MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Fathir Arif Siahaan, bocah berusia 2,7 tahun yang meninggal dunia diduga akibat oknum dokter Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah sepakat berdamai. Kasus ini pun diselesaikan secara kekeluargaan dan tak dilanjutkan ke jalur hukumn

Jamil Zeb Tumori, paman Fathir menyatakan, dia bersama orang tua Fathir dan keluarganya telah melakukan pertemuan kembali dengan pihak rumah sakit pada Jumat (9/8) kemarin. Dalam pertemuan itu, disepakati berdamai dan pihak rumah sakit memberikan uang duka.

“Pihak RSU Muhammadiyah memberikan uang duka Rp10 juta kepada keluarga Fathir, akibat pelayanan medis yang tidak maksimal. Kami tidak menuntut apa-apa lagi, apalagi rumah sakit ini milik umat. Untuk itu, keberadaannya harus kita dukung supaya maju dan berkembang,” ujar Jamil kepada Sumut Pos akhir pekan lalu.

Pihak keluarga telah ikhlas dengan kepergiaan Fathir. “Niat kami hanya ingin jangan ada lagi dokter dan paramedis yang mendahului haknya Allah. Layani masyarakat dengan maksimal dan jangan ada lagi korban-korban yang berjatuhan,” harapnya.

Ibu Fathir, Putri Rahayu mengatakan, apa yang terjadi terhadap anaknya dan diduga akibat ulah oknum dokter di rumah sakit itu harus dijadikan pelajaran yang berarti. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam memperjuangkan keadilan. Kepada rumah sakit, saya berharap jangan sampai terjadi lagi kejadian yang dialami anak kami ini,” ujarnya.

Sementara, Direktur RSU Muhammadiyah, dr Reza membenarkan bahwa pihaknya telah sepakat berdamai dengan keluarga pasien tersebut. Pihaknya pun memberikan uang duka atau tali asih sebesar Rp10 juta.

Terkait sanksi terhadap oknum dokter yang diduga melakukan malpraktik, dr Reza mengatakan bahwa sanksi itu bukan kewenangan pihaknya. Melainkan, kewenangan Badan Pengawas Rumah Sakit. “Kita hanya sebagai fasilitator, memediasi antara kedua belah pihak,” katanya singkat.

Diketahui, bocah berusia 2,7 tahun yang tinggal di Jalan Cicak Rawa III/Tangguk Bongkar 1 Perumnas Mandala, Medan Denai, meninggal dunia diduga akibat korban malapraktik oknum dokter UGD RSU Muhammadiyah.

Bocah itu mengalami luka bakar sekitar 60 persen di tubuhnya, tetapi hanya dikasih resep obat oleh oknum dokter rumah sakit yang berada di Jalan Mandala By Pass. Meski orangtua korban meminta untuk dilakukan opname namun ditolak oknum dokter tersebut. Hingga akhirnya korban meninggal dunia di salah satu rumah sakit lain akibat kondisinya yang sudah kritis. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Royal Karibia Club yang berlokasi di lantai VI Karabia Hotel Jalan Timur kedapatan beroperasi pada malam Hari Raya Idul Adha 1440 H, Sabtu (10/8) malam.

Atas temuan tersebut, Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (Binwasdal) Tempat Usaha Pariwisata Pada Hari Besar Keagamaan yang dikoordinir Dinas Pariwisata Kota Medan langsung mengambil tindakan tegas dengan menutupnya dan seluruh pengunjung diminta meninggalkan tempat hiburan yang menyajikam live performance dan karaoke tersebut.

Selain beroperasi di malam Hari Raya Idul Adha, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP) Royal Karibia Club juga kedapatan telah berakhir masa berlakunya. Dalam TDUP yang disodorkan pihak manajemen, izinnya berakhir 7 Juli 2018. Untuk itu manajemen Royal Karibia Club diminta segera memperpanjang izin TDUP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medann

Asisten Umum Setdako Medan sekaligus Plt Kadis Pariwisata Kota Medan, Renward Parapat menegaskan, manejemen Royal Karibia Club terbukti telah melanggar Surat Edaran Wali Kota No.503/3786 tanggal 29 April 2019 tentang Penutupan Sementara Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi Pada Hari Besar Keagamaan.

Dalam Surat Edaran Wali Kota tersebut, lanjut Renward, seluruh tempat usaha hiburan dan rekreasi harus menutup sementara usahanya pada hari besar keagamaan, salah satunya Hari Raya Idul Adha. Ternyata, manajemen tidak mengindahkan dan tetap mengoperasikan Royal Karibia Club.

Terbukti saat Tim Binwasdal memasuki ruangan, tampak puluhan pengunjung tengah santai minum-minum sambil menikmati live music. Selain manajemen, pengunjung pun sontak terkejut melihat kedatangan Tim Binwasdal. Atas temuan tersebut, Renward langsung memerintahkan kepada pihak manajemen untuk tutup dan membubarkan seluruh pengunjung yang ada di dalam.

“Jelas (beroperasi) ini pelanggaran, makanya kita minta pihak manajemen langsung menutup sementara Royal Karibia Club, termasuk meminta kepada seluruh pengunjung untuk meninggalkan ruangan,” kata Renward.

