JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya membuat keputusan besar untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Presiden telah mengumumkan lokasi ibu kota baru tersebut berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas ibukota baru ini hampir tiga kali luas Kota Jakarta.

PENGUMUMAN lokasi ibukota disampaikan secara resmi oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada acara konferensi pers, Senin (26/8/2019) sekitar pukul 13.30 WIB. “Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.

Turut mendampingi Jokowi dalam jumpa pers itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono. Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur DKI Anies Baswedan juga diundang dalam jumpa pers tersebut.

Jokowi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan wilayah Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru RI. “Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor,” ujar mantan Gubernur DKI itu.

Pertimbangan berikutnya adalah letaknya calon ibu kota baru yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, lokasi calon ibu kota baru juga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

“Yang keempat, punya infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektare,” tuturnya.

Jokowi menyebutkan, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi.

“Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, berskala regional dan global,” tegasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat Sidang Bersama DPD-DPR, Senin (16/8/2019).

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi saat itu.

Jokowi mengatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.

Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru. Wilayah itu di antaranya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.

Hampir 3 Kali Luas DKI Jakarta

Kalimantan Timur dinilai strategis. Lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang seperti Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan ada dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.

Luas ibu kota baru ini, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektar. Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi. Adapun 1 kilometer persegi lahan setara dengan 100 hektar. Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar. Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta. Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.

Aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario.

Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar. Lalu skenario kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.

Lebih lanjut, kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

Untuk kondisi infrastruktur jalan sebagai pendukung transportasi darat di sana, berdasarkan data BPS tahun 2017 sebagian besar masih berupa kerikil. Sementara jalan yang berupa aspal jumlahnya lebih sedikit.

Skema Pendanaan

Pemerintah menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Kepala Negara mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN. Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Pada infografis tersebut dijelaskan dana dari APBN bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Adapun skema pendanaan dengan KPBU bakal digunakan untuk pembangunan Gedung Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, infrastruktur lain yang tidak tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga permasyarakatan, juga sarana penunjang lainnya.

Sementara dana pemindahan yang dibiayai swasta untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan kualitas bandara, pelabuhan, dan jaan tol. Selain itu juga untuk membangun sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan proses pemindahan ibu kota baru paling lambat akal dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Sementara pada tahun 2020, pemerintah sudah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Kaltim Termasuk Provinsi Teraman

Terpisah, Polri mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur layak dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia dikarenakan kondisi keamanan yang relatif baik.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

“Dari data gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dari 34 Polda, Kaltim termasuk 10 Polda yang teraman di Indonesia. Artinya Kaltim memang dari sudut pandang fungsi keamanan sudah layak sebagai ibu kota,” ungkap Dedi.

Menurutnya, angka kejahatan jalanan atau street crime di Kaltim terendah di Indonesia. Selain itu, kejadian menonjol di wilayah tersebut juga cenderung kecil.

Meski demikian, Dedi tak menampik bahwa potensi ancaman teroris masih ada di daerah tersebut. Tapi, ia mengatakan bahwa potensinya juga kecil. “Ancaman terorisme Kaltim memang ada, tapi kecil, tidak sebesar di Kalimantan Barat, di Jawa dan beberapa wilayah Sumatera,” ujar dia.

Jenis kejahatan yang menonjol di daerah tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan. (fat/jpnn/kps)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi didesak segera melakukan perlawanan hukum atas keputusan Mahkamah Agung (MA) No.1331 K/Pid. Sus/2019, serta melaksanakan rekomendasi Ketua DPRD Sumut yang tertuang dalam surat No.2319/18/Sekr pada 23 Agustus 2019.

“Gubsu harus segera melakukan perlawanan hukum kepada para mafia tanah di Sumut. Kita juga minta kepada Gubsu selaku pemegang mandat untuk segera mendistribusikan areal eks HGU kepada rakyat yang telah mengelola tanah selama 20 tahun. Apalagi kami telah menyerahkan daftar nominatif kepada gubernur dan BPN Sumut sejak 2017,” kata pimpinan aksi, B Simanjuntak kepada wartawan di sela aksi unjuk rasa ratusan masyarakat Jalan Serba Guna, Desa Helvetia, Deliserdang, Senin (26/8).

