Sebanyak 11 tiang listrik tumbang dihantang angin Puting beliung di Desa Rondaman Dolok, Kecamatan Portibi, Paluta, Minggu (14/7/19) malam.
PALUTA, SUMUTPOS.CO – Angin Puting beliung kembali melanda wilayah Poken Selasa, Desa Rondaman Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Minggu (14/7/19) sekira pukul 19.00 WIB. Akibatnya, 11 tiang listrik tumbang ke jalan.
Kepala Desa Rondaman Dolok Asnawi Alamsyah Harahap membenarkan bahwa angin puting beliung melanda daerahnya.
“Sebelas tiang listrik tumbang ke bahu jalan, akibanya wilayah pekan Selasa, Rondaman Dolok gelap gulita. Sementara, kendaraan yang melintas di Jalinsum Gunung Tua-Binanga terhadang macet karena kabel listrik melintang dibahu jalan,” jelasnya.
Kata Asnawi, tidak ada korban jiwa saat kejadian itu, namun ada beberapa kendaraan mobil terjebak tertimpa kabel listrik. “Saat tiang tumbang, listrik langsung padam. Ada beberapa mobil yang sedang melintas tertimpa kabel listrik,” terangnya.
Sementara, Kanit Lantas Polsek Padang Bolak, Iptu Tongan Siregar juga membenarkan bahwa Jalinsum Gunung Tua-Binanga terjadi kemacetan selama 5 jam hingga pukul 24.00 WIB karena terhadang tiang listrik tumbang.
“Kemacetan sempat terjadi diakibatkan tiang listrik tumbang. Kendaraan tidak bisa melintas. Personil langsung diterjunkan ke lokasi dan mengarahkan mobil pribadi melintas dari jalur alternatif Desa Hadundung-Muara Sigama-Pekan Selasa atau berkisar 5 Kilometer,” ungkap kanit.
Ditambahkan, sekitar pukul 24.00 WIB kemacetan sudah mulai terkendalikan, hanya saja truk dan bus tidak bisa melintas dan menunggu tiang listrik diangkat dari bahu jalan.
Terpisah, Kepala PLN Gunung Tua, Hasan Azhari Situmeang melalui Hafif Nurwahyudi bagian jaringan mengatakan, sejak Minggu malam hingga Senin dinihari lampu diwilayah Pekan selasa, Rondaman Dolok padam total.
“Baru pagi ini tiang listrik yang tumbang bisa dipindahkan dari bahu jalan dikarenakan lambatnya bantuan mobil crane dari Kota Padang Sidempuan,” kata Hafif sembari mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan perbaikan. (ais/mtb/sp)
Kades Padang Lancat Sisoma Marihot Anton Sihombing dan Ketua TP PKK berfoto di depan Kantor Desa Padang Lancat Sisoma. (Amran Pohan/Metro Tabagsel)
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, tidak mendapat jatah Dana Desa (DD). Terhitung, sejak 2016, 2017, 2018 dan tahun ini.
Anehnya, desa yang memiliki sedikitnya 1.357 jiwa ini, ternyata pernah menerima dan mengelola Dana Desa tersebut, pada Tahun Anggaran 2015.
“Sejak 2016, desa kami ini tak pernah menerimanya lagi,” sebut Kepala Desa, Marihot Anton Sihombing pada Metro Tabagsel, beberapa hari lalu.
Begitupun, segenap Pemerintahan Desa Padang Lancat Sisoma, terus berupaya mempertanyakan sekaligus memperjuangkan, agar jatah Dana Desa tersebut, bisa mengucur di desa yang terdiri dari 2 dusun itu. Sehingga, program membangun dari pinggiran, benar benar dirasakan ditengah kehidupan masyarakat.
“Kami tak pernah behenti untuk memperjuangkannya,” ucap Kades yang telah menjabat sekitar 9 tahun dan dikenal sangat merakyat ini.
Diungkapkan, dengan tidak kunjungnya desa tersebut menerima jatah Dana Desa, tentu sangat mempengaruhi pada berbagai kegiatan di desa, dalam menerapkan program pembangunan.
“Desa kami terdiri dari 2 Dusun, Padang Lancat 348 KK dan Sisom Jae dengan penduduk 115 KK, dengan jarak kedua dusun sekitar 3 km,” sebutnya, seraya menjelaskan, tak banyak yang bisa diperbuat, terutama dalam menuntaskan pembangunan jalan, yang menghubungkan kedua dusun.
Sehingga, pemerintahan desa hanya menunggu program pembangunan dari APBD Tapsel saja. Begitupun sambung Kades, pelayanan masyarakat tetap dilakukan dengan maksimal. (ran/mtb/sp)
Hari pertama sekolah, Kadis Pendidikan Paluta Eva Sartika Siregar bersama Kabid Dikdas Ahmad Darlin Harahap sidak ke sejumlah sekolah. (Asmar Siregar/Metro Tabagsel)
PALUTA, SUMUTPOS.CO – Hari pertama masuk sekolah pasca libur kenaikan kelas, Dinas Pendidikan Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) menggelar sidak dan turun ke sejumlah sekolah untuk mengecek kehadiran para kepala sekolah dan guru, Senin (15/7/19).
