istimewa
LUNCUR: President Director of PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega pada peluncuran Vespa LX 125 i-get terbaru di Jakarta.
LUNCUR: President Director of PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega pada peluncuran Vespa LX 125 i-get terbaru di Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Piaggio Indonesia secara resmi memperkenalkan Vespa LX 125 i-get terbaru, Selasa (27/8) lalu. Vespa LX 125 i-get hadir dengan sentuhan baru dari sisi desain dan pembaruan sentuhan estetika, menjadikannya selalu terlihat muda.
Pertama kali hadir di Indonesia pada 2011, Vespa LX telah menarik perhatian di kalangan penggemar Vespa yang berjiwa muda, serta anak muda yang ingin memulai perjalanan mereka bersama produk Vespa. Pesona timeless classic dari Vespa LX 125 i-get, kini diperbarui dengan tampilan yang lebih segar, sembari mempertahankan DNA unik Vespa, yaitu elegan dan klasik.
“Hari ini, kita menyaksikan kesegaran baru pada ikon timeless classic kita; Vespa LX. Vespa LX 125 i-get terbaru dirancang untuk merespon dunia kontemporer yang berubah cepat dengan memperkuat DNA unik Vespa LX: kombinasi dari tampilan elegan dan klasik.
Kami mendedikasikan Vespa LX 125 i-get terbaru untuk para pecinta Vespa yang selalu berjiwa muda, yang berani menjelajahi dunia dengan luwes dan penuh gaya,” kata Marco Noto La Diega, President Director of PT Piaggio Indonesia.
Kesegaran gaya dan desain Vespa LX 125 i-get terbaru ini dapat terlihat pada front tie baru, heat protector baru dengan desain lebih modern, kaca spion baru, dan logo “LX” baru. Detail estetika lainnya termasuk layar LCD dengan grafis yang membuat panel instrumen terlihat lebih jelas.
Sistem pencahayaan pada Vespa LX 125 i-get terbaru mendapat peningkatan dengan teknologi LED di front headlamp, dilengkapi dengan LED Daytime Running Light (DRL) untuk memberikan visibilitas terbaik di berbagai kondisi cuaca. Lampu belakang juga didesain ulang untuk pencahayaan yang lebih jelas. Vespa LX terbaru juga dilengkapi USB port pada box di bawah kemudi untuk pengisian daya.
Vespa LX 125 i-get baru juga menampilkan desain pelek terbaru yang memberikan skuter berbentuk tawon ini tampilan yang baru, namun tetap terasa familiar. Vespa LX 125 i-get baru turut dilengkapi double-swinging arm baru dengan fitur ‘2 degrees of freedom’ untuk mengurangi getaran mesin, guna memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan.
Fitur lain yang khas pada Vespa LX 125 i-get terletak pada desain jok terbaru yang kini lebih datar dan lebih ramping, dengan ketebalan bantalan dan ukuran yang sesuai guna memastikan perjalanan yang nyaman. Sandaran kaki pada Vespa LX 125 juga memiliki desain baru guna meningkatkan kontrol dan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang.
Vespa LX 125 i-get tersedia dalam pilihan warna yang menawan: Red Passione, Black Vulcano, dan Blue Avio. New Vespa LX 125 i-get ditawarkan dengan harga Rp35.800.000 (on-the-road Jakarta) dengan garansi 3 tahun untuk pemeriksaan berkala dan suku cadang. Vespa LX terbaru kini tersedia di semua 38 jaringan diler resmi kami yang tersebar di seluruh Indonesia.
Peluncuran Vespa LX 125 i-get terbaru menjadi bagian penting dalam memperkuat Premiumization Roadmap Strategy PT Piaggio Indonesia.(rel/ram)
net
PEMANCAR: Dua orang petugas sedang memperbaiki salah satu pemancar di Jakarta.
PEMANCAR: Dua orang petugas sedang memperbaiki salah satu pemancar di Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah sedang menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran. Dia menjelaskan inisiasi untuk mendigitalkan siaran TV di Indonesia sudah ada sejak 2010.
Sampai saat ini proses sudah berjalan. Artinya, izin konten digital sudah diselenggarakan, penyelenggaraan multiplexer telah diadakan, tetapi belum pada implementasinya.
“Jadi, LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) sudah banyak invest digital dan belum digunakan, karena payung hukum Undang-Undang Penyiaran, harus merevisi UU, memindahkan analog ke digital,” ujarnya dalam Peluncuran Digitalisasi Perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (31/8).
Meski demikian, Kemenkominfo tetap meluncurkan TV digital sekaligus di tiga daerah pinggiran yakni Batam, Nunukan, dan Jayapura.
Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan TVRI dan LPS yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) untuk melakukan uji coba, simultaneous casting (simulcast) atau siaran analog dan digital bersamaan.
“Konten yang sama disiarkan dengan analog dan digital. Ibaratnya kalau makan bubur dari pinggir, bisa sambil ditiup-tiup biar enggak panas,” terangnya. (bbs/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan kini wilayah Papua dan Papua Barat sudah berangsur kondusif. Menurutnya, kerusuhan yang sempat terjadi di Bumi Cendrawasih itu tak lepas dari aksi provokasi yang dilakukan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat Benny Wenda.
“KALAU Benny Wenda kan sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi dia. Kesana kemari, keluar negeri, keluar masuk memberikan informasi palsu. Kita sudah tahu memang mereka selalu melakukan provokasi keluar negeri seakan-akan Indonesia enggak ngurus Papua dan Papua Barat,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Wiranto juga menegaskan, Benny Wenda merupakan salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.
