MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Badan Kenaziran Masjid (BKM) Amal Silaturrahim Jalan Timah Putih, Sukaramai, Medan Area, Kota Medan, menyatakan bahwa insiden yang menghebohkan publik pada Selasa (22/10) malam bukanlah penyerangan, tetapi merupakan upaya untuk melakukan pemindahan barang-barang inventaris milik masjid.

Sebab masjid Amal Silaturrahim yang baru sudah berdiri, bahkan lebih bagus dan representatif dari masjid sebelumnya. Karena itu, mereka berinisiatif untuk memindahkan barang-barang inventaris milik masjid.

Hal itu disampaikan keluarga ahli waris atau pewakaf, Bakti Sutarno, Pengurus BKM Masjid Amal Silaturrahim Khairudin, perwakilan sejumlah warga Amirsyam dan Ustadz Masdar Tambusai serta perwakilan masyarakat dan organisasi, di antaranya Anwar Sadat (Laskar Mujahid) dan Fikri Pohan (Wakil Ketu Pemuda Muhammadiyah) dalam keterangan persnya kepada wartawan di Medan, Kamis (24/10) sore.

Mereka menegaskan sekaligus membantah informasi dan pemberitaan di publik bahwa terjadinya penyerangan dan pengerusakan Masjid Amal Silaturrahim yang dilakukan oleh puluhan preman.

“Kedatangan pengurus BKM adalah untuk memindahkan barang-barang inventaris yang ada di dalam masjid dan bukan melakukan pengerusakan sebagaimana tudingan yang diberitakan di beberapa media. Kalau sudah ada masjid yang baru dan lebih representatif sudah sewajarnyalah kita berpindah apalagi status masjid yang baru ini sudah diberikan sertifikat yang sah,” aku Khairuddin, salah seorang pengurus BKM.

Untuk itu, para ahli waris, pengurus BKM dan warga sekitar meminta kepada semua pihak maupun yang mengatasnamakan kelompok agar segera meninggalkan Masjid Amal Silaturrahim yang lama.

Pengurus BKM lainnya Amirsyam menyebut, pemindahan Masjid Amal Silaturrahim mengacu pada hasil ‘ijtima’ ulama yakni Fatwa Nomor 54 Tahun 2014 tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid serta pernyataan Ustadz Buya KH Tengku Zulkarnain yang menyatakan dirinya berlepas tangan dari gerakan Ayo Kawal Masjid Kita Masjid Amal Silaturrahim tersebut.

“Karena di atas tanah milik Perumnas, dimana Perumnas sudah menggeser ke masjid yang lebih baik di depan lokasi lama diatas tanah milik Perumnas juga,” kata Amirsyam.

Sebelumnya diberitakan, telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang di Masjid Amal Silaturrahim, Jalan Timah Putih, kawasan Rumah Susun, Sukaramai, Medan Area, Rabu (23/10) dinihari. Saat terjadinya kejadian, di area masjid terdapat sembilan jamaah.

Disebutkan, ratusan orang menyerang tiba-tiba. Mereka berdatangan dari samping masjid, tepatnya dari sisi proyek bangunanan rumah susun (rusun), kedatangan mereka sambil memasukkan seng ke pelataran masjid. Melihat perlakuan itu, warga berdatangan menghalau penyerang. Upaya itu berhasil dan perobohan masjid batal.

Ketua Umum Pengurus Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturrahim (APMAS), Affan Lubis pun mendesak aparat kepolisian agar segera menangkap orang-orang yang merusak inventaris Masjid Amal Silaturrahim.

Aksi itupun sudah dilaporkan oleh pengurus BKM Masjid Amal Silaturrahim, Indra Syafii (53) ke Polsek Medan Area. Laporan itu tertera dengan nomor surat tanda bukti laporan pengaduan (STTLP) No. 916/K/X/2019/SPKT Medan Area, tertanggal 23 Oktober 2019. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Operasi (Ops) Zebra Toba 2019 yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dan Polres jajaran pada hari kedua, Kamis (24/10), jumlah kendaraan yang ditilang mencapai 2.593 kendaraan baik roda dua hingga roda empat. Jumlah ini mengalami kenaikan 32,36 persen atau 634 kendaraan dibanding hari pertama sebanyak 1.959 kendaraan ditilang.

Berdasarkan data yang diterima dari Polda Sumut, pada hari kedua operasi tersebut terjadi 3.250 pelanggaran lalu lintas (lalin). Dari jumlah pelanggaran itu, 2.593 kendaraan ditilang dan 657 kendaraan diberi teguran. Sementara, pada hari pertama terjadi 2.490 pelanggaran dengan jumlah kendaraan ditilang 1.959 dan diberi teguran 531.

