MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pabrik springbed milik CV Sahabat Sejati Mandiri/Four Star, ludes terbakar di Dusun IIA, Pasar 5, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, sekira pukul 06.00 WIB, (9/7). Meskipun tidak ada korban jiwa, pemilik usaha mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Informasi diperoleh di lapangan, seorang penjaga malam, Anton awalnya melihat api telah membakar busa di dalam pabrik.

Ia bersama teman – temannya berusaha memadamkan api dengan pasir. Namun, api tidak dapat dijinakkan. Bersamaan dengan itu, seluruh karyawan berusaha menyelamatkan diri keluar dari pabrik.

Kobaran api terus marak. Petugas pemadam kebakaran yang telah dihubungi tiba di lokasi. Sebanyak 15 unit pemadam dari Pemko Medan dan 7 unit pemadam dari Pemkab Deliserdang atau totalnya 22 mobil pemadam, melakukan penyiraman. Dalam waktu satu jam lebih akhirnya api dapat dijinakkan.

Setelah api benar – benar padam, petugas melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sejumlah barang produksi, 3 unit mobil pikap dan mesin molen ludes terbakar.

Kepala Dusun II, Rahim mengatakan, kebakaran yang terjadi adalah kali kedua. Sebelumnya, pabrik springbed ini sudah terbakar pada tahun 2011. “Ini yang kedua kali terjadi, dari musibah ini tidak ada korban jiwa. Tapi sejumlah barang banyak yang terkabar,” katanya.

Sementara, Kapolsek Medan Labuhan, AKP Edy Safari mengatakan, kasus kebakaran itu sudah mereka tangani. Untuk penyebab kebakaran masih mereka selidiki. “Kita masih lakukan penyelidikan di lapangan, untuk penyebabnya belum bisa kita simpulkan. Kita sudah turun ke lokasi untuk mengumpulkan bukti dan saksi,” ucap Kapolsek. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 Ranperda untuk tahun 2019 diharapkan dapat selesai pada tahun ini sebelum habis masa jabatan anggota DPRD Medan periode 2014-2019. Sebab, bila tidak diselesaikan sebelum habis masa jabatan anggota DPRD periode sebelumnya akan menjadi satu kendala bagi fraksi dalam menunjuk kembali anggota DPRD yang baru dalam menyelesaikan ranperda tersebut.

“Sebenarnya ya bisa saja, gak ada masalah. Tapi akan jauh lebih baik kalau bisa diselesaikan oleh anggota DPRD yang lama karena akan lebih dapat memahami dan fraksi pun tidak repot lagi menunjuk anggota fraksi yang baru,” ucap anggota DPRD Medan dari fraksi PDI Perjuangan kepada Sumut Pos, Selasa (9/7).

Disebutkannya, seharusnya 12 Ranperda tersebut harusnya dapat selesai sebelum bulan September. “Karena beberapa Ranperda kan juga hanya membahas soal revisi – revisi BUMD, harusnya bisa lebih cepat selesai lah,” ujarnya.

Begitupun dengan Pansus yang telah dibentuk, Boydo menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah membentuk lebih dari 5 pansus. “Kalau saya gak salah sudah ada 7 atau 8 pansus. Ranperda yang sudah terbentuk Pansusnya ini harusnya bisa selesai paling lama awal Agustus, kalau sudah ada 7 Pansus saja, berarti kan setidaknya hingga awal Agustus sudah ada 7 Ranperda yang selesai. Tinggal menyelesaikan 5 lagi hingga akhir Agustus,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Boydo, dirinya sangat berharap agar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan agar bisa lebih ketat dalam memberikan perhatiannya kepada hal ini. “Saya harapan Sekwan bisa lebih ketat untuk mengingatkan Pansus nya dan menjadwalkan rapat – rapat selanjutnya agar Ranperda ini bisa cepat selesai,” terangnya.

Dengan itu, kata Boydo, seluruh Ranperda ini diharapkan dapat selesai paling lama dibulan September. “ya selambat-lambatnya dibulan September lah,” katanya.

Di lain pihak, Ketua komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PPP, Abdul Rani menyebutkan, pembahasan Ranperda yang dilakukan setelah habisnya masa jabatan anggota DPRD Medan periode yang lama dan masuknya anggota DPRD Medan periode yang baru bukanlah sebuah masalah. “Yang penting kan masih dibahas ditahun 2019, kan masih tahun berjalan. Setiap fraksi kan nantinya tinggal menunjuk anggota fraksi yang baru untuk meneruskan proses Ranperda itu,” kata Abdul Rani dengan singkat.

Seperti diketahui, DPRD Medan telah mengusulkan 12 rencana Peraturan Daerah (Perda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Medan 2019. Propemperda itu disampaikan dalam Paripurna DPRD Medan pada Selasa (22/1) yang lalu. Dari 12 Ranperda tersebut, 7 diantaranya usulan Pemko Medan dan lima lainnya merupakan usulan DPRD Medan.

