DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan Eks PTPN II meminta kelonggaran batas waktu pelunasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Direktur Utama PTPN II, Abdul Ghani, atas penghapusbukuan aset eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II pada 24 Agustus 2019 mendatang.

“Hal ini berhubung karena lambatnya pengurusan di notaris sebagai akibat susahnya mendapatkan surat akte ahli waris, serta kediaman ahli waris juga banyak di luar kota,” ujar Ketua Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan eks PTPN II, M Jusuf Sembiring kepada Sumut Pos, usai pertemuan di salah satu rumah pensiunan karyawan PTPN II, di Gang Keluarga, Jalan Karya Ujung, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Rabu (21/8) sore.

Maka dari itu, lanjut dia, pelunasan SPP dari anggota forum, yaitu 57 orang yang menghuni rumah di Desa Helvetia dan 28 orang di Jalan Karya Ujung, tidak dapat melunasi SPP sebelum 24 Agustus.

“Karena pembayaran tidak mungkin dapat dilaksanakan sebelum surat menyuratnya beres di notaris, maka kami memohon kelonggaran waktu kepada Dirut PTPN II Tanjungmorawa,” terangnya.

Surat permohonan dimaksud sudah disampaikan pada 21 Agustus 2019, berikut melampirkan 85 nama anggota forum sebagai penerima manfaat atas lahan eks HGU PTPN II.

“Jadi ini sebenarnya bukan soal uang, tapi administrasi saja, wajar diberikan kelonggaran waktu apalagi semua adalah keluarga besar PTPN II sendiri,” imbuh Jusuf didampingi sekretaris dan bendahara forum, Isfawani Harahap.

Pada pertemuan itu terungkap, sebanyak 28 KK pensiunan karyawan PTPN II yang bermukim di Jalan Karya Ujung Gang Bersama, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, sepakat agar segala urusan soal penghapusbukuan aset eks HGU PTPN II diakomodir oleh Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan PTPN II.

“Diiringi dengan doa Nabi Yunus Alaihissalam, 28 KK yang notabene pensiunan karyawan PTPN II yang tinggal dan menetap di Jalan Karya Ujung ini, sepakat semua urusan termasuk pelunasan SPP ke kantor direksi PTPN II melalui perahu Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan PTPN II,” kata perwakilan warga, Roestam Effendi Nasution.

Dijelaskan Roestam, lebih dari 28 KK yang bermukim di lingkungan mereka tersebut. Namun baru 28 KK itulah yang sepakat memutuskan, agar semua urusan soal penghapusbukuan aset eks HGU PTPN II, difasilitasi Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan PTPN II.

“Seperti kata Pak Jusuf tadi, penundaan pelunasan SPP akibat susahnya mendapatkan surat akte ahli waris. Kami berterimakasih atas kepedulian Pak Jusuf dan kawan-kawan sesama pensiunan di dalam forum, semoga perjuangan kami mendapat rida dari Allah SWT,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 30 KK yang bermukim di Pasar IV, Jalan Masjid Helvetia, Deliserdang, akan membayarkan biaya penghapusbukuan aset tetap eks HGU PTPN II.

Pembayaran kepada PTPN II tersebut dilakukan, mengingat warga sudah menerima SPP untuk pemindahtanganan aset eks HGU PTPN II.

“Alhamdulillah sudah ada yang membantu kami untuk melakukan pembayaran eks HGU PTPN II ini. Kami harus terus bersatu dan kompak sampai prosesnya rampung nanti,” kata perwakilan warga yang juga pensiunan PTP IX/PTPN II, Abdul Hamid, Selasa (13/8).

