MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembaruan Kartu Pengawasan (KPs) bagi para driver angkutan sewa khusus (ASK) yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, berjalan lambat. Sementara, batas waktu terakhir perpanjangan KPs yakni pada 2 Agustus 2019 atau hari inin

Dinas Perhubungan Sumut mengatakan, lambatnya pembaruan KPs tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran para driver ASK maupun pihak aplikator.

“Untuk perkembangannya (pembaruan KPs) ini berjalan lambat. Arti kata masih kurang kesadaran kawan-kawan driver untuk mengurusnya,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Iswan Masyur menjawab Sumut Pos, Kamis (1/8).

Iswan mengaku, belum ada sanksi apapun terhadap para driver dalam jaringan (daring) yang belum memperpanjang KPs. Pihaknya baru akan melakukan pengawasan atas operasional ASK di Sumut, setelah terjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan aplikator.

“Sebenarnya kami meminta 2 Agustus urusan KPs ini bisa selesai. Artinya bagi driver angkutan online yang merasa KPs-nya mati, supaya dapat segera diperpanjang sampai tanggal itu. Namun faktanya semua berjalan lambat, baru sedikit sekali yang memohonkan ke kami,” ungkap Iswan.

Pihakya sudah membentuk tim implementasi dalam hal perpanjangan KPs ini. Kewenangan tersebut diberikan kepada Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan. “Bisa ditanyakan ke Pak Agustinus detilnya. Dan mengenai kelanjutannya bila sudah lewat tanggal 2 Agustus, saya pun menunggu arahan dari pak kadis lagi. Sebab itu kewenangan beliau,” katanya.

Menurutnya, mengenai pengawasan atas penerapan Permenhub No.PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan ASK, juga baru dapat dilaksanakan setelah sudah ada MoU antara Pemprovsu dan pihak aplikator. “Setahu saya prosesnya masih di Biro Otda dan Biro Hukum. Gak tau saya kelanjutan kabarnya seperti apa,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Agustinus Panjaitan belum dapat menanggapi soal ini dan mengaku sedang berada di Jakarta. “Masih di Jakarta saya. Besok (hari ini, Red) pagi baru pulang. Nanti saja ya,” katanya.

Plt Kabiro Hukum Setdaprovsu, Aprilla H Siregar mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan telaah atau eksaminasi atas MoU dimaksud. “Kami sudah kembalikan ke Biro Otda untuk tindaklanjutnya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin (22/7) lau diwajibkan bagi para penyedia jasa taksi online memiliki KPs (Kartu Pengawasan) ASK (Angkutan Sewa Khusus) sesuai kuota yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3.500 unit.

Hal itu merupakan satu dari empat hal yang telah disepakati oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak perusahaan Aplikator penyedia jasa yang disaksikan langsung oleh pihak Dishub Medan, Organda Medan, dan pihak-pihak terkait lainnya pada Rabu (17/7) lalu di kantor Dishub Sumut. Pertemuan membahas dan mempelajari MoU tentang penertiban taksi online di Kota Medan. Ada 4 hal yang disepakati dalam rapat tersebut, yakni pertama, perpanjangan KPs ASK sesuai yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3.500 unit, waktu perpanjangannya sejak tanggal 22 Juli hingga 02 Agustus 2019.

Kedua, penetapan kuota baru (verifikasi data aplikator, analisis kebutuhan ASK di Mebidang, penetapan jumlah kuota dan revisi Pergub 69/2017), waktunya sejak 2 Agustus hingga 2 September 2019.

Ketiga, pemenuhan kuota baru (penambahan kuota, izin ASK baru dan penerbitan KPS), waktunya sejak 03 September hingga 3 November 2019. Terakhir, pengawasan operasional terhadap pemenuhan SPM dan penindakan oleh tim, pelaksanaannya sejak tanggal 3 November dan seterusnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan kios pedagang Warung Kopi (Warkop) di kawasan Taman Ahmad Yani, Jalan H Misbah, tepatnya di depan RS Santa Elisabeth, Kelurahan Jati kecamatan Medan Maimun Kota Medan, digusur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan pada Kamis (1/8).

