juli ramadhani rambe/sumut pos
METERAN: Pelanggan Jargas, Ratna berdiri di samping meteran gas.
METERAN: Pelanggan Jargas, Ratna berdiri di samping meteran gas. juli ramadhani rambe/sumut pos
Manajemen PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna jaringan gas di Sumatera Utara (Sumut) dengan dapat mencicil pembayaran rekening gas rumah tangganya.
“PGN memang menagih pembayaran tarif gas pada Juli 2019 dengan perhitungan sejak dipakai konsumen,” ujar Sales Area Head Medan PGN Saeful Hadi.
Pelanggan mencicil pembayaran dengan perhitungan sejak bulan pemakaian bersamaan dengan pembayaran gas di bulan Juli. Adapun untuk pembayaran bulan berikutnya juga diberlakukan sama yakni rekening Agustus ditambah bayar cicilan pemakaian gas dari pertama kali.
Saeful mengakui, PGN baru mencetak tagihan rekening pelanggan jargas pada Juli karena beberapa faktor termasuk menunggu penetapan harga gas dari pemerintah. PGN khawatir menetapkan tarif lebih awal karena belum ada penetapan dari pemerintah.
Dijelaskannya, untuk berapa kali cicilan ditentukan berapa jumlah tagihan. Sesuai ketentuan pemakaian gas antar Rp50.001-Rp100.000 dicicil 3 bulan maksimum per bulannya Rp33.333. Tarif gas untuk R1 sebesar Rp4.250 dan R 2 sebesar Rp6.250.
“Program pembayaran cicilan untuk mempermudah pelanggan,” katanya.
Saeful mengharapkan agar masyarakat segera membayar tepat waktu, mulai tanggal 6 hingga 20 setiap bulannya untuk menghindari denda dan pemutusan aliran gas. Untuk denda, ditetapkan sebesar Rp6.000 per bulan.
“Segera bayarkan, sebelum adanya denda. Karena, data terakhir yang saya lihat, dari sejumlah pelanggan, masih 10 persen yang membayar,” lanjutnya.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya terus turun ke lapangan untuk menjelaskan ke masyarakat terkait sistim pembayaran secara cicilan ini. Sejauh ini, menurut Saeful tidak ada kendala, dimana masyarakat menerima setiap penjelasan yang diberikan oleh pihak PGN.
Pembayaran rekening gas bisa dilakuakn melalui ATM Mandiri, BRI, BCA, Gopay, LinkAja, Kantor Pos, Swalayan, dan lainnya.
Saeful menyebutkan, jargas Medan dan Deliserdang yang tersambung 11.216 SR (sambungan rumah tangga). Adapun yang sudah bisa menikmati gas sebanyak 5.174 SR dan sisanya dalam tahap konversi (menghidupkan gas di kompor). (ram)
ISTIMEWA
PAMERAN: Brand Ambassador Mitshubishi, Rifat Sungkar (kedua dari kanan) bersama rekan berfoto bersama di Booth Mitsubishi Motors Krama Yudha pada pameran Indonesia Electric Motor Show 2019 di Jakarta. Pada pameran ini, menampilkan Mitsubishi i-MiEV.
PAMERAN: Brand Ambassador Mitshubishi, Rifat Sungkar (kedua dari kanan) bersama rekan berfoto bersama di Booth Mitsubishi Motors Krama Yudha pada pameran Indonesia Electric Motor Show 2019 di Jakarta. Pada pameran ini, menampilkan Mitsubishi i-MiEV.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kendaraan listrik merupakan proyeksi masa depan mobilitas dunia, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk dukungan dan antusiasme PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) terhadap era mobil listrik di Indonesia, pada 4 – 5 September 2019 PT MMKSI turut berpartisipasi dalam ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama dengan instansi pemerintah terkait.
Pada IEMS 2019, PT MMKSI menghadirkan 2 (dua) unit display di booth P3 Balai Kartini. Dua jenis model kendaraan listrik Mitsubishi Motors yaitu OUTLANDER PHEV dan Mitsubishi i-MiEV yang merupakan pionir dari kendaraan listrik Mitsubishi Motors.
“Partisipasi MMKSI merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dengan beralih kekendaraan yang menggunakan daya listrik. Kendaraan listrik merupakan salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghemat energi. Untuk itu kami ingin mulai memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia kendaraan yang tidak hanya dapat menunjang mobilitas, dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan,” papar Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI. (rel/ram)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
BERFOTO: Sejumlah turis asing berfoto di depan Masjid Raya Medan, belum lama ini. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumut, pada 2018 lalu kunjungan wisman ke Sumut menurun.
