AKIBAT kabut asap yang menyebabkan gangguan jarak pandang, Bandara Sisingamangaraja XII, Silangit, Sumatera Utara, lumpuh. Seluruh penerbangan ke dan dari bandara itu dibatalkan, Minggu (22/9). Sementara dari Bandara Kualanamu, Medan, sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkann

Manager of Branch Communication & Legal Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto mengungkapkan, pada Minggu (22/9), jumlah penerbangan yang cancel dan delay masing-masing ada tiga. “Update informasi penerbangan delay dan cancel hari ini karena kabut dampak kabut asap, cancel tiga, delay tiga,” ujar Wisnu Budi Setianto.

Penerbangan yang mengalami delay adalah Citilink Tujuan Pekanbaru dengan nomor penerbangan QG928 KNO-PKU, yang dijadwalkan terbang pada pukul 07.50 WIB. Pesawat tersebut delay dan baru terbang pada pukul 12.13 WIB.

Kemudian Lion Air, tujuan Pekanbaru dengan nomor JT140 KNO-PKU. Pesawat yang dijadwalkan terbang pukul 10.50 WIB terpaksa delay sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian, Batik Air dari Jakarta- Silangit (Siborong-Borong) dengan nomor penerbangan ID6832 CGK-DTB harus mendarat di Bandara Kualanamu pada pukul 12.18 WIB.

“Tiga penerbangan yang cancel Wings Air IW1296 KNO-DTB (Silangit/Siborong-Siborong), IW1216 KNO-AEG (Padangsidimpuan), dan Citilink QG1934 KNO-AEG,” ungkap Wisnu.

“Visibility Bandara Silangit 1.200 meter, Bandara Aek Godang 500 meter, Bandara Sibolga 1.600 meter, dan Bandara Kualanamu 1.900 meter,” paparnya.

Tak hanya operasi Bandara Kualanamu yang terganggu, tapi juga Bandara Silangit yang berada di Siborong-borong, Tapanuli Utara (Taput), Sumut. Seluruh penerbangan di bandara tersebut harus dibatalkan. “Dikarenakan kabut asap, tidak ada pergerakan pesawat di Bandara Silangit. Semua airlines cancel,” ujar Kepala Bandara Silangit Iwan Sutisna, Minggu (22/9).

Total, ada lima penerbangan yang di-cancel di Bandar Silangit. Baik penerbangan dari maupun ke Bandara Silangit. “Pesawat yang cancel hari ini, Wings Air IW 1297 KNO – DTB seharusnya berangkat pukul 08.20 WIB; Citilink QG-881 CGK – DTB; Citilink QG-021 HLP – DTB; Sriwijaya SJ 890 CGK – DTB cancel flight karena alasan operasional. Air Asia AK-411 KUL – DTB keberangkatan 11.25 WIB sempat mengudara, namun akhirnya Return To Base kembali ke Kuala Lumpur dan akhirnya cancel flight,” ungkapnya.

Pembatalan jadwal penerbangan itu akibat dampak kabut asap yang mengganggu jarak pandang.

“Dikarenakan visibility, sampai saat ini berdasarkan laporan Unit Meteorologi dan Geofisika Bandara Silangit berkisar 1.500 meter,” tuturnya.

Pelayaran di Danau Toba Belum Terganggu

Kabut asap kiriman dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau melanda kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, semakin pekat dari beberapa hari sebelumnya. Jarak pandang 400 meter. Meski begitu, aktivitas pelayaran di Danau Toba belum terganggu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Samosir, dr Nimpan Karo-karo mengimbau warga supaya masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. “Kepada masyarakat diimbau agar menggunakan masker. Masyarakat harus perbanyak minum air hangat dan mengurangi aktifitas di luar rumah,” ujar Nimpan.

Kepada masyarakat, apabila ditemukan gejala-gejala sakit, seperti batuk-batuk, infeksi saluran pernapasan (ISPA) untuk segera memeriksakannya ke layanan kesehatan atau konsultasi ke dokter.”Segera memeriksakan diri ketika ada gejala penyakit pernapasan, akibat asap seperti batuk dan lain-lain,” tukasnya.

Seorang warga Pangururan, Maroloan Nainggolan, mengatakan kabut asap kiriman dari daerah tetangga semakin parah menyelimuti Danau Toba. Kami meminta Pemkab Samosir kiranya memberikan perhatian memberikan bantuan masker. (dtc)

Sebanyak 102 pelaku kuliner mengikuti Festival Kuliner Kota Medan (FKKM) yang berlangsung mulai
20-22 September di Lapangan Merdeka Medan. Event kuliner yang digelar rutin setiap tahun ini dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH.