Setelah itu, Renward memerintahkan Tim Binwasdal untuk membuat berita acara. Dalam berita acara tersebut, manajemen berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan mematuhi Surat Edaran Wali Kota tersebut. “Apabila kedapatan melakukan pelanggaran kembali, maka akan kita tindak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku!” tegasnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Tim Binwasdal juga mendapati TDUP Royal Karibia Club yang berada di lantai 6 Hotel Karibia itu juga sudah berakhir. “Sudah setahun izin TDUP-nya berakhir. Jika tidak ingin mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, kita minta pihak manajemen segera mengurus perpanjangan TDUP ke OPD terkait,” ungkapnya.

Sebelum menutup sementara Royal Karibia Club, Renward bersama Tim Binwasdal yang terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, Polrestabes Medan, Kodim 0201/BS, Kejari, POM Al, Denpom 1/5 Medan, Dinas Sosial dan Satpol PP telah menyisiri seluruh inti kota.

Dari penelusuran yang dilakukan, sejumlah tempat hiburan yang berada di Gedung Selecta, Lippo Plaza, Komplek Multatuli, Komplek Centrium Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kolonel Sugiono, Gedung Novotel serta Jalan Pegadaian tak satu pun yang beroperasi.

Renward pun sangat mengapresiasi manajemen yang telah mematuhi Surat Edaran Wali Kota dengan tidak mengoperasikan usahanya pada malam Hari Raya Idul Adha. “Terima kasih atas penutupan sementara yang dilakukan. Kita harapkan penutupan sementara seperti ini juga dilakukan pada hari besar keagamaan lainnya seperti bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal. Bagi hotel berbintang yang memiliki tempat hiburan mereka harus memiliki rekomdasi dari Dinas Pariwisata,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang gugatan pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pasalnya, Kepala Satpol PP kota Medan dan Wali Kota Medan dinilai inkosistensi dalam menjalankan aturan.

“Dalam hal ini jajaran Satpol PP Medan yang mewakili Pemko Medan, yang tidak menjalankan prosedur dalam melakukan tindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga pemilik bangunan, yakni Kalam Liano, melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan,” ungkap Pakar hukum yang juga akademisi USU, Dr Henry Sinaga, SH SpN MKn, kepada wartawan, Minggu (11/8).

Henry mengatakan, PTUN Medan mengabulkan gugatan itu karena melihat bahwa prosedur dan waktu antara keluarnya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, hingga terjadinya pengrusakan, tidak sesuai dengan aturan. Pemko Medan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun banding ini ditolak majelis hakim PTTUN, dan menguatkan putusan PTUN Medan.

Atas putusan ini, Kalam Liano melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak, kemudian mengajukan gugatan ganti rugi materil sebesar Rp3,10 miliar dan inmateril sebesar Rp1 triliun, terhadap Kasatpol PP Kota Medan sebagai Tergugat I dan Walikota Medan sebagai Tergugat II, ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Kalam Liano juga mengajukan, permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan Kantor Walikota Medan, serta Kantor Satpol PP Kota Medan. Gugatan dilayangkan, akibat dari kesewenangan oknum Satpol PP merusak sejumlah bagian bangunan food court tersebut, telah merugikan Kalam Liano.

Akibat perusakan itu, ada bagian bangunan tidak dapat difungsikan. Terlebih, kini usahanya menjadi sepi konsumen dan membuat citra pemilik Food Court Pondok Mansyur tersebut buruk di masyarakat. “Adanya gugatan inilah yang kemudian merugikan Pemko Medan sendiri. Masyarakat menilai bahwa Pemko Medan tidak konsisten atau inkonsistensi dalam menjalankan aturan yang justru dibuatnya sendiri. Peraturan yang ada sudah mengatur tahapan-tahapan dalam menjalankan tindakan terhadap bangunan tidak ber-IMB. Namun itu tidak dilaksanakan,” urai Henry.

Menurutnya, masyarakat juga mempertanyakan tentang maraknya bangunan berdiri yang melanggar aturan, seperti tidak ber- IMB atau berdiri di pinggir sungai, namun tidak ditindak oleh Pemko Medan. “Kenapa ada satu bangunan tidak ber-IMB dirusak, sementara dalam kasus yang sama, banyak bangunan tidak ber-IMB, dibiarkan berdiri. Ada apa ini?” ujarnya.

Karena itu, Henry melihat bahwa peluang Kalam Liano untuk memenangkan persidangan di PN Medan tersebut terbuka lebar, berdasarkan fakta hukum yang ada. “Kita yakin jika majelis hakim akan mengabulkan gugatan ganti rugi tersebut,” ujarnya.

Kuasa Hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak berharap bahwa alasan dan bukti yang disampaikan pihaknya dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (man/ila)

Di samping karena ada inkonsistensi Pemko Medan dalam menjalankan aturan. Keyakinan kita lainnya adalah, adanya putusan dari PTUN Kota Medan yang dikuatkan oleh putusan PTTUN yang menyebutkan bahwa pengrusakan bangunan Food Court Pondok Mansyur yang dilakukan Satpol PP Kota Medan tersebut tidak sesuai prosedur,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Parlindungan Nadeak selaku Kuasa Hukum Kalam Liano berharap bahwa alasan dan bukti yang disampaikan pihaknya dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (man/ila)