MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) masih sangat kekurangan dokter spesialis urologi (SpU), jumlahnya hanya mencapai belasan dokter. Bahkan, jumlah ini belum ideal karena hanya tersebar di Medan dan beberapa kota di Sumut.

Padahal, saat ini cukup banyak penderita urologi di Sumut.

Dokter Zulpian Hasibuan SpU dari Fakultas Kedokteran UISU mengatakan, saat ini di Sumut baru ada sekitar 15 dokter urologi. Jumlah tersebut masih sangat belum cukup karena kebanyakan berada di Kota Medan.

“Selain di Medan, di daerah Sumut baru ada dua yaitu di Pematangsiantar dan Binjai. Sedangkan kabupaten/kota lainnya belum ada yang memiliki dokter spesialis urologi,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Senin (5/8).

Menurut Zulpian, idealnya dokter urologi ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumut. Dengan kata lain, setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu hingga dua dokter spesialis yang mempelajari ilmu tentang sistem saluran kemih.

“Kabupaten-kabupaten lain belum tersebar. Padahal idealnya untuk setiap kabupaten/kota itu satu atau dua dokter urologi. Namun, untuk di Medan kebutuhannya masih terbilang cukup. Akan tetapi, seiring bertambahnya rumah sakit dan bertambahnya kasus, maka masih memungkinkan ada penambahan,” ujarnya.

Menurut Zulpian, di Sumut saat ini masih banyak masyarakat penderita urologi seperti penderita batu ginjal yang melakukan pengobatan tradisional. Hal itu karena tidak adanya dokter spesialis urologi di daerahnya tinggal. “Pasien yang berkaitan dengan penyakit urologi sangat banyak, mulai dari pasien penderita batu ginjal, tumor ginjal, hingga tumor kantung kemih. Bahkan, masih banyak yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat,” paparnya.

ulpian menyayangkan, kebanyakan kasus-kasus yang datang ke dokter urologi adalah penderita batu ginjal yang cukup parah karena ukuran batunya sudah besar dan bahkan menimbulkan komplikasi. Seperti hidronefrosis, artinya ginjal bengkak, infeksi hingga gagal ginjal. “Masyarakat kita masih mengedepankan alternatif maupun tradisional, makanya saat datang ke kita sudah terlambat. Terlebih, sampai-sampai mengalami kerusakan ginjalnya,” cetus dia.

ijelaskannya, pasien penderita penyakit urologi biasanya terkait dengan gaya hidup yang berubah. Ditambah lagi, pola makan yang tinggi kalsium dan tidak teratur. Apalagi, makanan tinggi asam urat, gampang sekali terbentuknya batu dengan cara mengkristalisasi. “Setiap tahun terjadi peningkatan kasus penyakit urologi di Sumut, paling tinggi adalah kasus batu ginjal. Umumnya, berkisar 60 persen pada pria dan 40 persen pada wanita,” pungkas Zulpian.

Sementara, Ketua Ikatan Ahli Urologi Sumut-Aceh, dr Ramlan SpU mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi defisitnya dokter spesialis urologi di Sumut. Misalnya, pusat-pusat penyaringan untuk menjadi dokter spesialis ini hanya terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan di Sumut belum ada.

“Produksi dokter spesilasi urologi ini masih sedikit menghasilkan SDM-nya karena terpusat di Jawa, sehingga tidak merata penyebarannya,” ujar dia sembari menambahkan, di Indonesia dokter bidang ini baru sekitar 300-an jumlahnya. Untuk di Sumut hanya ada 15 dokter dan 6 di Aceh. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon siswa (Casisi) Polri yang mengikuti Diktuk Bintara 2019/2020 di SPN Hinai, Langkat dari panitia daerah (Panda) Sumut, terhitung sebanyak 272 Polisi Laki-Laki (Polki). Sedangkan casis Polisi Wanita (Polwan) panda Sumut 15 orang dan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Wanita di Ciputat, Jakartan

Hal ini terungkap pada kegiatan hari pertama masuknya Casis Bintara Polda Sumut ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai, Langkat. Casis di seluruh Indonesia mengikuti Diktuk secara serentak di tanah air mulai Selasa (6/8).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat menaruh harapan besar Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri tahun 2019/2020 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) Polri.

“Melalui program pendidikan ini, diharapkan akan terbentuk personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unggul, serta menampilkan sikap dan perilaku yang luhur dalam mendukung keberhasilan pelaksaan tugas,” ujar Kapolri dalam amanatnya dibacakan Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Eko Kristian, Selasa (6/8).

Diungkapkan, dalam upacara peringatan HUT ke-73 Bhayangkara, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan lima instruksi, salah satu diantaranya adalah peningkatan SDM Polri. Dengan jumlah 353.000 orang atau 80 persen dari jumlah total anggota Polri, Bintara Polri menjadi etalase institusi di mata publik.

“Selain itu, mereka juga bertugas pada garis terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut semakin menegaskan Diktuk Bintara menjadi aspek penting dalam mewujudkan institusi Polri yang semakin profesional, modern dan terpecaya (Promoter).

“Dalam memendam yang penuh dengan kebanggaan ini, saya mengucapkan selamat kepada 8.875 calon Bhayangkara siswa, terdiri atas 8.475 pria (Polki) dan 400 wanita (Polwan) yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Diktuk Bintara Polri secara serentak selama tujuh bulan,” ucap Kapolri. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia diyakini akan menolak kasasi yang diajukan Kuasa Hukum Kasatpol PP Medan, terkait perseteruannya dengan pemilik Food Court Pondok Mansyur Medan.

