HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit memastikan, jadi tidaknya pengajuan hak interpelasi (bertanya) kepada Bupati Humbang Hasundutan yang sebelumnya molor, masih menunggu masukan dari 4 fraksi pengusul.
“Masukan yang dimaksud yakni apakah usulan berlanjut atau tidak untuk dibahas di Banmus. Jika masukan sudah ada, kita akan kembali ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan penetapan pengajuan hak interpelasi dan membentuk siapa-siapa saja anggota di interpelasi. Sebelumnya rapat Banmus 1 Juli 2019 gagal karena hanya dihadiri 5 dari dari 13 anggota,” ungkap Manaek kepada Sumut Pos, Senin (22/7).
Sebelumnya, 4 fraksi yang menyatakan akan menggunakan hak interpelasi adalah, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Amanat Demokrat. Jumlah itu sudah memenuhi syarat jumlah pengajuan hak interpelasi yang hanya 2 fraksi.
Hak interpelasi rencananya untuk mempertanyakan keputusan Bupati Humbahas tentang temuan BPK Sumut atas APBD tahun anggaran 2018, terkait kenetralan PNS pada Pemilu 2019, dan Pelaksanaan APBD TA 2019.
Dikonfirmasi tentang pengajuan interpelasi ini, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Jimmy Togu Purba, mengatakan, lambatnya pembahasan di Banmus karena kesibukan masing-masing anggota dewan yang masih aktif ini, berupa reses.
“Tidak dibatalkan. Habis reses, rapat nanti kita lanjutkan. Nanti kita tanya ke pengusul, yakni keempat fraksi. Tapi kita belum mengundang. Kita lihatlah nanti hari Selasa,” katanya.
Obral Hak Interpelasi
Menanggapi ketidakjelasan pengajuan hak interpelasi ini, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Humbahas, Lambok Situmeang, meminta DPRD agar jangan mengobral janji akan menggunakan hak interpelasi, namun ternyata tidak jelas.
“ Ini namanya bualan. Enggak serius. Kalau serius… mana?” tanyanya di Dolok Sanggul.
Menurut dia, pengajuan hak interpelasi memang hak DPRD. Namun harus ada alasan kuat dan hindari unsur subjektivitas. “Kalau mau menggunakan hak interpelasi, diskusikan dulu dengan akademisi. Jangan seperti hak angket tempo lalu, yang ujungnya kita nilai sama jual obralan,” kata dia.
Ia juga meminta DPRD selektif. Karena mempertaruhkan integritas DPRD. (mag-12)
gusman/sumut pos
SEDIH: Khairani Ritonga menangis melihat jasad suaminya Fachruddin Pulungan di kamar jenazah RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (20/7).
Gusman/sumut pos SEDIH: Khairani Ritonga menangis melihat jasad suaminya Fachruddin Pulungan di kamar jenazah RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (20/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama, pasangan suami istri Fachruddin Pulungan (60) dan Khairani Ritonga, akhirnya pupus. Sang suami, Fachruddin meninggal dunia sehari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci di RSUP H Adam Malik Medan. Tangis Khairani pun pecah sambil memeluk jenazah suaminya di kamar jenazah rumah sakit milik pemerintah pusat itu.
Fachruddin Pulungan dan istrinya Khairani Ritonga tercatat sebagai jamaah calon haji (Calhaj) Kloter 9 Embarkasi Medan asal Kota Padangsidimpuan.
Informasi dari Humas Embarkasi Medan, Abdul Azhim, Fachruddin yang menetap di Jalan Tengku Umar Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan itu, sebelumnya mengalami sakit paru-paru saat pemberangkatan ke Asrama Haji Medan.
“Sebelumnya dia sempat dirawat di rumah sakit Kota Padangsidimpuan. Saat acara pelepasan di daerah, jamaah dibawa dan di rujuk ke RS Adam Malik. Sementara sang istri ikut bus rombongan jamaah ke Asrama Haji Medan,” ungkap Abdul Azhim kepada wartawan, Minggu (21/7).
Setelah sempat ditangani pihak rumah sakit, lanjutnya, pada Sabtu (20/7) sore, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. “Almarhum langsung di bawa ke rumah duka, dan akan dimakamkan pada Minggu (21/7) siang.
Istri almarhum tetap melanjutkan keberangkatan ke Tanah Suci,” katanya.
Mengetahui suami tercinta meninggal dunia, tangis Khairani pun pecah di kamar jenazah RSUP H Aadam Malik. Khairani memeluk erat jasad suaminya tercinta yang sudah terbujur kaku di bangsal rumah sakit. Ia memegangi wajah suaminya, sambil meratapinya dan mengusap-usap tubuhnya.
Ia sedih, lantaran niat untuk menunaikan ibadah haji bersama suaminya tidak bisa terlaksana.
Diketahui, Fachruddin merupakan pensiunan guru agama SD Negeri Sitinjak dan menjadi pengurus BKM Masjid Jihad. “Beliau meninggalkan 3 orang putra dan 2 orang putri,” sebut Azhim.
