MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi Pasar Aksara baru yang terletak di Jalan Masjid Medan, tepatnya di belakang Pos Polisi Percut Seituan, kawasan Jalan Willem Iskandar Medan, hingga saat ini belum juga dibangun. Akibatnya, sejumlah eks pedagang Pasar Aksara yang terbakar beberapa waktu lalu, masih harus tetap berjualan di tempat relokasi selama ini, yakni di Terminal Aksara.

Namun, lahan terminal itu sejatinya adalah milik Pemkab Deliserdang. Hingga selama ini, Pemko Medan harus meminjam lahan tersebut kepada Pemkab Deliserdang, untuk dapat dipergunakan para pedagang eks Pasar Aksara, sebagi lokasi berjualan sementara. Tapi di masa pinjam lahan yang segera berakhir itu, Pemko Medan belum juga bisa menyelesaikan pembangunan Pasar Aksara yang baru. Akibatnya, Pemko Medan berencana memperpanjang masa pinjam lahan tersebut.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP, Wong Cun Sen mengaku, sangat menyayangkan buruknya koordinasi antara Pemko Medan dengan pemerintah pusat, yang menyebabkan lambatnya pembangunan Pasar Aksara tersebut.

“Ya inilah faktanya. Pada akhirnya para pedagang juga yang sengsara. Sudah berapa tahun Pasar Aksara itu terbakar, sudah sedemikian lama jugalah mereka ada di tempat penampungan sementara di Terminal Aksara itu,” ungkap Wong, Selasa (22/10).

Untuk itu, Wong meminta, agar Pemko Medan bisa segera menyelesaikan Pasar Aksara yang baru, agar dapat segera dipergunakan oleh para pedagang eks Pasar Aksara yang terbakar. “Itu sudah terlalu lama tidak dibangun-bangun. Kalau memang rencananya Januari atau Februari 2020 nanti akan dibangun, tentu kami akan dukung itu. Tapi kami minta supaya jangan tertunda lagi, dan pembangunannya jangan memakan waktu yang terlalu lama. Pasar itu harus segera diselesaikan, supaya bisa segera dipergunakan para pedagang. Data dengan benar para pedagang yang berhak, jangan nantinya diisi oleh pedagang yang tidak berhak,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan akan melakukan perpanjangan izin pinjam pakai lahan Terminal Aksara kepada Pemkab Deliserdang, selaku pemilik lahan. Hal ini guna menampung para pedagang eks Pasar Aksara yang terbakar beberapa waktu lalu. Perpanjangan izin ini rencananya akan dilakukan hingga rampungnya pembangunan Pasar Aksara yang baru, di Jalan Masjid, yang hanya berjarak 200 meter dari lokasi pasar yang terbakar.

Hal itu terungkap pada hasil Rapat Pembahasan Perjanjian Pinjam Pakai Terminal Aksara untuk Penampungan Sementara Pedagang eks Pasar Aksara di Balai Kota Medan, Senin (21/10) lalu.

Rapat ini dipimpin Kabag Perekonomian Setdako Medan Nasib, didampingi Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, dan dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan dan Bagian Tata Pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Rusdi Sinuraya mengatakan, saat ini proses pembangunan Pasar Aksara yang baru sudah dalam tahap proses penyusunan perencanaan detail engineering design (DED) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR). Diharapkan, DED dapat rampung November tahun ini.

Setelah itu, lanjut Rusdi, segera dilanjutkan dengan proses pelelangan pada Desember 2019, oleh Kementerian PUPR. Diharapkan, Januari atau Februari 2020, pekerjaan fisik bangunan Pasar Aksara yang baru sudah dapat dilakukan. Pasar ini nantinya akan menampung seluruh pedagang eks Pasar Aksara yang terbakar. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih rendah, menjelang akhir Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan data, serapan anggaran Pemprov Sumut dari aplikasi Sumut Smart Province, Selasa (22/10) siang, serapannya baru 58,94 persen.