Bahkan, Benny pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet, akhir Januari 2019. Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu.
Mantan Panglima ABRI era orde baru ini pun membenarkan bahwa Benny Wenda mencoba menyebarkan informasi bohong ke dunia internasional terkait kondisi di Papua. Sehingga pemerintah mencoba memberikan informasi yang benar terkait situasi di Papua dan Papua Barat.
“Saya kira benar bahwa Benny Wenda memang bagian dari konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan fakta dan biasanya provokasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada,” ucap Wiranto.
Pernyataan yang sama pun dilontarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko, dia menyebut tokoh Kemerdekaan Papua sekaligus Ketua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda adalah aktor di balik kerusuhan Papua. Benny diduga telah memobilisasi aksi diplomatik kepada sejumlah negara untuk membantu kemerdekaan Papua.
“Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan) Dia mobilisasi diplomatik untuk mendukung Papua Merdeka, mobilisasi informasi yang salah dan enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia dan Inggris,” ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya melakukan pendekatan politik, bukan dengan pendekatan militer. Pasalnya, kata Moeldoko, langkah yang dilakukan Benny Wenda itu merupakan gerakan politik
“Ini persoalan politik harus diatasi dengan pendekatan politik, enggak bisa dengan pendekatan militer. Ini juga lebih politik karena dia bergerak di front politik,” tegasnya.
Benny Wenda juga diketahui telah mengeluarkan pernyataan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang belakangan terjadi. Dia menilai, tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakadilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun.
Oleh karena itu, Benny memandang saat ini adalah waktu yang tepat untuk Bumi Cendrawasih merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian,” ucap Benny dalam akun Facebook-nya, Selasa (27/8). (bbs/ala)
net
PELAYANAN: Petugas memberi pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, belum lama ini.
PELAYANAN: Petugas memberi pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai berlaku Januari 2020. Kenaikan ini hanya berlaku untuk peserta mandiri kelas I dan II, sedangkan untuk kelas III belum ditetapkan.
PEMERINTAH bakal menaikkan iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan.
“Yang kelas I dan II (peserta mandiri) itu mulai naik 1 Januari 2020, ini akan bisa kami sosialisasi untuk masyarakat,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Sedangkan, untuk peserta mandiri kelas III masih dalam pembahasan, lantaran DPR menolak usulan tersebut. Dalam rapat gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, pemerintah diminta tidak menaikkan premi untuk kelas III, yang rencananya menjadi Rp42.000 dari sebelumnya 25.500 per bulan.
Kendati demikian, untuk premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap diberlakukan kenaikan. Sebab preminya memang dibayarkan oleh pemerintah.
Namun dengan catatan perbaikan data peserta PBI, dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Kesehatan Sosial 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10,65 juta peserta JKN yang masih bermasalah.
“Selisih kenaikan dari jadi Rp42.000 untuk PBI akan kami carikan, sehingga tidak menjadi beban mereka,” katanya.
Dia menyatakan, kenaikan ini hanya tinggal menunggu payung hukumnya yang akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
“Tapi nunggu Perpres dulu ya. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran,” imbuh dia.
Untuk diketahui, pada tahun 2019 defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun. Angka ini melebar dari proyeksi awal yang sebesar Rp28 triliun.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut defisit yang dialami BPJS Kesehatan bukan karena kecilnya iuran yang selama ini dikutip dari publik.
Mengacu analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan karena urusan pengelolaan yang buruk.
“Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah,” kata Mardani saat dihubungi awak media, Senin (2/9).
Setidaknya, kata Mardani, ada enam akar masalah pengelolaan di BPJS Kesehatan. Pertama yakni dugaan banyaknya rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data.
“Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori. Misalnya, kategori D mengakunya C, kategori B mengakunya A. Ini supaya rumah sakit tersebut dapat per unit lebih besar,” ucap dia.
Masalah berikutnya, kata Mardani, data pengguna layanan dan peserta yang berbeda. Dalam catatannya, pengguna layanan BPJS Kesehatan sebanyak 239,9 juta, padahal peserta yang terdaftar 223,3 juta.
“Perlunya audit lebih mendalam untuk menemukan jawaban itu,” lanjut dia.
Masalah berikutnya, ungkap dia, ditemukannya upaya perusahaan peserta mengakali iuran BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban.
Selanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah. Angka di sektor itu masih rendah yaitu 53,7 persen.
Masalah berikutnya yakni terdapat data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak valid. Ditemukan adanya peserta yang harusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru masuk ke dalam sistem.
“Selain itu, ditemukan peserta tidak memiliki NIK, bahkan nama ganda,” terang dia.
Masalah lainnya yakni sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan yang amburadul. Menurut Mardani, masih ditemukan adanya klaim ganda peserta. Bahkan, ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal.
“Jadi dari ke enam akar masalah BPJS Kesehatan hasil temuan audit BPKP tersebut, menunjukkan bahwa sumber masalahnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan, bukan pada besar kecilnya iuran yang ditarik dari masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeluarkan pernyataan keras merespons rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Jika rencana tersebut direalisasikan, para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa dan mengajukan gugatan.
Said Iqbal mengatakan, sebelum melakukan gugatan warga para buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR. Tepatnya sehari setelah pelantikan anggota baru.
