sutan siregar/sumut pos
ASN: Seorang ASN berjalan di depan Balai Kota Medan. Tahun ini, Pemko Medan mengusulkan 800 formasi untuk CASN 2019.
ASN: Seorang ASN berjalan di depan Balai Kota Medan. Tahun ini, Pemko Medan mengusulkan 800 formasi untuk CASN 2019. Sutan siregar/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan berencana melakukan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019. Bahkan dikabarkan, Oktober mendatang seleksi bakal dilakukan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kabar rekrutmen CASN 2019 tersebut. Bahkan Muslim mengaku, mereka sudah.
mengajukan formasi CASN 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak beberapa bulan lalu. Sayang, hingga kini belum ada jawaban.
“Iya, memang sudah lama kita ajukan itu. Sudah ada beberapa bulan yang lalu, tapi memang belum ada jawaban sampai sekarang. Kita tunggulah, mungkin sebentar lagi,” kata Muslim Harahap, Kamis (29/8).
Muslim menyebutkan, sebelumnya Pemko Medan telah mengajukan formasi sebanyak lebih dari 800 formasi untuk perekrutan CASN dan PPPK tahun 2019. “Ada 800-an formasi, jumlah itu sudah disesuaikan juga dengan jumlah ASN Pemko Medan yang sudah pensiun. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban dari Kemenpan berapa jumlah formasi yang mereka setujui untuk direkrut di tahun ini,” jelasnya.
Dia juga tak menepis kabar yang menyebutkan, rekrutmen akan dilakukan pada Oktober mendatang. “Kalau soal wacana di Bulan Oktober, itukan baru sekadar wacana. Artinya, waktunya masih bisa mundur dari wacana itu. Karena usulan kita memang belum mendapat jawaban dari Kemenpan,” ujarnya.
Dilanjutkan Muslim, bila nantinya mereka sudah mendapatkan surat balasan terkait kuota dari jumlah formasi yang telah diajukan, barulah mereka mendapatkan jadwal pelaksanaan perekrutan CASN. “Biasanya kita akan disurati dulu terkait jumlah formasi atau kuota yang disetujui Kemenpan, baru nantinya akan diberikan jadwal kapan akan dilaksanakannya perekrutan itu. Nah, ini saja kami belum dapat berapa jumlah kuota yang disetujui oleh Kemenpan, apalagi jadwal pelaksanaannya, belum ada kepastian sampai saat ini,” terangnya.
Dari jumlah 800-an formasi yang diajukan, lanjut Muslim, 70 persen di antaranya adalah untuk formasi PPPK bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, sedangkan 30 persen lainnya untuk ASN reguler di luar PPPK. “Karena memang begitu formasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan faktanya, memang itu sesuai, saat ini memang tenaga pendidikan dan kesehatan yang paling banyak dibutuhkan,” tutupnya. (map)
istimewa
BPJS: Seorang peserta berkonsultasi dengan customer service terkait pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.
BPJS: Seorang peserta berkonsultasi dengan customer service terkait pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap kelasnya. Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, Peraturan Presiden (Perpres) untuk aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan segera diterbitkan.
Penegasan itu disampaikan langsung Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ketika ditanya soal kelanjutan kenaikan iuran BPJS. Ia menyatakan, kenaikan besaran iuran yang disepakati bukan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), melainkan usulan dari Menkeu Sri Mulyani. “Ini sudah kita naikan, segera akan keluar Perpresnya. Itungannya seperti yang disampaikan ibu menteri pada saat di DPR itu,” kata Mardiasmo di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Adapun usulan kenaikan dari iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Sri Mulyani jauh lebih besar ketimbang usulan DJSN. Yakni, kenaikan iuran penerima bantuan iuran (PBI) naik dari Rp23 ribu per jiwa menjadi Rp42 ribu.
Sedangkan untuk peserta penerima upah (PPU) badan usaha akan dinaikkan menjadi sebesar 5 persen dengan batas upah dari yang sebelumnya Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Selanjutnya, iuran peserta penerima upah (PPU) pemerintah, akan berlaku tarif iuran sebesar 5 persen dari take home pay dari yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok plus tunjangan keluarga.
Sementara itu, untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), iurannya masing-masing akan naik 100 persen. Rinciannya, jaminan sosial untuk kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan Kelas III dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu jiwa per bulan.
Menurut Mardiasmo, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu dimaksudkan agar keuangan lebih sehat untuk menekan angka defisit yang diperkirakan akan mencapai Rp32,8 triliun sampai akhir tahun. Nantinya, uang yang didapatkan dari kenaikan iuran juga akan digunakan untuk memperbaiki sistem jaminan sosial. “BPJS akan memperbaiki semuanya baik sisi purchasing nya. Karena ada UU bahwa setiap 2 tahun (iuran) harus dievaluasi. Jadi dihitung agar defisit bisa ditutup,” bebernya.
