BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Dikatakan Armansyah, bila memang hal itu benar adanya, ia meminta agar pihaknya diberi tahu nama-nama 43 perusahaan yang diduga tidak memiliki izin pengolahan limbah tersebut.

“Ya kalau kecamatan tahu data-datanya, ya infokan saja ke kami, supaya nanti saya bisa turunkan tim ke sana untuk cek langsung. Kalau tak punya izin, tentu kita akan paksa mereka untuk urus izinnya, atau pembuangan limbahnya yang harus dihentikan,” tegas Armansyah.

Pengamat Lingkungan, Jaya Arjuna mengatakan, Pemko Medan kurang melakukan pengawasan. Harusnya, DLH Kota Medan jangan menunggu dilaporkan, tetapi melakukan pengawasan rutin terhadap perusahan di Belawan.

“Memang secara regulasi masalah perizinan itu adalah tanggung jawab Pemko Medan. Apapun jenis perusahaan yang ada di Belawan, DLH Medan yang punya kewenangan, bukan DLH Provinsi Sumatera Utara atau Kementrian. Jadi, tidak ada alasan itu bukan tanggung jawab DLH Medan,” tutur Jaya Arjuna.

Sedangkan dampak dari pencemaran lingkungan, lanjutnya, akan merusak kesehatan masyarakat. Dampak itu akan dirasakan masyarakat nantinya 10 tahun ke depan.

“Ini sangat parah, apalagi di Belawan sering banjir rob. Tanpa kita sadari, limbah itu meluas ke masyarakat melalui banjir itu. Jadi, kita minta Pemko Medan harus mengawasi ini, jangan membiarkan begitu saja. Sudah jelas dokumen lingkungan bermasalah, kenapa dibiarkan terus,” tegas Jaya Arjuna.

Anggota DPRD Medan dari Dapil Medan Belawan, Muhammad Nasir mengatakan, Pemerintah Kota Medan harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang dengan sengaja membuang limbah yang berakibat mencemari lingkungan di kawasan Medan Belawan.

“Inikan sudah bahaya. Pemerintah Kota Medan tidak boleh diam dengan praktik – praktik ilegal seperti ini. Pembuangan limbah secara sembarangan atau tanpa izin atau menyalahi izin tentu sebuah pelanggaran,” kata Nasir.

Selain itu, kata Nasir, pencemaran limbah yang sampai kepada pantai laut Belawan, selain mencemari lingkungan, juga sangat berpengaruh terhadap nasib para nelayan tradisional yang masih beroperasi di kawasan tersebut.

“Rusak laut Belawan itu dibuat limbah-limbah produksi di sana. Yang kena imbasnya siapa? Ya semua warga Belawan. Sudahlah terancam kesehatannya, para nelayan juga jadi sulit mencari ikam karena lautnya sudah tercemar. Betapa meruginya rakyat di Medan Belawan, khususnya mereka yang tinggal tidak jauh dari pantai dan berprofesi sebagai nelayan tradisional,” jelasnya.

Yang lebih miris lagi, lanjut Nasir, nasib para warga di sana yang lingkungannya harus tercemari oleh limbah-limbah perusahaan industri, perikanan dan depo kontainer tak berbanding lurus dengan pembangunan yang dilakukan Pemko Medan terhadap kawasan tersebut.

“Inilah yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga pula. Warga Belawan ini kasihan, pembangunannya minim tapi pencemarannya luar biasa. Maka sekali lagi, Pemko Medan harus menindak tegas semua ini. Bebaskan warga Belawan dari limbah dan lakukan pemerataan pembangunan disana,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah menegaskan, permasalahan limbah perusahaan di Belawan sudah lama bermasalah. Ia menyayangkan kenapa baru sekarang baru diketahui, padahal banyak perusahaan yang berdiri di Belawan selalu mengabaikan dokumen lingkungan.