Dari 384 calhaj asal Kota Padangsidimpuan, tercatat 9 orang menunda keberangkatannya. Di antaranya, manifes 174, 316, 371, 389, 390 dan 393 asal Kabupaten Tapanuli Selatan, sakit sebelum masuk ke Asrama Haji Medan. Kemudian, 207 dan 230 sebab sakit setelah masuk ke Asrama Haji Medan. “Jamaah calon haji atas nama Siti Immah Nasution (67), manifes 165 kloter 9, di rujuk ke RS Haji Medan di sebabkan keseleo dan terjatuh di dalam masjid Namiroh Asrama Haji Medan,” jelasnya.
Kloter 1 Bertolak ke Makkah
Kloter 1 asal Kota Medan yang berjumlah 393 calhaj, Minggu (21/7) di kabarkan bertolak ke kota Suci Makkah. “Hari ini jamaah haji kloter 1 MES di kabarkan oleh ketua kloter 1 adalah hari ke 8 dikota suci Madinah. Insya Allah pelaksanaan salat arbain bagi jamaah haji di Kota Suci Madinatul Munawarah selesai Isya malam ini,” ungkap Abdul Azhim.
“Kemudian kami laporkan, insya Allah Minggu pagi ba’da subuh tanggal 21 Juli 2019 pukul 09.00 WAS, jamaah haji kloter 1 yang berjumlah 393 orang seluruhnya akan berangkat bertolak ke kota suci Makkah melakukan umroh dan sebelumnya mengambil Miqat di Bir Ali,” sambungnya.
Lebih lanjut katanya, kondisi jamaah kloter 1 menurut tim dokter kesehatan dalam keadaan sehat. “Sebelumnya tim petugas kloter 1 melakukan visitasi menchek keadaan jamaah ke kamar jemaah menjelang keberangkatan. Sekaligus menghimbau kepada seluruh jamaah, agar tidak terlalu banyak melakukan aktifitas yang melelahkan karna kondisi cuaca yang panas, sehingga kondisi jemaah kembali fit sebelum keberangkatan ketanah suci Makkah esok hari,” pungkasnya. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Periodisasi masa jabatan bakal berakhir September tahun ini, anggota DPRD Sumut yang masuk Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) terus mengebut usulan pemekaran. Setelah mengadakan pertemuan dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan staf khusus presiden, mereka segera menjadwalkan kunjungan ke Komisi II DPR RI.
“Setelah ke Komisi II DPR, kami akan segera menjadwalkan keliling ke kabupaten/kota yang menjadi bagian dari usulan pemekaran Provinsi Sumteng,” ujar Ketua I Panja Pembentukan Provinsi Sumteng, Aripay Tambunan menjawab Sumut Pos, Minggu (21/7).
Bentuk dukungan diperlukan dari Komisi II DPR, karena alat kelengkapan dewan tersebut membidangi pemerintahan yang di dalamnya juga sekaitan tentang daerah otonomi baru (DOB). Sedangkan keliling ke semua kabupaten/kota yang termasuk dalam radar DOB, kata dia, sebagai bentuk konsolidasi.
“Semua tahapan akan dikebut sekaligus memaksimalkan dukungan dari semua pihak terkait, agar rencana pemekaran segera terwujud,” katanya.
Senada, Ketua Umum Panja Pembentukan Provinsi Sumteng, Burhanuddin Siregar, menyebutkan agenda lainnya adalah bertemu para fraksi di DPRD Sumut dan para ketua partai politik di Sumut. Tujuannya membangun kesepahaman bersama terkhusus para dewan di wilayah Tabagsel.
“Setelah itu kami akan membawa rencana ini ke Komisi II DPR, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada presiden,” tutur politisi PKS tersebut.
Pihaknya juga mengajak seluruh komponen masyarakat Tabagsel untuk menyatukan persepsi menyikapi wacana ini. Di samping itu meminta para tokoh dan penggagas dua provinsi sebelumnya, Tapanuli dan Nias, untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan yang sama ini.
“Kami tentu menyambut terbuka jika ada keinginan dari mereka untuk sama-sama berjuang, agar presiden mencabut kebijakan moratorium DOB. Apalagi kami memahami selama lima tahun menjabat, kami belum maksimal memeperjuangkan daerah kami. Semoga melalui pemekaran ini, Tabagsel dan sekitarnya menjadi daerah yang berkembang serta maju,” katanya.
Diketahui, Panja Pemekaran Provinsi Sumteng telah menyerahkan naskah kajian kepada Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Publik Bappenas RI, Ikin Wibawa Sanusi, Kamis (18/7) lalu. Naskah diserahkan usai Panja yang terdiri dari anggota DPRD Sumut 7 (Tapanuli Bagian Selatan) dan Sumut 6 (Labuhanbatu Raya) melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, guna mendorong percepatan terbentuknya Provinsi Sumteng.