Sidak ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) dipimpin langsung Plt Kadis Pendidikan Paluta, Eva Sartika Siregar didampingi Kabid Dikdas Ahmad Darlin Harahap beserta sejumlah pegawai Disdik.
Di setiap sekolah, pihak Disdik langsung melihat tingkat kehadiran kepala sekolah dan guru di sejumlah Sekolah Dasar (SD) serta kendala yang dihadapi saat penerimaan murid baru.
Kata Eva, dari hasil peninjauan di lapangan, tingkat kehadiran Kepala Sekolah dan guru tingkat SD dan SMP cukup baik dengan tingkat kehadiran mencapai 100 persen.
“Alhamdulillah, tingkat kehadiran di hari pertama kerja cukup baik, kepala sekolah dan guru berada di tempat dan menjalankan tugasnya,” ujar Eva.
Lanjutnya, dalam peninjauan yang dibagi atas beberapa tim, pihaknya langsung memeriksa daftar absensi kehadiran guru di setiap sekolah yang dikunjungi.
“Kita cek absensi, kalau ada yang tidak hadir, akan kita pertanyakan penyebabnya. Dan nantinya akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk kebaikan dunia pendidikan,” jelasnya.
Eva juga berharap semua pihak khususnya para tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Paluta agar tetap bekerja dengan baik demi kemajuan dan peningkatan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Paluta.
“Mari sama-sama meningkatkan kinerja dan memberikan aura positif di awal tahun 2019 untuk kemajuan dunia pendidikan di Paluta,” harapnya.
Kabid Dikdas Ahmad Darlin Harahap juga mengatakan selain melihat tingkat kehadiran para guru, sidak ini juga melihat kendala pada peneriaan siswa baru, termasuk siswa belum cukup usia.
“Kendala tidak ada ditemukan, hanya saja di SD 10890 ada siswa yang belum cukup usia, tetapi melampirkan hasil tes Intelligence quotient (IQ) psikologi cerdas dan layak masuk di Sekolah Dasar,” pungkasnya. (ais/mtb/sp)
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution saat membuka kegiatan Sosialisasi DAK Tahun 2019 tingkat SD di Aula Kampus Akbid Matorkis, baru-baru ini.
SIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 tingkat SD, di Aula Akbid Matorkis, Senin (15/7/19).
Kadis Pendidikan H Muhammad Luthfi Siregar SH MM melalui Kabid Pendidikan Dasar Erwinsyah Nasution dalam laporannya menyampaikan tujuan sosialisasi ini untuk menyampaikan atau mensosialisasikan Peraturan Presiden RI nomor 141 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis DAK fisik Tahun Anggaran 2019, serta melalukan koordinasi dan konsultasi dalam persiapan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Dasar.
“Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah sekolah penerima DAK di lingkungan Pemko Padangsidimpuan,” katanya.
Acara sosialisasi diikuti oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan komite sekolah, tenaga pendidik untuk perencanaan pembangunan sekolah dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2019.
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH saat membuka acara sosialisasi menyebutkan, sosialisasi ini sebagai upaya untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai peruntukan yang ada.
“Tentu harapan kita dengan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada peserta untuk mengelolah dana ini tepat guna, tepat sasaran, dan mempedomani ketentuan administrasi yang ada,” sebut Irsan.
“DAK ini bukan hanya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, tetapi bagaimana agar bisa juga modal bagi kita meningkatkan kualitas pendidikan. Seluruh pemangku pendidikan mempunyai komitmen dan tekad bersama dalam perbaikan, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu berkompetisi di era globalisasi ini,” jelasnya.
Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan Soleh SH yang juga sebagai narasumber dalam acara sosialisasi tersebut menyampaikan harapannya setelah selesai acara agar Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan ini akan terlihat mutunya, tepat perencanaannya, tepat waktu, tepat sasaran, dan berhasil.
Usai acara pembukaan, Walikota juga memberikan reward berupa piagam dan uang pembinaan atas prestasi atlet kebanggaan Kota Padangsidimpuan yang telah sukses pada event Pekan Olahraga Sumatera Utara yang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 29 Juni 2019.
Atlet Padangsidimpuan berhasil meraih 1 medali emas pada Cabang Olahraga pencak silat, 5 medali perak dan 6 medali perunggu.
“Pemberian reward ini merupakan ikhtiar kita untuk memberikan perasaan kepada atlet kita bahwa perjuangan mereka dihargai, dan lebih meningkatkan prestasinya di masa-masa mendatang,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Walikota, mewakili Kejari, Kadis Pendidikan H Muhammad Luthfi Siregar SH MM, Kabag Organisasi sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Drs M Jusar Nasution, Kadis Kominfo Padangsidimpuan Islahuddin Nasution, SSos, Ketua KONI Padangsidimpuan. (bsl/sp)
BALI BARU: Danau Toba menjadi salah satu dari 10 Bali Baru yang dikembangkan pemerintah untuk menarik wisatawan.
