Hari Pertama Operasi Patuh Toba 2019, Belasan Pengemudi Ojol Ditilang
TILANG: Petugas kepolisian memberhentikan kendaraan roda 4 saat Operasi Patuh Toba 2019 di Jalan Bukit Barisan Medan, Kamis (29/8). Operasi Patuh Toba 2019 dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Ada delapan pelanggaran yang menjadi sasaran, salah satunya yakni pengemudi yang menggunakan telepon genggam. SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2019 khususnya yang dilaksanakan petugas Unit Lalu Lintas (Unit Lantas) Polsek Medan Timur, belasan pengemudi ojek online (ojol) diberi tindakan langsung (Tilang), Kamis (29/8)n
Mereka ditilang saat operasi digelar petugas di kawasan Jalan Jawa Simpang Jalan Veteran sekira pukul 10.00 WIB.
Kanit Lantas Polsek Medan Timur Iptu Sulaiman mengatakan, ada 50 pengendara roda dua yang terjaring operasi pada hari pertama. Dari jumlah itu, 35 diantaranya diberikan teguran sedangkan 15 lagi ditilang. “Razia hari pertama ini melibatkan 10 personel Unit Lantas Polsek Medan Timur, yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga 11.30 WIB. Pada umumnya, pengendara roda dua yang terjaring operasi dan ditilang sebagian besar merupakan pengemudi ojek online,” ujarnya.
Dikatakan Sulaiman, 15 pengendara roda dua yang ditilang di antaranya, 12 Surat Izin Mengemudi (SIM) dan 3 STNK. Menurutnya, mereka ditilang karena kedapatan tidak memiliki atau membawa surat-surat kendaraan dan melanggar lalu lintas. “Pengendara yang ditilang umumnya melanggar lalu lintas dengan menerobos lampu merah dan tidak memiliki dokumen kenderaan seperti STNK serta SIM,” bebernya.
Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat kendaraannya ketika berkendara di jalan raya. Selain itu, mematuhi aturan lalu lintas. (ris/ila)
BERSAMA:
Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto (kiri) bersama Co-founder @MakanMana, Leonarce.
BERSAMA:
Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto (kiri) bersama Co-founder @MakanMana, Leonarce.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Teh Pucuk Harum menggelar Pucuk Coolinary Festival dengan menggandeng lebih dari 80 tenant kuliner Pedas, Manis, dan Gurih Favorit, berlangsung di Plaza Medan Fair di Jalan Gatot Subroto, Medan, 31 Agustus dan 1 September 2019.
Teh Pucuk Harum, salah satu brand terbesar produk minuman Ready To Drink (RTD) teh di Indonesia, ikut mendorong pertumbuhan UMKM dalam bidang kuliner di Kota Medan. Apa lagi, Kota terbesar nomor 3 di Indonesia ini, juga terkenal sebagai surganya kuliner.
Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto mengungkapkan, festival kuliner ini digelar pihak Teh Pucuk Harum dengan harapan mampu perkenalkann
secara luas segala produk tenant kuliner kepada masyarakat Kota Medan. Dengan itu, Teh Pucuk memberikan promosi gratis.
“Khusus di Kota Medan kita sama-sama tau sangat terkenal dengan kulinernya. Dan kita ingin terus mendorong perkembangan bisnis kulinernya,” ujar Kitto dalam jumpa pres di Medan, Kamis (29/8) siang.
Dalam kurun waktu selama 2 hari tersebut, pencita kuliner atau disebut dengan foodies dapat menikmati seluruh makanan yang dihadirkan. Hal ini, memajakan masyarakat dengan citraa rasa kuliner yang disajikan “Sebelumnya, kita menggelar yang sama di Yogyakarta dan tembus lebih dari 90 ribu pengunjung. Kota Medan menjadi kota kedua kita pilih dan ada Kota Palembang,” jelas Kitto.
Kitto mengatakan, untuk daerah tersebut, sudah dipastikan memiliki kuliner dengan kualitas rasa enak.”Tahun ini, adalah tahu kedua kita gelar. Tahun 2018, kita gelar di Kota Malang dan Kota Bandung,” ungkap Kitto.
