man/sumut pos
GEDUNG WARENHUIS: Penertiban warga di Gedung Warenhuis. Gedung ini akan digunakan untuk perkantoran nantinya.
GEDUNG WARENHUIS: Penertiban warga di Gedung Warenhuis. Gedung ini akan digunakan untuk perkantoran nantinya. man/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu gedung tua yang merupakan aset Heritage Kota Medan di Jalan Kesawan 7 atau Jalan Hindu Kota Medan, sedang diupayakan untuk diambil kembali oleh pihak Pemko Medan yang selama ini ditempati masyarakat secara ilegal. Ke depan, gedung tersebut akan diperuntukkan menjadi perkantoran Pemko Medann
Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi mengaku, ada kemungkinan gedung tersebut akan dijadikan sebagai kantor bagi jajaran Pemko Medan. “Pastinya nanti untuk apa, kita ya belum tahu. Ada kemungkinan untuk dibuat kantor untuk di jajaran Pemko (Medan),” ujar Sumiadi kepada Sumut Pos.
Namun, kondisi bangunan yang sudah jauh dari kata layak tersebut harus membuat Pemko Medan merogoh kocek lebih dalam bila ingin merevitalisasi gedung Warenhuis. “Tapi merevitalisasinya ini bukan sedikit dananya dan harus dianggarkan dulu nantinya di tahun 2020,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota, Rafriandi mengatakan, lokasi gedung itu memang layak untuk dijadikan perkantoran. Namun, itu harus melalui pengkajian yang mendalam.
“Berapa anggarannya, untuk OPD mana nantinya akan diberikan dan lain-lain,” ucap Rafriandi kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Namun, katanya, hal itu jangan sampai tidak terealisasi. Sebab, lebih berbahaya lagi bila pada akhirnya gedung itu nantinya dialihkan oleh pihak Pemko Medan kepada pihak ketiga.
“Bisa saja gedung heritage itu jadi perkantoran, asal jangan dialihkan kepada pihak ketiga saja. Takutnya nanti malah dialihkan ke pihak ketiga dan nantinya malah dibangun hotel ataupun restoran mengingat lokasinya yang sangat mendukung yaitu berada di inti Kota Medan,” ujarnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta Gubernur Edy Rahmayadi segera mengumumkan dan melantik ke-16 eselon II Pemprovsu hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019. Sebab diketahui, mekanisme lelang sudah selesai dilakukan panitia seleksi (pansel) JPT Pratama sekitar dua minggu lalu.
“Jika pansel independen, pastinya mereka dapat mengumumkan nama-nama yang ikut seleksi dan yang lolos itu. Soal hak prerogatif, Gubsu memilih satu orang itu memang keputusan Gubsu. Jadi gak perlu lagi menunggu Gubsu baru diumumkan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Brilian Mokhtar menjawab Sumut Pos, Rabu (7/8).
Pihaknya berharap agar Gubsu memilih orang yang tepat dan profesional, bukan pilih pejabat karena faktor kedekatan saja. “Artinya jangan pilih orang yang tukang angkat telor saja. Tetapi karena kinerjanya sangat diharapkan untuk membantu Gubsu dalam mengejar ketertinggalan Sumut dengan provinsi lain dalam pembangunan,” tegasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, mengenai kabar bahwa mekanisme seleksi pejabat eselon II tersebut benar-benar murni atau tidak ada transaksional, cuma yang bersangkutan (Gubsu) dan Tuhan yang tahu.
“Harapan saya, selama jabatan Pak Edy Rahmayadi sebagai gubernur Sumut tidak ada lagi OTT ataupun lainnya oleh KPK, kejaksaan ataupun tim Saber Pungli, agar Sumut betul-betul bermartabat,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengklarifikasi soal beredarnya nama-nama pejabat eselon II hasil seleksi Pansel JPT Pratama di lingkungan Pemprovsu. Di mana, terdapat isu yang beredar luas sebelumnya, nama-nama peraih nilai tertinggi sudah diusulkan gubernur ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk disetujui.
Ternyata, kata mantan Pangkostrad itu, nama-nama peraih nilai tertinggi hasil seleksi pansel, baru akan dipelajarinya. “Nama-namanya sudah di meja saya tapi belum sempat saya periksa,” kata Edy menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (5/8).
Gubernur pun mengatakan nama-nama yang diseleksi itu akan dipelajarinya, terutama tentang kriteria penilaian. Bagi Edy, penilaian tidak hanya soal tingkat intelektual pejabat, namun juga diperlukan loyalitas serta kemampuan secara menyeluruh. “Jika intelektualnya bagus namun tidak loyal kepada atasan, tentunya menjadi pertimbangan juga,” ujarnya.
Sedangkan pengumuman nama pejabat eselon II hasil seleksi untuk mengisi 16 jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu yang lowong, Gubernur Edy belum bisa memastikannya. “Secepatnya dan tunggu saja,” ujarnya. (prn/ila)
Pedagang luka melepuh setelah menyiramkan air panas ke tubuhnya sendiri.
Pedagang luka melepuh setelah menyiramkan air panas ke tubuhnya sendiri.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam penertiban kali ini, lagi-lagi berujung ricuh, bahkan seorang petugas dan Kepala Satpol (Kasatpol) PP Medan, Sofyan disiram air panas oleh pedagang.
Akibat siraman air panas itu, beberapa bagian tubuhnya melepuh. Luka bakar cukup besar terlihat di bagian kepala dan dadanya. Langkah nekat itu dilakukannya untuk mempertahankan tempat jualannya.
Informasi dihimpun, semula puluhan petugas hendak melakukan penertiban lapak para pedagang yang berjualan di lokasi itu. Padahal, sebelumnya pada pekan lalu (Kamis, 1/8) sudah ditertibkan, akan tetapi sejumlah pedagang tetap membandel dengan membuka lapak mereka.
