MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan memutuskan untuk menghentikan penelusuran mereka atas kabar dugaan merebaknya penyakit Flu Singapura yang dikabarkan telah menyerang sejumlah warga di kelurahan, Kecamatan Medan Johor.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Medan, dr Mutia mengaku, penghentian penelusuran ini dilakukan karena dari hasil kroscek di lapangan tidak ada satupun pasien yang menderita penyakit tersebut. “Kami sudah telusuri, tapi memang enggak ada ditemukan pasiennya. Maka itu, penelusurannya kita hentikan dulu,” ujarnya.

Pun begitu, kata Mutia, pihaknya akan kembali melakukan penelusuran jika memang benar kasusnya telah ditemukan. Hal itu dikarenakan pihaknya memang harus bergerak cepat guna mencegah Flu Singapura mewabah. “Meski nihil, kami akan terus melakukan pemantauan,” katanya.

Menurut dia, sejauh ini pihaknya juga belum bisa membenarkan kabar yang menyatakan masyarakat terserang positif penyakit tersebut. Sebab, fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di lingkungan mereka seperti di Kecamatan Medan Johor juga tidak ada memegang data rekam medik pasien yang diduga terjangkit Flu Singapura.

“Jika memang benar ada dan sudah sembuh, kemungkinannya tempat mereka berobat tidak ada memberikan laporan. Kalau berobat di klinik, Puskesmas atau rumah sakit, tentu ada rekam mediknya,” akunya.

Ia menyatakan, bisa saja penyakit yang dikabarkan menyerang sejumlah balita tersebut memang bukan penyakit Flu Singapura. Namun, bisa saja gejalanya menyerupai tetapi ternyata penyakitnya berbeda. “Perlu diagnosa, dan diagnosa itu harus didukung penunjang laboratorium. Enggak bisa kita sembarangan membilang itu adalah Flu Singapura,” ucapnya.

Dia mengimbau, kendati Flu Singapura itu belum dapat dipastikan maka masyarakat diharapkan agar dapat terus menjaga kebersihannya. Selain itu, apabila ada gejala sepert lemas, radang tenggorokan, demam, bagian pipi merah dan kalau anak-anak rewel agar segera berobat ke faskes yang telah ditentukan. “Kalau berobat ke faskes rekam mediknya bisa tercatat dengan benar. Tapi yang terpenting adalah teruslah menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin, telah memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk membentuk tim Satgas untuk menangani kabar adanya dugaan balita di Medan Johor yang terjangkit Flu Singapura.

“Dinas kesehatan dan rumah sakit akan membentuk tim Satgas untuk mengawasi flu Singapur ini agar bisa kota deteksi secara dini,” ujar Dzulmi Eldin, usai pelantikan pejabat di jajaran Pemko Medan, Kamis (11/7).

Eldin juga menyampaikan, bahwa dirinya telah meminta Dinas Kesehatan Kota Medan dan pihak-pihak terkait agar memberikan surat edaran di seluruh rumah sakit di Kota Medan supaya mengantisipasi kondisi ini apabila memang mendapati kasus Flu Singapura.

Sementara itu,Dr Umar Zein mengatakan, Flu Singapura bisa dibilang penyakit tidak berat karena jarang menyebabkan kematian. Namun demikian, dikarenakan tingkat penularannya tinggi maka perlu diwaspadai atau diantisipasi. “Flu Singapura bisa dikatakan masuk dalam kasus luar biasa (KLB) karena sebelumnya tidak pernah ada dan penularannya sangat cepat,” ucapnya.

Kata dia, penyakit ini tidak memerlukan obat-obatan antivirus karena sampai sekarang belum ada antivirusnya atau vaksin. Untuk mencegahnya, kalau ada anak-anak yang terkena penyakit tersebut maka jangan sampai kontak langsung atau berdekat. Kemudian, gunakan masker untuk mengantisipasi penularan lewat udara.

