MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan bantuan berupa selimut, tenda gulung, peralatan dapur, bahan makanan dan berbagai barang kebutuhan lainnya kepada para korban kebakaran di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wakil Ketua TP PKK Sumut, Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah bersama Kepala Biro Bina Sosial (Binsos) Sumut M Yusuf kepada perwakilan warga di lokasi kebakaran, Rabu (30/10)n

“Kita datang hari ini untuk melihat saudara kita yang sedang tertimpa kesusahan, dan alhamdulillah mereka semua dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat dan semoga mereka sabar menghadapi ini, harus kuat untuk bangkit kembali,” harap Sri Ayu Mihari.

Paket bantuan yang diberikan terdiri dari 51 selimut, 52 tenda gulung, 51 peralatan dapur keluarga, kasur, 51 paket makanan siap saji, pakaian dalam, 21 paket perlengkapan bayi, 51 paket perlengkapan mandi, hingga 19 paket seragam dan perlengkapan sekolah untuk SMP/SMU. Dengan total bantuan senilai Rp122.613.550.

“Ini yang bisa kami berikan semoga ini bisa bermanfaat. Kepada saudara-saudara kita yang punya rezeki lebih, saya berharap bisa juga ikut mengulurkan tangan membantu, sehingga beban saudara kita yang saat ini terkena musibah terasa lebih ringan,” ajak Sri Ayu Mihari.

Salah seorang korban kebakaran Sentosa Lama yang bernama Asni (43) mengaku senang atas apa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Saya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumut yang peduli kepada nasib kami, mau memberikan bantuan kepada kami para korban kebakaran,” ujarnya.

Asni yang masih trauma bila mengingat peristiwa kebakaran itu, mengatakan, saat ini yang paling dibutuhkan adalah bantuan pakian dan obat-obatan. “Kami di sini memang berharap bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah hari ini Pemerintah Provinsi datang memberi bantuan, apalagi yang sangat kami butuhkan saat ini seperti pakaian dan obat-obatan. Karena tak ada lagi pakaian untuk sehari-hari, semua hangus terbakar bersama rumah kami,” ungkap Asni, sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya.

Untuk diketahui, musibah kebakaran Sentosa Lama itu menghanguskan 39 rumah warga. Ada 60 kepala keluarga dengan total 300 jiwa terdampak. Dari data yang diperoleh, ada tiga gang yang terdampak musibah ini, yakni Gang Ringgit I, Gang Ringgit II dan Gang Keluarga. Diduga penyebab kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati ke-74 Hari Dharma Karyadhika, Kanwil Kemenkumham Sumut, melalui Divisi Keimigrasian Sumut, meluncurkan Paspor Elektronik (e-Paspor), di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Jalan Gatot Subroto Km 6,2 Nomor 268A, Medan, Rabu (30/10).

Peluncuran e-Paspor tersebut dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah, ditandai dengan pengguntingan pita yang turut didampingi Pangdam I/BB MS Fadhilah, Kakanwil Kemenkumham Sumut, Sutrisman dan Wakapolda Sumut Mardiaz Kusin Dwihananto dan pejabat lainnya.

Wagub Musa Rajekshah mengapresiasi upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanannya kepada publik dengan meluncurkan e-paspor. Menurutnya ini perlu dicontoh instansi lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga wisatawan.

”Ini perlu kita apresiasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ini. Dengan e-paspor masyarakat Sumut akan lebih mudah ke luar negeri. Begitu juga dengan turis-turis yang masuk ke daerah kita, dengan teknologi e-paspor akan lebih cepat, mudah dan lebih lancarn

Mudah-mudahan ini bisa ditiru instansi lainnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Musa Rajekshah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Agato Simamora menyampaikan, peluncuran e-Paspor antara lain untuk mempermudah layanan keimigrasian dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Sebab, e-paspor merupakan paspor yang memiliki teknologi chip untuk menyimpan data biometric penggunanya yaitu wajah dan sidik jari. E-paspor juga memiliki data penerbit paspor tersebut sehingga mudah dilacak.

Tak hanya itu, juga mempermudah keimigrasian untuk mengidentifikasi pemilik paspor dan mempercepat proses keimigrasian karena terintegrasi dengan auto gate di tempat pengecekan paspor seperti bandara, pelabuhan, kereta api dan lainnya.