Semula, saat petugas hendak melakukan penertiban, para pedagang menghadang petugas. Aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan hingga terjadi ricuh dan bentrok fisik. Ketika kericuhan terjadi, salah seorang pedagang melakukan aksi nekat dengan menyiram air panas ke arah petugas.
LUKA: Kasatpol PP, Sofyan (kanan) mengalami luka melepuh di bagian tangannya karena disiram air panas. idris/sumut pos
Siraman air panas tersebut mengenai Kasatpol PP Medan, Sofyan yang memimpin langsung penertiban itu. Akibatnya, Sofyan mengalami luka di bagian kepala, wajah, leher dan tangan sebelah kanan. Petugas yang melihat langsung membawa Sofyan keluar dari lokasi penertiban untuk segera mendapatkan pengobatan ke RS Elisabeth.
Setelah memperoleh pengobatan dengan dibalur krim putih, Sofyan kembali turun ke lokasi untuk memimpin penertiban. Tak hanya itu, ada juga petugas yang menjadi korban terkena siraman air panas oleh pedagang. Petugas Satpol PP Medan yang belum diketahui identitasnya itu mengalami luka pada bagian dada dan leher yang kemudian dilarikan ke RS Elisabeth. Satu petugas Satpol PP lainya juga dipukul besi oleh pedagang.
Dalam kejadian itu, seorang pedagang juga mengalami luka melepuh dari siraman air panas. Pedagang yang berkepala plontos dan berbadan gemuk itu mengalami luka di bagian dada dan tangan kanan. Namun, luka tersebut bukan disebabkan oleh orang lain melainkan dirinya sendiri yang menyiramkan ke tubuhnya karena tak terima lapaknya diangkut. “Biar mereka tahu. Langkahi dulu mayat saya!” teriak pedagang itu.
Karena kalah jumlah dengan petugas, pedagang pun akhirnya harus pasrah dan merelakan lapak mereka diangkut satu per satu ke atas truk. Meski begitu, pedagang tetap menolak dengan menghujat petugas dan berteriak histeris. “Gak punya hati kalian, membunuh rakyat. Itu dikasih sama wali kota yang lama sama kami. Ya Allah, enggak punya hati kalian memang,” ujar seorang pedagang bernama Syamsiar alias Mak Etek.
Ketua Koperasi Pedagang Warkop Elisabeth, Parlin Pangaribuan menyatakan, lapak para pedagang memiliki legalitas. Bahkan, aku Parlin, pedagang sering mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan. Misalnya, mendapat bantuan gerobak darii Perusahaan Gas Negara (PGN). “Totalnya ada 42 lapak yang selama ini berdiri di sini. Kami tidak terima digusur karena kawasan Warkop Elisabeth ditetapkan dalam destinasi kuliner Kota Medan,” kata Parlin.
Diutarakan dia, para pedagang yang berjualan di depan RS Elisabeth tak memiliki pekerjaan lain selain berjualan. “Tak punya penghasilan lagi kami karena digusur, makanya berjualan di sini. Padahal, sudah puluhan tahun kami di sini. Sampai sekarang belum ada solusi dari Pemko Medan, bahkan kami juga sudah mengadukan ke DPRD Sumut dan Medan,” ujar Parlin.
Sementara, Kasatpol PP Medan, Sofyan mengatakan, penertiban ini merupakan lanjutan penertiban sebelumnya. Namun, pedagang tidak terima ditertibkan, sehingga melakukan perlawanan dengan menyiram air panas dan bahkan ada juga air cabai.
“Kita kembali melakukan pembongkaran karena masih ada pedagang yang tetap berjualan di sini (depan RS Elisabeth). Padahal, sebelumnya sudah kita tertibkan,” kata dia di lokasi penertiban.
Kata Sofyan, bukan hanya dia yang terkena siraman air panas, tapi anggotanya juga kena. Ada satu yang kena siram, ada yang dipukul dengan besi. “Saat ini, pelakunya sudah diamankan oleh petugas Polsek Medan Kota,” ucapnya.
Sofyan menegaskan, meskipun telah mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji dari para pedagang, pihaknya tetap mengamankan seluruh barang dagangan pedagang yang tetap nekat berjualan di tempat terlarang itu. “Bukan setelah disiram saya dan anggota langsung pergi meninggalkan tempat, oh tidak. Kami tetap melakukan penertiban kepada mereka, Perda tetap harus kita tegakkan,” tegasnya.
Sedangkan untuk oknum pelaku, lanjut Sofyan, telah langsung diamankan pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. “Kita tidak akan gentar, kita menjalankan tugas. Sampai kapan ini akan kita tertibkan? Tentu sampai tertib. Selama belum tertib, kami akan terus menertibkan pedagang disana,” tegasnya lagi.
Disinggung pengakuan pedagang memiliki legalitas untuk berjualan, Sofyan langsung menantang pedagang karena menganggap lapak dagangan itu legal. Jika memang pedagang bisa membuktikannya, maka dia siap menghadapi di ranah hukum.
“Begini saja, kalau memang merasa memiliki legalitas ya silahkan mereka untuk melakukan gugatan atau apapun namanya berdasarkan legalitas yang mereka miliki. Jadi, ada titik terang di mata hukum. Apakah benar legalitas yang mereka sampaikan itu,” kata Sofyan.
Terpisah, terkait seorang pedagang yang diamankan petugas kepolisian, Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani membenarkannya. Kata dia, bahwa dalam penertiban itu satu orang yang diamankan karena melakukan pemukulan kepada petugas menggunakan besi. “Benar, ada satu orang yang diamankan karena diduga melakukan pemukulan ke petugas Satpol PP,” ujar Revi. (ris/map/ila)
RIBAK SUDE
Pemain PSMS Eki Fauzy Syahputra kembali menjadi starter saat PSMS menjamu PSGC Ciamis di Staduin Teladan, Kamis (8/8) sore ini. PSMS wajib menang untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen.
