SERAHKAN: Wagubsu, Musa Rajekshah menyerahkan nota Keuangan dan P-APBD 2019.
SERAHKAN: Wagubsu, Musa Rajekshah menyerahkan nota Keuangan dan P-APBD 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perubahan APBD Sumatera Utara tahun anggaran (TA) 2019 mengalami defisit senilai Rp692 miliar. Demikian terungkap dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi Sumut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019, di gedung DPRD Sumut, Senin (29/7).
Membacakan laporan Gubernur Sumut, Wagubsu Musa Rajekshah menyampaikan ada penurunan target pendapatan daerah sebesar 8,44 persen atau Rp1,2 trilliun, dari yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp15,3 T menjadi Rp14,03 triliun dalam PAPBD 2019.
Sedangkan target belanja daerah pada PAPBD 2019 ini dianggarkan sebesar Rp14,7 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp817 miliar atau 5,26 persen dari yang dianggarkan pada APBD murni Rp15,5 triliun. “Dari perbandingan jumlah target pendapatan dan jumlah rencana belanja tersebut, maka pada PAPBD 2019 akan defisit anggaran sebesar Rp692 milar, yang ditutup dengan sisa lebih pembiayaan sebesar tersebut,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.
Ia selanjutnya menyampaikan penerimaan pembiayaan daerah pada PAPBD 2019 sebesar Rp981 miliar bertambah sebesar Rp481 miliar atau naik sebesar 96,23 persen dari APBD murni sebesar Rp500 miliar. “Penerimaan pembiayaan daerah ini bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2018 sesuai dengan hasil laporan keuangan Pemprovsu yang telah diaudit BPK RI sebagaimana tercantum dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 yang saat ini masih dalam proses evaluasi di Kemendagri,” ungkapnya.
Kemudian, pengeluaran pembiayaan daerah pada PAPBD 2019 menjadi senilai Rp288 miliar mengalami pertambahan sebesar Rp5 miliar dari yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp283 miliar. Pengeluaran pembiayaan dimaksud dianggarkan untuk penyertaan modal kepada BUMD Bank Sumut Rp283 M dan PDAM Tirtanadi Rp5 miliar.
“Selanjutnya selisih lebih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud digunakan untuk menutup defisit anggaran pada APBD TA 2019 sebesar Rp692 miliar,” paparnya.
Pihaknya berharap meski terjadi defisit anggaran di PAPBD 2019, program kerja dan kegiatan di semua organisasi perangkat kerja (OPD) Pemprovsu tetap terserap secara maksimal.
Dalam P-APBD 2019, Pemprovsu mengganggarkan Rp5 miliar untuk penyertaan modal PDAM Tirtanadi. Anggaran tersebut dianggap ‘dana siluman’ oleh Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. Sebab, Komisi C tidak pernah membahas anggaran tersebut.
“Dari mana anggaran itu ada? Komisi C dan Badan Anggaran tak pernah bahas itu. Siapa yang menyetujui anggaran penyertaan modal itu. Kita minta itu dihilangkan,” tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didorong segera mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tiap kelurahan. Hal ini untuk mengantisapasi tindak kejahatan jalanan atau begal yang semakin marak di Kota Medan. “ Siskamling diaktifkan lagi di semua kelurahan yang ada.
Wali Kota Medan harus peka soal ini, karena begal di Medan telah menjadi momok menakutkan bagi warga,” kata Anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution kepada Sumut Pos, Senin (29/7) menyikapi aksi begal yang kembali masif terjadi di Medan.
Kata dia, kalau bisa tidak hanya Siskamling, melainkan aktifasi Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat perlu digalakkan di tiap keluharan bahkan lingkungan. Mengenai hal ini, dia menyarankan wali kota bisa duduk bersama dengan pihak kepolisian dan Kodam I/BB.
“Jika kita flashback, zaman dulu semasa masih ada Siskamling dan Pam Swakarsa, lingkungan terasa tentram dan aman. Setelah lama tak ada lagi kegiatan macam itu, sangat marak tindak kejahatan jalanan dan kriminal lainnya,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini.
Pria yang akrab disapa Coky itu sependapat bahwa kepada para pelaku begal cocok diambil tindakan tegas seperti tembak di tempat. Selain itu ia mendorong agar pihak kepolisian membongkar para penadah hasil kejahatan jalanan, sebab dengan begitu akan dapat mengurangi tindakan kriminal tersebut.
“Iya, cocok itu (penadah diusut tuntas). Polisi harus bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk membongkar aliran barang hasil tindak kejahatan ini. Sebab selama masih ada yang nampung barang mereka, maka aksi begal akan terus masif. Miris kita belakangan membaca berita ada turis jadi korban kriminal di Medan. Bagaimana orang mau datang ke mari kalau kota kita tidak aman,” ujarnya.