“Dengan e-paspor yang memiliki chip dan antena, pemegangnya bisa melewati pemeriksaan paspor melalui auto gate. Jadi, ini akan mengurangi antrean pengecekan paspor di bandara-bandara, pelabuhan atau tempat lainnya. Ini juga akan meminimalisir paspor palsu,” kata Agato Simamora dalam peluncuran tersebut.

Untuk membuat e-paspor, lanjutnya, tidak ada persyaratan khusus yang diberikan kantor keimigrasian, pembuatannya sama dengan paspor biasa. Namun, untuk harganya sedikit lebih mahal karena di dalam e-paspor terdapat teknologi yang canggih dan juga terintegrasi dengan seluruh auto gate yang ada.

“Tujuan utama e-paspor ini juga untuk memperluas tempat pembuatan paspor. Tidak ada persayaratan khusus untuk membuatnya, sama seperti paspor biasa, namun untuk harga berbeda, e-paspor pajak penerimaan negaranya Rp650. Dan Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan sekarang sudah siap menerbitkan paspor dalam satu hari dengan menambah pembayaran sebesar Rp1 juta. Jadi, tidak ada lewat calo,” tegas Agato.

Dipaparkannya, pemilik e-paspor juga akan mendapat keuntungan bebas visa ke Jepang. Sedangkan bagi pemegang paspor biasa untuk menggantinya ke e-paspor harus memenuhi syarat paspor hilang, rusak dan penuh. “Syaratnya sama, namun bagi pemegang paspor lama yang ingin menggantinya ke paspor baru itu dengan syarat paspor hilang, rusak atau sudah penuh, tidak bisa hanya karena gaya-gayaan sudah memiliki e-paspor,” katanya.

Pangdam I/BB MS Fadhilah mengatakan, dengan teknologi seperti ini selain memperlancar masalah keimigrasian juga akan mempermudah kantor-kantor keimigrasian untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

“Dunia saat ini semakin menyatu, negara satu dengan yang lain seperti tidak berjarak. Keimigrasian selain harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik juga harus bisa menjaga NKRI dari ancaman orang luar atau dalam negeri sendiri. Teknologi seperti ini akan sangat membantu pekerjaan itu baik memberikan pelayanan atau menjaga keutuhan NKRI karena negeri kita ini begitu luas,” ujarnya.

Dalam peluncuran tersebut, Wagub, Pangdam I/BB, Kakanwil kemenkumham Sumut dan Wakapolda juga langsung menjajal layanan baru ini untuk membuat e-paspor di tempat tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Samakan persepsi pengumpulan data sektor daerah untuk menjadi forum satu data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, di Medan, Rabu (30/10/2019)n

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam pengumpulan data di lapangan, salah satu di antaranya adalah SDM urusan statistik. “BPS sebagai pembina sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap SDM di Diskominfo sebagai walidata statistik sektoral. Tentunya mereka diharapkan dapat bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh prosedur data serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah,” katanya.

Suhaimi mengatakan, ada 4 metodologi data yang harus disamakan, antara lain menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Dengan 4 metodologi ini maka data yang dihasilkan tidak akan diragukan lagi. Karena itu, dinas-dinas harus berpedoman kepada 4 kriteria.”Jadi misalnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah menghasilkan data dengan cara tersebut maka tidak perlu lagi statistik membagikan data. Nanti data tersebut tinggal divalidasi dan di-update,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, R. Sabrina mengungkapkan, rapat koordinasi merupakan implementasi Pepres No 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan sangat starategis dalam terwujudnya satu data. Data menjadi salah satu data untuk mendorong kebijakan di daerah. “Kami memandang ini sangat penting karena data yang berbeda akan menimbulkan perdebatan. Dalam pencapaiannya tidak selalu sulit sebab setiap OPD membuat datanya sendiri dan akan disatukan diwalidata dalam hal ini Diskominfo,” paparnya.

Selama ini, kata dia, data resmi yang dipakai harus dari BPS. Namun dengan adanya sistem satu data, Diskominfo dengan BPS bersama-sama memverifikasi data dari OPD sehingga terbitlah data yang siapapun harus menggunakan data ini walaupun sumber datanya berasal dari OPD.

