MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara (Sumut) mengunjungi rumah dinas Konsul Amerika Serikat di Jalan Wali Kota No. 13, Medan, Kamis (5/9). Kunjungan ini dilakukan pengurus Badko HMI Sumut dalam rangkaian kegiatan Latihan Kader 3 yang sudah berlangsung sejak 31 Agustus 2019 yang lalu.

Dipimpin langsung Ketua Umum Badko HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi, pengurus dan peserta Latihan Kader 3 diterima Konsul Amerika Serikat Guy Margalith didampingi Rachma Jaurinat staff ahli bilang politik dan ekonomi.

Dalam sambutannya, Hasbi menjelaskan maksud dari kunjungan tersebut adalah mengenalkan kondisi dunia Internasional kepada peserta Latihan Kader 3 maupun pengurus Badko HMI Sumut.

Hal ini penting mengingat para pengurus maupun peserta pelatihan didorong untuk menjadi calon-calon pemimpin negeri di masa yang akan datang. Pemahaman Internasional menurut Hasbi menjadi salah satu pengetahuan yang wajib di miliki jika ingin menjadi pemimpin.

“Awalnya kita ucapkan terimakasih kepada Konsulat Amerika Serikat yang sudah bersedia Kami. Kehadiran kami disini merupakan rangkaian dari kegiatan Latihan Kader 3. Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan Kader pemimpin, dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah soal dunia Internasional, hal inilah yang menjadi alasan kami kemari, belajar tentang dunia Internasional,” jelas Hasbi.

Hasbi menjelaskan, pemilihan Konsulat Amerika karena negara paman Sam tersebut turut masuk dalam satu sejarah HMI khususnya penulisan NDP oleh Nurcholis Majid.

“Kami ke Konsulat Amerika ini karena HMI punya Catatan penting tentang negara Amerika. Dulu cak Nur diberikan kesempatan berkunjung ke Amerika, sisa dana yang dimilikinya digunakan mengelilingi Timur Tengah, hal itulah yang menjadi sejarah dirumuskannya NDP. Kalau cak Nur di tahun 60-an saja sudah dapat, kenapa kita hari ini tidak. Kunjungan atau mungkin beasiswa belajar di Amerika,” lanjut Hasbi.

Sementara itu, Guy dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Badko HMI Sumut karena mau berkunjung dan mengenalkan kepada beliau terkait HMI dan perkembangan HMI di Indonesia secara umum dan terkhusus di Sumatera Utara.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Alwi Hasbi Silalahi, karena beliau mau berkunjung dan mengajak pengurus serta peserta training untuk mengenalkan HMI kepada saya dan melakukan studi terkait perkembangan Islam di Amerika,” ucap Guy.

Dalam kunjungan tersebut, Badko HMI Sumatera Utara dan seluruh peserta melakukan dialog dua arah terkait perkembangan islam, perkembangan HMI serta isu-isu terkini yang menjadi pembicaraan dunia internasional. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat diminta untuk waspada dengan tawaran jasa atau produk keuangan atau jenis-jenis investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Sebab, saat ini banyak investasi ilegal atau bodong.

Apalagi tercatat, ada 1.230 perusahaan teknologi finansial (Fintech) sector peer to peer lending illegal atau layanan keuangan digital illegal.

Atas hal itu, Regional 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengandeng Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan antisipasi tindak investasi ilegal itu.

“Kita ketahui saat ini tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi semakin meningkat. Namun demikian, tingkat kesadaran dan kemampuan investasi tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya literasi dan keuangan serta kemampuan teknologi,” kata Kepala Kantor Regional 5 OJK Sumbagut, Yusup Anshori dalam sosialisasi Waspada Investasi Ilegal bersama sejumlah instansi dan perusahaan di Kota Medan, Kamis (5/9) pagi.

Yusup mengatakan, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian masyarakat untuk mencari investasi yang legal dan tidak bermasalah.”Tidak jarang pula praktik-praktik penawaran investasi ini yang dimanfaatkan atau memanfaatkan figur-figur yang dikenal di masyarakat dengan menggunakan berbagai ragam media,” jelas Yusup.

Yusup mengaku pihaknya melakukan penanganan yang efektif untuk setiap dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dan pengelolaan investasi di masyarakat. Tujuannya agar tidak menimbulkan korban dan kerugian yang banyak lagi.