SELAIN mengenalkan sekaligus mempromosikan keanekaragaman kuliner, FKKM juga diharapkan semakin mengukuhkan Kota Medan sebagai salah satu kota kuliner terbaik di Indonesia.

Dari 102 pelaku kuliner yang mengisi FKKM tersebut, 92 di antaranya merupakan stand kuliner dan 10 lagi merupakan food truck.

Seluruh pelaku kuliner menampilkan makanan dan jajanan terbaik dengan kelezatan rasa yang tidak diragukan lagi. Sehingga diharapkan mampu memuaskan para pengunjung yang hadir, terutama pecinta kuliner.

“Selain terkenal dengan kemajemukannya yang terdiri dari suku, budaya, agama dan adat istiadat yang beragam, Kota Medan juga dikenal sebagai kota kuliner karena memiliki aneka ragam makanan. Artinya, berbagai macam makanan tradisionil yang merupakan warisan leluhur ada di Kota Medan yang kita cintai bersama ini,” kata Wali Kota.

Wali Kota selanjutnya menyampaikan rasa bangganya karena kuliner di Kota Medan saat ini terus berkembang. Kondisi ini terjadi karena kuliner saat ini tidak lagi hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi lifestyle (gaya hidup).

“Alhamdulillah kondisi ini membuat kuliner di Kota Medan semakin marak dengan mengusung cita rasa baru,” ujar Eldin di hadapan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta ratusan pengunjung.

“Saya harap hal ini tentunya menjadi motivasi bagi para pelaku kuliner untuk dapat mengolah bahan-bahan makanan atau masakan tradisional menjadi hidangan yang lebih kekinian,” sambungnya.

Oleh sebab itu, wali kota berharap agar keanekaragaman kuliner yang ada menjadi kekayaan warga Kota Medan dan terus dikembangkan sehingga menjadi ikon Kota Medan.

Di samping itu, wali kota mengingatkan agar kuliner di Kota Medan tidak tergantung dengan bumbu penyedap.

“Saya berharap para pelaku kuliner mulai saat ini bagaimana caranya menghasilkan makanan yang enak tanpa bumbu penyedap. Dengan demikian siapa saja yang menyantapnya senantiasa terjaga kesehatannya,” pesannya.

Selanjutnya, wali kota berharap agar FKKM dapat menyemarakkan dunia kuliner di ibu kota Provinsi Sumut ini. Tidak hanya makanan tradisional, tetapi juga jajanan maupun panganan kekinian.

Apalagi festival kuliner ini sudah menjadi agenda sehingga rutin digelar setiap tahun.

“Event ini harus menjadi dorongan agar orang Medan dapat menciptakan trend masakan modern dengan cita rasa lokal yang hanya memiliki dua rasa, yakni enak dan enak sekali,” ungkapnya.

Pembukaan FKKM yang diinisiasi Dinas Pariwisata Kota Medan, ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan wali kota didampingi Ketua DPRD Kota Medan, Kadis Pariwisata serta unsur Forkopimda Kota Medan.

Setelah itu, wali kota disuguhi aneka makanan dan jajanan khas Kota Medan dilanjutkan dengan peninjauan seluruh stand.

Selain menikmati aneka kuliner yang lezat dan nikmat, pengunjug juga dihibur dengan pertunjukan tarian dan musik dari sejumlah band asal Kota Medan.

Di samping itu, selama tiga hari digelar pengunjung juga nantinya akan dihibur dengan pertunjukan battle antara chef Kota Medan dengan chef nasional Vindy Lee.

Selain itu, panitia juga akan memberikan give away kepada 500 orang pendaftar pertama makan gratis.

“Saya mengajak warga Kota Medan agar datang beramai-ramai bersama anggota keluarganya guna menikmati aneka kuliner, apalagi FKKM digelar sampai malam hari disertai aneka hiburan,” imbau Agus Suriono. (map/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pemrakarsa pekerjaan jalan tol dalam kota Medan untuk segera merampungkan feasibility study (FS) atau studi kelaikan bisnis atas proyek prestisius tersebut.

Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil FS tersebut dari pihak pemrakarsa proyek.

