LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah nasib nelayan di Kabupaten Langkat. Hutan bakau dibabat diganti sawit, sampah plastik merajalela di sungai, ditambah beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, melengkapi penderitaan mereka.

Beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, yang memicu amarah nelayan Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, yang berakibat terjadinya pengrusakan 2 unit sampan pukat layang, dan menangkap 2 pengemudi sampan pukat tarik dari Desa Kuala Serapuh, baru-baru ini.

Lingkar Nalar Indonesia (LNI) dalam aktivitas ‘Telusur Jejak Budaya Orang Laut’ di Kabupaten Langkat menyikapi hal tersebut sebagai peristiwa budaya. Menurut Pembina LNI, Tengku Zainuddin mengatakan, dari aktivitas tersebut, diketahui nelayan memiliki tanggung jawab melindungi dan menjaga zona hidup mereka, yang menjadi budaya.

Hal ini seharusnya dipahami oleh pemerintah maupun pihak penegak hukum dan instansi terkait, dalam hal penanganan masalah ataupun pembinaan. Selain dari hal tersebut, Zainuddi juga menjelaskan, nelayan juga memiliki budaya musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat komunal.

“Hal ini harus diketahui dan jangan dianggap sepele,” tegas Zainuddin di Stabat, Senin (23/9).

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, pihaknya akan mengundang dan duduk bersama dengan seluruh angggota DPRD Sumut Dapil Langkat-Binjai, untuk menyampaikan beberapa temuan yang akan menjadi rekomendasi LNI pada lembaga legeslatif.

Dalam upaya pendampingan masyarakat di Desa Bubun, LNI meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing dan tersulut emosi berkepanjangan, serta mempertahankan budaya.

Ketika disinggung tentang peranan Pemkab Langkat terhadap budaya nelayan, Zainuddin enggan menjawab. “Coba ditanya sajalah kepada mereka, bagaimana perannya,” jelasnya.

Nanti, sambung Zainuddin, LNI akan mengemas kegiatan bertajuk ‘Sampan Tambang Ramah Lingkungan’, sebagai bentuk perlawanan budaya nelayan Kabupaten Langkat. (bam/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyelidikan yang dilakukan Polres Binjai terkait galian c ilegal Pantai Acong di Kelurahan Bhakti Karya, Binjai Selatan, disoal. Pasalnya, 2 kali penggerebekan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Wirhan Arif, hingga kini tak menunjukkan kemajuan. Sebab, tersangka belum ditetapkan, dan terduga pengelola Pantai Acong berinisial ENS alias Ac, tak kunjung ditangkap.

Pengamat Hukum asal Kota Medan, Muslim Muis berpendapat, Polda Sumut sudah dapat mengambil alih proses penanganan hukumnya.

Dia pun mempermasalahkan kinerja Polres Binjai. Karena penambangan ilegal yang diduga sudah berlangsung sejak belasan tahun ini, hingga dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.

“Itu kan jelas bisa melanggar sejumlah Undang-Undang. Ada UU Lingkungan Hidup, pertambangan. Artinya, kerusakan lingkungan hidup sudah kewajiban polisi melakukan penindakan. Itu pidananya jelas, apalagi itu penambangan ilegal,” tegas Muslim, Minggu (22/9) lalu.

“Tak bisa hanya sebatas menangkap, dibiarkan, itu tidak boleh. Jelas itu Undang-Undangnya. Kami minta Kapolda Sumut ambil alih penanganan. Pihak Pemko juga bisa saja dipidana, jika tidak ada pengawasan dan melakukan pembiaran, bisa diduga Pemko terlibat. Kami minta Polda Sumut ambil alih penanganan,” imbuhnya.

Sayangnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, belum berhasil dikonfirmasi terkait keberadaan galian C ilegal Pantai Acong.

Sebelumnya, Camat Binjai Selatan, Fatimah Hanim mengaku, sudah pernah diperiksa oleh penyidik Unit Tipidter Polres Binjai terkait galian C ilegal Pangai Acong. Dia mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada penyidik, soal siapa pengelola galian C ilegal tersebut. “Semua sudah tahu. Dulu pun sudah pernah bolak balik ditangkap, lepas lagi. Semua orang Binjai sudah tahu, lurah pun tahu, tapi mau bagaimana lagi? Intinya, saya jawab jujur saja,” katanya.