“Aksi itu untuk mendorong DPR membentuk pansus. Pansus tersebut akan melihat di mana letak kesalahan dalam kasus defisitnya BPJS,” kata dia. (bbs/jpnn/ala)
net
KOMPAS: Komnas HAM, LPSK, BNN dan BNPT Kompak minta naik anggaran.
KOMPAS: Komnas HAM, LPSK, BNN dan BNPT Kompak minta naik anggaran.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah lembaga kompak meminta peningkatan anggaran di dalam rapat membahas anggaran tahun 2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Lembaga yang dimaksud, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp371.186.431.000.
Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk renovasi gedung Komnas HAM dan program kerja festival HAM.
“Dialokasikan untuk renovasi gedung Komnas HAM Rp 361.462.820.000, program festival HAM 2020 Rp 5.853.577.000,” kata Taufan. Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 409.361.730.000.
Penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan gedung BNN pusat tahap I, pembangunan pos komando interdiksi terpadu hingga pengadaan alat olah data atau note book.
“BNN mengajukan kembali tambahan anggaran Rp409.361.730.000 untuk dapat disetujui di pagu anggaran 2020,” ujar Heru.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan pada pagu anggaran sebesar Rp 257.653.660.100. Dari usulan tersebut, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 56.700.000.000.
“Baru disetujui Rp 56.700.000.000 sesuai surat Menkeu dan Bappenas, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 200.953.660.100,” kata Suhardi.
Ketua LPSK Hasto Atmodjo mengatakan, pada tahun 2020 LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar 54,5 miliar. Hal ini, kata Aziz, jauh dari jumlah anggaran yang semua diajukan yakni sebesar Rp156.103.755.000.
Oleh karenanya, ia meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 101.545.000.000.
“Saat ini LPSK mengusulkan penambahan anggaran untuk 2020 Rp 101.545.000.000. Kami maksudkan agar anggaran yang semula kami ajukan sebesar Rp 156.103.755.000 kembali terpenuhi,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, penambahan anggaran itu dialokasikan pada layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, layanan pemenuhan dan hak asasi korban dan layanan perkantoran.
Adapun, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran. Sebab, sistem e-budgeting KPK telah mulai berjalan dan pagu indikatif telah naik sebesar 11 persen. (bbs/kpc/ala)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DIGOYANG: Pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning (kanan) mulai digoyang posisinya karena menuai hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.
DIGOYANG: Pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning (kanan) mulai digoyang posisinya karena menuai hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Posisi Abdul Rahman Gurning sebagai pelatih PSMS, mulai goyang. Hal itu terjadi setelah Ayam Kinantan kalah telak di kandang Cilegon United, Senin (2/9) sore.
Bemain di Stadion Krakatau Steel, PSMS tampil full team. Dua pemain yang sebelumnya dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-22, Natanael Siringo-ringo dan Ilham Fathoni sudah bergabung. Bahkan, Gurning langsung menurunkan keduanya sebagai startern
Namun kehadiran kedua pemain itu tidak memberikan dampak apa-apa. PSMS kalah dengan skor 0-3. Tiga gol Cilegon United dicetak oleh Jalwandi Jamal menit ke-9, Ade Ivan Hafilah menit ke-28, dan Aray Suhendri menit ke -70. Ayam Kinantan pun gagal mengusung misi balas dendam.
Kekalahan ini juga membuat posisi PSMS terancam tergeser dari empat besar klasemen sementara. Pasalnya, Ayam Kinantan hanya unggul tipis dari PSCS Cilacap dan Babel United yang masih melakoni 13 laga.
Hasil buruk tersebut membuat posisi Gurning sebagai pelatih kepala PSMS mulai terancam. Fans Ayam Kinantan mulai mengkritik Guring yang dinilai minim strategi, sehingga mudah dibaca lawan. Tegar GurningOut mulai muncul di media sosial.
Kekesalan pecinta Ayam Kinantan terhadap pelatih berusia 61 tahun itu sebenarnya mulai muncul saat ditahan PSPS Riau di Teladan. Gurning dinilai tidak mampu menerapkan strategi jitu, meski tampil dominan sepanjang laga.
Gurning sendiri mengaku kecewa dengan hasil ini. Dia kemudian mengelak dengan menyalahkan istirahat yang minim menjadi faktor kekalahan timnya. “Kita jelas sangat kecewa dengan hasil kekalahan ini. Hasil ini juga buat persaingan semakin ketat ya. Tapi anak-anak sudah berusaha maksimal, tapi mungkin kita kurang istirahat. Uji coba lapangan itupun hanya satu jam,” kilah Gurning.
Kapten PSMS Legimin Raharjo juga mengaku kecewa. Pemain berusia 37 tahun ini mengatakan pemain lawan tampil bagus di sepanjang laga. “Tentu kecewa dengan hasilnya. Tetapi sudah bermain maksimal,” ucap Legimin.
Sekretaris Umun PSMS Julius Raja ketika dikonfirmasi soal sikap manajemen terhadap Gurning, masih enggan berkomentar. “Kita tunggu saja apa keputusan manajemen,” sebutnya singkat. (dek)
TINJAU
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan rombongan meninjau persiapan Sail Nias 2019 di Gunungsitoli, Nias, Senin (2/9). Edy meminta Bupati Nias dan Wali Kota Gunungsitoli segera membenahi bandara dan jalan di sekeliling bandara serta rumah adat yang masih terlihat kurang perawatan.