Lebih lanjut, Mardiasmo menyatakan pemerintah optimistis kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mampu menambal defisit anggaran. “Insya Allah tidak ada lagi (defisit) dengan optimalisasi semuanya. Jadi sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi,” tukasnya.
Sebagai informasi, rencananya, kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional ini mulai berlaku pada 2020 mendatang. Namun itu hanya berlaku untuk peserta segmen pekerja mandiri atau PBPU. Sedangkan untuk segmen PBI, PBI APBN dan PBI APBD akan dinulai pada Agustus 2019 ini.
Menyikapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Namun jika pemerintah bersikeras menaikkan iuran, YKLI mendesak dilakukan reformasi total pada pengelolaan BPJS Kesehatan, salah satunya dengan menghapus fasilitas kelas iuran.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulis Abadi menjelaskan usulan untuk menghilangkan kelas iuran BPJS Kesehatan selaras dengan spirit asuransi sosial yakni berkeadilan dan gotong royong. “Jadi, iuran BPJS Kesehatan hanya satu kategori saja,” ujar Tulus dalam keterangan resmi, Kamis (29/8).
Ia mengusulkan, iuran untuk peserta mandiri sebesar Rp60 ribu. Sementara untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau warga miskin yang dibiayai pemerintah diusulkan naik dari Rp23 ribu menjadi ke kisaran Rp30 ribu-Rp40 ribu.
Agar lebih transparan, ia pun mengusulkan nama penerima PBI dapat diakses publik Manajemen BPJS Kesehatan juga diinilai harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen. “Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJS Kesehatan. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi,” jelas dia.
Terakhir, YLKI mengusulkan BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terkait ketersediaan dan jumlah dokter untuk mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik. Meski demikian, Tulus menegaskan, kenaikan iuran seharusnya menjadi skenario terakhir yang digunakan pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Ketimbang menaikkan iuran, menurut dia, pemerintah sebenarnya dapat mengalokasikan subsidi energi yang saat ini mencapai Rp 157 triliun atau menaikkan cukai rokok. “Skema cukai rokok selain tidak membebani konsumen BPJS Kesehatan, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJS Kesehatan,” terang dia.(jpg/bbs)
JENGUK: Gubsu, Edy Rahmayadi, didampingi Dirut RS Haji Medan dan Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjenguk Meimeris Tumanggor di RS Haji Medan, Kamis (29/8). Gubsu menyemangati Meimeris supaya kuat makan dan cepat gemuk.
JENGUK: Gubsu, Edy Rahmayadi, didampingi Dirut RS Haji Medan dan Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjenguk Meimeris Tumanggor di RS Haji Medan, Kamis (29/8). Gubsu menyemangati Meimeris supaya kuat makan dan cepat gemuk.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga besar Meimeris Tumanggor, tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih kepada Pemprovsu atas bantuan yang diberikan sehingga Meimeris bisa kembali pulang ke tanah air, Kamis (29/8).
“Kami dari keluarga Meimeris Tumanggor, berterima kasih kepada Pemprovsu, terlebih kepada bapak Gubernur Juga kepada bupati Tapanuli Tengah dan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumut dan semua yang telah membantu adik saya. Kami berterima kasih dan mendoakan semua yang mengurusnya panjang umur, sehat-sehat dan mendapat rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar abang kandung Meimeris Tumanggor, Kalarus Tumanggor saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (29/8).
Dia mengungkapkan, mereka adalah penduduk asli Tumba Jae, Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelum Meimeris berangkat ke Malaysia menjadi TKW, kondisinya sehat dan tidak ada menderita TBC akut.
“Waktu dari kampung tidak ada (sakit). Tapi udah lama dia di perantauan baru ketahuan. Kami selama di kampung tidak ada dia (Meimeris) mengidap penyakit (TBC akut),” katanya.
Ia mengatakan, belum sempat menemui adiknya tersebut. Keluarga juga baru mengetahui bahwa Meimeris sudah di Rumah Sakit Haji Medan untuk dirawat. “Besoklah (hari ini, Red) kami berangkat dari kampung ke Medan,” katanya.
Istri Kalarus Tumanggor, Ester Marpaung juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Pemprovsu. “Saya mengucapkan terima kasih karena adik ipar saya sudah diurusi, sehingga adik saya bisa sampai kembali ke Indonesia. Semoga pihak-pihak yang membantu mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Tuhan,” katanya.
Dijenguk Gubsu
Tidak hanya memulangkan TKW Meimeris Tumanggor dari Penang, Malaysia ke Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Edy Rahmayadi juga ingin memastikan agar wanita kelahiran Tapteng itu mendapat pengobatan yang baik. Untuk itu, Kamis (29/8), di sela-sela kesibukannya Edy Rahmayadi menyempatkan diri menjenguk Meimeris yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Haji Medan, di Jalan RS Haji, Medan Estate.