Diketahui, Polres Binjai sudah 2 kali menggerebek galian C ilegal Pantai Acong. Penggerebekan pertama, polisi menyita 2 alat berat atau eskavator dari lokasi. Penggerebekan terakhir, 7 orang dan 3 dumtruk diamankan. Namun, 7 orang yang diamankan sudah pulang. Kini, 2 alat berat dan 3 dumtruk yang belum diketahui siapa pemiliknya, masih ‘terduduk’ di Mapolres Binjai. (ted/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana merespon usulan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karo dr Herman D Bangun, menyoal akreditasi klinik di Kabupaten Karo.

Hal ini dikemukakan Herman, dalam pelantikan pengurus IDI Cabang Karo Periode 2019-2022, yang dihadiri Terkelin, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Irna Safriana Meliala.

Dalam sambutannya, Herman menegaskan, IDI Cabang Karo akan menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh Undang-Undang. Dia pun berjanji akan menjaga profesi IDI selama kepemimpinannya, dan selalu mendukung program Pemkab Karo dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Dia menyampaikan, saat ini jumlah anggota IDI Cabang Karo mencapai 70 dokter, yang sebelumnya hanya 50 dokter. Ada penambahan 20 dokter untuk periode 2019-2022. Herman juga mengungkapkan, dari aspirasi dan kesepakatan, IDI Cabang Karo meminta Pemkab Karo sekiranya biaya akreditasi bagi klinik swasta dapat dianggarkan dalam ABPD Karo.

“Tujuannya, masih banyak dokter yang membuka praktik di klinik swasta tidak dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Otomatis pasien tidak ada,” ungkap Herman.

Bupati Karo Terkelin Brahmana merespon hal itu, dan meminta kesiapan IDI berkolaborasi dengan Pemkab Karo. “Jalankan program sebaik-baiknya. Ada peluang penganggaran di APBD Karo, akreditasi dapat ditampung sepanjang demi pembangunan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, silakan ketua IDI kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Adakan kolaborasi, apa yang menjadi program IDI tautkan ke Pemkab Karo, begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Irna Safrina Meliala menegaskan, pihaknya tetap konsisten mendukung program IDI.

“Sesuai apa yang telah disinggung Bapak Bupati tadi, kami akan berkoordinasi dengan ketua IDI yang baru. Sebab anggota IDI, 70 orang ini semuanya tersebar di Puskesmas dan di RSU Kabanjahe. Sepanjang cukup anggaran, kami akan fasilitasi permintaan IDI Karo yang baru dilantik. Untuk diadakan akreditasi klinik-klinik swasta,” katanya.

Pelantikan pengurus IDI Cabang Karo 2019-2022 dilangsungkan di Mikie Holiday Resort, Berastagi, Sabtu (21/9) lalu. Pengurus baru ini dilantik oleh Ketua IDI wilayah Sumut dr Edy Ardiansyah.

Pengurus IDI Cabang Karo 2019-2022 yang dilantik sesuai Surat Keputusan PB IDI Nomor: 0612/PB /A. 4/07/2019 tertanggal 24 Juli 2019, Ketua dr Herman D Bangun, Wakil Ketua I dr Simon Gurusinga, Wakil Ketua II dr Johanes Sitepu, Sekretaris dr Jemmy Tarigan, Bendahara dr Rosmery Surbakti. (deo/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pungutan liar (pungli) dan premanisme marak di Kabupaten Langkat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Langkat (Germala), pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Langkat, Senin (23/9).

Penanggung jawab aksi, Gusri Hanafi mengatakan, kedatangan pihaknya karena masyarakat sudah resah atas pungli dan aksi premanisme yang mengatasnamakan oknum pribadi maupun OKP/ormas, terhadap sopir truk yang melintas di jalan raya serta pabrik-pabrik.

Gusri pun mengungkapkan hal tersebut di hadapan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Sekretaris Komisi A H Rahmanuddin Rangkuti, dan anggota Komisi A Antoni di ruang rapat DPRD Langkat.

“Karena itu, kami datang ke kantor wakil rakyat ini untuk mengadukan hal tersebut, agar aspirasi ini disampaikan kepada Bupati Langkat,” tutur Gusri.

Ada 3 pernyataan sikap yang disampaikan Germala, yakni mendesak Bupati Langkat melakukan pembinaan dengan tertib, agar tidak terjadi aksi pungli dan premanisme yang mengatasnamakan OKP/ormas maupun oknum pribadi. Selain itu, mereka meminta Pemkab Langkat ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Dan selanjutnya, meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas aksi pungli dan premanisme.