RIBAK SUDE
Pemain PSMS Eki Fauzy Syahputra kembali menjadi starter saat PSMS menjamu PSGC Ciamis di Staduin Teladan, Kamis (8/8) sore ini. PSMS wajib menang untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS bakal melakoni laga kandang terakhirnya di putaran pertama Liga 2 musim 2019. Ayam Kinantan akan menjamu PSGC Ciamis di Stadion Teladan, Kamis (8/8/) sore.
Bagi PSMS, tak ada kata lain, kecuali menang pada laga ini. Anak asuh Abdul Rahman Gurning itu membutuhkan tambahan tiga angka untuk tetap bersaing di papan atasn
Saat ini, PSMS berada di peringkat empat klasemen Wilayah Barat. Ayam Kinantan mengoleksi 17 angka dari 9 laga. Jika menang, mereka minimal naik ke posisi kedua.
Selain itu, PSMS juga membutuhkan kemenangan sebelum bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh. “Ini adalah laga kandang terakhir kita di putaran pertama. Apapun ceritanya, kita wajib menang,” ujar pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning pada konferensi pers, Rabu (7/8).
Gurning optimis PSMS mampu mengamankan tiga poin dari laga ini. Pasalnya, timnya akan tampil dengan kekuatan penuh dan sedang dalam motivasi tinggi. “Kita tampil full team. Semua pemain siap bermain, kecuali M Iqbal yang mengalami cedera,” sebut Gurning.
Pelatih berusia 61 tahun itu semakin percaya diri karena tamu datang tanpa kekuatan penuh. Empat pemain PSGC tidak bisa bermain, termasuk pemain naturalisasi Bio Paulin.
Meski begitu, Gurning menginstruksikan pemainnya untuk tetap mewaspadai pemain PSGC. Walau berada di dasar klasemen, tapi bukan jaminan mudah untuk menaklukkan tim dengan julukan Laskar Galuh itu. “Kita harus konsentrasi dari awal hingga pertandingan berakhir. Posisi PSGC berada di dasar klasemen bukan menjadi jaminan mereka mudah ditaklukkan. Dalam pertandingan sepak bola, semua bisa terjadi,” tegasnya.
Gurning diperkirakan akan menurunkan formasi seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia masih akan mengandalkan Ilham Fathoni atau Natanael Siringo-ringo untuk memecah kebuntuan, jika penyerang tumpul.
Sedangkan PSGC datang ke Medan dengan membawa 16 pemain. Mereka tiba tanpa empat pemain pilar yakni Bio Paulin, Zulvin Zamrun, Asep Saeful dan Budiawan. Bio dan Zulvin mengalami cedera, sedangkan Asep dan Budiawan terkena akumulasi.
Meski tanpa empat pemain inti, PSGC tetap akan berusaha mencuri poin dari Teladan. “Kami tetap berusaha mencuri poin dari PSMS. Meski tuan rumah memiliki nama besar, kami tidak gentar. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola,” tegas asisten pelatih PSGC Ayi Daud.
Ayi menambahkan, suasana di tim PSGC tetap kondusif, meski baru saja ditinggal pelatih kepala Heri Setiawan. “Walau sempat ditinggal pelatih, kita sempat memang lawan PSPS, tapi kalah lagi lawan Persibat Batang. Kondisi tim masih kondusif dan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Pertandingan antara PSMS melawan PSGC bakal dimulai pukul 15.30 WIB. (dek)
RUMAH MAKAN: Kenderaan melintas di depan rumah makan Muslim di Jalan Sisingamangaraja Parapat, Simalungun.
RUMAH MAKAN: Kenderaan melintas di depan rumah makan Muslim di Jalan Sisingamangaraja Parapat, Simalungun. Triadi Wibowo
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menerapkan wisata halal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Ketua PHRI Sumut, Denny S Wardhana mengatakan, pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu melakukan sosialiasi dan edukasi kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata di danau terbesar di Asia Tenggara itu.
“Sebelum dilaksanakan, perlu dilakukan edukasi dulu. Dalam arti, perlu diketahui daerah wisata seperti apa wisata halal itu. Konotasi wisata halal, bukan dalam hal agama saja,” sebut Denny kepada Sumut Pos, Rabu (7/8) siang.
Denny menjelaskan, wisatawan mancanegara (Wisman) berkunjung ke Danau Toba didominasi atau 50 persen lebih berasal dari Malaysia. Sudah pasti memeluk agama Islam. Pasar besar tersebut harus diperhatikan pelaku usaha di sana. “Wisata halal, harus haiginis cara penyanyiannya. Bumbunya harus halal, perlu edukasi secara personal sehingga tidak terjadi penolakan,” jelas Denny.
Ia mengungkapkan, dari fakta di lapangan, turis berumpun melayu itu banyak mengeluhkan soal penyanyian makanan hingga fasilitas untuk ibadah salat. “Makanan halal, sering dipermasalahkan wisatawan Malaysia itu. Diberitahukan dan disosialisasikan lah, wisata halal itu apa? Karena, wisatawan muslim mencari yang halal. Pastinya, halal itu haiginis dan sehat. Itu pandangan beberapa teman-teman dan beberapa wisatawan,” jelas Denny.
Sebelumnya, PHRI Sumut juga meminta pemerintah agar menormalkan kembali harga tiket pesawat domestik. Pasalnya, indikator dalam mengembangkan pariwisata, selain infrastruktur juga harus didukung dengan terjangkaunya biaya transportasi menuju objek wisata tersebut.
Jika tidak, maka akan berdampak pada tidak maksimal capaian target dalam mendatangkan wisatawan dengan jumlah besar. “Kalau diperbaiki Danau Toba dan dipromosikan besar-besaran, namun harga tiket pesawat tidak turun, sama saja itu,” ucap Denny.