Masalah kejahatan jalanan di Kota Medan juga mendapat atensi dari Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah. Menurutnya, diperlukan sinergitas yang baik antara pemprov dan pemko/pemkab se Sumut bersama jajaran kepolisian untuk menumpas aksi begal di wilayah ini.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum, tapi juga seluruh masyarakat kita harapkan bisa bekerja sama untuk mengamankan setiap daerahnya,” katanya.
Ia mengamini maraknya aksi begal dan tindak kriminal lainnya, tidak terlepas dari faktor ekonomi masyarakat dan peredaran narkoba. “Dengan begitu menyebabkan orang semakin nekat, selain tidak memiliki pekerjaan namun butuh sesuatu memenuhi kebutuhannya.
Kondisi ini memang banyak keterkaitan, dan kita pasti tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan kabupaten/kota. Masyarakat juga kita himbau agar mau melaporkan bila melihat kejanggalan yang terjadi di lingkungannya kepada pihak berwajib,” katanya. (prn/ila)
Fashion Show:
Para model melenggak lenggok di atas catwalk dengan mengenakan fashion produk Batik Medan dalam kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut ke-7 di Lapangan Merdeka, baru-baru ini.
Fashion Show:
Para model melenggak lenggok di atas catwalk dengan mengenakan fashion produk Batik Medan dalam kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut ke-7 di Lapangan Merdeka, baru-baru ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pagelaran Pekan Inovasi dan Investasi Sumut ke 7 Tahun 2019 yang berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, pada Jumat (26/7), sudah usai. Namun ada yang berkesan dari pagelaran tersebut. Batik Medan telah mencuri perhatian pengunjung.
Selain kehadiran puluhan stand peserta, acara juga diisi dengan pagelaran fashion show yang menampilkan berbagai hasil karya Dekranasda seluruh kabupaten/kota se-Sumut termasuk Kota Medan.
Di kesempatan tersebut, Batik Medan berhasil mencuri perhatian pengunjung yang hadir. Tepuk tangan meriah terdengar ketika para model berjalan di atas cat walk menggunakan Batik Medan hasil kreasi dari tangan dingin Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Medan Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH.
Model dan desain terbaru Batik Medan yang mengusung motif Becak Medan, Tepak Siri Melayu, Payung Melayu, Bunga Tembakau Deli, Bunga Melati serta Pucuk Rebung, sangat memukau pengunjung. Sebab, tak putus tepuk tangan bersahutan saat model cantik tampil, termasuk Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari dan Ketua Bhayangkari Sumut, Evi Agus Andrianto. Bahkan keduanya, memberikan bouqet bunga kepada Hj Rita Maharani sebagai bentuk apresiasi atas karyanya yang kini booming tidak hanya di nusantara, tapi juga di sejumlah negara.
Melihat antusiasme tersebut, Hj Rita mengaku senang dan bangga karena Batik Medan mendapat respon positif dari masyarakat. Artinya, upaya dalam mempromosikan Batik Medan membuahkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, Hj Rita mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah menghadirkan kegiatan tersebut sehingga memberikan kesempatan bagi Dekranasda Kota Medan untuk ikut meramaikannya.
‘’Alhamdulillah, senang sekali rasanya Batik Medan dapat ikut meramaikan Pekan Inovasi Sumut 2019. Melalui ini, kami berharap Batik Medan dapat lebih dikenal masyarakat dan menjadi kebanggan bagi Kota Medan dan dikenal tidak hanya di tingkat nasional tapi juga hingga ke mancanegara. Dengan begitu, para pengrajin batik juga dapat merasakan hasil yang signifikan,’’ pungkas Hj Rita. (map/ila)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
DUKUNGAN: Ketua Golkar Medan, Syaf Lubis menyerahkan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali maju sebagai Ketum DPP Golkar 2019-2024, di Le Polonia Hotel Medan, Senin (29/7) sore.
DUKUNGAN: Ketua Golkar Medan, Syaf Lubis menyerahkan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali maju sebagai Ketum DPP Golkar 2019-2024, di Le Polonia Hotel Medan, Senin (29/7) sore. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai Golkar Sumatera Utara sudah memutuskan empat nama calon pimpinan DPRD Sumut periode 2019-2024. Keempat nama itu yakni; Yasir Ridho Lubis, Wagirin Arman, Syamsul Bahri Batubara, dan Putri Melanie Daulay.
