MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kegiatan rutin setiap tahunnya, DPC Partai Demokrat Medan akan berqurban 3 ekor lembu pada Idul Adha 1440 H ini.

“Kader Demokrat Medan akan menyembelih 3 ekor lembu untuk Qurban yang akan dibagikan kepada masyarakat dan kader di 21 Kecamatan di Medan,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu SH didampingi Wakil Ketua Parlindungan Sipahutar SH dan Drs T Aswad usai Silaturahmi bersama kader di Sekretariat Partai itu Jalan DI Panjaitan Medan, Jumat (9/8/2019).

Kepada panitia Qurban, Burhanudin Sitepu meminta mengutamakan masyarakat tak mampu dan tokoh masyarakat dalam distribusinya.

“Utamakan masyarakat tak mampu, lalu tokoh masyarakat dan kader partai agar sama sama merasakan makna Idul Adha ini,” katanya sembari menjadwalkan acara Qurban pada Senin 12 Agustus 2019 ini.

DPC Demokrat Medan, lanjut Wakil Ketua DPRD Medan ini juga membentuk panitia Qurban yang diketuai Ustad Dheni Kurniawan dan Sekretaris Debi Armania yang bertugas memfasilitasi ibadah di Lebaran Haji ini.

“Kita telah bentuk panitia dan Insya Allah akan berjalan lancar agar sesama Muslim turut merasakan kebahagian si Lebaran Haji ini,” ujar politisi senior ini.

Selain itu, Burhanudin juga merencanakan Syukuran bersama masyarakat Kota Medan usai Pelantikan DPRD Medan masa bhakti 2019-2024 pada September 2019 mendatang.

“Saya dan Caleg terpilih dari Partai Demokrat Medan akan menggelar Syukuran bersama para kader dan masyarakat Kota Medan usai pelantikan DPRD Medan September mendatang,” katanya.

Sementara Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Herri Zulkarnain juga mengatakan akan melaksanakan Qurban pada Idul Adha mendatang.

“DPD Demokrat Sumut juga akan menyelenggarakan qurban yang dilakukan oleh para kader,” katanya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi hanya melantik tujuh pejabat eselon II dari 16 seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu 2019. Gubsgu menegaskan, sisanya ada sembilan posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil seleksi tersebut, takkan dilantik lantaran tidak sesuai dengan jabatan yang akan diemban orang yang lulus seleksi itu. “Berarti kan yang lain tidak saya lantik. Ya sudah gak usah kalian tanya, berarti tak dilantik,” katanya kepada wartawan usai pelantikan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (9/8).

Gubsu mengatakan, dirinya akan mengevaluasi sembilan posisi pimpinan OPD tersebut, apakah nanti dilakukan seleksi ulang atau dengan cara lainnya. “Melakukan tes balik, satu kepala (orang) tesnya biayanya Rp2,5 juta itu. Nanti kita pertimbangkan, kita evaluasi apakah cukup yang sembilan orang itu kita jabatkan dengan jabatan yang begini berat. Nanti kita evaluasi. Kalau tidak, ya terpaksa kita ulang. Jadi masih kita cari formatnya,” katanya.

Edy mengatakan, dirinya adalah user (pengguna) dari pimpinan OPD tersebut. Karenanya, baik atau buruknya si pimpinan OPD tentu akan berdampak kepadanya selaku user. “Bukan tidak kompeten. Tapi tidak sesuai dengan jabatan yang harus dia kerjakan,” katanya.

Seperti diketahui sembilan JPT Pratama Pemprovsu yang dilelang sebelumnya tersebut yakni; Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem.

Sedangkan dua jabatan pimpinan OPD yang dirotasi ialah, Ria Nofida Telaumbanua sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Hidayati sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lantas apakah pejabat baru yang ditempatkan itu sudah sesuai dengan penilaian Gubsu? “Minimal dia sudah memenuhi persyaratan,” bilang mantan Pangkostrad tersebut.

Dalam acara tersebut, Gubsu Edy turut melantik 13 pejabat administrator atau eselon III Pemprovsu yang pada pekan sebelumnya tidak hadir di acara pelantikan. Gubsu menekankan, bagi seluruh pejabat yang sudah dilantik mamiliki kreatifitas dan bisa mengembangkan apa yang menjadi keputusannya.

Tujuh Pejabat Eselon II Hasil Lelang yang Dilantik:

1. Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat

2. Hasmirizal Lubis sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Alfi Syahriza sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

4. Alwi Mujahit Hasibuan sebagai Kepala Dinas Kesehatan

5. Hendra Dermawan Siregar sebagai Kepala Biro Humas dan Keprotokolan

6. Achmad Fadly sebagai Kepala Biro Umum dan
Perlengkapan

7. Andy Faisal sebagai Kepala Biro Hukum.

“Contohnya visi saya adalah pertanian, dia akan kupas itu pertanian. Potensi pertanian di Sumut itu yang harus dia cari. Contoh di Tanah Karo, di situ ada jagung, wortel, kentang, dan kol. Berarti dia perlu pupuk di situ, perlu pabrik untuk itu,” katanya.

