LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat unsur pimpinan DPRD Labuhanbatu periode 2019-2024, diambil sumpah dan janji jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuhanbatu, Khamazaro Waruhu, di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, Kamis (31/10).

Keempatnya adalah Meika Riyanti Siregar sebagai Ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan dari parta Gerindra sebagai wakil ketua, Juraidah Harahap dari partai Hanura sebagai wakil ketua, dan M Rasyid Rangkuti dari partai NasDem sebagai wakil ketua.

Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe yang hadir berpesan agar Ketua DPRD yang baru dilantik mengabdikan diri demi kepentingan masyarakat, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok masing-masing.

“Hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar dalam melaksanakan fungsi yang berbeda tersebut, kerja sama antara DPRD dan Kepala Daerah harus bersinergi demi mewujudkan Labuhanbatu menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya,” ungkap Bupati.

Sementara itu, pimpinan DPRD terpilih Meika Riyanti Siregar mengharapkan dukungan seluruh anggota DPRD, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh elemen masyarakat, agar ketua dan wakil ketua mampu menjalankan amanah ini.

Meika Riyanti juga mengajak semua anggota DPRD senantiasa meningkatkan profesionalisme, merapatkan barisan, menyelaraskan langkah serta bergerak cepat karena beberapa program dan agenda kerja yang sudah menanti.

Di antaranya, pembentukan alat kelengkapan DPRD, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 dan pembahasan tata tertib DPRD. (mag-13/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah sudah mengumumkan pelamar 20 pelamar lulus administrasi dalam seleksi terbuka memperebutkan 5 jabatan di Pemko Binjai.

Kepala Bidang Pendidikan Kilat BKD Binjai, Fauzi membenarkan 20 pelamar dinyatakan lulus administrasi. “Mereka lulus administrasi yang 20 orang itu,” kata dia ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10).

Mereka yang lulus seleksi administrasi yakni, Muhammad Yusrizal, Rudi Iskandar Baros, Sri Ulina Ginting, Khairul Arfan Harahap, Zulfan, Jonner Lumbantoruan, Asri Darmawansyah, Herdiyansyah Putra Pohan, Madjid Ginting, Adri Rivanto, Kurnia Aidil Putra, Andi Pinayungan, Syafi’i Nasution, M Uzeir Nasution, Nelly Rossa Hasibuan, Hedi Novria, Iman Siswanto, Ollyvia Agustein, Eka Firman Sinuraya, Dedi Iskandar Batubara. Dari 20 pelamar itu, 6 di antaranya menjabat Camat dan Kepala Bagian.

Adalah Adri Rivanto Camat Binjai Utara dan Herdiansyah Putra Pohan Camat Binjai Timur. Sementara M Yusrizal Kabag Umum, Rudi Iskandar Baros Kabag Humas, Hedi Novria Kabag Perekonomian dan Eka Firman Sinuraya Kabag Penram. Bahkan Pelaksana Tugas Kadis Pendidikan Sri Ulina Ginting pun turut meramaikan lelang jabatan tersebut.

Yusrizal yang akrab disapa Yos dikenal sebagai sosok berjiwa sosial tinggi dan dapat berbaur dengan semua elemen masyarakat. Dia mengikuti seleksi menjadi Kepala Bappeda Kota Binjai.

“Alhamdulilah. Tadi sudah tes psikotes, betul-betul ujian selesaikan soal-soalnya. Doain ya. Baru siap seleksi administrasi, ini masih ada tahapan selanjutnya,” tandasnya.

Diketahui, 5 jabatan yang dilelang yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat. Selain lima jabatan itu, Pemko Binjai juga mendapat rekomendasi dari KASN untuk seleksi terbuka Direktur Rumah Sakit Umum Djoelham sejak Selasa 29 Oktober 2019 sampai 13 November 2019. Sehingga total, ada enam jabatan seleksi terbuka.

Di antara syarat yang harus dipenuhi yakni, berstatus PNS di lingkungan Pemko Binjai yang sudah memenuhi syarat pangkat dan usia maksimal 56 tahun per satu Januari 2020, memiliki pangkat golongan ruang serendahnya Pembina (IV a), memiliki kompetisi (teknis, manajerial, sosial kultural) sesuai standart jabatan yang ditentukan, miliki pengalaman di bidang tugas terkait minimal lima tahun, lulus diklat Tingkat III Diutamakn diklat Tingkat II, dikecualikan bagi jabatan fungsional ahli madya.

Untuk Tim Pansel termasuk Sekda Binjai yang telah ditunjuk KASN. Pansel telah disetujui KASN, itu ada Sekda, Prof Hasyim Purba, Iskandar Zulkarnain, Yusmadi Yusuf, dan tokoh masyarakat H Fadlan.

Tiga tahapan dilaksanakan dalam seleksi ini. Yakni, tahapan seleksi administrasi, seleksi manajerial dan sosial kultural, seleksi kompetensi bidang dan wawancara akhir dan akan pengumuman hasil seleksi akan dilakukan 11 November 2019. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham melalui Asisten Meidy Yusri menghadiri evaluasi kelurahan pelaksanaan tertib administrasi tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kantor Kelurahan Damai, Binjai Utara, Kamis (31/10).