“Keempat kandidat yang merupakan kader Golkar ini adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria,” kata Plt Ketua Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjawab Sumut Pos, usai acara deklarasi dukungan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar periode 2019-2024, di Le Polonia Hotel Medan, Senin (29/7) sore.
Adapun keempat nama kandidat pimpinan DPRD Sumut ini diputuskan DPD Golkar Sumut pada pleno sebelum dilanjutkan dalam rapat pleno diperluas, yang dihadiri langsung Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.
“Nantinya DPP Partai Golkar yang memutuskan, mereka yang godok siapa yang dipilih antara empat nama tersebut,” ujarnya.
Pada acara itu juga terungkap dukungan terhadap Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar 2019-2024. Kali ini datang dari DPD Golkar Provinsi Sumut dan Aceh. “Mendukung dan memilih Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dan tidak akan memilih calon ketua umum lainnya,” begitu salah satu petikan yang dideklarasikan bersama.
Ahmad Doli Kurnia menegaskan dukungan telah melalui kesepakatan dalam rapat pleno di 33 kabupaten/kota se Sumut. “Dukungan ini kami putuskan setelah melalui kesepakatan tingkat DPD II Golkar kabupaten/kota se Sumut,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu alasan utama mendukung Airlangga yakni Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto telah menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari jumlah kursi legislatif yang berhasil direbut pada Pemilu 2019 secara nasional. Capaian ini menurutnya juga terlihat di Sumut.
“Golkar berhasil mendudukkan 28 kader pada kursi pimpinan DPRD di 28 kabupaten/kota. Begitu juga secara nasional, Partai Golkar ada di peringkat dua. Jadi kami menilai, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga sudah on the track menuju kejayaan pada tahun 2024,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Provinsi Aceh T M Nurlif menegaskan dukungan terhadap Airlangga Hartarto datang dari seluruh kabupaten/kota se Aceh. “Ada 25 kabupaten/kota dan Alhamdulillah semuanya hadir untuk memberi dukungan dan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024,” katanya.
Nurlif meyakini Munas Partai Golkar pada Desember 2019 akan mampu menjaga soliditas dan produktivitas. “Partai Golkar akan mendapat trust rakyat. Dan kita sama-sama berharap menjadi ikon dan pilar bernegara,” katanya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto mengaku bersyukur bisa kembali mendapat kepercayaan untuk bisa memimpin Partai Golkar. “Terima kasih telah berjuang bersama. Menjaga marwah Golkar di Sumut dan Aceh. Dan berdasar periodenisasi, maka 2019-2024 Partai Golkar akan menggelar Munas di Desember 2019,” katanya.
Airlangga menegaskan Partai Golkar selaku konsisten dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Ia juga menyinggung soal agenda Golkar ke depan. Selain memperkuat, juga akan membentuk saksi sebagai kelembagaan. “Kaderisasi berjenjang hingga sekolah politik. Karena Golkar adalah sekolah politik bagi Indonesia,” kata Airlangga.
Hadir dalam deklarasi itu Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua Dewan Pakar Akbar Tandjung, Fahmi Idris, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus dan Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir, Ketua MKGR Roemkono dan Ketum AMPG Ilham Permana. (prn/ila)
Teks:DUKUNGAN: Ketua Golkar Medan, Syaf Lubis menyerahkan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali maju sebagai Ketum DPP Golkar 2019-2024, di Le Polonia Hotel Medan, Senin (29/7) sore. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
LUKA BAKAR:
Fathir Arif Siahaan (2,7), warga Jalan Cicak Rawa III/Tangguk Bongkar 1 Perumnas Mandala saat mendapat perawatan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.
SAAT DIRAWAT: Fathir Arif Siahaan (2,7), saat dirawat. Kemarin, Fathir meninggal dunia diduga akibat malapraktik RSU Muhammadiyah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga almarhum Fathir Arif Siahaan, bocah berusia 2,7 tahun yang meninggal dunia diduga akibat korban malapraktik oknum dokter Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah merasa tak terima.
Mereka menuntut keadilan dengan mendatangi rumah sakit yang berada di Jalan Mandala By Pass untuk meminta pertanggungjawaban, Senin (29/7).
Paman korban, Jamil Zeb Tumori menyatakan sangat kecewa terhadap pelayanan UGD RSU Muhammadiyah. Sebab, diduga kuat akibat tak dilayani dengan maksimal sehingga keponakannya, Fathir meninggal dunia lantaran dehidrasi atau kekurangan cairan. “Kecewa berat sudah pasti, dan kami menuntut keadilan kepada pihak rumah sakit untuk bertanggungjawab,” ujar Jamil didampingi orangtua dan keluarga korban lainnya saat mendatangi rumah sakit tersebut.