Anggota DPRD Sumut 7 yakni Burhanuddin Siregar (Ketua Umum), Sutrisno Pangaribuan (Sekretaris Umum), Fahrizal Effendi Nasution (Ketua III), Ahmadan Harahap (Ketua VI), Roby Agusman Harahap (Sekretaris I). Anggota DPRD Sumut dari Labuhan yakni Raya Aripay Tambunan (Ketua I) dan Novita Sari Sihombing (Bendahara Umum) serta Anggota DPRD Sumut Darwin Lubis (Penasehat) mewakili putra daerah Mandailing Natal.
Sutrisno Pangaribuan, dalam kesempatan itu menjelaskan kunjungan ke Bappenas bermaksud memberitahu bahwa keinginan pemekaran Sumteng sudah sangat besar.
“Jangan nanti bila DPR menyetujui daerah otonomi baru, Bappenas terlambat mengetahuinya. Kami juga harus membantu pemerintah pusat untuk mengantisipasi keinginan yang sangat kuat terkait pemekaran ini. Dan ini berhubungan dengan keuangan negara karena presiden saat ini sedang berencana untuk pemekaran ibukota negara. Dan kami tahu, pemekaran Provinsi Sumteng tidaklah memerlukan anggaran sebesar pemekaran ibukota negara. Kami harus membantu pemerintah pusat menyampaikan dorongan yang sangat kuat untuk pemekaran Sumteng,” katanya.
Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Publik Ikin Wibawa Sanusi, mengatakan pihaknya belum dapat menjawab seluruh informasi yang disampaikan Panja Pemekaran Provinsi Sumteng terkait keterbatasan wewenangnya.
“Sebelumnya kami mohon maaf bahwa direktorat terkait belum dapat memfasilitasi kedangan pihak bapak. Dimana mereka memiliki agenda lain ditempat berbeda terkait RPJMD. Kami mengusulkan agar bapak/ibu dapat menjadwalkan atau berkonsultasi kembali. Semua masukan sudah kami catat dan kami akan menyampaikan ke direktorat terkait,” ungkapnya.
Kans Pemekaran Fifty-fifty
Menanggapi wacana pemekaran provinsi Nias, Sumteng dan Protap dari Sumut, akademisi asal Sumut, Shohibul Anshor, beranggapan peluangnya tergantung keputusan Presiden RI, Joko Widodo. Menurutnya, isu pemekaran cukup kuat namun bisa juga dipupuskan.
“Kalau dipresentasekan… masih fifty-fifty, bisa saja iya bisa saja tidak. Semuanya tergantung dari pak Jokowi. Kita lihat terlebih dahulu susunan kabinet yang akan dibentuk begitu beliau dilantik nanti sebagai presiden untuk periode kedua,” ungkap Shohibul, Minggu (21/7).
Menurutnya, pemekaran memang perlu dilakukan. Semua pihak, khususnya warga di Sumut menganggap Pulau Nias berjarak cukup jauh. “Warga Sumut bahkan Sumut Pos sendiri ‘kan juga menganggap Nias itu jauh, sama seperti ke luar negeri. Jadi kalau memang dimekarkan masih layak. Apalagi Nias punya potensi sumber daya alam dan manusia yang memadai,” terangnya.
Nah, seandainya Nias berhasil dimekarkan menjadi provinsi baru, sudah barang tentu bakal terbentuk opini bahwa provinsi lainnya semisal Tapanuli dan Sumteng juga punya kelayakan untuk dimekarkan pula.
“Pastinya ketika nanti Nias berhasil dalam pemekarannya, akan dua Tapanuli dan Sumteng pasti meminta untuk dimekarkan. Seperti kita ketahui, Nias memiliki seorang tokoh di kalangan penguasa, ada Yasona Laoli di sana. Peluang Nias yang saya rasa cukup besar,” tuturnya lagi.
Begitupun pemekaran tersebut masih tergantung Presiden. Arus opini pemekaran tiga provinsi baru dari Sumut tetap tergantung RI 1 dan susunan kabinet yang baru. “Kalau masih Tjahyo Kumolo yang jadi Mendagri, kemungkinan bisa. Karena dia kan dekat pula dengan elit politik di Sumut,” tegasnya. (prn/dvs)
Situs
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina mengunjungi Museum Situs Kota China, Minggu (21/7). Sabrina mendengarkan penjelasan mengenai Situs Kota China dari pendiri Museum Situs Kota China, Ichwan Azhari.
Situs
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina mengunjungi Museum Situs Kota China, Minggu (21/7). Sabrina mendengarkan penjelasan mengenai Situs Kota China dari pendiri Museum Situs Kota China, Ichwan Azhari.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Kota Medan, Minggu (21/7). Lokasi seperti Kesawan, Situs Kota China hingga Hutan Mangroven
diharapkan bukan sekadar peninggalan masa lalu.Dalam kunjungan tersebut, Sekda mendatangi Maktab atau tempat belajar (sekolah) dalam istilah Bahasa Arab yang beradan
di kawasan Kesawan, belakang Masjid Bengkok. Menurutnya, sekolah tersebut bukti peninggalan sejarah dunia pendidikan yang masih ada. Karena itu, meskipun menjadi situs, bangunan tersebut masih bermanfaat. “Jadi kaluaupun mau buat museum, ya tidak sekadar peninggalan. Karena tetap ada kegiatan belajar mengajar,” ujar Sabrina didampingi sejarawan Phil Ichwan Azhari.