“Akhir-akhir ini sejumlah kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin baik dari OJK dan instansi lain seperti money gap, Multi Level Marketing (MLM) dan masih banyak lagi. Untuk itu, perlu banyak kerjasama dengan masyarakat dan berbagai instansi yang berwenang untuk mencegah hal serupa agar tidak muncul lagi,” tutur Yusup.

Melalui sosialisasi ini diharapkan ke depannya masyarakat Sumut lebih cerdas dalam memilih produk investasi yang benar. Bukan tergiur dengan riba hasil yang ditawarkan, tetapi harus jelas kelegalan perusahaannya.

Sementara itu, Ketua Umum SWI, Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, pihaknya telah menangani sebanyak 1230 perusahaan teknologi finansial (Fintech) untuk sector peer to peer lending illegal. Dari kasus yang ditangani, rata-rata perusahaan tersebut menggunakan server dari luar negeri.

“Servernya ada dari Amerika, Cina, Singapura, Malaysia dan lainnya. Kita tidak ada data soal ini, karena alamatnya gak jelas, nama gak jelas, hanya virtualnya aja,” kata Tongam.

Tongam mengatakan, sudah pasti Fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat. Karena, ketidakjelasan pengelolaan perusahaannya. “Potensi penerimaan pajak tidak didapatkan oleh negara, kita juga tidak tahu potensi fintech karena banyak yang tidak terdaftar. Bahayanya, kita tidak tahu modal mereka darimana, bisa saja ini terkait pencucian uang. Sementara masyarakat juga akan dirugikan dengan bunga yang besar,” katanya.

Ia menghimbau untuk masyarakat agar terus berhati-hati. Kemudian, dengan cepat percaya dengan nilai investasi ditawarkan. Sedangkan masyarakat yang ingin tahu Fintech legal bisa mengecek di call center 157.

“Jangan meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif, tapi produktif. Misalnya, untuk pengembangan usaha, pinjamlah sesuai kemampuan bayar, dan jangan meminjam untuk membayar hutang. Masyarakat harus cerdas juga dalam meminjam,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dibohongi lagi oleh pihak Hotel Le Polonia. Sebab, sesuai janjinya, pihak hotel melalui konsultannya akan hadir memenuhi panggilan DLH pada Kamis (5/9). Namun nyatanya mereka tidak datang.

Kepala DLH Medan Syarif Armansyah Lubis mengatakn, sejak pagi, siang hingga menjelang sore (kemarin,Red), konsultan IPAL hotel tersebut tak juga datang memenuhi panggilan ke Kantor DLH Medan. Padahal, mereka telah berjanji datang “Saya sudah tunggu-tunggu dari pagi sampai sore, tapi belum juga datang tanpa memberi kabar atau alasan yang jelas,” ujar Armansyah saat dihubungi melalui sambungan seluler.

Karena tak kunjung datang, kata Armansyah, dia memerintahkan pegawainya yang bertugas sebagai pengawas lapangan untuk n

mendatangi Hotel Le Polonia yang berada di Jalan Sudirman. Tujuannya, untuk mempertanyakan kenapa tidak hadir. “Pengawas yang ditugaskan menghubungi saya bahwa pihak hotel tidak bisa datang dan baru bisa hadir besok (hari ini, Red) tanpa alasan yang jelas. Gak lama, saya dihubungi lagi dan diminta datang ke sana. Saya bilang, kok mereka pula yang mengatur jadinya. Sudah jelas-jelas disampaikan surat untuk datang ke kantor memenuhi panggilan, tapi malah saya disuruhnya ke sana,” ketus Armansyah yang akrab dipanggil Bob.

Kata Armansyah, pihaknya masih menunggu itikad baik pihak hotel untuk hadir memenuhi panggilan pada Jumat (6/9). Alasan Bob, karena pihaknya tidak bisa menjemput paksa. “Kalau mereka mangkir lagi, maka kita akan membahas langkah yang akan diambil untuk menindak tegas hotel tersebut. Misalnya, menutup saluran limbah yang selama ini digunakan mereka,” tegasnya.