Dia juga mengungkapkan, dampak tiket pesawat masih tergolong mahal ini, sangat dikeluhkan Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) karena terjadi penurunan jumlah kunjungan. Tidak itu saja, PHRI pun mengalami penurunan jumlah hunian hotel. “Sangat berdampak dengan harga tiket pesawat domestik. Jadi gini, tahun lalu PHRI, Asita dan Kementerian Pariwisata mengadakan roadshow 6 titik ke Indonesia ‘Ayo ke Toba’. Tahun lalu, kita buatkan paket wisata dengan harga spesial. Paketnya sangat-sangat murah. Kita ingin mendatangkan orang ke Danau Toba. Tidak mau mengambil keuntungan yang besar. Cukup berhasil,” jelas Denny.
Kemudian, paket wisata murah terganjal dengan kondisi harga tiket pesawat domestik yang mahal. Bila hotel diberikan harga dengan murah, namun harga tiket pesawat tidak bisa diberikan dengan harga murah, kunjungan wisatawan langsung turun drastis atau ngedrop. “Sekarang tinggal ke Danau Toba kunjungan orang bekerja. Sudah ada dibiayai. Untuk liburan terasa turunnya. Lebaran saja, kurang berhasil juga,” tutur Denny.
Dampak tiket pesawat mahal, menurutnya bukan hanya hotel atau penginapan yang kena imbas, tapi, suplayer sayur, daging, buah-buahan dan penjual souvenir juga merasakan. “Jadi, dampaknya luas terhadap industri pariwisata. Kita harapkan normal kembali lah. Tidak sejor-joran tahun lalu. Kalau pergi harga tiket pesawat Rp1,6 juta masih mahal itu. Harus bisa dimenej, saat liburan lebaran naik, di luar itu turun, saat liburan anak sekolah naik. Kemudian turun lagi. Kalau ini kan nggak, rata semua. Dan tidak ada turun-turunnya,” ungkap Denny.
Namun begitu, Denny mengungkapkan, PHRI bersama pemerintah tetap bersinergi dan siap bekerjasama untuk membantu mengembangkan Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia yang wajib untuk dikunjungi wisatawan mancanegara (Wisman). “Kehadiran pemerintah di Danau Toba membuat Danau Toba lebih baik lagi. Ditambah lagi, pembenahan SDM (Sumber Daya Manusia). Menurut saya sedang pertumbuhan hotel dan restoran di Danau Toba. Apalagi, masih dalam pembangunan ya,” jelas Denny.
Makanya menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah membangun untuk di Danau Toba sudah betul. Sekarang Kementerian Pariwisata tengah menjalani program pelatihan SDM.”Ada melibatkan kita juga dari PHRI,” ucap Denny.
Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau terbesar di Asian Tenggara itu, menurut Denny disertai aktrasi. Karena, wisatawan tertarik dengan hiburan yang disajikan. “Yang pasti daerah wisata itu, harus ada aktrasi. Kemudian, terintegrasi semuanya. Karena, wisatawa itu dia itu mau liburan. Sudah mempersiapkan dana untuk liburan tersebut,” sebut Denny.
Denny menjelaskan, Danau Toba mempunyai potensial pariwisata yang besar. Karena, biaya berkunjung ke Danau Toba lebih murah ketimbang ke Bali. Secara ekonomi, poin itu menjadi keunggulan bagi Danau Toba sendiri. “Rata-rata satu turis itu minial menghabiskan per hari 100 Dolar AS. Kalau dikalikan Rp14 ribu kurang lebih Rp1,4 juta. Di luar penginapan, itu biaya untuk makan, untuk oleh-oleh. Kalau ke Danau Toba Rp1,4 juta pasti lebih kan. Coba ke Bali, sehari Rp 1,4 juta kurang. Bagaimana kita orang atau wisatawan bisa mengeluarkan uang itu,” kata Denny.
Dengan kondisi itu, Denny optimisi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mampu menarik kunjungan wisman ke Danau Toba dengan target 1 juta wisman. Pastinya, wisatawan juga memperhitungkan biaya perjalanan. “Kalau dikalikan 100 US dolar dengan wisman berkunjung 1 juta orang sudah berapa uang berputar disitu. Berarti daerah disitu maju, tapi mengarahkan kesitu tidak semua membalikan telapak tangan. Harus ada proses,” tandasnya. (bbs/gus)
FLY OVER:
Jalan fly over Brayan. Untuk mengurai kemacetan, selain pembangunan fly over, dibutuhkan pembangunan jalan tol kota di Medan. Saat ini rencana tol dalam kota tengah dalam study kelayakan.
Ilustrasi jalan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Launching atau pencangan pembangunan jalan tol dalam kota di Kota Medan pada 28 Juli 2019, sesuai harapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ternyata tak terlaksanan
Dengan begitu, hampir dapat dipastikan pelaksanaan proyek infrastruktur prestisius tersebut bakal molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Armansyah Effendi Pohan mengatakan, sejauh ini pihaknya mengklaim tidak ada kendala untuk memulai pembangunan, namun memang masih menyesuaikan waktu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Iya, belum jadi (pencanangan 28 Juli seperti keinginan Gubsu). Masih menyesuaikan waktu dengan Kementrian PUPR,” kata Armansyah Efendi Pohan kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Meski demikian, Pohan tak menampik, belum dimulainya pekerjaan jalan tol dalam kota disebabkan Menteri PUPR belum merespon permohonan atau izin dari badan usaha atau pihak investor yang menangani proyek tersebut. “Surat permohonan untuk izin itu sudah diajukan pihak badan usaha kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Adapun progres sebelumnya sudah MoU dan sekarang dalam posisi menunggu izin menteri PUPR untuk prakarsa oleh badan usaha,” terangnya.
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata juga berpendapat senada. Bahwa alasan belum dimulainya pekerjaan jalan tol dalam kota, karena belum mendapat izin menteri PUPR. “Belum (pencanangan belum jadi). Masih menunggu persetujuan menteri PUPR,” katanya. Lantas kapan dijadwal kembali pencanangan proyek tersebut? Anda menjawab normatif. “Secepatnya,” bilang dia.