BERFOTO: Sejumlah turis asing berfoto di depan Masjid Raya Medan, belum lama ini. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumut, pada 2018 lalu kunjungan wisman ke Sumut menurun. TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) bulan Juli 2019 mencapai 22.417 orang atau mengalami kenaikan 4,54 persen dibanding yang datang pada bulan Juni 2019 mencapai 21.444 kunjungan.
“Periode Juli 2019, jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara mengalami penurunan 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018, yaitu dari 22.514 kunjungan tahun 2018 turun menjadi 22.417 kunjungan tahun 2019,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut, Bismark SP Sitinjak, Minggu (8/9).
Untuk pintu gerbang wisman tersebut, melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang, Bandara Silangit Internasional Airport Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Pelabuhan Belawan, Kota Medan dan Pelabuhan Tanjung Balai-Asahan.
“Bulan Juli 2019, wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 9.549 kunjungan atau 42,60 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumut,” sebut Bismark.
Dari sepuluh negara pasar utama wisman berkunjung ke Sumut pada Juli 2019. Bismark mengatakan Malaysia masih mendominasi jumlah wisman yang datang yakni 42,60 persen, diikuti oleh Belanda 4,97 persen, Singapura 4,56 persen, China 3,47 persen, Jerman 3,13 persen, Australia 2,84 persen dan Perancis 2,58 persen.
“Kemudian, Inggris 2,12 persen, Amerika Serikat 2,08 persen, dan Taiwan 1,76 persen. Jumlah wisman dari sepuluh negara tersebut adalah 70,10 persen dari total kedatangan wisman ke Sumut,” tutur Bismark.
Sedangkan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut pada bulan Juli 2019 mencapai rata-rata 48,42 persen, atau turun 1,11 poin dibanding Juni 2019 sebesar 49,53 persen.
“Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan Juli 2019 mencapai 1,61 hari, turun 0,31 poin dibanding bulan Juni 2019,” pungkasnya. (gus/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peluang Ihwan Ritonga untuk diusung sebagai bakal calon Wali Kota Medan oleh Partai Gerindra mulai terancam. Pasalnya, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku sudah diperintah Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju di Pilkada Medan 2020.
KETUA DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby Oktavianus Zulkarnain membenarkan kabar kemungkinan majunya Dahnil Anzar pada Pilkada Medan 2020. “Iya kabar itu benar. Memang ada wacana kalau beliau (Dahnil) mau maju (di Pilkada Medan 2020) walau semuanya belum pasti, karena belum ada keputusan pasti dari DPP,” kata Bobby kepada Sumut Pos, Minggu (8/9).
Terkait nama Ihwan Ritonga, Bobby menegaskan, DPC Partai Gerindra Kota Medan tetap mendukung dan merekomendasikan namanya ke DPP. “Kami tetap mendukung dan berusaha merekomendasikan Ihwan Ritonga untuk maju. Ihwan adalah kader yang punya kualitas dan sama-sama berjuang dengan kami untuk membesarkan Partai Gerindra di Kota Medan,” ujar Bobby.
Namun begitu, kata Bobby, pihaknya mengakui bahwa peluang Dahnil Anzar untuk mendapatkan ‘restu’ dari DPP lebih besar dari peluang Ihwan Ritonga. “Tapi tentunya sama seperti partai-partai lainnya, keputusan ada di tangan pusat (DPP). Dan sebagai kader yang baik, apapun nantinya keputusan pimpinan pusat tentu akan kami hargai dan kami yakini punya tujuan yang sama, yakni untuk membangun Kota Medan,” jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Bobby, karena belum ada keputusan yang dikeluarkan DPP, maka semua itu masih belum memiliki kepastian. Artinya, semua personal masih punya kesempatan yang sama untuk diusung oleh Gerindra dalam Pilkada Medan 2020. “Baik Ihwan, Dahnil dan siapapun kader Gerindra, semua masih punya peluang untuk maju dan nantinya DPP yang akan memutuskan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto nampaknya telah memberikan lampu hijau kepada Dahnil Anzar Simanjuntak untuk maju dan bertarung pada kontestasi Pilkada Medan 2020. Sebab, kegiatan Dahnil di Medan beberapa bulan terakhir ternyata langsung diperintahkan Prabowo untuk melihat antusiasme dan dukungan masyarakat kepadanya dalam kaitannya rencana pencalonannya sebagai bakal calon Wali Kota Medan.