Meidy mengatakan, PKK merupakan organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan telah terbukti membawa perubahan yang cukup besar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif para kader PKK yang berkomitmen untuk mensejahterakan kehidupan anggota, serta masyarakat pada umumnya.

Gerakan PKK sebagai wadah aktivitas sosial kemasyarakatan, telah menunjukkan eksistensinya yang diakui secara luas sebagai gerakan dari masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintah.

“Kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi dan pedoman kepada kader-kader PKK Kota Binjai, khususnya dalam melaksanakan tertib administrasi yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Binjai,” seru Meidy.

Dia menambahkan, kegiatan evaluasi ini dirasakan sangat penting sebagai upaya pembinaan dan pembekalan dalam mensinkronisasikan program Pemko Binjai. Tertib administrasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi tentang 10 program pokok PKK secara tepat, akurat, dan menyeluruh.

Melalui evaluasi ini sekiranya dapat memberikan semangat para kader PKK dalam melaksanakan pelaksanaan tertib administrasi menjadi lebih baik lagi. Karena dengan adanya administrasi yang baik maka akan menunjang keberhasilan kegiatan PKK, serta mempermudah TP PKK untuk memantau perkembangan program dan kendala apa saja yang terjadi di lapangan. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polres Deliserdang bakal segera naik status menjadi Polrestabes Deliserdang. Dengan demikian, jabatan Kapolres diisi perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes), naik setingkat di atas Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP).

Kasubid Penmas Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan membenarkan adanya rencana perubahan status tersebut.

“Benar, Polres Deliserdang akan naik tipe menjadi Polresta Deliserdang. Namun sejauh ini, masih dalam tahapan menunggu Surat Keputusan Kapolri dan koordinasi dengan pihak kementerian terkait,” kata MP Nainggolan kepada wartawan, Kamis (31/10).

Dijelaskan Nainggolan, penetapan kenaikan status pada Polres Deliserdang ini hasil keputusan Menpan-RB. Nantinya, keputusan ini harus lagi diikuti dengan keputusan (SK) Kapolri.

“Kapolri kan membuat surat tembusan ke Bappenas dan Menteri Keuangan, karena harus ada koordinasinya dengan departeman keuangan. Sebab terkait penggajian, belum lagi penambahan personel,” jelas MP Nainggolan.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang kenaikan status Polres Deliserdang men jadi Polrestabes.

Salah satunya, karena faktor lokasi yang strategis seperti keberadaan bandara dan luas wilayah yang mengelilingi Kota Medan. Namun, yang lebih tahu secara rinci adalah Mabes Polri dan Kemenpan-RB.

“Dinamika dan intensitas kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Deliserdang juga menjadi faktor penting penaikan status,” ucapnya.

Disinggung soal wacana penarikan empat kecamatan di Kabupaten Deliserdang yang masuk wilayah hukum Polrestabes Medan, yaitu Kecamatan Pancurbatu, Delitua, Kutalimbaru dan Percut Seituan, MP Nainggolan belum bisa berkomentar jauh.

“Soal itu kita belum tahu, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi, yang jelas kita sedang menunggu surat keputusan dari Mabes Polri dulu,” pungkasnya. (ris/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang menyebabkan daerah Tanah Karo rawan banjir dan longsor. Rabu (30/10) sekira pukul 22.30 WIB, membuat 1 unit rumah warga di Desa Nagara, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo rusak berat akibat ditimpa tanah longsor.

“Tadi saya dapat laporan dari perangkat Desa Nagara Pak Adi Purba, bahwa ada rumah warga yang tertimbun longsor,”ujar Camat Merek Tommy Heriko Sidabutar, Kamis (31/10) via seluler.

Untuk menindaklanjuti kejadian itu, Ia langsung melapor kepada Bupati Karo. Sebagai informasi awal dan rencana selanjutnya pagi ini. Para Muspika bersama warga Desa Nagara akan bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang terkena longsor.

Kendati demikian, fakta di lapangan terlihat letak rumah semula berdiri kokoh dekat tebing. Setelah diguyur hujan berjam-jam ditambah angin kencang dan gemuruh petir yang keras, menyebabkan tanah menjadi longsor dan menimpa rumah warga tersebut.

“Untung saja, saat kejadian ini terjadi, tidak ada korban jiwa sedangkan kerugian belum dapat ditaksir,” ujar Camat.

Terpisah, Bupati karo Terkelin Brahmana yang mengetahui ada rumah warga terkena longsor langsung merespon dan memerintahkan Camat, agar segera mendatangi lokasi dan lakukan pendataan bersama Muspika.

“Cek kondisi pemilik dan pastikan benar – benar tidak ada korban jiwa,”sebutnya.

Selain itu, Camat segera lakukan kordinasi dengan pihak terkait BPBD dan Dinas Sosial. Jika ini murni akibat bencana alam, harus ada penanganan sinerginitas untuk membantu warga.

“Atas kejadian ini, warga harus lebih berhati hati dan waspada karena cuaca sedang musim hujan. Apalagi khusus bagi rumahnya yang berdekatan dengan tebing, supaya memperhatikan keselamatan. Jika ada potensi atau tanda-tanda bencana, segera laporkan kepada perangkat desa, camat dan aparat setempat,”imbau Terkelin. (deo/han)