Diketahui, jalan tol dalam kota yang akan dibangun sepanjang 30.97 dan terdiri dari tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14.28 km, kemudian seksi II Titikuning – Pulobrayan sepanjang 12.44 km dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4.25 km.
Penandatanganan kesepakatan pun telah dilakukan bersama antara Gubernur Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dengan Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Tito Sulistio dan Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto, di Kantor Gubsu pada Maret 2019 lalu.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengatakan, progres pembangunan infrastruktur ini akan diawali dengan peluncuran program tol dalam Kota Medan itu pada 28 Juli 2019. Lalu pembangunannya direncanakan dimulai pada Februari 2020n
Gubernur meminta dukungan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat. “Ini sudah saya putuskan harus jadi dan sudah saya teken itu, makanya harus kita dukunglah bersama-sama,” katanya kepada wartawan usai Sosialisasi Kebijakan Mitigasi Pencegahan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, medio Juli 2019.
Lalu mengapa baru akan dimulai Februari 2020? Menurut Edy, karena masih harus melalui persiapan yang matang. Namun alasan yang paling utama adalah pembebasan lahan dan relokasi warga di pinggir atau mengikuti aliran sungai Deli. (prn)
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Petugas dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan geofisika (BMKG) wilayah I Medan menunjukan titik api (Hot Spot) di jalan Ngumban Surbakti Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara terdeteksi sebanyak 191 titik dengan luasan 510 hektare. Namun sepanjang 2019 ini, dari hotspot yang ada dan setelah dicek ke lapangan, cuma terjadi karhutla di 40 titik saja.
“Jadi titik hotspot itu belum tentu menandakan kebakaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Yuliani Siregar menjawab Sumut Pos, Rabu (7/8)n
Menurut Yuliani, dari 40 titik karhutla, mayoritas terjadi di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), dengan luas 164 hektare. Adapun pemicunya disebut dia, masyarakat
kerap lalai di saat membakar sesuatu di area lahannya, ditinggal begitu saja, padahal api belum benar-benar padam. “Untuk itu ke depan kami akan lebih berkoordinasi, baik dengan jajaran TNI dan Polri, BPBD maupun elemen masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, permintaan koordinasi lebih intens antar pemda dan aparat TNI-Polri soal karhutla juga ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
“Namum secara langsung, saya tidak mendengar karena tidak berada di dalam. Begitupun hasil pertemuan seperti pemberitaan media massa, bahwa presiden meminta ada upaya lebih serius dalam hal meminimalisir peristiwa karhutla ini. Data yang kami miliki tersebut soal karhutla merupakan data terbaru sampai 6 Agustus 2019,” katanya.
Selain Paluta, wilayah dengan titik api tertinggi ada di Tapanuli Selatan dengan 18 hotspot. Selanjutnya Labuhanbatu Utara dan Kepulauan Nias. Namun demikian, sambung Yuliani, di Sumut belum ada kejadian karhutla yang berarti seperti terjadi di Pekanbaru, Kalimantan, dan Jambi.
“Sebab mereka lahannya kan gambut, sedangkan kita karena sudah ada SK Tim Terpadu, koordinasi di tingkat daerah sudah semakin bagus. Apalagi Dinas Kehutanan sudah membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan seperti di Karo, Tongging (Dairi), Tele dan Samosir,” pungkasnya.
Kabid Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Muhammad Ridwan menyebutkan, berdasarkan data yang pihaknya miliki, terhitung dari periode Januari-Juli 2019, terdapat lima peristiwa karhutla di Sumut. Pada 27 Februari misalnya, sebut dia, terjadi di Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang seluas 10 hektare lahan terbakar. Lalu 18 Maret terjadi di Kecamatan Aek Natas, Labuhanbatu Utara dengan luas lahan sekitar 50 hektare.
“Selanjutnya 14 Maret terjadi karhutla di Kecamatan Aek Nabara, Padang Lawas sekitar satu hektare, 20 Maret terjadi kebakaran lahan di Desa Perupuk Jae, Paluta sekitar dua hektare, dan 15 Juli terjadi di Silalahi Dolok, Toba Samosir yakni berupa kebakaran hutan,” katanya.
Diberitakan, Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla. Jokowi mengingatkan kepada para Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, bahwa aturan yang dirinya sampaikan pada 2015 soal pencopotan dari jabatan yang tak mampu tangani karhutla masih berlaku.
“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Menyikapi ancaman pencopotan jabatan ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyambut baik. Menurut Agus, Satgas Karhutla di Sumut dibentuk untuk merespon pencegahan dan tanggap cepat. Untuk itu, kata Agus, diperlukan sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tiga pilar tersebut.
“Sebagai kepanjangan tangan pemerintah di daerah, ya wajib hukumnya melaksanakan perintah Bapak Presiden. Beliau pasti menilai langkah kita dalam mengatasi masalah Karhutla. Instrumennya lengkap sampai dengan penegakan hukum. Sepanjang dilaksanakan sesuai arahan dan langkah-langkahnya benar, Insya Allah bisa menekan dan mengurangi kejadian Karhutla,” ungkap Jenderal bintang dua ini kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Agus pun mengapresiasi kesadaran masyarakat Sumut, yang sudah cukup baik. Dia mengklaim, dalam tiga tahun terakhir ini, Karhutla di Sumut relatif kecil kejadiannya. “Kebakaran bukan hanya disebabkan oleh kesengajaan pelakunya, buang puntung rokok sembarangan, tapi juga faktor cuaca yang ekstrem juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran,” katanya.
“Kesadaran masyarakat Sumut sudah cukup baik, semoga bisa tetap dipertahankan,” sambung Agus.
