MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah kembali menunda keputusannya terkait kasus dugaan malapraktik terhadap pasien bernama Fathir Arif Siahaan. Bocah berusia 2,7 tahun itu diduga meninggal dunia akibat korban malapraktik oknum dokter Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit tersebut.

Diketahui, semestinya keputusan diambil dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis (1/8) siang setelah ba’da zuhur atau sekitar pukul 13.00 WIB di rumah sakit Jalan Mandala By Pass. Namun, pertemuan batal dilakukan dan pihak rumah sakit belum menentukan sikap.

Ditundanya keputusan pihak rumah sakit kali ini merupakan kali ketiganya. Pertama, pada Senin (29/7) petang dengan alasan masih mendalami keterangan oknum dokter yang bersangkutan, sehingga meminta waktu dua hari ke depan. Kedua, pada Rabu (31/7) dengan alasan perlu dibahas dengan pimpinan UMSU.

Direktur RSU Muhammadiyah, dr Reza mengaku keputusan belum bisa diambil karena harus menunggu persetujuan rektor UMSU. Sebab, rumah sakit ini sudah berada dalam naungan UMSU. “Memang rencananya pertemuan hari ini (kemarin, Red) untuk mengambil keputusan, tapi karena belum bertemu dengan rektor (UMSU) maka ditunda. Kebetulan, rektor banyak kesibukan,” ujar Reza yang dihubungi lewat sambungan selulernya.

Reza mengaku, pihaknya ingin mengambil keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, membutuhkan proses dan waktu. “Direncanakan pertemuan akan dilakukan pada pekan depan, Selasa (6/8) sekira pukul 15.00 WIB,” ucapnya.

Disinggung mengenai sanksi terhadap dokter yang diduga melakukan malapraktik, Reza juga belum bisa memastikan. Kata dia, hal itu juga harus dibahas dengan pihak rektorat UMSU. “Belum, belum bisa disampaikan dan masih menunggu. Nanti akan disampaikan pada pertemuan minggu depan,” pungkasnya.

Sementara, ayah Fathir, Arifin Siahaan menyatakan sangat kecewa terhadap pihak rumah sakit yang belum menentukan sikapnya hingga kini. Ia menegaskan, jangan lagi menunda-nunda.

“Kenapa ditunda terus, apa memang tidak ada titik terangnya? Kami ingin secepatnya kasih keputusan, jangan menggantung-gantung seperti ini atau mengulur-ulur waktu. Kalau memang tidak, segera sampaikan, biar tahu kami ambil langkah,” tegas dia.

Kata Arifin, pihak rumah sakit harus bertanggung jawab atas perbuatan oknum dokternya. Selain itu, mereka harus mengakui kesalahan yang telah diperbuat. “Saya sudah mendesak ketika Fathir dibawa ke rumah sakit ini untuk diopname, tetapi tidak juga dilakukan oleh dokter yang menanganinya hingga akhirnya kondisi Fathir kritis dan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit lain,” pungkas Arifin. (ris/ila)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, rehabilitasi total Kawasan Danau Toba merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan dan tahun depan sudah bisa dipromosikan. Untuk itu, rehabilitasi total itu harus dilakukan secara paralel. Artinya, pembangunan infrastruktur berjalan bersama dengan pengembangan lokasi wisata.

DALAM waktu tiga hari, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri sudah mengunjungi hampir semua titik wisata yang ada di kawasan Danau Toba, baik di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tobasa, dan Samosir. Dari hasil blusukan itu, Presiden menyimpulkan pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba harus dilakukan secara paralel dari berbagai sisi.

“Jadi sudah tiga hari ini, kita sudah kunjungi beberapa titik yang ada di kawasan Danau Toba, baik yang di sini, Taput, Tobasa dan Humbahas, Simalungun. Saya juga jalan keliling Samosir, sudah selesain

Tinggal 21 km saja, tahun ini rampung,” ujar Jokowi, saat melihat progres proyek pembangunan kawasan Tano Ponggol di Pangururan, Samosir, Rabu (31/7).

Jokowi menjelaskan, sebelum itu dirinya telah mengunjungi desa adat , desa ulos di Huta Siallagan, pasar suvenir serta pasar tradisional di Pangururan. Semua tempat dan destinasi yang ada, katanya, akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan. Dengan begitu, dimungkinkan proyek dapat diselesaikan semuanya.

“Termasuk dermaga pelabuhan, akan diselesaikan semuanya. Sehingga setelah ini selesai, maka langkah berikutnya adalah mempromosikan pariwisata Danau Toba secara besar-besaran. Setelah produknya ini betul-betul selesai,” sebutnya.

