnya yang telah tertunggak lebih dari tiga bulan, bahkan ada yang mencapai 4 hingga 5 bulan. Hal itu terjadi di beberapa sekolah di Kota Medan, khususnya untuk tingkat SD dan SMP.

Alasan tertunggaknya karena belum turunnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Sampai sekarang masih banyak teman-teman kami yang belum mendapatkan honornya hingga 4 bahkan 5 bulann

Alasannya cukup banyak, yang paling sering digunakan itu ya Dana BOS yang belum cair,” ujar Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis, Selasa (5/11).

Fahrul mengakui, memang para guru honorer tidak menerima upahnya per satu bulan sekali, akan tetapi upah itu dibayar dalam kurun waktu 3 bulan sekali. “Kami memang gajiannya 3 bulan sekali, bukan sebulan sekali. Tapi inikan sudah ada yang tertunggak sampai 4 bahkan 5 bulan. Ini yang cukup kita sesali, padahal gaji kami itu tidak besar hanya sekitar Rp400 ribu per bulannya. Gaji segitu pun masih juga terlambat untuk menerimanya,” ujarnya.

Selain itu, Fahrul juga mengatakan hingga saat ini belum ada wacana kenaikan upah guru honorer di Kota Medan. Namun demikian, pihaknya telah mengadukan nasib mereka ke Fraksi PKS di DPRD Medan.

“Harapannya agar di tahun 2020 ini kami bisa mendapatkan upah sesuai UMK, guru honorer juga butuh hidup sejahtera. Kami sudah sampaikan hal ini ke Pak Rajuddin di Fraksi PKS, beliau berjanji akan memperjuangkan agar guru honorer di Kota Medan bisa mendapatkan upah sesuatu UMK,” tutur Fahrul.

Calon pimpinan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala membenarkan hal itu. Ia mengakui bahwa pihaknya telah cukup lama menerima laporan tersebut dari FHI Kota Medan. “Itu sebabnya tempo hari saya minya data akurat ke mereka terkait jumlah guru honorer yang ada di Kota Medan untuk tingkat SD dan SMP. Nanti dari data itu kita akan berangkat ke Disdik untik memperjuangkan hak-hak guru honorer. Tak hanya soal upah, tapi juga insentif yang seharusnya mereka dapatkan,” pungkasnya.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari menilai, tertunggaknya gaji honor merupakan sebuah kezaliman bagi para guru honorer.”Guru itu pekerjaan yang mulia, mereka juga berhak mendapatkan upah dari kerja keras mereka. Kalau belum mampu memberikan upah yang layak, ya setidaknya bayar lah upahnya tepat waktu,” ujar Dedy kepada Sumut Pos, Selasa (5/11).

Dalam hal ini, lanjutnya, pihak Pemko Medan yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tidak boleh tinggal diam. Disdik Kota Medan harus mampu menyelesaikan persoalan keterlambatan upah para guru honorer.

“Intinya kan koordinasi, Kadisdik harus berbenah dan jangan diam. Tanya sekolah-sekolah yang belum membayarkan upah guru honorer itu, apa alasannya? Lalu cari solusi dari masalah itu,” katanya. (map/ila)

Rohima, Korban Kebakaran Asal Marelan, Butuh Uluran Bantuan

LUKA BAKAR: Rohima (5), asal Marelan, terbaring tak berdaya dengan luka bakar di sekujur tubuhnya.
LUKA BAKAR: Rohima (5), asal Marelan, terbaring tak berdaya dengan luka bakar di sekujur tubuhnya.
LUKA BAKAR: Rohima (5), asal Marelan, terbaring tak berdaya dengan luka bakar di sekujur tubuhnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi Rohima, bocah perempuan berusia 5 tahun kini sungguh memprihatinkan. Dia menderita luka bakar serius akibat sambaran dari bensin eceran.Bocah asal Marelan tersebut mengalami musibah beberapa hari lalu. Saat itu, Rohima bersama keluarganya berkunjung ke rumah neneknya di kawasan Lubukpakam.

Saat itu, sang nenek sedang mengisi bensin yang berada didalam rumah untuk dijual kepada khalayak ramai.

Saat mengisi minyak ke dalam botol, tiba-tiba api menyambar dari lampu petromak. Saat itu petromak meledak dan menyambar tempat tidur Rohima yang sedang terlelap.

Rohima pun menderita luka bakar serius. Namun, karena tidak ada biaya, Rohima dirawat seadanya. Melihat kondisinya semakin parah, tetangga kemudian mencoba membawanya kesalah salah satu rumah sakit terdekat di kawasan Tanjung Morawa guna guna mendapatkan perawatan secara intensif.

Menurut ibu korban, Mala, karena ketiadaan dana maka Rohima tak mendapat perawatan secara intensif. Karena ada satu keluarga yang merasa iba, Rohima pun dipindahkan ke RS Bina Kasih, Jalan Sunggal Medan, agar mendapat perawatan intensif.

“Kami orang susah bu dan tak punya uang. Apalagi kerja ayahnya serabutan. Untunglah ada orang yang berbaik hati pada kami, sehingga putri kami bisa diobati dengan serius,” kata Mala.

Kondisi ini membuat ibu-ibu pengajian Al-Muttaqin Medan merasa iba. Mereka pun mengumpulkan dana dari tiga kali pengajian untuk diserahkan kepada korban sebesar Rp2,7 juta.

Bantuan dari pengajian Al-Muttaqin tersebut diserahkan langsung oleh ketua pengajian Al-Muttaqin, Raihana Syahbi Siregar SE kepada kedua orang tua Rohima di RS Bina Kasih.

Menurut Raihana, saat mendengar ada anak perempuan bernama Rohima, warga Marelan yang terbakar sebahagian tubuhnya, pihaknya langsung bergerak menghimpun dana untuk diserahkan sebagai bentuk kepedulian kasih. “Saya dan rombongan yang terdiri dari tiga pengajian melihat langsung menuju ruang IC RS Bina Kasih tersebut tempat Rohima dirawat,” kata Raihana serius.

Raihana berharap agar langkah kecil mereka diikuti oleh darmawan lainnya. Pasalnya, Rohima memang butuh bantuan dana.

Bagi siapa saja yang ingin mendonasikan guna meringankan beban biaya pengobatan Rohima, bisa menghubungi Syahrini (0813 6563 2613) atau datang langsung ke RS Bina Kasih. (dek/ila)

1...4,9494,9504,951...15,902Page 4,950 of 15,902