“Saya tidak mungkin ke sini (Medan) kalau pak Prabowo gak nyuruh. Ingat loh, saya ini jubir pak Prabowo, jadi gak mungkin habis waktu saya ke Medan ninggali tanggung jawab saya,” ujar Dahnil saat meresmikan Bengawan Kupie, di Jalan Sei Serayu, Medan, Sabtu (7/9) malam.
Menurutnya, hasil evaluasi pascaPilpres lalu, yakni pihaknya banyak kecolongan terkait kepala daerah. Seperti diketahui banyak kepala daerah yang mendukung paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, meski berasal dari partai pendukung Prabowo-Sandi. “PR (pekerjaan rumah) kami itu pas Pilpres, Pak Prabowo dan Bang Sandi banyak kecolongan terkait kepala daerah, kita gak mau ngulangi itu lagi,” ungkapnya.
Menurut juru bicara pribadi Prabowo Subianto ini, apabila masyarakat berkehendak, maka ia akan maju dan ikut berkontestasi di Pilkada Medan. “Saya itu ketika antusiasme masyarakat hadir dan supporting masyarakat, tentu saya bismillah,” ungkapnya.
Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini mengaku banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk memberikan dorongan agar ikut maju Pilkada Medan 2020. “Yang datang ke saya desakan untuk kemudian ikut kontestasi (pilkada) itu banyak,” tuturnya.
Sinyalemen akan diusungnya Dahnil Anzar Simanjuntak oleh DPP Partai Gerindra pada kontestasi Pilkada Medan, ternyata belum diketahui secara resmi oleh DPD Gerindra Sumut. Wakil Ketua Gerindra Sumut, Muhammad Subandi mengungkapkan, sejauh ini belum ada keputusan apapun dari DPP ataupun Ketum Prabowo Subianto, sekaitan figur atau kader partai yang akan diusung sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. “Belum, belum ada (keputusan) apapun soal calon yang akan kita usung. Sejauh ini belum ada instruksi apapun dari DPP,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Minggu (8/9).
Menurut dia, kemungkinan bisa saja secara lisan Prabowo Subianto menyampaikan mandat ke Dahnil untuk blusukan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan, guna melihat antusias atau sambutan warga terhadap sosok juru bicara pendiri partai berlambang burung garuda emas tersebut.
Sandi Dukung Dahnil
Dukungan kepada Dahnil Anzar Simanjuntak untuk maju dalam Pilkada Medan 2020 juga datang dari Sandiaga Uno. Mantan Cawapres itu menilai, sosok Dahnil memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki ilmu sebagai nahkoda untuk menjalani roda pemerintah demi kesejahteraan rakyatnya. “Saya kenal sosok beliau, sangat mumpuni. Sosok yang bersih dan tidak berkompromi terhadap korupsi. Beliau ini tokoh antikorupsi,” kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Medan, kemarin.
Mantan Wakil Gubernur DKI itu menilai, Kota Medan layak dipimpin kaum muda dengan kemampuan untuk membangun kota terbesar nomor 3 di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Namun semua itu, bisa terwujud dan tak lepas dari dukung masyarakat Kota Medan.
“Ya, kita berharap mudah-mudahan pemerintah yang lebih baik lagi akan hadir setelah Pilkada tahun depan. Jikalau diberikan amanah, semoga sukses untuk Bung Dahnil,” tutur Sandi.
Sandi juga mengaku siap membuka komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra untuk mendukung mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah itu agar diusung dalam Pilkada Medan 2020. “Saya sekarang justru ingin berkonsultasi dengan Bung Dahnil (mengenai pencalonannya).
Kalau dapat dukungan dari masyarakat Kota Medan, ya tentunya akan kita dukung tokoh mudah. Kita harus mengambil peran dalam pembangunan, khususnya di Kota Medan,’’ ujar pria yang karib disapa Papa Online itu. (map/prn/gus)
MEDAN– Hingga kini, sudah 16 kloter Debarkasi Medan kembali ke Tanah Air. Minggu (9/9) malam lalu, Kloter 16 yang terdiri dari rombongan haji asal Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Kota Medan, dan Kota Binjai, tiba di Bandara Kualanamu.
