MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna melengkapi penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar 11 Juli 2019 lalu, penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah Noor, Senin (29/7).

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Kota Pematang Siantar ini merupakan pemanggilan pertama yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh penyidik sejak awal pekan lalu.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi, membenarkan kedatangan Hefriansyah ke Ditreskrimsus Polda Sumut. “Benar, Wali Kota Siantar sudah diperiksa sejak pagi tadi,” ungkapnya kepada wartawan.

Namun, MP Nainggolan menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Hefriansyah Noor masih berkaitan sebagai saksi. Hal ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyelidikan yang tengah dikumpulkan para penyidik. “Statusnya sebagai saksi ya, bukan tersangka,” jelasnya.

Disinggung, apakah ada kemungkinan Hefriansyah Noor dapat sewaktu-waktu statusnya dinaikkan menjadi tersangka, MP Nainggolan mengaku dirinya tidak mau berandai-andai. Namun ia menjelaskan, status seorang saksi bisa saja berubah menjadi tersangka, tergantung dari pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik. “Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan penyidikannya dulu,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebelum Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah Noor diperiksa, Polda Sumut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Pematang Siantar, Budi Utari pada Selasa (23/7). Budi Utari juga diperiksa sebagai saksi, atas kasus OTT di Kantor BPKAD Pematang Siantar tersebut.

Sejauh ini, dalam kasus OTT itu, Polda Sumut baru menetapkan 2 orang tersangka, yakni Bendahara BPKAD Erni Zendrato dan Kepala Dinas BPKAD Adyaksa Purba. Keduanya ditahan, atas dugaan praktik pungli, berupa pemotongan insentif pekerja pemungut pajak di kantor tersebut sebanyak 15 persen. (dvs)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Tak mampu membayar gaji pegawai yang tertunggak 8 bulan, tiga direktur PD Pasar Kabupaten Dairi mengajukan pengunduran diri.

Ketiga direktur PD Pasar tersebut adalah Direktur Utama, Teruna Sembiring, Direktur Operasional, Ramses Situmorang dan Direktur Umum, Pasuria Pardede.

Surat pengunduran diri mereka sudah disampaikan kepada Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu pada tanggal 23 Juli 2019.

Dalam surat pengunduran ketiganya disampaikan 2 alasan, pertama, Kami tidak mampu melakuan pengurusan dan penataan PD Pasar dengan baik. Dan kedua, Kami tidak mampu dalam menjalankan tugas sebagai direktur di PD Pasar. Hal itu dibuktikan dengan tidak mampunya mereka membayar gaji pegawai yang sudah tertunggak selama 8 bulan.

Direktur umum, Pasuria Pardede dikonfirmasi membenarkan jika dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Umum PD Pasar.

Sekretaris Daerah, Sebastianus Tinambunan didampingi Kepala Inspektorat, Edward Hutabarat juga membenarkan, telah menerima surat pengunduran diri jajaran direktur PD Pasar tersebut.

Menyikapi mundurnya ketiga direktur tersebut, Sebastianus Tinambunan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tentang pelaksanaan tugas ketiganya selama menjabat sebagai Direktur PD Pasar. Kemudian, Sebastianus juga mengaku akan menunjuk pelaksana tugas dari ketiga direktur yang mengundurkan diri tersebut.

Masih Sebastianus, pihaknya masih menyelidiki perihal tertunggaknya gaji pegawai selama 8 bulan. Namun data yang diberikan PD Pasar, mereka (PD Pasar) punya piutang sebesar Rp3 miliar dari penyewa kios atau los dari tahun 2013 sampai 2019.

Kepala Inpektorat, Edward Hutabarat mengatakan, pihaknya akan menyurati BPKP.

“Sedangkan untuk membayar gaji pegawai yang tertunggak, manajemen PD Pasar bisa meminjam dari bank. Karena Pemda tidak bisa membayar gaji selama 8 bulan yang tertunggak itu,”pungkasnya. (mag-10/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – RSUD Dr Kumpulan Pane (RSKP) Kota Tebingtinggi terima anugerah dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) RI untuk kategori bidang perlindungan pasien yang diserahkan langsung oleh kepala Bapeten RI, Prof Dr Jazi Eko Istiyanto, di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (27/7).

Direktur RSKP, dr Yohnly Boelian Dachban Menyampaikan, anugerah yang diterima sebagai suatu pembuktian bahwa setiap perangkat alat kesehatan yang di miliki RSKP dipergunakan sesuai dengan SOP.

Alat alat kesehatan tersebut dioperasionalkan oleh tenaga tenaga yang profesional di bidangnya, sehingga keamanan bagi pasie menjadi paling utama. “RSKP ingin memberikan pelayanan yang terbaik,” bilang Yonhly.