Jamil juga menyatakan dia bersama keluarganya akan meminta keadilan. “Kita sudah bertemu dengan pihak manajemen rumah sakit, tapi mereka belum bisa memberi kepastian dengan alasan baru tahu. Oleh karena itu, mereka meminta waktu untuk melakukan kroscek terhadap oknum dokter yang bersangkutan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tujuannya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Diutarakan Jamil yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, dia bersama keluarga sudah sepakat memberi waktu kepastian kepada RSU Muhammadiyah selama satu hari. Jika besok (hari ini, Red) tidak ada kepastian, maka diambil langkah hukum.
“Keluarga sudah siap untuk dilakukan otopsi jika memang diperlukan. Sebab, yang terpenting adalah keadilan. Makanya, kita pasti ambil jalur hukum karena keluarga kami (Fathir) mendapat perlakuan yang tidak adil hingga menyebabkan meninggal dunia. Padahal, kita sudah meminta dan mendesak kepada dokter yang bertugas saat itu untuk diinfus atau diopname. Tapi, tetap juga tidak melakukannya,” ungkap dia.
Parahnya lagi, sambung Jamil, dalam bukti pembayaran yang memuat rincian biaya rawat jalan, ternyata Fathir didiagnosa mengalami luka bakar ringan. Sementara, kondisi secara fisik luka bakarnya cukup parah mulai dari leher, lengan, dada dan paha kanan.
“Sangat janggal diagnosa dokter yang menangani Fathir ketika itu yang ditulis dalam bukti pembayaran. Padahal, sudah didiagnosa mengalami luka bakar 48 persen tetapi disebutkan luka bakar ringan. Sedangkan ketika diperiksa di RSU Haji Medan ternyata mengalami luka bakar 60 persen, dan dokter di RSU Haji Medan mempertanyakan kenapa tidak dirawat inap penanganan medis yang diberikan,” bebernya.
Ia menambahkan, dari hasil pertemuan dengan pihak rumah sakit, ada dua dokter yang menangani Fathir. Pertama, Dokter Fitriyani dan kedua, Dokter Hendra. “Dokter yang menangani Fathir bilang tidak ada apa-apa, dan bahkan sempat bilang juga bahwa dia yang lebih mengetahui karena merasa dirinya dokter. Kalau seperti itu dia bilang, berarti sudah melebihi Tuhan saja,” cetusnya.
Terpisah, Humas RSU Muhammadiyah, Ibrahim Nainggolan belum bisa memberikan jawaban yang pasti saat dikonfirmasi terkait kasus dugaan malpraktik ini. Ibrahim mengaku masih menunggu keputusan manajemen dengan alasan baru mendapat informasi adanya kasus tersebut. “Kita baru tahu adanya kasus dugaan malapraktik ini dari keluarga pasien. Untuk itu, kami melakukan kroscek terlebih dahulu kepada dokter yang bersangkutan guna meminta keterangannya terhadap apa sebenarnya yang sudah dilakukan,” akunya saat ditemui di rumah sakit.
Disinggung apapun hasilnya apakah ada itikad baik pihak rumah sakit terhadap keluarga pasien, Ibrahim mengatakan hal yang sama. “Karena belum diperiksa dokter yang bersangkutan, maka kami belum berani menyampaikan keputusan apapun. Jika nanti hasil pemeriksaan terhadap dokter sudah selesai, maka akan disampaikan,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala menilai, bahwa hal itu layak untuk diusut.”Orangtuanya bisa segera melaporkan hal ini kepada kami, nantinya laporan itu kan bisa kita tindaklanjuti. Tapi laporannya harus dilengkapi dengan bukti termasuk kalau sang anak memang tidak mengidap penyakit kronis sebelum peristiwa ini,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Senin (29/7).
Bila laporan berikut bukti telah diberikan pada pihaknya dan benar bahwa pihak dokter memang menolak pasien untuk di opname, sedangkan orangtua korban telah meminta untuk di opname dan hal itu berdampak sebagai kelalaian pihak RS dan dokter, maka Rajuddin menyebutkan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak RS Muhammadiyah untuk memberikan klarifikasinya kepada pihak komisi II.
Dilanjutkan Rajuddin, bila nanti kasusnya sudah diusut dan terbukti ada perbuatan malapraktik di dalamnya, kata Rajuddin, maka sudah selayaknya dokter yang bersangkutan untuk ditindak tegas.