Tidak kurang dari 300 personel Satpol PP menertibkan kios-kios yang menjajakan makanan tersebut. Melihat tempatnya mencari nafkah yang sudah berusia puluhan tahun itu rata dengan tanah, tiang-tiang penyangga tenda tak lagi berdiri n

kokoh akibat dicopot oleh petugas Satpol PP dan meja-meja yang biasanya ramah menyambut tamu dengan hidangannya tak lagi ada, para pedagang pun tertunduk lesu dan berlinang air mata.

Tak rela sumber kehidupannya dirusak, sejumlah ibu-ibu tangguh pun memberikan perlawanan kepada para personel Satpol PP. Mereka pun menangis histeris, memukul aspal seolah menghentak bumi sembari mengucapkan sumpah serapah dengan teriakannya yang sudah terdengar parau.

“Kami ini rakyat kecil, kami sudah berjualan di sini puluhan tahun. Yang kami jual itu yang halal, kami jual makanan untuk para pengunjung yang datang. Kami juga membantu para keluarga pasien yang sakit di RS Elisabeth untuk bisa membeli makanan dengan mudah karena posisinya yang dekat. Sekarang kami mau jualan dimana?” teriak salah seorang ibu-ibu pedagang di sana.

“Lihat anak-anak kami ini, mereka butuh makan. Apakah setelah ini kami harus jual narkoba biar anak-anak kami bisa makan? Kami semua di sini pedagang baik-baik, yang kami jual juga yang baik-baik,” teriaknya lagi.

Begitu pun dengan kaum ayah, mereka berusaha mempertahankan lapak dagangannya, namun tetap kalah dengan jumlah personel Satpol PP yang berjumlah ratusan orang.

“Kalau tak boleh kami jualan di sini, jadi kami mau jualan dimana? Kenapa tak disediakan lokasi jualan kami yang baru? Lantas dari mana kami hidup? Ini cara kami menyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak kami. Tolong bantu kami, di mana pemerintah? Dimana?” teriak pria yang menggunakan lobe sambil dirangkul anak lelakinya yang masih remaja.

Tak lama, dua anggota dewan Kota Medan hadir dalam penertiban lapak warkop itu. Mereka adalah Boydo Panjaitan dari Komisi III dan Parlaungan Simangunsong dari Komisi IV. Keduanya sepakat akan membantu persoalan yang dihadapi oleh para pedagang dengan segera memanggil sejumlah OPD terkait dalam hal ini.

“Kami akan bantu bagaimana caranya agar dapat tempat yang baru, apakah kiosnya nanti akan dimasukkan ke dalam lapangan atau bagaimana, yang penting tidak berjualan di atas parit lagi. Sebenarnya warkop Elisabeth ini adalah salah satu ikon Kota Medan. Tapi sudahlah, nanti akan kita carikan solusi lain, segera. Sabar lah inang,” ucap keduanya sambil menenangkan ibu-ibu yang menangis.

Di sisi lain, Kasatpol PP kota Medan, M Sofyan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya untuk menegakkan Perda. Sebagai aparat penegak Perda, Sofyan hanya berusaha profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Kami sudah beri surat peringatan sebanyak 3 kali, terakhir dua hari yang lalu sudah kami beri surat untuk pengosongan. Para pedagang kooperatif, justru tadi kami mendapatkan sedikit perlawanan dari pihak-pihak yang kami tahu bukan pihak pedagang tapi oknum lainnya dan saat ini sudah ditangani oleh teman-teman dari kepolisian” ujar Sofyan. (map/ila)

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Sumut dan Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia (PERSI) Sumut menggelar kegiatan Seminar dan Acara Donasi Untuk Pencegahan Infeksi Sekunder bekerja sama dengan KOICA dan Neotop Korea di Medan, kemarin.

Ketua PERSI Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, setiap rumah sakit dianggap perlu memiliki penghancur jarum suntik (needle smelter) guna mencegah petugas kesehatan tertusuk jarum.

Pasalnya, fakta yang terjadi di lapangan, ketika petugas selesai menyuntik pasien rentan tertusuk jarum suntik. Maka itu, dengan adanya alat ini petugas dapat lebih terlindungi.

“Resiko akan tertusuk jarum suntik tersebut memang cukup berbahaya. Apalagi segala penyakit ada di jarum tersebut, seperti infeksi dan lainnya, sehingga tertusuk jarum itulah yang sangat ditakuti oleh petugas,” kata Azwan.

