Kasus dugaan malapraktik yang diduga dilakukan oknum dokter RSU Muhammadiyah kepada pasien bernama Fathir Arif Siahaan, bocah berusia 2,7 tahun yang meninggal dunia, akhirnya berujung damai. Pihak rumah sakit mengajak persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai.

Ajakan berdamai itu diutarakan ibu Fathir, Putri Rahayu (31) saat ditemui Sumut Pos di RSU Muhammadiyah usai melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit yang dilakukan secara tertutup, Selasa (6/8) sore Putri didampingi ibunya dan abang iparnya.

“Dari pertemuan tadi (kemarin, red), mereka (pihak RSU Muhammadiyah) meminta secara kekeluargaan, berdamai. Kita pun meminta bagaimana baiknya aja, yang penting ada tanggung jawab mereka dan jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.

Disinggung bentuk perdamaian seperti apa yang disampaikan RSU Muhammadiyah, Putri menyatakan baru sebatas kesepakatan saja. Kongkritnya, belum ada dibahas. “Nanti mereka akan datang untuk meminta maaf kepada kami. Untuk bagaimana selanjutnya, itu juga akan disampaikan nanti,” sebut Putri.

Ditanya kapan waktunya, Putri mengatakan belum bisa dipastikan karena tidak ada disampaikan pihak rumah sakit. “Kemungkinan dalam waktu dekat ini, kita tunggulah itikad baik mereka,” cetusnya.

Sementara, paman Fathir, Jamil Zeb Tumori mengatakan, RSU Muhammadiyah jangan mengulur-ulur waktu untuk bertanggung jawab. Sebab, pihak keluarga sudah membuka diri. “Kalau hanya itu disampaikan pihak rumah sakit, seperti mengulur waktu dan terkesan menghindar,” ujarnya saat dihubungi via seluler.

Jamil mengaku kecewa karena sudah beberapa kali rencana pertemuan batal dilakukan. Terlebih, dengan keputusan berdamai ini tetapi belum jelas bentuk damai yang disampaikan seperti apa. “Kita minta tanggung jawab mereka, kalau berdamai tentu harus disampaikan seperti apa. Selain itu, jangan pula nanti janji-janji palsu saja. Jadi, saja lihat saja tanggung jawab mereka seperti apa nantinya,” tandas dia.

Terpisah, Humas RSU Muhammadiyah, Ibrahim Nainggolan mengaku dari pertemuan yang dilakukan dengan keluarga pasien baru sebatas mediasi untuk berdamai. Mengenai langkah selanjutnya setelah berdamai, belum bisa disampaikan. Termasuk, bentuk perdamaian seperti apa yang akan dilakukan pihak rumah sakit.

“Secara substansi kita belum bisa menyampaikan, karena masih dalam tahapan atau proses pembicaraan. Akan tetapi, komunikasi antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien sudah terjalin,” akunya.

Terkait oknum dokter yang diduga melakukan malapraktik, Ibrahim tak bisa menjawab secara pasti. “Soal itu, kami belum sampai ke sana. Kami sedang proses mediasi kepada keluarga pasien. Jadi, belum sampai pada keputusan final, akan apa dan berbuat apa,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, pihak komisi B telah menunggu agar keluarga korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihaknya untuk segera ditindaklanjuti.

“Sampai sekarang mereka belum ada memberikan laporan ke kami, padahal kami sudah lama menunggu laporan itu berikut bukti yang ada, setidaknya mereka datang dan melaporkan dan turut menceritakan kronologi kejadian kasus tersebut,” ujar Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos, Selasa (6/8).

Seperti diketahui, bocah yang bernama Fathir Arif Siahaan ini mengalami luka bakar sekitar 60 persen di tubuhnya, tetapi hanya diberi resep obat oleh oknum dokter rumah sakit Muhammadiyah yang berada di Jalan Mandala By Pass.

Arifin Siahaan (36), orang tua korban menceritakan, awalnya ia mendapat kabar bahwa Fathir mengalami luka bakar di bagian leher, dada, perut, punggung, tangan dan paha kanan pada Kamis (25/7) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Luka bakar itu akibat terkena kuah panas gulai sayur daun ubi dan labu sewaktu bermain di rumah neneknya, tak jauh dari tempat tinggalnya.