Disampaikannya, bahwa RSKP Tebingtinggi selain memiliki kelengkapan radiologi juga CT Scan dan peralatan kesehatan lainya, Radiologi RSKP selain dimanfaatkan untuk pasien, juga oleh rumah sakit lain di Tebingtinggi, seperti Rumah Sakit Sri Pamela.

Yohnly mengatakan, apa yang dilakukan RSKP tidak terlepas dari pembinaan dan pengarahan dari Wali Kota Tebingtinggi melalui Dinas Kesehatan yang secara rutin memberikan bimbingan kepada RSKP, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Tebingtinggi.

“Diharapkan prestasi ini juga menular kebidang bidang lainnya di RSKP, hal ini guna mewujudkan harapan RSKP menjadi salah satu RS terbaik di Sumatera Utara,” ujarnya. (ian/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly meresmikan Unit Kantor Keimigrasian (UKK) Kelas II Pematang Siantar di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Senin (29/7). UKK tersebut akan melayani seluruh kebutuhan keimigrasian, terkhususnya di sekitar Danau Toba.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengatakan, peresmian kantor tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian sekitaran kawasan Danau Toba.

Keimigrasian tersebut juga akan mendukung segala kebutuhan masyarakat dan pengunjung di kawasan Danau Toba. Yang mana untuk saat ini program pemerintah pusat Kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata yang harus dikembangkan oleh pemerintah.

“Kami berharap adanya unit ini di Humbahas akan menjadi pendukung pelayanan keimigrasian di kawasan Danau Toba. Karena itu juga masyarakat perlu untuk berbenah dalam pengembangan diri,” ujarnya.

Yasonna juga menambahkan, sebelumnya pembangunan UKK Imigrasi tersebut direncanakan di Siborongborong. Namun karena lebih cepat, Humbahas menjadi pilihan. Untuk itu, masyarakat perlu membuka diri untuk semua pihak karena akan berpotensi untuk mendatangkan banyak orang.

“Dengan adanya kantor ini diperlukan pelayanan masyarakat terhadap pengunjung yang bertujuan untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,”tambahnya.

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor mengaku berterimakasih atas kepercayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Pemkab akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor imigrasi yang lebih permanen nantinya,” katanya.

Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit mengaku masyarakat Humbahas dan daerah kabupaten tetangga akan terbantu dalam pengurusan paspor dan administrasi lainnya dengan keberadaan UKK Imigrasi ini. “Berdirinya kantor imigrasi di Humbahas akan berdampak kepada masyarakat luas,” katanya. (mag-12/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Agar anak-anak memiliki Identitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Asahan akan mencetak 10.000 Kartu Identitas Anak (KIA).

Kepala Dinas Dukcatpil Asahan, Supriyanto mengatakan, penerbitan KIA sesuai tertera yang ada di Kartu Keluarga (KK) orangtua si anak.

“Artinya sesuai dengan tertera di KK, maka anak juga lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengurusan seperti mendaftar sekolah, hingga dia mendapatkan haknya,”bilang Supriyanto.

Dijelaskan Supriyanto, penerbitan KIA dimulai pada usia 5 tahun, namun diutamakan untuk anak tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sejauh ini Disdukcatpil Asahan akan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, dan akan berkoordinasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Asahan,”bilang Supriyanto, Senin (29/7).

Untuk itulah, pihaknya akan mencetak 10.000 keping KIA secara gratis.

“Saya yakin warga Asahan dapat melakukan KIA ke Disdukcatpil Asahan,” pintanya. (omi/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana melepas keberangkatan 58 calon Jamaah Haji (Calhaj) asal Kabupaten Karo, Minggu (28/7).

Pelepasan yang dilaksanakan di Masjid Agung, Kabanjahe, dihadiri Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Waka Polres Tanah Karo Kompol Hasian Panggabean dan Forkomipda lainnya.

Pada kesempatan itu, Terkelin mengucapkan selamat jalan kepada seluruh calhaj, dan semoga menjadi haji yang mabrur. “Saya sangat mengapresiasi peningkatan jumlah calon Jamaah Haji pada tahun ini, dari tahun sebelumnya. Tahun ini memang lebih banyak yang berangkat, kita doakan tahun depan jumlahnya bisa lebih banyak lagi,” ungkap Terkelin.

Bupati mengimbau kepada seluruh keluarga jamaah untuk selalu mendoakan keluarga saat menunaikan ibadah, pulang dengan selamat. “Kepada calon Jamaah Haji, saya titip pesan dan doa, saat tiba di Tanah Suci jangan lupa doakan Kabupaten Karo agar tetap dalam kondisi yang aman,” katanya.