“Kita sudah tahu, sebelum mengurus izin bangunan, harus ada izin lingkungan baru bisa mengurus izin lainnya. Kalau saya menilai, Pemko Medan lemah melakukan pengawasan terhadap berdirinya perusahaan yang ada di Belawan,” tegasnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menyayangkan sikap DLH Medan lemah melakukan pengawasan, sehingga, perusahaan bisa berdiri secara ilegal tanpa ada izin lingkungan. Ia meminta Pemko Medan tidak tinggal diam, jangan menganggap regulasi masalah izin lingkungan itu adalah tanggung jawab Pemerintah Sumatera Utara.

“Ini ada yang salah, sudah jelas itu berada di Medan. Kenapa harus dilaporkan ke DLH Provinsi Sumatera Utara. Harusnya DLH Kota Medan yang harus turun tangan. Sekali lagi, kita minta kepada Wali Kota Medan jangan diam, ini menyangkut masa depan masyarakat Belawan,” pungkas Bahrumsyah.

Merusak Otak dan Ginjal

Limbah dari 43 perusahaan di Belawan memberikan dampak buruk bagi masyarakat warga di sana. Pencemaran lingkungan akan merusak pertumbuhan otak dan ginjal. Demikianlah dikatakan Pengamat Kesehatan, Dr Delyuzar, Senin (2/9).

Menurutnya, bila kotoran hasil produksi perusahaan atau limbah tercemar ke lingkungan masyarakat akan merusak otak dan ginjal, bila pencemaran lingkungan yang dihasilkan logam berat.

“Lihat dulu apa bentuk pencemarannya, kalau logam berat sangat berbahaya. Ini akan berdampak 10 tahun ke depan bagi masyarakat yang merasakan pencemaran lingkungan tersebut,” cetusnya.

Apabila proses limbah yang dikeluarkan perusahaan mencemari air sungai atau laut, kemudian mengenai kulit masyarakat, maka menimbulkan rasa gatal – gatal menjadi iritasi kerusakan pada kulit manusia. Apalagi, sumber air dari tanah yang terkandung zat kimia limbah akan lebih berbahaya bagi masyarakat.

“Kalau limbah ini terus tercemar tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka sangat berbahaya bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah jangan tinggal diam, sebelum menjadikan dampak kesehatan buruk bagi masyarakat di Belawan,” pungkas Delyuzar.

Seperti diberitakan, puluhan perusahaan yang ada di Belawan diduga tidak mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau limbah.

Camat Medan Belawan, Ahmad SP, mengungkapkan, sebanyak 43 perusahaan di Medan Belawan, ada sekitar 70 persennya tidak memiliki izin Amdal. Yakni, terdiri dari perusahaan industri, perikanan dan depo kontainer. (map/fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Janji manajemen Hotel Le Polonia untuk memenuhi penggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan untuk datang pada Senin pada Senin (2/9), nyatanya tak dipenuhi. Padahal, DLH Medan ingin mendengarkan penjelasan terkait pihak Hotel Le Polonia yang membuang limbah ke saluran parit.

Dengan alasan masih berada di Jakarta, pihak Hotel Le Polonia mengundurkan waktu pertemuannya dengan DLH Kota Medan pada Kamis (5/9) mendatang.

“Saya baru ditelepon pengawas kami. Katanya hari Kamis nanti baru mereka ketemu saya. Alasannya karena masih di Jakarta,” ujar Kadis DLH Kota Medan, Armansyah kepada Sumut Pos, Senin (2/9) siang.

Penundaam dengan alasan masih berada di luar kota tersebut, kata Armansyah, memang sulit untuk diterima. Namun pihak akan memberikan waktu hingga hari Kamis yang dimintakan oleh pihak Hotel Le Polonia tersebut.

“Ya sudah, kami tunggu di hari Kamis ini. Tapi saya terus tegaskan, tidak ada lagi buang limbah sebelum ada penjelasan. Kalau mau buang limbah ya sedot lah, gunakan mobil sedot seperti sedot tinja,” tegasnya.

Bila pihak Hotel Le Polonia tetap mangkir di hari Kamis nanti, lanjutnya, maka DLH Kota Medan akan mulai membahas langkah yang akan diambil untuk menindak tegas Hotel tersebut. “Setidaknya dapat menutup saluran limbah yang selama ini digunakan oleh pihak Hotel,” tegasnya.