BALI BARU: Danau Toba menjadi salah satu dari 10 Bali Baru yang dikembangkan pemerintah untuk menarik wisatawan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejak tiga tahun lalu, pemerintah telah mencanangkan akan membuat 10 Bali baru atau destinasi pariwisata yang berpotensi seperti Bali. Untuk mempercepat realisasinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan lima destinasi, yakni Danau Toba, Mandalika, Manado, Labuan Bajo, dan Borobudur. Namun, hingga kini masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dituntaskan.
“Saya sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung progres dan pengembangan destinasi wisata. Pertama saya pergi ke Mandalika, Danau Toba, Manado, Labuan Bajo, saya enggak ke Borobudurn
karena sudah pernah bolak balik ke sana jadi sudah tahu masalahnya,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).
Berdasarkan pengamatan di lapangan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut ada enam masalah. Pertama, masih ada problem pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih dibenahi. “Terakhir ada masalah di Sulut juga di Labuan Bajo. Yang kita harapkan di Toba yang saya lihat juga masih ada,” katanya.
Kedua, berkaitan dengan akses konektivitas menuju destinasi wisata. Kepala negara menilai masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi, baik berupa terminal, bandara, hingga runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan.
“Saya lihat misalnya di Labuan Bajo, Manado, ini semua perlu dibenahi secepatnya. Saya sudah sampaikan pada menteri tahun depan harus diselesaikan. Karena memang ada peluang besar bagi kita untuk menarik wisatawan dari mancanegara yang diharapkan menghasilkan devisa sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi.
Ketiga, fasilitas yang tersedia di lokasi wisata. Jokowi telah meminta pemprov hingga pemkab/pemkot turut diajak membenahi. Misal penataan PKL hingga resto-resto kecil. Keempat, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Lagi-lagi Jokowi meminta agar gubernur/bupati/wali kota diajak bergotongroyong menangani masalah yang berkaitan urusan pedagang hingga pemilik kapal.
“Semua diberikan training sehingga bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan ramah tamah, melayani dengan senyuman, dan ini akan memberikan dampak yang baik, baik berubah di budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan,” kata Jokowi.
Kelima, berkaitan produk yang ada di lokasi setempat. Menurut Jokowi, masih banyak yang perlu dikerjakan. “Misal tarian budaya tradisi yang ada, dari sisi materialnya bagus tapi mohon ini di Bekraf beri suntikan di desain pakaian, kostum, dan lain-lain, yang bisa diperbaiki dengan sebuah injeksi dari desainer yang baik,” ujar Jokowi.
Keenam, promosi. Hal itu, menurut Jokowi, harus dilakukan secara besar-besaran. Dengan begitu semua pihak mendapatkan manfaat dan multiplayer efek besar dan efek pertumbuhan bagi ekonomi daerah.(bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan dinilai telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki terminal bus modern dengan fasilitas setara bandara. Pasalnya, Pemko menolak untuk menyerahkan Terminal Amplas dan Pinangbaris untuk dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Padahal, Kemenhub telah menganggarkan Rp1,2 triliun atau berkisar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per terminal untuk revitalisasi terminal tipe A se-Indonesia pada APBN 2020n
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah menyebutkan, Pemko Medan memang tak pernah serius dalam mengelola aset. Dia mengaku heran, mengapa Pemko Medan ‘tidak ikhlas’ melepas Terminal Amplas dan Pinangbaris? Padahal sebenarnya, tidak ada yang perlu dipertahankan dari kedua terminal tersebut.
“Apa yang mau dipertahankan dari Amplas dan Pinangbaris? PAD-nya sangat kecil, sedangkan biaya untuk mengurus kedua terminal itu sangat besar dan Pemko Medan tak mampu membiayai itu. Jadinya mau diapakan terminal itu? Ya lepaslah, biar jadi aset pusat dan biar mereka yang mengelola supaya warga Medan bisa punya terminal yang patut untuk dibanggakan,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Senin (15/7).
Sikap tidak jelas Pemko Medan, sebut Bahrumsyah, hanya akan merugikan warga Kota Medan sendiri. “Undang-undangnya sudah jelas, terminal tipe A harus diserahkan pada pemerintah pusat. Kita mau kelola sendiri dananya dari mana? Sedangkan kita pun tak bisa lagi mengutip retribusi. Kalaupun tidak kita lepas, terus mau kita apakan? Soal BRT, itu masih terlalu lama. Kapan mau dibangun saja masih belum jelas, anggarannya saja masih belum ada,” katanya.
Untuk itu, kata Bahrumsyah, Pemko Medan harus tegas dalam mengambil sikap. “Banyak sekali aset Pemko yang tidak terurus dan jelas masih punya kita. Itu saja urus, tak usah repot-repot urus terminal yang jelas-jelas di dalam UU harus kita serahkan. Banyak sekali aset Pemko Medan yang jelas punya kita tapi tidak kita urus, Kenapa tidak fokus kesitu,” tutupnya.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, hal ini merupakan kelalaian besar dari Pemko Medan. “Di saat semua kota sedang menunggu terminalnya direvitalisasi oleh pemerintah pusat, kita malah dipastikan tidak kebagian dana revitalisasi. Kota lain justru berusaha keras untuk mendapatkannya, kita malah kehilangan begitu saja dana Rp50 miliar ini,” ucap Sabar kepada Sumut Pos, Senin (15/7).