“Pencanangan proyek jalan tol dalam kota Medan inikan baru dilakukan Agustus 2019 ya. Baru berjalan dua bulan. Artinya kajian FS dulu dilakukan pihak pemrakarsa, kami belum terlibat untuk itu,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (22/9).

Studi kelaikan bisnis untuk proyek jalan tol sepanjang 30,97 km itu, menurut dia, sangat penting dilakukan. Sebab nantinya hasil FS dimaksud yang akan dipresentasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum pengerjaan fisik mulai dilaksanakan.

“Kami kan tinggal mendorong investor untuk segera menyiapkan FS-nya. Nanti hasil FS itu akan dibawa ke kementerian (PUPR). Untuk pengerjaan FS sendiri, kami tidak terlibat karena itu adalah domain investor. Kami tinggal mendorong saja,” katanya.

Dirinya juga mengaku belum mendapat informasi lanjutan atas progres studi kelaikan bisnis untuk proyek dengan investasi triliunan rupiah tersebut. “Mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut untuk progresnya, karena mereka juga ikut menginisiasi,” pungkasnya.

Kadis BMBK Sumut, Armansyah Effendy Pohan mengatakan, saat ini untuk FS proyek jalan tol dalam kota Medan sedang dikerjakan pihak investor atau pemrakarsa. “Kami tau sedang dikerjakan dan progres sedang berjalan,” katanya.

Namun demikian, secara detil seperti apa progres FS yang tengah dikerjakan pihak pemrakarsa, Pohan mengatakan jika ada kabar terbaru yang diketahuinya akan mengiformasikan kepada wartawan. “Nanti saya kabari dan pasti ada pertemuan dengan investor kalau tiba saatnya,” katanya.

Seperti diketahui, pencanangan pelaksanaan studi kelaikan pengusahaan jalan tol dalam kota Medan, sebelumnya dilakukan di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jalan AH Nasution Medan, Kamis (15/8). Pencanangan ditandai dengan penekanan sirine oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Herypoerwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, bersama Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi.

Turut menekan sirine, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit, Anggota DPD RI, Parlindungan Purba serta Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman dan beberapa pejabat lainnya. Hadir juga Kepala BBPJN II Medan Selamet Rasidi Simanjuntak, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Effendy Pohan, Direktur QSHE dan Pengembangan PT Adi Karya (Persero) Tbk, Partha Sarathi dan Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada, Fitriya Yusuf.

Eko Heripoerwanto mengatakan, pihaknya sudah mendukung penuh rencana pembangunan tol dalam Kota Medan. Sekaitan dengan itu, Menteri PUPR sudah menerbitkan izin prinsip. Dalam hal studi kelayakan itu, kata dia, agar disiapkan paling lama 10 bulan. Selama dalam waktu studi kelayakan, pihaknya tidak akan memberikan izin lain kepada pihak lain untuk hal yang sama.

Setelah studi kelaikan masih ada lagi tahapan lain sampai ke tahap financial close hingga nantinya dimulai konstruksi. “Dan kami membaca pikiran pak gubernur kalau bisa enam bulan studi kelayakan sudah siap agar proyek ini segera berjalan,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan pembangunan jalan tol dalam kota Medan sudah mendesak. Hal itu karena Medan sudah sangat padat kondisi arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Karenanya ia menginginkan agar pembangunan segera dilaksanakan. Edy tidak ingin studi kelayakan itu selama 10 bulan, akan tetapi lebih cepat lagi. “Kita minta agar studinya selesai 6 bulan saja,” paparnya.

Lantas kapan dimulai pekerjaan fisik? Eko mengatakan tol dalam Kota Medan itu baru bisa dibangun sekitar 1,5 tahun dari pencanangan studi kelaikan. Hal itu karena masih banyak lagi nantinya tahapan yang dilalui sekaitan dengan status jalan tol dalam kota yang dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan (Medan Intra Urban Toll Road – MIUTR) ditarget selesai 2023 mendatang. Infrastruktur itu akan dibangun dalam tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14,28 km. Kemudian seksi II Titikuning – Pulo Brayan sepanjang 12,44 km dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4,25 km, dengan total panjang keseluruhan mencapai 30,97 km. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung supermarket pertama di Kota Medan yang diberi nama Medan Warenhuis di kawasan Kesawan, di Jalan Ahmad Yani VII-Hindu, ternyata mengalami dua lisme kepemilikkan. Seorang warga mengklaim gedung itu milik miliknya, mereka segera menggugat Pemko Medan atas klaim tersebut.

