MEDAN, SUMUTPOS.CO – Batalnya pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut tahun anggaran 2019 oleh DPRD Sumut, Selasa (27/8), dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dewan dalam menjalankan tanggung jawab. Selain menanggung beban sejarah yang berat dan jadi preseden buruk, kejadian itu tentu akan membuat persepsi buruk di mata masyarakat.

“Wajar saja ketika mengenai anggaran rakyat yang menjadi tugas wakil rakyat untuk mengesahkannyan

namun tak dilakukan oleh dewan, memunculkan banyak persepsi di masyarakat. Apalagi lebih dari 60 persen dewan yang sekarang tidak terpilih lagi,” kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Rabu (28/8).

Meski secara eksplisit dia tidak mau menyebut, namun salah satu persepsi di publik ketika pengesahan PAPBD 2019 gagal dilakukan DPRD Sumut, peristiwa dimaksud dapat menjadi sinyal bahwa anggota dewan menginginkan ‘imbalan’ atau semacam ‘uang pensiun’ dengan cara menggantung tahapan itu. Terutama bagi legislatif yang tidak terpilih kembali.

“Sebenarnya kalau kita mau evaluasi, pembahasan anggaran ini dilakukan oleh dewan periode sekarang. Meski tidak ada di UU memaksa harus disahkan untuk PAPBD, tetapi periode ini juga harus menyegerakan hal itu, namun faktanya mereka tidak serius dengan pekerjaannya. Saya tidak mengarah ke sana (dewan minta imbalan), tapi apa maksudnya mereka menggantung nasib rakyat Sumut. Dibahas iya, tapi tidak disahkan saat paripurna,” papar mantan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut tersebut.

Secara psikologi, imbuh dia, pengesahan RAPBD Sumut 2020 juga dikhawatirkan senasib dengan PAPBD 2019. Sebab Badan Anggaran yang membahas anggaran dan pengesahan notabene dari legislatif yang sekarang. “Mereka harus menjelaskan dan membuat keterangan kenapa tidak mau mengesahkan itu.

Tidak hanya sebatas alasan karena tidak kuorum saat pengesahan. Sehingga publik mengetahui dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat Sumut. Menyangkut belanja pembangunan, belanja sosial masyarakat dan belanja aparatur pemprov juga. Saya kira bisa saja nanti RAPBD seperti ini juga nasibnya,” katanya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, yang juga Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Raja Indra Saleh, belum mau berkomentar lebih jauh pasca batalnya pengesahan PAPBD 2019. Dia hanya bilang, saat ini sedang dilakukan pembahasan anggaran antara TAPD dengan Banggar DPRD Sumut.

Namun Indra tak ingin menyebut pembahasan sekaitan RAPBD atau ada upaya lobi-lobi pasca batalnya pengesahan PAPBD. Tak hanya itu, saat disinggung soal kelanjutan cerita paska pembatalan pengesahan PAPBD ke Kemendagri untuk disahkan, dirinya juga enggan mengomentari. “Nantilah ya, ini saya lagi di DPRD Sumut bahas anggaran dengan Banggar. Sore aja nanti kita ketemu di kantor,” ujarnya singkat.

Seperti diberitakan, PAPBD Sumut 2019 akhirnya batal disahkan setelah tertunda dalam dua kali paripurna karena kehadiran anggota DPRD Sumut tidak kuorum. Dalam paripurna DPRDSU, Selasa (27/8), diputuskan, PAPBD 2019 tidak disahkan dan diserahkan ke Mendagri. Hanya sekitar 40-an anggota dewan yang hadir dalam paripurna tersebut.

“Kita sudah berikan kesempatan, tapi sampai saat ini kehadiran anggota DPRDSU tidak memungkinkan kita mengambil keputusan PAPBD 2019. Maka dengan berat hati, karena kita ikut pada aturan, PAPBD 2019 kita serahkan ke Mendagri,” ujar Ketua DPRDSU Wagirin Arman mengakhiri paripurna yang cukup alot tersebut.

Sebelumnya, paripurna pengambilan keputusan PAPBD 2019 dijadwalkan Selasa (27/8) pukul 14.00 WIB. Sempat diskors dua kali karena kehadiran anggota dewan tidak mencapai 2/3, maka sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12, jika dalam setelah dua kali skors, maka paripurna dibatalkan, dan jika dalam dua kali paripurna pengambilan keputusan tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diserahkan ke Mendagri.