Menurut Sabar, hanya ada dua hal yang membuat hal ini terjadi. Pertama, karena kelalaian Pemko Medan dan yang kedua, karena unsur kesengajaan. “Yang manapun alasannya, yang pasti masyarakat Kota Medan yang rugi. Masyarakat tidak mau tahu itu dana dari pemerintah pusat atau daerah, yang masyarakat tahu mereka punya terminal yang layak atau tidak. Dan Pemko Medan jelas sangat tidak peduli dengan warganya yang sudah sangat membutuhkan terminal layak,” tegasnya.
Dikonfirmasi, Kepala Dishub Medan, Iswar pun menjelaskan mengapa Pemko Medan tak menyerahkan kedua terminal tipe A itu ke Kemenhub. Menurutnya, kedua terminal itu akan dibuat menjadi tempat pemberangkatan awal dan akhir BRT (Bus Rapid Trans). “Kita sudah ada surat menyurat dengan Kemenhub,” ucapnya kepada Sumut Pos, Senin (15/7).
Dalam surat menyurat itu, kata Iswar, Kemenhub akan membangun sendiri terminal dengan lahan sendiri. Mengenai kewenangan pengelolaan Terminal Amplas dan Pinangbaris, Iswar menyebutkan tidak mempersoalkan dipegang oleh Kemenhub. “Soal kewenangan silahkan ada di mereka, karena itu memang mau kita gunakan untuk kepentingan lain. Dan untuk terminal yang baru nanti, mereka akan cari lahan lain,” ungkapnya.
Lantas, kapan BRT itu akan dibangun? Iswar pun tak bisa memastikan kapan BRT akan dibangun dan dioperasionalkan di Kota Medan. Menurutnya, LRT dan BRT akan dibangun bersamaan, dan membutuhkan investasi yang besar.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana merevitalisasi 38 terminal bus tipe A se-Indonesia pada 2020, agar lebih modern bahkan setara fasilitas di bandara. Anggaran yang disiapkan mencapai rp1,2 triliun atau berkisar rp40 miliar hingga rp50 miliar per terminal, dan sudah disetujui DPR. Sayang, Terminal Amplas dan Pinangbaris tak masuk dalam perencanaan tersebut. Pasalnya, Pemko Medan ngotot tak mau menyerahkan asetnya ke pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiadi mengatakan, rencana merenovasi terminal-terminal bus utama itu adalah inisiatif Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada prinsipnya, katanya, menteri ingin bangunan dan berbagai fasilitas di 38 terminal bus tipe A dibangun dan ditata lebih modern hingga setara fasilitas di bandara.
Budi mengungkapkan, dana revitalisasi Rp45 miliar hingga Rp50 miliar per terminal. Hal itu bertujuan memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat dengan merasakan nyaman dan tertib. “Sayangnya cuma Medan terminalnya tipe A belum disampaikan kepada kita. Kata Pak Wali Kota, terminal tidak diserahkan kepada pusat,” ujarnya.
Disebutnya, beberapa bulan lalu Kemenhub sudah menyurati Wali Kota Medan, mempertanyakan Terminal Amplas dan Pinang Baris, apakah hendak diserahkan atau tidak, jawabannya negatif. Pemko bersikukuh tak mau menyerahkan. Tetapi mempertahankan aset tersebut untuk dikelola sendiri.
Akibatnya, hingga beberapa waktu ke depan (tidak diketahui batasnya), kondisi Terminal Amplas dan Pinang Baris, masih akan morat-marit dan amburadul. Tidak terurus sama sekali seperti sudah terlihat selama bertahun-tahun. Kotor akibat sampah berserakan disana-sini, bau tak sedap yang menyengat, dinding gedung yang penuh orat-oret, dijadikan hunian oleh orang-orang yang tak punya rumah dan sebagainya.
Budi mengaku sudah pernah melihat secara langsung kondisi Terminal Amplas yang sangat kumuh. Betapa prihatinnya dia akan kondisi tersebut. Di tengah perbaikan pelayanan yang terus-menerus dilakukan pemerintah pusat, termasuk terminal, sangat heran masih ada seperti yang terlihat di Amplas. “Terminal type A kok begitu,” ungkapnya.
Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Budi mengaku kerap “dipermalukan” akibat memprihatinkannya kondisi Terminal Amplas. Selalu dipertanyakan dan dia hanya bisa menjawab belum diserahkan Pemko Medan.
Karena ukurannya yang cukup besar, Budi menyebutkan Kota Medan membutuhkan terminal yang merupakan simpul bagi arus datang dan perginya warga dari dan ke Kota Medan. Sikap Wali Kota Dzulmi Eldin yang enggan menyerahkan Amplas dan Pinang Baris, menyebabkan Kemenhub tidak memasukkannya dalam rencana modernisasi (menjadi sekelas bandara) tahun 2020. Alternatifnya, Kemenhub kemungkinan akan membangun terminal baru. Akan dicari lahan, ditawarkan kepada investor dan didirikan terminal.