“Hari kedua operasi jumlah kendaraan terlibat pelanggaran 3.250 perkara. Dari jumlah tersebut, tilang 2.593 perkara (kendaraan) dan teguran 657 perkara (kendaraan),” ungkap Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Jumat (25/10).

Menurut MP Nainggolan, total kendaraan yang melanggar sebanyak 3.250 perkara pada hari kedua jika dibanding tahun 2018 hari yang sama dengan jumlah 3.526 perkara, mengalami penurunan 8 persen. Begitu juga dengan kendaraan yang ditilang turun 13 persen, dimana pada 2018 sebanyak 2.989 kendaraan ditilang. Sedangkan kendaraan diberi teguran, naik 22 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 537 kendaraan.

“Jumlah kendaraan ditilang (2.593 kendaraan) masih didominasi sepeda motor dengan jumlah 1.936 unit. Kemudian, mobil penumpang 314 unit, mobil barang 237 unit dan mobil bus 103 unit,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada hari kedua operasi itu juga terjadi 7 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Jumlah laka tersebut menurun 13 persen dibanding tahun 2018 yang terjadi 8 kasus, dengan korban meninggal dunia 6 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 3 orang dan kerugian materiil Rp28,2 juta. “Dari 7 kasus laka lantas yang terjadi, korban meninggal dunia nihil, luka berat 1 orang, luka ringan 10 orang, dengan kerugian materiil Rp10,8 juta,” bilangnya.

Diketahui, Operasi Zebra Toba 2019 mulai digelar pada Rabu (23/10). Operasi yang bertujuan dalam rangka penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat berlalu lintas khususnya di wilayah Sumut ini, berlangsung selama 14 hari hingga 5 November. Operasi tersebut memprioritas sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara di jalan raya, karena berpotensi menyebabkan terjadinya laka lantas. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melalui Sidang Senat Terbuka, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) melantik dan melakukan sumpah dokter terhadap 173 dokter baru lulusannya di Aula FK UISU, Jalan STM Medan, Kamis (24/10).

Dalam sambutannya, Dekan FK UISU dr Indra Janis MKT menegaskan, FK UISU mendapat peringkat kedua secara nasional dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

“Jadi dengan raihan ranking 2 nasional ujian UKMPPD, CBT khususnya, menunjukkan bahwa proses yang sudah kita lakukan di kedokteran UISU sudah sesuai dengan sistem kurikulum kedokteran Indonesia,” ujarnya.

Dia pun berharap, selanjutnya prestasi seperti ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sebab, selama ini FK UISU masih di bawah, namun sekarang mulai meningkat perestasi untuk dokter di Indonesia. “Makanya ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi ke depan. Kita terus berbenah,” tegasnya kembali.

Untuk target ke depan, lanjut dr Indra, pihaknya memfokuskan untuk mencapai target akreditasi A untuk FK UISU. “Pastilah kita akan capai target akreditasi A. Itu sudah kita canangkan sejak saya menjadi Dekan di FK UISU ini,” kata dr Indra.

Sementara itu, Rektor UISU, DR Yanhar Jamaluddin MAP mengungkapkan, melantik dokter baru ini sejalan dengan visi misi UISU yakni melahirkan dokter muslim. “Konsep dokter muslim itu, tentunya dokter tidak melupakan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Kemudian dokter tidak lupa bahwa dia juga makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain yakni hablum minannas,” terangnya.

Kemudian, lanjut dia, dokter harus beretika dengan rekan sejawat. “Paling tidak, dengan tiga konsep ini menjadi dasar fundamental bagi dokter untuk beraktivitas dan mengembangkan kepiawaiannya dalam membina masyarakat dan melayani kesehatan masyarakat,” ujar Rektor.

Selain itu, dirinya juga meminta agar dokter yang baru dilantik dapat menjaga almamater UISU dan terus bergerak ke arah kemajuan sesuai dengan misi UISU. “Dan itu diharapkan bagaimana dokter kita memajukan kesehatan di Sumatera Utara.

Apalagi sesuai dengan harapan Bapak Gubernur, bagaimana UISU sehat dan bermartabat. Nah di sini kita mengambil ruang supaya dokter-dokter kita bisa menggunakan perannya mewujudnya Sumut yang sehat dan bermartabat. Mudah-mudahan,” pungkasnya.

Pada yudisium ini, turut dihadiri Wakil Dekan 1 (ADI) dr. Tri Makmur, Sp.S, Wakil Dekan III (KAK) dr. Alamsyah, M.Kes, Ka. Prodi. S.Ked Atan Bestari, M.Kes, Ka Prodi Profesi, DR dr Umar Zein SpPD, DTM&H, KPTI, Senator FK.UISU, Wakil-wakil Rektor dan yang mewakili rumah sakit pendidikan FK UISU. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Medan menyalurkan bantuan zakat dan infak kepada para korban kebakaran di Jalan Sentosa Lama, Gang Anom dan Gang Keluarga, Kelurahan Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, Jumat (25/10).

