MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus meninggal dunianya Fathir Arif Siahaan, bayi di bawah lima tahun (balita), berusia 2,7 tahun yang diduga akibat korban malapraktik di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Jalan Mandala Bypass belum juga tuntas.

Pihak keluarga pasien bahkan menganggap pihak rumah sakit sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan kasus ini dengan membatalkan beberapa kali pertemuan Ayah Fathir, Arifin Siahaan menegaskan, manajemen RSU Muhammadiyah jangan lagi menunda-nunda untuk menentukan sikap mereka terkait persoalan ini. Apabila terus mengulur waktu dengan berbagai alasan, maka Arifin akan membawa perkara ini ke jalur hukum.

“Kita tidak main-main untuk meminta pertanggungjawaban oknum dokter di rumah sakit itu terhadap anak kami, dan kami siap menempuh jalur hukum. Jadi, jangan lagi mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan,” ujar Arifin, Minggu (4/8).

Menurut Arifin, setelah beberapa kali dibatalkan pertemuan oleh pihak rumah sakit, mereka kemudian menjanjikan bertemu pada Selasa (6/8).

Informasinya, pertemuan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. “Saya harap pertemuan nanti membawa kabar baik,” ucap Arifin.

Ia menyebutkan, apapun hasil keputusan RSU Muhammadiyah nantinya maka harus bertanggung jawab atas perbuatan oknum dokternya. Selain itu, juga harus mengakui kesalahan yang telah dibuat. “Saya sudah mendesak dokter yang merawat anak saya ketika Fathir dibawa ke rumah sakit untuk diopname. Akan tetapi, tetap tidak dilakukan,” tukas dia.

Sebelumnya, Direktur RSU Muhammadiyah, dr Reza mengaku keputusan belum bisa diambil karena harus menunggu persetujuan rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Sebab, rumah sakit yang dipimpinnya kini berada dalam naungan UMSU. Reza juga mengaku, pihaknya ingin mengambil keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, membutuhkan proses dan waktu. “Direncanakan pertemuan akan dilakukan pada Selasa (6/8) sekira pukul 15.00 WIB,” akunya.

Disinggung mengenai sanksi terhadap dokter yang diduga melakukan malapraktik, Reza belum bisa memastikan. Kata dia, hal itu juga harus dibahas dengan pihak rektorat UMSU. “Belum, belum bisa disampaikan dan masih menunggu. Nanti akan disampaikan pada pertemuan nanti,” tandasnya.

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan, dr Wijaya Juwarna menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara internal. Artinya, kedua belah pihak, yakni keluarga pasien dan pihak RSU Muhammadiyah duduk bersama mencari solusi yang terbaik. “Sebaiknya diselesaikan dengan pihak rumah sakit yang bersangkutan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ke pihak luar, apakah itu ke IDI atau lembaga lainnya,” ujar dia.

Menurut Wijaya, setiap rumah sakit memiliki Komite Medik yang secara internal membahas bagaimana pelayanan kedokteran atau kesehatan. Nantinya, komite tersebut akan membahas persoalan yang terjadi. Apakah sudah sesuai pelayanan yang dilakukan dengan prosedur tetap (protap) atau tidak? Kemudian, apakah dokter yang melayani pasien sudah kompeten atau tidak?

“Itulah yang bisa kita tanggapi, karena kita belum mengetahui secara pasti bagaimana persoalan sebenarnya yang terjadi. Kita juga tidak bisa terlalu jauh karena ada lembaga Komite Medik,” sebutnya.

Ditanya apabila keluarga pasien melaporkan masalah itu kepada IDI Medan? Wijaya mempersilahkan dan nantinya lembaga Majelis Kode Etik Kedokteran yang akan menangani. “Apabila ada laporan yang terkait tentang kode etik kedokteran atau dugaan malapraktik maka akan dibahas. Untuk itu, semua pihak yang berhubungan dengan laporan tersebut akan ditelusuri (diminta keterangan),” tukasnya.

Lebih lanjuh Wijaya mengataka, yang dibilang malapraktik itu, pelayanan yang dilakukan tidak sesuai protap. Akan tetapi, jika dilakukan sesuai dengan protap ternyata pasien cacat atau meninggal dunia maka bukan malapraktik.

“Kontrak dokter terhadap pasiennya adalah upaya untuk mengobati penyakit bukan hasil. Sebab, kalau hasil di luar kehendak karena Tuhan yang menentukan. Artinya, apabila ada pasien yang sudah diberikan pengobatan dengan upaya semaksimal mungkin namun ternyata meninggal dunia, maka hal itu bukan termasuk malapraktik,” pungkasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai menertibkan parkir liar di atas trotoar ataupun bahu jalan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kembali membidik lokasi lainnya. Sehingga semua lokasi di sekitar Kota Medan benar-benar bersih dari parkir liar.

“Terakhir kami menertibkan hari Jumat (2/8) kemarin. Lokasinya ada di 2 titik, yaitu di depan Berastagi Supermarket dan di Jalan Tengku Daud. Kami tidak akan berhenti sampai di situ, kami akan terus melakukan penertiban, Kota Medan harus tertib,” kata Kepala Dishub (Kadishub) Kota Medan, Iswar Lubis, Minggu (4/8).