Kelemahan Pemerintah Pusat
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz. Menurutnya, Kemenhub lambat bergerak dalam hal peralihan terminal Tipe A di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Alhasil hingga kini, hak pengelolaan Terminal Amplas dan Pinangbaris tak dikelola pemerintah pusat. “Saya yakin ini akibat lambatnya pemerintah pusat,” katanya.
Sebenarnya, kata Muhri, dari sisi kebijakan, pemerintah pusat punya kelemahan dalam masalah ini. Pertama, terlalu lama menyelesaikan proses pengalihan ini. Kedua, terlalu lambat mengajak keterlibatan pemerintah provinsi. “Maka satu-satunya penyelesaian yang logis adalah melalui DPRD Sumut mengundang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Medan melalui dinas-dinas atau OPD terkait agar proses ini bisa lebih cepat,” katanya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, melalui pertemuan bersama pemangku kebijakan terkait itu nantinya, diharapkan ada win win solution. Kata dia, masalah ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Pemko Medan. Sebab selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemda biasanya selalu ikut dan patuh akan kebijakan yang dibuat pusat.
Seperti diketahui, kebijakan peralihan pengelolaan terminal Tipe A di Indonesia sudah bergulir sejak medio 2017 lalu, dimana Kemenhub menerbitkan Permenhub Nomor PM 79/2018 tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Sementara Pemko Medan sendiri, ‘terpaksa’ harus merelakan kehilangan pendapatan asli daerahnya akibat sumber PAD-nya ditarik oleh pemerintah pusat dari sektor dimaksud.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Sumut, Darwin Purba saat dimintai tanggapan sekaitan hal ini mengatakan, sebaiknya langsung ditanyakan ke Dishub Kota Medan. Ia pun berkeyakinan, jika ihwal ini ditanyakan kepada Gubsu Edy Rahmayadi, tentu Gubsu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada berdasarkan perundangan dan ketentuan berlaku. “Pada prinsipnya kita mendorong agar semua pihak taat azas dan bersama menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi yang dimintai komentarnya mengenai masalah ini, mengaku terlebih dahulu akan memelajari ketentuan yang ada. “Nanti saya pelajari dulu aturannya seperti apa ya,” katanya singkat pada pekan lalu. (map/prn)
sutan siregar/sumut pos
BERANGKAT: Sejumlah jamaah calon haji Kloter 4 menunggu diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Senin (15/7). Di Kloter ini ada 393 orang jamaah calon haji yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam ke lima.
Sutan siregar/sumut pos BERANGKAT: Sejumlah jamaah calon haji Kloter 4 menunggu diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Senin (15/7). Di Kloter ini ada 393 orang jamaah calon haji yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam ke lima.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua jamaah calon haji (Calhaj) asal Kabupaten Asahan yang tergabung dalam Klompok Terbang (Kloter) 3, batal berangkat ke Tanah Suci, Minggu (14/7) petang. Jamaah dengan nomor manifes 239 atas nama Sikem Binti Setro Rejo berusia 91 tahun batal berangkat karena sakit jantung, sedangkan seorang lagi atas nama Arbaiyah Ngadiman Sodinomo meninggal dunia sebelum tiba hari keberangkatan.
Dengan ditundanya keberangkatan jemaah ini, hanya 291 jamaah calhaj yang diberangkatkan ke Tanah Suci.
Dikatakan Wakil Ketua Bidang kesehatan Embarkasi Haji Medan dr Ziad Batubara MPH, jamaah calon haji tersebut ditunda berangkat karena sakit jantung.”Sakti jantung, ini mau dibawa ke RS Haji,” imbuhnya.
Sementara Kasubag Humas Kanwil Kemenag Sumut, Abdul Azim mengatakan, untuk kloter 3 yang jamaah yang berangkat termasuk petugas berjumlah 388. “Open seat 4. Satu batal berangkat dari daerah karena meninggal yaitu Ngadiman Sodinomo dan 1 tunda berangkat karena sakit,” jelasnya.
Berdasarkan data dari panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) dari 292 calhaj asal Asahan sebanyak 159 jamaah yang memiliki resiko tinggi (risti). Dari jumlah ini 93 wanita dan 66 lainnya pria.
Pemko Diminta Tambah Truk Sampah
Sementara kemarin (15/7), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut), H Iwan Zulhami meninjau kebersihan lingkungan Asrama Haji Embarkasi Medan, Selasa (15/7). Dalam melakukan peninjauan itu, Iwan Zulhami yang juga Ketua Panitia Penyelanggara Ibadah Haji (PPIH), mengharapkan kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin untuk membantu mengatasi sampah di Embarkasi Medan.
“Walikota (Medan) kan kemarin memang sudah menjanjikan untuk membersihkan sampah asrama. Tapi mengingat tingginya volume sampah, meminta kepada Walikota untuk mengangkat sampah satu hari satu truk sampah di Embarkasi Medan,” ucap Iwan Melalui Humas Panitia Pembantu Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) Adzim kepada wartawan, Selasa (15/7).
