24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 5081

Polisi Kurang Serius Jaga Keamanan, Turis Asing Kembali Dirampok di Kota Medan

Perampokan bersenjata-Ilust
Perampokan Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus perampokan yang menimpa turis asing di Kota Medan terus berulang selama dua minggu berturut-turut. Padahal, pemerintah pusat sedang menggalakkan pariwisata di Sumatera Utara dengan fokus terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang dan berkunjung ke Sumut, termasuk ke Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi.

Atas hal itu, Ketua komisi I DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan bahwa Kota Medan memang menjadi salah satu kota dengan tindak kriminalitas yang tinggi. “Makanya seharusnya oknum kepolisian, baik Polda Sumut, Polrestabes Medan dan setiap Polsek yang ada di Kota Medan harus serius dalam menjaga stabilitas keamanan di ZKota Medan. Sudah tahu Kota Medan ini rawan tindak kriminal, harusnya upaya kepolisian dalam operasi pencegahan tindak kriminal juga terus ditingkatkan,” tegas Sabar kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Sabar juga mengatakan, agar pihak kepolisian rutin melakukan operasi keamanan keliling. “Razia keliling itu perlu, siang dan malam. Begal, rampok, copet akhir-akhir ini terus berkembang dikota Medan, ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Menurut Sabar, ini bukan hanya terkait masalah keamanan terhadap turis asing di Kota Medan, melainkan untuk setiap orang yang ada di Kota Medan, baik warga Medan maupun warga luar Kota Medan. “Intinya keamanan Kota Medan itu harus dijaga, mau siapapun itu di Kota Medan harus aman dari tindak kriminal atau tindakan kejahatan lainnya. Malu lah kita kalau kota ini tak aman,” terangnya.

Apalagi bila terkait dengan turis asing, kata Sabar, seharusnya ada pengamanan ekstra ketat untuk mereka apabila membahas pemerintah pusat ingin menggalakkan jumlah kedatangan turis asing di Sumut. Bilapun keamanan belum bisa terjaga maksimal, pihak pemerintah seharusnya bisa membuat aturan-aturan khusus untuk turis asing dalam menjaga keamanannya.

“Misalnya dengan mengharuskan adanya petugas pemandu turis yang akan mendampingi dia. Nantinya pemandu itu disediakan oleh travel atau mungkin ada program-program lainnya yang intinya menjaga keamanan turis asing di Sumut. Pihak kepolisian juga, harus terus tingkatkan keamanan dikota Medan, dukung pemerintah pusat yang ingin menggalakkan pariwisata dengan membarenginya dengan tingkat keamanan yang baik” katanya.

Disisi lain, anggota komisi I DPRD Medan sekaligus ketua Fraksi Partai Demokrat, Herri Zulkarnain meminta kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menindak pelaku kejahatan dengan menembak di tempat pelaku yang sudah mencoreng wajah Indonesia, khususnya Kota Medan.

“Kita sangat menyesali dan menyayangkan turis asal Italia maupun turis asal Prancis dijambret saat wisata di Kota Medan dua minggu berturut-turut. Hal ini merupakan perilaku yang menjadi promosi buruk ke negara lain. Kalau memang sudah begini, kalau perlu tembak, ditembak di tempat para pelaku kejahatan itu yang meresahkan warga dan memalukan bangsa,” ucap Herri.

Herri juga menambahkan, bahwa tingginya tingkat pengguna narkoba di Kota Medan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan dan kriminal lainnya. “Saya yakin pelaku-pelakunya orang-orang pengguna narkoba. Modal keberanian tanpa pertimbangan, terindikasi dilakukan pengguna narkoba. Jadi kita minta kepada polisi agar bertindak tegas kepada pelaku kejahatan yang sudah mempermalukan Indonesia di mata asing. Begitupun dengan pemberantasan narkoba, harus sampai ke akar-akarnya,” tegas Herri.

Seperti diketahui, Rabu (10/7), turis asal Prancis yang bernama Robert Janies membawa istri dan kedua anaknya berkunjung ke Medan. Saat menumpang becak bermotor, dia dijambret oleh pengendara sepeda motor di Jalan Cipto Mangunkusumo, akibatnya turis ini harus kehilangan telepon seluler dan kameranya.