Lebih lanjut Umar Zein mengatakan, penyakit Flu Singapura itu disebabkan infeksi virus akut yaitu Coxsackievirus dan Human Enterovirus (HEV) 71. Kedua virus ini biasanya menyerang balita. Meski begitu, penyakit ini tetap bisa dialami oleh anak-anak di atas usia 5 tahun, remaja bahkan juga orang dewasa. (map/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Sumatera Utara belum mau bersikap soal ancaman mogok massal angkutan kota (angkot) yang akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 17 hingga 19 Mei oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan.

Sekretaris Dishub Sumut, Edi Jufri ditanya soal ini mengatakan, terkait ancaman demo tersebut, dirinya tidak berhak memberikan keterangan. “Mana pula cocok ditanyakan sama kabid Angkutan Jalan. Urusan ini langsung ke kadis jadi lebih pas dia jawabannya,” katanya.

Dia menyampaikan pada hari ini (kemarin,Red) kadis sedang berada di Bandara Kualanamu, mendampingi gubernur dalam kegiatan pembukaan layanan Grab oleh tiga menteri yakni Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Hal senada juga direspon Kabid Lalu Lintas Dishub Sumut, Darwin Purba. “Sebaiknya ditanyakan ke Kadishub langsung,” katanya.

Pun demikian, Darwin sebelumnya mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan ulang terhadap para vendor transportasi online, kuota maupun perizinan angkutan sewa khusus. Hal ini guna menindaklanjuti revisi surat perintah pelaksanaan Permenhub 118. “Ya benar, kondisi saat ini kita masih melakukan pendataan ulang,” katanya pada medio Juni 2019.

Dia menjelaskan, surat edaran tersebut sudah disampaikan ke seluruh gubernur di Indonesia. Mengingat sehubungan batas waktu penyelenggaraan terhadap Permenhub 118 yang berakhir pada 13 Juni 2019. Untuk itu disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar segera melakukan evaluasi terhadap jumlah kebutuhan (kuota) kendaraan bermotor angkutan sewa khusus dan perizinannya.

Sebab untuk pertama kalinya, lanjutnya, evaluasi kuota dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan angkutan sewa khusus yang sudah beroperasi (yang sudah terdaftar pada perusahaan aplikasi), baik yang sudah berizin maupun yang belum, disamping manperhitungkan jumlah kebutuhan jasa angkutan sewa khusus di wilayah perkotan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Kadishub Sumut, Abdul Haris Lubis yang sebelumnya coba dikonfirmasi, enggan menjawab sambungan telepon wartawan. Begitupun dengan pesan singkat dan pesan whatsapp yang dikirimkan, ia tidak menggubris.

Dishub Medan Siap Fasilitasi

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Medan, Iswar Lubis mengatakan agar pihak Organda Medan dan para sopir angkutan kota atau konvensional dapat menahan diri. “Kami harapkan hal-hal demikian tidak perlu terjadi, semua masih bisa dibicarakan baik-baik dengan pihak provinsi yang memiliki kewenangan untuk hal ini. Kami juga berharap kepada pihak Provinsi agar segera menetapkan kebijakan yang real atas permasalahan ini,” ucap Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (11/7).

Hal itu, kata Iswar, akan memberikan kenyamanan dan kesetaraan bagi kedua belah pihak. “Harus ada rasa nyaman dan kesetaraan antara keduanya, baik dari pihak taksi online maupun dari pihak angkutan kota konvensional,” ujarnya.

Untuk itu, kata Iswar, pihaknya siap untuk mendampingi Organda dan para sopir angkot konvensional untuk datang dan berdelegasi dengan pihak Dishub Provinsi Sumatera Utara. “Tak perlu lah harus mogok – mogok, sekali lagi saya bilang, semua bisa dibicarakan baik-baik. Kalau perlu kami dari Dishub Medan siap mendampingi mereka untuk berdelegasi dengan pihak Dishub Provinsi (Sumut),” imbaunya.