Untuk mendukung hal ini, Agus telah mengintruksikan kepada jajaran di bawahnya, untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya Karhutla di daerah. Diapun tak segan-segan akan mencopot Kapolres, yang dianggap tidak sejalan. “Kewenangan Mabes. Ya kita usulkan kalau terbukti lalai atau pembiaran,” tegasnya.
Agus menyarankan, sebaiknya masyarakat yang mau membuka lahan tidak melakukan pembakaran. Namun menggunakan alat lain seperti traktor. Untuk itu, kata Agus, baik Pemda dan pemerinta pusat akan mendukung langkah tersebut. “Pemda akan upayakan mandiri atau minta bantuan dropping dari pusat. Banyak bantuan peralatan pemerintah yg sudah diterima dan akan disalurkan. Makanya Gubernur, Bupati diundang juga kemarin,” jelasnya.
Agar tersampai kepada masyarakat, aparat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan di kerahkan untuk melakukan sosialisai. Menurut mantan Wakapoldasu ini lagi, pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif. “Menghukum orang bukan tujuan utama, kesadaran masyarakat yang harus ditumbuh kembangkan. Sepanjang ada aturan hukum dan perbuatan yang dilanggar, akan diterapkan sebagai langkah akhir bila upaya lain tidak tercapai,” pungkas Agus.
Diketahui, Satgas Karhutla Sumut, dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri secara berjenjang. (prn/man) Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Menurutnya, kerugian yang dialami dari karhutla ini sangat besar. “Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar,” ujarnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN di tingkat nasional, tampaknya bakal belanjut ke Pilkada Kota Medan. Masing-masing pimpinan partai di Kota Medan telah memberi sinyal, kalau mereka bakal kembali berkoalisi di Pilkada Medan yang digelar September 2020 mendatang.
HUBUNGAN harmonis Partai Gerindra, PKS dan PAN memang sudah terjalin sejak Pilpres 2014 lalu, saat mereka mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemudian koalisi ini kembali berlanjut di Pilpres 2019 lalu, di mana mereka mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ternyata, hubungan harmonis ketiga parpol ini tak hanya di tingkat pusat saja, namun berlanjut hingga ke tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga membenarkan baiknya hubungan Gerindra dengan PAN dan PKS. Tak cuma di pusat, hal itu juga terjadi pada kepengurusan tingkat Kota Medan. “Oh iya, itu benar. Kami dengan PKS dan PAN hubungannya baik, sangat baik. Itu dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerahn
kita kompak dan seringkali sejalan dalam berpandangan politik,” kata Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Ditanya soal kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan PAN dan PKS pada Pilkada Medan 2020, Ihwan tak menampiknya. “Mengapa tidak? Doakan saja. Kita siap bersatu untuk membangun Kota Medan ini menjadi lebih baik,” ujar Ihwan yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
Namun, kata Ihwan, hal itu baru sebatas wacana. Karena hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dan serius terkait hal itu. “Mungkin kami berpikiran yang sama. Mungkin juga berharap yang sama, tapi memang belum ada pembicaraan resmi terkait itu. Mungkin nanti, bukan sekarang,” katanya.
Hal itu dapat dimaklumi Ihwan. Sebab dirinya yakin bahwa saat ini semua partai sedang ingin fokus pada pelantikan kader-kader mereka yang duduk di legislatif periode 2019-2024. “Karena kami pun begitu, kami juga sedang fokus pada pelantikan yang baru terpilih dari hasil Pemilu 2019 lalu,” terangnya.
Begitu pun dengan Ketua DPC PAN Kota Medan, HT Bahrumsyah. Dia mengakui punya hubungan baik dengan Gerindra dan PKS. Hal itupun sangat diyakininya sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk ketiganya dapat bersatu dalam koalisi pada Pilkada Medan 2020.
“Kami hubungannya sangat baik. Kalau bicara soal kemungkinan tentu sangat besar, peluang pun sangat terbuka lebar,” ucap Bahrum yang juga Ketua Komisi II DPRD Medan itu kepada Sumut Pos, Rabu (7/8).
Dia juga mengamini, bahwa pembicaraan resmi terkait koalisi di Pilkada Medan itu memang belum ada. “Tapi memang belum ada bicara yang resmilah antara partai ke partai, mungkin belum waktunya saja,” kata Bahrum.
Beberapa waktu yang lalu, kepada Sumut Pos, Ketua DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi juga pernah menyebutkan bahwa partainya tidak pernah menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk dengan Gerindra dan PAN. Salman juga mengatakan, bukan hanya kepada Gerindra dan PKS, tapi PKS juga punya hubungan baik dengan partai-partai lainnya.
Melihat hasil Pemilu 2019 lalu, Gerindra, PKS, dan PAN jika berkoalisi, maka akan memiliki 23 dari 50 jumlah kursi di DPRD Medan atau 46 persen. Di mana Gerindra memperoleh 10 kursi, PKS 7 kursi, dan PAN 6 kursi. Artinya, jumlah kursi yang dimiliki sudah sangat melebihi dari yang disyaratkan untuk mengusung pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, yakni 20 persen atau 10 kursi dari total 50 kursi di DPRD Medan.
Pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Suwardi Lubis berpendapat, ketiga parpol tersebut memang punya peluang besar untuk berkoalisi pada Pilkada Medan 2020. “Yang kita lihat memang ketiganya sering sejalan dalam berpolitik, walau mungkin terkadang ada gesekan seperti di pusat. Tapi untuk di Kota Medan sendiri, kemungkinan untuk berkoalisinya ketiga partai itu memang sangat besar,” ucap Suwardi kepada Sumut Pos.