TINJAU
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan rombongan meninjau persiapan Sail Nias 2019 di Gunungsitoli, Nias, Senin (2/9). Edy meminta Bupati Nias dan Wali Kota Gunungsitoli segera membenahi bandara dan jalan di sekeliling bandara serta rumah adat yang masih terlihat kurang perawatan.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Wali Gota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua bersama kepala daerah se-Kepulauan Nias menyambut kedatangan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, di Bandara Binaka Gunungsitoli, Senin (2/9). Rombongan Gubernur tiba di Bandara Binaka dalam rangka mengunjungi dan melihat persiapan menjelang Sail Nias 2019n
Wali Kota Gunungsitoli mengajak gubernur dan seluruh rombongan untuk melihat-lihat kondisi Bandara Binaka, di antaranya ruang VVIP yang akan disinggahi tamu-tamu penting pada saat pelaksanaan event Sail Nias 2019 ini. Dalam peninjuan ini, gubernur menekankan agar pemerintah dan pihak bandara dapat menuntaskan pembenahan di area Bandara Binaka. Termasuk keindahan, keasrian, kebersihan dan kenyamanan, sehingga dapat memberikan kesan positif kepada para tamu daerah demi kelancaran even kelas dunia tahun ini, Sail Nias 2019.
Dari Bandara Binaka, Wali Kota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua; Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha; Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli dan kepala daerah lainnya mendampingi Gubernur melihat kondisi jalan dan fasilitas lainnya, kemudian menuju Pendopo Kabupaten Nias untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan Sail Nias 2019 yang dihadiri unsur Forkopimda se-Kepulauan Nias dan pejabat pemerintahan terkait dari masing-masing kabupaten dan kota.
Dalam pertemuan ini, gubernur kembali berpesan agar seluruh pihak bersinergi dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan even Sail Nias ini. “Kita berharap agar unsur pemerintah dan instansi lainnya dapat mewujudkan tujuan pokok dari Sail Nias ini yakni mempromosikan daerah Kepulauan Nias ini menjadi salah satu destinasi wisata dunia.
Kesan yang dibangun adalah dengan keindahan, kenyamanan dan keramahtamahan masyarakat di Kepulauan Nias dapat menjadi daya tarik dan keunikan tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung, lagi dan lagi ke Pulau Nias yang kita cintai ini,” harapnya.
Ia menjelaskan, mulai dari fasilitas bandara, jalan raya, infrastruktur harus dibenahi dan ditata dengan rapi. Hal ini juga perlu didukung dengan kebersihan, keasrian dan kenyamanan, termasuk sikap ramah-tamah dari masyarakat.
“Marilah tunjukan bahwa kita adalah tuan rumah yang baik dan memperlakukan tamu bagaikan raja sehingga kesan kenyamanan yang disuguhkan di pulau nias akan menjadi kenangan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung,” ujarnya.
Edy Rahmayadi juga menegaskan bahwa poin penting selanjutnya adalah sisi pengamanan. “Hendaknya kemananan dan pengawalan para tamu kita nantinya diperhatikan sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan Sail Nias 2019 ini sukses dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan,” pintanya.
Hotel Full Booking
Jelang penyelengaraan even wisata berskala naisonal, Sail Nias 2019 pada 5-16 September 2019, sejumlah hotel di Kota Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Sumatra Utara sudah dibooking para tamu maupun peserta Sail Nias. Bahkan ada hotel yang sudah full booking pada tanggal tersebut.
Sementara itu, Mess Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Karet, Kota Gunungsitoli dikabarkan akan ditempati pihak Keprotokoleran dan Humas Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
“Sebagian kamar hotel sudah di-booking para tamu dari luar Kepulauan Nias, Pak. Tujuan mereka Sail Nias,” ujar Manajer Hotel Nias Place, Thomas Kristian Hia, Senin (2/9).
Ia mengatakan, tarif kamar tetap seperti biasa dan tidak ada kenaikan. Sebab, sudah ada surat edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli untuk tidak mengambil kesempatan menaikan tarif kamar hotel kepada para tamu saat pelaksanaan Sail Nias.
“Tarif kamar tetap seperti biasa, yakni Rp275.000 ribu standar, dan delux sekitar Rp400.000,” papar dia.
Hotel kelas melati yang berlokasi di Jalan Moh Hatta, Kota Gunungsitoli tersebut memiliki fasilitas berupa ac, tv, serapan pagi, dan kamar mandi.
Begitu juga Hotel Nasional di Jalan Kelapa, Gunungsitoli, sebagian kamar sudah di pesan. Peter, manager hotel, mengaku sudah ada yang booking sekitar 20 kamar mulai 9 september 2019. “Tapi yang full tanggal 13 dan 14 sekitar 40 dari total 50 kamar”, ungkap Peter.
Ia menuturkan, yang sudah memesan tersebut ada dari Jakarta dan sebagian dari instansi lokal. Meski akan ramai pengunjung Sail Nias, kata Peter, harga kamar tetap seperti biasa.
Sementara Wisma Soliga Resort Hotel dan Convention sudah full booking. Seorang pelayan hotel mengaku sudah full booking mulai 5 – 16 september 2019. “Tamu dari Danramil sudah memesan jauh sebelumnya. Malah mereka dapat diskon karena rombongan,” kata pria bermarga Bu’ulolo itu.
Sedangkan Citra Zebua, Receptionis Hotel Sthree yang beralamat di Jalan Diponegoro mengaku, pihaknya belum mendapat pesanan hotel terkait pelaksanaan Sail Nias. “Ia pak dari 11 kamar yang ada, belum ada yang mesan,” tuturnya.