Selanjutnya, Sekda mendatangi Museum Situs Kota China di Medan Marelan, untuk melihat peninggalan sejarah kuno yang disebutkan berasal dari berbagai negara pada masa lampau. Menurutnya, apa yang ada di tempat ini sangat baik dan memberikan pendidikan sejarah khususnya bagi generasi muda. “Kalau bisa di tempat ini, dibuat juga informasi mengenai situs menggunakan bahasa asing, Inggris dan China. Minta bantuan nanti kepada yang paham. Supaya yang datang bisa mengerti,” sebut Sekda.
Di halaman belakang Museum Kota China, Sekda juga sempat menikmati pertunjukan Teater Rumah Mata yang menampilkan cerita tentang Tembikar, hasil karya pendahulu menggunakan bahan tanah. Penampilan sederhana dari anak muda penduduk sekitar pun mendapat apresiasi. Apalagi di bagian lain halaman belakang itu, ada kegiatan pengolahan sampah plastik dan botol air mineral menjadi meja dan barang berguna lain.
Tidak hanya itu, beranjak dari Museum Kota China, Sekda juga mendatangi Rumah Baca yang dikelola Rumah Mangrove Indonesia. Baginya, kepedulian aktivis penjaga hutan mangrove kepada anak usia sekolah begitu penting. Karena masih banyak anak nelayan yang ikut melaut dan tidak sekolah akibat tuntutan ekonomi. “Kasihan juga kan kalau seusia mereka harus melaut, karena mereka itu harusnya sekolah. Bagus lah ada kegiatan Rumah Baca, biar anak-anak itu bisa mendapat pendidikan,” sebut Sekda.
Sementara Sejarawan Phil Ichwan Azhari menuturkan, di Kota Medan ada begitu banyak bukti sejarah peninggalan masa lalu. Namun banyak juga yang hilang karena alasan pembangunan dan sebagainya. Termasuk juga hutan mangrove di kawasan Medan Utara yang diperkirakan berusia tua. “Banyak yang kita coba perjuangkan supaya bangunan bersejarah tidak diruntuhkan, tetapi memang sering kalah. Jadi tinggal barang-barang yang tersisa yang bisa kita kumpulkan sebagai bukti sejarah,” ujar Ichwan yang juga membawa Sekdaprov mengunjungi lokasi hutan manvrove di Danau Siombak. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah peserta seleksi mahasiswa mandiri (SMM) 2019 di Universitas Sumatera Utara meningkat dibanding tahun lalu. Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum menjadi favorit dengan jumlah peserta mencapai 1.712.
Guna memastikan proses seleksi berjalan lancar, Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum turun langsung melihat proses seleksi, Sabtu (20/7). Tidak sendirian, dia didampingi Wakil Rektor I USU Prof Dr Ir Rosmayati MS, Wakil Rektor III Bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Drs Mahyuddin KM Nasution MIT PhD, serta Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Elvi Sumanti ST MHum.
Ada tiga lokasi tempat pelaksanaan seleksi yang didatangi Runtung. Pertama Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terakhir ia menuju Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Kepada wartawan, Runtung menjelaskan, jalur SMM 2019 ini diikuti 8.404 peserta dengan rincian 4.151 peserta ujian kategori IPA, 3.065 peserta ujian kategori IPS dan 1.188 orang peserta ujian kategori IPC.
“Alhamdulillah, pelaksanaan seleksi mahasiswa mandiri tahun ini berjalan lancar dan panitia tidak menemukan hal-hal yang menjadi kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Dari tiga lokasi yakni di Fakultas Ekonomi, FISIP dan FKM yang ditinjau tingkat kehadiran lebih 90 persen, artinya tingkat kehadiran tinggi,”kata Runtung.
Ia menyebut, jumlah peserta tahun ini naik dari tahun 2018 yang mencapai 8.080 orang. Untuk yang diterima pada SMM tahun ini 30 persen dari seluruh daya tampung USU di tahun 2019.
Prodi favorit pada SMM ini ada pada Ilmu Hukum (1.712), Manajemen (1.464), Teknologi Informasi (1.022), Ilmu Kesehatan Masyarakat (984), Pendidikan Dokter (973).
“Daya tampung keseluruhan 7.000 an dan untuk SMM hanya 2.075 peserta dari seluruh studi S1. Tentu bagi yang tidak beruntung masuk jalur mandiri, ada jalur program studi D III ,” ujarnya seraya menambahkan pengumuman hasil SMM 2019 disampaikan, Sabtu 27 Juli 2019 atau melalui http://penerimaan.usu.ac.id.
Pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa program Diploma III (SPMPD) terdapat 15 program studi yang ada di USU dan akan dibuka 8 s/d 31 Juli 2019. Sedangkan pelaksanaan ujian tulis, Sabtu 3 Agustus 2019. Pengumuman dilaksanakan Sabtu 10 Agustus 2019.
Sementara itu tentang seleksi Internasional telah dilaksanakan pada 11 Juli 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Prof Runtung, peserta yang mengikuti seleksi internasional tersebut hanya diterima 10 persen dari daya tampung. Jumlah peserta yang mendaftar 104 orang, namun yang mengikuti seleksi hanya 84 orang. Sedangkan program studi yang dipilih yakni Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi. “Jumlah yang tidak hadir ada 20 orang dengan berbagai alasan,” katanya.
Disinggung berapa biaya perkuliahan Internasional, Prof Runtung mengungkapkan untuk kedokteran mencapai Rp75 juta pertahun, sedikit lebih mahal dari program mandiri. Namun begitu, USU merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang belum menggunakan Sumbangan Pembinaan Institusi (SPI).
“Hanya bagi mahasiswa mandiri nanti dikenakan biaya Dana Kelengkapan Akademik (DKA). Dari tahun ke tahun jumlahnya belum kita naikkan hanya Rp7,5 juta, selain itu tidak ada sumbangan lainnya, “ jelas Rektor.
Mengenai perbedaan program reguler dan mandiri, Prof Runtung mengatakan uang kuliah mandiri lebih mahal dari reguler. Namun untuk memeroleh beasiswa diperuntukkan untuk program reguler. “Mengenai hak lain sama semua, perkuliahan kita gabung baik mahasiswa reguler dan mandiri, tidak ada perbedaan dan ijazahnya sama, “ ujarnya.
Prof Runtung mengatakan perkuliahan akan dilaksanakan 26 Agustus 2019. Tidak ada melakukan perpeloncoan pada mahasiswa baru. USU akan melakukan penyambutan mahasiswa baru yang lebih difokuskan dengan wawasan kebangsaan, pengenalan fasilitas kampus dan etika mahasiswa. “Semua dilakukan di dalam ruangan dan didampingi oleh dosen, tidak ada perpeloncoan, “ tegasnya. (dvs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai Konferda V PDIP Sumut, Sabtu (20/7), riak-riak ketidakpuasan dari kalangan internal partai mulai muncul. Sejumlah kader senior yang tak masuk dalam struktur kepengurusan mulai bersuara. Satu di antaranya, Baskami Ginting.
Nama kader senior partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru. Padahal sebelum konferda, namanya bahkan digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPD PDIP Sumut periode 2019-2024.
Seperti dikutip Sumut Pos dari situs medanbisnisdaily.com, Minggu (21/7), Baskami mengatakan, dari 23 nama pengurus baru yang terpilih, banyak di antaranya merupakan wajah baru yang belum cukup dikenal. Menurutnya, ini menandakan arah penguatan partai lima tahun ke depan tidak jelas. “Ini ‘kan bukan pengurus setingkat PAC (kecamatan), harusnya yang dipilih adalah orang-orang yang sudah dikenal, bukan seperti sekarang,” ungkap Baskami yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Sumut.
Kedua, di antara sosok pengurus terpilih, ada di antaranya orang-orang yang sudah “dibuang” di tingkat DPC (pengurus kabupaten/kota), tetapi justru dipakai di DPD. Hal ini dianggap kontroversial. Seakan-akan tidak ada figur kader yang lebih baik, sehingga “orang buangan” didudukkan di dalam struktur.
Ketiga, sejumlah bekas pengurus lama yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Sumut justru tidak dipakai. Tidak didudukkan menjadi pengurus. Seperti dirinya sendiri dan Ruben Tarigan yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. “Saya merasa disingkirkan. Kenapa kok orang yang terpilih lagi jadi anggota DPRD Sumut seperti saya dan Ruben Tarigan tidak diikutkan jadi pengurus,” tegas Baskami.
Lebih jauh, dia menyatakan bahwa penyingkiran dirinya dan Ruben dari struktur kepengurusan baru adalah untuk menghilangkan kesempatan mereka dipilih menjadi Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024.
Menanggapi ini, Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih yang dihubungi melalui sambungan telepon membantah pernyataan Baskami. Katanya, nama-nama baru yang belum cukup dikenal yang dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan adalah dalam rangka regenerasi. Soal adanya figur pengurus terbuang dari DPC tetapi kemudian dipakai di DPD, dijawabnya bahwa hal itu karena keterbatasan jumlah pengurus yang bisa dipilih. “Ini kan kapalnya kecil, terbatas jumlahnya yang bisa jadi pengurus. Kalau muat banyak pasti kita masukkan,” ujar Japorman yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut.