Khusus untuk Tano Ponggol yang disinggahinya, Presiden juga menilai sebagai pekerjaan besar. Sebab, selain membangun jembatan baru yang lebih bagus, juga memperlebar dan memperdalam jalur air pemisah antara Pulau Samosir dengan Sumatera. Sehingga nantinya kapal dapat mengelilingi Danau Toba. “Jadi paralel dikerjakan. Inikan terusan Tano Ponggol ini dilebarkan 80 meter. Semuanya juga akan direhab total,” tegasnya.

Selain itu, terkait lingkungan juga disinggung dalam kunjungan Presiden RI tersebut. Sebab isu pencemaran air Danau Toba sudah sejak lama menjadi polemik. Penyebabnya yakni limbah domestik dan keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA). Disampaikan Jokowi, saat ini sedang dilakukan pengujian terhadap kualitas air oleh ahli.

Pengujian itu, katanya, akan menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya dicarikan solusi untuk itu. Namun jika tidak dapat, kemungkinan besar akan ditutup. Karena selain masalah itu, pemerintah juga akan menyiapkan bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang harus sinkron dengan sekolah. “Termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di sini, kita arahkan ke jurusan pariwisata. Ini paralel semuanya. Nanti dilihat perubahannya akhir tahun depan,” pungkas Jokowi, yang juga mengatakan akan mengambil lahan hutan dan menanaminya kembali.

Selanjutnya, Jokowi bersama rombongan pun mengunjungi Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba di Sigulattti. Dari sana, Jokowi disuguhkan Kopi asal Samosir sekaligus melihat apa yang ditampilkan di dalam gedung informasi tersebut.

Jokowi meminta Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba untuk serius dan bersama-sama meraih sertifikat UNESCO Global Geopark (UGG). Hal ini akan menjadi modal untuk mempromosikan Danau Toba kepada dunia. “Itu tugasnya gubernur dan bupati, dan kementerian. Termasuk itu (masalah lingkungan) sudah ada expertnya. Masalah hutan akan kita ambil,” ucap Presiden Terpilih di Pemilu 2019 itu.

Dengan fasilitas dibenahi, pemerintah pusat akan melakukan peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Danau Toba. Dengan tujuan, menjadi masyarakat sebagai pelaku usaha untuk industri pariwisata yang profesional. “Semuanya, memang produknya ini belum dikemas. SMK di sini beberapa akan kita ubah ke SMK Pariwisata. Ini paralel semuanya, tidak bisa ini hanya produknya, SDM tidak atau SDM dan produknya. Tapi, lingkungannya atau hutannya tidak dikembalikan lagi. Itu tidak bisa,” tandasnya.

Senada dengan upaya tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui, jika dirinya pernah menggalakan penanaman pohon hutan di kawasan Danau Toba atau disebut Toba Go Green. Namun saat itu dirinya masih bertugas sebagai Pangdam I/BB. Kini program itu diharapkan dapat berlanjut setelah beberapa tahun setelahnya. “Ya, Toba Go Green. Ya nanti setelah pulang ini saya akan ketemu Pangdam. Jadi TNI/Polri bersama melakukan penanaman pohon di Danau Toba,” jelas Edy sebelum beranjak menuju Humbahas mendampingi kunjungan kerja Presiden RI.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan, setelah mendapatkan pengarahan kembali dari Presiden Jokowi. Seluruh pihak terkait akan terus bergerak untuk membuat Danau Toba lebih indah dengan fasilitas kelas dunianya. “Kita akan segerakan pembangunannya jadi nanti dari pemerintah akan segera membangun infrastruktur dasar. Kita berharap ini dikumpulkan lagi, tarik investor untuk segera melakukan pembangunan hotel-hotel di kawasan tersebut,” sebut Arie.

Arie menjelaskan, ada 28 destinasi wisata kelas dunia perlu diupgrade keseluruhan. Hal itu, menjadi poin untuk pengembangan pariwisata Danau Toba kedepannya dan mampu menarik kunjungan wisatawan dengan jumlah besar. “Tadi dalam kunjungan presiden juga ada beberapa arahan untuk diperbaiki fasilitasnya mungkin dibuat story telling yang baik sehingga ini lebih siap untuk dipasarkan kepada wisatawan. Tapi kalau untuk Siallagan selama ini sudah cukup banyak wisatawan ke sana mungkin dari sisi fasilitas yang perlu diupgrade,” jelas Arie.

Ditanyakan soal pelebaran Tanah Ponggol ini terhadap wisatawan. Ia mengharapkan, kapal-kapal nanti dapat berlabuh di sini bisa berkeliling Danau Toba tanpa ada halangan. “Selama ini alurnya sangat sempit sehingga kapal-kapal tidak melewatinya, termasuk bus air yang diusulkan Menteri Perhubungan,” pungkas Arie.