“Gimana? Udah mulai sehat?” sapa Gubernur saat berjabat tangan dan mengawali perbincangan dengan Meimeris. Sembari berbincang dan menanyakan kondisi Meimeris, Gubernur juga sesekali menuturkan candaan-candaan untuk menghibur Meimeris yang sedang terbaring lemah.
“Banyakin aja dulu istirahat, jangan banyak mikir-mikir dulu,” ujar Edy Rahmayadi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan serta dokter yang menangani yakni dr Supiono SpP.
Selain itu, Edy juga menyampaikan kalimat-kalimat untuk menenangkan Meimeris. Bahwa kehidupan sejatinya memang selalu penuh dengan cobaan. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana untuk menghadapi dan bangkit dari cobaan-cobaan tersebut. “Nanti jangan balik lagi ke sana. Di sini aja cari kerja,” ujar Edy sambil tertawa.
Kemudian, Edy berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, mengingatkan untuk memantau kondisi dan memenuhi kebutuhan Meimeris selama dirawat.
Alwi Mujahit Hasibuan menceritakan proses penjemputan Meimeris dari Penang. “Kita tiba di Pelabuhan Tanjungbalai itu sore Pak, jadi kita menginap satu malam di sana. Dirawat di RSUD Dr Tengku Mansyur Tanjungbalai, baru lah tadi pagi dibawa ke sini,” jelasnya.
Sebelumnya, dokter yang menangani Meimeris yakni dr Sp Paru Supiono menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan awal memperlihatkan ada infeksi paru-paru yang menyebabkan batuk darah, demam, dan penurunan berat badan. “Pemulihan hingga penyembuhan mungkin enam bulan lebih,” terangnya.
Kondisi Meimeris sudah mulai membaik dibanding sebelumnya. Meski tampak lemas dan butuh istirahat, tetapi dirinya bersemangat bertemu dan menjawab pertanyaan Gubernur. Di akhir pertemuan, Meimeris mengucapkan terima kasih kepada Gubernur beserta jajaran Pemprov yang tidak hanya membawanya kembali pulang ke Indonesia, tetapi juga merawat dirinya yang sedang sakit. “Terima kasih, Pak. Tuhan lah yang bisa membalas kebaikan Bapak,” ujarnya.
Sebelumnya, Meimeris Tumanggor berhasil dibawa pulang oleh Tim Pemprov Sumut yang ditugaskan oleh Gubernur Edy Rahmayadi. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, TKW Meimeris telah tiba di Pelabuhan Tanjungbalai, Asahan, Rabu (28/8) sore.
Kedatangan Meimeris dan Alwi Mujahit disambut langsung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai. Hadir di antaranya Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pemko Tanjungbalai Zainul Arifin, Kepala Dinas Kesehatan Burhanuddin Harahap dan para petugas kesehatan.
Begitu sampai, Meumeris langsung dimasukkan ke ambulans KKP dan diperiksa petugas RSUD Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai. “Setelah pemeriksaan singkat, selanjutnya Meimeris dibawa ke RSUD, untuk dirawat satu malam. Diharapkan besok pagi akan lebih segar dan akan dipindahkan ke RS Haji Medan,” ungkap Alwi Mujahit.
Secara psikologi, menurut Alwi, Meimeris merasa terus mendapat dukungan. Lalu secara teknis, Meimeris juga terus mendapat pengobatan intensif sejak dari Penang, Malaysia.
“Jadi sudah pasti kebugaran tubuhnya semakin baik. Karena dia selalu mendapat support. Pengakuan Meimeris, dia itu warga Jalan Susteran Tumba Jae, Manduamas, Tapteng. Tapi paspornya memang dari Siantar. Bisa saja pas ngurusnya itu di sana,” terang dia.
Sebelumnya diberitakan, Meimeris yang sempat sakit dan telantar di Penang, Malaysia, akhirnya berhasil dibawa pulang ke Sumut. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Meimeris telah tiba di Pelabuhan Tanjungbalai, Asahan, Rabu (28/8) sore. “Alhamdulillah, saat ini kami sudah tiba di Tanjungbalai, Asahan,” ujar Alwi usai tiba di Pelabuhan Tanjungbalai.
Kedatangan Meimeris dan Alwi Mujahit disambut Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Pemerintah Kota Tanjung Balai. Hadir di antaranya Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pemko Tanjungbalai Zainul Arifin, Kepala Dinas Kesehatan Burhanuddin Harahap dan para petugas kesehatan.
