SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu bersama istri yang juga Ketua TP-PKK Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata mengunjungi panti sosial Perpulungen Sidikalang, Selasa (13/8). Demikian disampaikan Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan kepada wartawan, Rabu (14/8).

Dikatakannya, kunjungan itu dilakukan dalam rangkaian menjelang peringatan HUT ke-74 RI. Dalam kesempatan itu, Bupati Eddy KA Berutu menyemangati putra putri yang ada di panti sosial.

“Kalian semua adalah pemilik dan pemimpin bangsa ini ke depan. Kemajuan teknologi diera revolusi industri 4.0 harus bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan. Dalam setiap perubahan selalu ada sisi baik dan buruk tergantung kita bagaimana menyikapinya,” ucap Berutu.

Bupati berpesan, agar anak-anak di panti asuhan tetap semangat serta memiliki budi pekerti yang baik, dan selalu menuruti nasehat orangtua dan guru supaya berhasil dimasa mendatang.

Sementara Ketua TP PKK Romy Mariani Simarmata, mengatakan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Romy mengajak anak- anak panti sosial Perpulungen untuk bijak mempergunakan teknologi dalam hal positif, untuk menambah ilmu pengetahuan demi masa depan yang cerah.

Bupati serta Ketua TP PKK Dairi didampingi Ketua DWP, Persit KCK Kodim 0206 Dairi dan Bhayangkari Polres Dairi menyerahkan bingkisan kepada anak-anak Panti Sosial Perpulungen Sidikalang.(mag-10/han)

PADANGSIDEMPUAN, SUMUTPOS.CO – Situs Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan diretas oleh orang tak dikenal. Saat ini, situs yang memuat berbagai informasi terkait persidangan belum bisa diakses dan masih dalam tahap perbaikan.

Sebelum dalam tahap perbaikan, situs bernama http://www.pn-padangsidimpuan.go.id/ itu memuat kalimat berwarna merah yang bertuliskan;

Hacked By AkuTersakiti404 Sae Ae Lau #Numpang Galau Min!

Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata;

Bodohkah Aku karena terlalu mencintaimu????

Setidaknya aku telah berjuang untuk mempertahankan cinta ini untukmu meskipun tidak pernah kau hargai perasaan ini

Untuk mengikhlaskan orang yang kita cinta bahagia bersama orang lain itu adalah sesuatu yang menyakitkan

“Sampai saat ini aku belum bisa melupakanmu, apakah disana kau pernah mengingatku walaupun hanya sekali?”

Belum diketahui pasti sejak kapan tulisan ini muncul di website milik PN Padangsidempuan tersebut. Namun kini tulisan itu sudah tidak ada lagi.

Humas PN Padangsidempuan Hasnul Tambunan membenarkan situs mereka tengah diretas. Namun dia tidak mengetahui persis kapan situs itu diretas.

“Saya belum bisa kasih informasi lengkap. Saya tanya dulu (bidang) IT nya, masalahnya apa, apa sebabnya,” ucap Hasnul, Rabu (14/8).

Hasnul mengaku saat ini, tim IT PN Padangsidempuan tengah memperbaiki situs tersebut. Dia juga mengaku sejauh ini persidangan tidak ada kendala dengan diretasnya situs yang memuat jadwal dan informasi persidangan itu.

“Sejauh ini belum ada komplen. Yang terpenting ini harus cepat diperbaiki karena masyarakat memerlukan informasi di situs tersebut,” bebernya.

Terpisah, salah seorang staff IT PN Padangsidempuan, Febri Adinda menerangkan tidak hanya kali ini situs milik pengadilan itu diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia mengatakan awal Juli lalu, website itu juga diretas.

“Ternyata dari pihak website menyatakan hosting keamanannya kurang. Kita upload ulang hari juga itu dan websitenya berjalan lancar,” ujar Febri.

Namun pada Selasa (14/8) pagi, lanjut Febri, ada lagi pihak yang berusaha meretas website tersebut dan berhasil merubah tampilannya.

