HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Humbang Hasundutan, Zaedar Rasepta meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Kajari yang baru, Iwan Ginting setelah dilantik oleh Kajatisu, Senin (4/11).

Informasi yang dihimpun, Zaedar yang bertugas sejak tahun 2016, menggantikan Herus Batubara. Setelah ditempatkan di daerah penghasil kopi dan kemenyan ini, Zaedar telah menerima perkara korupsi yang belum selesai dari Kajari sebelumnya, Herus Batubara.

Dimisalkan, kasus pengadaan Teknologi Informatika Komputer sebanyak 21 unit tahun anggaran 2011 yang diusut tahun 2012. Dari kasus ini, Herus menetapkan dua orang tersangka, di antaranya, Sumurung Lumbantoruan selaku mantan Kepala Bidang Dikdas di Dinas Pendidikan dan satu orang rekanan yaitu Berman Sianturi.

Kemudian, kasus pengadaan baju dinas anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2014-2015.

Dari kasus ini, sejumlah pegawai di Sekretaris DPRD Humbang Hasundutan sudah diperiksa bersama rekanan yang sebagai penerima pekerjaan baju dinas tersebut.

Meski sudah melangkah begitu jauh, kedua kasus tersebut, hingga saat ini belum diketahui kelanjutannya.

Menanggapi ’PR’ tersebut, Kepala Seksi Intelijen Juanda Sitorus mengatakan, bahwa kasus tunggakan belum dapat dijawabnya. “Kalau terkait itu, sama pimpinan yang barulah,” ujar Juanda yang dikonfirmasi sekaitan kepergian mantan Kajari Humbahas, Zaedar, Senin (4/11) via telepon.

Namun Juanda tidak menampik, bahwa ada beberapa kasus yang masih berjalan dan bukan tunggakan, sesuai apa yang diketahuinya.

Juanda menyebut, kasus pada pengadaan baju dinas anggota DPRD tahun 2014-215 dan kasus Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang salah satunya kepala desa.

“Kalau kasus OTT itu pelimpahaan dari Polres Humbang Hasundutan, jadi itu kasus lagi berjalan,” terangnya.

Juanda menjelaskan, dalam kasus OTT kepala desa sudah setahun berjalan. Namun saat ini yang diketahuinya kasus tersebut masih P19 dikarenakan belum terlengkapi.

Dari kasus itu, jaksa penuntut umum meminta penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara yang diminta, tanpa mau dijelaskan Juanda.

“OTT kepala desa masih penelitian dari penuntut umum,setahu saya itu P19 kemarin, ada kekurangan, terkait apa yang kurang lengkap saya tidak tahu apa lebih detail cuma dikembalikan ke polres,” katanya sembari meminta wartawan untuk menanyakan langsung ke pihak Pidana Khusus (Pidsus).

“Kalau sekaitan kasus TIK, sampai saat ini belum kudengar, belum sampai saat ini,” tukasnya.

Disinggung, sekaitan pemeriksaan pem bangunan pasar tahun anggaran 2018, Juanda mengaku lagi masih dalam proses. “ Saat ini kita sedang melengkapi data untuk kita dalami dalam waktu dekat dengan pihak APIP,” kata Juanda.

Menurutnya, dalam pemeriksaan pembangunan pasar pihaknya akan bekerjasama dengan APIP untuk menemukan kerugian negara.

“Kita akan surati pihak APIP dalam hal ini Inspektorat Humbang Hasundutan yang sifatnya kordinasi sekaitan pemeriksaan itu,” tandasnya.(mag-12/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Sergai, AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu S.Sos, SIK, MSi memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) empat perwira Polres Sergai.

Adapun perwira yang disertijabkan adalah AKP Haris Sihite SE Kasat lantas kepada AKP Agung Basuni SIK, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol Air Polres Tanjung Balai, AKP Gandi Hutagaol Kapolsek Perbaungan kepada AKP Zulkarnain SH yangsebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Hukum Polres Madina.

Selanjutnya, Kapolsek Pantai Cermin AKP Viktor Simanjuntak kepada AKP Selamat Riyadi SH, MH, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pangkalansusu, Polres Langkat. Kapolsek Kotarih AKP M Rasoki kepada AKP Budiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Panai Hilir Labuhanbatu.