Begitu sampai, Meumeris langsung dimasukkan ke ambulans KKP dan diperiksa petugas “Setelah pemeriksaan singkat, selanjutnya Meimeris dibawa ke RSUD, untuk dirawat satu malam. Diharapkan besok pagi akan lebih segar dan akan dipindahkan ke RS Haji Medan,” ungkap Alwi yang merupakan salah satu Tim Pemprov Sumut yang diutus Gubernur Edy Rahmayadi ke Penang. (prn)
IST/SUMUT POS
KORBAN: Kiki Riva Yogi dan istrinya Putri, korban pemukulan debt colector berfoto bersama.
KORBAN: Kiki Riva Yogi dan istrinya Putri, korban pemukulan debt colector berfoto bersama. IST/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kiki Riva Yogi dan istrinya Putri dipukuli beberapa pria yang mengaku sebagai debt colector salah satu perusahaan leasing. Namun sayang, dua pelaku yang diamankan warga dilepas Polsek Medan Area.
MENURUT Kiki, kasus pencurian dan kekerasan yang dialaminya terjadi pada 12 Februari 2018. Saat melintas di Jalan Amaliun dengan mengendarai mobil Avanza BH 1841 FM, tiba-tiba dipepet beberapa orang yang mengaku debt colector dari salah satu leasing dan berusaha menghentikan mobil mereka.
“Para debt colector itu menghentikan mobil seperti begal. Mereka lebih dari 10 orang. Ada yang naik sepeda motor dan naik mobil, dengan memukul-mukul kaca. Kami kemudian berhenti,” ujar Kiki didampingi Putri kepada Sumut Pos, kemarin (28/8).
Merasa tak ada persoalan, Kiki dan istrinya berusaha mempertahankan mobil tersebut. Mereka kemudian dipukul dan dicakar para pria tersebut.
Kejadian itu mengundang masyarakat sekitar. Para debt colector itu pun melarikan diri.
“Begitu masyarakat datang, debt colector itu ketakutan. Tapi massa masih sempat mengamankan dua orang dan diserahkan ke polisi dari Polsek Medan Area beserta mobil Avanza tahun 2012 tersebut, sebagai barang bukti,” ungkapnya.
Kiki dan istrinya pun membuat laporan ke Polsek Medan Area. Laporan korban diterima dengan nomor STTLP/120/K/II/2018/SPKT Sektor Medan Area.
Namun, pelaku tersebut dilepas oleh Polsek Medan Area dengan alasan ada jaminan. Tapi hingga kini kasus tersebut belum jelas. Bahkan Polsek Medan Area seenaknya mengaku pelaku sudah melarikan diri.
“Bagaimana mungkin hilang. Kami ingin keadilan. Kami sudah dipukuli. Bahkan mata suami saya sempat sakit karena dipukul debt colector itu,” tambah Putri.
Putri mengakui mobil Avanza BH 1841 FM tersebut merupakan milik rekan bisnisnya Amril. Mobil itu diberikan sebagai jaminan kepadanya, karena Amril memiliki utang.
Belakangan diketahui, bahwa Amril juga menggadaikan buku hitam mobil itu ke salah satu leasing.
“Kami tidak berharap mobil itu. Tapi kami ingin agar kasus ini diselesaikan secara hukum. Mereka telah memukuli kami di tengah jalan,” tegasnya.
Putri menambahkan, pihaknya sudah lama menunggu itikad baik dari perusahaan leasing tersebut untuk berdamai. Namun hingga kini itikad baik itu tidak pernah direspon.
“Beberapa kali pihak leasing sudah datang, tapi itikad mereka tidak pernah baik. Mereka hanya berusaha agar mobil itu bisa dilepaskan polisi. Tentu kami tidak mau,” tegasnya.
Kapolsek Medan Area Kompol Anjas Asmara ketika dikonfirmasi bakal mengecek kembali kasus ini, karena dia baru menjabat pada Mei 2019.
IST/SUMUT POS
KETERANGAN: Aspidsus Kejati Sumut, Irwan Sinuraya memberi keterangan kepada media.
KETERANGAN: Aspidsus Kejati Sumut, Irwan Sinuraya memberi keterangan kepada media. IST/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut). Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu, memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait dalam kasus ini.
Diketahui, sebanyak 13 orang saksi diperiksa dan dimintai keterangannya. Di antaranya, 2 orang Kepala MAN, 3 orang Kepala MTsN, serta sisanya dari pihak Kanwil Kemenag Sumut, Kota Medan dan Binjai.
“Memang infonya ada jadwal pemeriksaan hari ini, hasilnya belum ada laporan dari jaksa penyelidik,” ujar Aspidsus Kejatisu, Irwan Sinuraya, Kamis (29/8).
Namun Irwan tidak mengetahui dari pukul berapa hingga pukul berapa pemeriksaan itu dilakukan. Mantan Kajari Parepare, Kejati Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) ini mengatakan, pihaknya masih terus akan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan).
Sementara, Irwan optimis kasus ini bisa dibawa ke pengadilan, sepanjang bukti yang diperoleh mencukupi.