Laksamana Adiyaksa mewakili Kantor Kuasa Hukum DPP Apindo Sumut mengatakan, secara sah dalam dokumen kepemilikan gedung Warenhuis dikuasai PT Oscar Deli Of Medan Bioscope – ODB Medan. “Pemilik gedung itu almarhum G. Dalip Singh Bath secara dokumen sah hukum,” kata Laksamana Adiyaksa dalam keterangan persnya.

Namun belakangan ini beredar kabar bahwa gedung itu diklaim milik aset Pemko Medan. Yang akan dibangun menjadi Heritage di Kota Medan. “Kabar itu tak benar. Pemilik tanah dan bangunan gedung Warenhuis yang resmi ada pemiliknya. Dan pemiliknya keberatan atas pengklaiman Pemko Medan,” ujar Sekretaris DPP Apindo Sumut didampingi Wakil Sekretaris Ferry Iskandar dan Bendahara Martono Anggusti.

Menurutnya, bukti surat kepemilikan tanah dan bangunan itu semuanya berlegalitas. “Surat kepemilikan masih ada pada zaman Belanda. Akta surat tanggal 13 Desember 1948 nomor 73. Dan berbahasa Belanda dengan notaris dari Kantor Van C.J.J. Gottgens Notaris,” beber Laks, panggilan akrabnya.

Laks menambahkan, bahkan sisilah keluarga pemiliknya jelas. “Saat ini, keturunan ahli warisnya masih ada. Memasuki generasi kedua berjumlah 8 orang. Tapi tidak berada di Medan, ahli warisnya ada di Jakarta dan Denmark,” ucap Laks.

Bukti lain kepemilikan tanah dan bangunan Warenhuis oleh ahli waris dibuktikan dengan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dikeluarkan Pemko Medan. “Terakhir pembayaran PBB oleh ahli waris pada tahun 2011. Buktinya pun kita ada lengkapi,” papar Martono Anggusti.

Laks kembali menambahkan, Pemko Medan harusnya tidak menghilang jejak kepemilikan Warenhuis. Dan juga Pemko Medan tidak menganggap ahli warisnya masih ada saat ini. “Ini bentuk penzoliman yang ditunjukan Pemko Medan kepada masyarakatnya. Dengan melakukan pengambilan hak masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Terkait wacana Pemko Medan yang ingin menjadikan Warenhuis sebagai Heritage Kota Medan, Laks menyebutkan, pihak ahli waris mendukung wacana pemerintah. “Ahli waris pasti mendukung program pemerintah. Tapi, harusnya Pemko Medan mengkomunikasikan dulu sama pihak ahli waris,” kata Laks.

Malahan, katanya, pihak ahli waris yang beberapa waktu yang lalu mendatangi Pemko Medan, namun itikad itu tidak digubris dan direspon oleh pemerintah terkait.

Bahkan, pihak ahli waris atasnama Maya Seminole Pulungan selaku putri alm. G. Dalip Singh Bath dan juga ahli waris PT Oscar Deli Of Medan Bioscope – ODB Medan melayangkan surat keberatan kepada BPN Sumut dan telah ditanggapi dengan keluarnya surat BPN Sumut tertanggal 21 Maret 2018 yang ditujukan ke BPN Medan yang intinya meminta blokir permohonan sertifikat yang sedang proses atas tanah dan bangunan tersebut.

Adapun luas tanah dalam sertifikat yang dimiliki ahli waris sebesar 6000 meter dengan luas bangunan 2000 meter.

Oleh kuasa hukum ahli waris mengingatkan, Pemko Medan untuk membuktikan legalitas pengklaiman Warenhuis. “Pihak ahli waris dalam persoalan ini mengutamakan jalan musyawarah. Tapi, jika tidak mendapatkan tanggapan atau respon oleh Pemko Medan, maka kami (kuasa hukum) akan membawanya ke jalur hukum dengan mempidanakannya sesuai Undang-undang yang berlaku,” ucap Laks ditimpali Martono.

Ia sekali lagi mengingatkan, bahwa tanah dan bangunan Warenhuis bukan tak bertuan. “Kita tegaskan pemilik ahli warisnya yang sah ada,” pungkasnya.

Eldin: Kita Punya Sertifikat HPL

Meski ada pihak mengklaim, namun Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin tetap bersikeras bahwa bangunan itu milik Pemko Medan.”Ada yang punya? Siapa yang mengklaim? Ya gak apa itu, bisa saja ada orang mengklaimnya ya tapi sertifikat HPL-nya itu ada pada kita,” ungkap Eldin kepada wartawan, Minggu (22/9).

