TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara masa jabatan 2019-2024, di Ruang Paripurna DPRD, Tarutung, Selasa (22/10).

Pimpinan DPRD Tapanuli Utara yang diambil sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Jefry Mayeldo Harahap adalah Poltak Pakpahan sebagai ketua dari partai PDI Perjuangan, Fatimah Hutabarat (Nasdem) dan Reguel Simanjuntak (Golkar) masing-masing sebagai wakil.

Pada kesempatan itu, Bupati Taput berharap adanya sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif, dan saling mendukung dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

“Banyak hal yang akan kita laksanakan pada 5 tahun kedepan dalam membawa Tapanuli Utara menjadi Kabupaten yang maju dan sejahtera. Untuk itu, kami Nikson – Sarlandy membutuhkan dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Berbagai rancangan Perda yang akan kita tetapkan, salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang Tarutung dan Siborong-borong sehingga lahan yang ada jelas peruntukannya,”kata Nikson.

Bupati juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama, seperti kendala yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi, rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Danau Toba dengan Tapanuli Tengah serta pentingnya Universitas Negeri Tapanuli Raya yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mikro dan juga mendukung pengembangan pariwisata hingga investasi.

“Sebagai mitra mari kita saling mendukung, mari bergandengan tangan bukan saling menjatuhkan. Selamat bertugas para pimpinan DPRD, semoga tugas ini menjadi amanah. Rakyat menunggu gebrakan-gebrakan yang akan kita lakukan di 5 tahun kedepan yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat Tapanuli Utara,” ucap Bupati mengakhiri sambutannya. (mag12/han)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, melaksanakan Monitoring dan Eva luasi (Monev) program pembangunan yang disalurkan melalui Dana Desa.

Sekretaris Camat (Sekcam) Manduamas, Sahala Sihotang, SH, MAP mengatakan, Monev merupakan sarana proteksi kecamatan kepada Pemerintah desa dari hal-hal yang tidak diinginkan agar para Kepala Desa (Kades) terhindar dari praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana desa.

“Saya berharap dengan adanya Monev ini, Kades di kecamatan Manduamas tidak bersentuhan dengan hukum,”ujar Sahala, Senin (21/10).

Masih kata Sahala, kegiatan Monev akan dilaksanakan di 17 desa di Kecamatan Manduamas yang berjumlah 17 desa, untuk mengecek pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan pemerintah desa masing-masing.

Saat monitoring di Desa Tumba Jae, Sekcam berpesan agar dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan apapun juga benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mendorong/memotivasi warga agar mereka mau berpartisipasi membantu dan mengawasi pelaksanaan pembangunan,”katanya.

Kegiatan tersebut juga diikuti kepala desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala dusun , perangkat Desa Tumba Jae

Dilokasi Pengerjaan Sekcam mengungkapkan, agar memanfaatkan dan menggunakan anggaran dana desa sebaik-baiknya untuk pembangunan desa, baik itu pembangunan jalan dan jembatan serta fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,”ungkap Sahala Sihotang, SH.MAP.

Kedatangan Sekcam disambut oleh kades Tumba jae, Jentri Situmorang bersama dengan ketua TPK,Lusianus Tumorang di lokasi Pengerjaan Pembangunan Perkerasan lapis Penetrasi Makadam di Dusun IV Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas.

Jentri mengungkapkan, untuk program DD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tumba Jae mempunyai program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi, Pembangunan Perkerasan Lapis Penetrasi Makadam dengan Pagu Dana Rp282.798.000,Bimtek Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes,Bimtek kader Teknis,Video Pembangunan Desa,Pendidikan Formal, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa,Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Aplikasi,LPJU 10 Titik, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lansia, Kegiatan PMTAS Desa Untuk Peningkatan Kesehatan Balita Desa,Kegiatan Pemberian Intensif Guru Paud Untuk Peningkatan Pendidikan PAUD,Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Kader Kesehatan Masyarakat.

Selain itu, ada Juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, Sosialisasi Hukum,Kegiatan Peningkatan Pelayanan Agama,Pelatihan dan Pengadaan Usaha Kelompok Ekonomi Produkti. (mag-11/han)

Jumlah Puskesmas terakreditasi di Kota Tebingtinggi menjadi 9 puskesmas, setelah 4 puskesmas lainnya kembali memperoleh akreditasi tahun 2019. Tiga di antaranya dengan hasil tingkat Madya dan satu tingkat Utama.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan akreditasi empat puskesmas,”ungkap Kadis Kesehatan, dr Nanang Fitra Aulia didampingi dr Darlina Nasution Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK), Selasa (22/10).