“Tergantung bukti yang diperoleh kalau cukup bukti kita tingkatkan ke dik (penyidikan) setelah selesai dik baru dibawa ke pengadilan,” tandasnya.
Sebelumnya, Irwan juga mengatakan pihaknya sejauh ini masih melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala madrasah.
“Sedangkan kakanwil dan kabid belum ada pemanggilan, tergantung dari tim lid (tim penyelidikan),” kata Irwan beberapa hari lalu.
Diketahui, kasus dugaan korupsi atau pungli di Kanwil Kemenag Sumut terjadi pada pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) yang bernilai Rp2 miliar lebih.
Menurut keterangan yang diperoleh dari sumber, sebanyak 50 persen siswa/i setiap madrasah dari mulai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA), diwajibkan mengikuti seleksi KSM tersebut. Setiap siswa/i membayar Rp35 ribu yang dibebankan kepada kepala madrasah masing-masing.
Ada sekitar 58 ribu siswa/i madrasah se-Sumut yang mengikuti seleksi KSM tersebut dan telah membayar biayanya. Bila ditotal jumlah keseluruhan uang dari 58 ribu jumlah siswa/i itu dikali Rp35 ribu, maka mencapi Rp2.030.000.000.
Padahal, seleksi pelaksanaan KSM hanya mencari 11 orang utusan yang akan dikirim dalam pelaksanaan KSM tingkat nasional di Manado pada September 2019 mendatang.
Hal ini jelas-jelas telah melanggar Junis Juknis Dirjen Pendidikan Islam Pusat. Sebab menurut juknis tersebut, tidak dibenarkan mengkoordinir seleksi KSM ditingkat satuan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.
Pelaksanaannya harus secara mandiri dan diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing.(man/ala)
BERBUKA:
Karyawan Sumut Pos sedang antre untuk mengambil nasi saat acara buka puasa bersama beberapa waktu yang lalu.
BERBUKA:
Karyawan Sumut Pos sedang antre untuk mengambil nasi saat acara buka puasa bersama beberapa waktu yang lalu.
Pada tanggal 1 September mendatang, umat Muslim di Indonesia akan merayakan tahun baru Islam yaitu 1 Muharram. Ada satu kebiasaan yang dilakukan umat Islam saat bulan yang dimuliakan ini dating, yaitu puasa Asyura.
syura adalah hari kesepuluh pada bulan Muharram. Hari yang mulia dan menyimpan sejarah yang mendalam, tak bisa dilupakan.
Ibnu Abbas berkata: “Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa A’syuro. Nabi bertanya: “Puasa apa ini?” Mereka menjawab: “Hari ini adalah hari yang baik, hari dimana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran musuhnya, maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kami-pun ikut berpuasa.
Nabi berkata: “Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian”. Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa.
Nabi dalam berpuasa ‘Asyura mengalami empat fase:
Fase pertama: Beliau berpuasa di Mekkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa.
Aisyah menuturkan: “Dahulu orang Quraisy berpuasa A’syuro pada masa jahiliyyah. Dan Nabi-pun berpuasa ‘Asyura pada masa jahiliyyah.
Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa ‘Asyura dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau berkata: “Bagi yang hendak puasa silakan, bagi yang tidak puasa, juga tidak mengapa”
Fase kedua: Tatkala beliau datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa ‘Asyura, beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar puasa. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas di muka. Bahkan Rasulullah menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali, sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa ‘Asyura.
Fase ketiga: Setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa A’syuro, dan juga tidak melarang, dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah sebagaimana hadits Aisyah yang telah lalu.
Fase keempat: Pada akhir hayatnya, Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari A’syuro saja, namun juga menyertakan hari tanggal 9 A’syuro agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi.
Ibnu Abbas berkata: “Ketika Nabi puasa A’syuro dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa.
Para sahabat berkata: “Wahai Rasululloh, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashoro!! Maka Rasululloh berkata: “Kalau begitu, tahun depan Insya Allah kita puasa bersama tanggal sembelilannya juga”. Ibnu Abbas berkata: “Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat terlebih dahulu”.
Keutamaan Puasa Asyura
Hari ‘Asyura adalah hari yang mulia, kedudukannya sangat agung. Ada keutamaan yang sangat besar.
Imam al-Izz bin Abdus Salam berkata: “Keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk; Bentuk pertama adalah bersifat duniawi dan bentuk kedua adalah bersifat agama.
Keutamaan yang bersifat agama adalah kembali pada kemurahan Allah untuk para hambanya dengan cara melebihkan pahala bagi yang beramal. Seperti keutamaan puasa Ramadan atas seluruh puasa pada bulan yang lain, demikian pula seperti hari ‘Asyura.
Keutamaan ini kembali pada kemurahan dan kebaikan Allah bagi para hambanya di dalam waktu dan tempat tersebut”. Diantara keutamaan puasa ‘Asyura adalah;
1- Menghapus dosa satu tahun yang lalu
Rasululloh bersabda:
Puasa ‘Asyura aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu.