Tentang tuduhan menyingkirkan Baskami Ginting dan Ruben Tarigan dari kepengurusan sehingga menghilangkan kesempatan keduanya terpilih jadi Ketua DPRD Sumut 2019-2024, dibantahnya tegas. Sebagai kader partai, pengabdiannya ada di berbagai tempat. Tidak harus jadi pengurus DPD. Bisa di tempat lain, seperti lembaga legislatif. “Tidak ada hubungannya antara duduk sebagai pengurus DPD dengan kesempatan jadi Ketua DPRD, itu dua hal terpisah. Walau tak jadi pengurus, mereka masih bisa jadi Ketua DPRD. Keputusan ada di DPP, ada penilaian tersendiri untuk itu,” ungkap Japorman.
Dia membenarkan, ada ketentuan bahwa pengurus partai bakal terpilih jadi Ketua DPRD. Akan tetapi karena Sumatera Utara merupakan daerah berkwalifikasi “A”, ada penilaian lain tentang siapa yang bakal terpilih. “Semua 19 anggota DPRD Sumut terpilih, berkesempatan jadi Ketua DPRD Sumut,” paparnya.
Seperti diketahui, Japorman Saragih dan Soetarto kembali terpilih menjadi ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan tersebut dihasilkan pada Konferensi Daerah V PDIP Sumut yang dipimpin tiga pengurus DPP; Djarot Syaiful Hidayat, Trimedya Panjaitan dan Erico Sotarduga di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sabtu (20/7). Sebagai bendahara terpilih Meriahta Sitepu yang dikenal sebagai pengusaha pemilik RS Bandung dan juga caleg DPRD Sumut terpilih dari daerah pemilihan Binjai dan Langkat.
Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Erico Sotarduga mengungkapkan beberapa alasan mengapa Japorman Saragih dan Soetarto kembali dipecaya menjadi Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut. “Di PDI Perjuangan itu berlaku sistem reward dan punishment. Di Sumut, PDIP berhasil menang Pileg, Pilpres juga menang, ada juga kantor baru PDIP Sumut yang dibangun secara gotong royong,” katanya sesaat sebelum meninggalkan arena Konferda V PDIP Sumut, di Hotel Santika, Medan, Sabtu (20/7).
Menurutnya, sudah terlalu lama PDIP di DPRD Sumut tidak mendapat jatah ketua. Namun, di tangan Japorman dan Soetarto hal itu berhasil diraih. “Berdasarkan hasil rapat di DPP beberapa waktu lalu, akhirnya Ibu Ketua Umum Hj Megawati Soekarno Putri menetapkan Japorman, Soetarto dan Meriatha Sitepu menjadi ketua, sekretaris dan bendahara DPD Sumut,” paparnya.
“Sebenarnya tidak ada perubahan untuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara di DPD Sumut. Cuma hanya posisi bendahara yang berganti karena yang sebelumnya menjadi bupati dan Ketua DPC Batubara,” paparnya.(mbc/adz)
istimewa
KOMPAK: Ketujuh komisioner KPU Sumut foto bersama usai rapat pleno pemilihan ketua, Minggu (21/7). Herdensi Adnin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KPU Sumut menggantikan Yulhasni yang diberhentikan DKPP.
istimewa KOMPAK: Ketujuh komisioner KPU Sumut foto bersama usai rapat pleno pemilihan ketua, Minggu (21/7). Herdensi Adnin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KPU Sumut menggantikan Yulhasni yang diberhentikan DKPP.
MEDAN, SUMUTPOS.CO– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menjalani putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) dengan menggelar rapat pleno Pemilihan Ketua KPU Sumut yang baru. Hasilnya, Herdensi Adnin terpilih secara akalamasi menggantikan posisi Yulhasni yang dicopot DKPP.
Pleno tersebut, berlangsung di Kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu (21/7) sore. Pemilihan itu, dihadirkan seluruh 7 komisioner KPU Sumut.”Pleno hari ini, kita lakukan sebagai tindak lanjut dari DKPP,” ungkap Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin petang.
Selain itu, rapat pleno itu juga mengubah komposisi struktur kepengurusan di KPU Sumut dengan menggantikan komisioner sebelum dengan jabatan yang baru (lihat grafis). Herdensi menyebutkan, rapat pleno bukan memilih ketua saja. Tapi, menjalani keseluruhan keputusan DKPP, yang diputuskan, pekan lalu.
“Putusan yang kita ketahui, memberhentikan Bang Yul (Yulhasni) sebagai ketua. Kemudian, memberhentikan Bang Benget, Kordinator Divisi dan memberikan peringkat keras terhadap kami berlima. Oleh karena itu, selain pergantian ketua, juga pergantian divisi,” jelas Herdensi.
Menurutnya, hasil rapat pleno itu segera dilaporkan dan dikordinasikan ke KPU RI. “Putusan itu tetap dan harus dijalani. Pastinya, kita koordinasi dengan KPU RI hasil rapat pleno ini,” tutur Herdensi.