Masyarakat yang telah bertempat tinggal di areal tersebut berjumlah sekitar 700 kepala keluarga (KK). Terdiri dari pensiunan TNI AD eks Asrama Kp Anggrung, yang tergabung dalam kelompok HPPLKN, KTM, KRA, dan FRB. Selain mendesak Gubsu, massa aksi juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengalihan lahan negara seluas 106 hektare kepada pihak PB Alwashliyah dan PT Agung Cemara Realty (ACR) melalui keputusan MA dimaksud.

“Presiden Jokowi kami minta juga memerintahkan Menkopolhukam mengusut permasalahan ini yang menciptakan kegaduhan rakyat yang juga memiliki dampak pada aspek sosial dan politik, agar tidak terjadi disentegrasi bangsa seperti di Papua,” ujar Simanjuntak didampingi Ketua Komite Tani Menggugat, Unggul Tampubolon dan Johan Merdeka.

Tak hanya itu, masyarakat meminta agar pagar yang dipasang di areal tempat tinggal mereka paskakeputusan MA tersebut, segera dicabut. Mereka dengan tegas menyebut, putusan pengadilan tersebut sangat cacat. “Sangat ironis lembaga peradilan kita memutuskan hukum yang salah alamat terhadap objek tanah negara.

Karena secara administrasi negara, areal 106 hektare adalah bagian dari 193,94 hektare yang merupakan tanah negara berdasarkan SK BPN No.42/HGU/2002. Ini fakta satu kebobrokan lembaga peradilan kita atas putusan perdata tersebut,” katanya.

Fakta kedua, beber Simanjuntak, atas konsekuensi kekuatan hukum yang inkrah dari putusan perdata MA tersebut tidak ada, Tamin Sukardi ditangkap Kejaksaan Agung atas pidana korupsi lahan negara seluas 106 hektar.

Fakta ketiga, sambungnya, Tamin Sukardi dan beberapa hakim Pengadilan Negara Medan ditangkap KPK terkait OTT kasus suap hakim pengadilan terkait putusan Tipikor di PN Medan. Fakta keempat, putusan MA pidana korupsi yang objeknya lahan 106 hektare yang merupakan lahan negara seharusnya dikembalikan ke negara, bukan ke PB Alwashliyah dan PT ACR.

“Gambaran kebobrokan peradilan ini merupakan manifestasi persekongkolan jahat merampok tanah negara melalui pengadilan, untuk itu hanya lembaga KPK lah diharapkan mengusut dan membongkarnya sebagaimana telah ditangkap Tamin Sukardi dalam kasus OTT,” timpal dia.

Unggul Tampubolon dalam orasi sebelumnya mengungkapkan, rakyat yang sejak tahun 2000 menggarap dan menetap di Kebon Helvetia dipaksa keluar dengan cara tidak manusiawi. Padahal keberadaan mereka merupakan perintah Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) kala itu untuk mengelola lahan tidur, dan direspon Gubsu Tengku Rizal Nurdin dengan membentuk Panitia B Plus yang merekomendasikan areal seluas 5.873,06 hektare tidak diperpanjang HGU-nya, sebagai wujud melindungi rakyat dari aspek hukum.

“Pak Edy harus turun ke lapangan, lihat kondisi areal yang sudah masuk daftar nominatif itu. Jangan percaya begitu aja dengan bawahan-bawahan bapak. Karena sampai sekarang petugas BPN tidak pernah mendata kami. Cuma memberi persetujuan diatas meja kepada para kapitalis atau pemodal itu,” katanya.

Amatan Sumut Pos, massa aksi sekitar seratusan orang memblokir Jalan Pangeran Diponegoro, yang mengakibatkan arus lalu lintas pada ruas tersebut menjadi tersendat. Massa aksi juga menginginkan bertemu langsung Gubsu Edy, hanya saja tak terwujud karena Gubsu tidak berada di kantor.

Massa akhirnya memutuskan untuk bertahan selepas Zuhur, dengan menghidupkan musik tepat di depan Kantor Gubsu. Aksi sendiri berlangsung tertib dan damai. Sebelumnya masa aksi berkumpul di simpang Jalan Adam Malik Medan. (prn)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sebagian lahan untuk proyek pembangunan Tol Seksi I Tanjung Mulia sudah dikerjakan. Namun hingga kini ganti rugi kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, belum tuntasn

Perwakilan Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu, Saut Simaremare, Senin (26/8), mengatakan sekitar 84 KK sudah menerima nominatif hak ganti rugi bangunan. Namun pembayaran belum direalisasikan. Sementara untuk 40 objek lahan kosong, ada 2 objek lahan kosong yang sudah dikeruk untuk pekerjaan tol.