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan mencatat, sebanyak 6.227 jamaah haji sudah kembali ke Sumatera Utara. Dengan begitu, tinggal 6 kloter lagi jamaah haji Debarkasi Medan yang masih berada di Tanah Suci. “Jadi menyisakan 2.280 jamaah, atau 6 kloter lagi,” ungkap Humas PPIH Debarkasi Medan, Abdul Azhim kepada Sumut Pos, Minggu (8/9).
Sementara, Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Haji, H Farhan Indra menambahkan, hingga saat ini PPIH Debarkasi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada rombongan haji yang kembali dari Tanah Suci. “Hingga pemulangan haji kloter 16 Debarkasi Medan, berjalan lancar dan tidak ada ditemui kendala di lapangan,” katanya.
Data dari PPIH Debarkasi Medan, kloter 15 yang berjumlah 387 jamaah tiba di Asrama Haji Medan, Sabtu (7/9) malam. Dikatakan Farhan, satu jamaah wafat yang tergabung dalam Kloter 15 ini. Suparto Kariyono Safar (68) manifes 251 wafat pada tanggal 20 Agustus 2019. “Sebab sakit infectious and parasitic diseases di RS Arab Saudi. Dimakam kan di Sharaye,” sebutnya.
Sementara, kloter 16 asal Kabupaten Deliserdang, Sergai, Kota Medan dan Binjai, yang berjumlah 388, tiba di Bandara Kualanamu, Minggu (8/9) sekira pukul 19.00 WIB. Jumlah jamaah haji Sumut yang berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2019 tercatat sebanyak 8.641 orang dengan 22 kloter Embarkasi 1 Medan.
Namun yang berangkat ke Makkah 8.525 jamaah haji (98,60 persen). Batal berangkat 116 jamaah (1,34 persen) karena sakit, meninggal dunia sebelum masuk Asrama Haji Medan dan ditunda keberangkatan ke Makkah. (man)
KONSULTASI
Pendiri Presidium Masyarakat Medan Utara, Saharuddin saat mengunjungi kantor Kemendagri di Jakarta, akhir pekan lalu, untuk berkonsultasi terkait pembentukan
Kota Medan Utara.
KONSULTASI
Pendiri Presidium Masyarakat Medan Utara, Saharuddin saat mengunjungi kantor Kemendagri di Jakarta, akhir pekan lalu, untuk berkonsultasi terkait pembentukan
Kota Medan Utara.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kini pemerintah pusat belum lagi mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Meski begitu, Presedium Masyarakat Medan Utara (PMMU) tetap ngotot ingin memekarkan Kota Medan. Untuk itu, Pendiri Presedium Masyarakat Medan Utara (PMMU), Saharudin melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mengetahui persyaratan dan regulasi yang harus dipenuhi.
BELAWAN- “Saya sudah datang ke Kantor Kemendagri di Jakarta. Tujuannya untuk konsultasi mengenai pemekaran Medan Utara. Saya coba usulkan pembentukan calon daerah otonom baru (CDOB) Medan Utara ke mereka,” kata Saharudin kepada wartawan, Minggu (8/9).
Selama proses pertemuan di Kemendagri, ungkap Saharudin, ia dijelaskan tentang syarat-syarat pembentukan CDOB. Kemudian, regulasi yang harus dipenuhin
dalam memekarkan Kota Medan. “Ternyata, usulan yang sesuai prosedur harus 5 kecamatan dalam membentuk kabupaten/kota baru. Sedangkan yang kita usulkan masih 4 kecamatan, jadi tidak bisa ditawar. Ini yang menjadi kendala, jadi untuk membentuk daerah pemerintahan Medan Utara harus ditambah satu kecamatan lagi,” tuturnya.
Untuk itu, aktivis kebijakan public ini mengungkapkan, solusi yang harus dilakukan yakni, memekarkan salah satu kecamatan yang ada saat ini. Dengan begitu, usulan pembentukan Medan Utara akan memenuhi persyaratan.
Agar itu tercapai, ia mengajak seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, agama, akademisi dan legislatif dari Medan Utara untuk hadir dalam acara testimoni yang akan diselenggarakan pada 14 September 2019 mendatang. “Di acara testimoni nanti bisa kita bedah, di situ kita bahas tentang wilayah, pendapatan asli daerah, dan tanggapan untuk pemantapan pemekaran. Kalau memang ada usulan pemecahan kecamatan, di situ nanti kita bahas bersama,” cetusnya.