Untuk menggelar even ini, Teh Pucuk menggandeng seluruh pelaku bisnis kuliner yang ada di Kota Medan. Mereka akan dihadirkan pada seluruh tenan yang disediakan untuk menyajikan makanan khas yang selama ini menjadi andalan usaha masing-masing.
Tak hanya itu, lanjutnya, para pengunjuk juga berkesempatan untuk mendapatkan makanan gratis yang dibagikan setiap harinya. “Setiap hari nanti ada 10 ribu porsi mie balap Mail gratis yang akan kita berikan kepada pengunjung,” pungkasnya.
Medan dikenal sebagai kota yang memiliki etnis dan budaya paling beragam, dari Melayu, Tiong Hoa, Batak, Jawa, Mandailing hingga india. Itulah yang membuat kuliner yang ada di Medan menjadi istimewa dan beragam karena banyak dipengaruhi oleh ciri khas dari berbagai suku yang ada di kota tersebut. Tentunya tidak salah bila menyebut Medan sebagai destinasi wisata kuliner favorit.
Berbagai kegiatan seru dan menguntungkan bagi para foodies juga menjadi poin utama yang membedakan Pucuk Coolinary Festival dengan festival kuliner lainnya. Para foodies tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam untuk bisa wisata kulineran di Pucuk Coolinary Festival, karena akan ada sesi ‘Happy Hour’ dimana foodies bisa mendapat potongan harga spesial yaitu Rp 10,000; di semua tenant pada jam-jam tertentu.
Selain itu, Teh Pucuk Harum bekerja sama dengan salah satu tenant kuliner favorit Medan, akan bagi-bagi 10,000 porsi makanan favorit Mie Balap Mail secara gratis hanya dengan menukarkan dua botol Teh Pucuk Harum selama acara berlangsung.
Bagi para foodies yang jago makan pedas, Pucuk Coolinary Festival mengadakan ‘Spicy King Noodle Contest’, yaitu lomba untuk menyantap mie jumbo pedas dalam waktu dan level pedas yang sudah ditentukan dimana pemenangnya bisa membawa pulang hadiah-hadiah seru. Ada pula grand prize sebanyak 1 unit motor Yamaha NMAX yang akan dibagikan setiap harinya untuk foodies yang beruntung.
Saat ini, festival kuliner diakui mampu menjadi ruang untuk mendorong perkembangan bisnis kuliner lokal agar bisa dikenal lebih dekat oleh masyarakat khususnya pecinta kuliner.
Leonarce selaku co-founder @MakanMana, sebuah platform yang kerap membagikan informasi terkait kuliner andalan di wilayah Medan dan sekitarnya, mengungkapkan apresiasinya terhadap Teh Pucuk Harum dengan adanya Pucuk Coolinary Festival yang hadir di Kota Medan.
“Dengan digelarnya event kuliner seperti Pucuk Coolinary Festival tentunya bisa menjadi wadah untuk mendorong bisnis para UMKM kuliner yang terlibat. Saya pun sangat mengapresiasi Teh Pucuk Harum yang tidak memungut biaya sewa maupun bagi hasil. Tenant-tenant kuliner yang terlibat di acara ini pun sangat menarik, pastinya foodies tidak boleh melewatkan festival kuliner yang satu ini. Saya sudah tidak sabar kesana untuk berburu kuliner baru yang belum pernah saya cicipi,” ungkap Leo.
Tak hanya memanjakan para foodies, Teh Pucuk Harum melalui Pucuk Coolinary Festival memberikan apresiasi terhadap para tenant yang merupakan bagian dari UMKM di Indonesia lewat kegiatan ‘Pemilihan Tenant Favorit’ yang akan dipilih langsung oleh foodies. Tenant favorit yang terpilih akan membawa pulang uang tunai senilai jutaan rupiah sebagai modal untuk mengembangkan bisnis kulinernya. (gus/ila)
bagus/sumut pos
DI RUANG KERJA: Direktur ATKP Medan, Suyatmo, ST SPd MT saat di ruang kerjanya.
DI RUANG KERJA: Direktur ATKP Medan, Suyatmo, ST SPd MT saat di ruang kerjanya. Bagus/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan akan menggelar program Perhubungan Mengajar yang akan diikuti para pelajar se-Kota Medan. Kegiatan ini berlangsung dan serentak di 34 provinsi dan akan digelar sejak 3 hingga 8 September 2019.