“Memang hak nominatif ganti rugi sudah diterima. Sebagian warga mengatakan angka nominatifnya tidak cocok, sehingga ganti rugi belum dibayarkan. Tapi kenapa lahan kosong sudah dikerjakan?” beber Saut.

Untuk lahan kosong, kata Saut, isunya lahan kosong mau dikonsinyasi. Namun Saut menilai tidak ada dasar konsinyasi. Karena keputusan Menteri Agraria/BPN sudah jelas menyatakan 70 persen ke masyarakat dan 30 persen untuk pemilik sertifikat. Buntutnya, masyarakat resah.

“Yang jelas, pembagian ganti rugi sudah ditetapkan. Jadi ngapain lagi harus melakukan musyawarah melalui konsinyasi? Kalau kita lihat, Kepala BPN hendak mengangkangi keputusan menteri,” tegasnya.

Ia berharap keresahan masyarakat segera diatasi dengan segera membayar ganti rugi. Apalagi karena dua objek lahan kosong yang belum diganti rugi, tetapi sudah dikerjakan.

“Kemarin ada komitmen, apabila ada lahan yang dikerjakan sebelum dibayar ganti rugi, masyarakat dipersilakan melapor ke jalur hukum. Ini lagi kita musyawarahkan untuk mempersiapkan laporannya,” tutup Saut.

Kadis PKPPR : Itu Wewenang BPN…

Terkait pembebasan lahan seluas di atas 5 hektar untuk jalan tol Tanjungmulia, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST, MT, menyebutkan bukan kewenangan PKPPR Kota Medan.

“Kami tidak berhak memberikan keterangan. Kewenangannya ada pada Kanwil BPN Provinsi” ucap Benny kepada Sumut Pos, Senin (26/8).

Diakui Benny, masih ada kendala dalam pembebasan lahan di kawasan tersebut. “Kalau nggak ada kendala, tentu pembebasannya sudah selesai dari kemarin-kemarin. Tapi kita yakin hal itu akansegera dapat diselesaikan, karena pembangunan pasti harus terus berjalan,” jelasnya.

Kamis (15/8) lalu, puluhan warga yang bermukim di kawasan proyek Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia Hilir mendatangi Kantor BPN Sumut di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Mereka berunjukrasa untuk meminta pembayaran ganti rugi pembangunan jalan tol bisa dipercepat.

Salah seorang warga yang terdampak pembangunan jalan tol mengatakan, ia dan warga lainnya meminta kejelasan dari BPN Sumut tentang kapan pembayaran ganti rugi. Karena masyarakat di sana tidak lagi mendapatkan resapan air. Akibatnya, setiap kali hujan kawasan tersebut kerap banjir.

Dari semua wilayah pembangunan jalan tol Seksi I, menurut para pengujuk rasa, tinggal warga Tanjungmulia Hilir yang belum mendapatkan ganti rugi. Mereka ada sekitar 130 KK yang tinggal dalam jarak kurang lebih 2,5 kilometer. (fac/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi pemulangan tenaga kerja wanita (TKW) asal Sumut yang sedang sakit dan telantar di Penang, Malaysia, Meimeris Tumanggor (37). Sekdaprovsu R Sabrina dan tim utusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang tiba di Penang, Minggu (25/8) malam, langsung mendatangi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Senin (26/8) pagin

Sekda dan tim bertemu dengan Ester Rajagukguk, Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI dan Kompol Danu, Atase Kepolisian Republik Indonesia di Penang. Pertemuan tersebut, membahas rencana kunjungan ke Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang, tempat dirawatnya TKW asal Sumut, Meimeris Tumanggor.

Selain untuk melihat kondisi terkini Meimeris Tumanggor, juga akan dilakukan pembicaraan dan negosiasi dengan pihak rumah sakit, agar bisa dilakukan release and discharge (jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum). “Jika release and discharge disetujui, kita upayakan pemulangan TKW Meimeris Tumanggor ke Tanah Air, hari ini (kemarin),” ujarnya.