Mendapat kabar tersebut, Arifin kemudian bergegas pulang ke rumahnya. Namun, sesampai di rumah ternyata anaknya sudah dibawa ke puskesmas. “Pas sampai di rumah, tetangga bilang anak saya dibawa ke puskemas. Itulah saya mau menyusul ke sana, tapi enggak lama datang istri saya sama keluarga dan tetangga bawa si fathir lantaran puskemas menolak.

Puskesmas menyarankan agar anak saya dibawa ke RSU Muhammadiyah karena paling dekat. Lantas, dibawa lah Fathir ke rumah sakit tersebut dengan status pasien umum,” ungkap Arifin bersama istrinya, Putri Rahayu, saat ditemui Sumut Pos di rumahnya, Minggu (28/7) siang.

Setibanya di RSU Muhammadiyah, sebut Arifin, anaknya langsung dibawa ke salah satu ruangan UGD dan diberikan pertolongan oleh dokter yang menanganinya yaitu dokter perempuan berinisial F dan satu lagi dokter laki-laki. Selanjutnya, dia meminta kepada dokter tersebut agar diopname karena melihat kondisi luka bakarnya lumayan parah. Akan tetapi, dokter malah menyarankan untuk pulang atau dirawat di rumah.

“Saya sempat minta agar anak saya ini diopname saja, tetapi dokter bilang sudah dikasih obat/salep dan dirawat di rumah. Namun, dibilangnya juga kalau ada apa-apa bawa aja lagi ke rumah sakit ini,” jelas Arifin.

Karena merasa yakin dengan perkataan dokter, dia kemudian membawa anaknya pulang ke rumah. Namun demikian, tetap resah dan khawatir karena anaknya terus-terusan menangis sembari teriak merintih kesakitan. “Saya dan istri begadang semalaman suntuk, karena anak saya nangis terus dan teriak kepanasan. Padahal, sudah dikasih obat dan salep dari resep dokter tersebut. Itulah, menjelang pagi (Jumat, 26/7) kondisi si Fathir memburuk,” terang Arifin.(ris/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan tidak memiliki data pemerintah daerah mana saja di Sumatera Utara yang sudah mengajukan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2019 ke pusatn

“Kami tidak ada informasinya,” ungkap Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan menjawab Sumut Pos via layanan WhatsApp, Selasa (6/8).

Tak hanya itu, BKN Regional VI Medan juga tidak mengetahui atau belum memiliki data pemda di Sumut untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Iya, tidak ada juga,” kata English.

Namun menurut dia, kemungkinan mengenai pengajuan formasi CASN dan PPPK tahun ini bisa saja dilakukan pemda melalui sistem online ke Kemenpan RB. Selanjutnya sembari menunggu jawaban Kemenpan RB tersebut, pemda bersangkutan belum membuka pendaftaran CASN dan PPPK. “Bisa saja seperti itu, mereka belum tembuskan ke kita karena masih menunggu respon dari pusat,” pungkasnya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu sebelumnya mengungkapkan sampai kini masih menunggu arahan pemerintah pusat sekaitan formasi CASN dan PPPK untuk dilakukan rekrutmen tahun ini.

“Usulannya sudah kita sampaikan secara online ke Menpan RB. Sampai sekarang kita masih menunggu respon dari mereka,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap, Selasa (23/7).

Mekanisme pendaftaran rekrutmen CASN dan PPPK ini, sebutnya dilakukan secara online. Disamping itu, belum semua daerah juga yang membuka pendaftaran karena masih menunggu instruksi Kemenpan RB.

“Kalau menurut informasi (pendaftaran CASN) pada Oktober 2019. Namun gak mungkin kita buka sebelum terima formasi dari Kemenpan,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) terus berkonsultasi memperjuangkan pemekaran Sumteng ke berbagai instansi pemerintah pusat. Pada Senin (5/8) lalu, Panja Pemekaran Sumteng yang terdiri dari anggota DPRD Sumut Dapil Tabagsel (Sumut 7), melakukan konsultasi ke Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta.

Ketua Umum Panja Pemekaran Provinsi Sumteng, Burhanuddin Siregar mengatakan, rencana pemekaran Provinsi Sumteng merupakan wujud jeritan masyarakat dimana jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan melalui Pemerintah Provinsi Sumut di Kota Medan.

