SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dua pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) dilantik Wakil Bupati, H Darma Wijaya di Aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Jumat (2/8).

Adapun 2 JPT Pratama yang dilantik adalah H Gustian SE. MM. Ak, sebagai Inspektur Sergai. Sebelumnya, Gustian menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sergai, dan H. Ifdal, S.Sos, M.AP sebagai Kadis Sosial menggantikan Misran SE yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Ifdal menjabat sebagai Inspektorat Sergai.

“Pelantikan JPT Pratama ini merupakan alih tugas jabatan biasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi setelah melalui uji kompentensi Job fit oleh panitia seleksi JPT Pratama dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Negara (KAN),” kata Darma Wijaya disela-sela sambutannya.

Menurut Darma Wijaya, seorang pejabat JPT Pratama harus memiliki kemampuan general, dan tidak boleh terpaku pada tugas pokok dan fungsinya saja.

Selain itu, juga harus mempunyai daya kreatifitas yang tinggi serta didukung oleh semangat, dedikasi dan rasa memiliki yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Darma Wijaya berharap kepada H Ifdal sebagai Kadis Dinas Sosial yang baru, agar mampu membantu tugas Bupati dalam menjalankan tugas perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang sosial dan pengawasan dan pengendalian teknis bidang sosial.

Selanjutnya, kepada H Gustian sebagai Inspektur Sergai, agar dapat membantu Bupati sebagai pelaksana pengendalian internal terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh OPD.

“Sebagai pejabat yang baru, saudara harus bekerja secara profesional dan harus mampu menciptakan sistem kerja yang efektif dan efesien, yang dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah yang dipimpin,”pesan Darma Wijaya. (sur/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak Rp14 miliar dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019, dikembalikan ke negara karena 14 paket proyek pengadaan barang dan jasa, gagal lelang.

Disebutkan Kepala Bagian (Kabag) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Benton Lumbangaol, uang Rp14 miliar yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, seharusnya diperuntukkan dalam 14 paket pengadaan barang dan jasa.

“Ada 14 paket yang kita lelang, gagal. Jumlah uangnya sebanyak Rp14 miliar bersumber dari DAK, dan itu kembali ke Negara,”ungkap Benton saat ditemui di kantor Bupati, Jalan Bukit Inspirasi, Jumat (2/8).

Benton menjelaskan, ratusan kegiatan dari 14 paket tersebut, dinyatakan gagal lelang karena tidak adanya penawaran. Dan peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan.

Dicontohkan Benton, seperti SBU perusahaan dan sertifikat tenaga kerja. Kemudian, tidak mencukupinya waktu meski sempat diberlakukan proses lelang cepat. “Jadi mayoritas kegagalan ini dikarenakan penawaran dan adminitrasi seperti SBU dan sertifikat tenaga kerjanya beda-beda. Contoh, SBU-nya bangunan, tapi dimasukkan irigasi,” katanya.

Sayangnya, Benton enggan menjelaskan nama nama ke-14 paket senilai Rp14 miliar tersebut untuk dipublikasikan. “Belumlah, tidak bisa secara rinci saya sampaikan, karena belum selesai tahun anggarannya,”elak Benton.

Namun Benton mengakui dari beberapa peserta yang mengikuti proses lelang itu, kebanyakan dari lokal, selain di luar Sumatera. “Iya sudah jelas dari lokal ini banyak, makanya ada indikasi kenapa kami tidak dapat pekerjaan,” jelas Benton, sembari menambahkan kebanyakan peserta terindikasi meminjam nama perusahaan.

Benton menambahkan, dalam proses lelang selama ini, pihaknya selalu mendapat pengawasan dari pihak APIP. Dan setiap proses, APIP selalu menerima langkah-langkah proses hingga lelang batal. “Iya setiap proses kita selalu update ke APIP, jadi merekapun tahu langkah kegagalan proses lelang gagal ini,”imbuhnya.

Terpisah, ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit, menyayangkan dan kecewa, pulangnya uang miliaran itu ke Negara.

Menurut Manaek, uang miliaran tersebut seharusnya dapat membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. “Ini namanya bermain-main, pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak serius mengelola anggaran itu. Sebab proses lelang yang kita amati selama ini malah melaksanakan proses waktu yang mepet. Padahal dibulan April sudah bisa dilaksanakan, ini tidak,”katanya.

Menurut dia, harusnya persoalan itu tidak terjadi, dikarenakan menjadi kerugian semua masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga pembangunan tidak berjalan. Yang seyogianya, masyarakat harusnya dapat menikmati kesejahteraan.

“Akibatnya, masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan, jadi seharusnya ini tidak terjadi,”tegas Manaek. “Kami akan perintahkan komisi yang membidangi untuk memanggil dinas terkait untuk dengar pendapat,”sambung Manaek, ke tika disinggung apa langkah DPRD menyikapi tidak difungsikannya Rp14 miliar uang negara tersebut. (mag-12/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pujakesuma Tebingtinggi menggelar acara silaturahim bersama komunitas antar suku dan etnis yang ada di Kota Tebingtinggi, di aula Kamtibmas Mapolres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Jumat (2/8) sore.