Imam an-Nawawi berkata: “Keutamaannya menghapus semua dosa-dosa kecil. Atau boleh dikatakan menghapus seluruh dosa kecuali dosa besar”.
2- Nabi sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari itu
Ibnu Abbas berkata:
Aku tidak pernah melihat Nabi benar-benar perhatian dan menyengaja untuk puasa yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari ini, hari ‘Asyura dan puasa bulan Ramadan.
3- Hari dimana Allah menyelamatkan Bani Isroil
Ibnu Abbas berkata: “Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa A’syuro. Nabi bertanya: “Puasa apa ini?” Mereka menjawab: “Hari ini adalah hari yang baik, hari dimana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran musuhnya, maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kami-pun ikut berpuasa. Nabi berkata: “Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian”. Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga”.
4- Puasa ‘Asyura dahulu diwajibkan
Dahulu puasa ‘Asyura diwajibkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Hal ini menujukkan keutamaan puasa ‘Asyura pada awal perkaranya.
Ibnu Umar berkata: “Nabi dahulu puasa ‘Asyura dan memerintahkan manusia agar berpuasa pula. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, puasa ‘Asyura ditinggalkan”.
5- Jatuh pada bulan haram
Nabi bersabda:
Puasa yang paling afdhol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharrom.
Semoga kita diberi kemudahan untuk melaksanakan puasa Asyura. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. (bbs/ram)
istimewa
RESMI: Wakil Gubernur Jawa Timur, KEmil Elestianto Dardak menandatangani prasasti peresmian galeri Gery X-Quest Factory di pabrik biskuit Garudafood Gresik, (28/8).
RESMI: Wakil Gubernur Jawa Timur, KEmil Elestianto Dardak menandatangani prasasti peresmian galeri Gery X-Quest Factory di pabrik biskuit Garudafood Gresik, (28/8).
GRESIK, SUMUTPOS.CO – PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Garudafood”) mengadakan talkshow sekaligus peresmian galeri kunjungan pabrik digital pertama di Indonesia yang diberi nama Gery X-Quest Factory di pabrik biskuit Garudafood Gresik, Jawa Timur (28/8).
Gery X-Quest Factory merupakan salah satu inovasi Garudafood dengan konsep digital pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam mendukung Tourism 4.0. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi lanjutan antara Garudafood dengan pihak Kementerian Pariwisata, setelah sebelumnya melakukan kerjasama ‘co-branding’ di tahun 2017 pada kemasan maupun iklan televisi produk Gery Saluut Malkist Kelapa bercita rasa kelapa Bali yang masih berlangsung hingga saat ini.
CEO Garudafood, Hardianto Atmadja mengatakan ‘Gery X-Quest Factory ini menjadi awalan baru bagi pihaknya dalam hal inovasi kunjungan pabrik digital pertama di Indonesia. Dimana Garudafood menggabungkan edukasi dengan teknologi sehingga pengunjung dapat merasakan sensasi pengalaman secara holistik dan berbeda.
“Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan industri pariwisata Indonesia menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) dengan tema ‘Pesona Bali’ , baik destinasi wisata yang dekat dengan penghasil kelapa maupun kuliner dengan unsur kelapa Bali. Hal ini sejalan dengan konsep ‘co-branding’ sebelumnya di produk Gery Saluut Malkist Kelapa dengan citarasa Bali,” ujarnya.
Garudafood juga mengundang masyarakat sekitar pabrik yang menjadi mitra binaan Garudafood Sehati. (rel/ram)
istimewa
BERSAMA: Bupati Tobasa, Darwin Siagian dan Head of Corporate Affairs Gojek Sumatera, Teuku Parvinanda berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama, Kamis (29/8).
BERSAMA: Bupati Tobasa, Darwin Siagian dan Head of Corporate Affairs Gojek Sumatera, Teuku Parvinanda berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama, Kamis (29/8).
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sejak mulai beroperasi pada Mei 2019 di Kabupaten Toba Samosir, ekosistem Gojek berkomitmen untuk mempermudah aktivitas dan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui teknologi.
Untuk memperluas dampak sosial, kali ini Gojek dan GoPay berkolaborasi dengan Pemkab Toba Samosir dengan mengajak pengusaha UMKM lokal untuk memanfaatkan kemudahan teknologi pembayaran nontunai melalui GoPay. Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gojek, GoPay, dan Pemkab Toba Samosir di Kantor Bupati Tobasa, Kamis (29/8).
Dalam sambutannya, Bupati Tobasa, Darwin Siagian menyampaikan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan ekosistem Gojek yang diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya visi Toba Samosir Hebat 2021.
“Untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera, pemerintah tidak bisa sendiri, perlu kontribusi aktif masyarakat dan juga pelaku industri yang kami percaya bisa memacu pergerakan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing yang sehat masyarakat. Inovasi yang terus diciptakan ini nantinya juga harus bisa menjadi solusi dari setiap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti yang dilakukan Gojek dan ekosistemnya,” ujar Bupati Tobasa, Darwin Siagian.
Nantinya, lanjut Bupati, Pemkab Tobasa dan GoPay akan menghadirkan beragam kemudahan transaksi non tunai yang dapat dimanfaatkan masyarakat di berbagai bidang layanan publik. Di antaranya pajak dan retribusi daerah, layanan kesehatan, transportasi publik, serta kemudahan saat mengunjungi destinasi wisata di area Tobasa.
“Melalui kerja sama antara Pemkab Tobasa, Gojek, dan GoPay, pelaku UMKM kini bisa mencatat riwayat transaksi usahanya dengan lebih mudah, aman, dan transparan, serta tidak bingung menyiapkan uang kembalian untuk pelanggan,” kata Bupati.
Head of Corporate Affairs Gojek Sumatera, Teuku Parvinanda menuturkan, Gojek percaya, kolaborasi mampu menghadirkan solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam menjalankan bisnis sehari-hari.
“Melalui kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat serta lembaga pemerintahan sejak Gojek diluncurkan di Tobasa pada Mei 2019 lalu. Kami melihat masyarakat Tobasa memiliki potensi untuk berkembang, baik itu di bidang kuliner hingga pariwisata. Lewat teknologi, kami ingin menjembatani keterampilan masyarakat ini untuk bisa bertemu dengan pasar dan pelanggan yang lebih luas lagi,” ujar Teuku Parvinanda.
Berkat kepercayaan pengguna dan rekan usaha, GoPay juga baru saja berhasil membawa Gojek sebagai satu-satunya perusahaan Asia Tenggara dalam masuk dalam daftar perusahaan yang dinilai berhasil mengubah dunia versi Majalah Fortune 2019.
Gojek menempati peringkat ke-11 dari 52 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Penghargaan ini didapatkan dengan mengukur dampak sosial GoPay bagi para penggunanya, hasil bisnis, tingkat inovasi, serta integrasi perusahaan dalam menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Selain di Sumatera Utara, lanjutnya, GoPay dan Gojek juga sudah menjalin kerja sama dengan institusi di berbagai bidang di wilayah operasional Gojek. (rel/ila)
Syarif Armansyah Lubis
Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Medan,
Syarif Armansyah Lubis
Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Medan,
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak management Hotel Polonia berjanji akan memenuhi panggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan pada Senin ini (2/8). Namun, jika mereka tak datang, pihak DLH akan langsung memberikan sanksi dengan menyegel Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hotel tersebut.
“Kalau mereka tak mau datang, maka kita akan segel IPAL nya, kita semen supaya tak bisa lagi membuang limbahnya ke parit. Dan untuk langkah selanjutnya akan kita bahas lagi,” tegas Kadis LH Kota Medan, Armansyah Lubis.
Untuk sementara waktu, kata Armansyah, pihaknya tidak mengizinkan Hotel Le Polonia membuang limbahnya kembali ke dalam parit hingga pihak Konsultan dapat menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa mereka memiliki izin IPAL dan telah benar dalam mengelolanya.
“Jadi sekarang mereka harus menggunakan mobil sedot untuk mengambil limbah dari hotel karena limbah mereka tak bisa lagi dibuang begitu saja ke parit,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut dia, telah mengirim tim untuk selalu memantau Hotel Le Polonia dalam membuang limbahnya ke dalam parit. “Mereka terus kita pantau, tak bisa lagi buang-buang ke parit,” tegasnya.
Armansyah mengakui, managemen Hotel Le Polonia telah mendatangi kantor DLH Kota Medan pada Rabu (28/8) lalu. Namun, kedatangan itu tidak menjelaskan apapun. Sebab, management Hotel Le Polonia tidak membawa serta pihak konsultannya yang dapat menjelaskan proses pengolahan limbah tersebut.
“Konsultannya tidak ada di Medan, katanya masih di luar kota, maka tak ada yang bisa menjelaskan. Mereka minta waktu hingga hari Senin,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan bahwa kedatangan pihak Hotel Le Polonia tanpa konsultan hingga tak dapat menjelaskan apapun harus menjadi catatan penting bagi Pemko Medan.
“Kesannya pihak hotel itu jadi seperti main-main, datang tapi tak bisa menjelaskan apapun,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Kamis (29/8) di kantor DPRD Medan.