Terkait kejadian di Kamis (29/8) yang lalu, Hotel Polonia disebut kembali berulah dengan kembali membuang limbahnya di malam hari, Armansyah pun membantahnya. “Kalau itu tidak benar. Saya sudah tugaskan anggota saya untuk selalu memantau di sana dari pagi hingga malam hari. Itu bukan limbah, tapi air hujan. Kami juga sudah tanyakan kembali dengan pihak Warkop yang posisi nya tak jauh dari situ, mereka bilang gak ada bau apa-apa kok,” jelas Armansyah.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah menilai, pihak Hotel Le Polonia dianggap tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan DHL.

“Mereka jelas-jelas tidak kooperatif. Selalu mengulur-ulur waktu. Ini ada apa? Pasti ada sesuatu makanya mereka tak berani datang dan menjelaskan. Selalu ada alasan untuk mangkir dan mangkir lagi,” cetus Bahrum.

Untuk itu, kata Bahrum, Pemko Medan tidak boleh kalah dengan oknum-oknum pengusaha atau pihak manapun bila terjadi pelanggaran seperti ini. Pemerintah harus bisa berdiri tegak, bertindak tegas dan punya wibawa.

“Kalau begini kan namanya Pemko Medan tak punya wibawa, masak kalah sama Hotel Le Polonia. Harus ada ketegasan lah, jangan mau dipermainkan seperti ini. Pemko Medan harus bisa tunjukkan kalau Kota Medan ini punya aturan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang ada di Kota Medan. Kalau tak mau patuh, ya jangan ada di Kota Medan. Pemko Medan silahkan ambil tindakan tegas,” tegas Bahrum.

Seperti diketahui, Hotel Le Polonia tertangkap tangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan saat membuang Limbah cair

yang berwarna putih pada parit bagian depan hotel tersebut, persisnya di belakang bangunan Pos Polantas.

Air limbah yang dibuang diduga dilakukan setiap hari pada jam tertentu yakni siang dan sore hari selama beberapa bulan belakangan. Setiap kali limbah yang dibuang, memakan waktu hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Dari limbah yang dibuang itu, akibatnya air yang berada di dalam parit langsung kotor. Bahkan, menimbulkan bau menyengat yang tak sedap. Namun, belum diketahui pasti jenis limbah cair yang dibuang

apakah masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau tidak. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari keempat Operasi Patuh Toba 2019 yakni Minggu (1/9), pelanggaran lalu lintas (lalin) mulai mengalami penurunan dibanding hari sebelumnya (31/8). Dari hasil operasi yang dilakukan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut tersebut, terjadi 2.208 pelanggaran. Sedangkan hari sebelumnya 3.189 pelanggaran.

“Hari keempat terjadi 2.208 pelanggaran lalin, jumlah pelanggaran ini turun dibanding hari sebelumnya 3.189 pelanggarann

Namun, dibanding pada hari keempat tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 39,57 persen karena hanya terjadi 1.582 pelanggaran,” ungkap Kepala Sub Bidang Penmas Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Senin (2/9).

Dipaparkannya, dari 2.208 pelanggaran pada hari keempat operasi tahun ini meliputi 1.637 kasus diberi tindakan langsung (tilang). Sedangkan sisanya 571 pelanggaran diberi teguran. “Dibanding hasil hari ketiga operasi 2019, jumlah tilang hari keempat menurun dari 2.423 pelanggaran jadi 1.637 pelanggaran.

Begitu juga teguran, dari 766 pelanggaran jadi 571 pelanggaran. Namun dibanding dengan hari keempat tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran cenderung naik baik itu pelanggaran diberikan tilang (naik 30,02 persen, 1.259 pelanggaran) dan juga teguran (76,78 persen, 323 pelanggaran),” papar MP Nainggolan.