Sementara itu, Mess Pemerintah Propinsi Sumatera Utara rencananya akan ditempati pihak Keprotokoleran dan Humas Gubernur Sumatera Utara yang akan mensuport even Sail Nias.
“Ia Pak. Sudah di-setting oleh Keprotokoleran dan Humas Gubernur. Mereka bilang sama saya akan menggunakan kamar mess untuk mengantisipasi jika hotel penuh”, ujar Saragih, pegawai Mess Pemprosu di Gunungaitoli. (mbc)
istimewa
DANAU TOBA: Panorama keindahan alam Danau Toba di Balige. Masuknya Geopark Kaldera Toba membuat wisata Danau Toba bakal mendunia.
DANAU TOBA: Panorama keindahan alam Danau Toba di Balige. Masuknya Geopark Kaldera Toba membuat wisata Danau Toba bakal mendunia.
SUMUTPOS.CO – Masuknya Geopark Kaldera Toba (GKT) menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG), bakal memberi manfaat bagi wilayah yang menjadi bagian dari GKT. Manfaat itu antara lain adanya kemandirian dan daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai geopark yaitu memuliakan alam mensejahterakan masyarakat.
“Manfaat dengan masuknya ke UGG itu, akan merangsang banyak lembaga internasional datang untuk mengedukasi dan mengembangkan wilayah GKT itu sendiri, termasuk nantinya secara umum keanggotaan UGG mendorong pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba,” kata Unggul Sitanggang dari Bidang Keuangan di Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) yang juga Kabid Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata Sumut, kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (2/9).
Namun penetapan GKT menjadi anggota UGG, kata Unggul, masih belum sah. Karena kepastiannya masih menunggu sertifikat yang akan dikeluarkan UNESCO pada April 2020. “Sepanjang sertifikat itu belum kita terima Geopark Kaldera Toba belum sah jadi anggota UNESCO Global Geopark. Artinya hak dan kewajiban kita belum ada sebagai anggota UGG,” sebut Unggul.
Untuk itu, semua diminta bersabar sambil menunggu terbitnya sertifikat dari UNESCO itu. “Biasanya dengan ketetapan konferensi Geopark Internasional, sangat tipis kemungkinan gagal sebagai anggota UGG, biasanya ya,” tambah unggul.
Wakil General Manager (GM) Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT), Gagarin Sembiring juga mengimbau agar masyarakat menunggu informasi resmi dari tim UGG terkait informasi yang terlanjur beredar yang menyebutkan GKT diterima dalam keanggotaan UGG. “Kita tunggu publish dari UGG ya,” jelasnya.
Imbauan serupa juga disampaikan Humas GKT, Karmel Sianturi yang meneruskan pesan yang beredar di Grup WA Forum Geopark Indonesia ke grup WA Jendela Toba, di hari yang sama. Pesan itu berbunyi; “Bapak ibu jangan terlalu eforia untuk accepted geopark… mending kita tunggu saja dulu formal letter keputusan UGG pada April tahun depan pada saat rapat executive board UNESCO.
Karena yang kita dengar sekarang, sebenarnya adalah hasil rapat internal mereka yang kita boleh dengar… jadi meski boleh dengar kita sepertinya tidak or belum etis juga kita umum-umumkan, apalagi ke publik kalau yang punya kewenangan belum mengumumkan secara formal. Bapak dan ibu masukan dari KNIU kalau bisa keputusan Geopark Kaldera Toba lulus UGG jangan informasi keluar dulu… termasuk melalui media diumumkan di public.”
Seperti diberitakan sebelumnya, Manajer Informasi GKT di Prapat, Corry Paroma Pandjaitan, sempat memposting informasi yang menyebut GKT diterima UGG. Di akun Fb-nya, Minggu (1/9/2019) Corry menulis “Thanks God, Geopark Kaldera Toba dinyatakan lulus masuk UNESCO Global Geopark.
Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menyambut baik GKT masuk keanggotaan UGG. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang mengatakan, setidaknya ada beberapa keuntungan dengan masuknya GKT sebagai anggota UGG. Diantaranya, pengembangan pariwisata Danau Toba akan menjadi lebih fokus yakni Geopark Kaldera Toba itu sendiri yang mencakup geologi, biologi, dan budaya.
“Bisa jadi promosi pariwisata Danau Toba lebih meningkatkan perhatian dan tanggung jawab semua stakeholder untuk lebih menjaga, memelihara dan memanfaatkan kawasan Danau Toba secara lebih bertanggung jawab. Pemda dan masyarakat lokal mendapatkan peluang usaha yang lebih baik untuk peningkatan ekonominya,” ucap Leonardus.
Pengamat Pariwisata Sumut, Wahyu Ario Pratomo juga mengatakan, banyak dampak positif dirasakan Danau Toba jika sudah resmi menjadi anggota UGG. Pengembangan dan pembangunan di danau terbesar se-Asia Tenggara itu dapat dilakukan dengan mudah kedepannya dan menjadi objek wisata kelas dunia.
“Danau Toba akan semakin mendunia. Karena secara tidak langsung dipromosikan oleh UNESCO. Dengan demikian, pemerintah harus siap berbenah lagi untuk menyambut wisatawan dunia. Dan sebenarnya memang sudah sangat pantas Danau Toba menjadi Global Park (Taman Bumi), mengingat Danau Toba merupakan kaldera dari Gunung Toba yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu,” jelas Wahyu Ario Pratomo kepada Sumut Pos, Senin (2/9) siang.