Kata Iswar, pihaknya juga telah dua kali melayangkan surat kepada pihak Dishub Sumut. Surat itu berupa permohonan untuk memberlakukan kebijakan yang dimaksud untuk diterapkan kepada para angkutan taksi online. “Bahkan sudah dua kali kami menyurati Dishub Provinsi, yang pertama saat beberapa hari setelah saya dilantik jadi Kadishub (Medan) dan yang terakhir baru 3 hari yang lalu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Iswar, pihaknya juga telah mengirimkan surat himbauan pada pihak Organda agar dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi mogok massal. “Gak akan menyelesaikan masalah juga, lebih baik dibicarakan baik-baik kepihak yang berwenang yaitu Dishub Provinsi. Apalagi kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, angkot konvensional itu sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau mereka mogok, masyarakat yang tidak bersalah juga yang kena imbasnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, angkot di kota Medan mengancam akan melakukan aksi mogok massal beroperasi dalam waktu dekat. Selain di Medan, angkot di Binjai, Deli Serdang dan Karo juga dikabarkan melakukan aksi yang sama yang diperkirakan berjumlah lebih dari 15 ribu angkot. Hal itu sebagai bentuk protes atas ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan yang dalam hal ini adalah Permenhub 118 tahun 2018.

Sebelumnya, Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan, ancaman aksi mogok massal tersebut dilakukan lantaran taksi online di Medan tak mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118/2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Artinya, aturan yang ditandatangani Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tanggal 18 Desember 2018 tersebut tidak berjalan maksimal.

Namun, aksi yang direncanakan itu juga masih menunggu kesepakatan atau MoU antara Dishub Sumut dengan pihak aplikator (Grab dan Gojek) dalam melaksanakan Permenhub 118. Sebab informasinya, pada 12 Juli mendatang MoU itu akan dilakukan. (prn/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kembali melakukan penindakan tegas terhadap mobil yang parkir sembarangan, baru-baru ini.

Pantauan di lapangan, penertiban yang di-pimpin langsung Kasi Penindakan Dishub Medan, Rudi Sitorus bekerja sama dengan Polisi dan TNI menyeser Jalan Sei Batanghari.

Melihat kehadiran petugas, juru parkir (jukir) di sana kucar-kacir. Tanpa buang waktu, petugas langsung menindak kendaraan yang parkir di kawasan tersebut. Dalam hitungan menit, petugas menindak 20 unit mobil dengan cara mengembosin ban mobilnya.

“Semua itu kita lakukan untuk memberikan efek jera kepada pemilik mobil. Kita minta pemilik mobil memarkirkan kendaraan di lokasi yang sudah ditentukan. Kita tidak ingin jalanan di sini jadi macet lantaran adanya parkir liar,” ucap Rudi.

Salah seorang penggendara mobil, Yopi (49) mengucapkan rasa terimakasih kepada petugas Dishub untuk menertibkan kendaran yang parkir sembarangan. Soalnya, kendaraan di sana sesuka hatinya di parkirkan. Bahkan, sejak adanya RS Bunda Thamrin, kondisi jalan pun makin macet.

“Streslah setiap melintas jalan tersebut. Macetnya luar biasa. meski sudah ada rambu-rambu dilarang parkir, tapi tetap juga parkir. Disinyalir jukir dari ruas Jalan Sei Batanghari sampai menuju Sunggal diduga ielgal,” ujarnya.

Yopi juga minta Satpol PP Medan untuk menertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan tersebut. Karena, para pedagang berjualan sampai ke badan jalan.

“Jangan Dishub saja yang melakukan penertiban parkir di sana. Seharusnya, Satpol PP juga ikut menertibkan PKL. Gara-gara pedagang berjualan sampai ke badan jalan, kondisi jalan pun jadi macet,” ketusnya.

Terpisah, Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis pihaknya tetap mengawali penindakan secara tegas bagi yang melanggar aturan. Dikatakan, selain kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk penindakan disiplin berlalu lintas. Dishub Medan terus melakukan penindakan terhadap pengguna parkir yang melanggar aturan.

“Kita susah 3 kali melakukab penertiban di sini. jadi, kita minta warga untuk hati-hati memarkirkan kendaraannya di zona yang sudah dilarang. Karena, kita terus melakukan penertiban secara mendadak dan tanpa ada pemberitahuan. Tanpa sungkan, kita langsung mengembosin ban mobil tersebut. Seperti parkir liar, parkir berlapis tetap menjadi pengawasan kita. Tetap kita lakukan penindakan tegas termasuk parkir di jalur pedestrian,” tegasnya.