Untuk itu, kata Rajuddin, pihaknya siap menerima laporan dari orangtua korban apabila ingin mengadukan hal ini kepada pihaknya di komisi II. “Sekali lagi silahkan laporkan pada kami, tentu kami siap menerima laporan itu. Nantinya kami akan bantu untuk menindaklanjuti dugaan malpraktik ini,” terangnya.
Seperti diketahui, bocah yang bernama Fathir Arif Siahaan ini mengalami luka bakar sekitar 60 persen di tubuhnya, tetapi hanya diberi resep obat oleh oknum dokter rumah sakit Muhammadiyah yang berada di Jalan Mandala By Pass.
Arifin Siahaan (36), orang tua korban menceritakan, awalnya ia mendapat kabar bahwa Fathir mengalami luka bakar di bagian leher, dada, perut, punggung, tangan dan paha kanan pada Kamis (25/7) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Luka bakar itu akibat terkena kuah panas gulai sayur daun ubi dan labu sewaktu bermain di rumah neneknya, tak jauh dari tempat tinggalnya.
Kemudian, anaknya dibawa ke RSU Muhammadiyah karena paling dekat. Lantas, dibawa lah Fathir ke rumah sakit tersebut dengan status pasien umum. Setibanya di RSU Muhammadiyah, anaknya langsung dibawa ke salah satu ruangan UGD dan diberikan pertolongan oleh dokter yang menanganinya yaitu dokter perempuan berinisial F dan satu lagi dokter laki-laki. Selanjutnya, dia meminta kepada dokter tersebut agar diopname karena melihat kondisi luka bakarnya lumayan parah. Akan tetapi, dokter malah menyarankan untuk pulang atau dirawat di rumah.
Karena merasa yakin dengan perkataan dokter, dia kemudian membawa anaknya pulang ke rumah. Namun demikian, tetap resah dan khawatir karena anaknya terus-terusan menangis sembari teriak merintih kesakitan. “Saya dan istri begadang semalaman suntuk, karena anak saya nangis terus dan teriak kepanasan. Padahal, sudah dikasih obat dan salep dari resep dokter tersebut. Itulah, menjelang pagi (Jumat, 26/7) kondisi si Fathir memburuk,” terang Arifin.(ris/map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut memediasi pertemuan antara pihak Bolu Meranti Medan dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut tentang pengurusan sertifikat halal, Senin (29/7).
Dari Disperindag Sumut hadir Kepala Dinas, Zonny Waldi, dan sejumlah kepala bidang, dari LPPOM MUI Sumut, antara lain Prof Anshari dan dari pihak Bolu Meranti hadir antara lain owner, yakni Sudi, Rika dan Tomy.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa ada produk UKM yang dititipkan di Bolu Meranti tidak bersertifikat. Karena tidak bersertifikat, maka MUI Sumut belum bisa memberikan sertifikat halal Bolu Meranti. Adapun sertifikat untuk Bolu Meranti adalah perpanjangan, karena pada November 2018, masa berlaku sertifikat halal Bolu Meranti sudah berakhir.
Pihak Bolu Meranti sudah mengurus perpanjangan sertifikat bahkan sejak September 2018 atau sesuai ketentuan, yakni 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Namun sertifikat halal belum bisa diberikan MUI Sumut atau terkendala karena belum lengkapnya sertifikat produk UKM yang dititipkan di Bolu Meranti itu.
Pada pertemuan itu, disepakati agar Bolu Meranti melengkapi kembali dokumen yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat halal. Demikian juga untuk produk-produk UKM yang dititip di Bolu Meranti, agar juga dilengkapi.
Pihak LPPOM MUI Sumut juga akan mengaudit kembali soal higienitas dan aspek-aspek kehalalan Bolu Meranti dan juga produk UKM titipan. Setelah semuanya dilengkapi, baru sertifikat halal bisa diproses untuk kemudian nantinya diterbitkan sertifikat halal.
Prof Anshari dari LPPOM MUI Sumut memberikan tenggat waktu 1 minggu bagi pihak Bolu Meranti melengkapi dokumen produk UKM titipan. Namun diharapkan agar dokumen itu lebih cepat lagi dilengkapi.
Kemudian pihak Bolu Meranti bersiap melengkapi dokumen yang dibutuhkan LPPOM MUI dan juga siap diaudit. Soal kelengkapan dokumen produk UKM titipan, juga nanti dikoordinasikan dengan pihak produsennya. “Intinya kami siap mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan LPPOM MUI,” ujar Tomy.
Kadis Perindag Sumut, Zonny Waldi, mengapresiasi berlangsungnya pertemuan dengan baik antara Bolu Meranti dengan LPPOM MUI Sumut. Pihaknya berharap agar secepatnya dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
Namun sebenarnya, kata Zonny, tidak ada masalah yang prinsipal. “Hanya saja itu tadi, perlu kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan pengurusan sertifikat halal dari produk UKM yang dititipkan di Bolu Meranti itu,” ujar Zonny.