Sertijab itu digelar halaman Mapolres Sergai, disaksikan oleh Wakapolres Sergai Kompol Gunawan Heri Sudarto S.Sos,MH, Kabag Ops Kompol Sofyan SH, Kabag Ren Kompol Altur Pasaribu, Kabag Sumda Kompol SK. Purba, Kasubbag Humas, Kompol Nellyta Isma dan seluruh personil Polres Sergai, Senin (4/11).

Kapolres Sergai AKBP H Juliarman dalam amanatnya, mengatakan sertijab di lingkungan suatu organisasi adalah merupakan hal yang biasa dan akan terus berlangsung. Dengan maksud untuk penyegaran, promosi bagi pejabat dan juga pergantian pejabat karena demosinya.

“Diharapkan dapat meningkatkan soliditas, kualitas kerja dan meningkatkan disiplin anggota di satuan yang anda pimpin,” sambung Kapolres Arman.

Menurut Kapolres, keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari sejauh mana kemauan anggotanya mau bekerja dengan baik.Acara sertijab itu ditandai dengan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. (sur/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan meraih penghargaan sebagai inovator terbaik dua dalam pengembangan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (si CANTIK) Cloud.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate kepada Bupati Asahan, H. Surya, B.Sc didampingi Sekretaris Daerah, Kadis Kominfo, Kadis PM&PTSP di Balai Sudirman, Menteng Dalam Jakarta Selatan, Senin (4/11),

Bupati Asahan, H Surya, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan penerapan aplikasi si CANTIK di Kabupaten Asahan, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai Inovator Terbaik II.

“Penerapan aplikasi si CANTIK pastinya akan meningkatkan jumlah perizinan khususnya di Kabupaten Asahan dan mempercepat layanan perizinan yang akuntabel dan transparan,”kata Bupati Asahan, H. Surya, BSc

Dikatakannya, pemerintah pusat terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk memanfaatkan penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik si CANTIK.

“Dengan keberhasilan ini kiranya dapat meningkatkan semangat dan kinerja aparatur pemerintah khususnya dalam menciptakan kreasi dan inovasi di bidang pengurusan perizinan demi terciptanya pengurusan perizinan yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan terintegrasi,”bilang Surya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G. Plate menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah termasuk Kabupaten Asahan yang telah mampu menerapkan Aplikasi si CANTIK dengan baik.

“Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan Gerakan menuju 100 Smart City, dengan optimalisasi infrastruktur internet seperti Palapa ring yang telah dibangun hingga ke pelosok nusantara,”bilangnya.

Si CANTIK adalah aplikasi berbasis online yang berfungsi untuk menyederhanakan proses perizinan. Diharapkan dengan kemudahan dalam proses perizinan, akan meningkatkan peluang investasi di daerah yang secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Si CANTIK sendiri merupakan sistem cloud yang berbasis web dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang dapat digunakan oleh instansi Pemerintah secara gratis untuk Perizinan berusaha maupun layanan lainnya dengan pelaksananya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di daerah.”bilangnya.(omi/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota TebingtinggI Umar Zunaidi Hasibuan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tebingtinggi Tahun 2019 di Aula Gedung Balai Kota Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, Senin (4/11).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala OJK regional V Sumut Yusup Ansori, Direktur Pengawas lembaga jasa keuangan ojk regional V Sumut, Antonius ginting, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Ibrahim, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provsu diwakili Irmawati S Sos, Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, Asisten, Para OPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Tebingtinggi.

Umar Zuanaidi berharap dengan kedatangan ibu dan bapak semuanya membawa berkah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Tebingtinggi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya dan mempercepat dari pada proses penyelenggaraan keuangan daerah.

“Ini sesuai dengan amanat dan program tentang keuangan daerah, bahwa setiap Gubernur, Bupati dan Wali Kota segera membentuk TPAKD di daerah masing masing,” terang Umar Zunaidi.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Umar Zunaidi mengatakan, adapun maksud dari pada pembentukan TPAKD ini adalah untuk mendorong ketersediaan akses jasa keuangan bagi masyarakat, membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat, mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Saya mengharapkan dapat menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, serta optimalisasi sumber dana di daerah untuk pengembangan UMKM usaha pemula dan sektor prioritas,” bilangnya.

Adapun nama nama yang dilantik didalam pembentukan TPAKD ini, di antaranya Sekdako Tebingtinggi sebagai Kordinator, Wakil Ketua I Asisten perekonomian dan pembangunan serta Sekretaris Kepala bagian administrasi perekonomian dan pembangunan.