Dengan adanya penyalurahan zakat dan infak yang di berikan Bazanas Kota Medan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban korban kebakaran kepada 39 rumah yang hangus terbakar atau sekitar 51 KK atau sebanyak 250 orang warga.

Bantuan tersebut diberikan Ketua Baznas Kota Medan H Azwar didampingi Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Nurly bersama Kasubbag Keagamann Kota Medan Agus Maryono, Ketua Baznas Sumut H Amansyah Nasution.

Kebakaran yang terjadi pada hari Senin (21/10) petang atau sekitar pukul 17.30 WIB menghanguskan sebanyak 39 rumah. Maka dari itu, Baznas Kota Medan memberikan bantuan uang sebesar Rp 1 juta kepada 38 rumah rusak berat serta uang Rp400 ribu kepada 1 rumah rusak ringan akibat kebakaran tersebut.

Usai penyaluran zakat dan infak, Nurly mengatakan, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran ini dapat membantu meringankan beban para korban kebakaran serta dapat dipergunakan untuk menata hidup kembali kedepannya. “Masyarakat setempat juga banyak yang ikut menyumbang seperti pakain bekas yang layak pakai untuk dapat dipergunakan korban kebakaran,” kata Nurly.

Nurly berharap agar seluruh warga kuat dan tabah menghadapi cobaan ini. Dikatakannya, setiap manusia yang hidup di dunia ini pastinya tidak terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Ujian itu tidak hanya berupa kesusahan, kesempitan, ketakutan ataupun kelaparan, tetapi ujian itu juga bisa dalam bentuk kebahagiaan dan kelebihan rezeki.

“Musibah, ujian dan azab merupakan tiga kata yang memiliki arti hampir sama. Hampir setiap hari kita mendengar, bahkan mengucapkan ketiga istilah tersebut tanpa kita ketahui pasti arti dan makna sebenarnya. Untuk kebakaran yang melanda kita kali ini pun, kita belum bisa menentukan apakah ini musibah atau ujian dari Allah SWT kepada kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Baznas Kota Medan H Azwar mengucapkan rasa prihatin atas musibah kebakaran tersebut. Dia berpesan kepada warga agar tabah dan kuat menghadapi cobaan tersebut. Selain itu, uang zakat tersebut agar dipergunakan sebaik-baiknya oleh korban.

‘’Insya Allah, Baznas siap menyalurkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Dengan bantuan ini semoga dapat meringankan beban para korban. Saya juga meminta kepada Pemko Medan agar dapat melakukan pembinaan kepada korban kebakaran untuk berjualan kembali karena pada umumnya mata pencaharian mereka setiap harinya berjualan kue tradisonal,” harap Azwar. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Syahrul Efendi Rambe dikabarkan tidak masuk kantor sejak beberapa waktu yang lalu. Padahal, Syahrul merupakan Kadispora yang baru saja dilantik pada 11 Juli 2019 yang lalu. Karenanya, dewan Kota Medan meminta agar Plt Wali Kota Medan segera menindak Syahrul yang dinilai mangkir dari tugas.

Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah menegaskan, Pemko Medan dalam hal ini Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution harus segera bertindak cepat atas ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh Kadispora Kota Medan tersebut.

“Kalau sakit, ya harus ada surat sakit atau ambil cuti sakit. Kalau ada halangan dalam bentuk lainnya, maka harus ada laporan jelas dan bukti administratif berhalangannya orang tersebut. Kalau tak ada bukti administratif, itu namanya mangkir,” ucap Bahrum kepada Sumut Pos, Jumat (25/10).

Menurut Bahrum, bila benar Kadispora sakit, maka harus ada perhatian khusus dari Pemko Medan terhadap pejabatnya. Tapi, perhatian itu bukan dalam bentuk melindungi pejabatnya yang mangkir kerja sekalipun dengan alasan sakit.

“Kalau benar sakit, kita pun ikut prihatin. Dan kalau Pemko juga prihatin, ya berilah dia cuti sakit. Tapi tak boleh ada yang namanya sakit tapi tak ada cuti sakit, tak ada keterangan sakit atau keterangan lainnya, tapi dia malah tetap dianggap bekerja. Nah, ini yang tidak boleh,” ujar Bahrum.

Untuk itu Bahrum meminta Plt Wali Kota segera menelusuri alasan pejabat eselon II nya tersebut tidak masuk kerja.

“Kalau memang sakit dan butuh istirahat, maka haruskan Kadispora itu untuk cuti sakit agar Pemko Medan bisa segera menunjuk Plt atau Plhnya. Tapi kalau tidak jelas alasannya, maka harus ada sanksi tegas berupa SP (surat peringatan) satu hingga dua dan suruh dia segera kembali bekerja, bukannya malah dibiarkan seperti ini,” tegas Bahrum.