Menurutnya, pihaknya berhasil menertibkan sejumlah sepeda motor di beberapa lokasi. Bukan hanya memberikan sanksi berupa penggembosan ban, tapi mengangkut sejumlah sepeda motor yang ada di sana untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

“Kendaraan yang kami angkut kami serahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan. Karena kalau sudah penilangan itukan wewenangnya kepolisian, maka kami serahkan kesana. Terkait bagaimana proses selanjutnya sejumlah sepeda motor itu, silahkan tanyakan langsung ke teman-teman di Satlantas,” ujarnya.

Menurut Iswar, hal itu dilakukannya untuk memberikan efek jera kepada para pengguna kendaraan agar tidak lagi memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan.

“Kita ingin mendidik masyarakat untuk bisa tertib dalam memarkirkan kendaraannya sesuai aturan yang berlaku. Sekaligus agar ada efek jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya,” sebutnya.

Untuk lokasi-lokasi lainnya yang akan dilakukan penertiban, lanjut Iswar, pihaknya tidak menentukan hal itu. Namun yang pasti, pihaknya akan terus berpatroli dan menindak tegas para pengendara yang parkir sembarangan.

“Lokasinya tidak mungkin kami beri tahu juga, agar masyarakat tidak hanya tertib di satu atau dua lokasi saja, tapi harus tertib di semua wilayah di Kota Medan. Kami juga tidak terlalu berpatokan terhadap satu atau dua lokasi, semua titik di Kota Medan apabila kami melihat atau menerima adanya pelanggaran seperti itu pasti akan segera kami tindak,” lanjut Iswar.

Untuk antisipasi ataupun pencegahan pelanggaran lainnya, kata Iswar, pihaknya terus memberikan imbauan kepada para pengguna kendaraan agar mau secara sadar untuk memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang seharusnya.

“Intinya kesadaran mereka sendiri, terkadang sudah tahu kalau parkir di situ salah, tapi masih parkir juga di situ. Nah ini, ini soal kesadaran. Maka kami terus mengimbau kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tertib dalam memarkirkan kendaraannya. Selain itu, kami akan terus melakukan penertiban-penertiban. Penertiban ini gak akan berhenti, kita akan jalan terus, keliling terus untuk menertibkan parkir yang menyalahi aturan.” tandasnya. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), masih menutup rapat rumah sakit (RS) swasta di Medan, yang terindikasi melakukan penyimpangan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Alasannya, bahwa pihak Kejatisu masih melakukan tahap penyelidikan.

“Belum bisa kita beri tahu sekarang, karena masih dalam tahap penyelidikan Pidsus,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada Sumut Pos, Minggu (4/8).

Dari penyelidikan itu, Sumanggar mengakui pihaknya belum melakukan pemanggilan saksi-saksi. “Belum ada, masih kita rahasiakan, karena kita harus hati-hati nggak bisa sembarangan,” katanya.

Disinggung apakah rumah sakit tersebut, menyangkut yang telah diputus kerjasamanya oleh pihak BPJS, Sumanggar enggan membeberkan. Dia hanya menyebut, bahwa rumah sakit itu telah melakukan penyimpangan dana klaim BPJS.

“Bayangkan saja biaya obat-obatan di mark up oleh rumah sakit itu. Akibatnya negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah,” imbuhnya.

“Bila jajaran Kejatisu saja yang memiliki 38 Kejari, berarti hampir 40 rumah sakit ada disetiap daerah. Bayangkan saja bila 40 rumah sakit itu terindikasi melakukan mark up,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Asintel Kejatisu, Leo Simanjuntak mengatakan pihaknya menemukan satu rumah sakit swasta di Medan, yang diduga melakukan penyimpangan dana BPJS. Leo menyebutkan, penyelewengan dana BPJS tersebut, diduga tidak hanya melibatkan satu rumah sakit, namun puluhan rumah sakit swasta.

“Ini sangat menyedihkan, ada beberapa rumah sakit yang melakukan manipulasi dana pencairan BPJS Kesehatan, namun baru satu rumah sakit yang sudah kita serahkan ke bagian tindak pidana khusus untuk ditindak,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, selain rumah sakit swasta di Medan, beberapa klinik juga diduga terlibat penyelewengan klaim dana BPJS Kesehatan.

Temuan intelijen Kejatisu atas penyimpangan itu, tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara mencapai Rp5 miliar untuk satu rumah sakit.

Dijelaskannya, penyimpangan klaim dana BPJS Kesehatan itu berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya.

“Padahal rumah sakit di Medan diperkirakan ada puluhan unit. Jika satu rumah sakit saja merugikan keuangan miliaran rupiah dan berapa puluh miliar rupiah kebocoran uang negara. Belum lagi kalau satu Indonesia,” terangnya.

Ditambahkannya, pengusutan penyelewengan dana BPJS berawal dari informasi bahwa negara kekurangan dana Rp17,5 triliun untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Dari informasi tersebut, pihaknya, melakukan penelusuran terhadap MoU rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

Untuk itu, pihaknya juga sudah meminta para Kejari se Sumut untuk meneliti beberapa rumah sakit yang berpotensi terhadap penyimpangan dana BPJS. “Kami ada 38 Kejari, satu Kejari saja sudah bisa mengawasi satu rumah sakit,” tandasnya. (man/azw)