Sedangkan Kepala OJK Regional V Sumut Yusuf Ansori, menjelaskan bahwa pengukuhan ini dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. TPAKD yang sudah dikukuhkan, agar bisa bekerja keras dan lebih baik lagi dalam penyelenggaraan keuangan di Kota Tebingtinggi. “Ini untuk percepatanpelaksanaan perekonomian di Tebingtinggi,” jelasnya. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai HM Idaham melalui Sekretaris Daerah Mahfullah Daulay bertindak sebagai inspektur upacara pada Apel Gabungan di Lingkungan Pemko Binjai, Senin (4/11). Mengawali sambutannya, Sekdako meminta kepada perangkat kelurahan agar segera menyusun rencana kerja dana kelurahan untuk tahun anggaran 2020, dan menyerahkan kepada BAPPEDA Kota Binjai paling lambat dalam minggu ini.

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka guna keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemko Binjai, diminta kepada bagian organisasi agar segera menindaklanjuti hal tersebut, sehingga pada akhir Desember 2019 dapat dikukuhkan nomenklatur yang baru.

Meningkatnya volume curah hujan di Kota Binjai dan daerah lainnya di Sumatera Utara beberapa minggu terakhir, tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kita ketahui bersama akhir-akhir ini curah hujan meningakat, hal ini wajib menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama. Terutama kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama di daerah jalur sungai yang selama ini berpotensi terhadap terjadinya banjir,” seru Mahfullah.

Kepada camat dan lurah khususnya di wilayah yang rentan dengan luapan air sungai, agar terus melakukan pemantauan, serta mengajak warga untuk terus waspada. “Kebersihan lingkungan, parit, dan gorong-gorong harus menjadi perhatian kita semua agar air tidak tergenang,”,” katanya. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Operasi Zebra Toba 2019 yang digelar Polres Tanah Karo telah banyak menindak pengendara dalam berlalu lintas. Mereka yang terjaring dalam operasi Zebra 2019, yang serentak dilaksanakan oleh jajaran Polri di Tanah Air sejak 23 Oktober hingga 5 November 2019, bisa siapa saja.

Di Kabupaten Karo, mantan Wakil Ketua DPRD Karo, ES yang mengendarai mobil Honda CRV terjaring dalam operasi Zebra Toba 2019 di Jalan Jamin Ginting, yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo, Sabtu (2/11).

Dalam pemeriksaan kelengkapan kepada pengendara dan kendaraan, personel Satlantas Polres Tanah Karo mendapati pajak kendaraan bermotor (PKB) masa berlakunya telah berakhir sejak dua bulan lalu. Mendapati hal itu, personel Satlantas menilang ES.

Kasat Lantas Polres Tanah Karo Iptu A. Ridwan Harahap melalui Kanit Patroli Satlantas Polres Tanah Karo, Ipda Edi Erwanto membenarkan penilangan tersebut.

“Benar, kita lakukan tilang,” kata Ipda Edi Erwanto kepada wartawan.

Edi menegaskan, dalam pelaksanaan operasi Zebra Toba 2019, bagi pengendara yang tidak menaati aturan dalam berlalu lintas akan dikenakan tindakan langsung (Tilang).

“Kita imbau kepada pengendara untuk taat berlalu lintas. Lengkapi surat kendaraan, pergunakan helm, dan jangan berbonceng tiga untuk sepeda motor. Demi keselamatan kita bersama dalam berkendaraan,” pungkasnya. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Hermansyah meminta Dinas Sosial untuk mengawal dan mendorong perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dengan melakukan pembinaan, sosialisasi serta edukasi kepada Camat dan Kades/Lurah, agar perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dapat lebih optimal.

Hal itu disampaikan Hermansyah saat memimpin apel gabungan ASN Pemkab Langkat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (4/11).

Hermansyah juga menegaskan, bagi keluarga pra sejahtera yang belum terdata atau terjadinya perubahan data anggota keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial, untuk mendaftarkan diri atau melaporkan ke Lurah atau Kades di tempat tinggalnya.

Di kesempatan itu, Hermansyah mengungkapkan, besaran bantuan sosial yang diperoleh Langkat tahun 2019 dari Kemensos RI, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sampai triwulan III sekitar Rp131 miliar, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berkisar Rp89 miliar, bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Rp1,5 miliar dengan rincian 100 rumah tidak layak huni masing-masing mendapatkan Rp15 juta, yang diterima oleh warga Kecamatan Sei Bingai, Kuala dan Kutambaru.