Pertemuan di KJRI Penang, juga membahas upaya hukum dan pertemuan dengan pihak majikan Meimeris Tumanggor, terkait hak-haknya sebagai TKW yang belum didapatkannya. Upaya persuasif ini dilakukan mengingat, Meimeris Tumanggor datang ke Malaysia dengan menggunakan paspor turis dan sudah overstay. “Karena itu tidak bisa dilakukan dengan prosedur hukum normatif, maka kita usahakan dengan cara persuasif,” terangnya.

Dari pertemuan tersebut, juga diketahui kronologi, kondisi dan status TKW, perkembangan kesehatan, dan membahas alternatif pemulangan serta biaya. Sementara itu, Ester Rajagukguk mengatakan, siap membantu upaya penanganan Meimeris Tumanggor. Termasuk upaya release and discharge, negosiasi dengan majikan dan pemulangannya ke tanah air.

“Pada prinsipnya kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut terkait TKW Meimeris Tumanggor, karena itu, kami atas nama KJRI di Penang akan sepenuhnya membantu penanganan masalah ini, sehingga Meimeris Tumanggor dapat segera dipulangkan ke kampung halaman,” ujar Ester.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memerintahkan Sekdaprov Sabrina dan tim dari Pemprov Sumut, untuk segera berangkat ke Penang, Malaysia, setelah mendengar kabar adanya TKW asal Sumut Meimeris Tumanggor yang sakit dan terlantar di Penang.

Sekda bersama tim diminta segera mengurus dan melakukan tindakan untuk penanganan TKW yang dirawat di Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang. Terutama tentang pengobatan dan upaya pemulangan wanita kelahiran Tumba Jae, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dengan alamat paspor di Pematangsiantar itu.

Dikabarkan di berbagai media massa, Meimeris Tumanggor yang telantar di Penang, Malaysia, sempat bekerja 3 tahun di satu sekolah di Bukit Martajam, Penang, tanpa diberi gaji dan ketika sakit ditinggalkan majikannya di halaman depan Kantor KJRI di Penang.

Namun karena tidak punya paspor dan takut ditahan serta dipulangkan, Meimeris tidak berani masuk KJRI dan cuma berani di halaman KJRI. Kemudian dia ditemukan anggota NGO Perkumpulan Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (Permai) dan kemudian membawanya ke RS Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalokasikan anggaran senilai Rp8,6 miliar untuk pengadaan baju batik tradisional pada APBD 2020.

“Pengadaan ini merupakan program tertunda dari dua tahun lalu,” ujar Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan, S I Dongoran saat rapat pembahasan R-APBD 2020, di gedung DPRD Medan, Senin (26/8).

Dikatakannya, pengadaan batik tersebut tertunda karena masih menunggu Beauty Contest oleh Dinas Pariwisata untuk menentukann

motif apa nantinya batik tradisional itu. “Batik itu nanti dipergunakan oleh ASN pada peringatan hari-hari khusus,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Medan, Modesta Marpaung mempertanyakan anggaran pengadaan batik yang mencapai Rp8,6 miliar untuk 15.550 ASN se-Kota Medan. “Apa tak terlalu besar itu untuk beli batik mencapai Rp8,6 miliar,” ujarnya.

Ketua Komisi III, Bodyo HK Panjaitan meminta kepada SI Dongoran untuk memangkas anggaran belanja untuk batik tradisional. “Kan sayang, hanya untuk batik saja harus habiskan uang Rp8,6 miliar,” kata Boydo.

Boydo mengusulkan kalaupun batik tradisional itu diadakan jangan untuk semua ASN di OPD yang ada di Medan. “Buat aja sampelnya dulu, misal di Sekretariat Pemko Medan dan para pimpinan OPD aja dulu,” usulnya.

Ihwan juga mengingatkan agar belanja batik tradisional itu jangan sampai menjadi ‘ladang korupsi’ bagi para oknum. “Dalam persoalan ini justru kita kembali bertanya siapa yang akan diuntungkan dengan belanja yang begitu fantastisnya ini? Jadi jangan sampai ini jadi ajang bagi-bagi fee proyek, gak betul itu” ujarnya.