Kegiatan Perhubungan Mengajar merupakan rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019, digelar oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan sebagai narasumber dalam acara tersebut.
Untuk di Medan kegiatan ini, digelar di Gedung Medan Internasional Convention Centre (MICC) di Jalan Ringroad, Medan, Selasa (3/9) mendatang. Acara ini, mengusung tema ‘AGILE’.
Untuk Sumatera Utara, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan ditunjuk sebagai koordinator pelaksana Perhubungan Mengajar. Tidak tanggung-tanggung, ATKP Medan menargetkan akan menghadirkan 1500 peserta berasal dari seluruh SMA/SMK se-kota Medan dan masyarakat umum serta stakeholder perhubungan regional Sumatera Utara.
Direktur ATKP Medan, Suyatmo, ST SPd MT mengatakan Program Perhubungan Mengajar tersebut, memiliki misi untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat umum dan khususnya generasi milenial tentang pentingnya keselamatan dalam transportasi
“Sekaligus juga memberikan teladan yang baik dalam bertransportasi, serta meningkatkan awareness generasi milenial akan prilaku aman dan nyaman serta paham dan taat dalam bertransportasi,” ungkap Suyatmo kepada wartawan, Kamis (29/8).
Dengan digelarnya kegiatan ini, Suyatmo berharap para generasi millennial bisa mengambil nilai yang baik untuk menjadi teladan bagi orang lain dalam bertransportasi yang baik. Hal itu, demi keselamatan dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan segala bentuk kenderaan.
“Kemudian bisa menjadi pionir SDM unggul yang memahami akan pentingnya keselamatan bertransportasi dan juga bisa menjadi penyampai pesan dengan mengedukasi masyarakat. Ini sesuai dengan tema Perhubungan Mengajar yaitu AGILE,” jelas Suyatmo.
Acara tersebut juga akan diisi oleh penampilan seni dari taruna/I ATKP Medan, juga akan dimeriahkan oleh penampilan band ternama kota Medan, serta stan up comedy. Tidak itu saja, akan ada doorprice dengan hadiah yang sangat menarik. Kemudian juga akan dilakukan donor darah yang akan disumbangkan ke PMI kota Medan. (gus/ila)
fajar dame harahap/Sumut Pos
UNJUKRASA: Ratusan TKS saat kembali berunjukrasa di kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu.
UNJUKRASA: Ratusan TKS saat kembali berunjukrasa di kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu. fajar dame harahap/Sumut Pos
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Aksi ratusan Aliansi Tenaga Kerja Sukarela (ATKS) se-Kabupaten Labuhanbatu dalam menuntut kejelasan status, kembali mendatangi Kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (29/8).
Ratusan tenaga medis dari 14 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tersebut menuntut kejelasan status mereka kepada Plt Bupati Labuhanbatu.
Dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan, “Hentikan Romusa Jilid 2. 74 tahun Indonesia Merdeka” TKS itu manusia. Kami Berhak Mendapatkan Upah”. “Pak Bupati, copot Kadis Kesehatan”. TKS berubah jadi perbudakan modern”.
“Dimana hati nuranimu, Wahai Pemimpin”.
Ratusan TKS inipun disambut Asisten I Setdakab Labuhanbatu, Nasrullah, Kepala BKD Labuhanbatu, Zainuddin Siregar, Kasatpol PP, Aminullah Haris Nasution.
Kepada para TKS, Kepala BKD Labuhanbatu, Zainuddin Siregar menjelaskan sejak Tahun 2005, sudah tidak ada dan tidak diperbolehkan lagi melakukan peng angkatan tenaga honorer.
“Karenanya pada tahun 2006, tahun 2011 dan tahun 2011, BKD mengeluarkan surat edaran ke seluruh OPD. Agar tidak mengangkat tenaga honorer,” kata Zainuddin.
Oleh karenanya, lanjut Zainuddin, status para TKS se-Labuhanbatu tidak ada datanya di BKD Labuhanbatu.
Akan tetapi, sambung Zainuddin, persoalan para TKS menjadi perhatian mereka. Dan disepakati, Pemkab Labuhanbatu memfasilitasi perwakilan TKS berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan status mereka.