Selain bekas rumah pensiunan PTPN II, seluas 2.216,2855 Ha lahan eks PTPN II tersebut terdiri dari peruntukan RUTRWK Kota Binjai, gedung Islamic Center, Kodam I/BB, Polda Sumut, Kejati Sumut, BNN Sumut, UMSU, garapan masyarakat dan penghargaan terhadap masyarakat Adat Melayu Raya. Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya sudah membentuk tim inventarisis yang diketuai Kakanwil BPN Sumut, bersama unsur direksi PTPN II serta instansi terkait lainnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akademisi Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Budiman Ginting SH MHum mengatakan, pemimpin Kota Medan ke depan adalah orang yang harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Selain kemampuan pribadi, Budiman juga menjelaskan bahwa pemimpin Kota Medan nantinya harus memahami konsep A-B-G.

“Kita butuh sosok Medan1 atau Medan2 (wali kota atau wakil wali kota) yang memiliki unsur perpaduan Akademik, Bussinesment, dan Government (ABG). A-B-G inilah konsep yang wajib dikuasai seorang calon pemimpin Kota Medan untuk membangun kerja sama dan tata kelola Kota Medan,” kata Budiman kepada Sumut Pos, Rabu (21/8).

Menurut Budiman sejumlah permasalahan warga di Kota Medan mulai dari segi hukum, perizinan, sikap masyarakat sendiri maupun tata kelola daerah adalah pekerjaan rumah pemimpin Kota Medan ke depan yang mesti dibenahi.

Ia pun menyentil sedikit permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kota Medan pada saat hujan deras, seraya masih adanya perilaku tidak baik di masyarakat yang buang sampah sembarangan.

“Bagaimana menyadarkan masyarakat agar sadar hukum, sementara si calon pemimpin itu tidak tahu hukum dan tata kelolanya. Jangan bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) tapi tidak mampu mengimplementasikannya,” ujar Budiman.

Dekan Fakutas Hukum USU ini mengatakan, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun partai politik perlu melihat kemampuan A-B-G si calon pemimpin Kota Medan. Bagaimana menyaring sosok yang memiliki prestasi akademis, mampu berbisnis, dan memahami seluk beluk pemerintahan.

Hal itulah perlu dilakukan untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang sebenarnya begitu minim dibanding pekerjaan rumah yang harus di benahi.

Budiman pun berujar apa yang dilakukan dalam mengelola pasar daerah dengan konsep kompetisi yaitu ada reward dan punishment adalah satu penilaian yang penting. Sebab dengan begitu, Pemko Medan akan memiliki pendapatan yang jelas dari sektor-sektor yang memberikan keuntungan.

“Seperti yang saya baca di media, baru baru ini, PD Pasar mengupayakan memberikan keuntungan pada Kota Medan. PD Pasar melakukan penghargaan dan promosi bagi bawahannya yang berprestasi dan yang tidak akan didegradasi,” ujarnya.

Terakhir, kata Budiman, ke depannya Pemerintah Kota Medan haruslah mampu menerapkan sistem ‘reward’ dan ‘punishment’ kepada seluruh OPD nya agar tercipta suasana kerja yang kompetitif.

“Jadi hukum itu harus berlaku, suasana kerja harus punya daya saing, kalau tidak bagaimana bisa menciptakan SDM Unggul. Kita harapkan pada Pilkada Medan 2020, Kota Medan dapat dipimpin oleh mereka yang paham dan berani menerapkan sistem hukum dalam mendongkrak kinerja SDM,” pungkasnya. (map/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka-teki di mana lokasi ibu kota baru Negara Republik Indonesia, akhirnya terjawab. Pemerintah memastikan, lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski begitu, pemerintah masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu.

“Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).

Sofyan menegaskan, pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh presiden. Menteri asal Aceh itu memastikan, kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.

Dia juga mengatakan, lahan seluas 200-300 ribu hektare (Ha) disiapkan untuk membangun ibu kota baru dengan konsep forest city tersebut. “Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu ha, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan.

Sebelumnya diketahui, ada dua calon terakhir lokasi ibu kota, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nama Kaltim sendiri santer disebutkan dalam beberapa waktu terakhir, menyisihkan Kalimantan Tengah.