Tak cukup sampai di situ, tepat selang satu pekan kemudian, Rabu (17/7) malam, turis wanita asal Italia bernama Betty Francesco juga dijambret oleh pengendara sepeda motor di Jalan Candi Biara, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan. Betty dijambret saat hendak kembali ke hotel tempat ia menginap, akibatnya turis itupun harus kehilangan telepon genggamnya.(map/ila)

Tingkatkan Kualitas SDM & Pengetahuan, Karyawan PLN UPK Belawan Ikuti Program Leadership

fachril/sumut pos LEADERSHIP: Seluruh jajaran manajemen dan struktural PT PLN UPK Belawan, foto bersama usai mengikuti program Leadership Capacity Building di Makoyonif Raider 100/PS, Binjai.
Fachril/sumut pos
LEADERSHIP: Seluruh jajaran manajemen dan struktural PT PLN UPK Belawan, foto bersama usai mengikuti program Leadership Capacity Building di Makoyonif Raider 100/PS, Binjai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh jajaran manajemen dan struktural PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Belawan mengikuti program Leadership Capacity Building yang berlangsung di Makoyonif Raider 100/PS, Binjai, Sumatera Utara, Minggu (21/7).

Kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pengetahuan serta ketrampilan, untuk membangun sinergitas seluruh jajaran manajemen dan struktural di lingkungan PT PLN – UPK Belawan guna tercapainya kinerja yang unggul.

Seluruh jajaran manajemen dan struktural mengikuti rangkaian kegiatan tentang pemahamanan pengembangan kapasitas individu dan organisasi yang dikemas dalam permainan out bond dipandu oleh Prajurit Makonif Raider 100/PS Binjai.

Dalam berbagai materi kegiatan permainan dan ketrampilan yang dilaksanakan, karyawan PT PLN – UPK Belawan mampu memperoleh, meningkatkan dan mempertahankan keterampilan sebagai pengetahuan yang akan diimpelentasikan di lingkungan kerja.

Secara individu dan organisasi, seluruh karayawan PT PLN – UPK Belawan mengikuti berbagai rangkaian permainan mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi. Sehingga, pembangunan kapasitas SDM berjalan dengan baik dari materi yang diterima guna meningkatkan kualitas di lingkungan karyawan.

Manajer PT PLN – UPK Belawan, Syahminan Siregar mengatakan, program out bond yang mereka laksanakan bertujuan untuk mewujudkan integritas karyawan dan meningkatkan SDM di lingkungan kerja. Sehingga, ke depannya karyawan mampu meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab kerja yang lebih baik di lingkungan PT PLN.

“Dengan rangkaian kegiatan dalam bentuk game yang kita peroleh, nantinya akan memberikan perubahan etika kerja dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, motivasi diri, kemampuan mengatasi masalah, kreativitas, dan kepemimpinan di unit kerja kita,” tutur Syahminan.

Ia juga mengapresiasi kegiatan yang telah difasilitasi oleh Makoyonif Raider 100/PS. Harapannya, apa yang telah diperoleh karyawan selama kegiatan dalam bentuk permainan, kuis dan hiburan, mampu mendorong peningkatan kinerja di lingkungan PT PLN – UPK Belawan.

“Kegiatan yang diberikan ke kami luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Komandan Yonif Raider 100/PS Binjai, semoga apa yang diperoleh selama kegiatan mampu merubah cara kerja dan prilaku karyawan di lingkungan PLN – UPK Belawan. Harapannya, kegiatan ini juga mampu membangun sinergitas yang baik ke depannya,” ucap Syahminan.

Sementara, Komandan Yonif Raider 100/PS Binjai, Letkol Inf Lizardo, SH, MH mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan karyawan PT PLN – UPK Belawan yang telah mempercayai memberikan kegiatan tersebut. Harapannya, dengan kegiatan itu mampu mendorong dan mendukung kinerja lebih baik di lingkungan internal PLN.