Ditambahkan juga agar semua pihak pelaku usaha makanan dan minuman serta pihak produsen lainnya yang produksinya untuk dikonsumsi masyarakat luas, diharapkan terus mengurus sertifikat halalnya. (mbc/ila)
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti menangani kasus suap terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Kini, lembaga anti rasuah itu tengah membidik tersangka baru dalam kasus yang diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Sumut dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut itun
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, pengusutan akan tetap dilakukan terhadap sejumlah anggota dewan dan mantan anggota dewan, termasuk yang telah mengembalikan uang ke KPK.
“Berkaitan dengan ini, saya sudah minta kepada penyidik agar berkasnya kembali diproses,” tegas Saut menjawab Sumut Pos, usai menghadiri pertemuan di Kantor Wilayah BPN Sumut, Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis (27/6).
Dia juga menegaskan, bagi anggota ataupun mantan dewan yang sudah mengembalikan uang hasil suap mantan Gubsu Gatot Pujo, tidak menghilangkan unsur pidana. Disebutnya, uang sitaan dari para mantan dan anggota DPRD Sumut yang menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut sudah dikembalikan ke kas Pemprov Sumut.
Sayang, Saut tidak mengingat persis sudah berapa uang APBD Sumut hasil sitaan KPK yang sudah dikembalikan. Ia hanya memastikan, bagi semua oknum yang terjerat kasus tersebut, apalagi yang sudah diproses sudah langsung dikembalikan. “Ini kan masih berlangsung ya kasusnya, masih banyak lagi yang belum kita proses. Saya nggak ingat sudah berapa yang dikembalikan, namun sudah ada terutama yang sudah menjalani proses,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Raja Indra Saleh mengakui, sudah ada output dari penanganan kasus mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Seingat saya dua minggu lalu mereka (KPK) langsung yang menyerahkan uangnya ke bagian perbendaharaan kita. Cuma pada saat itu saya tidak berada di kantor, jadi tidak tahu berapa uang yang diserahkan. Coba langsung tanya aja ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah soal nominalnya,” ujarnya.
Kabag Perbendaharaan dan Kas Daerah Setdaprovsu, Daswar Purba saat dikonfirmasi mengamini bahwa sudah diserahkan uang ke kas daerah Pemprovsu hasil penanganan kasus dimaksud dari pihak KPK. “Iya ada, seingat saya baru punya Pak Sonny Firdaus. Nilainya sekitar Rp250 juta, tapi untuk keseluruhan saya belum tahu,” katanya.
Ia menambahkan, pengembalian uang ke kas daerah ini tergantung putusan pengadilan. “Jadi tergantung putusan pengadilan. Kalau memang ke kas daerah, berarti akan diserahkan ke kita. Namun kalau ke kas negara, langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan,” katanya.
Seperti diberitakan, dalam penanganan kasus ini, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka penerimaan suap dari mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. Mereka diduga menerima uang suap dari Gatot senilai Rp300 juta Rp350 juta per orang.
Suap itu terkait proses persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut periode 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.
Adapun dari 38 nama yang anggota dewan tersebut, ada yang masih aktif, di antaranya Muhammad Faisal (Fraksi Golkar), Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Tiaisah Ritonga (Fraksi Demokrat), Analisman Zulukhu (Fraksi PDIP), Rinawati Sianturi (Fraksi Hanura), Muslim Simbolon (Fraksi PAN), dan Sonny Firdaus (Fraksi Gerindra).
Sedangkan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 tercantum nama Rijal Sirait (DPD RI), Fadly Nurzal (DPR RI) dan Rooslynda Marpaung (DPR RI). Selain itu ada nama Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Helmiati, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.
Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp5,47 miliar selama proses penyidikan kasus ini. Uang itu berasal dari sejumlah orang termasuk anggota DPRD Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya tersebut, 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.
Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.
Sedangkan terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN. (prn)
PIAGAM: Direktur Operasional PT Agincourt Resources memberikan piagam beasiswa kepada salah seorang mahasiswa penerima Beasiswa Martabe Prestasi Tahun AJaran 2019/2020.
BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe menyalurkan beasiswa Martabe Prestasi Tahun Ajaran 2019/2020 senilai Rp596 juta lebih atau meningkat 42% dari tahun sebelumnya sebesar Rp419,7 juta.