Selain itu, kata Suwardi, ketiganya juga memiliki banyak tokoh muda yang layak untuk diajukan sebagai bakal calon pemimpin masa depan Kota Medan. “Saat inikan memang trennya anak muda yang diberikan kepercayaan untuk maju. Nah, mereka juga punya kader yang merupakan tokoh muda yang pantas untuk diusung. Kalau di Gerindra kita sering dengar nama Ihwan Ritonga, PKS ada nama Salman Alfarisi dan di PAN sendiri ada nama Bahrumsyah. Walaupun saya yakin mereka masih punya nama-nama kader lainnya yang juga merupakan tokoh muda dan berkompeten dan tidak tertutup kemungkinan untuk bertambahnya nama-nama lainnya dari ketiga partai tersebut,” pungkasnya.
Eldin Tak Berambisi Lagi
Sempat bungkam dan menghindari wartawan, akhirnya Dzulmi Eldin kembali menegaskan kalau dirinya tidak akan maju dalam Pilkada Medan 2020 mendatang. Eldin mengaku, tak berambisi lagi menjadi wali kota. Hal itu disampaikannya ketika diwawancarai wartawan saat berada di salah satu kafe di Jalan Uskup Agung, Rabu (7/8) pagi. “Saya tidak punya ambisi lagi, sudah selesailah. Kalau ada sosok generasi muda yang berani, memiliki visi dan misi membangun kota ini, kenapa tidak? Itu yang diusul,” ujarnya.
Namun, dia tak menjelaskan secara gambling, apakah masih akan maju di Pilkada Medan 2020 atau tidak?
Ia menyebutkan, pernyataannya beberapa waktu lalu tidak maju lagi dalam kontestasi politik tahun depan kepada salah satu wartawan media online, tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan wartawan. Melainkan, dalam situasi bercanda.
“Saya heran juga itu yang diangkat media. Jadi, saya waktu itu lagi jalan, lalu diajak bicara dan saya jawab. Saya pikir hanya sekadar ngobrol saja, tetapi malah dibuat menjadi sebuah berita,” jelasnya sambil tertawa.
Eldin mengaku, keputusannya tidak maju dalam kontestasi politik pada tahun depan bukan karena ada tekanan dari pihak manapun. Artinya, memang benar-benar tanpa ada paksaan. “(Keputusan) ini tidak ada sesuatu atau tekanan dari pihak manapun,” ucapnya.
Pun begitu, lanjutnya, hingga saat ini partai politik belum ada yang menyampaikan nama-nama calon wali Kota Medan. Sebab, waktunya masih cukup lama. Kata Eldin, siapapun sosok yang mau maju menjadi wali kota Medan harus dapat berbuat untuk membangun kota ini lebih baik lagi ke depannya. Membangun dalam arti membenahi infrastruktur, seperti jalan, drainase, jembatan dan lain sebagainya. Selain itu, mengatasi permasalahan banjir dengan membenahi sungai.
“Sebagai contoh, pembangunan tanggul rob di Belawan yang sampai sekarang belum terealisasi. Pembangunan proyek tersebut anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, bukan APBD Medan. Oleh karenanya, siapa yang maju menjadi wali kota harus mampu menjembatani persoalan di daerah ke pemerintah pusat. Sebab, kendala pembangunan selama ini karena terbentur anggaran dan kewenangan. Saya yakin, apabila ini dapat terjangkau maka persoalan lain akan mudah dapat diatasi,” ungkapnya.
Diutarakan dia, siapa saja yang mau membangun Kota Medan ini silahkan. Akan tetapi, jangan semangat gagahan saja, misalnya mau maju jadi wali kota hanya ingin terkenal. “Saya sudah merasakan menjadi wali kota dan bahkan cukup lama. Awalnya, beranggapan persoalan di Medan ini bisa dijangkau. Akan tetapi, ketika kenyataannya ternyata berbeda dan tidak semudah yang dibayangkan,” cetusnya.
Semisal, sambung Eldin, sudah dirancang atau terpola sedemikian baik pembangunan kota. Akan tetapi, nyatanya banyak kendala yang dihadapi. “Dalam menuntaskan berbagai persoalan di kota Medan ini bukan hanya kewenangan kita sendiri. Dengan kata lain, ada keterbatasan kewenangan yang perlu diketahui oleh masyarakat Medan. Namun, masyarakat Medan menginginkan kota ini terbangun dengan baik,” kata dia sembari menambahkan, menurut pendapatnya sosok pemimpin kota Medan yang penting memiliki komitmen untuk membangun kota lebih baik lagi dan mampu berbagai persoalan yang ada.
Sebelumnya, Dzulmi Eldin diberitakan membuat keputusan yang mengejutkan. Eldin menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Medan 2020. Padahal, elektabilitasnya paling tinggi di antaranya para bakal calon wali kota yang sudah menyatakan diri siap maju.
Berdasarkan survei LKK FISIP UISU yang dilakukan pada 17-24 Juni 2019, elektabilitas Dzulmi Eldin di posisi teratas dengan persentase 14,3 persen. Selanjutnya, disusul Ihwan Ritonga 7 persen, Bobby Nasution 5,4 persen dan Akhyar Nasution 3,8 persen. Kemudian, Salman Alfarizi 2 persen, Kahiyang Ayu 1,5 persen, Dedi Iskandar Batubara 1,4 persen, Maruli Siahaan 1 persen, Abyadi Siregar 0,8 persen, Edy Ikhsan 0,6 persen, Datuk Saiful Azhar 0,6 persen, dan lainnya 5,8 persen. (map/ris)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Pangkalan Brandan kecewa dengan tidak adanya kegiatan dalam peringatan Brandan Bumi Hangus (BBH) tahun 2019 yang jatuh pada Selasa (13/8) mendatang. “Peristiwa Brandan Bumi Hangus (BBH 1947 ) diperingati tanpa adanya kegiatan-kegiatan.