“Berbagai rangkaian yang telah diberikan, dapat meningkatkan motivasi kerja dan prestasi bagi karyawan PLN – UPK Belawan. Kegiatan ini juga mampu meningkatkan silaturahmi guna tercapainya sinergitas antara PLN dan TNI,” pungkas Lizardo.

Harapannya, berbagai kegiatan tentang pemahamanan berorganisasi, tanggung jawab, komunikasi, team work dan kreativitas. Mampu memberikan perubahan lebih baik di internal lingkungan PT PLN – UPK Belawan.

“Saya dan seluruh prajurit di batalyon juga megucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Saya berharap, silaturahmi dan komunikasi ini tetap terbangun dengan baik selepas dengan kegiatan ini,” tutur Lizardo usai menutup kegiatan sekaligus memberikan piagam. (fac/ila)

Ketahanan Keluarga Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak

prans/sumut pos BERSAMA ANAK: Aktivis Anak dan Perempuan Dr Edy Ikhsan (pakai topi/baju biru) bersama anak-anak ikut memeriahkan HAN 2019.
Prans/sumut pos
BERSAMA ANAK: Aktivis Anak dan Perempuan Dr Edy Ikhsan (pakai topi/baju biru) bersama anak-anak ikut memeriahkan HAN 2019.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tumbuh kembang seorang anak memang bergantung orangtua. Tapi ada hal-hal mendasar yang sangat memengaruhi, antara lain campur tangan negara atau pemerintah

Demikian disampaikan Aktivis Anak & Perempuan Dr Edy Ikhsan di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Jl. Pengilar, Medan Amplas Minggu (21/7). Peringatan ini digelar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI)

Menurut dosen hukum USU itu, hal mendasar yang memengaruhi tumbuh kembang anak adalah ketahanan keluarga. “Ada beberapa pilar dalam peningkatan ketahanan keluarga. Diantaranya spiritual atau religius dan kesejahteraan,” kata lulusan Universitas Leiden, Belanda tersebut. Dikatakannya, spiritual atau religiusitas penting karena sebagai benteng pertahanan dalam keluarga. “Ini yang utama agar hidup kita dinaungi keridaan dan ketenangan,” ucapnya. Menurut dia, spiritual juga berkorelasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

“Kita miris dengan kenyataan menipisnya kepedulian. Bahkan ada yang mengatakan yang penting yang kena kasus narkoba bukan anakku. Ini salah. Kita harus terus bergandengan untuk melawan kerusakan, tidak bisa terpisah-pisah,” ujar Edy.

Selain itu, kesejahteraan juga menjadi pilar ketahanan keluarga yang tak kalah penting. Menurut pria yang pernah jadi Delegasi Indonesia untuk Children Word Summit di New York USA, harus ada campur tangan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.

“Bagaimana kita mengurusi keluarga kalau ekonomi dan kesejahteraan tak ada. Kesejahteraan memengaruhi tumbuh kembang anak. Harus ada peranan negara menjamin kesejahteraan itu. Bukan sekadar peringatan hari anak yang kesannya seremoni,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua YAFSI Badriyah mengatakan adapun tema peringatan HAN 2019 yakni; Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak. “Karena perlindungan anak dimulai dari keluarga dan lingkungannya,” katanya.

Diungkapkannya, peringatan HAN 2019 diisi sejumlah kegiatan perlombaan bagi anak-anak di wilayah Medan Amplas. “Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk menyemarakkan HAN ini, YAFSI mengadakan lomba tradisional untuk anak-anak, dan tahun ini kami memilih Kelurahan Amplas. Selain itu juga, kita mendorong Kelurahan Amplas untuk menjadi Kelurahan Layak Anak,” kata Badriyah. Adapun beberapa permainan tradisional yang dilaksanakan pada acara tersebut antara lain congklak, engklek, tarik tambang, bakiak, enggrang batok, dan guli dalam sendok. Tidak hanya itu tahun ini YAFSI juga mengadakan lomba video public speaking.