“Makanya langkah yang kita ambil, kita nonaktifkan sementara. Kita periksa dulu, ternyata memang sekuritinya kurang pakem. Makanya untuk memantapkannya kita nonaktifkan sementara. 2019 kan virus banyak, dari ikan asing sampai yang ikan kakap,” sebutnya.

Dia mengakui dengan dinonaktifkannya situs itu akan menganggu pelayanan informasi secara online di PN Padangsidempuan. Namun dia mengatakan, masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung datang ke pengadilan.

“Kendalanya masyarakat tidak bisa mengakses masalah perkara dan jadwal sidang, tapi masyarakat bisa datang kemari aja,”tutup Febri. (man/han)

TAPANULI SELATAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara berkurban empat ekor sapi pada Idul Adha kali ini. Hewan kurban ini disebar di sejumlah daerah.

Keempat ekor sapi itu diserahkan langsung ke panitia kurban di Masjid Raya Sri Alam Dunia, Dusun Dano, Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Pasar Sempurna, Kecamatan Marancar dan Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru.

Public Relation PT NSHE, Dede Wafiza Ashia mengatakan, penyerahan hewan kurban itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terutama yang ada di sekitar operasional perusahaan.

“Dengan berkurban, dapat memupuk rasa kepedulian terhadap sesama. Juga akan terjalin pula sikap solidaritas yang kuat di antara pemberi dan penerima kurban, untuk PLTA Batangtoru tahun ini menyerahkan kurban kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, ke depannya hubungan emosional antara perusahaan dan masyarakat akan semakin lebih baik, sehingga percepatan pembangunan PLTA Batangtoru, akan terealisasi.

Raja Luat Sipirok, Edwar Siregar mengungkapkan terima kasih kepada pihak perusahaan. Dejak perusahaan tersebut masuk ke Sipirok, sudah banyak membantu masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi.

“Pada dasarnya, pihak perusahaan peduli kepada masyarakat, salah satunya dengan menyerahkan hewan kurban ini,” ujarnya. (bbs/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gunungsitoli mengundang awak media dengan tujuan evaluasi kinerja dalam melakukan pengawasan Pemilu, Selasa (13/9).

“Melalui rapat ini, kami berharap kepada rekan-rekan media untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 lalu, apalagi ke depan kita akan menyambut Pilkada 2020,” ujar Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli, Endra Amri Polem Endra.

Dia mengatakan, bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. Dia juga mengungkapkan selama proses Pilpres dan Pileg tahun 2019 ini, tujuh laporan dan satu temuan Bawaslu.

“Dari tujuh laporan yang kita terima, lima di antaranya sudah terigister, dan satu tidak memenuhi unsur. Sehingga jumlah laporan yang diproses ditambah satu temuan menjadi enam laporan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Gunungsitoli, Nolo Zendrato menyampaikan bahwa pada Pemilu 2019 lalu, pihaknya menertibkan 100 lebih alat peraga kampanye (APK).

“Ada berbagai kendala yang kita hadapi pada Pemilu 2019 lalu yakni minimnya waktu penertiban serta pelatihan terhadap personil PPS yang terbatas karena keterkaitan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pemilu,” ujar Zendrato.

Pada rapat dalam kantor tersebut tampak wartawan menyampaikan beberapa masukan kepada Bawaslu terkait penertiban APK yang terkesan lamban dan minimnya informasi kegiatan Bawaslu kepada media.

Menanggapi masukan wartawan, Pimpinan Bawaslu Kota Gunungsitoli, Go’ozisokhi Zega, menyampaikan saat ini pihaknya sudah membuka website Bawaslu Kota Gunungsitoli, yang bertujuan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat kegiatan Bawaslu.

Selanjut mewakili Pemerintah Kota Gunungsitoli, kepala kesbangpol Abdul Majid, mengatakan pentingnya peranan media dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Dia pun berharap agar pemberitaan pers selalu mengedepankan indepensi, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.(mag-10/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan meragukan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Humbahas.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi B Moratua Gajah kepada Sumut Pos, Rabu (14/8). “ Tercatat ada 18, padahal lebih dari 20 orang, itu berada di perusahaan PT Alabama Energy Kecamatan Tarabintang,” ungkap Moratua Gajah.