“Pembangunan infrastruktur kami di Tabagsel saja pun sudah ketinggalan. Dari daerah kami 20 jam melalui jalan darat bila menuju ibukota Provinsi Sumut. Oleh karena itu, sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi, hendaknya rencana pemekarann

Provinsi Sumteng agar dimasukkan ke dalam RPJMN. Jangan sampai kondisi daerah kami teriakkan minta referendum. Apalagi permintaan pemekaran telah menyebabkan kematian ketua DPRD Sumut waktu lalu. Bila perlu, presiden memberikan diskresi juga pada wilayah Tabagsel untuk dimekarkan, apa salahnya?” ungkapnya menerangkan penyampaian pihaknya sewaktu di Bappenas, kepada Sumut Pos, Selasa (6/8).

Pihaknya juga mempertegas, dari rencana pembangunan nasional apakah rencana pemekaran mendapat perhatian Bappenas untuk dimasukkan dalam RPJMN. Sebab DPRD Sumut mendapat informasi akan diadakannya konsultasi regional pembahasan RPJMN. Untuk itu, DPRD Sumut berharap dapat diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.

“Karena DPRD merupakan unsur penyelenggaraan daerah, kiranya DPRD dapat dilibatkan ataupun diundang, karena mungkin desain Bappeda kami tidak membahas masalah pemekaran, maka nantinya kami dapat ikut membahas dan mengusulkan di Konsultasi Regional,” katanya.

Sekretaris Panja Pemekaran Provinsi Sumteng, Sutrisno Pangaribuan menambahkan, pembangunan di wilayah Tabagsel sangat sulit berkembang bila hanya mengharapkan APBD Sumut. “APBD tahun 2020 hanya sebesar Rp20 triliun untuk 33 kabupaten/kota. Dan untuk jalan provinsi kami hanya alokasikan Rp800 miliar.

Artinya, sangat tidak mencukupi. Selain itu, daerah kami memiliki sumber daya alam yang begitu bagus tapi karena skema penarikan pajak kita berpusat ke Jakarta maka kami tidak mendapat apa-apa. Bila merujuk UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka daerah kami sebagai penghasil sawit terbesar di Sumut.

Tetapi karena sawit tidak dikenakan cukai maka kami tidak mendapat apapun, hanya PBB dari lahan, CPO-nya pun tidak ada. Kami juga hanya menerima sedikit saja dari dana perimbangan daerah. Itulah salah satu faktor-faktor maka kami dorong dengan pembentukan daerah otonomi baru,” ungkapnya.

Lantas bagaimana tanggapan Bappenas dalam pertemuan itu? Sutrisno memaparkan, Staf Deputi II Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Supriyadi mengatakan, moratorium DOB belum dicabut oleh presiden dan usulan-usulan DOB banyak yang sudah masuk. Sedangkan terkait Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini Bappenas masih dalam proses penyusunan.

“Dalam bulan ini ada enam tempat yang akan dipakai untuk berdiskusi terkait Konsultasi Regional yang dipakai sebagai tempat diskusi untuk mendapat masukan dari daerah untuk menyempurnakan RPJMN yakni Manado, Surabaya, Balikpapan, Labuhan Bajo, Sorong dan Medan. Sedangkan untuk RPJMN 2020-2024 baru sebatas draf, apakah pemekaran masuk didalamnya atau tidak juga belum tahu. Dalam pembahasan itu, akan diundang bupati, sekda, gubernur dan DPR,” ujarnya mengulangi jawaban pihak Bappenas.

Sementara disampaikan Staf Perencana Tingkat I Bappenas Taufiq P Putra, sambung dia, sesuai dengan UU Nomor 23/2014 sembari menunggu Peraturan Pemerintah (PP) Penataan Daerah, Kemendagri sedang menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) atau rancangan teknokratik menyesuaikan dengan eksisting saat ini.

Pada pembahasan Desertada, Bappenas akan memasukkan visi misi Presiden terpilih, Jokowi pada poin 9.1 bagian 4 yang menyebutkan; ‘menata kembali pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonomi hasil pemekaran’.

“Namun mereka terus terang menyebut belum tahu istilah menata kembali ini apakah memperkuat moratorium, Desertada atau apa. Termasuk butir tersebut apakah Moratorium Tetap atau Moratorium Penyesuaian atau yang lain, mereka belum tahu,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (prn)