“Kita sepakati memfasilitasi 3 orang perwakilan TKS berangkat ke MenPAN, BKN dan Menkes RI di Jakarta,” kata Asisten I, Nasrullah.
Di sana, kata dia, perwakilan TKS dan pendamping dari Pemkab Labuhanbatu akan mempertanyakan regulasi untuk dapat mengalokasikan gaji bagi para TKS.
Sehingga, Jumat (30/8), perwakilan TKS agar bertemu dengan Plt Bupati Labuhanbatu untuk memperjelas penunjukan perwakilan yang berangkat ke Jakarta.
“Silahkan besok (hari ini, red) perwakilan TKS datang ke kantor Bupati untuk bertemu Plt Bupati,” imbuh Nasrullah.
Mendapat informasi itu, massa selanjutnya juga mendatangi kantor DPRD Labuhanbatu.
Di kantor legislatif itu, mereka disambut Abdul Karim Hasibuan dan David Siregar.
Di kesempatan itu, David Siregar mengatakan komisi B sudah pernah menyurati tentang TKS ke dinas terkait. “Ini gawe Dinas Kesehatan. Tugas dewan hanya menganggarkan dana. Kalau TKS sudah dicatatkan di Dinkes, maka DPRD tinggal mengusulkan anggaran dana penggajian,” ulasnya.
Selain itu, tambahnya, kedatangan massa TKS ke kantor dewan, maka DPRD akan memanggil dinas kesehatan. “Akan kami sampaikan ke ketua dewan. Dan, akan dilanjutkan dengan pemanggilan dinas terkait, untuk memperjelas kedudukan TKS se Labuhanbatu. Khususnya di 14 Puskesmas,” jelasnya.
Senada, Abdul Karim Hasibuan, mengakui saluran aspirasi TKS akan direspon dengan memproses dan melaporkan ke pimpinan. Selanjutnya, akan diagendakan pemanggilan pihak Dinkes dan BKD.
“Agar dilakukan rapat dengar pendapat. Sehingga dapat diperjuangkan dengan mengganggarkan dana APBD untuk penggajian para TKS. Karena tugas kami menggajukan anggaran,” jelasnya.
Sebelum ke kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu, mereka juga menggelar aksi serupa ke kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu di Jalan KH Dewantara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Di sana, mereka berharap bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Tinur Bulan. (mag-13/han)
fajar dame harahap/sumut pos
Semburkan Gas: Kodir saat mengetes semburan gas yang keluar dari sumur bor di pekarangan rumahnya.
Semburkan Gas: Kodir saat mengetes semburan gas yang keluar dari sumur bor di pekarangan rumahnya. fajar dame harahap/sumut pos
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Semburan gas alam keluar dari sumur bor salah satu warga di Dusun 6, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
“Saya sudah tinjau ke lokasi. Benar, sumur bor untuk kebutuhan air bersih di area pemukiman warga malah mengeluarkan gas alam,”ungkap Camat Panai Hulu, Turing Ritonga, Jumat (29/8) saat dihubungi Sumut Pos.
Dijelaskan Turing, peristiwa itu terjadi saat seorang warga bernama Kodir membangun sumur bor untuk kebutuhan air di pekarangan rumahnya.
Setelah mengebor sedalam 12 meter, dari lubang tanah mengeluarkan asap putih dan bau khas seperti gas.
Untuk memastikannya, Kodir berulangkali melakukan pengecekan. Pertama, meletakkan pelepah daun kering. Belakangan daun pelepah tersebut terbakar. Kemudian, memasak air di dalam dandang dengan menggunakan semburan gas yang keluar dari sumur bor tersebut. “Total enam dandang besar, air mendidih di masak dengan gas itu,” paparnya.
Dengan temuan itu, lanjut Turing, pihaknya memerintahkan agar sumur bor ditutup. Dan melaporkannya ke Pemkab Labuhanbatu.
“Kabarnya juga sudah dilapor ke Pempropsu. Agar diturunkan tim observasi dan penelitian terhadap kondisi geologi setempat,” ujar Turing.