Politisi dari Partai Gerindra ini mensinyalir, jumlah tenaga kerja asing di Humbang Hasundutan cukup tinggi. Sebab dari hasil pengamatan Komisi B, sebagian besar tenaga kerja asing yang masuk merupakan tenaga buruh kasar.

Padahal, lanjut Moratua, persoalan TKA sudah menjadi perhatian bersama. “Kita sudah pernah minta ke Disnaker agar memberikan data jumlah tenaga kerja asing. Kami harus tahu karena banyak paspornya itu diragukan,”tukasnya.

Menurut Moratua, pemerintah dalam hal ini diakui sangat lemah dalam menyikapi soal TKA. Pasalnya, dirinya telah memergoki TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar di salah satu perusahaan, tidak sesuai.

“Tercatat 18, padahal lebih dari 20 orang, itu berada di PT Alabama Energy Kecamatan Tarabintang. Jadi kami gunakan, itu juga disebabkan data Pemerintah Dinas Tenaga Kerja setempat yang kita minta tak kunjung disampaikan,” sambung Moratua. “Nanti kami bikin surat, mungkin karena belum dikasih suratnya, makanya tidak dikasih data TKA ini,”kata dia.

Adapun sejumlah perusahaan yang menggunakan TKA tersebut, diantaranya PT Bakara Energi Lestari, PT Charma Paluta Energi, PT Alabama Energy dan PT Citra Multi Energi.

Sementara itu, pengakuan berbeda apa yang disampaikan Disnaker Pemkab Humbahas, bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Humbang Hasundutan hanya sebanyak 113 orang dari 4 perusahaan tersebut, sesuai data per Januari hingga Desember 2018. Sementara, untuk tahun 2019, baru perusahaan PT BEL melaporkan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 44 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jonny Gultom melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial P Simatupang didampingi Kasie Penyelesaian Perselisihan, Hariandi Sitanggang mengatakan, data tersebut diperoleh sesuai dengan hasil pemantauan secara langsung ke semua perusahaan, selain data adminitrasi yang diminta.

Berdasarkan pemantauan mereka, untuk tahun 2019, hanya PT BEL yang menyampaikan tenaga kerja asingnya yang sebanyak 44 orang yang berasal dari Cina. Para TKA tersebut bekerja sebagai tenaga mecanikal enjil nerik. “Jadi seperti di PT BEL itu masing-masing dibidang dan jabatan mecanikal enjil nerik,” terang Hariandi.

Disinggung 3 perusahaan lagi, Simatupang menjelaskan belum disampaikan dengan alasan masih kepengurusan. “Jadi kita sudah menyurati mereka, agar melaporkan berapa jumlah tenaga asing dan surat kita per Juni lalu,” kata dia.

Hariandi menjelaskan, Disnaker Humbang Hasundutan hanya melakukan pembinaan dari sisi administratif. Dan pihaknya sudah berkordinasi dengan Provinsi terkait, persyaratan izin menggunakan tenaga kerja asing yang sampai saat ini belum menyampaikan.

“ Kita akui adanya kebijakan pengawas oleh Pemerintah Proinsi Sumatera Utara. Daerah kebijakanya tidak ada untuk menindak, oleh sebab itu kita hanya melakukan pengawasan dari segi adminitrasi,” katanya. Perlu diketahui, berdasarkan data IMTA yang dimiliki Disnaker tahun 2018 lalu,ada 113 TKA yang bekerja di 4 perusahaan tersebut. Rinciannya, PT Bakara Energi Lestari sebanyak 54 orang, PT Charma Paluta Energi 26 orang, PT Alabama Energy 32 orang dan PT Citra Multi Energi 1 orang.