“Pemeritah berharap kegiatan ini dapat menghasilkan data statistik yang handal, lebih baik dan dipercaya. Data menjadi hal penting dalam pengambilan kebijakan, data yang berbeda akan membuat kebijakan yang diambil berbeda karena itu satu ini sangat membantu,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Dinas PU Kota Medan, Khairul Syahnan memenuhi janji masyarakat dengan melihat kondisi Jembatan Titi Dua, Sicanang, Belawan, Rabu (30/10). Tim Dinas PU Kota Medan tersebut kemudian memasang pemacang besi agar jembatan tersebut tak amblas.

Kedatangannya bersama PPTK dan rombongan bertujuan untuk merawat jembatan alternatif agar tidak rusak. Selain itu untuk menjelaskan tentang pembangunan jembatan yang akan dikerjakan pada awal tahun 2020.

“Hari ini (kemarin,Red) kita mensurvei ke lapangan, kemarin masyarakat yang berdemo sudah kita sepakati untuk turun ke lapangann

Makanya hari ini kita turun membuat pemancang besi agar jembatan alternatif tidak amblas karena arus sungai,” kata Plt Dinas PU kepada Ketua Formasi, Togu Silaen.

Sebelumnya, lanjut Syahnan, ia telah menerima pernyataan sikap dari Formasi yang melakukan aksi di Kantor Wali Kota Medan. Mengingat adanya gugat di PTUN, makanya proses teender belum bisa dilaksanakan “Jadi, langkah awal yang bisa kita lakukan perawatan. Semua berkas untuk pelaksanaan pembangunan sudah lengkap, tahun 2020 akan segera dibangun,” paparnya.

Mendengar penjelasan itu, Ketua Formasi, Togu Silaen mengapresiasi sikap Dinas PU yang sudah turun ke lapangan. Artinya telah menepati janjiñya sesuai dengan pertemuan sewaktu mereka mengantarkan koin peduli Jembatan Titi Dua Sicanang ke Pemko Medan.

“Kita tidak ingin pembangunan ini gagal lagi, makanya kita tetap memantau dan akan mengawasi proses pelaksanaannya. Harapannya, pembangunan dapat berjalan dengan baik agar bisa dinikmati masyarakat,” pungkasnya.

2020, Jembatan Baru Dibangun

Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Medan, Mukhyar mengatakan, Dinas PU Kota Medan telah memiliki program percepatan pembangunan jembatan tersebut dengan berencana membangun jembatan yang baru tepat di sebelah jembatan Titi Dua Sicanang.

“Kita upayakan untuk langsung membangun jembatan baru tepat di samping jembatan Titi Dua Sicanang. Supaya cepat kerjanya, kita tidak lagi membuat jembatan sementara, tapi langsung membangun jembatan permanen di samping jembatan yang lama. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah terlaksana,” kata Mukhyar kepada Sumut Pos, Rabu (30/10).

Untuk percepatan pembangunan jembatan itu, lanjutnya, Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan akan segera melakukan pembebasam lahan agar Dinas PU dapat segera menjadikan lah tersebut sebagai oprit jembatan baru yang akan dibangun.

“Untuk itu sekarang sedang diupayakan pembebasan lahan untuk oprit jembatan yang akan dibangun,” kata Mukhyar.

Tak hanya itu, untuk mempercepat proses pra pengerjaan proyek, Dinas PU juga berencana untuk langsung menenderkan pengerjaan jembatan bersamaan dengan proses pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan akan kita upayakan kalau bisa di awal 2020 sudah selesai oleh PKPPR Medan dan sembari (proses pembebasan lahan) itu kita tenderkan langsung pengerjaannya.” pungkasnya.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Sicanang (Formasi) Belawan Kota Medan datang ke kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (28/10) untuk mengantarkan uang koin yang telah dikumpulkan oleh masyarakat Sicanang Belawan pada Kamis (24/10) dalam sebuah aksi damai. Pengumpulan dan penyerahan uang koin itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas mangkraknya Jembatan Sicanang.

Seperti diketahui, jembatan titi dua Sicanang Belawan telah dua kali rubuh. Pertama, jembatan Titi dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017, jembatan tersebut amblas.