Sementara itu, Kepala Lingkungan I, Kelurahan Amplas, Muhid Alfin Sinaga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah melaksanakan HAN di Kelurahan Amplas. “Saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kegiatan ini. Dan permainan tradisional ini baru pertama dibuat di sini,” ucapnya. (prn/ila)

Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

net PADAMKAN: Sejumlah petugas memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, belum lama ini.
net
PADAMKAN: Sejumlah petugas memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, belum lama ini.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati, meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan konsesi lahan perusahaan yang lahannya menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Ia menilai, hal tersebut bisa mencegah terulangnya kebakaran hutan besar seperti tahun 2015 itu.

IA menyatakan, saat ini izin yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha yang menggunakan lahan atau hutan negara tidak proporsional. Luas hutan yang dijadikan lahan konsesi tak ditunjang dengan sistem pengawasan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) secara memadai.

“Ini yang kami minta, ada kajian menyeluruh terhadap seluruh konsesi yang sudah diberikan pemerintah dan melakukan rasionaliasasi, dalam arti melihat mana industri yang melanggar hukum, harus segera dicabut izinnya,” ujar Nur Hidayati.

“Sehingga wilayah yang tidak mampu ditangani perusahaan harus dilakukan reduksi dari luasan yang diberikan,” lanjut dia.

Nur Hidayati menambahkan, saat ini pemerintah telah melakukan moratorium pembukaan lahan konsesi. Namun, menurut dia hal tersebut belum cukup.

Luas lahan konsesi semestinya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk mencegah terjadinya karhutla. Ia mengatakan, jika tidak disesuaikan seperti itu, maka karhutla akan terus terjadi di lahan konsesi.

Nur Hidayati menyatakan, saat ini izin lahan konsesi yang diberikan belum disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga lahannya dari karhutla.

“Sebenarnya kan perizinan itu tidak boleh dikeluarkan izin baru, untuk industri-industri terutama di hutan alam dan di gambut. Tetapi yang bermasalah ini kan izin-izin yang sudah dikuarkan sebelumnya,” ujar Nur Hidayati.

“Pemerintah itu antara kapasitas dia mengeluarkan izin dan pengawasan itu enggak imbang. Jadi bisa dilakukan salah satu. Antara dia mengurangi luasan izinnya menyesuaikan dengan kapasitas pengawasannya atau dia meningkatkan kapasitas pengawasannya,” kata dia.

Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) pasang badan untuk Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat lain yang kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Kejagung siap untuk menjadi pengacara negara saat mengajukan peninjauan kembali ( PK) atas putusan MA.

Jokowi bersama pejabat lainnya menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

“Pak Jokowi kan digugat bukan sebagai pribadi, dia sebagai pemerintah negara, nah kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7).

Prasetyo mengatakan bahwa kejaksaan akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang paling berkaitan dengan kasus tersebut.

Mereka akan mengajukan novum atau bukti baru dengan harapan putusan MA dapat berubah. Novum merupakan salah satu syarat untuk mengajukan PK.

“Kita akan koordinasikan, kita ajukan PK, kita akan cari novum atau hal baru yang nantinya bisa kita sampaikan sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus, MA, diharapkan putusannya akan berbeda,” pungkasnya. (bbs/ala)

Konfercab Gamki Kota Tebingtinggi, Wali Kota: Diharapkan jadi Agen Perubahan

sopian/sumut pos BUKA: Staf Ahli Kota Tebingtinggi Bambang Sudaryono didampingi Waka Polres Kompol R Manurung dan mantan Ketua Gamki Ogamota Hulu saat pembukaan konfercab Gamki.
Sopian/sumut pos
BUKA: Staf Ahli Kota Tebingtinggi Bambang Sudaryono didampingi Waka Polres Kompol R Manurung dan mantan Ketua Gamki Ogamota Hulu saat pembukaan konfercab Gamki.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bambang Sudaryono membuka resmi Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Kota Tebingtinggi di Hotel Amanda, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Sabtu (20/7).

Bambang Sudaryono dalam sambutannya menyampaikan, Gamki merupakan salah satu organisasi pemuda yang banyak berpengalaman dan sudah teruji serta sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat.