KPPU Soroti KJA di Danau Toba

Kerambah Jaring Apung (KJA) di Danau Toba menjadi sorotan publik. Setelah Presiden Jokowi memerintahkan untuk dilakukan pengujian kualitas air oleh ahli, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan penelitian terhadap usaha peternakan ikan air tawar itu. “Masih baru mulai penelitian, jadi belum ada hasilnya kita. Karena baru mau mulai ini,” ungkap Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I, Ramli Simanjuntak saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (31/7) siang.

Penelitian tersebut dilakukan KPPU, diduga ada terjadi persaingan usaha tidak sehat. Namun begitu, Ramli mengungkapkan, terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data keberadaan KJA beroperasi di Danau terbesar di Asia Tenggara itu. “Kita akan teliti, siapa saja pelaku usahanya. Fokus kita, siapa pelaku usaha perorangan dan perusahaan dan termasuk struktur pelaku usahanya (KJA yang beroperasi di Danau Toba),” ungkapnya.

Ramli menjelaskan, dari pengumpulan data tersebut dan hasil penelitian baru akan diketahui terhadap prilaku pelaku usaha, apa terindikasi ada persaingan usaha tidak sehat atau sebaliknya. “Termasuk juga soal pakan ternaknya (ikan) siapa yang produsen. Itu nanti jadi fokusnya, baik perorangan maupun pelaku usaha perusahaan. Yang mana saja memiliki izin, nanti kelihatan semua itu,” jelas Ramli.

Ke depannya, KPPU akan segera menyurati pelaku usaha KJA untuk mengalih informasi dan data atas beroperasinya KJA di danau vulkanik terbesar di dunia itu.”Ya, tapi kita akan fokus ke perilaku perusahaannya dan total produksi,” pungkasnya.

GMKI Minta Izin Operasi KJA Dicabut

Terpisah, puluhan mahasiswa tergabung didalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar aksi di depan Kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) di Jalan Pattimura, Medan, kemarin siang. Dengan pengawalan pihak kepolisian, massa GMKI Cabang Medan menuntut segera mencabut seluruh izin beroperasinya KJA dan perusahaan di Danau Toba, yang dinilai merusak dan mencemar lingkungan. Hal ini, juga akan berdampak kunjungan wisatawan yang menurun dengan kondisi alam yang kotor tersebut.

“Mencabut seluruh izin usaha perusahaan perusak Danau Toba seperti Aquafram, PT TPL, PT JAPFA, PT Simalem Resort. Mendesak Presiden Joko Widodo agar meninjau kembali Perpres No 49 tahun 2016. Karena, tidak sesuai dengan tujuan pengembangan Kawasan Danau Toba,” ucap Ketua GMKI Cabang Medan, Hendra Manurung dalam orasi unjukrasanya.

Hendra mengatakan pihak mendorong Pemerintah Kabupaten se-kawasan Danau Toba untuk memprioritaskan upaya-upaya pelestarian dengan melakukan revitalisasi ekosistem dan lingkungan hidup di Danau Toba itu. “Kami meminta Pemerintah dan pihak wewenang untuk mencabut dan tidak menerbitkan izin-izin baru kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan kawasan Danau Toba,” tandasnya.

Usai menyampaikan orasi di Kantor BPODT. Massa pun, bergerak ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Dipenogoro Medan, untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Aksi unjuk rasa tersebut, berjalan dengan terbit dan kondusif. (gus/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat calon jamaah haji (Calhaj) kloter 19 asal Kota Medan, Tanjungbalai, Sibolga, Kabupaten Deliserdang, dan Batubara, menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Penyebab penundaan karena keempatnya sakit sebelum dan setelah masuk Asrama Haji Medann

Dua calhaj yang menunda keberangkatan sebelum masuk Asrama Haji yakni Dewi Adrianan Abdul Rifai (57) asal kota Medan, dengan manifes 71 ditunda karena sakit. Bulian Zabba Tampubolon (74) asal kota Tanjungbalai, manifes 363 tunda sakit.

Dua calhaj yang ditunda keberangkatan setelah masuk ke Asrama Haji yakni Reskhi Jonia Anwar (53) asal kota Medan, manifes 215. “Kemudian Erionza Bainus Saidi (57) asal kota Medan, manifes 216 juga ditunda karena sakit,” kata Sekretaris PPIH Embarkasi Medan, H Muslim dalam pesan siaran, Rabu (31/7).

Sementara itu, dua calhaj eks kloter 18 yang sempat tertunda, akan diberangkatkan ke Tanah Suci, mengisi slot kosong di kloter 19. “Anwar Perdamean Pohan (65) asal Kabupaten Batubara, manifes 215 dan Faridah Hanum Panjaitan (62) asal Batubara manifes 216, diberangkatkan di kloter 19,” sebutnya.