Namun begitu, kata Bahrum, pihaknya akan melihat apakah konsultan hotel tersebut akan datang atau tidak di hari yang telah dijanjikan tersebut. “Kalau nanti mereka tak datang juga hari Senin (29/8), ini jelas harus disegel. Selanjutnya ini bisa dipidana. Kasus Hotel Le Polonia ini harus jadi pelajaran buat hotel-hotel lainnya di Kota Medan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Hotel Le Polonia tertangkap tangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan saat membuang Limbah cair yang berwarna putih pada parit bagian depan hotel tersebut, persisnya dibelakang bangunan Pos Polantas.
Air limbah yang dibuang diduga dilakukan setiap hari pada jam tertentu yakni siang dan sore hari selama beberapa bulan belakangan. Setiap kali limbah yang dibuang, memakan waktu hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Dari limbah yang dibuang itu, akibatnya air yang berada di dalam parit langsung kotor. Bahkan, menimbulkan bau menyengat yang tak sedap. Namun, belum diketahui pasti jenis limbah cair yang dibuang apakah masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau tidak. (map/ila)
prayugo utomo/jawapos.com
KETERANGAN: Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada media.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib sembilan pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 di lingkungan Pemprovsu masih digantung Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Padahal sebelumnya panitia seleksi sudah menyerahkan keseluruhan hasil tes kepada gubernur.
“Kami pun tidak tahu kenapa hingga kini belum juga diumumkan hasilnya. Apakah dibuka seleksi ulang atau ada dilantik berikutnya,” tutur seorang peserta seleksi JPT Pratama Pemprovsu yang enggan namanya disebut, Kamis (29/8).
Kalaupun akhirnya Gubsu akan membuka seleksi ulang, menurut dia, mestinya tidak lagi melibatkan peserta seleksi yang telah kalah tes sebelumnya. Sebab itu sudah menandakan bahwa pejabat tersebut tidak kompeten. “Kalau yang kalah bisa ikut lagi, itu namanya tidak fairlah. Jika ada seleksi ulang, maka yang boleh ikut adalah pejabat diluar yang sudah ikut sebelumnya,” katanya.
Begitupun, sumber menyebut kalau semua kebijakan itu ada di tangan gubernur selaku pengguna dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. “Kita tentu dalam posisi menunggu apa kebijakan berikutnya,” pungkasnya.
Beredar kabar, nama-nama pejabat yang akan dilantik selanjutnya sudah dimohonkan Gubsu melalui pansel kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun kabar tersebut langsung dibantah keras Ketua Pansel yang juga Sekdaprovsu, R Sabrina.
“Belum, belum ada pengajuan apapun. Belum ada juga agenda pelantikan seperti banyak yang diberitakan. Saya juga heran dari mana saja itu sumbernya. Memang, sebelum pelantikan, tidak mesti ajukan ke KASN. Namun sejauh ini belum ada arahan dari pimpinan,” tegasnya.
Sementara Gubsu Edy Rahmayadi menanggapi isu tersebut dengan santai. “Kok mau ditipu-tipuin orang kalian, jangan mau ditipu-tipu. Siapa mau dilantik. Suka kali kalian mau ditipu-tipu. Nanti kalau dilantik kan kalian diundang itu,” ujarnya singkat.
Ia juga sebelumnya belum memutuskan sikap apakah akan membuka ulang seleksi. “Itu yang belum (apakah seleksi ulang atau tidak). Nanti kita pelajari ya,” katanya menjawab Sumut Pos usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (12/8).
Gubsu menegaskan sisa sembilan orang yang belum dilantik itu untuk bersiap diri, manakala dalam waktu dekat ini dirinya sudah membuat kebijakan atas hal ini. “Kasih kesempatan sembilan orang itu untuk menyiapkan diri. Karena sekali tes itu (biayanya) Rp2,5 juta. Kalau kita buat dadakan lagi, tak dapat lagi nilainya. Sumatera Utara ini berat, 33 kabupaten/kota. Kalau di Jawa sana naik ojek, bisa sampai antar kabupaten. Tempat kita kalau naik ojek, lepas bannya itu,” katanya.
Mantan Pangkostrad tersebut juga mengakui butuh figur-figur pejabat yang siap membantunya dan wakilnya, Musa Rajekshah dalam membangun visi misi menjadikan Sumut bermartabat sampai 2023 mendatang.
“Saya benar-benar butuh orang yang siap. Untuk itu tolong sosialisasikan, bukan pintar atau tidak pintar. Bukan cocok atau tidak cocok, menangani spesifik masing-masing kedinasan. Itukan berbeda-beda. Ini harus siap orangnya,” katanya.
Diketahui, Gubsu Edy sudah melantik tujuh orang pejabat hasil lelang JPT Pratama pada Jumat (9/8) lalu. Namun, terhadap sembilan orang lagi sejauh ini belum dia putuskan apakah tetap dilantik atau dibuka seleksi ulang. Padahal total ada 16 JPT yang dilelang oleh pansel dan tiga nama dengan passing grade tertinggi, sudah diserahkan ke Gubsu. (prn/ila)