Menanggapi kasi Germala, Sekretaris Komisi A Rahmanuddin Rangkuti, mengaku sangat mengapresiasi dan sepakat agar aksi pungli dan premanisme di Kabupaten Langkat ditanggulangi dengan baik. “Dengan informasi ini, kami berharap pihak Polres Langkat yang hadir dalam pertemuan ini, dapat menindaklanjutinya,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga juga berharap, pihak Polres Langkat bertindak tegas terhadap aksi pungli dan premanisme. Seperti diketahui, Tim Saberpungli memang sudah dibentuk. “Kalau Langkat aman, maka masyarakat akan tenang,” pungkasnya. (bam/saz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – MENGANTISIPASI dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Tebingtinggi selama empat hari ini, Pemko Tebingtinggi akan membagikan 10 ribu masker dan rencananya akan dibagikan kepada masyarakat hari ini, Senin (24/9).

“Besok, masker itu akan kita bagikan kepada masyarakat yang melintas di jalan raya seputaran Kota Tebingtinggi,” jelas Kadis Kesehatan Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, Minggu (23/9)n

Nanang mengatakan, 10 ribu masker tersebut akan dibagikan di beberapa titik jalan utama di Kota Tebingtinggi yang nantinya dibagi untuk pengendera umum dan anak-anak sekolah yang melintas.

“Saat ini kami masih menunnggu datangnya masker dari Dinas Kesehatan Provinsi, permohonan sudah disampaikan. Namun karena stoknya terbatas dan banyak Kabupaten Kota yang membutuhkan, kita sabar menunggu,” bilangnya.

Sementara stok masker yang masih ada di Dinas Kesehatan Tebingtinggi sangat terbatas dan barang tersebut sudah sampai di Tebingtinggi dari provinsi. “Saat ini Dinas Kesehatan sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengukur pencemaran udara yang terjadi akibat kabut asap tersebut,” jelasnya.

Dikatakan Nanang, dinas kesehatan perlu mengetahui tingkat keamanannya bagi masyarakat, agar bisa disiapkan antisipasinya sedini mungkin, apa-apa yang diperlukan, diharapkan hasil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebingtinggi bisa diperoleh secepatnya. Nanang juga memesankan kepada masyarakat seluruh Kota Tebingtinggi selama kabut asap ini untuk minum air putih banyak dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Salah seorang warga, Zulkarnain warga Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi mengatakan kabut asap di Kota Tebingtinggi semangkin hari semangkin tebal, terasa sesak ketika bernafas, tapi di lihatnya selama adanya kabut asap, Pemko Tebingtinggi belum ada membagikan masker gratis. “Belum ada dari Pemerintah setempat yang membagikan masker gratis, kami masyarakat menunggu,” pinta Zulkarnain.

Binjai dan Langkat Mulai Diselimuti Asap

Kabut asap mulai menyelimuti Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Minggu (22/9). Di Kota Binjai, kabut asap tipis mulai menyelimuti sejak pagi. Kualitas udara di Kota Binjai pun masuk kategori tidak sehat, walau kabut asap tidak tebal. Karenanya, Pemko Binjai melalui Dinas Kesehatan menganjurkan agar masyarakat mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Deni Irwansyah Pane, mengimbau masyarakat untuk tidak bersepeda demi mengurangi resiko gangguan pernapasan. Selain itu, dia juga menyerukan agar masyarakat menjaga asupan cairan dalam tubuh. “Minum air yang cukup sangat membantu membuang racun dari tubuh. Cairan tubuh yang cukup juga membantu menyerap polusi yang masuk ke dalam tubuh agar tidak meluas,” ujar dia didampingi Kabid Kesmas, Mery Hati, akhir pekan lalu.

Tak kalah penting, dia juga menyerukan agar masyarakat mengasup makanan yang sehat dan buah yang sarat dengan Vitamin C dan sayur-sayuran. “Makanan sehat sangat membantu menangkal racun jahat dari polusi udara,” ujarnya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Binjai, Ahmad Yani mengatakan, Pemko Binjai telah menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya, kata dia, Pemko Binjai berencana akan membangun Posko Kebakaran Hutan dan Lahan. “Apabila diperlukan, kita bangun Posko. Untuk sementara ini, masyarakat harus menggunakan masker dan mengurangi aktifitas di luar ruangan,” ujarnya.