Dijelaskan Nanang, keempat Puskesmas yang mendapatkan akreditasi tingkat Madya adalah Puskesmas Rambung, Puskesmas Satria, Puskesmas Tanjung Marulak dan Puskesmas Sri Padang tingkat Utama.

“Keempat puskesmas ini telah dievaluasi oleh tim Surveior dari pusat pada bulan Oktober 2019, dan hasilnya baru disampaikan sekarang,” jelas Nanang.

Dikatakannya, dengan hasil akreditasi ke 4 puskesmas ini, berarti 9 puskesmas yang ada di Kota Tebingtinggi sudah terakreditasi secara Keseluruhanya.

“Akreditasi ini sebagai salah satu upaya mendukung program Pemko Tebingtinggi dibidang Kesehatan menuju Tebingtinggi Kota jasa dan perdagangan,”ujarnya.

Diharapkan dengan sudah terakreditasi, pelayanan kesehatan di Tebingtinggi akan semakin meningkat dan baik kepada masyarakat.

“Kepada Kepala Puskesmas dan segenap petugas di Puskesmas yang sudah terakreditasi harus bekerja berpedoman sesuai SOP yang berlaku dan sudah dipraktekan, dan tidak ada alasan lagi tidak memahami,” tegas Nanang.

Diharapkan Nanang, yang penting adalah puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik,” ujarnya. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019, di Lapangan Merdeka Binjai, Selasa (22/10).

Di hadapan jajaran SKPD dan FKPD, dan ribuan santri yang ada di Kota Binjai, Wali Kota Binjai HM Idaham membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia, mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.

Peringatan Hari Santri tahun 2019 ini mengusung tema santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Isu perdamaian diangkat berdasar fakta, sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboraturium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatanlilalamain. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan cara seperti inilah, keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

“Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,”kata Idaham. Seiring tema Hari Santri untuk perdamaian, Wali Kota Idaham mengatakan, “Saya yakin tidak ada radikalisme dan tidak akan pernah terjadi radikalisme, karena Islam itu adalah Rahmatanlilalamin, Islam agama yang lembut dan saling menyayangi,”tegasnya.

Pada peringatan Hari Santri tersebut, dilanjutkan penyerahan hadiah Musabaqoh Tahfizul Quran, penyerahan juara 1 tingkat nasional pentas pendidikan agama Islam tentang cerita Islami di Makasar Sulawesi Selatan, penyerahan buku profil Kementerian Agama Kota Binjai kepada Wali Kota Binjai, dan penyerahan bantuan Alquran oleh Ketua IPQOH kepada panitia Hari Santri. (ted/han)

Raut sumringah tampak dari wajah para santri di Kabupaten Langkat, pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kemenag Langkat, Kecamatan Stabat, Selasa (22/10).

Dengan mengenakan peci hitam, bersarung dan berbaju putih dengan hiasan sorban, ratusan anak bangsa ini tampak antusias mengikuti upacara. Suasana indah ini, membuat takjub Bupati Langkat Terbit Rencana PA. Hatinya tergugah, orang nomor satu di ‘Negeri Bertuah’ ini memberikan apresiasi dengan memberangkatkan 6 orang santri berprestasi untuk melaksanakan ibadah umroh gratis.

Pada kesempatan itu, Bupati Langkat menyampaikan amanat Menteri Agama Republik Indonesia (RI), dengan mengucapkan selamat Hari Santri 2019, santri Indonesia untuk perdamaian dunia. “Hari santri sudah diperingati selama 4 tahun berturut-turut dengan tema yang berbeda. Tahun 2016 mengusung tema dari pesantren untuk Indonesia, 2017 wajah pesantren wajah Indonesia dan 2018 bersama santri damailah negeri,” katanya.

Untuk meneruskan tema tahun 2018, peringatan hari santri 2019 mengusung tema santri Indonesia untuk perdamaian dunia.

Isu perdamaian diangkat, kata Bupati, berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebab, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatanlilalamin, Islam ramah dan moderat dalam beragama.

Sikap ini, sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multicultural, sehingga keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. “Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,” terangnya.

Disamping alasan pesantren lambang perdamaian, sebut Bupati, keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBS) sejak 2 januari 2019 hingga 31 desember 2020. Bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata.

