MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penipuan dan pungutan liar (pungli) mengatasnamakan program Bedah Rumah di Kelurahan Bagan Deli, Medan Belawan, telah ditangani Polres Pelabuhan Belawann

Sedangkan pada surat menyurat untuk kelengkapan pengajuan program Bedah Rumah, ada terdapat tanda tangan lurah setempat.

“Perbuat melanggar hukum yang dilakukan oknum pungli tersebut pasti berkaitan dengan lembaga pemerintah. Tapi dalam hal ini bukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan. Dan di dalam berkas surat menyurat, ada ditandatangani oleh pihak kelurahan,” ujar Praktisi Hukum, Bambang Santoso SH, MH.

Bambang mengapresiasi langkah yang telah dilakukan polisi untuk mengusut kasus itu. Artinya, pungli yang dilakukan oleh warga sipil dapat dijerat dalam kasus penipuan dan penggelapan.

“Kita bukan menuding, tapi untuk proses pengusutan, polisi bisa saja menyelidiki ke arah lembaga pemerintahan. Bisa saja kita duga ada keterlibatan oknum pemerintah. Tapi kalau memang tidak ada, berarti kasus itu murni pidana umum kasus penggelapan dan penipuan. Apabila ada keterlibatan unsur pemerintah maka kasus itu masuk dalam ranah tindakan pidana korupsi,” tegasnya.

Bambang berharap polisi bisa mengusut aktor di balik oknum tersebut. Polisi sudah bisa bergerak dari temuan itu, walaupun tidak ada warga yang melapor. Apalagi kasus itu menyentuh publik dan warga miskin. “Inikan menyangkut hak konstitusi masyarakat secara sah dan terjamin dalam hukum. Jadi, polisi yang sudah bekerja mampu menuntaskan kasus itu,” tegasnya.

Menurut Bambang, Kepala Dinas PKP2R selaku pemilik regulasi, agar memperketat pengawasan ke depannya agar verifikasi dan peruntuhan untuk rumah bedah kepada warga miskin tepat sasaran tanpa ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra mengatakan, pihaknya masih terus mengusut kasus itu. Sedangkan untuk terduga pelaku belum mereka periksa karena masih dalam menyelidiki. “Kita masih fokus kumpulkan bukti, untuk terduga pelaku belum kita periksa. Adanya keterlibatan unsur pemerintah belum dapat dipastikan, yang jelas kasus ini masih kita selidiki,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lina warga Jalan Aluminium Raya, Gang Lomba, Lingkungan 13, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli adalah warga kurang mampu. Janda berusia 56 tahun ini hidup selama 50 tahun tidak pernah merasakan penerangan listrik.

Saat wartawan koran ini menelusuri langsung ke kediamannya, kondisi ekonomi wanita yang bekerja sebagai buruh cuci ini, cukup memprihatinkan.

Rumah yang ditempatinya tak layak huni itu adalah peninggalan kedua orangtuanya. Tanah yang dijadikan tempat berteduh itu adalah hasil garapan pada masa silam. Dan, sejak berdirinya rumah itu, ia belum pernah merasakan terangnya aliran listrik di rumahnya.

“Beginilah keadaan saya. Kalau malam hari pasti gelap, karena sejak 50 tahun lalu kami tinggal di sini, belum pernah merasakan terangnya listrik,” ujar Lina lirih di rumahnya.

Bertahun – tahun hidup di rumah memprihatinkan, janda anak 4 ini hanya bisa pasrah dengan kehidupan yang ia jalani. Sehari – hari untuk memasak, ia terpaksa menggunakan kayu bakar dan menggunakan air sumur yang kondisinya menghitam.

“Lihatlah, rumah saya mau ambruk. Lantainya sudah berlubang, kami ini miskin. Belum lagi kalau hujan, pasti menampung air hujan yang bocor dari atap rumah, saya berharap ada kepedulian terhadap saya,” pinta Lina.

Diakui buruh cuci ini, ke – 4 anaknya telah dewasa. Di antaranya, 3 sudah berumah tangga, sedangkan yang masih bungsu tinggal bersamanya. Tapi, anak – anaknya yang telah berumah tangga pun hidup dalam kesusahan.