Dia mengungkapkan, jika memang alat ini sangat berguna mencegah seseorang untuk terkena infeksi sekunder, maka itu, alat ini dinilai efektif dan rumah sakit perlu memilikinya.

Dalam kegiatan tersebut, KOICA dan Neotop Korea juga melakukan sosialisasi dan sekaligus donasi needle smelter kepada 32 rumah sakit yang tergabung dalam ARSSI Sumut dan PERSI Sumut. Tercatat, ada 560 needle smelter yang didonasikaan.

Sekretaris ARSSI Sumut, Dr dr Imelda Liana Ritonga menjelaskan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk mendonasikan alat penghancur jarum bagi sejumlah rumah sakit di Sumut yang bersedia untuk mengikuti program tersebut. Sudah ada 32 rumah sakit yang bersedia.

“Hingga kini, belum ada data terkait petugas kesehatan yang tertusuk jarum. Namun, kejadian tertusuk jarum pasti ada. Dengan adanya alat penghancur jarum ini diharapkan kejadian tersebut dapat berkurang,” jelasnya.

Diakuinya, melalui kegiatan ini, pihaknya berharap agar rumah sakit yang ada di Sumut dapat terus melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

“Tentunya, dengan adanya donasi ini dinilai sangat membantu rumah sakit. Bahkan, donasinya cukup banyak, sehingga bisa lebih efektif jika digunakan nantinya,” ujar Imelda.

General Manager Neotop Korea, Seakjun Kwak menambahkan, pihaknya bekerjasama untuk menjalankan project penurunan resiko tertusuk jarum bagi tenaga kesehatan di Indonesia khususnya Sumut melalui needle smelter.

Proyek ini diawali dengan melalukan donasi needle smelter kepada 32 rumah sakit di Sumut, karena ingin melihat sejauh mana manfaat yang dirasakan dengan menggunakan alat ini.

“Jika manfaat yang dirasakan cukup besar, maka akan disebarluaskan di luar Sumut dan jika ada prospek maka akan dipasarkan di Indonesia,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya tertarik menjalankan proyek ini di Indonesia karena dari informasi yang didapat, banyak masalah terkait petugas kesehatan di rumah sakit yang rentan tertusuk jarum suntik.

“Kami ingin mengurangi masalah tersebut, maka itu kami memulainya dengan proyek bukan memasarkannya. Melalui seminar ini, kami ingin para petugas kesehatan mengerti tentang penggunaan alat ini,” ujarnya. (sih/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gerai Kedai Kita di Pasar Kampung Lalang, diresmikan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, diwakili Asisten Umum (Asmum) Renward Parapat, Kamis (1/8).

Kehadiran ‘Kedai Kita’ di Kota Medan diharapkan mampu membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di kota Medan. Sebab, ketersediaan pangan sangat dibutuhkan oleh setiap warga karena merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari manusian

“Selain itu, kehadiran Kedai Kita juga diharap bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan harga pangan yang lebih stabil dan terjangkau, serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya,” ujar Renward Parapat.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan ini, ke depan Kedai Kita juga bisa dirasakan masyarakat di pasar lain yang ingin membeli bahan kebutuhan pokok. Sebagai grosir dan eceran sembako, Kedai Kita mengemban tugas yang tidak mudah.

Pasti Ada pihak yang coba merayu agar melakukan tindakan yang salah, misalnya mengajak menimbun bahan pokok dengan tujuan menaikkan harga, hal ini harus diantisipasi sebab ada sanksi yang berlaku.”Pemko Medan meminta, jagalah amanah ini. Dengan demikian usaha yang dijalankan bisa membawa keberkahan dan nantinya kemajuan ini juga untuk kita semua para pedagang,” ucapnya.

Sementara itu, Kasatgas Pangan Sumut, Kombes Pol Roni Samtama menegaskan, sembako sering jadi ‘mainan’ bagi para pedagang, terutama saat mendekati hari libur nasional. Karena itu, Kedai Kita diminta membantu agar itu tidak terjadi. Apalagi katanya, Kota Medan merupakan barometer inflasi nasional. Maka, kehadiran Kedai Kita dinilai sangat baik karena berkeinginan dan berkomitmen untuk menjual harga bahan di dalam harga eceran tertinggi (HET).