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro belum berani memastikan ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ditanya soal pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil bahwa ibu kota negara akan dipindah ke Kaltim, mantan menteri keuangan itu tak berani menjawab iya atau tidak.

“Itu mungkin pinter-pinternya wartawan saja. Tetapi tunggu pengumuman dari presiden,” jawab Bambang di Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/8).

Bambang hanya menjelaskan tentang tahapan pembangunan dan gambaran umum tentang desain ibu kota yang baru tersebut. Di mana, pada 2020 masih tahap persiapan dengan mendasarkan pembiayaan tidak tergantung pada APBN. “Yang paling besar adalah investasi dari pihak swasta dan BUMN,” kata menteri bergelar profesor dengan nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro itu.

Kegiatan pembanguan infrastruktur sendiri akan dimulai pada 2021 pada lahan efektif sekitar 3.000 hektare, dari total 6.000 hektare untuk pusat pemerintahan dan 40.000 hektare keseluruhan kawasan perkotaannya. “Nanti kita lihat, 2021 baru mulai kegiatannya. Groundbreaking 2021. (3.000 ha) itu pusat pemerintahannya,” tegas Bambang.

Gambarannya lainnya, ibu kota negara itu nantinya akan berada tidak jauh dari kota yang sudah ada, serta dekat dengan bandara dan pelabuhan yang ada. Jadi, tinggal dilakukan pembenahan saja. Sebab, pemerintah ingin pembangunannya efektif serta efisien. “Jadi tidak perlu bangun bandara baru. (Lokasinya) ini kan tempat yang belum ada kegiatan, tanah kosong. Jadi bukan di Samarinda atau Balikpapan, itu kan kota yang sudah berjalan,” tambah Bambang sembari menyatakan lahan kosong itu sudah dikuasai negara.

Jokowi Sebut Masih Dikaji

Sementara, Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet. “Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima. Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan. “Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi.

Belum Ada Pembahasan di DPR

Meski rencana pemindahan Ibu Kota negara terus bergulir, namun Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, ýsampai saat ini mereka belum pernah diajak bicara mengenai rencana pemindahan ibu kota ini. Bahkan naskah akademiknya saja belum ada. “Belum ada yang dibahas. Jadi dari pemerintah belum ada apa-apa. Termasuk draf rancangan UU belum ada sama sekali,” ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Yandri, apabila pemerintah serius melakukan pemindahan Ibu Kota. Maka seharusnya sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai hal tersebut. Termasuk juga kapan pemindahan itu dilakukan.

Atau minimal sudah ada naskah akademiknya. Sehingga, apabila hanya mengajukan izin ke DPR mengenai pemindahan ibu kota. Maka wacana itu belum mempunya kekuatan hukum. “Jadi kalau menurut saya pemindahan Ibu Kota itu masih sebatas wacana, karena belum punya kekuatan hukum apa-apa. Otomatis belum bisa dilaksanakan juga, karena belum ada UU untuk memerintahkan pemindahan Ibu Kota,” katanya.

Oleh sebab itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku aneh apabila DPR belum diajak berdiskusi dengan pemerintah mengenai wacana pemindahan Ibu Kota itu. Maka bisa saja itu hanyalah wacana yang tidak tahu kapan bisa dilaksanakan. “Kalau sampai saatnya kita di DPR ini enggak diajak bicara. Maka Ibu Kota baru kita itu bisa sebut Ibu Kota ilegal,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Yandir, pemindahan ibu kota memerlukan dana besar. Kalau Presiden Jokowi ingin adanya pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka solusinya bukan memindahkan ibu kota. Cukup dengan tidak melakukan segala macam impor. Sehingga petani-petani hidupnya bisa sejahtera. “Jadi alasan memindahkan ibu kota untuk faktor pemerataan itu belum pernah saya dengar,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-74 RI pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8). “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” katanya.

Namun, pada kesempatan itu, Presiden tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut. Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. “Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tutup Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan.(jpc/jpnn/dtc)