Dijelaskan Saharudin, sejauh ini memang belum ada usulan secara resmi tentang Pemekaran Medan Utara. Dengan demikian, prosedur ini akan segera kita desak melalui usulan masyarakat kepada Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan. “Dari dua pintu ini kita masuk, dengan adanya syarat yang sudah ada, maka kita bisa meminta rekomendasi dari mereka (Pemko Medan dan DPRD Medan). Yang jelas, pemekaran adalah cita-cita berasama, jadi, ini harus tercapai,” ungkap Saharudin.
Agar tercapai, ujar Ketua Gerbaksu ini, secara administrasi harus dipenuhi lebih dulu. Sehingga, usulan ini bisa terlaksana dengan baik, bila nantinya usulan itu nantinya ditolak Pemko Medan dan DPRD Medan, perlu dipertanyakan penolakannya.
“Langkah ini akan kita laksanakan dengan serius, untuk itu pemekaran ini harus dibahas bersama. Intinya, komitmen ini berjakan bila kita bisa duduk bersama, dengan adanya tokoh yang punya kualitas dan kapabilitas untuk maju memekarkan, apa yang kIta impikan dan citakan untuk Medan Utara kemajuan Medan Utata pasti tercapai,” cetus Saharudin. (fac)
PELATIH BARU: Jafri Sastra resmi menggantikan Abdul Rahman Gurning yang mengundurkan diri sebagai pelatih PSMS Medan.
PELATIH BARU: Jafri Sastra resmi menggantikan Abdul Rahman Gurning yang mengundurkan diri sebagai pelatih PSMS Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kisruh soal masa depan Abdul Rahman Gurning bersama PSMS akhirnya terjawab. Gurning resmi mengundurkan diri dan posisinya digantikan Jafri Sastra.
Jafri Sastra mulai menangani PSMS sejak Minggu (8/9). Bahkan, mantan pelatih PSIS Semarang tersebut langsung memimpin latihan Legimin Rajarjo dkk pada sore hari. “Abdul Rahman Gurningn
sudah resmi mengundurkan diri. Posisinya akan digantikan Jafri Sastra. Terima kasih kepada Gurning yang selama ini telah membantu PSMS,” ujar Manajer PSMS Mulyadi Simatupang di Kebun Bunga, Minggu (8/9).
Selain Jafri Sastra, PSMS turut mendatangkan pelatih fisik Budi Kurnia dan pelatih kiper M Sahbani. Sahbani menggantikan posisi Sugiar, yang turut mengundurkan diri. “Sugiar turut mengundurkan diri, jadi digantikan Sahbani. Sedangkan Budi Kurnia, kita datangkan untuk meningkatkan fisik pemain. Selama ini, kita tidak memiliki pelatih fisik,” jelas Mulyadi.
Ketiga pelatih baru tersebut dikontrak selama tiga bulan hingga November mendatang. Ketiganya akan bergabung bersama asisten pelatih Edy Syahputra, yang tidak ikut mengundurkan diri.
Mulyadi juga meluruskan soal tudingan Gurning yang tidak dilibatkan dalam mendatangkan sejumlah pemain di putaran kedua. Mulyadi mengklaim, semua pemain yang didatangkan sudah mendapat persetujuan dari Gurning. “Tidak benar pemain yang didatangkan tanpa persetujuan Gurning. Bahkan, pemain yang dicoret juga merupakan rekomendasi Gurning,” sebut Mulyadi.
Sementara Jafri Sastra mengaku tertantang menangani PSMS Medan. Dia optimis mampu membawa tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut lolos ke babak delapan besar. “Saya mempertaruhkan reputasi dengan datang ke Medan. Tapi saya yakin bisa membawa PSMS lebih baik. Untuk itu, saya mengharapkan dukungan mulai dari manajemen hingga suporter,” ungkap Jafri Sastra.
Pelatih berusia 54 tahun ini langsung dihadapkan dengan tugas berat. Dia hanya memiliki waktu beberapa hari sebelum memimpin PSMS menghadapi PSCS Cilacap di Teladan, Kamis (12/9) mendatang. Namun, pria asal Sumatera Barat itu tetap yakin bisa langsung memperbaiki PSMS.