Kemudian, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebesar Rp1,6 miliar terdiri dari 80 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 10 keluarga, menerima sebesar Rp20 juta per kelompok, yang tersebar di beberapa Kecamatan di Langkat.

Selan itu, tambah Hermansyah, pada tahun 2020 nanti, Provsu telah mengalokasikan dana untuk program Mamipro, yakni Masyarakat Miskin Produktif Berupa Usaha kepada 25 kelompok usaha bersama, yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera yang berada di kawasan pesisir.

“Ke depan kawasan program Maminpro ini, juga akan terintegrasi dengan program bantuan lainnya,”pungkasnya. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Menurut para petani, sebelum PLTU tersebut beroperasi, budi daya udang mereka tak pernah mati mendadak. Salah satu penambak udang, Junet (51) mengakui, sedikitnya 10 petani udang mengeluhkan kondisi tersebut. “Kami hanya minta solusi terbaik. Jika tidak ada solusi juga, maka kaami akan terus merugi dan terancam gulung tikar,” kata Junet, Senin (4/11).

Diakui dia, tidak hanya seekor, tapi ada puluhan ekor udang vaname yang mereka kembang biakkan mati secara mendadak setiap harinya. Padahal, udang-udang ini masih berusia 4 minggu dan kondisinya masih kecil.

“Dengan kondisi ini terus menerus terjadi, bisa-bisa seluruh petani tutup, mau makan apa anak-anak kami,” jelas dia. Padahal, jelasnya, selama ini tambak udang vaname merupakan mata pencarian mereka. Selain menjadi mata pencarian, tambak ini juga tempat menggantungkan nasib para pekerja di sana. Dengan kata lain, jika tambak tutup maka pekerja yang menggantungkan nasib dari hasil tambak juga harus terhenti.

“Jika seperti ini, kami warga sini mau makan apa dan bagai mana nasib para pekerja serta anak-anak kami. Cuma inilah mata pencarian kami selama ini,” kata dia.Hal senada juga diutarakan oleh Usman (54), petani udang lainya yang mengaduh nasib dari hasil tambak udang vaname. “Ada beberapa petani memang yang sudah menutup usaha mereka. Karena mereka tidak tahan lagi dengan kondisi yang ada,” kata Usman.

Dengan kondisi ini, dirinya dan beberapa petani setempat berharap, agar pemerintah setempat yakni Kabupaten Langkat dan Provinsi dapat turun tangan mengatasi permasalahan ini. Karena disatu sisi, PLTU merupakan proyek nasional dan tidak mungkin ditutup. Namun disisi lain, jika tidak ada solusi terbaik dari pihak terkait. Tentunya kondisi ini sangat merugikan para petani udang disana.

“Kami hanya minta solusi terbaik, kalau bisa semua berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Berapa kalilah keuntungan kami, cuma hanya untuk makan, membayar sekolah anak dan membayar pekerja sajanya.

Tolonglah kami, mari duduk bareng dan cari solusi terbaik,” harap dia, kalau mereka juga bagian dari rakyat indonesia yang butuh makan dan perhatian pemerintah.

Menyikapi keluhan masyarakat khususnya penambang udang yang mencari makan berdekatan dengan areal PLTU. Manajer KSA PLTU Pangkalan Susu Arifin mengakui, dengan kondisi ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat dan Provinsi.

Hasil koordinasi itu, kata Arifin, mereka mendapatkan informasi jika titik-titik spot polusi yang dianggap paling krusial masih dalam kondisi diambang batas kewajaran. “Untuk itu, kita sudah berkoordinasi kepada masyarakat dan mensosialisasikan permasalahan ini,” kata dia.

Meskipun begitu, dirinya mengatakan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan PLTU Pusat, mengenai keluhan warga. Sebab, untuk menangani ini sudah menjadi ranah dari PLTU Pusat, untuk mencari solusi terbaik. Setelah mendapat hasil dari koordinasi dengan PLTU Pusat.

Pihaknya akan secepatnya melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar khususnya petani udang. “Nanti kita akan koordinasikan dulu dengan pusat, baru setelah ada hasilnya kita akan melakukan pertemuan dengan masyarakat, untuk duduk bersama memecahkan permasalahan yang ada,” tegasnya. (bam/han)