“Jaga niat Kedai Kita yang ingin menjual harga dalam HET. Kami mendukung untuk memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan pedagang tingkat bawah,” pesannya.

Roni Samtama yang juga merupakan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut tersebut juga meminta agar segera merealisasikan Kedai Kita di semua pasar di Kota Medan, bahkan di Sumut. “Kalau ada di semua pasar di Medan, tentu bermanfaat bagi pemerintah untuk mengendalikan harga pangan, kita harapkan nantinya bukan hanya ada di Kampunglalang saja, tapi di semua pasar,” harapnya.

Sedangkan Direktur Kedai Kita, Sudarto Sitepu menjelaskan, usaha ini sudah berbentuk perusahaan terbatas (PT) dengan nama Kedai Kita Simalem. Dia memastikan, kehadiran mereka tidak akan mematikan pasar-pasar yang ada di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan.

Selain itu, didukung unsur terkait mereka juga siap menjaga stabilitas pangan, khususnya sembako. Sebab, Pemko Medan juga butuh perusahaan untuk menjaga keberlangsungan pedagang kecil. “Melalui kerja sama kita dengan PD Pasar, kami siap memberikan yang terbaik untuk memajukan pedagang kecil di bawah naungan PD Pasar,” janjinya.

Di kesempatan sama, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Rusdi Sinuraya menyambut baik dan mendukung Kedai Kita. “Apalagi jika bisa membantu stabilitas pangan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, sejumlah Kadis Kota Medan, Pemprovsu, anggota DPRD Kota Medan terpilih Habiburrahman Sinuraya, Badan Pengawas Pasar Kota Medan, serta para pedagang di Pasar Kampung Lalang. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga lanjut usia (lansia) serta semua warga Kota Medan lainnya yang berkebutuhan khusus tidak harus hadir ke kantor-kantor kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus dokumen kependudukannya. Bagi warga Kota Medan yang berkebutuhan khusus, petugas Disdukcapil Kota Medan siap untuk datang ke tempat-tempat warga kota Medan yang membutuhkan layanan tersebut.

“Untuk warga Kota Medan yang berkebutuhan khusus, kami sudah memiliki unit pelayanan yang akan datang langsung ke tempat-tempat warga yang dimaksud. Bukan hanya ke rumah warga tersebut, tapi juga bisa ke rumah sakit tempat warga tersebut bila warga tersebut sedang dirawat atau berada di tempat lainnya yang memungkinkan untuk dijangkau oleh petugas kami bila memang ada warga Kota Medan yang membutuhkan layanan Disdukcapil,” ucap Kepala Disdukcapil kota Medan, Zukarnain kepada Sumut Pos, Kamis (1/8).

Untuk mendapatkan layanan pengurusan dokumen berupa KK, KTP dan bentuk lainnya itu, warga atau keluarga yang bersangkutan dapat melaporkan kebutuhannya akan pelayanan Disdukcapil ke kantor kecamatan tempatnya berdomisili, atau bisa juga melalui Kepling di lingkungannya untuk diteruskan kepada pihak kecamatan guna diinformasikan ke pihak Disdukcapil.

“Atau untuk lebih singkatnya, keluarga warga yang bersangkutan juga bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil (Medan) untuk melaporkan kebutuhan atas bantuan pelayanan itu kepada kami. Kalau kami sudah terima laporan itu, petugas kami pasti akan langsung ke rumah warga tersebut,” ujarnya.

Untuk kejadian yang baru-baru ini terjadi, di mana ada warga Medan berkebutuhan khusus yang datang langsung ke kantor Disdukcapil Medan untuk mengurus dokumen kependudukannya, Zulkarnain menyebutkan bahwa keluarga yang bersangkutan tersebut sebelumnya tidak ada melaporkan kebutuhan pelayanan dari pihaknya untuk datang ke rumah warga tersebut.

“Untuk kejadian kemarin itu, pihak kelularga dari warga tersebut memang tidak ada memberikan laporan ke kami, begitupun dari pihak kelurahan atau kecamatan tempat warga itu berdomisili, kami tidak ada terima laporan. Kalau kami belum menerima laporan, maka bagaimana kami bisa memberikan pelayanan itu,” jelasnya.