Lebih lanjut katanya, tingginya jumlah sampah yang di hasilkan di Asrama haji, bersumber dari sampah jamaah, pengunjung dan petugas haji. Untuk itulah, dia mengimbau kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga kebersihan. “Selain itu, beliau juga meninjau kesiapan panita P3IH baik dokumen, maupun perlengkapan jamaah haji Sumut yang tergabung dalam kelompok terbang mes,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, Iwan Zulhami yang di dampingi Kepala UPT Asrama Haji Medan, H Ramlan Sudarto dan Sekretaris PPIH, H Muslim MM, turut melakukan penjauan ke Media Center Embarkasi Medan, di Gedung H Anif. (bbs)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut moratorium pembentukan daerah otomomi baru (DOB) semakin gencar dilakukan DPRD Sumut. Secara bergantian, pimpinan dan anggota DPRD Sumut ke Jakarta, memperjuangkan rencana pemekaran provinsi Sumatera Utara tersebut. Ada rasa optimis, moratorium bakal dicabut setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dilantik.
SEAKAN tak ingin ketinggalan dari penggagas pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), diam-diam anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 9, juga melakukan upaya jemput bola ke pemerintah pusat untuk percepatan pemekaran Provinsi Tapanuli. Kemarin (15/7), rombongan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir.
Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga, menemui Staf Khusus (Stafsus) Presiden di Jakarta, meminta moratorium segera dicabut.
Mereka diterima Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, Bina Graha, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir 11 perwakilan anggota DPRD Sumut, antara lain Aduhot Simamora, Juliski Simorangkir, Jubel Tambunan, Donald Lumbanbatu, Toman Nababan dan lainnya. Mereka menyampaikan tuntutannya terkait pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli (Protap).
Mereka menyampaikan, sebenarnya upaya memperjuangkan pemekaran telah melalui proses yang panjang. Gagasan pemekaran Provinsi Tapanuli ini sudah diusulkan sejak lama, bersamaan dengan Provinsi Bengkulu yang dimulai pada tahun 1977. Dari sisi administrasi pun sudah memiliki kelengkapan persyaratan pemekaran wilayah, antara lain telah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) pada tahun 2013.
Kelengkapan administrasi ini diharapkan memperkuat pelaksanaan pemekaran provinsi, di sisi lain ada kebijakan moratorium yang menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan pemekaran tersebut. “Kami berharap pemerintah mencabut moratorium agar pemekaran provinsi ini dapat masuk ke Prolegnas (Program Legislatif Nasional) karena konsepnya juga sudah terbentuk. Pemekaran wilayah ini juga mendapat perhatian penuh dari Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua pembina program ini,” ucap Aduhot.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulisyo menjelaskan, pihak Kantor Staf Presiden menunggu pengkajian terkait pemekaran provinsi tersebut dari Kemendagri dan segera akan disampaikan sebagai bahan evaluasi Kepala Staf Kepresidenan. “Moratorium ini tentunya juga terkait dengan aspek anggaran. Oleh karena itu, ini akan dibicarakan dalam susunan kabinet baru juga. Terlebih lagi pemekaran wilayah ini sudah mencapai proses eksekutif yang dicapai dengan Ampres (Amanat Presiden),” ujar Eko Sulistyo. Sebagai tindak lanjut, para anggota DPRD Sumatera Utara ini juga disarankan untuk beraudiensi langsung dengan Presiden.
Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut 9, Juliski Simorangkir yang ikut dalam pertemuan itu saat dikonfirmasi Sumut Pos mengungkapkan, tujuan audiensi mereka menemui staf khusus presiden untuk menanyakan tentang kelanjutan status kebijakan moratorium (penundaan) daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia, terkhusus usulan Provinsi Tapanuli yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Pemprovsu.
“Tadi kami ketemu dengan Pak Eko Sulistyo, Deputy IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Ini nanti akan dibicarakan sama mereka, dan seperti apa proses selanjutnya. Jadi untuk sementara masih tahap itu kita lakukan,” katanya.
Usai menemui Eko Sulistyo, mereka juga bertemu dengan Stafsus presiden lainnya, Diaz Hendropriyono. “Kami yang berkunjung itu selain saya, ada Pak Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut), Jubel Tambunan, Tigor, Donald dan staf. Umumnya kami yang berasal di Dapil Sumut 9. Sementara teman-teman yang lain, kebetulan kunker pansus narkoba ke Bali,” ungkapnya.
Pertemuan ini, kata politisi PKPI ini, sudah menjadi komitmen mereka yang berasal dari Dapil Sumut 9. Bahkan disebut Juliski, semangatnya lebih kuat ketimbang usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). “Kalau dari semangat kita justru jauh lebih semangat. Orang memang kita sudah lama mengusulkan pemekaran ini (Provinsi Tapanuli/Protap). Apalagi dari 30 tahap sudah 29 tahap dihadapi. Jadi tinggal selangkah lagi, tinggal menunggu kebijakan penghapusan moratorium DOB itu. Makanya kita semangat memperjuangkannya,” katanya.