Padahal tahun-tahun sebelumnya, peringatan BHH tersebut selalu diperingati dengan kegiatan Napak Tilas Kejuanan, perlombaan lagu-lagu perjuangan dan baca puisi,”ujar Hamdan Hamidin Harahap, warga Pangkalan Brandan, dan Sulaiman Abduh perwakilan pelajar SLTA dan OKP kepada Sumut Pos, Senin (5/8)
Dikatakan Hamdan dan Sulaiman Abdullah, biasanya peringatan peristiwa Brandan Bumi Hangus ( BBH ) diperingati dengan meriah, seperti napak tilas dan lomba lagu-lagu perjuangan. Namun pada tahun 2019 ini, peristiwa BBH diperingati seperti biasa, namun hanya tanpa kegiatan. “Kami semua masyarakat terpelajar dan OKP sangat kecewa dan bertanya-tanya.
Mengapa Pemkab Langkat mengeluarkan kebijakan tersebut. Apa alasan rasionalnya? Bukankah terkait BBH itu telah diperdakan. Atau juga Pemkab Langkat secara perlahan sengaja akan menghapus peringatan peristiwa BBH tersebut???.,”tanya Hamdan dan kawan-kawannya.
Menurut warga, Pangkalan Brandan sedari dulu selalu saja dirugikan dan tertinggal dalam pembangunan. Padahal, dahulunya merupakan sumber minyak pertama di Indonesia. Tak hanya itu, lanjut Hamdan, Pangkalan Brandan akan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Teluk Aru, apabila sudah dimekarkan. Tetapi kenyataannya, semua hanya janji-janji yang tak pernah terealisasi.
Sementara itu, Lurah Brandan Barat yang juga sebagai Ketua Seksi kegiatan Napak Tilas Kejuangan Brandan Bumi Hangus tahun 2018, Musa Pasaribu mengaku peringatan BBH tahun 2019 tetap dilaksanakan pada 13 Agustus 2019 mendatang.
Ketika disinggung peringatan BBH 2019 tanpa ada kegiatan? Diakui Musa memang tak melakukan kegiatan kegiatan, karena jadwal pelaksanaan bertepatan dengan perayaan hari raya Idhul Adha dan hari Tasyrik. “Tidaklah etis rasanya kita laksanakan napak tilas pada hari besar keagamaan,” tegas Musa. (yas/han)
Pemain PSMS Medan saling berebut bola dengan pemain PSMS Sriwijaya dalam laga lanjutan Liga Indonesai, Kamis (1/8)
Pemain PSMS Medan saling berebut bola dengan pemain PSMS Sriwijaya dalam laga lanjutan Liga Indonesai, Kamis (1/8)
PSMS Medan bakal menjamu PSGC Ciamis di Stadion Teladan Medan, Kamis (8/8) besok. Pertandingan ini, menjadi laga kandang pamungkas Ayam Kinantan untuk putaran pertama Liga 2 2019.
Karena itu, Pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning, pun menargetkan kemenangan untuk pertandingan ini. Menang jadi target skuad, untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Wilayah Barat. Setelah laga ini, Ayam Kinantan akan bertandang ke Persiraja Banda Aceh.
“Kami akan berikan permainan terbaik saat lawan Ciamis nanti. Laga ini harus dimanfaatkan untuk mendulang kemenangan. Tidak ada target cetak gol banyak, yang penting wajib menang,” tutur Gurning, usai memimpin sesi latihan di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, Selasa (6/8).
Di atas kertas, PSMS tentu lebih diunggulkan dari calon lawannya PSGC. Ayam Kinantan kini masih berada di papan atas klasemen. Sedangkan PSGC, merupakan juru kunci yang bertengger di posisi 12. Menghadapi laga ini, PSGC pun baru menuai hasil negatif. Mereka dibungkam Persibat Batang di kandang sendiri. Dan PSGC pun belum pernah meraih poin di laga-laga tandangnya.
Namun begitu, Gurning tetap tak mau jemawa. Dia mengimbau para pemain agar tetap fokus menghasilkan 3 poin pada laga ini. “Tidak boleh anggap remeh. Targetnya menang dengan segala cara, tapi positif. Kalau bisa 3 gol bagus, kalau satu saja, juga bagus. Intinya harus menang,” harap pelatih berlisensi A AFC ini.
Jelang bentrok dengan tim asal Jawa Barat itu, Gurning fokus membenahi strategi, khususnya penyelesaian akhir. Dia tak ingin kejadian saat PSMS gagal menang dari Sriwijaya FC, terulang lagi. “Laga kandang harus maksimal. Jadi tadi (latihan) fokus untuk finishing. Main di kandang wajib bisa cetak gol,” tegasnya.
Sementara itu, M Iqbal pada sesi latihan, Selasa (6/8), masih belum terlihat. Diketahui, sang gelandang memang sedang menjalani pemulihan cedera yang dibekapnya. Sehingga tim pelatih memberikan izin libur untuk melakukan pengobatan. “Iqbal sudah dari kemarin tak ikut latihan, karena sudah pulang kampung. Katanya, di dekat rumah ada tempat pijat langganan. Ya sudah, kalau memang itu lebih baik, kenapa tidak?” jelas Gurning.
Gurning mendapat kabar terakhir, Iqbal akan menjalani operasi. Artinya, cedera yang dialami eks pemain Timnas U-19 itu, cukup parah. Jika nantinya dia menjalani operasi, tentu akan absen bersama PSMS kurang lebih 3 bulan. “Katanya (Iqbal) mau operasi, tapi jadi atau tidaknya belum tahu. Kalau memang jadi operasi, dia bakal absen lama,” katanya.
“Paling cepat sekira 3 bulan juga itu baru bisa sembuh. Mulai dari proses pemulihan dan menghilangkan traumanya. Tapi ya bisa saja ada mukjizat, tiba-tiba dalam seminggu sembuh,” imbuh Gur-ning.
Iqbal mengalami cedera pada lutut bagian kiri. Dia mengalami benturan saat PSMS menghadapi Blitar United. Akibat cederanya itu, Iqbal batal terbang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi Timnas U-23, untuk persiapan Sea Games. (bbs/saz)