Penyerahan beasiswa dilakukan di gedung amfiteater Sopo
Daganak, Kecamatan Batangtoru, dihadiri Manajemen PT Agincourt Resources, Wakil
Bupati Tapanuli Selatan, Aswin Siregar beserta jajarannya serta Muspika
Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru.
Direktur Operasional PT Agincourt Resources, Ed Cooney menyatakan
Program Beasiswa Martabe Prestasi adalah salah satu program unggulan Tambang
Emas Martabe di bidang pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk
meningkatkan akses pedidikan bagi siswa –siswi berprestasi dan berkomitmen
tinggi yang berasal dari keluarga pra-sejahtera di Kecamatan Batangtoru dan
Kecamatan Muara Batangtoru untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
“Program ini merupakan bentuk komitmen Tambang Emas Martabe
untuk berbagi manfaat atas kehadiran tambang bagi masyarakat, khususnya dalam
peningkatan sumber daya manusia di wilayah sekitar operasi Tambang Emas
Martabe. Ini merupakan investasi sosial dan legacy yang diberikan oleh Tambang
Emas Martabe untuk masyarakat Batangtoru dan Muara Batangtoru serta Tapanuli
Selatan,” kata Ed Cooney.
Ed Cooney menjelaskan Program Beasiswa Martabe Prestasi
tahun ini merupakan tahun ketiga dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak
221 siswa yakni 190 siswa penerima beasiswa baru dan 31 penerima beasiswa
lanjutan. Jumlah ini meningkat 30 % dari tahun 2018 dan akan terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. “Kami berharap para penerima beasiswa ini
menjadi orang-orang sukses di masa depan dan dapat berkontribusi untuk kemajuan
Batangtoru, Muara Batangtoru maupun Tapanuli Selatan,” kata Ed Cooney.
Foto: Corcomm Martabe FOTO BERSAMA: Para penerima beasiswa berfoto bersama sesuai penganugerahan Beasiswa Martabe Prestasi Tahun Ajaran 2019/2020.
Senior Manajer Hubungan Masyarakat PT Agincourt Resources,
Pramana Triwahjudi mengungkapkan jumlah penerima bantuan pendidikan dan
beasiswa Martabe Prestasi TA 2017/2018 tingkat SD, SMP, SMA, D3, dan S1
tercatat sebanyak 185 siswa. Sedangkan jumlah penerima bantuan pendidikan dan
beasiswa Martabe Prestasi TA 2018/2019 sebanyak 170 siswa, terdiri dari 145
penerima baru dan 25 penerima lanjutan.
Pramana menyatakan saat ini dari total 221 siswa penerima
beasiswa TA 2019/2020 terdiri dari penerima Penghargaan Prestasi Akademis (SD
dan SMP) sebanyak 149 siswa, penerima Penghargaan Prestasi Berkelanjutan (SMA,
D3, dan S1) sebanyak 41 orang serta Penerima Beasiswa lanjutan dari ke tahun
ajaran sebelumnya sebanyak 31 siswa. “Mereka semua berhasil lolos dan memenuhi
syarat untuk menerima Beasiswa Martabe Prestasi TA 2019/2020 ini,” kata
Pramana.
Pramana menjelaskan pemberian Beasiswa Martabe Prestasi
dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah Penghargaan Akademis.
Beasiswa ini ditujukan bagi siswa SD/Sederajat & SMP/ Sederajat. Manfaat
dari Beasiswa kategori ini berupa bantuan perlengkapan sekolah dan atau
tunggakan pembayaran ke sekolah dengan nilai maksimal Rp500 ribu bagi siswa
SD/Sederajat dan Rp750 ribu bagi siswa SMP/Sederajat. Bantuan ini diserahkan
hanya satu kali pada tahun program berjalan.
Sedangkan kategori Beasiswa Berkelanjutan ditujukan bagi
siswa SMA/Sederajat, mahasiswa D3 dan S1. Beasiswa yang diberikan berupa biaya
pendidikan sekolah/kuliah dan tunjangan biaya hidup sebesar total nilai: Rp3
juta per tahun bagi siswa SMA/Sederajat sampai kelas XII; Rp6 juta per tahun
bagi mahasiswa D3 di lembaga pendidikan negeri & swasta di wilayah
Tabagsel, sampai semester ke-6; Rp6 juta per tahun bagi mahasiswa S1 di
Perguruan Tinggi negeri & swasta di wilayah Tabagsel, sampai semester ke-8;
serta Rp12 juta per tahun bagi mahasiswa D3 di lembaga pendidikan negeri di
luar wilayah Tabagsel, sampai semester ke-6; Rp12 juta per tahun bagi mahasiswa
S1 di Perguruan Tinggi negeri di luar wilayah Tabagsel, sampai semester ke-8. (rel/mea)
Pembalap nasional Subhan Aksa dan co-drivernya Mago Sarwono menjadi yang tercepat di kelas M.1 Asia-Pasific Rally Championship (APRC) Cup 2nd Round dan IMI National Rally Championship, di Rambongsialang, Serdang Bedagai, Sabtu-Minggu (27-28 Juli/2019).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Asia-Pasific Rally Championship (APRC) Cup 2nd Round dan IMI National Rally Championship yang berlangsung selama dua hari, Sabtu-Minggu (27-28 Juli/2019) di Rambongsialang, Serdang Bedagai, berjalan sukses. Rally mendapat respon positif dari pereli dan masyarakat Sumatera Utara.