Dia melanjutkan, jumlah 2.208 pelanggaran lalin ini masih didominasi roda dua atau sepeda motor sebanyak 1.264 unit. Kemudian, diikuti mobil penumpang 168 unit, mobil barang 140 unit dan bus 65 unit. “Jumlah 1.264 unit sepeda motor yang melakukan pelanggaran ini, naik 20,61 persen dari tahun sebelumnya pada hari yang sama yaitu 1.048 unit. Begitu juga mobil penumpang naik 20 persen dari 140 unit, mobil barang 164,15 persen dari 53 unit dan bus 261,11 persen dari 18 unit,” jabarnya.

Lebih jauh MP Nainggolan menyebutkan, pada hari keempat operasi ini juga terjadi 4 kasus kecelakaan (laka) lalin. Dari 4 kasus laka tersebut, menyebabkan korban jiwa 2 orang, luka berat 3 orang dengan kerugian materil Rp4 juta.

“Sebanyak 4 kasus laka yang terjadi pada hari keempat jika dibanding dengan operasi tahun sebelumnya, masih sama jumlah kasusnya dan juga korban jiwa. Namun, untuk korban

luka naik 200 persen dari 1 orang menjadi 3 orang. Sedangkan korban luka ringan cenderung turun dari 7 orang tahun 2018 menjadi nihil pada 2019 serta kerugian materil dari Rp5,6 juta pada 2018 jadi Rp4 juta pada 2019,” bebernya.

Sementara, di sisi lain dalam Operasi Patuh Toba 2019 yang dilakukan jajaran Unit Lantas Polsek Medan Baru memberikan tilang pada mobil sarat muatan. “Kami memberi perhatian khusus pada kendaraan-kendaraan yang sarat muatan dan pengemudi yang menggunakan ponsel sembari menyetir.

Operasi ini dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Plaza Medan Fair pada Senin (2/9),” ujar Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah H Tobing melalui Kanit Lantas Iptu Tuchfat Lubis.

Dari penindakan operasi tersebut, sebut Tuchfat, terjadi 50 pelanggaran dengan rincian 30 pelanggaran diberikan tilang dan 20 pelanggaran teguran. Termasuk, truk atau mobil pick up yang sarat muatan dan dipergunakan tidak peruntukannya sesuai Pasal 307 jo 169 ayat 1 Undang Undang Nomor 22/2009.

“Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan hendaknya tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang sudah ada. Sebab, sangat penting untuk mengutamakan keselamatan pada saat mengendarai kendaraan di jalan raya,” imbuhnya.

Diketahui, Operasi Patuh Toba 2019 dimulai pada Kamis (29/8). Operasi tersebut dilakukan selama 14 hari hingga 11 September mendatang. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi jalan Pintu Air IV yang berada di Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, kondisinya kian hari kian memprihatinkan. Pasalnya, selain jalannya yang sempit, kondisi jalan juga tampak rusak parah dan berlubang cukup dalam di banyak titikn

Padahal, jalan Pintu Air IV merupakan akses utama menuju kebun binatang Kota Medan. Karena itulah, butuh perbaikan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan.

Sebelumnya, pada 8 Juli 2019 yang lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Isa Anshari kepada Sumut Pos menjelaskan, bahwa proses perbaikan jalan di lokasi tersebut sedang memasuki tahapan proses lelang pengerjaan. Untuk perbaikan jalan di Pintu Air IV sudah masuk paket di tahun 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Abdul Rani meminta perbaikan dilakukan secepatnya karena jalan Pintu Air IV yang merupakan akses utama menuju Kebun Binatang Medan, seharusnya bisa menjadi prioritas dalam perbaikan jalan di Kota Medan.

Kondisi jalan yang rusak parah tersebut, lanjutnya, sebagai salah satu faktor utama enggan nya para pengunjung untuk datang ke kebun Binatang Kota Medan. “Sudah lah sempit, rusak parah pula jalannya. Ini kan jelas membuat kondisi kebun binatang Kota Medan kian terpuruk.

Padahal, OPD itu harus berpikir bagaimana caranya agar bisa mendukung ketiga BUMD kita agar bisa maju dan memberikan profit bagi Kota Medan. Kalau sudah begini ya jelas, pengunjung malas ke Kebun Binatang, salah satunya karena Akses Jalan yang sempit dan rusak parah,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendesak Dinas PU Kota Medan untuk segera melakukan perbaikan jalan di kawasan jalan Pintu Air IV dan lokasi lainnya yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.