Turut hadir dalam pelantikan, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, unsur Forkopimda Sumut, dan sejumlah pimpinan OPD Pemprovsu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menertibkan sekaligus mengambil alih kembali gedung supermarket Warenhuis yang terletak di Jalan Ahmad Yani 7 Kota Medan, Jumat (9/8).

Pantauan Sumut Pos, gedung tersebut sudah steril dari masyarakat yang selama ini menguasai gedung Adapun yang tersisa hanya sisa barang masyarakat yang memang sengaja ditinggal oleh pemiliknya dan barang-barang itu pun sudah dikeluarkan oleh personel Satpol PP serta diangkut ke dalam truk milik Satpol PP Kota Medan. Lalu terhadap gedung itu, Dinas PKPPR Kota Medan tampak langsung memagarnya dengan pagar sementara berupa seng-seng bekas.

Namun, di sebagian sisi lain gedung itu masih ditempati oleh sekelompok masyarakat. Mereka hanya mengaku telah mengantongi izin untuk tinggal di sisi lain gedung itu dan juga menyebutkan bahwa pihaknya belum pernah memerima surat peringatan dari pihak Pemko Medan seperti warga lainnya yang turut menguasai sebagian sisi lainnya dari gedung itu.

“Jadi, gedung ini adalah asetnya Pemko Medan. Maka hari ini (kemarin,Red) kami melakukan penegakan Perda, dalam hal ini kami melakukan penegakan dalam penanganan aset milik pemerintah Kota Medan. Aset ini berupa tanah serta bangunan ya g terletak di jalan Ahmad Yani 7, simpang jalan Hindu. Bangunan ini merupakan bangunan Heritage,” ucap Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (9/8) saat memimpin penertiban.

Disebutkan Rakhmat, penertiban itu sudah melalui standar prosedur yang seharusnya. Sebelumnya, kata Rakhmat, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang selama ini menguasai gedung tersebut agar segera mengosongkan gedung tua itu.”Semua prosedur sudah kita lakukan, dan saat ini kita tinggal melakukan penertiban saja,” terangnya.

Rakhmat juga menyebutkan bahwa rencananya gedung tua itu akan dipergunakan oleh pihak Pemko Medan untuk kepentingan dinas. “Rencananya memang untuk keperluan dinas Pemko Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengakuan dari beberapa guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 066656 Medan yang terletak di Jalan Sembada Raya, Medan Selayang, tentang siswa mereka yang belajar tanpa buku karena diduga Kepala Sekolah (Kasek) mereka menilep dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengejutkan dewan Kota Medan Komisi II DPRD Medan pun bereaksi dengan berencana memanggil Kasek sekolah tersebut.

Ketua komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, dirinya akan fokus menyelesaikan masalah di SDN 066656 tersebut. Karenanya, pihaknya akan segera memanggil Kepala Sekolah SDN 066656 tersebut guna dimintai keterangan yang sebenarnya.

“Atau nanti kami bisa langsung meninjau ke sekolahnya. Intinya ini tidak boleh terjadi, pendidikan itu sangat penting, gak boleh main-main, ini menyangkut masalah masa depan anak bangsa,” tegasnya.

Bahrumsyah menilai, kondisi tersebut sudah di luar batas karena sekolah tersebut tidak menyediakan buku pedoman bagi para siswanya. Padahal, ada dana BOS untuk tiap sekolah, termasuk dalam hal penyediaan buku.

“Wah bahaya ini, ada sekolah SD negeri yang jelas-jelas pasti dapat dana BOS yang bisa dipergunakan untuk membeli buku pedoman, tapi bukunya malah tidak ada. Ini sudah di luar nalar, udah kelewatan ini,” tegas Bahrumsyah.

Dikatakan Bahrum, adanya alasan bahwa kepala sekolah belum membeli buku akibat masih terutang dengan pihak penerbit sebesar Rp30juta, adalah tidak masuk akal. Sebab, dalam hal ini tidak ada yang namanya utang piutang. “Kenapa harus ada utang dengan pihak penerbit? Kan sekarang sudah tidak ada lagi buku LKS, pemerintah sudah mengeluarkan buku paket untuk siswa,” kata Bahrum.

Bahrum juga menyebutkan bahwa ini adalah bentuk lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Seharusnya, ada aturan baku bagi para calon Kapsek saat ingin direkrut untuk menjadi Kasek.