Hingga keberangkatan kloter 19 ke Tanah Suci, tinggal 3 kloter lagi yang menunggu di berangkatkan. Total 7.399 calhaj Embarkasi Medan, telah tiba di Makkah. “Dari 3 kloter yang menunggu diberangkatkan, menyisakan 1.242 calon jamaah haji lagi,” kata Muslim.

Muslim merincikan, calhaj pria sebanyak 2.939 orang dan wanita sebanyak 4.460 orang.

Sistem Zonasi Permudah Calon Jama’ah Haji Sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatur ratusan ribu jamaah calon haji asal Indonesia, dinilai dapat lebih mempermudah jamaah haji Indonesia selama di Tanah Suci, misalnya dalam hal bahasa, budaya dan adat istiadat, karena dapat dikumpulkan dalam satu tempat.

Demikian disampaikan Ketua TPHD Sergai Ir H Soekirman yang juga Bupati Sergai saat mendampingi para jamaah haji asal Sergai kepada Kadis Kominfo Sergai Drs Akmal MSi melalui pesan Whatshapp langsung dari Tanah Suci Makkah, Selasa (30/7) malam.

Tentunya dengan penerapan sistem zonasi akan lebih mempermudah para petugas haji untuk memberikan dan menyediakan makanan khas daerah dengan konsep cita rasa nusantara. Seperti contoh, penginapan (pondokan) dengan sistem zonasi membuat rasa Indonesia sangat kental sehingga persaudaraan Haji sangat mudah untuk terjalin di sana. “Begitu juga yang dirasakan para calon haji kloter 7 asal Sergai, Tebingtinggi, Binjai dan Nias. Meskipun jauh dari Masjidil Haram, namun tidak ada masalah karena tersedianya shuttle bus shalawat yang melayani sampai 24 jam, kata Soekirman.

Menurutnya, dengan sistem zonasi ini seolah jamaah haji berada di Indonesia, atau di daerah sendiri. Ditambah lagi, dengan toko yang menyediakan bahan pokok dan berbagai kebutuhan termasuk oleh-oleh. “Semua toko yang ada di sini diberi merk “Toko Indonesia”, bahkan ada yang mengibarkan bendera merah putih juga,” bilang Soekirman.

Dikatakan Soekirman, para jamaah haji asal Sergai yang tergabung di kloter 7 berlokasi di Syisyah tepatnya di Hotel Rehab Al Mahabbah Maktab 117 gedung 15 lantai yang dihuni para jamaah haji asal Sergai. Dihotel tersebut, selain kloter 7 ada juga kloter Medan dan Simalungun, yang bersebelahan dengan Hotel di Maktap 116, kemudian di depan Maktab 115 ada kloter Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Selanjutnya di belakang Maktab 111 dari Provinsi Sumatera Barat (Padang). “Intinya sekitar pemondokan, zonasi Sumut berdekatan sehingga suasananya seperti dikampung sendiri,” kata Soekirman.

Soekirman menceritakan, yang lebih menarik lagi semua pemondokan selalu dilengkapi dengan Toko Indonesia yang menjual barang-barang kebutuhan seperti layaknya dinegeri kita. Bagi jamaah yang ingin masak sendiri, bisa membeli beras pandan wangi atau jasmin dengan harga R6/kg, sambal terasi R15/botol, Tomat R6/kg, Cabe Merah/Hijau R10/kg, Kerupuk R5/bungkus, pisang ambon R10 /kg, Popmie R 5 /gelas, dan banyak lagi yang ditawarkan seperti obat-obatan minyak angin, tolak angin, dan kebutuhan lainnya, tutur Soekirman.

Soekirman menyebutkan, untuk kapasitas masjid masing-masing Maktab berkisar 500 orang, campur dengan jamaah calon haji perempuan yang berada di lantai atas. Sedangkan untuk masjid berjarak 20 meter dari pemondokan. Dengan berjarak 20 meter sangat membantu bagi para jamaah yang tidak pergi ke Masjidil Haram.

Sedangkan bagi para jamaah yang ingin pulang dengan membawa oleh-oleh seperti kurma nabi, sajadah, pernak pernik, jam tangan, batu cincin, baju gamis, topi lobe, tasbih, mainan anak, dan lainnya semua tersedia di toko-toko Indonesia. “Pada umumnya pemilik toko di sini adalah orang Arab tetapi mereka bisa berbahasa Indonesia,” sebut Soekirman.

Soekirman yang bersemangat menjalankan tugasnya sebagai TPHD, kembali mengatakan, pemondokan dengan sistem penerapan zonasi hampir semuanya ada masjid lokal yang diperuntukan bagi para calon jamaah haji yang akan melaksanakan salat fardhu, kemudian diisi dengan tausyiah Tuan Syekh dari Arab Saudi yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. (man/sur)