Ia mengatakan, dampak dari meletusnya Gunung Toba memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim di bumi. Dengan masuknya secara resmi Danau Toba sebagai anggota UGG akan mendorong ketertarikan masyarakat dunia untuk melihat secara langsung situs-situs geologi sebagai dampak dari meletusnya Gunung Toba tersebut.
“Oleh karena itu, masyarakat dunia yang tertarik untuk mempelajari taman bumi di dunia akan tertarik datang ke Danau Toba. Tinggal kita menyiapkan aksesibilitas ke situs-situs geologi tersebut sehingga menjadi paket wisata yang menarik,” sebut Wahyu.
Ia menambahkan, desa-desa di kawasan Danau Toba yang memiliki situs tersebut dapat menjadi desa wisata dengan menawarkan paket-paket wisata agar para wisatawan menjadi tertarik untuk lama tinggal di sana.”Pastinya, dengan kondisi Danau Toba menjadi anggota UNESCO Global Geoprak, yang memberikan kemudahan dalam promosi dan pengembangan Danau Toba kedepannya,” tandas Wahyu.
Diketahui, Kaldera Toba mencakup 7 kabupaten sekawasan Danau Toba, yakni Samosir, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Dairi dan Karo. Geopark Kaldera Toba (GKT) terdiri 16 geosite, yakni Geosite Sipisopiso-Tongging (Kabupaten Karo), Geosite Silalahi-Sabungan (Kabupaten Dairi), Geosite Haranggaol (Kabupaten Simalungun), Geosite Sibaganding (Kabupaten Simalungun), Geosite Taman Eden (Kabupaten Toba Samosir), Geosite Batu Basiha-TB Silalahi Balige (Kabupaten Toba Samosir), Geosite Situmurun (Kabupaten Toba Samosir), Geosite Hutaginjang (Kabupaten Tapanuli Utara), Geosite Muara Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara), Geosite Sipincur (Kabupaten Humbang Hasundutan), Geosite Bakara-Tipang (Kabupaten Humbang Hasundutan), Geosite Tele (Kabupaten Samosir), Geosite Pusukbuhit (Kabupaten Samosir), Geosite Hutatinggi Sodihoni (Kabupaten Samosir), Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok (Kabupaten Samosir), dan Geosite Danau (pemersatu seluruh kabupaten sekawasan Danau Toba). (mag-10/gus/mbc)
istimewa
AKSI: Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) saat melakukan aksi di depan Kantor Gubsu, Senin (2/9).
AKSI: Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) saat melakukan aksi di depan Kantor Gubsu, Senin (2/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konsep wisata halal yang akan digagas Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi di kawasan Danau Toba, menuai polemik di masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat ramai-ramai menolak konsep wisata halal tersebut, mengingat wisata di kawasan Danau Toba berbasis budaya yang seharusnya dipertahankan sebagai ciri khas.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pecinta Danau Toba (AMPDT) menggelar demo di dua lokasi, yakni di depan Kantor Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT) dan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (2/9) siang. Mereka menolak konsep wisata halal yang disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, beberapa waktu lalu.
Lantunan seruling dan rampak Gondang Taganing khas Batak menandai aksi mereka. Para pendemo kompak menyanyikan lagu O Tano Batak. Dalam orasinya, mereka menyebutkan, wacana wisata halal ini rentan memicu konflik di tengah masyarakat.
“Kami mau klarifikasi, sebenarnya bagaimana komitmennya. Apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial budayanya, sehingga mencanangkan wisata halal itu,” kata koordinator aksi, Rico Nainggolan.
Untuk itu, mereka mendesak Gubsu Edy Rahmayadi menemui mereka untuk berdialog tentang wisata halal ini. Sayangnya, Edy Rahmayadi tidak berada di kantornya. Edy dikabarkan sedang berada di Nias untuk persiapan even Internasional Sail Nias 2019.
Massa pun diterima perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut di dalam kantor Gubernur Sumut. Dalam pertemuan itu, Disbudpar Sumut menjelaskan maksud dari konsep wisata halal yang bakal diterapkan, berkaitan dengan sisi amenitas (fasilitas bagi wisatawan) sebagai syarat destinasi wisata.
Terlebih kepada pegadaan fasilitas seperti tempat ibadah bagi umat Muslim. “Wisata halal itu lebih kepada pengembangan amenitas tadi. Karena pariwisata ini memenuhi kebutuhan orang,” ucap Kabid Pemasaran Disbudpar Sumut, Muchlis.
Diungkapkan Muchlis, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan asing yang datang ke Sumatera Utara itu didominasi oleh warga Malaysia. Jumlahnya sekitar 53 persen. Dia pun kembali menegaskan, konsep wisata halal itu sama sekali tidak akan mengusik atau bahkan merusak adat budaya di kawasan Danau Toba. Karena adat dan budaya di Toba adalah potensi yang harus terus dikembangkan. “Kita harapkan wisatawan yang datang merasa puas. Multiplier effectnya, mereka bisa datang kembali,” ujarnya.
Disebutnya, pengembangan pariwisata Danau Toba memang harus terus dikebut. Presiden Joko widodo pun sudah menetapkannya sebagai destinasi superprioritas. Dana yang dikucurkan mencapai Rp3,5 triliun untuk membangun berbagai fasilitas.
Konsep amenitas ramah Muslim ini juga disebut Muchlis bakal mendongkrak angka kunjungan. Dia juga berharap, masyarakat sekitar tidak takut dengan hal tersebut. Karena tujuan dikembangkannya pariwisata adalah untuk kesejahteraan masyarakat. “Peran kita mengedukasi masyarakat. Supaya mereka paham kebutuhan wisatawan itu apa,” pungkas Muchlis.