Namun demikian, kata Zulkarnain, pihaknya langsung memberikan pelayanan kepada warga kota Medan berkebutuhan khusus yang sudah terlanjur datang ke kantor Disdukcapil kota Medan yang terletak dijalan Iskandar Muda kota Medan itu.“Sudah terlanjur datang, ya gak mungkin lah kita suruh pulang. Maka kemarin itu langsung kita uruskan KK dan KTP nya dan langsung selesai di hari itu juga,” kata Zulkarnain.

Untuk itu, lanjut Zulkarnain, dirinya sangat menyayangkan peristiwa seperti itu. Ia menghimbau agar pihak kecamatan dan kelurahan dapat bergerak secara pro aktif dalam mendata dan mencari warganya yang membutuhkan pelayanan dari Disdukcapil kota Medan melalui Kepling yang ada di tiap-tiap lingkungan dikecamatan tersebut.

“Kami minta kepada tiap kecamatan dikota Medan melalui kelurahannya dan kepling-keplingnya agar mau pro aktif untuk mendata warganya yang membutuhkan pelayanan, termasuk layanan kami. Kami pastikan, bila kami sudah menerima laporan, pasti kami akan langsung mendatangi warga tersebut untuk memberikan pelayanan kami,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), H Syamsul Arifin memuji setinggi langit kiprah Iwan Zulhami di Birokrasi. Merintis karir dari Golongan II/A, hingga mencapai puncak sebagai Eselon II/A di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut).

“Ketika saya dihubungi untuk memberikan komentar terhadap Adinda H Iwan Zulhami berkaitan dengan peluncuran biografinya ada banyak rasa haru dan sekaligus bangga,” ucap Syamsul, pada peluncuran buku ‘Bang Iwan Zulhami Sang Birokrat Beton, Jejak Langkah Meraih Sukses’, di Medan, Rabu (31/7) malam.

Syamsul yang bergelar Dato Srililawangsa ini melanjutkan, baginya sosok Iwan Zulhami sangat spesial baik dari segi kawan, organisasi, pemerintahan dan sesama Melayu. Bagi Syamsul, ada 5 hal yang paling menonjol dalam dirinya dan itu fakta yang sangat akurat.

Pertama, katanya, Iwan Zulhami sosok pejuang yang gigih dalam memperjuangkan cita-cita prinsip dan keyakinan. Kedua memulai karirnya dari yang paling bawah. Ketiga, dia adalah seorang yang sangat se-tia kawan. Keempat, dia sangat peduli dengan lingkungan dan kelima, ke melayuannya sangat tinggi. “Saya salut juga lihat Iwan ini, pendek-pendek hebat juga,” celetuk Syamsul, yang di ikuti tawa para tamu undangan. “Saya kenal Iwan ini sejak tahun 1980-an. Waktu itu saya naik kijang, dia (Iwan) masih naik honda (sepeda motor). Dengan tantangan ini, dia telah tiga mencoba menjadi Kakanwil (Kemenagsu),” imbuhnya lagi.

Anehnya, Iwan Zulhami yang ditanya maksud arti Birokrat Beton ini, mengaku tidak mengetahuinya. Katanya, buku biografinya ini, hanya menceritakan tentang perjalanan karirnya hingga sekarang. “Sebenarnya, awalnya saya tidak setuju judul Birokrat Beton. Tapi penulis buku, H Torang Rambe dan rekan-rekan lainnya tetap memilih judul ini. Kata mereka perjalanan saya keras seperti beton, pasir dan krikil, seperti yang dikatakan Torang tadi,” ungkapnya.

Pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini, katanya, bagaimana bisa memberikan inspirasi bagi ASN di Kementerian Agama dan masyarakat. “Saya selalu bersyukur, di usia saya saat ini, saya masih diberikan berkah dan kepercayaan. Kepada anak saya yang berhadir malam ini, semoga ini menjadi inspirasi untuk meraih kesuksesan,” pungkasnya. (man/ila)

Buku setebal 218 halaman ini, ditulis oleh Dr H Torang Rambe M.Ag, sebagai bentuk apresiasi bawahan kepada atasannya, yang merintis karir dari Golongan II/A. Dalam sampul depan buku ini, tampak Iwan Zulhami bersalaman dengan Presiden RI Joko Widodo.

Usai peluncuran, buku ini dibagikan secara gratis kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Dalam peluncuruan buku ini, turut di hadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, hingga tokoh masyarakat. (man/ila)