“Saya sudah mengikuti perkembangan PSMS. Saya juga sudah kenal dengan Edy Sayhputra. Begitu juga dengan pemain, ada beberapa sudah pernah saya latih seperti Syaiful Ramadhan, Ilham Fathoni dan Elina Soka. Jadi tidak ada masalah dengan adaptasi,” tandasnya.
Jafri Sastra merupakan pelatih dengan benyak pengalaman. Dia tercatat pernah melatih Semen Padang, Mitra Kukar, Persis Solo dan PSIS Semarang. (dek)
istimewa
BERSAMA KOMISI V: Rombongan Komisi D DPRD Sumut dan sejumlah bupati di Sumut foto bersama Ketua Komisi V DPR RI, Fari Djemi Francis (tengah) usai pembahasan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, di Jakarta, Jumat (6/9).
BERSAMA KOMISI V: Rombongan Komisi D DPRD Sumut dan sejumlah bupati di Sumut foto bersama Ketua Komisi V DPR RI, Fari Djemi Francis (tengah) usai pembahasan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, di Jakarta, Jumat (6/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan jalan tol atau jembatan layang pada jalur Medan-Berastagi memasuki babak baru. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji, akan segera meninjau lapangan dan membuat kajian.
Komitmen tersebut terungkap, setelah Komisi D DPRD Sumut bersama Forum Masyarakat Nasional (Formanas) dan lima bupati yakni Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang dan Tapanuli Tengah, kembali berkunjung ke Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (6/9).
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan yang memimpin rombongan tim Komisi D mengatakan, kunjungan ke Kementerian PUPR sudah kesekiankalinya untuk menuntut pembangunan jalan tol atau dua titik jembatan layang di jalur Medan-Berastagi. Pihaknya pun bersyukur, ada hasil atau komitmen dari Kementerian PUPR atas desakan masyarakat terkait usulan pembangunan dimaksud.
“Iya, tentu kita bersyukur atas respon positif pemerintah pusat tersebut, dan DPRD Sumut akan terus mengawal usulan pembangunan jalan tol atau jalan layang untuk jalur Medan-Berastagi,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (8/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengemukakan, diperlukan rencana jangka pendek, menegah dan panjang dalam meminimalisir kemacetan pada jalur Medan-Berastagi. Sebagai rencana jangka pendek dan menengah, kata dia, tentu menjadi domain dari pemerintah provinsi dan pemda terkait.
“Rencana jangka menengah dan panjang adalah urusan pemerintah pusat. Sedangkan rencana jangka pendek menengah dibutuhkan koordinasi kabupaten dan pemerintah provinsi. Gubernur harus segera berkordinasi dengan bupati kabupaten terdampak, terutama juga dengan gubernur Aceh untuk mecari solusi jangka pendek dan menengah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dibutuhkan pula dukungan masyarakat sekaitan rencana pembangunan infrastruktur tersebut nantinya. “Kita berharap kerja sama masyarakat untuk memberi dukungan dan partisipasi di dalam penyelesaian pelepasan tanah yang dilalui ruas jalan kemudian,” pungkasnya.
Diketahui, adapun dalam pertemuan di Kementerian PUPR Jumat kemarin, Korlap Formanas Julianus Sembiring mengingatkan kementerian tersebut segera menyahuti aspirasi masyarakat karena yang datang berasal dari enam kabupaten (Karo, Dairi, Deliserdang, Simalungun, Dairi dan Pakpak Bharat) dengan menggunakan dana pribadi. “Besar harapan masyarakat, jangan sia-siakan kedatangan rombongan ini,” katanya.
Jika tidak ada juga realisasinya, kata dia, Formanas bersama Komisi D, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan kepala daerah lainnya siap tampil terdepan bersama seluruh elemen masyarakat di enam kabupaten untuk memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Bahkan pihaknya siap menantang siapapun yang coba menghalangi pembangunan jalan tol maupun jembatan layang tersebut. “Dengar keluhan kami pak. Kami bukan mengancam, tapi sudah siap berhadapan dengan siapapun demi memperjuangkan suara rakyat,” imbuh dia dalam pertemuan tersebut.
Sementara perwakilan transportasi bus angkutan umum Medan-Berastagi-Aceh, Petrus Sembiring mengancam akan melakukan mogok massal dengan memarkirkan seluruh armadanya di tengah jalan jika pembangunan jalan tol atau jembatan layang tidak segera diprioritaskan.