Di akhir pertemuan, Muchlis mempersilakan mahasiswa untuk menjadwalkan kembali pertemuan guna membahas konsep wisata halal ini dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.
Sebelumnya, Pemprov Sumut melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut, M Fitriyus, dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua menjelaskan soal rencana wisata halal tersebut kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Sabtu (31/8).
Fitriyus mengatakan, masyarakat kemungkinan mendapatkan informasi yang kurang jelas sehingga memicu munculnya opini dan anggapan seolah-seolah Gubsu mau mengislamkan kawasan Danau Toba. Fitriyus memberikan klarifikasi, Pemprov Sumut tidak memaksudkan konsep wisata halal yang dalam persepsi mengislamkan kawasan Danau Toba. Namun lebih pada ketersediaan tempat-tempat halal bagi wisman Muslim tanpa menghilangkan adat dan budaya di kawasan Danau Toba.
Mengapa harus tersedia tempat-tempat berkonsep halal di kawasan Danau Toba? Ia menjelaskan, untuk mengakomodir kebutuhan bagi wiswan Muslim, apakah itu tempat makan ataupun untuk keperluan ibadah salat.
Sebab yang paling real saat ini untuk mendongkrak kunjungan wisman ke kawasan Danau Toba adalah masih dari negara tetangga yang kebanyakan wisman Muslim, semisal dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Faktanya juga saat ini jumlah kunjungan wisman Muslim ke sana semakin banyak.
“Jadi maksud Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebenarnya bukan begitu (opini masyarakat yang berkembang mau menghilangkan adat dan budaya setempat dengan wisata halal), karena halal ini sebenarnya adalah untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Kata-kata halal dimaksud sudah mendunia, kalau kita lihat pariwisata di Amerika, di Eropa, di Australia, jadi itu memang seperti itu gitu,” sebut Fitriyus.
Lebih lanjut dijelaskannya, pangsa pasar pariwisata adalah dari berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai latar belakang. “Jadi bagaimana kita mau meningkatkan pariwisata kalau sarana prasarana yang ada itu untuk kebutuhan mereka datang tidak kita persiapkan?,” sebut Fitriyus.
Ditambahkannya, soal bagaimana infrastrukturnya, sarana prasarananya, sumber daya manusianya dan yang lainnya dalam industri pariwisata harus ditata. “Dari mancanegara misalnya yang sederhana dari Malaysia mau datang sedangkan makanan misalnya ah nggak ada, susah mereka mencari makan, bagaimana mereka suatu saat akan datang kembali, gitu loh,” tambahnya.
Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, menambahkan, Gubernur Edy Rahmayadi menjadikan pariwisata sebagai salah satu fokus program kepemimpinannya, termasuk untuk pengembangan pariwisata Danau Toba, sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategus Pariwisata Nasional (KSPN).
Dalam statusnya sebagai KSPN, Danau Toba harus dikembangkan, baik dari sisi atraksi, amenitas dan aksebilitas. Dari sisi attraksi, Danau Toba sudah memilikinya dan terus dikembangkan, termasuk kekayaan potensi adat dan budaya serta even-even lokal, nasional dan internasional.
Kemudian amenitas, yaitu prasarana pendukung, seperti perhotelan, restoran, tempat makan dan termasuk rumah ibadah, adalah yang ditata dan diadaptasikan dengan kebutuhan wisman, termasuk untuk wisman Muslim.
Misalnya untuk wisman Muslim yang semakin banyak berkunjung ke kawasan Danau Toba, perlu ketersediaan tempat-tempat halal bagi mereka, seperti rumah makan halal dan tempat bagi mereka menunaikan ibadah dalam kaitan idabah salat lima waktu. “Jadi, Pak Gubernur Edy hanya bicara konsep saja,” ujarnya.
Diketahui, sejumlah negara sudah menerapkan konsep wisata halal sebagai branding pariwisata mereka. Negara yang mulai menerapkannya antara lain, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand, Singapura, India, dan lainnya. Konsep ini dilakukan menyusul pertumbuhan wisatawan Muslim yang terus meningkat.
Indonesia juga berhasil menduduki peringkat teratas dalam peringkat Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 bersama Malaysia. Indonesia berhasil mengungguli 130 destinasi secara global. Peringkat Indonesia terus membaik sejak tahun 2015 yang berada di peringkat 6. GMTI menganalisa pertumbuhan kesehatan dan pertumbuhan berbagai destinasi wisata ramah Muslim. Ada empat kriteria strategis yang mendukung wisata ramah Muslim. Mulai dari akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.
Tidak Hilangkan Kearifan Lokal
Tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga Anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba ikut angkat bicara soal konsep wisata halal di kawasan Danau Toba sebagaimana diwacanakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Menurutnya, wisata halal tidak menghilangkan kearifan lokal. Oleh karena itu pula, Parlindungan Purba mengajak masyarakat di kawasan Danau Toba tidak perlu resah dan khawatir tentang adanya konsep wisata halal di Danau Toba.
Parlin mengatakan, konsep wisata halal yang akan diterapkan Pemprov Sumut adalah dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan Muslim dan wisatawan beragama lainnya. “Jadi bahwa konsep wisata halal adalah dalam rangka memberikan kenyamanan bagi para turis yang datang ke Danau Toba, baik dari dalam dan luar negeri. Itu dilakukan dengan menyediakan tempat-tempat yang dibutuhkan,” sebutnya.