Hal ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia, agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan perdamaian di dunia internasional. Bahwa peringatan hari santri tahun ini, terasa istimewa dengan hadirnya UU No.18 tahun 2019 tentang pesantren.

Hal ini memastikan pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. “Negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya, dengan UU ini pula tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya,” terangnya.

Usai upacara, Bupati Langkat menandatangani deklarasi pesantren ramah anak, yang juga ditandatangani oleh Kakan Kemanag, perwakilan Kapolres dan Dandim 0203/ Langkat, Kajari Stabat, PN Langkat, PA Langkat, Kadis PP PA, Kadis Pora, Kadis Pendidikan dan Kadis Pertanian.

Pada upacara yang dikomandoi Kasi PDP Kemenag H Ainul Aswad itu, dihadiri Unsur Forkopimda Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD Pemkab Langkat, para pengasuh dan pendidik pondok pesantren se Langkat, para tokoh pendidikan/ masyarakat/ agama dan pemuda, para pimpinan Ormas islam, para santri se Langkat. (bam/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UTara (Kajatisu) meresmikan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdangbedagai (Sergai) usai dilakukan renovasi, di Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Selasa (22/10).

Pada kesempatan itu, Kajatisu Fachruddin mengucapkan selamat atas selesainya renovasi gedung kantor Kejari Sergai. Fachruddin berharap dengan dilakukannya renovasi, semakin meningkatkan semangat dan termotivasi dalam bekerja. Selain itu, agar terus sama-sama menjaga bangunan agar selalu terawat seperti rumah sendiri.

Sementara itu, Kajari Sergai Jabal Nur SH, MH menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Sergai yang telah bersinergi dengan Kejari Sergai, begitu juga dengan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam pembangunan kantor Kejari Sergai.

Sementara itu, Wabup Sergai H Darma Wijaya mengharapkan dengan gedung yang baru ini, Kejari dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.” Sejauh ini telah ada di Kabupaten Sergai kantor untuk pelayanan masyarakat seperti kantor DPRD, Polres, dan sekarang ini sama kita saksikan kantor Kajari telah selesai dan semoga dapat membantu Kabupaten Sergai dalam melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kejari,” kata Wabup Darma Wijaya. (sur/han)

Pengelolaan keuangan di Pemkab Karo belum maksimal. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Karo hanya meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Hal ini terungkap dalam Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di ruang Raja Inal, kantor Gubernur Sumatera Utar, Selasa (22/10).

Rakorda ini turut dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Sekda Kab. Karo Kamperas Terkelin Purba dan Kepala BPKAD Andreasta Tarigan. Rakorda ini dibuka oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu Tiarta Sebayang, dan disaksikan Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. Wiwin Istanti.

Menurut Tiarta, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih LKPD kab/kota terus dipacu agar ditahun 2019 dapat lagi hasil yang memuaskan, dan sekaligus dapat mempertahankan apa yang telah dicapai di tahun 2018.

“Melalui Rakorda ini peningkatan kualitas LKPD 2019, dalam optimalisasi fungsi pengelolaan keuangan daerah di era digital, dapat menuju target yang diharapkan kinerja keuangan daerah Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah/Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota,”jelas Tiarta.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat membuka Rakorda mengatakan bagi 33 kab/kota se-Sumatera Utara yang belum meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK agar lebih giat lagi meningkatkan kualitas LKPD-nya. “Bagi yang sudah meraih WTP, agar tetap mempertahankan, bukan berarti bagi kab/kota yang lain tidak mempunyai kesempatan untuk meraih WTP. Kuncinya adalah jujur dalam bekerja,”mintanya.

Sementara Bupati karo Terkelin Brahmana mengakui Kab. Karo belum menerima WTP ditahun 2018, namun hanya meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Sehingga dalam Rakorda itu Pemkab Karo agar lebih bekerja ekstra lagi .

“Faktor Kab. Karo belum mendapat WTP tahun 2018 karena masih ada SKPD ditemukan temuan yang belum diselesaikan. Karena itulah Kab. Karo belum mencapai target WTP. Namun demikian kita akan terus berbenah dan terus mendorong SKPD untuk lebih aktif dan peduli. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada peningkatan, jika sudah ada perbaikan nantinya, sebab kualitas LKPD tersebut dapat ditingkatkan, apabila atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sudah diperbaiki,”pungkasnya. (deo/han)