“Anak – anak saya juga susah. Untuk makan saja payah, apalagi mikiri saya. Saya lihat menjelang perayaan kemerdekaan banyak lampu menghiasi jalan dan lorong. Andai saja lampu itu bisa menerangi kegelapan rumah ini, saya sangat bersyukur,” ucapnya dengan nada sedih.

Kondisi memprihatinkan dialami Lina mendapat respon pihak Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Perpanjang Pemko Medan turun ke lokasi untuk mengecek nasib yang dialami Lina selama bertahun – tahun.

“Kita sudah mendengar kondisi ibu ini 2 minggu lalu, makanya hari ini kita turun untuk mengecek. Saya sudah perintahkan untuk dipasang listrik dengan biaya gratis. Biaya akan kita swadayakan melalui LPM kelurahan,” kata Lurah Tanjung Mulia Hilir, Hendra.

Dijelaskan Hendra, selama ini Lina sudah masuk program keluarga tidak mampu. Untuk bantuan pemerintah dalam bentuk BPJS sudah terdaftar. Ia akan mendafatkan Bu Lina untuk masuk dalam program keluarga harapan (PKH).

“Saya sudah perintahkan ke kepling, agar dicek warga tidak mampu di setiap lingkungan. Untuk Bu Lina sudah kita prioritaskan, agar warga tidak mampu dapat terbantu dalam program – program pemerintah,” kata Hendra.

Sementara, Ketua Karang Taruna Tanjung Mulia Hilir, Sadam Husein mengapresiasi langkah yang dilakukan lurah. Harapannya, kesedihan yang selama ini dirasakan Lina dapat teratasi.

“Semoga Bu Lina bisa merasakan terangnya listrik di malam hari. Jadi, kita sangat mendukung yang telah dilakukan pihak kelurahan untuk turun ke lapangan, begitu juga program pemerintah dapat juga dirasakan ibu itu,” kata Sadam. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No.13 Tahun 2003 mendapat penolakan dari elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut).

Rencananya, hari ini, Kamis (15/8), para buruh akan menyampaikan aspirasi tersebut ke kantor Gubernur dan DPRD Sumut. “Kita besokn

(hari ini) aksi menolak tegas revisi UU Ketenagakerjaan yang mengebiri hak buruh Indonesia,” kata Willy Agus Utomo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Sumut melalui pernyataan tertulis yang diterima Sumut Pos, Rabu (14/8).

Mereka menilai pemerintah terus- terusan mengusik hak kaum buruh dan terkesan selalu berpihak pada pengusaha dengan mengeluarkan kebijakan yang mengurangi hak para buruh. Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan yang ada saja masih belum menjamin hak dan keaejahteraan kaum buruh itu sendiri. “Kami kaum buruh dikebiri, sementara pengusaha terus diberi kelonggaran dengan kebijakan pemerintah dalam kurun 5 tahun terakhir ini” ungkapnya.

Pihaknya mencermati UU Ketengakerjaan yang telah dibahas di Jakarta oleh para pihak terkait, rencananya sebanyak 77 pasal dalam UU tersebut akan direvisi pemerintah, yang kesemuanya menguntungkan dunia usaha. “Di antara 77 pasal tersebut, yakni pesangon buruh akan dikurangi, biro jasa atau pekerja outsourching tanpa ada batas waktu dan bebas ditempatkan dimana saja, tenaga kerja asing bisa jadi HRD di perusahaan, upah buruh murah dengan menghilangkan sektoral upah dan lain lain yang semuanya merugikan kaum buruh,” kata Willy.

Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi mengatakan, para buruh yang melakukan aksi berasal dari beberapa daerah di Sumut, seperti Kota Medan, Delisedang, Serdangbedagai, Labuhan Batu Raya, dan Tabagsel.

Ia menyampaikan selain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, pihaknya akan mengusung beberapa poin tuntutan dalam aksi. Yakni, tolak revisi UUK No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, cabut kebijakan upah murah PP 78 tentang Pengupahan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hapuskan sistem kerja perbudakan (outsourching, kontrak, harian lepas dan pemagangan), dan pemerintah harus antisipasi gelombang PHK masal.

“Itu untuk nasional, untuk tuntutan daerah kami meminta agar gubernur Sumut memerintahkan Disnaker-nya untuk segera menyelesaikan kasus- kasus perburuhan di Sumut, dan agar Gubsu bersama DPRD Sumut memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kuantitas, kualitas SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumut,” pungkasnya. (prn/ila)