Begitu juga Gamki Kota Tebingtinggi yang telah banyak aktif berperan membantu Pemerintah pada berbagai kegiatan sosial.

Disampaikannya, Gamki yang merupakan organisasi pengkaderan yang mempersiapkan anggotanya dalam berbagai bidang pelayanan seperti pendidikan, sosial politik kemasyarakatan.

“Diharapkan melalui Konfercab ini, Gamki akan mampu melahirkan kepengurusan yang berdedikasi dan mampu berinovasi kedepan untuk kemajuan Kota Tebingtinggi khususnya, dan Sumatera Utara, umumnya,” harap Bambang Sudaryono.

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat saat ini, lanjut Bambang mengharapkan, kader-kader Gamki mampu menyahuti secara positif dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas, dan menjadi agen of change (agen perubahan) menuju yang lebih baik lagi.

Pembukaan Konfercab Gamki Tebinginggi ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Wali Kota Tebinginggi Bambang Sudayono bersama Wakapolres Tebinginggi Kompol R Manurung, dan Ketua Gamki Sumut Landen Marbun.

Dalam konfercab tersebut terpilih sebagai Ketua Gamki Kota Tebingtinggi periode 2019-2022 adalah Martin Hutahean. Dalam amanatnya, Martin akan terus mengembangkan Gamki Kota Tebingtinggi untuk bisa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi dan seluruh elemen masyarakat. (ian/han)

DPRD Sergai Sahkan 3 Perda

SURYA/SUMUT POS TERIMA: Wabup H Darma Wijaya menerima berita acara persetujuan bersama dengan pimpinan DPRD Sergai, Jumat (19/7).
SURYA/SUMUT POS
TERIMA: Wabup H Darma Wijaya menerima berita acara persetujuan bersama dengan pimpinan DPRD Sergai, Jumat (19/7).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdangbedagai (Sergai) mengesahkan 3 Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sidang paripurna DPRD Sergai yang dipimpin ketua DPRD H Syahlan Siregar ST, didampingi Wakil ketua DPRD Delfitri Tamba, Hasbullah Hadi Damanik SE, Riady SPd, diawali dengan pembahasan Badan Anggaran dan laporan Panitia Khusus serta pengambilan keputusan terhadap Ranperda.

Adapun Ranperda yang menjadi Perda tersebut yakni tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD TA. 2019. Kedua, tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai tahun 2013-2033, dan tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

Pada kesempatan itu, Wabup H Darma Wijaya mengucapkan terimakasih kepada jajaran DPRD Kabupaten Sergai yang telah membahas dan menyetujui 2 Ranperda, yaitu Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dan Bantuan Hukum untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sedangkan Ranperda RTRW disetujui bersama sebagai syarat dalam penetapan menjadi Peraturan Daerah.

“Saran dan masukan yang diberikan menjadi perhatian dan akan ditindak lanjuti demi perbaikan kinerja pelayanan publik, sekaligus pembangunan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat nantinya,” kata Darma Wijaya.

Sidang rapat paripurna itupun ditutup dengan penandatangan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama Wabup H Darma Wijaya dan Pimpinan DPRD Sergai. (sur/han)

Lanal Sibolga Kerahkan 30 Dokter Layani Warga Berobat

Musalin Tumanggor/sumut pos PENGOBATAN GRATIS: Danlanal Sibolga, Letkol Laut(P) Betrawarman saat mengikuti pengobatan gratis di Kecamatan Bantahan, Kabupaten Madina, Sabtu (20/7).
Musalin Tumanggor/sumut pos
PENGOBATAN GRATIS: Danlanal Sibolga, Letkol Laut(P) Betrawarman saat mengikuti pengobatan gratis di Kecamatan Bantahan, Kabupaten Madina, Sabtu (20/7).

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Lanal Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan IDI, mengerahkan 30 tenaga dokter untuk mengobati masyarakat di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu (20/7).

Danlanal Sibolga, Letkol Laut (P) Betrawarman, MTr Hanla MM menyebutkan, bakti sosial digelar sebagai wujud dari kepedulian Lanal Sibolga dengan Pemerintah Kabupaten Madina beserta IDI Madina terhadap kesejahteraan, kesehatan masyarakat, sekaligus untuk mendukung program pemerintah menuju masyarakat yang lebih baik.