Pada APBD TA 2018 pekerjaan itu ditender ulang oleh dinas PU Medan dengan nilai Kontrak Rp13,642.443.000. Mirisnya, pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali amblas. Artinya, Pemko Medan telah menggelontorkan APBD lebih dari Rp21 miliar untuk jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Kebun Kopi Pasar VII Marendal, Kota Medan tak kunjung dilakukan pengaspalan. Padahal amatan Sumut Pos, jalan yang beririsan dengan Kabupaten Deliserdang tersebut sudah dua kali dilakukan pengerasan berupa batu krikil dan pasir.

Kondisi badan jalan rusak parah sekitar Maret lalu. Selang satu bulan berikutnya, Pemerintah Deliserdang melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman terlihat ada melakukan pengerasan jalan. Bahkan pengerasan kembali dilakukan pada awal Oktober namun hingga kini tak kunjung diaspal.

“Udah delapan bulan bekalangan ini Jalan Kebun Kopi Marendal tak juga diaspal. Kondisinya udah sangat parah, semua aspal jalan dalam kondisi menganga,” ujar Affan Lubis, warga Dusun I Marendal yang saban hari melintasi jalan tersebut kepada Sumut Pos, Rabu (30/10).

Dikatakannya, setiap pengendara wajib ekstra berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Karena hampir tidak ada lagi pilihan jalan yang bagus buat dilalui. Lebih berbahayanya lagi, sambung dia, ketika melintas di waktu hujan, jalanan menjadi licin dan tak jarang pengendara terjatuh.

“Sudah sering kalilah orang terjatuh kalau lewat situ. Apalagi yang belum pernah sama sekali melintas dari jalan itu. Batu kerikil untuk pengerasannya kan jadi licin akibat hujan. Udah gitu airnya masih tergenang terus di badan jalan seperti kubangan kerbau,” katanya.

Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan pengaspalan. Sebab jalan tersebut merupakan lintasan utama bagi penduduk Marendal, Deliserdang dan juga Kota Medan.

“Janganlah sampai ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Sangat tidak nyaman kita tiap hari lewat situ dengan kondisi jalan yang rusak parah. Dan setahu saya tahun lalu yang mengerjakan itu Dinas PU Kota Medan. Memang sih jalan itu jalan perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tapi kan masyarakat gak mau tahu itu,” katanya.

Warga setempat, Boru Nainggolan menuding pengaspalan jalan tersebut terkesan asal jadi, sebab dalam setahun mau dua kali perbaikan yang dilakukan. “Perlintasan jalan didekat Jalan Sumber Amal ini memang langganan rusak. Umurnya tak sampai setahun pasti sudah hancur lagi.

Udah gitu tak ada drainasenya kanan kiri karena sudah dangkal kali paritnya. Akhirnya air itu tergenang ke badan jalan saat hujan deras. Ditambah lagi pedagang yang jualan di pinggir jalan, sesuka hatinya membuang limbah ke jalan,” ungkapnya.

Ia menuturkan jalan itu berada di wilayah perbatasan tapi Dinas PU Medan yang mengerjakan pengaspalan tahun lalu. “Di sisi kanan ini masuk Kota Medan sedangkan sisi kiri itu Deliserdang. Tapi sampai persimpangan Jalan Kongsi Marendal, masih wilayah Kota Medan. Artinya itulah batasnya,” katanya.

Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang mengaku tidak mengetahui persis titik kerusakan jalan yang terjadi. Dia mengatakan terlebih dahulu memastikan kepada lurah Harjosari II, apakah jalan tersebut waktu itu yang mengerjakan adalah Dinas PU Medan.

“Aku gak gitu tahu kali jalan itu, pasar-pasar berapanya juga aku kurang tahu. Karena setahuku itukan perbatasan ya, coba nanti kutanya dulu sama lurahnya ya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Medan, Mukhyar yang dikonfirmasi mengatakan, akan segera mengecek kondisi jalan tersebut melalui unit pelaksana teknis (UPT) setempat. “Saya juga akan berkoordinasi dengan lurah setempat, memastikan wilayah tersebut memang masuk Kota Medan. Karena ada informasi bahwa itu masuk wilayah Delisersang,” katanya.

Setelah diterangkan melalui keterangan warga setempat, kalau pengaspalan jalan dilakukan Pemko Medan tahun lalu, Mukhyar kembali mengatakan terlebih dahulu memastikan pekerjaan tersebut memang dilakukan oleh pihaknya. “Kalau memang itu wilayah kita, tentu akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya. (prn/ila)