Dilanjutkan Ihwan, nantinya ia dan rekan-rekannya di Fraksi Gerindra akan tetap mendesak agar belanja batik tradisional itu dihapus serta diahlihkan menjadi anggaran yang benar-benar memiliki manfaat bagi warga Kota Medan.

Seperti diketahui, dalam pembahasan R APBD TA 2020 di ruangan Komisi III terungkap bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan khususnya Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan telah menyediakan alokasi belanja pakaian batik tradisional senilai Rp.8.640.322.500. Karena dinilai cukup besar, Komisi III juga meminta agar anggaran tersebut dapat dipangkas untuk efisiensi anggaran. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Raut wajah bahagia terpancar dari pasangan suami istri, Juliadi Silitonga dan Nurida Sihombing, orangtua dari bayi kembar siam Adam dan Malik.

Setelah menjalani perawatan kurang lebih 9 bulan lamanya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan, keduanya kini telah dibolehkan pulang membawa dua buah hatinya ke kampung halaman, Desa Manalu Purba Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Senin (26/8).

Pemulangan Adam dan Malik tersebut dilakukan melalui proses serah terima secara resmi dari pihak rumah sakit kepada orang tua bayi. Proses serah terima dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Haji Adam Malik, dr Bambang Prabowo didampingi tim yang menangani si kembar dan jajaran. Turut hadir, Dinas Kesehatan Taput dan perwakilan Dinas Kesehatan Sumut.

Nurida Sihombing mengaku senang dengan kepulangan anak ketiga dan keempatnya itu. Bahkan, hal ini sudah lama dinantikan. “Senang sekali tentunya bisa pulang ke kampung bawa si kembar. Untuk itu, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada RSUP Haji Adam Malik dan pihak-pihak yang telah banyak membantu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan,” ucap Nurida.

Diutarakan dia, kepulangan si kembar ternyata juga sudah dinantikan oleh warga Desa Manalu Purba. Sebab, warga desa akan melakukan proses penyambutan ketika tiba di kampung halaman. “Besok (hari ini, Red) rencananya pulang ke kampung, karena kalau hari ini kami harus beres-beres dulu di rumah kontrakan. Jadi, pas sampai kampung nanti, si kembar akan di Upa-Upa,” ujarnya.

Menurut Nurida, berdasarkan imbauan yang disampaikan oleh tim yang menangani si kembar ,bahwasanya setiap sebulan sekali diwajibkan untuk kontrol ke rumah sakit. Namun, kontrol yang dilakukan tak perlu ke RSUP Haji Adam Malik, melainkan hanya di RSUD Tarutung. “Sebulan sekali harus cek ke rumah sakit untuk mengetahui bagaimana kondisi bekas luka pasca operasi dan juga kondisi kesehatannya. Kalau untuk gizi makanan, yang penting 4 sehat 5 sempurna terpenuhi,” beber dia.

Dikatakannya, saat ini usia si kembar sudah menginjak 9 bulan dengan berat badan masing-masing 8,7 kilogram (kg). “Saya bersama suami akan merawatnya dengan segala upaya. Harapan kami, semoga si kembar nanti bisa menjadi dokter supaya bisa menolong orang lain,” ujarnya.

Dirut RSUP Haji Adam Malik, dr Bambang Prabowo merasa bahagia bisa menyerahkan kedua bayi kepada orangtuanya dalam keadaan sehat. Kata dia, selama 9 bulan si kembar dirawat menjadi sumbangsih pihak rumah sakit atau sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Pesan kami, tolong terus dipantau perkembangannya dan dirawat dengan baik. Sebab, kasus yang dialami kedua bayi ini sangat langka, bisa dibilang satu dari seribu kasus,” ujar Bambang sembari mengapresiasi tim yang telah menangani Adam dan Malik.

Bambang menuturkan, ketika kedua bayi ini datang pertama kali untuk dirawat di RSUP Haji Adam Malik, kondisi berat badannya masih kurang ideal. Berat badan mereka tidak lebih dari 5 kg. “Setelah dirawat oleh tim yang menanganinya, berat berat si kembar bertumbuh pesat hingga mencapai 16 kg lebih. Dengan kondisi yang semakin membaik, maka diputuskan untuk dilakukan operasi pemisahan tubuh mereka. Operasi pun berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dilihat saat ini,” terangnya.