Dikatakan Bertrawarman, pengobatan gratis tidak seperti pada umumnya. Ada 30 dokter spesialis diturunkan untuk melayani masyarakat, seperti spesialis bedah, penyakit dalam, Kandungan, Anak, THT dan membawa peralatan lab darah, alat bedah minor dan obat-obatan yang direkomendasi oleh dokter spesialisnya. “Kedepan kita dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan,”Kata Letkol Betrawarman.

Kepala Dinas Kesehatan Madina dr H. Syaripuddin Nasution mengaku terharu melihat antusias warga dengan digelarnya pengobatan gratis.

Sementara Ketua IDI Madina mengungkapkan, bagi pasien yang memerlukan tindakan medis yang tidak bisa dilaksanakan di tempat kegiatan, akan dirujuk guna tindakan lebih lanjut. “Kami membawa peralatan medis Rumah Sakit untuk kegiatan Kecamatan Batahan serta membawa dokter spesialis,”tegasnya. (mag-11/han)

Dua Rumah Ludes Terbakar

SOPIAN/SUMUT POS LUDES: Petugas pemadam kebakaran dan warga saat berupaya memadamkan api yang meludeskan rumah Irawati dan Ucok, Minggu (21/7)
SOPIAN/SUMUT POS
LUDES: Petugas pemadam kebakaran dan warga saat berupaya memadamkan api yang meludeskan rumah Irawati dan Ucok, Minggu (21/7)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dua unit rumah permanen di Jalan Mahoni 4, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padanghilir Kota Tebingtinggi, ludes terbakar, Minggu (21/7).

Kedua rumah tersebut milik Irawati (69) dan tetangganya Ucok (55). Hingga kemarin sore, petugas Polres Tebingtinggi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran itu.

Namun menurut Irawati, kebakaran itu terjadi saat dirinya hendak membuka dagangan pecal di depan rumahnya. Sore itu, ia bersama cucunya, Kaisar (5).

Tak berapalama, dia melihat cucunya terburu buru keluar dari dalam rumah. Merasa curiga, Irawati pun bergegas ke dalam rumah. Saat itulah dia melihat kepulan asap dari dalam kamar anaknya.

Melihat kamar tidur anaknya terbakar, Irawati langsung mencoba berupaya memadamkan api dengan cara menyiram menggunakan ember. Namun si jago merah semakin berkobar.

Irawati pun teriak minta tolong kepada warga sekitar. Oleh warga, menghubungi pihak kepolisian dan pemadam kebakaran. Mendapat laporan dari warga, tim Damkar milik pemko Tebingtinggi langsung terkejut ke lokasi, dan berupaya memadamkan api.

Hampir dua jam lebih, si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan.

“Untuk penyebab asal api petugas masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi saksi di lokasi kejadian, dan kasus ini sudah di tangani pihak polres Tebingtinggi,”ujar KSPK A Polres Tebingtinggi, Aiptu Terlaksana Sembiring. (ian/han)

Desa Belang Malum Dicanangkan sebagai Desa Bersinar

RUDY SITANGGANG/SUMUT POS LEPAS BALON: Dandim 02/06 Dairi, Letkol Arh Hadi Purwanto, Bupati Dairi Eddy KA Berutu dan Kasat Narkoba, AKP R Ginting melepaskan balon ke udara saat pencanangan Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang sebagai Desa Bersinar.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
LEPAS BALON: Dandim 02/06 Dairi, Letkol Arh Hadi Purwanto, Bupati Dairi Eddy KA Berutu dan Kasat Narkoba, AKP R Ginting melepaskan balon ke udara saat pencanangan Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang sebagai Desa Bersinar.

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Komando Daerah Militer (Kodim) 02/06 Dairi mencanangkan Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang sebagai desa bersih narkoba (Bersinar).

Dandim 02/06 Dairi, Letkol Arh Hadi Purwanto dalam sambutan pencanangan Desa Belang Malum jadi desa Bersinar, Jumat (19/7).