Sejumlah anggota dewan sempat meminta agar pimpinan rapat tidak menutup paripurna dan membatalkan pengambilan keputusan PAPBD tersebut, melainkan meminta agar pimpinan dewan berunding dengan ketua-ketua fraksi dan meminta agar anggota dewan dihadirkan dalam ruang paripurna. Rapat sempat diskors untuk ketiga kalinya, namun setelah dibuka kembali, kehadiran anggota dewan tetap tidak memenuhi kuorum.

“Sekarang semua terserah Mendagri, kita tidak bisa mengambil keputusan, karena (kehadiran dewan) tidak kuorum. Jumlah kehadiran tanda tangan saja tidak kuorum, apalagi fisiknya. Tidak ada yang namanya disharmonisasi legislatif dan eksekutif, yang salah disini adalah ketidakhadiran anggota dewan. Saya kecewa kehadiran anggota DPRDSU, ini sejarah jelek untuk Sumut. Saya mohon maaf kepada rakyat Sumut,” ungkap Wagirin. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Sumatera Utara (Sumut) saat ini sedang mempersiapkan keperluan untuk agenda pelantikan wakil rakyat periode 2019-2024. Termasuk pengadaan pin emas dan pakaian jas untuk 100 wakil rakyat periode baru. Nantinya, setiap anggota dewan dapat dua pin emas dengan kadar 80 persen seberat 6 gram dan 10 gram per orang.

SEKRETARIS DPRD Sumut, Erwin Lubis menyebutkan, saat ini sedang mematangkan persiapan acara pengambilan sumpah jabatan DPRD Sumut periode 2019-2024. Termasuk mempersiapkan keperluan seragam dan pin emas bagi para legislatif terpilih tersebutn

“Di anggaran sudah disahkan memakai pin emas. Mana pula bisa diubah lagi. Umpama kita buat imitasi, ‘kan bisa jadi persoalan itu. Dan tak ada aturan yang melarang, sebab dari dulu sudah pin emas,” kata Erwin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (28/8).

Disebutnya, pin emas yang tengah dipersiapkan yakni kadar karat kemurniannya mencapai 80 persen. “Setiap dewan akan mendapatkan dua pin emas dengan berat masing-masing 6 gram dan 10 gram. Sedangkan anggaran untuk pengadaan pin emas tersebut senilai Rp1,2 miliar,” ungkap Erwin.

Adapun proses pengadaan pin emas dan seragam tersebut, diakui Erwin, sekarang ini sedang lelang melalui kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Pin emas tersebut, imbuh dia, juga tidak mesti diberikan saat pengambilan sumpah dan janji jabatan pada 16 September.

“Kita tunggu saja. Kita tidak pernah campuri itu (lelang pengadaan/kegiatan). Dan belum tentu mereka diberikan pin itu saat acara pengambilan sumpah nanti. Sebab masih proses lelang. Kalau lelangnya belum selesai dari ULP, kita menunggulah. Kalau siap sebelum pelantikan, maka saat pelantikan akan diberikan,” katanya.

Begitupun mengenai pengadaan pakaian atau jas bagi wakil rakyat yang baru, pihaknya sudah alokasikan anggaran tersebut. “Jadi memang untuk setelan jas itu kita sudah peruntukkan khusus anggota dewan periode 2019-2024, tidak lagi untuk dewan yang periode 2014-2019. Yang lama itu sudah lima kali mereka terima,” ungkapnya.

Erwin juga mengaku sudah berkoordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, meminta nama-nama anggota dewan hasil penetapan kemarin. “Supaya melalui partainya bisa dikomunikasikan untuk hadir saat pelantikan nanti. Kami sudah agendakan pada Senin, 16 September 2019 acara pelantikannya,” sebutnya lagi.

Kata Erwin, adapun yang melakukan pengambilan sumpah janji jabatan para wakil rakyat yaitu ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. “Nama agendanya itu bukan pelantikan sebenarnya, tetapi pengambilan sumpah janji jabatan. Dan sesuai masa periode DPRD yang sekarang adalah 15 September 2019, maka 16 September kita lakukan acara pengambilan sumpahnya,” pungkasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sumut, Ira Wirtati mengingatkan kepada 100 anggota DPRD Sumut yang baru agar menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), satu minggu sebelum acara pengambilan sumpah janji jabatan. Jika hal itu tidak diindahkan, maka pihaknya berhak memberi merekomendasi kepada ketua Pengadilan Tinggi ataupun gubernur agar tidak melantik yang bersangkutan.