Dijelaskan Bahrum, kondisi tidak masuk kerjanya Kadispora Medan harus menjadi catatan penting. Tidak masuk kerjanya Kadispora tanpa alasan, namun tetap dianggap masuk dan tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah sebuah kekeliruan besar. Sebab, tingkat kehadiran tentu menjadi salah satu barometer kinerja. Sedangkan PNS yang tidak bekerja, disebut Bahrum tidak berhak mendapatkan TPP tersebut.

“Bukan cuma itu, kalau pimpinan OPD-nya tidak masuk kerja, lantas bagaimana program OPD itu bisa berjalan? Sedangkan Kadis itu sendiri merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apakah mungkin OPD itu bisa bekerja? Pemko harus segera ambil tindakan cepat soal ini, setiap OPD harus menjalankan programnya masing-masing secara maksimal,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengaku Syahrul tidak memberikan surat keterangan sakit atau bahkan mengajukan cuti kepada pihak Pemko Medan.

“Belum ada kita terima. Bahkan, kalau memang sakit dan butuh istirahat yang cukup panjang, kita akan minta beliau untuk mengajukan cuti sakit, itu diatur dalam undang-undang, bisa cuti 3 bulan. Tapi sampai sekarang memang yang bersangkutan belum ada mengajukan cuti sakit atau cuti apapun,” aku Muslim kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Hingga kini, tidak diketahui pasti sebab tidak masuknya Syahrul ke kantor Dispora yang terletak di Jalan Ibis Kota Medan sejak beberapa waktu yang lalu. Dari kabar yang sering terdengar di jajaran Pemko Medan, Syahrul memang sedang mengalami sakit. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat tergabung dalam Forum Masyarakat Sicanang (Sicanang) yang melakukan aksi damai dengan mengumpulkan koin di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Sicanang, Medan Belawan, Kamis (24/10) lalu, dinilai tak hanya sebagai bentuk kekecewaan, tapi juga putus asan

Anggota DPRD Medan, daerah pemilihan (Dapil) Medan Utara, Abdul Rani SH mengatakan, bahwa hal itu merupakan bentuk kekecewaan, sekaligus rasa putus asa masyarakat Sicanang atas lambatnya pembangunan jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut.

“Warga itu sudah hampir putus asa, sudah kelewat kecewa sama pemerintah. Dua kali dibangun, dua kali roboh, ini bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur disana, termasuk soal jembatan ini. Nah, sekarang sudah ada jembatan sementara sedangkan jembatan yang sesungguhnya tak jelas kapan mau dibangun,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Jumat (25/10).

Menurut Rani, seharusnya Pemerintah Kota Medan dapat memandang lebih jauh besarnya pengaruh dari fungsi jembatan tersebut bagi masyarakat di Sicanang Belawan.

“Bagaimana perekonomian di sana bisa meningkat kalau akses jalannya saja tidak mendukung roda perekonomian disana. Jadi, seharusnya pemerintah bisa menjadikan pembangunan jembatan ini sebagai bentuk prioritas pembangunan disana,” ujarnya.

Untuk itu, Rani meminta agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan untuk segera melakukan proses tahapan pembangunan jembatan Sicanang dua secepat mungkin.

“Kalau masih ada masalah hukum ya segera selesaikan, kalau belum dilelang ya segera di lelang, supaya bisa segera dibangun. Jangan lama-lama lagi. Tapi ada yang perlu dicatat, kali ini bangunlah jembatan itu dengan kualitas yang terbaik, peristiwa rubuhnya jembatan itu harus jadi pelajaran penting bagi pemerintah agar membangun jembatan yang kokoh,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan masyarakat Sicanang melakukan aksi damai dengan mengumpulkan koin di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Sicanang, Medan Belawan, Kamis (24/10). Pengumpulan koin dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Pasalnya, selama 3 tahun Jembatan Titi Dua Sicanang terbengkalai belum juga dibangun secara permanen. Selama orasi berlangsung, masyarakat membawa tandu dan membentang spanduk potret wajah buram Jembatan Titi Dua Sicanang di bawah pengawasan petugas Polsek Belawan. Massa bergerak mengutip uang koin kepada warga dan pengendara yang melintas sebagai bentuk sindiran untuk disumbangkan ke Pemko Medan.

Seperti diketahui, jembatan titi dua Sicanang Belawan telah dua kali rubuh. Pertama, jembatan Titi dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017, jembatan tersebut amblas.

Pada APBD TA 2018 pekerjaan itu ditender ulang oleh dinas PU Medan dengan nilai Kontrak Rp13,642.443.000. Mirisnya, pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali amblas. Artinya, Pemko Medan telah menggelontorkan APBD lebih dari Rp21 Miliar untuk jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut. (map/ila)