Diakui Bambang, si kembar paling tidak sebulan sekali kontrol ke rumah sakit. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangannya. “Apabila masih bisa ditangani di rumah sakit dekat tempat tinggalnya tentu tidak jadi masalah. Namun, jika tidak bisa ditangani maka harus dibawa kembali ke kami dan kami siap menerimanya,” ucap Bambang.

Menurutnya, tidak ada obat khusus yang harus diberikan kepada si kembar, karena kondisinya sudah benar-benar normal atau sehat. Kedua anak ini tidak ada kelainan, kondisinya seperti pada umumnya anak-anak. Namun, kebetulan tubuh mereka bergabung atau dempet, sehingga harus dipisahkan melalui operasi. “Bayi ini aktif, bahkan cenderung lincah. Tidak ada kontrol khusus lagi, semua sudah normal seperti anak pada umumnya,” papar Bambang.

Sempat Pinjam Alat Vendor

Bambang mengatakan, dalam menangani kasus kembar siam dempet perut ini sempat mengalami kesulitan. Salah satunya, karena kondisi keuangan rumah sakit yang kurang sehat akibat dampak BPJS Kesehatan yang mengalami defisit hingga Rp29 triliun.

“Pada saat kami menangani si kembar, kebetulan sedang kesulitan likuiditas atau keuangan, sehingga dengan terpaksa meminjam alat dari vendor. Sebab, jika tidak dipinjam alat untuk memisahkan tubuh si kembar maka dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lantaran kondisi mereka semakin tumbuh besar,” jabarnya.

Disinggung alat apa yang dipinjam ke vendor, Bambang tak menjelaskan secara pasti. Dia mengaku alat tersebut hanya alat kecil saja dan tidak mengeluarkan biaya. “Alat yang dipinjam hanya peralatan kecil dan memang dibutuhkan. Sebab, pada saat itu ada kesulitan likuiditas dengan terhambatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Saya rasa, seluruh rumah sakit mana pun juga mengalami kondisi yang sama seperti kami saat itu. Akan tetapi, karena kebaikan vendor dan mereka mau meminjamkannya,” jelas Bambang.

Dia menuturkan, sebetulnya pihak rumah sakit ingin beli alat yang dipinjam dari vendor. Namun, karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga meminjam terlebih dahulu. “Alat yang dipinjam itu sebetulnya beli, tapi dipinjam dulu. Namun, alat tersebut memang dibutuhkan di rumah sakit ini,” katanya.

Terkait biaya perawatan si kembar selama di rumah sakit dan operasi, Bambang enggan membeberkan nominalnya. Ia mengaku, jika ditotal secara keseluruhan jumlahnya cukup besar termasuk dari bantuan pihak lain. “Cukup besar biaya yang dikeluarkan, tapi tidak usahlah disebutkan nominalnya.

Namun, yang jelas rumah sakit ini melayani kedua bayi dengan ikhlas. Kontribusi yang diberikan sangat banyak sekali oleh pihak rumah sakit, mulai dari perawat, pegawai dan dokter. Bahkan, pihak lain pun yang memberikan bantuan,” pungkasnya.

Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) mengatakan, jumlah biaya perawatan dan operasi Adam dan Malik mencapai Rp412 juta. “Biaya itu terhitung dari awal masuk pasien bulan November 2018 hingga saat ini. Biaya itu akan diklaim ke BPJS Kesehatan dan sisanya rumah sakit yang menanggung,” ujarnya.

Sementara, Pemkab Taput diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Alexander Gultom sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim dokter RSUP Haji Adam Malik karena telah merawat dua warganya dengan baik.

“RSUP Haji Adam Malik telah mengukir prestasi yang patut dibanggakan dan ini prestasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit, kiranya jasa dari pihak-pihak yang memberi kontribusi menjadi amal ibadah yang terbaik untuk semuanya,” ucap Alexander.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan keluarga mengenai kondisi kesehatan kedua bayi. Selain itu, juga kepada pihak RSUP Haji Adam Malik apabila ada kendala di kemudian hari. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan karyawan Rumah Sakit (RS) Martha Friska melakukan unjuk rasa menuntut gaji. Aksi itu berlangsung di halaman RS Martha Friska Jalan KL Yos Sudarso Km 6, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Senin (26/8) pukul 09.00 WIB.