“Ini harus dibenahi, apalagi kita tahu kalau perbaikan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan Pemko Medan saat ini selain pembangunan dami bidang Kesehatan dan Pendidikan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan, mulai hari ini, Selasa (3/9) hingga Kamis (5/9).

Manager Bagian Jaringan UP3 Medan, Hasudungan Siahaan mengatakan, adapun pemeliharaan jaringan listrik tersebut menyebabkan terjadinya pemadaman di wilayah yang tengah dilakukan pemeliharaan.

Seperti pada hari ini, terjadi pemadaman di Jl. Thamrin, Jl. Sumatera, Jl. Wahidin, Jl. Merbabu, Jl. Kalianda, Jl. Asia, Jl. Yosrizal, Jl. Gandi, Jl. Tembaga, Jl. Ampas, Jl. Berlian, Jl. STM, Jl. Sakti Lubis Sebagian, Jl. Teladan Barat sebagian, Jl. HM Joni Sebagian, Jl. PON, Jl. Sakti Lubis, Jl. Persamaan, Jl. SM Raja Sebagian, Jl. Turi, Jl. Stadion, Jl. Aman, Jl. Air Bersih, Jl. Santun, Jl. Kemiri 1.

Kemudian pada Rabu (4/9), pemadaman di wilayah Jl.Mandala By Pas, Jl. Selam I s/d Jl. Selam V, Jl. Pukat I s/d Jl. Pukat.VIII, ,Jl.Aksara,Jl.Wahidin, Jl. Sentosa Lama, Jl. M. Yamin, Jl. Letda Sujono, Jl.Pahlawan, Jl. Sejati., Jl Menteng VII, Komplek Green Menteng, Jl. Ayahanda sebagian, Jl. Panci, Jl. Rantang, Jl. Jangka, Jl. Ceret, Jl. Sendok Jl. Kertas, Jl. Panci, Jl. Buku.

Sementara, pada Kamis (5/9), pemadaman di wilayah desa tangkahan, desa bekukul. “Pemeliharaan memang kami lakukan secara berkala. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini semua kami lakukan agar listrik di Kota Medan tidak terjadi gangguan,” ucap Hasudungan Siahaan, (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tercatat, lebih dari 130 ribu warga tumpah ruah mengunjungi Pucuk Coolinary Festival di Plataran Pakir Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto, Medan, yang berlangsung Sabtu 31 Agustus 2019 hingga Minggu 1 September 2019. Banyaknya pengunjung yang datang, membuat 80 tenant yang ikut di kegiatan tersebut mendulang untung.

Animo yang luar biasa dari para pecinta kuliner ini seakan membangkitkan optimisme para pebisnis kuliner yang berpartisipasi dalam Pucuk Coolinary Festival. Dalam kegiatan itu juga diumumkan pemenang ’Tenant Kuliner Favorit’ dari 3 kategori, yaitu Zona Pedas, Gurih, dan Manis yang dipilih berdasarkan voting para pecinta kuliner.

Hadiah uang tunai senilai Rp15 juta sebagai apresiasi dari Teh Pucuk Harum, diberikan masing-masing kepada Basoka dari Zona Pedas, Dapur Vina dari Zona Gurih, dan Bakpau Muslim dari Zona Manis.

Ketiga kuliner tersebut berhasil menjadi tenant terfavorit karena memiliki totalitas rasa pedas, gurih, dan manis yang pastinya disukai oleh para pengunjung. Selanjutnya, festival kuliner ini, Teh Pucuk Harum juga bagi-bagi 10.000 porsi Mie Balap Mail dan Happy Hour yang sangat memanjakan lidah dan kantong para pecinta kuliner yang hadir.

“Terima kasih kepada Teh Pucuk Harum atas dukungan dan kesempatannya sehingga bisa berpartisipasi di Pucuk Coolinary Festival dan menjadi salah satu kuliner terfavorit pilihan pengunjung,” ucap Perwakilan Tenant Dapur Vina sebagai pemenang Zona Gurih Terfavorit.