“LHKPN seyogyanya harus diserahkan oleh seluruh caleg paling lama tujuh hari setelah penetapan jumlah kursi parpol dan calon terpilih. Sanksinya bagi calon terpilih jika tidak menyerahkan tanda terima bukti LHKPN maka tidak diajukan untuk dilantik (pelantikannya ditunda sampai dia menyerahkan tanda bukti LHKPN),” tegasnya.

Saat ini pihaknya juga sedang merekap jumlah caleg terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN atau belum. “Dari 100 calon terpilih mana aja yang udah menyerahkan lagi direkap staf. Sabar ya,” pungkasnya.

LHKPN DPRD Medan dan Asahan Clear

Terkait penyerahan LHKPN, seluruh anggota DPRD Medan terpilih sudah menyerahkannya sebelum 21 Agustus 2019 lalu. “Alhamdulillah, dari 50 anggota DPRD Medan terpilih semua sudah menyerahkan LHKPN-nya. Mereka semua sudah menyerahkannya sebelum tanggal 21 (Agustus) kemarin. Karena ketentuannya sudah jelas, para Caleg terpilih harus menyerahkan LHKPN selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal penetapan, yaitu tanggal 14 Agustus,” kata Komisioner KPU Medan Divisi Hukum, Zefrizal SH MH kepada Sumut Pos, Rabu (28/8).

Dijelaskan Zefrizal, hal itu dapat terjadi karena kesadaran atas taggungjawab dari masing-masing caleg terpilih dan peran serta partai politik dalam menyerahkan syarat wajib untuk pelantikan tersebut. “Dari jauh-jauh hari kami juga sudah sosialisasikan hal ini kepada semua partai politik di Kota Medan agar mengingatkan semua calegnya untuk bersiap-siap menyerahkan LHKPN-nya paling lambat 7 hari setelah hari penetapan. Jadi ketika sudah ditetapkan, kami hanya tinggal mengingatkan kembali. Alhamdulillah, semua ada kesadaran,” ujarnya.

LHKPN itu, disebutkan Zefrizal, telah menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh anggota DPRD Medan terpilih agar dapat dilantik pada 16 September mendatang. “Kalau misalnya ada yang belum menyerahkan, tentu tidak bisa dilantik atau setidak-tidaknya akan ditunda pelantikannya, sampai dia menyerahkan. Hal itu jelas dan sudah tertuang dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (P-KPU) Nomor 20 tahun 2018,” sebutnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPU Medan telah melaporkan, mengusulkan dan menetapkan hal ini kepada KPU Sumut. LHKPN yang dimaksud, kata Zefrizal merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki, mulai dari harta berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak hingga kepada harta berupa hutang piutang. “Alhamdulillah semua sudah ‘clear’, mereka sudah siap untuk dilantik,” tandasnya.

45 DPRD Asahan Juga Sudah Serahkan LHKPN

Sama seperti Medan, sebanyak 45 anggota DPRD Asahan terpilih juga telah menyerahkan LHKPN. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Asahan, Ali Sofyan Hasibuan SE juga menyebutkan, apabila penyerahan LHKPN tidak dilakukan dalam tenggat waktu seminggu setelah penetapan, maka anggota dewan terpilih itu dikenakan sanksi tidak diusulkan dalam pelantikan nanti. “Alhamdulillah sudah sudah memberikan LHKPN,” kata Ali kepada Sumut Pos, Rabu (28/8).

Dijelaskan Ali, pengumuman nama-nama anggota DPRD Asahan terpilih sudah disampaikan dalam rapat pleno yang diikuti seluruh pimpinan partai politik di Hotel Marina Kisaran, Rabu (14/8) lalu. “Tentulah saat ini pihaknya segera mempersiapkan dengan sangat cepat segala bentuk kebutuhan dan persiapan caleg terpilih untuk melantik anggota DPRD yang baru ini,”katanya.

Dimana, sambungnya KPU Asahan kami sudah menyerahkan nama-nama caleg yang akan dilantik ini ke Gubernur Sumut untuk dipersiapkan pelantikannya. “Untuk kapan tanggal pelantikan bukan gawean KPU Asahan. coba tanya pihak Sekwan DPRD Asahan,”bilangnya. (prn/map/omi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyatakan akan melihat dan mempelajari dulu isi putusan Mahkamah Agung (MA), yang mengalihkan lahan seluas 106 hektare eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II kepada pihak swasta.

“Saat ini persoalan daftar nominatif eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II sedang diinventarisir oleh tim yang telah dibentuk sebelumnyan

Tim diketuai oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (28/8).