Pihaknya juga berharap, usulan pemekaran DOB di Provinsi Sumut berjalan mulus seperti halnya usulan Protap nantinya. “Kami tetap berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain, namun dalam konsultasinya yang beda karena cause-nya tidak sama. Meski begitu semangatnya tetap sama, yaitu sama-sama berjuang untuk pemerataan pembangunan (bila jadi pemekaran),” katanya.
Dalam pertemuan tersebut juga, ungkap Juliski, Eko Sulistyo mengaku siap meneruskan aspirasi mereka ke presiden. “Sambutannya positif. Mereka menyambut baik (aspirasi pembentukan Protap). Dan memang untuk kelanjutannya setelah pelantikan presiden barangkali. Di situ nanti lebih spesifik terjawab soal pencabutan moratorium DOB tersebut,” pungkasnya.
Seperti diketahui, hingga kini, sudah ada lima pembentukan DOB yang diusulkan Pemprovsu ke pemerintah pusat. Kelima usulan itu terdiri dari tiga pembentukan provinsi yakni Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumteng. Sedangkan dua lagi pembentukan kabupaten, yakni Simalungun Hataran dan Pantai Barat Mandailing Natal.
“Jadi dari rapat dengar pendapat Komisi A dengan jajaran Pemprov Sumut pada Kamis (11/7) kemarin, tentang usulan DOB yang sudah diusulkan pemprov ke pemerintah pusat itu ada lima daerah,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menjawab Sumut Pos, Jumat (12/7). Disebutnya, rapat dengar pendapat itu dihadiri Sekdaprovsu R Sabrina, Kabiro Otda dan Kerja Sama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung, dan Biro Hukum Setdaprovsu.
Menurut Muhri, lima calon DOB baru yang diusulkan Pemprovsu ke pusat ternyata sudah disetujui pembentukannya masing-masing berdasarkan, pertama surat Presiden RI Nomor R-66/PRES/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, perihal 65 Rancangan undang-undang Tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Sumut. Yakni antara lain; 1. RUU Tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli; 2. RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias; 3. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran; dan 4. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing.
“Lalu surat Presiden RI Nomor R-13/PRESS/02/2014 Tanggal 27 Februari 2014 perihal 22 RUU Tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk didalamnya Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Sumatera Utara yakni RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Maka saat ini untuk masyarakat yang berada di lima calon DOB tetap bersabar, karena masih menunggu moratorium yang sedang berproses untuk diputuskan Presiden Jokowi,” kata politisi Partai Demokrat itu. (prn)
TNI bersama warga bahu-membahu mengerjakan pembangunan fisik di TMMD ke-105 di Desa Hutaraja Lamo dan Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Palas. (Samman Siahaan/Metro Tabagsel)
PALAS, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Hutaraja Lamo dan Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) terus mendukung penuh berbagai kegiatan fisik maupun non fisik dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0212/TS TA 2019. Mereka berbaur, bahu-membahu dengan prajurit Satgas TMMD.
Seperti pada Senin (15/7) ini, masyarakat setempat urun bersama prajurit TNI yang masih terus mengerjakan pengecoran badan jalan yang merupakan salah satu pekerjaan fisik di TMMD ke-105 ini. Masyarakat begitu antusias dan bergembira turut sibuk membantu prajurit TNI, meskipun terik begitu menyengat sepanjang siang di hari ini.
“Kita dari masyarakat kedua desa, terus mendukung penuh pekerjaan Prajurit Satgas TMMD ke 105 ini, kami dari masyarakat terus berbaur dengan Bapak TNI untuk menyelesaikan pekerjaan fisik,” demikian Kepala Desa Hutaraja Lamo, Ali Atas Hasibuan di sela-sela kesibukannya mengaduk semen, saat ikut membantu pekerjaan rabat beton di desa tersebut.
Ali Atas menuturkan, bila masyarakat dari dua desa yakni, Hutaraja Lamo dan desa Mondang secara bergiliran membantu Prajurit Satgas TMMD ke 105 menyelesaikan pekerjaan fisik, hal ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program TMMD tersebut.
“Setiap hari kita mengirimkan masyarakat secara bergiliran untuk membantu, selain itu setiap hari saya juga terus mengontrol logistik yang diperlukan seperti jajanan cemilan dan air minum ke lokasi pekerjaan,” ujar kepala desa tersebut.
Di desa ini, sesuai rencananya, selain pelebaran jalan juga dilaksanakan pembangunan rabat beton sepanjang 500 meter dengan lebar lima meter. Bangunan fisik berupa jalan ini sesungguhnya telah lama didambakan masyarakat, demi peningkatan perekonomian masyarakat yang umum berpenghasilan dari hasil tani.
Selaku pimpinan desa, kata Ali Atas, dirinya sangat merasa mendapatkan kehormatan bisa bergabung dengan TNI dalam membangun akses vital perkebunan serta ekonomi.
“Ini adalah akses vital transportasi masyarakat yang nantinya untuk mendongkrak perekonomian yang pangkalnya kesejahteraan masyarakat,“ ungkapnya.