Dia berpesan, cuaca di Kota Binjai belakangan ini tidak menentu. Mulai dari hujan deras hingga angin kencang. “Kita imbau masyarakat berhati-hati apabila ada kejadian bencana agar segera melaporkan ke BPBD Kota Binjai. Selama 24 jam kita siaga untuk membantu masyarakat,” tandasnya.

Kabut asap juga mulai masuk ke Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor menggunakan masker. “Tampaknya, kabut asapnya mulai menebal di Kota Stabat. Coba perhatikanlah secara seksama kalau tak percaya,” kata Rudi (27), salah satu warga Stabat, Minggu (22/9).

Diakuinya, karena tebalnya kabut asap, dirinya harus menggunakan masker saat berkendara. Selain itu, dia juga mengimbau agar pengendara sepeda motor menyalakan lampu pada siang hari. “Sangat terasa sekali dan pandangan juga terganggu, termasuk perih di mata dan sangat jelas sekali kabutnya terlihat,” sambungnya.

Sementara Indri, warga lainnya, menyampaikan sudah melarang anak-anaknya untuk keluar rumah, karena kabut asapnya sangat terlihat jelas. “Ini tentu akan mempengaruhi pernapasan para anak-anak, bila berlama lama diluar rumah, makanya anak-anak saya larang lama-lama diluar bang,” katanya.

Untuk itu, dirinya dan warga lainya berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan ini. Karena jika dibiarkan seluruh akrifitas masyarakat akan terganggu. “Kabut asap ini jelas akibat dari kebakaran hutan yang terjadi si Provinsi Riau, yang sudah sampai ke Langkat ini. Kami harapkan agar segera pemerintah mengatasinya bang,” tegasnya. (ian/ted/bam)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo mengingatkan masyarakat, ada ancaman pidana 12 tahun penjara bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Peringatan ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo dalam spanduk yang dipasang di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo.

Pemasangan spanduk bagian dari imbauan Pemkab Karo dalam melakukan upaya preventif Karhutla di Kabupaten Karo. Hal itu disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lisma Ginting, di sela-sela Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur, Kota Medan, Jumat (20/9).

Terkelin menegaskan, Pemkab Karo menindaklanjuti pencegahan karhutla dengan pedoman Instruksi Presidan(Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Terkelin mengaku telah memerintahkan instansi terkait dalam hal ini BPBD Karo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo melakukan tindakan pencegahan.

Hal lain yang dilakukan Pemkab Karo, sebut Terkelin, bersama Forkopimda Karo melakukan rapat mengantisipasi pencegahan karhutla. “Membahas rencana aksi daerah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo pada tanggal 23 Agustus 2019, di Penatapan Sipiso-piso, Tongging. Bersama TNI, Polri dan BPBD Karo sudah melakukan pemasangan baliho (spanduk) imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh kecamatan,” katanya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lisma Ginting menjelaskan, dalam upaya pencegahan karhutla telah berulang digelar rapat berama Forkopimda Karo. “Tindaklanjutnya, melalui Kesiapsiagaan BPBD Karo membuat imbauan melalui spanduk dipasang di 17 kecamatan se-Kabupaten Karo. Lokasi pemasangan dilakukan di titik rawan kebakaran hutan dan lahan,” kata Lisma didampingi Kasi Kesiapsiagaan BPBD Karo, Romalisda Sihaloho.

Disebutkannya, tulisan dalam spanduk, mengimbau masyarakat tidak membakar hutan dan lahan, semak belukar, ladang dan kebun dan lainnya. Agar hutan tidak rusak dan timbulnya asap yang dapat mengganggu kesehatan. Lisma menegaskan, dalam spanduk sosialisasi itu, dicantumkan ancaman pidana bagi pelaku karhutla, 12 tahun penjara (Pasal 187 KUHP).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam rapat, menekankan agar para kepala daerah di Sumatera Utara bersama Forkopimda mengoptimalkan pencegahan karhutla, dan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Edy memerintahkan semua kepala pemerintah daerah dan Forkompimda Sumatera Utara bekerja sama dan berperan aktif dalam pencegahan karhutla di daerahnya masing-masing. Membentuk posko-posko kebakaran hutan dan lahan, dan berpedoman dengan Inpres. (deo)