Penemuan gas itu bukan pertama kalinya di Desa Cinta Makmur saat membuat sumur bor. Kejadian serupa juga sempat terjadi persis tanah bekas pengeboran mengeluarkan lumpur dibarengi gas.
Dari informasi yang diperoleh, kejadian serupa juga pernah terjadi di tahun 2010. Juga tahun 2011 gas tersebut juga ditemukan berjarak 1 kilometer di seberang jalan desa. (mag-13/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi menegaskan pihaknya akan menindak Ojek Online (Ojol) bila kedapatan menggunakan hape saat berkendara. Namun penindakan itu dilakukan, apabila sudah mendapat peringatan.
“Karena tidak semua bentuk pelanggaran harus diberikan sanksi tilang, ada juga hanya sanksi teguran saja,”ujar Kapolres saat memberikan pengarahan pada gelar pasukan Ops Patuh Toba 2019 yang dihadiri Kaden B Brimob Sumut AKBP Arke F Ambat, Pabung Kodim 0204 DS Mayor Infantri R. Sinaga, Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, Kajari Tebingtinggi Mochamad Novel, Kalapas Theo Andrianus Purba dan Forkompinda, Kamis (29/8).
Dikatakan AKBP Sunadi, operasi Patuh Toba 2019 dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarajat dibidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas di wilayah Hukum Polres Tebingtinggi.
Sunadi kembali menegaskan, untuk pengemudi angkutan umum yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan membawa penumpang yang berlebih, atau dalam artian berdiri berdiri di pintu angkutan umum, akan dilakukan tindakan tilang, karena hal tersebut sangat membahayakan. “Ini efek kita berikan sanksi kepada para pengemudi agar tidak berani melakukan pelanggaran seperti itu lagi,” pungkasnya.
Gelaran pasukan Ops Patuh Toba 2019 ini sebanyak 75 Personel gabungan terdiri Polantas Polres Tebingtinggi, Polisi Militer, Dinas Perhubungan dan steakholder. Oerasi mulai dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 11 September 2019 mendatang. (ian/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus korupsi pengadaan kapal wisata di Pemkab Dairi, dengan terdakwa Wakil Direktur CV Kaila Prima Nusa, Nora Butarbutar kembali disidangkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-sasik, (29/8) sore.
Ketiga saksi tersebut adalah mantan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dairi, Pardamean Silalahi. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen, Naik Kaloko dan Pengawas Lapangan, Naik Capah.
Dalam keterangan Pardamean Silalahi, terdakwa Nora Butarbutar sebagai pemegang tender proyek kapal tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Dia menyebutkan, terdakwa Nora merahasiakan keberadaan kapal tanpa.
“Saya tahu kapal itu tidak sesuai dengan kontrak, dan saat menyuruh staf mengecek dan membawa kapal itu dari Parapat ke Silalahi. Rupanya kapalnya tidak sama dengan yang pertama ditunjukkan Nora,” ungkapnya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Ferri Sormin.
Lebih lanjut, Pardamean mengatakan, dirinya lalu memanggil Nora Butarbutar ke kantornya dan menanyakan perihal kapal yang dipesan tidak sesuai.
“Pendek cerita, saya selaku kepala dinas dan juga KPA saya panggil Nora untuk mencari solusinya. Lalu saya tanya dimana kapal itu? Rahasia saya itu Pak Silalahi,” kata Pardamean mengulang ucapan Nora kala itu.
Karena tak menemukan titik temu, lanjutnya, pihaknya kemudian membuat surat perjanjian agar Nora Butarbutar menghadirkan kapal yang sudah sesuai kontrak atau mengembalikan uang senilai Rp395 yang sudah diterimanya.
“Rupanya saat kami tunggu-tunggu, tidak ada kejelasan juga. Kami laporkan ke kejaksaan, berharap supaya kapal itu dihadirkan Nora Butarbutar. Rupanya kami ditetapkan tersangka oleh kejaksaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dawin mengatakan, tak menutup kemungkinan akan menuntut Nora Butarbutar, dengan hukuman tinggi. Pertimbangannya, karena terdakwa sempat melarikan diri hingga namanya masuk daftar pencarian orang (DPO) selama 10 tahun.
“Pasti menjadi pertimbangkan kita itu (DPO 10 tahun). Kita masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dulu,” ucapnya.