Untuk itu, Seperti diketahui, kondisi SDN tersebut terkuak karena diungkapkan oleh sejumlah guru di SDN 066656 Medan kepada wartawan, Kamis (8/8). Nurli Samosir, guru kelas VI bersama guru lainnya seperti Ratnawaty, Daglena br Ginting, Akfi Rahmi dan Lena br Ginting di SD itu mengatakan bahwa mereka sangat menyayangkan sikap yang dilakukan Kepsek Nisma Hanum Nasution, yang sampai sekarang belum memesan buku dengan alasan pihak sekolah masih punya utang buku dengan pihak penerbit sebesar Rp30 juta.

Padahal sepengetahuan para guru, sejak triwulan III dan triwulan IV tahun ajaran 2018/2019 tidak ada pembelian buku sam pai masuk tahun ajaran baru 2019 ini. Nurli juga mengungkapkan, akibat tidak ada buku panduan, murid kelas VI masih belajar dengan menggunakan buku KTSP, padahal seharusnya sudah memakai Kurikulum 13 (K13).

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, para guru, menurut Nurli diharuskan membuat Rancangan Pedoman Pembelajaran (RPP) yang dibuat berdasarkan buku pedoman. Namun karena tidak ada buku, si kepala sekolah menyarankan untuk mengajar apa adanya, tanpa menggunakan buku panduan. Persoalan ini sebenarnya sudah dilaporkan para guru ke Inspektorat Kota Medan, namun sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak Inspekorat terkait hal ini.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai persoalan yang disampaikan para guru kelas tersebut, Kepala SDN 066656 Medan, Nisma Hanum Nasution membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia justru mengatakan tidak pernah melakukan hal yang dimaksud. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Medan bersama Tim Terpadu Pemerintah Kota Medan untuk ketiga kalinya menggelar Razia Operasi Penertiban Peredaran Daging (ROPPD) dari luar Kota Medan.

Daging-daging tersebut dijual di pasar tanpa melalui post mortem (pemeriksaan hewan setelah dipotong). Dari razia itu, tim berhasil menyita ratusan kilogram daging dari Pasar Sei Sikambing dan pasar-pasar lainnya, Kamis (8/8).

“Razianya dimulai sejak pukul 03.00 hingga pukul 10.00 WIB ke sejumlah pasar tradisonal di Medan, di antaranya, Pasar Kampung Lalang, Pasar Sei Sikambing, Pasar Halat dan Pasar Sukaramai,” ujar Plt Diretur Utama PD. RPH Kota Medan, Ainal Mardiah, SPd, MSi didampingi Kabid Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Medan drh. Tazul Arifin.

Menurutnya, razia tersebut selain mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpts/TN.3l5/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan daging serta Hasil Ikutannya, juga bertujuan melakukan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 2014 Rumah Potong Hewan Kota Medan. Untuk kali ini dilakukan penertiban terhadap peredaran daging sapi, kambing dan babi yang beredar berasal dari luar Kota Medan dan hewannya tidak dipotong melalui RPH Kota Medan.

“Penertiban ini dilakukan dalam upaya menjamin kenyamanan masyarakat Kota Medan dalam mengkonsumsi daging higienis yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sebab PD RPH Kota Medan merupakan satu satunya rumah potong hewan di Sumatera Utara yang memiliki serifikat halal dari LPPOM MUI Sumatera Utara. Karena berdasarkan surat edaran MUI Pusat yang berwenang memberikan Sertifikat Halal adalah LPPOM MUI tingkat Provinsi dan Pusat, selain itu illegal,” ungkapnya kepada Sumut Pos.

Dikatakannya, terkait penertiban peredaran daging babi dan celeng yang tidak dipotong di RPH Kota Medan harus sudah melalui pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem) oleh dokter pemerintah. Maka setiap pasokan daging ke pasar harus sudah melewati post mortem, barulah daging tersebut layak untuk dijual.

Menurutnya, penertiban peredaran daging ini tetap dilakukan baik dalam bentuk razia maupun pengawasan rutin, khususnya di pasar-pasar di Kota Medan. Sehingga, harapan dan kenyamanan masyarakat untuk tetap memperoleh daging asuh dapat terwujud.

Ainal Mardiah menambahkan, dalam hal monitoring dan pengawasan rutin terhadap peredaran dan pasokan daging ke seluruh pasar tradisionil di Kota Medan, PD. RPH Kota Medan sudah melakukan penandatanganan nota Kesepahaman atau MoU dan kerja sama dengan PD. Pasar Kota Medan pada tanggal 8 Juli 2019. “Maka sampai saat ini monitoring dan pengawasan rutin bersama di pasar tradisionall Kota Medan sudah dilakukan dan tetap berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Medik Veteriner Distankan Kota Medan, drh. Tazul Arifin menegaskan, Pemko Medan melalui tim terpadu ini tetap melakukan razia, untuk mengantisipasi pasokan daging dari luar Kota Medan dan hewannya dipotong di luar PD. RPH Kota Medan, wajib dilakukan pos mortem. “Sehinga masyarakat Kota Medan tetap nyaman dalam mengkonsumsi daging ASUH,” tegasnya. (map/ila)