Data itu menunjukkan, baru sekitar Rp8,679 triliun anggaran yang terserap dari total APBD Sumut yang mencapai Rp14,726. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program pekerjaan fisik, merupakan bagian yang belum maksimal menyerap anggaran.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat dimintai tanggapan ihwal ini, mengaku sudah mengetahui lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam penyerapan anggaran. Idelanya memang tak seharusnya anggaran tersebut terserap lambat.

“Penyerapan anggaran ini yang sedang (mau) dievaluasi. Dan besok (hari ini, red) saya akan kumpul ini, mencari di mana yang salah. Apakah awal menetapkan pendapatannya, atau pendapatan baru yang tidak mencapai sasaran, kenapa semakin turun?” ungkap Edy, Selasa (22/10).

Soal sejumlah OPD fisik seperti Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tataruang (SDACKTR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang lambat menyerap anggaran, Edy mengaku sudah tahu soal itu. “Oke di situ saya baru tahu kelemahannya, sehingga akan saya pelajari. Tahun depan tak akan terjadi lagi,” tegas mantan Pangkostrad itu, sembari menambahkan, akan melakukan kajian mengapa penyerapan anggaran selalu lambat.

Sebelumnya, diketahui berdasarkan data dari aplikasi Sumut Smart Province pada 14 Oktober 2019, serapan anggaran di Dinas SDACKTR baru 34,5 persen atau terealisasi Rp155,2 miliar dari total belanja Rp448,7 miliar. Dinas BMBK dari total Rp901,3 miliar, realisasi baru Rp236,6 miliar atau 26,2 persen. Dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari total Rp168,7 miliar, realisasi Rp38,7 miliar atau 22,9 persen.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari total Rp30,8 miliar, baru terealisasi Rp17,1 miliar atau 55 persen. Dispora dari total Rp173 miliar, baru terserap Rp42,3 miliar, atau 24 persen. Disbudpar dari total Rp110 miliar, baru terserap Rp47,7 miliar, atau 43 persen. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dari total Rp218 miliar, realisasi baru Rp99,6 miliar, atau 42,6 persen. Dinas Lingkungan Hidup dari total Rp80,4 miliar, realisasi Rp40,3 miliar atau 50,1 persen. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari total belanja Rp19,9 miliar, baru terserap Rp9,7 miliar atau 48,9 persen. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dari total Rp150,2 miliar, baru terserap Rp35,5 miliar, atau 23,6 persen. Dinas Kesehatan dari total Rp396,5 miliar, sudah terealisasi Rp218 miliar, atau 54 persen. RSJ Prof Dr M Ildrem, dari total Rp63,6 miliar sudah terserap Rp40,8 miliar, atau 64,2 persen.

Kemudian RS Haji Medan dari total Rp101,8 miliar juga hanya baru terserap Rp13,8 miliar, atau 13,6 persen. BPKAD dari Rp112 miliar terealisasi Rp26,9 miliar, atau 24 persen. BPPRD dari total Rp410 miliar, terserap sekitar Rp223 miliar, atau 54 persen. Sekretariat DPRD dari total Rp393 miliar, realisasi baru Rp218 miliar atau 55 persen.

Dinas ESDM dari total Rp74 miliar, realisasi Rp27 miliar atau 36,9 persen. Disperindag dari total Rp61 miliar, realisasi Rp31 miliar, atau 51,6 persen. Biro Umum dan Perlengkapan dari total Rp209,9 miliar, realisasi Rp102 miliar, atau 48,6 persen. Satpol PP dari total Rp42 miliar, realisasi baru Rp16,7 miliar, atau 39,7persen.

Dinas Perhubungan dari total Rp66,5 miliar, realisasi baru Rp33,9 miliar, atau 51 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan dari total Rp88,4 miliar, realisasi baru Rp37,4 miliar, atau 42,3 persen. Dinas Perkebunan dari total Rp70 miliar, realisasi Rp42 miliar, atau 59,9 persen. Inspektorat dari total Rp64,8 miliar, realisasi Rp31 miliar, atau 48 persen. Bappeda dari total Rp39,6 miliar, realisasi Rp24,9 miliar, atau 63 persen.