Tugas dari tim inventarisir itu antara lain mendata para pemegang hak milik atas tanah eks HGU PTPN II tersebut. “Gini ya… biasa itu kalau sudah soal tanah semua ingin memiliki. Nanti akan kita berikan ke rakyat yang benar-benar berhak dan butuh. Memang tanah itu akan dikembalikan ke rakyat. Sekarang rakyatnya siapa? Pasti Anda lebih tahulah itu,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya didesak warga yang pendemo, agar segera melakukan perlawanan hukum atas keputusan MA No.1331 K/Pid. Sus/2019, serta melaksanakan rekomendasi ketua DPRD Sumut dengan surat No.2319/18/Sekr pada 23 Agustus 2019. Desakan ini disuarakan elemen masyarakat Jl. Serba Guna Kebon Helvetia, Deliserdang kala berunjukrasa di Kantor Gubsu, Senin (26/8).

“Gubsu harus segera melakukan perlawanan hukum kepada para mafia tanah di Sumut. Kita juga minta kepada Gubsu selaku pemegang mandat untuk segera mendistribusikan areal eks HGU kepada rakyat yang telah mengelola tanah selama 20 tahun. Apalagi kami telah menyerahkan daftar nominatif kepada gubernur dan BPN Sumut sejak 2017,” kata Pimpinan Aksi Demo, B Simanjuntak kepada wartawan di sela aksi mereka.

Masyarakat yang telah bertempat tinggal di areal tersebut berjumlah sekitar 700 kepala keluarga (KK). Terdiri dari pensiunan TNI AD eks Asrama Kp. Anggrung, yang tergabung dalam kelompok HPPLKN, KTM, KRA, dan FRB.

Selain mendesak Gubsu Edy menggugat, massa aksi juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut putusan MA yang mengalihkan hak atas lahan negara seluas 106 hektare kepada pihak PB Alwashliyah dan PT. Agung Cemara Realty (ACR) yang dipimpin pengusaha Mujianto sebagai Direktur.

“Presiden Jokowi kami minta juga memerintahkan Menkopolhukam mengusut permasalahan ini, yang berdampak pada aspek sosial dan politik agar tidak terjadi disentegrasi bangsa seperti di Papua,” ujar Simanjuntak didampingi Ketua Komite Tani Menggugat, Unggul Tampubolon dan Johan Merdeka.

Tak hanya itu, masyarakat meminta agar pagar yang dipasang di areal tempat tinggal mereka paskakeputusan MA tersebut, segera dicabut. Mereka dengan tegas menyebut, bahwa putusan pengadilan tersebut sangat cacat.

“Sangat ironis lembaga peradilan kita memutuskan hukum yang salah alamat terhadap objek tanah negara. Karena secara administrasi negara, areal 106 hektare adalah bagian dari 193,94 hektare adalah tanah negara berdasarkan SK BPN No.42/HGU/2002. Ini fakta satu kebobrokan lembaga peradilan kita atas putusan perdata tersebut,” katanya.

Fakta kedua, beber Simanjuntak, atas konsekuensi kekuatan hukum yang inkrah dari putusan perdata MA tersebut tidak ada, Tamin Sukardi ditangkap Kejaksaan Agung atas pidana korupsi lahan negara seluas 106 hektar. Fakta ketiga, Tamin Sukardi dan beberapa hakim Pengadilan Negara Medan ditangkap KPK terkait OTT kasus suap hakim pengadilan terkait putusan Tipikor di PN Medan. Fakta keempat, putusan MA pidana korupsi yang objeknya lahan 106 hektare yang merupakan lahan negara seharusnya dikembalikan ke negara, bukan ke PB Alwashliyah dan PT ACR.

Unggul Tampubolon dalam orasinya mengungkapkan, rakyat yang sejak tahun 2000 menggarap dan menetap di Kebon Helvetia dipaksa keluar dengan cara tidak manusiawi. Padahal keberadaan mereka merupakan perintah Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) kala itu untuk mengelola lahan tidur, dan direspon Gubsu Tengku Rizal Nurdin dengan membentuk Panitia B Plus yang merekomendasikan areal seluas 5.873,06 hektare tidak diperpanjang HGU-nya, sebagai wujud melindungi rakyat dari aspek hukum.

“Pak Edy harus turun ke lapangan, lihat kondisi areal yang sudah masuk daftar nominatif itu. Jangan percaya gitu aja dengan bawahan-bawahan bapak. Karena sampai sekarang petugas BPN tidak pernah mendata kami. Cuma memberi persetujuan diatas meja kepada para kapitalis atau pemodal itu,” katanya. (prn)