Menurut Dawin, sejauh ini pihaknya sudah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kapal pariwisata di Pemkab Dairi tersebut.
“Tapi cuma Nora Butarbutar dari pihak rekanan. Nora adalah Wakil Direktur CV Khayla Prima Nusa yang mengerjakan proyek kapal itu,” beber Dawin.
Sebelumnya di persidangan, mantan Kadis Pariwisata Pemkab Dairi, Pardamen Silalahi yang sudah menjadi terpidana dalam kasus ini membeberkan, akibat Nora Butarbutar tak mengerjakan proyek kapal itu, malah menjadi tersangka.
Untuk diketahui, dalam kasus korupsi ini turut terlibat Naik Syaputra Kaloko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kab Dairi, Naik Capah selaku Pengawas Lapangan.
Kemudian Tumbur M Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) dan Jinto Barasa selaku Sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Jamidin Sagala selaku Pengawas Lapangan/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa (masing-masing merupakan terpidana dalam berkas perkara terpisah).
Selain itu, Ramles Simbolon selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (penuntutan terpisah) dan Party Pesta Oktoberto Simbolon selaku Asisten Teknik (tersangka masih dalam proses penyidikan).
Perbuatan terdakwa Nora Butarbutar diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) subsr Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (man/han)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Moratua Gajah mengaku menyesalkan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memberikan keputusan sanksi disiplin sedang kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Jamilin Purba. Apalagi, keputusan KASN memberikan sanksi hukuman sedang kepada Jamilin, kembali kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.
“Harusnya dibuatlah jenis sanksi yang tegas, tidak hanya rekomendasi sanksi disiplin sedang saja,” kata Moratua saat dihubungi menanggapi keputusan KASN.
Jamilin dijatuhi hukuman sanksi sedang, karena melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.
Ada tiga jenis sanksi sedang, yang menjadi pilihan Bupati, antara lain, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Sekretaris Fraksi Gerindra itu menilai, keputusan KASN harus tegas tanpa pilih kasih. Agar dikemudian hari, pegawai di daerah pemerintahnya tidak berani mengambil resiko. “Inikan nampak ada kesan pilih kasih, masa rekomendasi tanggung-tanggung,” tutur Moratua.
Selain itu, ia juga menilai KASN tidak punya nyali dalam memberikan keputusan tersebut. “KASN juga egak punya nyali,” tegasnya.
Padahal, kata dia berharap, besar harapan masyarakat hukuman disiplin kepada Jamilin tegas berupa pencopotan jabatan. “Harusnya dia dicopot dari jabatan,” harapnya.
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan penjatuhan hukuman disiplin sedang kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Jamilin Purba. Penjatuhan itu, dikarenakan Jamilin terbukti bersalah dengan memberi dukungan kepada caleg PDI Perjuangan, yakni Masria Sinaga yang notabene adalah istrinya.
Hal itu disampaikan, Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi via WhatsApp ketika disinggung hasil penyelidikan atas laporan keputusan Bawaslu, Rabu (21/8).
Sumardi menerangkan, rekomendasi dari KASN sudah turun sesuai dengan temuan Bawaslu, bahwa terbukti ada pelanggaran. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
Dalam surat tersebut, Bupati diminta agar melakukan pengawasan dan meng imbau kalangan Korps Kopri di Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjaga netralitas dalam pemilu ke depannya.
Surat dari KASN yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan itu ditandatangani Ketua KASN, Sofian Effendi dengan tembusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kemudian, KASN menyerahkan kepada Bupati jenis sanksi sedang apa yang akan diberikan kepada Jamilin. Apakah, sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan gaji maksimal 1 tahun atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
“ Mana yang dipilih kita serahkan ke Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian,” ujar Sumardi ketika disinggung jenis sanksi sedangnya.
Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan, Henri Wesley Pasaribu mengapresiasi atas rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Jamilin Purba. Biarpun, surat rekomendasi tersebut belum sampai ke pihaknya.
“Kami mengapresiasi KASN yang dengan cepat merespon persoalan ini dengan memberikan rekomendasi hukum kepada oknum PNS tersebut,” kata Henri.