Herdensi mengklaim putusan DKPP itu, tidak mengganggu kinerja KPU Sumut. Ia mengatakan, ketujuh komisioner yang mengisi jabatan di KPU Sumut tetap kompak dan solid. “Sejauh ini, tidak ada kendala putusan DKPP dengan kinerja kita. Tetap kompak dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ya pastinya, KPU tetap solid untuk menyelenggarakan pemilu khususnya di Sumatera Utara. Ketua ini, bukan segalanya. Semuanya putuskan bersama,” ungkapnya.
Untuk saat ini, Herdensi menjelaskan, pihaknya sedang menghadapi sejumlah perkara sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Mahmakah Konstitusi (MK) di Jakarta. Ia mengatakan, KPU Sumut kewajiban untuk mengawal seluruh proses sengketa tersebut. “Selain itu, 2020 kita ada Pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota. KPU Sumut mempunyai fungsi sepurvisi dan monitoring serta kordinasi dengan teman-teman di Kabupaten/Kota,” tandas Herdensi.
Sementara itu, mantan Ketua KPU Sumut, Yulhasni membenarkan pihaknya melakukan rapat pleno pemilihan Ketua KPU Sumut. Ia mengatakan Herdensi Adnin terpilih secara akalamasi. “Rekan-rekan sekalian, hari ini KPU Sumut telah rapat pleno pemilihan Ketua KPU Sumut yang dijabat oleh saudara Herdensi. Dimana, pemilihan Ketua KPU Sumut berlangsung aklamasi,” sebut Yulhasni. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemenangan 3-1 atas Blitar Bandung United (BBU) dalam lanjutan Liga 2 2019 di Stadion Teladan Medan, Jumat (19/7) lalu, jadi satu kebanggaan bagi skuad PSMS Medan. Dan hal itu semakin lengkap dengan kembali diberikannya bonus kepada para penggawa Ayam Kinantan oleh manajemen klub.
Bonus ini langsung diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi, yang pada kesempatan tersebut memang ikut menyaksikan pertandingan.
Edy yang juga Dewan Penasehat PSMS itu, memberikan bonus secara simbolis dalam sebuah amplop cokelat kepada Kapten PSMS Legimin Raharjo.
“Terus semangat dan berjuang,” imbau Edy singkat, seraya menyalami satu per satu pemain PSMS yang hendak masuk ke locker room.
Sementara Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja mengatakan, pemberian bonus kepada pemain pasti diberikan pihaknya jika berhasil meraih kemenangan. “Sekali lagi, itu (bonus, red) merupakan bentuk motivasi, agar para pemain terus semangat untuk meraih kemenangan,” ungkapnya.
“Kami berharap, para pemain terus menjaga tren positif ini (kemenangan, red), di laga-laga berikutnya,” pungkas King, sapaan karib Julius Raja.
Seperti diketahui, pada pekan ke-7 Liga 2 2019, PSMS bakal kembali menjamu tim lawan di Stadion Teladan Medan, Selasa (23/7). Kali ini, Ayam Kinantan bakal berhadapan dengan Persita Tangerang. (bbs/saz)
sutan siregar/sumut pos
DIKAWAL: Pemain PSMS Medan Natanael Siringoringo dikawal ketat pemain lawan saat bertanding di Stadion Teladan Medan, belum lama ini.
Sutan siregar/sumut pos DIKAWAL: Pemain PSMS Medan Natanael Siringoringo dikawal ketat pemain lawan saat bertanding di Stadion Teladan Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua penggawa PSMS Medan resmi dipanggil PSSI untuk seleksi skuad Timnas U-22 Indonesia persiapan SEA Games, Jumat (19/7) lalu. Mereka adalah Natanael Siringoringo dan Muhammad Iqbal. Namun Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning meminta penangguhan, agar pemain bisa lebih dulu melakoni laga kontra Persita Tangerang, Selasa (23/7) besok di Stadion Teladan Medan.
Dan dari 2 nama yang dipanggil ini, hanya Natanael yang akhirnya berangkat, karena Iqbal mengalami cedera usai PSMS mengalahkan Blitar Bandung United (BBU) dengan skor 3-1 di Stadion Teladan Medan, akhir pekan lalu.
“Iqbal cedera, enggak jadi. Cuma Natanael yang akhirnya dipanggil (seleksi timnas),” ungkap Gurning, baru-baru ini.
Gurning menjelaskan, sejatinya kabar pemain PSMS bakal direkrut ke Timnas U-22 sudah disampaikan sebelum PSMS lawan BBU. Namun penilaian tim talent scouting yang datang ke Stadion Teladan Medan, makin klop usai pertandingan keenam PSMS di Liga 2 tersebut.
“Sebelum lawan Blitar, kami sudah dikabari mereka, ada pemain yang masuk nominasi. Sambil dilihat juga kemampuan saat lawan Blitar. Memang lumayan, jadi langsung dipanggil,” imbuhnya.
Dia juga mengakui, skuad Ayam Kinantan memang sangat membutuhkan tenaga Natanael, mengingat selama ini dia menjadi tumpuan di lini depan, saat para striker senior dianggap belum on fire. Namun Gurning memastikan, PSMS tetap legawa timnya masuk timnas, meski ada syarat yang diajukan pihaknya ke PSSI.