Sementara, tahun 2019, baru PT BEL yang menyampaikan tenaga kerja asingnya sebanyak 44 orang, yang sebelumnya 54 orang yang disebut data notifikasi dan data dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing beserta inklut perintah pembayaran.

Sedangkan, data lainnya sesuai Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, PT BEL belum menyampaikan dengan alasan lagi pengurusan di pusat. (mag12/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Deliserdang (FORAK) menggeruduk Kantor Bupati dan DPRD Deliserdang di Lubukpakam, Rabu (14/8). Dalam orasinya, mereka menilai pelayanan RSUD menurun yang mengakibatkan rumah sakit milik pemkab tersebut turun kelas dari B ke C.

Masyarakat yang dikoordinir Rahman JP Hutabarat menyampaikan, meminta klarifikasi perihal rumah sakit kebanggaan Deliserdang menjadi turun kelas. Mereka juga berharap, agar RSUD Deliserdang sudah layak mendapat penilaian kelas A dari Kemenkes RI.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti pelayanan para pegawai yang dinilai sombong, serta aroma tak sedap dalam komplek RSUD.

Sekitar 30 menit berorasi secara bergantian, Kepala Satpol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang menemui pengunjuk rasa yang berada di luar pintu gerbang Kantor Bupati.

“Apa yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan. Semua kita kan ingin yang terbaik, dan kita hormati aspirasi warga sekalian. Yakinlah, apa yang disampaikan ini segera kita sampaikan kepada pimpinan,” papar Suryadi.

Setelah mendapat penjelasan dari Kasat Satpol PP, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi ke DPRD Deliserdang.

Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri yang sudah bersedia di Kantor Bupati, menegaskan bawa benar Menkes Cq Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengeluarkan surat hasil penilaian reviu klasifikasi kelas rumah sakit yang ditetapkan melalui HK.04.01/I/2963/2019 karena tidak mengisi data dari minimal standar Sumber Daya Manusia (SDM).

“Alhamdulilah, kami dari RSUD merasa bersyukur ada aspirasi warga demikian, karena keresahan atau kegalauan itu bukan hanya ada pada pemerintah dan kami jajaran di RS. Dan akan saya laporkan ke Dinkes Provinsi saat rapat hari ini bersama 72 RS lainnya yang juga mendapat reviu. Belum ditetapkan turun kelas nya, masi ada sanggahan dan upaya lainnya. Penetapan turun kelas pada pertengahan September 2019,” kata Hanif.

Menjawab pelayan medis yang sombong dan ada aroma tidak sedap dalam RSUD, dokter spesialis jiwa itu berjanji akan menceknya. “Bagus juga untuk masukannnya. Namun untuk membuktikannya, saya selalu terbuka kepada siapapun termasuk forum warga itu dan teman-teman untuk membuat RSUD lebih baik,” terangnya.

Sementara Kepala Dinkes Deliserdang, dr Ade Budi Krista mengaku telah melakukan pembinaan dan monitoring untuk aplikasi di RSUD. Menjawab keresahan warga itu, Ade Budi juga telah melakukan pengajuan sanggahan ke Menkes.

Di halaman Kantor DPRD Deliserdang, pengunjuk rasa kembali membentangkan poster yang menguraikan berbagai kritikan serta bergantian berorasi sama seperti di Kantor Bupati sebelumnya. Namun dalam demo ini, ada tuntutan lainnya, yaitu meminta DPRD Deliserdang segera membentuk pansus guna mengusut status RSUD Deliserdang.

Tidak lama, Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Deliserdang, Buyung Nasution meredakan para pengunjukrasa. Buyung berjanji akan menampung aspirasi masyarakat, dan akan segera mengusulkan ke Komisi D untuk menggelar rapat dengan memanggil instansi terkait dan mengundang perwakilan Forak.

“Mohon maaf, anggota dewan sedang kunker ke luar kota. Surat bapak/ibu terlambat masuk ke sekretariat karena dewan sudah mengagendakan kunker. Namun demikian aspirasi ini akan kami jadwalkan,” kata Buyung. (btr/han)