Dandim 0212/TS, Letkol Inf Akbar NY SIP sebelumnya menegaskan, salahsatu pembangunan fisik berupa pelebaran jalan dan rabat beton dengan panjang lima kilometer dan lebar lima meter sebagai penghubung desa Hutaraja Lamo dan Mondang. Dan semua harus tuntas sampai pada tanggal 8 Agustus nanti, pada penutupan TMMD ke-105 ini. (san/mtb/sp)
ANTRE: Rosmawati, calhaj asal Kota Medan saat mengantre menuju ruang pemeriksaan X-ray Aula Madinatul Hujjaj, Senin (15/7).
ANTRE: Rosmawati, calhaj asal Kota Medan saat mengantre menuju ruang pemeriksaan X-ray Aula Madinatul Hujjaj, Senin (15/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usianya tak muda lagi, tapi tak menyurutkan niat Rosmawati (66), untuk menunaikan rukun Islam kelima. Tergabung dalam calon jamaah haji (calhaj) kloter 4 asal Medan dan Kabupaten Asahan, warga Kelurahan Titipapan, Medan Deli ini, akhirnya bisa berangkat haji dari jerih payahnya berjualan sayur.
WANITA yang sedang mengantre menuju ruang pemeriksaan X-Ray Asrama Haji ini bercerita dirinya sangat merindukan panggilan Allah ke Tanah Suci. Tepat 25 tahun yang lalu, ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit rezekinya dari hasil berjualan sayur di Pasar Titipapan. “25 Tahun saya nabung. Jadi pas terkumpul beberapa juta, saya daftar haji bulan 11 tahun 2011 dan baru bisa berangkat hari ini,” ujar Rosmawati, saat ditemui Sumut Pos, Senin (15/7).
Dikatakannya, ia tak bisa memastikan berapa rezeki yang ia sisihkan untuk berangkat ke Tanah Suci setiap harinya. Saat sayuran lancar dijual, dirinya mengaku menabung lebih banyak, Namun saat sebaliknya, ia terpaksa menyisihkan beberapa ribu saja. Keberangkatannya kali ini pun sangat ia syukuri meski tanpa ditemani sang suami yang telah meninggal dunia pada 2005 silam.
Sehari-hari di rumah, Rosmawati juga hidup seorang diri. Tujuh anaknya telah menikah dan tinggal bersama keluarga kecilnya. Beberapa diantara anak-anak masih ada yang sering datang membawa cucu ke rumahnya. “Anak ada tujuh. Ada yang di Jakarta ada yang di Surabaya ada juga yang di sini. Beberapa kali cucu sering ke rumah. Kalau soal haji ini, saya ya nabung sendiri. Alhamdulillah nggak minta-minta,” ujarnya.
Rosmawati berharap, keberangkatannya kali ini menuju Tanah Suci dapat memberikan keberkahan pada dirinya, menjaga keimanan kepada Allah. Di usianya yang sudah sepuh, ia tak banyak meminta apa-apa, sebab haji adalah kewajibannya sebagai seorang muslim yang mampu. “Mudah-mudahan bisa ningkatkan iman, ningkatkan taqwa. Bisa pulang kembali sehat. Itu sajalah,” imbuh wanita pemilik data manifes 356 ini.
Dalam keberangkatan ke Tanah Suci, perasaan campur aduk tengah menyelimutinya. Satu sisi sedih, karena harus meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Di sisi lain, Rosmawati merasa bahagia. “Bahagia, karna saya bisa berangkat haji ke Makkah memenuhi panggilan Allah Swt,” pungkasnya.
Niat yang kuat untuk berangkat beribadah haji juga tertanam dalam hati seorang penjual lontong sayur, Ania Tata Marya. Dia gigih mengumpulkan rupiah demi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
Niatnya selama 15 tahun menabung, akhirnya terbayar pada tahun ini.
Ania mengaku mengumpulkan Rp30 ribu dalam sehari dari hasil penjualan lontong yang sehari-hari dilakoninya. “Saya menabung selama 15 tahun. Lalu mendaftar pada 2011, dan lunas 2018,” ujarnya.
Sebelumnya, dia juga sempat berniat menunaikan ibadah haji bersama suami tercinta. Namun takdir berkata lain, karena sang suami justru lebih dulu meninggal dunia. Kini dia pergi ke Tanah Suci seorang diri untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.
Dengan nomor manifest 230, Ania tergabung di kelompok terbang (kloter) pertama asal Kota Medan. Dia berharap, dapat menjalankan ibadah haji dengan maksimal hingga pulang sebagai haji yang mabrur. “Harapannya bisa jadi haji mabrur, dengan beribadah semaksimal mungkin di sana,” ujar dia.
Menurut dia, untuk bisa pergi ke Tanah Suci, tak melulu soal kemampuan finansial. Hal yang paling pertama disiapkan yaitu niat. Karena menabung selama 15 tahun bukanlah hal mudah, namun karena sudah bulat untuk pergi haji, dia pun menyanggupi peluang menjalankan ibadah haji. (man)