Iswar juga minta kepada pemilik RS Bunda Thamrin untuk menyediakan lokasi parkir yang memadai. Karena, banyak kendaraan yang keluar masuk ke rumah sakit tersebut. “Kita berharap rumah sakit tersebut membeli lahan yang diperuntukkan untuk lokasi parkir. Jadi, warga yang berkunjung ke sana bisa memarkirkan kendaraanya di lokasi yang sudah tersedia dan kondisi jalan jadi lancar,” harapnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bertujuan melindungi hak konsumen pembeli daging di Kota Medan, Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) menjalin kerja sama dengan PD Pasar Kota Medan.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut dilakukan di Kantor PD Pasar Kota Medan, Jalan Razak Medan, Rabu (10/7).

“MoU ini bertujuan menertibkan dan mengawasiý penjualan atau distribusi daging-daging yang masuk ke seluruh pasar di bawah naungan PD Pasar Kota Medan,” ungkap Plt PD RPH Kota Medan Ainal Mardiah, didampingi Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya, usai memasang pelat dan spanduk dari RPH Kota Medan di sejumlah kios pedagang daging Pasar Petisah Medan.

Dengan penertiban dan pengawasan ini, lanjut Mardiah, diharapkan masyarakat Kota Medan bisa mendapat atau mengkonsumsi daging yang aman, sehat, utuh, serta halal. Bahkan, katanya, sebagai tindak lanjut MoU itu, pihaknya bersama instansi terkait, dalam waktu dekat segera melakukan razia terhadap daging sapi, babi, dan kambing, yang beredar di sejumlah pasar Kota Medan.

Mardiah juga mengimbau kepada para pedagang daging, agar mengambil daging dari RPH Kota Medan, untuk mendapatkan daging yang aman, sýehat, utuh, serta halal (ASUH). Apalagi, RPH Kota Medan sebagai satu-satunya rumah potong hewan di Kota Medan dan Sumatera Utara (Sumut), yang memiliki sertifikat dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumut. Dengan itu, diharapkan para pedagang dan konsumen merasaý lebih aman dan nyaman dalam berdagang dan mengkonsumsi daging.

Dia juga memastikan, penertiban dan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, guna menghindari adanya pencampuran atau pengoplosan antara daging dari RPH Kota Medan dan dari luar. “Daging-daging dari RPH Kota Medan dipastikan terjamin. Tapi kalau dari luar, kami tidak berani menjamin. Karena itu, bagi konsumen yang ingin membeli daging, perhatikan dengan teliti. Ciri-ciri daging yang sehat itu masih merah, dipegang berair, tapi tidak lengket,” beber Mardiah.

Lebih lanjut Mardiah mengatakan, pihaknya juga memberikan 3 karcis untuk setiap daging yang keluar dari RPH Kota Medan. Ketiganya yakni karcis kandang, pemeriksaan kesehatan, dan pemotongan. “Saat razia nanti, para pedagang harus melengkapi ketiganya, jika tidak mau terkena sanksi,” tegasnya.

Sementara Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya menambahkan, pihaknya lebih fokus kepada tempat berjualan para pedagang. “Khusus di Pasar Petisah, ada 7 pedagang daging yang diberi izin. Seluruhnya mengambil daging dari RPH Kota Medan,” katanya.

Menurutnya, PD Pasar bersikap tegas dalam hal ini, yakni pedagang yang mengambil daging dari luar RPH Kota Medan, tidak akan diberi izin tempat. “Daging yang diambil wajib dari RPH Kota Medan. Bukan kami ingin menyalahi Undang-Undang (UU) Persaingan Usaha, tapi seluruh daging yang dijual di sini harus melalui pemeriksaan ulang, guna mendapatkan daging yang sehat, aman, utuh serta halal, karena itu adalah hak konsumen,” pungkas Rusdi.

Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri pihak Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pemko Medan, yang diwakili H Amril Anchan, perwakilan Satpol PP Kota Medan, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta pihak-pihak terkait lainnya. (map/saz)