Bentuk orasi yang dilaksanakan para karyawan dengan membentang spanduk tulisan tuntutan gaji selama 2 tahun masih dicicil. Para karyawan meneriakkan berikan gaji kepada pihak rumah sakit yang statusnya telah merugi tersebut.

Para karyawan terlibat unjuk rasa adalah pekerja di bidang perawat, scuriti, laboratorium, adminstrasi, radiologi, cleaning service dan instalasi gizi.

Seorang karyawan, Luther mengatakan, aksi yang mereka lakukan secara spontan. Mereka menuntut hak gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama 2 tahun sejak 2018. Parahnya, gaji mereka tidak pernah penuh diterima, pihak manajamen membayar dengan cara mencicil.

“Setiap kami minta gaji, alasan dari rumah sakit katanya menunggu proses dari BPJS tenàga kerja. Makanya, sampai hari ini gaji kami selama 2 tahun belum juga dibayarkan, hari ini kami menuntut agar hak kami segera dibayarkan,” tegas Luther.

Para karyawan yang berunjuk rasa terus berorasi, mereka berharap agar pihak manajemen rumah sakit bisa hadir memberikan penjelasan. Namun, pihak rumah sakit tidak ada yang hadir di tengah – tengah karyawan RS Martha Friska tersebut. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (PLN UIK SBU) baru kali pertama merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15. Perayaan tersebut digelar di Kantor PLN UIK SBU Sumbagut, Jalan Brigjen Katamso, Senin (26/8), dengan tema “Kebersamaan untuk masa depan PLN UIK SBU yang lebih baik”.

GM PLN UIK SBU Bambang Iswanto mengatakan, tujuan dari perayaan pertama HUT tersebut dengan tekad bersama menerangi Sumatera. “Makna perayaan ini antara lain untuk meningkatkan silaturahim dan tahun ini kita akan canangkan perbaikan dan pemeliharaan aset PLN, karena kita menghandel 3 provinsi.

Bambang Iswanto didampingi Senior Manager Umum dan SDM, Eddy Irawan mengatakan, bicara soal daya mampu listrik seluruh pembangkit di Sumbagut, totalnya sekitar 3.100 MW, sementara beban puncak 2.200 MW. “Sehingga pembangkitan Sumbagut cukup andal,” kata Bambang.

Dikatakannya, pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumut paling tinggi di Indonesia, bisa mencapai 7 persen. Secara nasional, hanya 5 persen.

Acara perayaan HUT ditandai dengan pemberian penghargaan kepada karyawan berprestasi, pemberian bantuan kepada kaum duafa yakni sembako bernilai Rp70 juta, dan di sana juga disepakati untuk membuat standar proses bisnis. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan, mengeluhkan klaim tunggakan BPJS Kesehatan yang hingga kini belum dibayarkan. Tak tanggung-tanggung, jumlah tunggakan klaim mencapai Rp60 miliar lebih untuk beberapa bulan. Akibatnya, remunerasi dokter dengan terpaksa belum bisa dipenuhi.

“Total pastinya (tunggakan klaim BPJS Kesehatan) saya tidak ingat berapa, yang jelas di atas Rp60 miliar,” ujar Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, dr Bambang Prabowo saat diwawancarai, Senin (26/8).

Kata Bambang jumlah tunggakan klaim yang mencapai Rp60 miliar lebih itu cukup besar. Terlebih, jika dibayarkan secara langsung. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan keuangan di rumah sakit maka mau tidak mau harus berutang terlebih dahulu terutama kepada pihak vendor dalam hal peralatan.

“Kita terpaksa utang, dan kita berharap kebaikan hati para vendor. Misalnya, kita utang Rp10 juta tapi baru memiliki uang Rp1 juta. Maka, uang Rp1 juta itu yang kita bayarkan kepada vendor dan mereka mengerti dengan kondisi kita,” ungkapnya.

Bambang mengakui, apabila jumlah tunggakan terus bertambah maka dipastikan berdampak buruk terhadap likuiditas atau keuangan rumah sakit. Artinya, kondisi rumah sakit tak stabil. “Sudah pasti oleng (tak stabil) dengan jumlah tunggakan yang besar, apalagi sampai mencapai Rp100 miliar. Makanya, remunerasi dokter belum dibayarkan termasuk saya sendiri,” ketusnya.