Menurut Bob, pemanggilan yang dilakukan kepada konsultan hotel itu untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan air limbah. “Kok bisa-bisanya air limbah dibuang ke saluran air. Kita sudah berikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai aturan kepada pihak hotel. Di dalam dokumen tersebut, tertuang jelas bagaimana pengelolaan air limbah secara benar,” jelasnya.

Bob menambahkan, apabila konsultan hotel telah memberi penjelasan, maka akan ditentukan selanjutnya bagaimana. Sebab, dari penjelasan yang disampaikan akan diketahui pengelolaan limbah mereka seperti apa. “Ada sanksi, tentunya sanksi pidana. Makanya, kita tunggu penjelasan mereka dan dari situ diambil langkah selanjutnya,” pungkas dia.

Diketahui, mangkirnya pihak Hotel Le Polonia ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada Senin (2/9) mereka juga tak hadir memenuhi panggilan pihak DLH Medan dengan alasan masih berada di Jakarta.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Medan, Bahrumsyah menilai, pihak Hotel Le Polonia tidak kooperatif karena tidak datang memenuhi panggilan DLH Medan. Untuk itu, dinas tersebut harus bersikap tegas. “Pihak hotel jelas tidak kooperatif, selalu mengulur-ulur waktu. Kenapa mereka seperti itu, pasti ada sesuatu? Makanya, DLH harus bersikap tegas, tunjukkan wibawa dan jangan lemah,” ujar dia.

Sebelumnya, Hotel Le Polonia tertangkap tangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan saat membuang limbah cair yang berwarna putih pada parit bagian depan hotel tersebut, persisnya di belakang bangunan Pos Polantas. Air limbah yang dibuang diduga dilakukan setiap hari pada jam tertentu yakni siang dan sore hari selama beberapa bulan belakangan.

Setiap kali limbah yang dibuang, memakan waktu hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Dari limbah yang dibuang itu, akibatnya air yang berada di dalam parit langsung kotor. Bahkan, menimbulkan bau menyengat yang tak sedap. Namun, belum diketahui pasti jenis limbah cair yang dibuang apakah masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau tidak. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN ikut serta ambil bagian dalam kegiatan Indonesia Climate Change Forum and Expo 2019 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (5/9). Keikutsertaan PLN ini adalah untuk pecanangan Electrifying Lifestyle dan pengembangan energi terbarukann

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah berpesan kepada PLN untuk semakin gencar mencanangkan Electrifying Lifestyle dan mengembangkan pembangkit dengan Energi Terbarukan di Sumatera Utara.

Selain itu juga, Wagubsu mendorong PLN untuk mengembangkan Green Island lainnya, seperti yang saat ini sedang dikembangkan di Pulau Sibandang, menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk membangkitkan tenaga listrik di pulau tersebut. Kemudian, support infrastruktur di Taman Hutan Raya (Tahura) Brastagi dan pinggiran Danau Toba lainnya untuk dukung peningkatan pariwisata di lokasi-lokasi tersebut.

“Saya harap motor listrik ke depannya bisa lebih kompetitif dalam harga, sehingga bisa digunakan untuk operasional, baik rumah tangga maupun institusi,” ujar Wagubsu.

Sementara itu, Manager Layanan Prioritas, Petrus Gading Aji mengatakan, melalui partisipasi dalam forum dan expo ini, PLN akan semakin masif dalam mencanangkan kampanye gaya hidup serba listrik serta mengembangkan pembangkit yang ramah lingkungan menggunakan Energi Baru Terbarukan.

“Dalam forum dan expo ini, PLN hadirkan promo diskon khusus, dan sosialisasi optimalisasi penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari hari yang saat ini sedang gencar dipasarkan, atau sering disebut Electrifying Lifestyle,” ujar Petrus Gading Aji.

Dikatakan Petrus Gading Aji, PLN juga menyediakan beberapa edukasi melalui quiz berhadiah di booth dan juga menyediakan hidangan kopi gratis Mitra Binaan dari PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan dari PLN.

Promo yang diberikan PLN adalah Gebyar Kemerdekaan 2019, di mana pelanggan dapat menikmati Diskon Penambahan Daya sebesar 50%, atau total 74% untuk pelanggan umum dan 100% untuk pelanggan rumah ibadah dan sekolah jika membeli paket bundling Stroomnet oleh Indonesia Comnets Plus (Icon+). (ila)