Di tengah alotnya rapat, perwakilan Bupati Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat, Tapteng dan Bupati Karo Terkelin Brahmana dengan tegas menyatakan kekompakan guna mendukung pembangunan jalan tol atau jembatan layang agar tidak berdampak bagi masyarakat lainnya baik sisi ekonomi, sisi waktu dan sisi perjalanan.
“Perpres No 49/2016 tentang KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro sudah dikeluarkan presiden. Kedua Perpres itu mendukung Karo masuk didalamnya, baik KSPN maupun Mebidangro,” ujar Terkelin.
Bupati Karo ini mencontohkan, jalan tol Binjai sudah dibuat bagian dari Mebidangro dan rencana gubernur Sumut akan membangun jalan tol lingkar Kota Medan dan kawasan Deliserdang sudah tercover didalam, tapi Karo sampai sekarang belum ada. “Semua pihak harus melihat secara objektif. Dan dari sudut Perpres sudah wajar Karo dibangun jalan tol atau sejenisnya,” katanya.
Mendapat ‘tekanan’ dari berbagai sisi, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra berjanji segera turun ke lokasi meninjau pemanfaatan lahan di dua titik rencana jembatan layang pada awal Januari 2020 sekaligus membuat kajiannya.
“Tahap awal kita harus mengatasi kemacetan dengan mengganggarkan pembangunan sistem Cantilever (tiang beton) sebesar Rp80 miliar sembari membuat program besarnya. Jika sudah ada kajiannya, maka tinggal pembebasan lahan saja. Untuk menyiasati tempat-tempat rawan kecelakaan, perlu dibebaskan lahan sehingga tidak termakan waktu lama jika ada kecelakaan,” katanya.
Dikatakannya terkait lokasi di dua rencana pembangunan jembatan layang, baik di kawasan PDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru, sudah menjadi catatan Kementerian PUPR. Untuk sementara dianggarkan biaya sebesar Rp80 miliar walaupun diyakini tidak akan mengatasi kemacetan.
Sementara Kasubdit Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Roy menegaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan tahapan penyusunan kajian terkait dengan rencana jaringan, kelayakan ekonomi dan finansial. “Kami melihat dari kajian ekonomi cukup bagus.
Tinggal melihat kelayakan finansial. Kita akan perhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa potensi kendaraan yang masuk dan tarif yang harus dikeluarkan. Itu yang sedang kami susun. Diharapkan peran serta pihak swasta ikut berinvestasi dalam hal pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini,” sebutnya.
Ketua Komisi D DPRD Sutrisno Pangaribuan menyampaikan apresiasi atas responsif Kementerian PUPR atas tuntutan masyarakat di enam kabupaten yang terdampak kemacetan di jalur Medan-Berastagi sehingga disanggupi untuk segera melakukan survei dan studi kelayakan di dua titik rawan macet yakni diPDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru.
Selain ke Kementerian PUPR, rombongan juga kembali meminta dukungan dari Komisi V DPR RI. Mereka diterima Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis didampingi Anthon Sihombing. Dalam pertemuan itu, Ruben menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.
“Kami meminta Komisi V DPR RI memfasilitasi aspirasi ini. Dalan arti kata, Pak Fary jangan nanti tidak ada penyelesaian. Kami lagi yang didemo, karena Formanas dekat dengan kami di Medan. Sedangkan Komisi V DPR RI jauh, masih sulit mereka ke sini faktor ongkos dan lain-lain,” kata Ruben.
Merespons hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis menegaskan, pihaknya akan mendorong, mendukung dan memprioritaskan jalan Medan-Berastagi. “Setelah audiensi yang kedua ini, maka kami secara internal ke depan, masalah ini akan saya bawa di dalam rapat internal sebagai agenda prioritas. Iya, ini prioritas Komisi V DPR RI tentunya,” ungkap Fary. (prn/deo)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai eselon II, III dan IV, diduga tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, KASN diharap membatalkan pengangkatan tersebut.
Hal tersebut disampaikan, Moratua Gajah, anggota DPRD setempat dan Erikson Simbolon, mantan anggota DPRD yang secara terpisah saat dihubungi, Minggu (8/9).
“Ada pelanggaran adminitrasi pengangkatan, sehingga kita minta agar Komisi ASN membatalkan,” ujar Moratua.
Pelanggaran adminitrasi dimaksud, yakni Bupati sebagai pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan aparatur sipil negara diduga melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 78 ke Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS.