Atas rekomendasi itu, Hendri mendesak agar Bupati Dosmar Banjarnahor memberikan sanksi sesuai rekomendasi dari KASN.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Humbang Hasundutan Domu Lumbangaol dikonfirmasi terkait itu, hingga berita ini diturunkan belum dapat menjawab.
Perlu diketahui, kasus tersebut bermula atas laporan masyarakat dari Daerah Pemilihan Masria Sinaga yakni Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang kepada Bawaslu.
Dalam laporan itu, Jamilin memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan menyuruh ASN untuk ikut memilih istrinya sebagai caleg PDI Perjuiangan. Kemudian, tindakan yang mengarah keberpihakan di akun facebook pribadinya. Melihat itu, pihaknya melakukan screenshot unggahaan tersebut dan disampaikan ke Bawaslu.
Dari Bawaslu, setelah dimintai keterangan, yang bersangkutan terbukti menulis postingan tersebut dengan sadar. Hingga akhirnya Bawaslu mengirimkan surat laporan kepada KASN terkait kasus itu. (mag-12/han)
BAMBANG/SUMUT POS
DIBADIKAN: Para peserta Duta Genre Binjai 2019 diabadikan pada kegiatan seleksi menuju babak Grand Final.
DIBADIKAN: Para peserta Duta Genre Binjai 2019 diabadikan pada kegiatan seleksi menuju babak Grand Final. BAMBANG/SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Duta Genre Kota Binjai 2019 memasuki babak grand final. Karenanya, Ketua DWP Kota Binjai Erni Mahfullah beserta Asisten I Ernawati, Staf Ahli Afwan dan Dewi Anggraini menghadirinya yang berlangsung di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Rabu (28/8).
Genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, karir dan membina rumah tangga.
Staf Ahli Dewi mengatakan, kegiatan ini hendaknya dimaknai sebagai langkah strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan manusia di Kota Binjai. Khususnya generasi muda.
“Melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan kontribusi kaum milenial dalam pembangunan. Di mana kaum milenial dengan segala pemikiran dan ide yang positif dan kreatif dapat terakomodir dengan baik melalui segala kegiatan-kegiatan duta gender,” jelasnya.
Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai, Lilik Rosdewati menjelaskan, tujuan pemilihan Duta Genre untuk meningkatkan jumlah dan pemberdayaan remaja yang dapat dijadikan sebagai role model bagi peningkatan kualitas remaja di Kota Binjai.
“Sangat diharapkan Duta Gender tahun 2019 ini nantinya dapat membantu seluruh program dari Dinas PPKB kota Binjai,” pungkasnya. (ted/han)
BAMBANG/SUMUT POS
DITANDATANGANI: Bupati dan Ketua DPRD Langkat menandatangani SK dan Berita Acara Perda P.APBD 2019 disaksikan Wakil Ketua DPRD dan Sekda.
DITANDATANGANI: Bupati dan Ketua DPRD Langkat menandatangani SK dan Berita Acara Perda P.APBD 2019 disaksikan Wakil Ketua DPRD dan Sekda. BAMBANG/SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat akhirnya mensahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.446.451.121.715,37 dalam rapat paripurna, Rabu (28/8).
Perubahan ABPD inipun mengalami kenaikan sebesar 629 miliar lebih dari APBD 2019 yang diajukan sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun.
“sebelum disahkan, PAPBD ini dilakukan pembahasan dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait,”ujar Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE.
Sebelum disahkan, juru bicara badan anggaran, Ir. Antoni membacakan hasil kerja badan anggaran dan juga fraksi-fraksi DPRD Langkat memberikan pendapat akhir fraksinya yang menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Badan Anggaran berharap agar serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dimaksimalkan, adanya pemerataan rehab-rehab sekolah yang bersifat prioritas dan perlunya dibuat suatu program peningkatan sektor pariwisata sesuai visi dan misi Bupati Langkat periode 2019-2024,” sebut Antoni, membacakan beberapa poin yang menjadi catatan penting dalam hasil kerja Badan Anggaran DPRD Langkat.
Sementara Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengesahan perubahan APBD 2019 ini.
upati juga mengapresiasi pandangan dan tanggapan anggota dewan terhadap perubahan APBD yang menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab moral sebagai fungsi kontrol lembaga legislatif yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. (bam/han)