Pengakuan dari pihak Dapur Vina penjualan mereka selama mengikuti acara Pucuk Coolinary Festival selama 2 hari, penjualan meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan penjualan di outlet langsung.

“Kami pun berterima kasih kepada para pengunjung atas dukungannya sehingga kami bisa terpilih. Harapan kami ke depannya bisnis kuliner kami bisa terus berkembang dan bisa menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Medan yang selalu dicari,” harapnya.

Kesuksesan Pucuk Coolinary Festival tentunya berkat dukungan dan partisipasi para tenant kuliner dan para pecinta kuliner yang telah meramaikan gelaran festival kuliner terbesar ini.

“Teh Pucuk Harum berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat Medan dan sekitarnya atau bahkan para wisatawan dari luar kota yang sudah hadir dan menjadi bagian dari kesuksesan penyelenggaraan Pucuk Coolinary Festival,” ungkap Brand Manager Teh Pucuk Harum, Yustina Amelia kepada wartawan di Medan, Senin (2/9).

Yustina mengharapkan, semoga gelaran festival kuliner ini bisa memberikan pengalaman wisata kuliner seru yang tak terlupakan dan selalu dinantikan. Pihak Teh Pucuk Harum pun sangat mengapresiasi para Sahabat Kuliner Teh Pucuk Harum yang berpartisipasi dan telah memanjakan pecinta kuliner dengan sajian kuliner unik dan lezatnya.

“Harapan kami kepada para tenant tersebut agar bisa semakin dikenal dan sukses mengembangkan bisnis. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di kota selanjutnya,” pungkas Yustina.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) pusat memberi apresiasi kepada PMI Kota Medan atas pelaksanaan Pelatihan Pertolongan Pertama (PP) tingkat Advance yang digelar di Balai Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalan Kenanga Raya, Medan, 1-6 September 2019.

“Pelatihan Pertolongan Pertama Tingkat Advance ini adalah yang pertama di Indonesia. PMI Kota Medan dua langkah lebih awal bahkan dari PMI pusat,” kata perwakilan Tim Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PMI Pusat, Hidayatullah Irwan pada pembukaan pelatihan, Minggu (1/9) petang.

Sebagai bentuk nyata apresiasi tersebut, lanjutnya, PMI Pusat mengirimkan tiga pemateri/pelatih dan seorang observer. Selain Hidayatullah yang berasal dari PMI Sumatera Barat, ada Agus Bastian dari PMI Kota Jakarta Timur, Khusnul Nugrahini dari Rumah Sakit PMI Bogor dan I Ketut Sasu Budi Satwam dari PMI Kota Denpasar, Bali sebagai observer.

Menurut Hidayatullah, hasil observasi dari kegiatan ini akan menjadi acuan PMI pusat demi peningkatan pelayanan di masa mendatang. Kurikulum pelatihan PP tingkat Advance ini diinisiasi dan disusun sejak 2016 dan telah didiskusikan melalui tiga lokakarya di Yogyakarta, Bandung dan Batam. Mereka dibantu asisten pelatih dari PMI Kota Medan yakni Erwinsyah Putra, Hendra Wijaya, Leo Hamzah Hutabarat dan Sintia Ervinasari.

Selain materi PP tingkat Advance, pihaknya juga memberi Pelatihan Manajemen Posko kepada peserta. “Posko ini merupakan ujung tombak Markas PMI dalam memberikan pelayanan. Dari Posko ini informasi yang dikumpulkan akan didistribusikan ke markas untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pengurus yang menjadi dasar membuat keputusan yang tepat,” jelas Hidayatullah.

Ketua Harian John Ismadi Lubis mengatakan, melalui pelatihan ini PMI Kota Medan melahirkan relawan-relawan andal yang dapat memberi manfaat di tengah masyarakat. “PMI Kota Medan berterimakasih atas perhatian yang diberikan PMI Pusat,” ucap-nya. (prn/ila)