Pakar Hukum yang juga Dosen Program Studi Magister Kenotariatan USU, Dr Henry Sinaga punya alasan atas penilaiannya.

“Majelis hakim di MA tidak akan memeriksa berkas kasasi dan mengadilinya karena tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk mengadili di tingkat kasasi,” kata Dr Henry Sinaga.

Dikatakan Dr Henry Sinaga, putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang diambil pihak MA itu, berdasarkan Pasal 45A Undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 perihal Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 45A itu dinyatakan, MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali putusan praperadilan, perkara pidana dengan ancaman paling lama satu tahun penjara atau denda, serta perkara Tata Usaha Negara, yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan putusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan.

“Surat Kasatpol PP Medan perihal peringatan dan pembongkaran yang telah dinyatakan batal dan diperintahkan pencabutannya oleh Majelis Hakim PTUN Medan dan dikuatkan dengan putusan banding PTTUN Medan itu merupakan penjabaran dari produk hukum Kota Medan. Sehingga, tidak bisa diajukan kasasi karena tidak memenuhi syarat-syarat formil,” jelasnya.

Mengenai sikap pihak PTUN Medan yang masih menerima permohonan kasasi, Henry Sinaga menganggapnya sebagai bentuk pelayanan publik meskipun dalam Pasal 45A ayat 3 telah disebutkan, permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formil, tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA.

“Jika pemilik Food Court Pondok Mansyur keberatan dengan pihak PTUN Medan yang masih menerima kasasi Kasatpol PP Medan, silahkan menggunakan haknya untuk melapor ke Komisi Yudisial dengan memberikan alat bukti agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Kasatpol PP Medan, Daldiri, yang dihubungi, mengaku masih menunggu hasil putusan dari MA. “Kita masih menunggu apa putusan dari Mahkamah Agung atas kasasi itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak, menyayangkan sikap pihak PTUN Medan yang tetap menerima kasasi Kasatpol PP Medan.

“Kita sudah pertanyakan sekaligus mengingatkan hal tersebut kepada pihak PTUN Medan dan mereka katakan, tetap akan mengirimkan berkas kasasi itu ke Mahkamah Agung dengan sejumlah catatan, di antaranya Surat Keterangan Lewat Waktu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, berseteru dengan Kasatpol PP Medan, M Sofyan yang berakhir dengan gugatan di pengadilan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan segera menggelar perlombaan kebersihan Pasar di Kota Medan. Perlombaan itu berlaku bagi 53 Pasar yang berada di bawah naungan Pemko Medan, baik yang dikelola PD Pasar maupun pihak ketiga.

“Ini akan menjadi motivasi bagi para pedagang dan pengurus pasar-pasar di Kota Medan untuk membenahi pasarnya masing-masing menjadi pasar yang modern dan berstandar SNI,” ucap Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya saat ditemui Sumut Pos, Selasa (6/8) di Pasar Sei Sikambing jalan Gatot Subroto, Medan.

Dikatakan Rusdi, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi penilaian bagi tim penilai, yakni kebersihan kamar mandi, tempat pembuangan sampah (TPS) dan koridor. Untuk tim penilai, PD Pasar turut menggandeng Konsultan Pasar, yakni PT GiS (Global Inspeksi Sertifikasi).

“Kami turut menggandeng pihak konsultan tersebut agar penilaiannya untuk pasar yang sesuai standar SNI bisa lebih terukur. Misalnya, seperti apa seharusnya standar kamar mandi di dalam pasar, bagaimana seharusnya kondisi koridor dan jalan di dalam pasar serta bagaimana pula kondisi TPS yang memenuhi standar. Nantinya konsultan dan kita dari PD Pasar kota Medan yang akan langsung menilai,” papar Rusdi yang saat itu didampingi Kepala Pasar Sei Sikambing, Mahyudin Ginting.

Selain untuk memotivasi para pengurus pasar dan para pedagang untuk membenahi pasarnya masing-masing, tujuan utama dari kegiatan ini, kata Rusdi, adalah untuk membuat para pembeli semakin nyaman dan tertarik untuk datang ke pasar-pasar tradisional di Kota Medan.

“Kalau pasarnya sudah bersih dan menarik serta nyaman bagi para pembeli, tentu para pembeli akan semakin banyak yang datang dan berbelanja. Nah, kalau sudah begitu siapa yang akan diuntungkan? Kan pedagang juga. Maka, baik para pengurus dan pedagang harus punya kesadaran untuk membenahi pasarnya masing-masing,” katanya.

Untuk pengumuman perlombaannya sendiri, lanjut Rusdi, akan dilakukan tepat pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 mendatang. “Tanggal 17 Agustus ini, tepat pada HUT RI yang ke-74 ini, kami akan umumkan pemenangnya,” lanjutnya.

Namun, lanjut Rusdi, perlombaan ini bukanlah sebuah bentuk perlombaan seperti permainan pada 17 Agustus pada umumnya. Akan ada ‘reward’ bagi para pemenang, tetapi juga akan ada ‘punishment’ bagi yang berada diurutan terbawah.

“Pasar-pasar di Kota Medan harus semakin baik ke depannya. Untuk para pemenang kami akan siapkan hadiah-hadiah menarik. Tapi untuk mereka yang kalah, khususnya bagi pasar yang berada di urutan terbawah, maka akan kami berikan ‘punishment’. Untuk pasar dengan urutan terbawah, kami akan copot kepala pasarnya, akan kami ganti dengan yang lebih berkompeten dalam mengurus pasar,” tegasnya. (map/ila)