Kabag Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Cabang Karo, Binus Bancin mengatakan, untuk calhaj asal Karo bergabung dengan kelompok terbang (kloter) 17. “Jamaah asal Karo akan bergabung dengan jamaah dari Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Mandailing Natal,” sebut Binus. Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, Mekkah, para calhaj asal Karo akan masuk Asrama Haji di Kota Medan. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 peserta yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu, belum mendapat kepastian dari Kemenpan RB. Mereka berharap, status PPPK yang setara penghasilan dan tunjangannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), segera keluar.

Koordinator Honorer K2 Binjai, Adnin Al Irsyada mengamini hal tersebut. Bahkan dia terus menampung aspirasi tersebut dari Honorer K2 yang lulus. “Makanya saya ke mari lagi untuk koordinasi. Mereka banyak yang bertanya-tanya. Harapannya, ya segera diperjelas, soalnya banyak yang mengharapkan,” kata Adnin di Kantor BKD Binjai, Jalan Mongonsidi, Binjai Kota, Senin (29/7).

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi BKD Binjai, Hendra Januar membenarkan jika 12 peserta PPPK Honorer K2 yang lulus. Dijelaskannya, ke-12 peserta dinyatakan lulus berdasarkan penilaian passing grade yang penilaiannya dipampang usai ujian di Sekolah SMKN 1 Binjai, beberapa waktu lalu.

“Yang ikut kemarin ada 13 tenaga guru dan 7 dari pertanian. Nah yang lulus berdasarkan passing grade, 7 dari pertanian dan 5 dari tenaga guru. Mekanisme semalam kita siapkan tempat dan hadirkan data dari orang itu lalu, setelah ujian wajib publikasikan skor kemudian hasilnya ditandatangani ketua panitia dan diupload,” ujar dia.

Menurut dia, kendala sejauh ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Karenanya, BKD Binjai tak letih terus berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyoal hal tersebut. “Kami juga sudah dapat kabar dan terus ditanyai dari mereka yang lulus passing grade. Mereka ada datang setelah beredar isu penerimaan lagi CASN dan PPPK,” beber dia.

Terkait penerimaan CASN dan PPPK lagi pada gelombang kedua tahun 2019 ini. BKD Binjai pun diminta kehadiran perwakilannya untuk memenuhi undangan rapat koordinasi Nasional di Kemenpan RB.

“Besok tanggal 30 Juli 2019 Rakornas. Selama dua hari di Kemenpan RB nantinya. Mudah-mudahan ada kejelasan terkait hasil PPPK yang kemarin itu,” harap dia.

Sejauh ini, sambung Hendra, soal penerimaan CASN dan PPPK sudah mengajukannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai BKD di Binjai. Menurut dia, setiap tahun wajib diusulkan. “Kami setiap tahun menyurati OPD terkait kebutuhan pegawai mereka. Dasar pengajuan juga ada berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Enggak bisa dibilang berapa yang diusulkan, sesuai kebutuhan lah,” tandasnya. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengimplementasikan gerakan penguatan pendidikan karakter, Pemkab Langkat menerbitkan peraturan bupati (Perbud) No 20 tahun 2018 tentang kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler.

Hal itu disampaikan Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim saat memimpin apel gabungan Aparatur Negeri Sipil (ANS) di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (29/7).

Didijelaskan Abdul Karim, penguatan pendidikan karakter telah menjadi salah satu program prioritas presiden Joko Widodo. Dalam nawa cita disebutkan, pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Sebagai implementasikan program tersebut, lanjut Abdul Karim, Bupati Langkat menerbitkan Perbup No 20 tahun 2018 tentang kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler. Dinyatakan, untuk mata pelajaran Bahasa inggris merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang SD dan MI.

Sedangkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, diwajibkan pada jenjang SMP Negeri dan Swasta sederajat. Untuk mata pelajaran sejarah di Kabupaten Langkat, muatan lokal wajib untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Sementara untuk ekstrakulikuler yang wajib adalah baca tulis alquran.

“Hal ini diterapkan selaras dengan bumi Langkat yang religius dan mayoritas muslim,” sebutnya. Abdul Karim juga menyampaikan, bahwa UN tingkat SMP sederajat tahun 2019 merupakan tahun kedua Langkat, melaksanakan UNBK. Dengan hasil selama dua tahun berturut turut lulus 100 persen.

Ditambahkannya, sejak Bupati Langkat mengeluarkan Perbup No 24 tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD dan SMP sederajat. Langkat sudah tidak disibukkan lagi saat PPDB TP 2019/2020 dengan menggunakan sistem Zonasi. “Semuanya terlaksana dengan baik serta aman dan lancar,”pungkasnya. (bam/han)