Pembalap nasional Subhan Aksa dan co-drivernya Mago Sarwono
menjadi yang tercepat di kelas M.1, disusul Ryan Nirwan dan co-drivernya
Garindra Kusuma. Posisi ketiga diduduki Benny Lautan dan co-drivernya Edwin
Nasution. Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah finish cukup memuaskan di posisi
ke-6.
Head of Government Relations Sumatera, Muhamad Ruslan
mengatakan, GOJEK mendukung untuk memberikan sumbangsih kepada pencinta
otomotif tanah air.
“Event Asia Pacific Rally Championship adalah event kelas
dunia dan kami bangga GOJEK bisa turut serta mendukung event ini. GOJEK juga ikut mendukung pereli yang ikut
serta dalam ajang APRC salah satunya Team Wagubsu Musa Rajekshah,” kata Ruslan.
Ruslan berharap ked epan SUMUT akan kebanjiran event-event besar berskala international. “Terimakasih kepada IMI, Pemerintah Provinsi Sumut, Pemkab Deliserdang, Serdangbedagai dan semua pihak yang terlibat,” ujarnya. (rel/sih)
Para pemenang The Best Corporate Image 2019 dalam ajang Corporate Image Award yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta semalam (26/7). Corporate Image Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai Corporate Image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independent yang dilakukan oleh Frontier Research. Dengan diterimanya penghargaan ini mengukuhkan Telkomsel sebagai korporasi yang terus berkomitmen melayani lebih dari 168 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke dengan semangat memberikan inspirasi, memberdayakan (enabling) yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan negeri melalui inovasi-inovasi.
Para pemenang The Best Corporate Image 2019 dalam ajang Corporate Image Award yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta semalam (26/7). Corporate Image Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai Corporate Image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independent yang dilakukan oleh Frontier Research. Dengan diterimanya penghargaan ini mengukuhkan Telkomsel sebagai korporasi yang terus berkomitmen melayani lebih dari 168 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke dengan semangat memberikan inspirasi, memberdayakan (enabling) yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan negeri melalui inovasi-inovasi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel meraih penghargaan sebagai The Best Corporate Image 2019 Kategori Telekomunikasi dari Frontier Group dalam ajang Corporate Image Award yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta pada 26 Juli semalam. Corporate Image Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai Corporate Image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh Frontier Research.
Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin mengatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Frontier Group untuk penghargaan yang bergengsi ini bagi Telkomsel sebagai The Best Corporate Image 2019 Kategori Telekomunikasi. Hal ini sebagai bukti bahwa kehadiran Telkomsel dalam melayani lebih dari 168 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke dengan semangat memberikan inspirasi, memberdayakan (enabling) yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan negeri melalui inovasi diakui.”
Frontier Research dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengukuran Corporate Image 2019 ini menggunakan empat dimensi yaitu quality, performance, responsibility, attractiveness. Dari hasil pengukuran empat dimensi tersebut didapatkan index rata-rata yang disebut dengan Corporate Image Index (CII). Hasil CII yang telah diukur oleh pihak Frontier Research menunjukkan Telkomsel memiliki nilai index 2,673 di atas index rata-rata di industri telekomunikasi.
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dunia yang semakin cepat, sebagai perusahaan yang selalu berinovasi melalui teknologi terkini, Telkomsel berkomitmen terus memberikan dampak sosial positif serta menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia.
“Ke depannya, sebagai perusahaan yang bertransformasi menjadi digital telco company kami berkomitmen untuk selalu siap mengakselerasikan negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Telkomsel memanfaatkan kemahiran teknologi informasi dan digital untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui produk dan layanan digital.
Produk, layanan dan kegiatan korporasi kami rancang secara tepat untuk turut mendorong percepatan pembangunan masyarakat digital Indonesia, di mana hal ini juga menjadi bagian fondasi untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital dalam mewujudkan Indonesia Digital.”(*)