“Kami minta izin Natanael berangkat setelah PSMS melawan Persita. Berarti 24 Juli baru dia (Natanael) berangkat. Tadinya kami memang sudah sepakat kasih izin. Karena ini juga kepentingan nasional dan negara. Alhamdulillah-nya, PSSI kasih kami kelonggaran, dan mengizinkan Natanael bela PSMS lawan Persita dulu. Kami legowo dan bangga ada pemain PSMS masuk timnas,” akunya.
“Walau Natanael bukan kami yang membesarkannya. Tapi saat dia dipanggil, dia berada di naungan PSMS. Kami bangga. Dan kami juga sudah kasih pendekatan dan wejangan ke dia, bagaimana nanti selama menjalani seleksi di timnas,” pungkas Gurning. (nin/pojoksumut/saz)
foto-foto: ade zulfi/sumut pos
TERIMA: Pemilik PT Cahaya Andhika Tamara Drs Hendrik H Sitompul menerima penghargaan dari Direkrur Operasi PT Pertamina Patra Niaga Made Adi Putra, diwakili Herry Wiwik di Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta.
Ade zulfi/sumut pos TERIMA: Pemilik PT Cahaya Andhika Tamara Drs Hendrik H Sitompul menerima penghargaan dari Direkrur Operasi PT Pertamina Patra Niaga Made Adi Putra, diwakili Herry Wiwik di Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta.
Pemilik PT Cahaya Andhika Tamara (CAT), Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM, kembali menunjukkan dirinya tidak ‘jago kandang’. Setelah mendapat penghargaan dari Dirjen Pajak, karena tercatat sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Timur, kini Hendrik kembali meraih penghargaan dari PT Pertamina Patra Niaga.
Sebagai satu mitra PT Pertamina Patra Niaga, Hendrik dinilai sukses menjalankan usahanya. Bukan itu saja, dia juga taat membayar pajak yang diyakini untuk pembangunan bangsa.
Penghargaan ini diserahkan Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga, Made Adi Putra diwakili Herry Wiwik di Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Selasa (9/7) lalu. Prestasi itu patut dibanggakan sebagai ‘anak Medan’ yang sukses mengelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM).
Apalagi, Hendrik memiliki komitmen untuk membangun bangsa dan negara melalui profesi pelaku usaha dan legislator.
“Jadi, mengabdi bagi bangsa dan negara tidak harus di tanah kelahiran (Medan, red),” tutur Hendrik kepada wartawan, Minggu (14/7) lalu.
Menurut Hendrik, prinsip dan semboyan hidup, tentu akan memotivasi untuk meraih prestasi. Hendrik mengutip semboyan hidupnya dari Albert Einstein, yang mengatakan, ‘don’t look to become a person of success, look instead to become a person of value’ yang artinya, cita-cita tidak harus sukses, yang penting berusahalah untuk menjadi orang yang berarti.
Setelah 20 tahun menjadi eksekutif di perusahaan nasional dan 9 tahun sebagai pengusaha, Hendrik memilih tantangan baru dengan menjadi seorang anggota DPRD Medan. Dia pun tercatat sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat, dengan perolehan suara kedua terbanyak di daerah pemilihan Sumut 1, meliputi Medan, Deliserdang, Serdagngbedagai, dan Tebingtinggi.
Bisnis usaha yang dilakoninya di bidang pemasaran, transporter, dan handling penyaluran BBM yang berpusat di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan milik Hendrik mendapat penghargaan satu mitra PT Pertamina Patra Niaga. “Hingga saat ini kami telah mempekerjakan hampir 2.000 karyawan, terbesar di Pulau Sumatera 5 lokasi, Jawa 6 lokasi, Kalimantan 4 lokasi, NTT dan NTB masing-masing 2 lokasi,” imbuh suami Ir Rospita Br Marpaung MM ini.
Tantangan menjadi seorang wiraswasta di luar Pulau Sumatera, tentu menyita banyak waktu. Melalui guyon, Hendrik tidak ingin disebut hanya ‘jago kandang’, sehingga dia rela hijrah dari Kota Medan, ke DKI Jakarta.Namun begitu, dia juga tidak mau disebut sebagai pengusaha nasional. “Ya itu tadi, biar tak jago kandang sajalah,” ujarnya sembari tertawa.
Kutipan lagu ‘Anak Medan’ pun patut ditujukan buat anak Medan yang sudah menjadi ‘banteng’ (berprestasi, red) di perantauan, yang juga Alumni PPRA 52 Lemhannas RI ini. PT Pertamina Patra Niaga pun mengapresiasi pemilik Perusahaan PT Cahaya Andhika Tamara ini, karena melaksanakan pekerjaan yang baik sebagai mitra kerja. “Kami mengapresiasi Bapak Hendrik Halomoan Sitompul sebagai pemilik perusahaan PT Cahaya Andhika Tamara,” kata Herry Wiwik dari PT Pertamina Patra Niaga. (adz/saz)