Eldin menjelaskan bersama Polda Sumut siap untuk melestarikan bangunan sejarah tersebut. Termasuk merawat dan merenovasi kembali bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan merupakan super market pertama di kota Medan itu.

Kata Eldin, Pemko Medan akan merawat gedung tersebut, sama seperti bangunan yang ada di luar negeri. Contohnya, bangunan yang ada di Athena, ibaratnya bangunan sepotong saja menjadi destinasi pariwisata.

“Tapi saya pikir lebih baiklah kita pugar dan sudah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan anggaran untuk memugar itu. Karena untuk membangun itu butuh biaya yang tidak kecil,” jelas Eldin.

Eldin mengatakan Pemko Medan akan meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan anggaran untuk perawatan gedung sejarah itu.”Tentunya dalam perawatannya juga membutuhkan biaya besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau memang kita nanti berharap bisa terawat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Eldin.

Sementara itu, untuk tim Pemko Medan yang diutus ke Belanda juga berangkat bersama tim Polda Sumut untuk mencari arsip nasional. Karena, banyak cerita sejarah di balik gedung besar itu.

“Terutama untuk mencari data blueprint bangunan yang ada di Kota Medan ini. Khususnya bangunan sejarah peninggalan Belanda untuk kepemilikannya. Hal ini juga berdasarkan perintah Presiden bahwa aset-aset yang ada pada pemerintah itu harus didata dan itulah yang kita lakukan bersama pihak polisi mengawal aset-aset itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Medan dari Fraksi HPP (Hanura, PSI, PPP) Hendra DS menyebutkan bahwa hal itu merupakan bukti lemahnya kemampuan Pemko Medan dalam mengurus masalah Aset.

“Inilah salah satu bukti nyata lemahnya Pemko Medan dalam mengurus masalah aset di Kota Medan. Padahal, yang namanya pemerintah daerah itu harus tahu yang mana yang merupakan aset milik Pemko itu sendiri, mana yang merupakan milik Pemprov, mana yang merupakan milik Pemerintah Pusat dan mana yang merupakan milik swasta atau masyarakat,” ucap Hendra DS kepada Sumut Pos, Minggu (22/9).

Menurut Hendra, Pemko Medan bukan hanya tidak mengelola dengan benar setiap aset yang dimilikinya, bahkan Pemko Medan terkesan tidak melakukan pendataan dengan benar mana-mana saja yang merupakan aset Pemko Medan dan mana yabg tidak.

“Masalah pendataan saja sudah gak jelas, mana-mana yang merupakan aset Pemko. Padahal masalah kepemilikan ini sangat penting, karena ini juga terkait masalah kepengelolaan yang nantinya terkait dengan PAD Pemko sendiri,” ujarnya.

Selain pendataan, kata Hendra, begitu banyak aset Pemko Medan yang memang tidak terurus dan hanya baru diurus ketika sudah ada kepentingan yang berkaitan dengan aset tersebut. “Bisa jadi masih banyak aset Pemko Medan diluar sana yang dengan sengaja dibiarkan oleh Pemko Medan untuk dikelola oleh pihak swasta,” tegasnya.

Dikatakan Hendra DS, masalah aset ini merupakan salah satu masalah yang begitu krusial di Kota Medan. Masalah yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun hingga kini tak kunjung selesai.

“Kita minta kepada Pemko Medan agar segera melakukan pendataan kepada seluruh aset Pemko Medan, agar kita tahu mana-mana saja yang merupakan aset Pemko Medan berikut alas hak yang menguatkannya. Supaya kita tahu, bagaimana nantinya aset-aset itu dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan Kota Medan,” kata Hendra.

Untuk menegaskan hal itu, lanjut Hendra, ia dan rekan-rekannya di DPRD Medan akan segera mengusulkan untuk dibentuknya Pansus Aset di DPRD Medan.

“Pansus itu nantinya bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung terkait seluruh aset yang ada di Kota Medan. Melakukan verifikasi terhadap seluruh aset, kondisi aset, peruntukan aset dan seluruh yang berkaitan dengan aset. Karena masalah aset ini masalah penting, tapi terkesan seperti tidak dipedulikan. Ini tidak boleh terjadi lagi kedepannya,” pungkas. (ram/map/gus/ila)