Dimana, Bupati yang berhak melakukan mutasi, pemberhentian dan pemindahaan sesuai di pasal 1 harus mengadopsi pasal 3, 5 dan 6. Dari pasal itu, Bupati harus berprinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan untuk melakukan penilaian kinerja PNS sesuai pasal 4.
Menurut Moratua, Bupati tidak menjalankan pasal demi pasal dalam mengangkat, memindahkan pegawai negeri sipilnya. Biarpun adanya pemutasian pejabat eselon II mendapat rekomendasi dari Komisi ASN. Dia mencontohkan, pemutasian bernama Jamilin Purba dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan. Padahal, Jamilin sudah dijatuhi hukuman disiplin sedang dikarenakan ketidaknetralitas PNS.
Kemudian, pemindahaan PNS bernama Sumurung Sinaga, dari Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan. “ Penilaian kinerja apa terhadap Sumurung, sehingga baru dilantik dipindahkan ke dinas lain,” katanya.
Padahal, ungkap Moratua, hingga sampai saat ini Bupati belum menerbitkan Peraturan Bupati tentang kompetensi manajerial PNS.
Karena itu, dia menuntut agar Komisi ASN membatalkan pengangkatan PNS di lingkungan pemerintahaan Dosmar Banjarnahor sesuai amanah pasal 120 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN khususnya mengenai pengawasan dalam proses pengisian JPT.
“Dari pasal itu, kita melihat pemerintah tidak mengadopsi pasal demi pasal di PP 30 tersebut. Jadi kita menduga, pemutasian dan pengangkatan itu pelanggaran adminitrasi. Jadi harus dibatalkan, biarpun ada rekomendasi KASN,” harap dia.
Hal senada diungkapkan Erikson Simbolon. “ Saya melihat pemutasian eselon II tidak sejalan dengan surat rekomendasi KASN ke surat pengumuman Bupati Dosmar Banjarnahor,” tuturnya.
Erikson menuturkan, dari rekomendasi KASN ke Bupati hanya rencana uji kompetensi, sedangkan surat Bupati pengumuman tentang penataan pejabat pimpinan tinggi pratama melalui uji kompetensi .
“ Sementara kita baca di media, bahwa jika kepala daerah melakukan pemindahaan jabatan PNS ada dua prinsip dilaksanakan, pertama lelang, kedua mutasi,” terangnya.
Dari prinsip itu, menurut mantan dewan ini, surat rekomendasi KASN ke surat pengumuman Bupati berseberangan. Untuk itu, dia berharap, Komisi ASN membatalkan pengangkatan dan pemutasian ASN di lingkungan Pemerintahaan Dosmar Banjarnahor. (mag-12/han)
Satlantas Polres Asahan Temukan Penggandaan Plat BK Pemko Tanjung Balai Dalam Razia Patuh Toba
Satlantas Polres Asahan Temukan Penggandaan Plat BK Pemko Tanjung Balai Dalam Razia Patuh Toba
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam tempo sepekan, Operasi Patuh Toba 2019 yang dilaksanakan Satlantas Polres Asahan telah mengeluarkan 1.200 tilang kepada pengendara bermotor.
Sabtu (7/9) malam, Satlantas Polres Asahan mengamankan sepeda motor milik Pemko Tanjungbalai saat razia di Jalan Cokroaminoto, Kisaran.
Dalam waktu 2 jam razia yang digelar, petugas mengeluarkan sebanyak 121 set surat tilang dengan barang bukti 53 kendaraan roda dua dan 68 surat-surat.
Salah satunya adalah sepedamotor milik Pemko Tanjungbalai, yang dikendarai seorang pemuda. Saat ditilang, sepedamotor yang seharusnya TNKB milik Dinas Pemerintahan (plat merah) dilapis dengan TNKB milik pribadi (plat hitam).
“Pengendara dengan sengaja menggandakan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diduga untuk mengelabui Personel,” kata Kasat Lan tas Polres Asahan, AKP. Rusbeny,SH didampingi dengan KBO, IPTU Rusdi, SH.
Rusbeny mengimbau kepada masyarakat pengendara agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas baik di siang hari maupun di malam hari.
“Dengan menggunakan helm SNI, otomatis pengendara lebih aman dalam berkendara, dan apabila terjadi kecelakaan, kepala terlindungi. Maka gunakanlah helm saat berkendara. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan berkendara saat masih dibawah umur karena dapat membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain,”bilangnya. (omi/han)