Hadir dalam silaturahim tersebut, sejumlah tokoh adat di antaranya suku Melayu, Batak Toba, Karo, Nias, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga para tokoh agama.

Ketua DPD Pujakesuma Tebingtinggi, Suud menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh kelompok etnis yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, Suud menyatakan kesiapannya untuk senantiasa mendukung Polres Tebingtinggi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang stabil, aman dan kondusif di Kota Lemang.

“Pujakesuma siap menjadi perangkul seluruh etnis serta kelompok masyarakat lainnya demi terciptanya persatuan dan persaudaraan yang kokoh di Kota Tebingtinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Pujakesuma Tebingtinggi, AKBP Sunadi menyebutkan, acara silaturahim ini sejatinya sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan, persahabatan serta kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat. “Mari kita gelorakan semangat keamanan lingkungan di tempat tinggal kita masing-masing,” ucapnya. (ian/han)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) mengaku sangat menyanyangkan diresmikannya Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II non TPI Pematang Siantar, di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Menkumham RI Yasona Laply, baru-baru ini.

Pasalnya, pihaknya yang pertama mengusulkan agar pelayanan pengurusan paspor dan administrasi itu dipusatkan di Kecamatan Siborongborong.

Menurut Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Ditjen Imigrasi tidak menepati janji untuk mengalokasikan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II non TPI Pematang Siantar yang sebelumnya di Siborong-borong, menjadi dipusatkan di Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Semestinya jika ada kekurangan, kan bisa dibicarakan dan secara bertahap, saya terkejut ketika diresmikan di Humbang,” kata Nikson saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (1/8).

Menurut dia, seharusnya pembangunan imigrasi itu dibangun dekat dengan Bandara Silangit. Karena sangat terjangkau dan hanya hitungan menit ke Bandara. Selain itu, nantinya pelayanan ke masyarakat sangat dekat, wisatawan terlayani cepat ter utama mancanegara atau domestik.

Namun harapannya pupus, ketika kantor UKK Imigrasi kelas II non TPI di Dolok Sanggul. Padahal, sudah dianggarkan pembangunan kantor imigrasi di Taput dan sudah selesai sesuai kesepakatan.

“Makanya kita usulkan di Siborongborong dan soal gedung sudah kita siapkan dan sudah selesai rehab. Itu semua sesuai kesepakatan bersama Ditjen Imigrasi,” katanya.

Nikson menceritakan, sebelumnya, pemerintahnya yang pertama mengusulkan kantor UKK Imigrasi Kelas II non TPI itu di daerahnya. Karena pelayanan ke masyarakat akan cepat, apalagi terhubung di tengah-tengah antara kabupaten tetangga. Di antaranya, Tobasa, Taput, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Madina dan Nias.

Sehingga, lanjut dia, dari kedekatan itu, pemerintahnyapun bersedia kantor Imigrasi dipusatkan di Siborong-boborong dengan anggaran pembangunan kantor dibuat. Dan itu pun sudah selesai dan tinggal diresmikan saja. Menurut Nikson, pengalokasian kantor UKK Imigrasi ini, ternyata sempat tarik menarik antara pemerintahnya dengan Ditjen Imigrasi sekaitan persediaan SDM, Hardware yang disarankan oleh Ditjen Imigrasi.

Sebab, Ditjen Imigrasi menyarankan agar pemerintahnya selain tidak menyediakan bangunan kantor saja, melainkan juga menyediakan SDM dan sarana prasarana yang jika dihitung menelan biaya mencapai Rp6 miliar. Namun saat itu, Nikson meminta ke Ditjen Imigrasi agar biaya tersebut ditangulangi bersama. Dan itupun, akhirnya menuai kesepakatan bersama-sama.

“Sempat saya bilang, tidak sanggup. Kalau hanya kantor bolehlah kita sanggup membangun. Makanya kita bangun kantor imigrasi di Siborong-borong, tepatnya di samping kantor koramil,” papar Nikson.

“Gimana kalau biaya hardwarenya dibagi dua dengan kantor imigrasi mungkin lebih ringan biayanya,” ujarnya menceritakan.

Namun, di tengah jalan melihat dan mendengar kantor imigrasi diresmikan, harapannya pun pupus. Di tengah jalan, ia menilai ada tetangga lain yang menyatakan siap dengan semua anggaran.

“Tapi ada baiknya, walaupun hanya gara-gara Hardware dan perlengkapan komputer serta laptop kita gagal. Pihak imigrasi maunya ngomong lagi ke kita. Biar kita diskusikan lagi bersama- sama,” tukasnya. (mag-12/han)