Dengan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan itu, maka akan wisatawan akan semakin banyak berkunjung di kawasan Danau Toba. Wisatawan juga akan lebih lama lagi atau betah berada di kawasan wisata Danau Toba.
Semakin banyaknya wisatawan yang datang, tambah Parlindungan, akan memicu pergerakan sektor-sektor ekonomi masyarakat, seperti penginapan (homestay), rumah makan, jajanan atau kuliner, souvenir, jasa pemandu wisata, jasa transportasi dan hiburan budaya. Dengan begitu, akan terjadi dampak perputaran ekonomi (multiplier effect) yang menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba umumnya.
Karena itu, seluruh upaya untuk memajukan pariwisata Danau Toba, semestinya didukung semua pihak, termasuk masyarakat. Sebab hal itu sejalan dengan program pemerintah pusat yang telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang saat ini pengembangannya diprioritaskan pemerintah. (gus/mbc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo sudah menerima 10 nama dari Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Istana Merdeka, Senin (2/9).
Namun, kesepuluh nama kandidat pimpinan lembaga antirasuah yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu memiliki catatan masing-masing.
Hal ini disampaikan anggota Pansel Capim KPK Hendardi, ketika ditanya kenapa para capim yang punya catatan dari publik, bisa lolos seleksi, diantaranya Firli Bahuri. Dia disebut pernah bertemu dengan pihak yang berperkara ketika menjabat Deputi Penindakan KPK.
Namun demikian, Hendardi menyatakan, jika soal catatan, tidak hanya satu atau dua orang capim yang memiliki catatan. “Kalo catatan, enggak satu (calon) saja, semua ada catatan,” katanya di Kantor Presiden, Senin (2/9).
Aktivis hak asasi manusia (HAM) yang pernah menjadi ketua badan pengurus Setara Institute, itu juga tidak menghiraukan berbagai desakan masyarakat terhadap pansel agar tidak meloloskan kandidat yang dianggap bermasalah. “Ya biar saja lah. Kalau semua didesak, lama-lama kami enggak bisa milih,” tandas Hendardi.
Sementara itu, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menyampaikan, 10 nama yang ditetapkan dalam seleksi tahap akhir dan diserahkan ke presiden sudah melalui berbagai pertimbangan. “Ada banyak pertimbangan, dengan beberapa nilai, misalnya masukan dari masyarakat. Kami kan mempelajari, walau tidak ada masukan dari masyarakat sipil terutama, belum tentu tidak ada catatan dari kami. Tidak ada yang tidak ada catatan, semua ada catatan,” jelasnya.
Nah, semua catatan-catatan yang diperoleh itu telah dipelajari, dinilai dan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Sehingga diperolehkan 10 nama tersebut. Mereka juga mewakili latar belakang yang diamanatkan UU. Baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.
“Undang-undang mengatakan ada unsur masyarakat dan pemerintah, unsur masyarakatnya mana unsur pemerintahnya mana. Nah dosen dan advokat unsur masyarakat menurut UU KPK. Yang penting kami sesuai UU, sepuluh yang diserahkan ini harus dua unsur itu,” tandasnya.
Cuma Satu dari Polisi Lolos
Berdasarkan nama-nama yang diserahkan Pansel Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Senin sore (2/9), satu-satunya kandidat dari Korps Bhayangkara yang masuk sepuluh besar adalah Irjen Pol Firli Bahuri. Tiga nama lainnya dari unsur kepolisian yakni Bambang Sri Herwanto, Sri Handayani, dan Antam Novambar, tersisih di seleksi tahap akhir.
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih memastikan kesepuluh nama yang disetorkannya ke Presiden Jokowi sudah sesuai dengan hasil penyaringan timnya. Tidak ada yang berubah. “Tidak terjadi (perubahan) apa-apa. Tidak ada istilah koreksi. Pansel kepanjangan tangan presiden, ini hasilnya,” tegas Yenti.
Namun demikian, dosen Fakultas Hukum Trisakti itu tidak mengetahui kapan presiden akan menyerahkan 10 nama-nama itu kepada DPR, untuk mengikuti fit and protes test. “Tidak ada sinyal kapan presiden akan menyerahkan itu,” jawab Yenti.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Pansel Capim KPK. “Terima kasih yang sebesar-besarnya, terhadap kerja keras pansel yang menyeleksi sejak awal, yang sepuluh (nama) saya belum tau. Ini adalah proses panjang yang telah dilalui,” ucap Jokowi.
Pada kesempatan itu pula, Jokowi menyinggung soal transparansi kerja pansel yang diawasi oleh masyarakat. Dia pun berharap, dalam tahapan seleksi hingga diperoleh 10 nama yang akan diserahkan DPR, Pansel telah mempertimbangkan berbagai masukan dari publik. “Saya juga minta agar masukan masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan (sudah dipertimbangkan), sehingga bisa diberi 555Rcatatan-catatan dalam rangka mengoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel,” jelasnya.
Presiden juga menambahkan bahwa dalam menyelesaikan tahapan seleksi capim KPK, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. “Kita juga kan tak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama nama yang memang layak,” tandasnya.
Berikut sepuluh nama Capim KPK yang lolos seleksi Pansel tersebut; Alexander Marwata (KPK), Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (Auditor BPK), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Nawawi Pomolango (Hakim), Nurul Ghufron (Dosen), Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet), Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan). (fat/jpnn)