Hadir Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Kasat Narkoba, AKP R Ginting, Kepala Desa, Sehat Hutauruk, Camat Sidikalang, Agel Siregar dan lainya.

Ditegaskan Hadi, peredaran narkoba sudah meresahkan masyarakat. Data badan narkotika nasional (BNN), 22 persen masyarakat Indonesia sudah kecanduan narkoba. Dan korban meninggal sekitar 40-50 orang setiap hari.

Sementara di Dairi lanjut Dandim, data kami peroleh dari Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Dairi juga sudah mulai mengkhawatirkan.

Menurut data yang diterima dari Kasat Narkoba, lanjut Hadi, Polres Dairi sudah menangani 72 persen kasus narkoba di wilayah ini. “Dasar itulah, pencanangan Desa Belang Malum sebagai Desa Bersinar,”kata Hadi.

Bupati Eddy Berutu mendukung Kodim 02/06 Dairi pencanangan Desa Belang Malum jadi Desa Bersinar. Dan berharap bisa menjadi contoh untuk desa lain di Dairi untuk pemberantasan narkoba.

Eddy juga mengajak warga mempererat hubungan antar keluarga.

Karena keluarga adalah pertahanan yang paling dasar dalam pemberantasan narkoba.

“Pemberantasan narkoba dimulai dari keluarga. Siapapun, sehebat apapun pemimpinnya, tidak akan sanggup memberantas narkoba sendirian tanpa bantuan masyarakat,”kata Eddy sembari mengimbau para orangtua memperhatikan kebiasan anak dan anggota keluarga. (mag-10/han)

Pemprovsu Butuh Empat Kapal Mengawasi Perairan

HASIL KORUPSI: Polisi mengawasi Kapal pesiar Equanimity di laut Bali, kemarin.
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengaku sangat kekurangan dalam hal sarana kapal untuk melakukan pengawasan yang selama ini beroperasi di perairan laut Sumut.

Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, pihaknya cuma memiliki dua kapal pengawasan yang pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran 2004.

“Dengan jumlah yang ada sekarang ini sangat minim sekali untuk melakukan pengawasan di laut, apalagi sejak terbitnya UU 23/2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan pengelolaan kepada pemerintah provinsi di wilayah laut dimulai dari garis pantai atau pasang tertinggi sampai sejauh 12 mil ke arah laut,” katanya menjawab Sumut Pos, baru-baru ini.

Idealnya, ungkap Mulyadi, kapal pengawas yang dimiliki Pemprovsu paling tidak dapat ditambah empat unit lagi, karena disamping di pantai timur Provinsi Sumut juga punya wilayah di pantai barat.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk saat ini kita belum maksimal dibidang pengawasan,” katanya.

Pihaknya mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan, terutama dalam hal mengawasi kapal-kapal dengan gross ton (GT) yang over kapasitas untuk penangkapan ikan di perairan laut Sumut, oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia.

“Sudah kita alokasikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) satu unit kapal lagi senilai Rp3,5 miliar di 2019 ini, dan pada tahun anggaran 2020 melalui APBD kita alokasikan lagi satu buah dengan harga Rp9 miliar,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga mengamini bahwa memang sudah tertampung anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan oleh DKP Sumut. Namun diakuinya alokasi yang dimasukkan belumlah maksimal.

“Kita melihat anggaran yang sudah dipatok oleh Bappeda ke Dinas Kelautan dan Perikanan sangat miris. Terutama untuk anggaran pengawasan. Laut kita ini kan luas dan butuh anggaran yang besar untuk mengawasinya. Apalagi kita langsung berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia,” katanya.

Karenanya ke depan pihaknya siap membantu memperjuangkan keinginan DKP Sumut dalam hal menambah sarana kapal pengawasan ini.

“Yang Kita khawatirkan gubernur tidak tau kondisi ini. Apalagi kapal yang ada juga sudah tua. Dan kita sudah buat rekomendasi hasil RDP dengan dinas mitra Komisi B untuk penambahan anggaran (di PAPBD 2019), salah satunya DKP Sumut,” pungkasnya. (prn/han)