Disdukcapil dari total Rp24,6 miliar, realisasi Rp13,3 miliar, atau 54 persen. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari total Rp36 miliar, realisasi baru Rp20,6 miliar, atau 57 persen. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, dari total Rp16,6 miliar baru terserap Rp9,5 miliar, atau 57 persen. BPBD dari total Rp46 miliar, baru terealisasi Rp20,6 miliar, atau 44,6persen. Serta Dinas Sosial dari total Rp116,9 miliar, sudah terealisasi Rp71,7 miliar, atau 61,3persen. (prn/saz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumut memusnahkan barang bukti ilegal di Halaman Kantor KPPBC Tipe Madya Belawan, Selasa (22/10).

Barang bukti sitaan negara yang dimusnahkan, yakni pakaian bekas, alas kaki, obat-obatan dan kosmetik, rokok, mainan, produk makanan, elektronik, dan alat kesehatan. Pemusnahkan dilakukan dengan dirusak dan dibakar.

Kabid P2 DJBC Sumut, Sadikin mengatakan, pemusnahan barang bukti yang mereka lakukan merupakan hasil sitaan dari jasa pengiriman di Kantor Pos dan Bandara Internasional Kualanamu, serta penindakan di satu gudangn

“Penindakan ini bekerja sama dengan Kantor Pos Medan. Sedangkan rokok ada kerja sama dengan Kodam I/BB. Akibat ini, kerugian negara mencapai Rp740 juta,” ungkap Sadikin.

Barang yang dimusnahkan adalah barang milik negara, tidak ada tersangka. Karena barang masuk melalui jasa pengiriman. “Yang jelas, kerugian negara dalam bentuk cukai dan perpajakan di bidang impor,” imbuh Sadikin.

Turur hadir dalam acara pemusnahan, perwakilan Lantamal I, Kodam I/BB, Karantina, Polres Pelabuhan Belawan, Kantor Pos, dan para undangan lainnya. (fac/saz)

Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Senin (21/10) sore. Dalam kebakaran yang terjadi di Gang Ringgit, Ringgit Tengah, dan Keluarga itu, diketahui menghanguskan puluhan unit rumah.

Kapolsek Medan Timur, Kompol M Arifin mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran tersebut. Disinggung adanya kabar api berasal akibat kompor yang meledak dari satu rumah warga, dia menyatakan, belum bisa dipastikan, dan kabar itu masih simpang siur. Menurutnya, dugaan sementara diakibatkan listrik arus pendek.

“Untuk sementara ini, dugaan penyebab kebakaran karena listrik arus pendek dari satu rumah warga di Gang Ringgit. Namun, hasil penyebab sebenarnya, masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Labfor (Polri Cabang Medan),” ungkap Arifin, yang ditemui usai memantau situasi pasca kebakaran di lokasi kejadian, Selasa (22/10) sore.

Arifin juga menyebutkan, data terakhir yang diterima dari pihak kelurahan setempat, ada 300 jiwa yang terdampak akibat kebakaran tersebut. Kini, mereka mengungsi di posko-posko yang telah dibangun, dan ada juga mengungsi ke rumah keluarganya. “Ada 3 posko yang dibangun, posko tersebut digunakan untuk tempat pengungsian dan dapur umum,” jelasnya.

Dia mengatakan, para korban kebakaran sangat membutuhkan bantuan pakaian, seragam sekolah, buku, dan selimut. Sebab, sebagian besar pakaian para korban tak terselamatkan ketika api melahap rumah mereka. “Para korban kebakaran sangat mengharapkan bantuan berupa pakaian dan selimut untuk mereka tidur di posko pengungsian. Bagi dermawan yang ingin memberikan bantuan, diminta langsung memberikannya ke posko yang berada di Masjid Jamik Jalan Sentosa Lama,” kata Arifin, seraya menambahkan, kerugian materil ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih.