Pihak rumah sakit dan bahkan dirinya telah menagih tunggakan tersebut. Namun, belum ada uangnya. “Sudah saya tanyakan ke pihak BPJS Kesehatan lewat telepon tadi pagi (kemarin, Red), tapi begitulah jawabannya gak ada duit. Saya mengerti, mungkin BPJS Kesehatan di daerah (Medan) sifatnya menerima dana dari pusat. Saya juga sudah tanyakan estimasi kapan dibayar, jawabannya tetap sama belum ada (uang),” beber Bambang.

Bambang juga mengaku, pihaknya sudah melaporkan tunggakan yang cukup besar ini kepada Kementerian Kesehatan. Bahkan ke Presiden RI (Joko Widodo) juga tahu kondisi BPJS Kesehatan saat ini yaitu defisit Rp29 triliun. “Presiden tahu kondisi BPJS Kesehatan yang defisit, tapi mau apalagi? Maka dari itu, kemungkinan solusinya ke Kementerian Keuangan, bagaimana mengatur keuangan BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Sebab, sambung dia, jika tidak diatasi keuangan BPJS Kesehatan maka khawatir rumah sakit akan kolaps alias bangkrut akibat dampak tunggakan klaim tersebut. “Operasional rumah sakit itu cukup besar setiap bulan, mulai dari obat-obatan, gaji dan remunerasi pegawai, perawat, dokter dan lainnya. Jika sampai Oktober tunggakan ini berlanjut atau belum dibayarkan, bukan tidak mungkin ada rumah sakit yang kolaps,” ujarnya.

Pun begitu, Bambang meyakini pejabat penentu keputusan dalam hal ini adalah presiden tentu tahu keadaan rumah sakit. “Kami berpesan (kepada BPJS Kesehatan), tolong jangan dianggap rumah sakit ini melakukan tindakan yang menyebabkan ketekoran mereka. Sebab, tidak semua pasien sebentar-sebentar dilakukan operasi. Kami betul-betul melayani pasien dengan hati, dan jangan dianggap seolah-olah melakukan ‘tipu-tipu’. Kalau ada anggapan seperti itu, hal ini jelas menyakitkan bagi kami dan rumah sakit yang lain,” tegasnya.

Bambang melanjutkan, jika ada kelebihan bayar silahkan diperiksa dan dikembalikan pembayaran lebih tersebut. Atau, bisa juga dipotong untuk klaim berikutnya. “Jangan ada anggapan rumah sakit menipu dengan membuat klaim yang fiktif, jadi silahkan diperiksa klaimnya. Ketekoran BPJS Kesehatan jangan dikambinghitamkan ke rumah sakit,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I akan segera membangun Sarana Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di ruas jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT) dalam waktu dekat ini. Pembangunan fasilitas tersebut berada di Rest Area MKTT di Kota Tebingtinggi.

Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR I, Muhammad Roby Hervindo mengaku, belum tahu persis kapan akan dibangun SPBU tersebut. “Kita mendapatkan dari direksi sinergi BUMN, Pertamina mendapat hak membuka SPBU-SPBU terutama dibagian jalur tol,” ungkap Roby kepada wartawan di Medan, baru-baru ini.

Menurut Roby, Pertamina diberikan keistimewaan hak membangun SPBU tersebut serta bekerja sama dengan BUMN lainnya seperti Jasa Marga. “Di antaranya di Tebingtinggi secara permanen akan dibangun SPBU tersebut,” jelas Roby.

Roby mengatakan, untuk ruas jalan tol MKTT itu, Pertamina sudah memberikan pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) saat arus mudik Lebaran 2019 lalu. Namun, dilakukan secara mobile atau tidak permanen.

“Pada saat Ramadan dan Idul Fitri sudah membuka sementara atau mobile. Jadinya, ke depan Rest Area sudah siap dan lainnya sudah dibangun kita, akan membangun SPBU tersebut. Sementara ini, khusus di tol cuma 1 SPBU,” pungkas Roby.

PT Jasa Marga tengah membangun Rest Area di jalur Tol MKTT di Kota Tebingtinggi. Ruas tol sepanjang 61,7 kilometer itu, Rest Area akan memiliki fasilitas berupa SPBU, tempat istirahat bagi pengemudi, Masjid, rumah makan dan oleh-oleh dengan merangkul UMKM.(gus/ila)