Pantauan di lokasi kejadian, sebagian besar para korban kebakaran tampak mengais sisa-sisa barang mereka yang terbakar di rumahnya masing-masing. Namun, sebagian ada juga yang terlihat syok, dan menangis, karena semua barang di rumahnya hangus terbakar. “Habis semua, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya baju yang saya pakai ini saja yang tersisa. Dan dari kemarin (Senin (21/10)) saya belum ganti baju,” ujar Dewi, sambil menangis.

Dewi menuturkan, sewaktu terjadi kebakaran, kebetulan dia lagi di luar, dan rumah kosong. “Pas saya mau pulang ke rumah, ya Allah, apinya sudah marak (besar). Dan warga pada heboh berlarian mengambil air. Saya coba masuk ke rumah, tapi dilarang warga,” pungkasnya. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 17 pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada 2019 ini, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018.

Selain itu, 2 pemda memperoleh opini WTP selama 5 kali berturut, atas LKPD TA 2014-2018, yakni Tapanuli Selatan dan Dairi.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2019, bertema ‘Peningkatan Kualitas LKPD 2019 Melalui Optimalisasi Fungsi Pengelola Keuangan Daerah di Era Digital’ di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Selasa (22/10)n

Kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019, yang dilaksanakan 11-12 September lalu di Jakarta. Rakorda tersebut, juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangakun

kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang andal dan relevan, serta dengan bijak memanfaatkan sistem dan teknologi di era digital.

“WTP bukanlah tujuan akhir. Laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi bagi perencanaan penganggaran pada periode berikutnya,” tutur Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Wiwin Istanti, dalam sambutannya.

“Bersama kita bersyukur, setiap tahun kita telah mengukir pengeloIaan keuangan negara, baik pusat maupun daerah, dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, good governance dan clean governance, serta terus mengalami perbaikan, juga pemerataan yang semakin kuat,” imbuhnya.

Berkenaan dengan optimalisasi fungsi pengelola keuangan daerah di era digital, lanjutnya, pemerintah terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem integrasi antara Sistem Informasi Keuangan Pusat atau Sistem Perbendaharaan (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD). Harapannya dengan sistem ini, akan terbentuk aplikasi untuk konsolidasi secara real time dan akan menjadi sumber informasi yang powerfull bagi semua pembuat keputusan, baik eksekutif, legislatif, masyarakat, bahkan dunia usaha.

Diharapkan pula melalui pelaksanaan rakorda ini, dapat terbangun komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dan perlu mendapat perhatian adalah opini WTP dapat menutup atau mengurangi potensi terjadinya tata kelola keuangan yang kurang baik, termasuk dalam hal ini korupsi.

“Selanjutnya, status laporan keuangan pemda yang WTP bisa juga menjadi batu pijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola dan mengurangi praktik-praktik korupsi. Ini merupakan tugas yang harus terus diimplementasikan. Saya akan terus meminta seluruh jajaran ikut membantu agar terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah yang baik dan bersih,” kata Wiwin.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni menegaskan, raihan opini di samping menjadi prestasi, juga menunjukkan pemda memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya. “Opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir.

Harapan saya kepada pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018, agar memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya. Karena pada akhirnya APBD adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan,” paparnya.

Pihaknya juga berharap, Iaporan keuangan yang telah disusun dan diaudit secara independen oleh BPK, betuI-betul bisa dijadikan alat untuk memberikan feedback bagi perencanaan penganggaran yang lebih baik. “Feedback terhadap kinerja pemerintah yang lebih baik dan feedback dalam rangka mendesain dan mengeksekusi program-program pembangunan secara lebih baik, karena tujuan dari perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah untuk terus meningkatkan kualitas dalam menggunakan keuangan negara dan daerah, untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” imbuh Ambar.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, berkomitmen akan terus menambah jumlah pemda di Sumut untuk mendapat opini WTP. Dia mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran agar bekerja jujur, dengan tujuan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Sumut punya potensi wilayah yang lebih daripada provinsi lain di Indonesia. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan bersama, agar ke depan kita bisa lebih smart berbuat untuk rakyat,” harapnya.

Turur hadir Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumut Tiarta Sebayang, 17 kepala daerah penerima penghargaan, dan unsur Forkopimda Sumut. (prn/saz)