Adapun Ranperda yang diusulkan Pemko yakni rencana perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031, kemudian Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya pembahasan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Medan 2019, Perubahan APBD Kota Medan 2019, dan Perda tentang APBD Medan 2020. Terakhir, pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaran Keolahragaan dan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Sedangkan untuk lima rencana Perda yang diusulkan oleh DPRD Medan yakni tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam, rencana Perda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, rencana Perda tentang Sistem Pendidikan di Medan dan Larangan Penjualan Minuman Beralkohol. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paripurna pengambilan keputusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Sumut Tahun Anggaran 2018, Selasa (9/7) cukup alot diperdebatkan anggota dewan dari berbagai fraksi. Sebab, pimpinan paripurna terkesan memaksakan melanjutkan paripurna yang tidak memenuhi kuorum tersebut.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora selaku pimpinan sidang sempat membuka sidang, mendapat interupsi dari beberapa anggota dewan seperti HM Nezar Djoeli (F-NasDem), Muhri Fauzi Hafiz (F-Demokrat), Sarma Hutajulu (F-PDI Perjuangan), Hanafiah Harahap(F-Golkar) dan Ramses Simbolon (F-Gerindra) minta paripurna pengambilan keputusan bersama Gubsu terhadap ranperda LPjP harus memenuhi kuorum, karena anggota dewan yang hadir hanya 35 orang dari jumlah 100 anggota DPRD sumut.

Perdebatan masalah rapat tidak kuorum berlangsung cukup lama, bahkan rapat paripurna yang dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi itu sempat diskor beberapa kali, karena dalam tata tertib DPRD Sumut pasal 113 menyebutkan rapat pengambilan keputusan harus memenuhi kuorum 2/3 dari jumlah anggota dewan.

Tetapi, anggota yang hadir tidak mencukupi. Bahkan anggota dewan Ramses Simbolon dan Nezar Djoeli mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan dewan, karena dalam tatib disebutkan pimpinan dewan terdiri dari ketua dan wakil ketua dapat melakukan rapat jika paripurna diskor beberapa kali akibat tak kuorum.

“Pimpinan dewan ada 5 orang, kalau rapat dilanjutkan apakah dua orang anggota pimpinan bisa bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil dalam rapat tidak kuorum,” ujar Ramses mempertanyakan posisi Ketua Dewan Wagirin Arman tidak hadir.

Namun Nezar Djoeli menegaskan bahwa Wagirin Arman tidak bertanggung jawab hasil keputusan yang diambil dari rapat yang tidak qourum.

Menyikapi kondisi itu, Muhri Fauzi menyarankan agar rapat diskor untuk rembukan antara pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Saran tersebut diapresiasi Aduhot dan menskor 15 menit untuk mufakat pimpinan fraksi. Usai rapat pimpinan, keputusan dilanjutkan atau tidak rapat paripurna dilemparkan kepada anggota dewan yang ternyata disetujui 8 fraksi kecuali PDI Perjuangan menyatakan walk out (keluar) dari rapat paripurna.

“Kami minta rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap LPjP APBD 2018 dijadual ulang, karena tidak memenuhi kuorum. Kalau tetap dilanjutkan F-PDIP keluar dari sidang, karena kami tidak ingin melanggar konstitusi,” ujar Sarma seraya meninggalkan ruangan yang diikuti beberapa anggota F-PDIP lainnya.

Sementara dalam lanjutan paripurna, juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir menerima ranperda LPjP APBD 2018 dengan realisasi anggaran pendapatan Rp12,7 T dan belanja daerah Rp12,5 T. Sehingga, surplus Rp139,6 M. Kemudian pada pembiayaan, yakni penerimaan Rp841 M dan pengeluaran Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp841 M, sehingga Silpa sebelum koreksi dan setelah koreksi Rp981 M. Selanjutnya saldo anggaran lebih awal Rp841 M dan saldo anggaran lebih akhir Rp981 M. Kemudian, neraca per 31 Desember 2018; jumlah aset Rp19,9 T, jumlah kewajiban Rp1,5 T sehingga jumlah ekuitas Rp18,3 T.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi berharap ranperda LPjP APBD 2018 segera ditetapkan jadi perda, sehingga bisa melanjutkan tugas dalam penyusunan P-APBD 2019 dan R-APBD 2020. Banyak hal yang harus dilakukan untuk pembenahan dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain masih adanya OPD tidak mendampingi dewan dalam kunjungan kerja sehingga menyulitkan dewan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta adanya OPD belum profesional menyelesaikan persoalan.

“Kami mohon maaf dan akan mengevaluasi agar tidak terulang lagi pada masa akan datang. Ada pula hal positif yang perlu kita pertahankan, agar kita dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi tugas dewan telah banyak meluangkan waktu dalam penyempurnaan ranperda LPjP APBD 2018 jadi lebih baik,” ujar Edy. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan gedung Night Party di areal Medan Club, Jalan RA Kartini Medan yang berlokasi di sebelah gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Masjid Agung Medan, tak diketahui Kadispar Medan, Agus Suriyono.

Agus Suriyono mengaku, bahwa dirinya belum mengetahui apakah di areal Medan Club tersebut terdapat bangunan untuk tempat hiburan malam. “Saya belum tahu itu,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Selasa (9/7) saat ditemui diruang kerjanya.

Agus membenarkan, bahwa baru-baru ini pihaknya telah menerima surat tembusan dari BKM Agung Medan terkait protes masyarakat atas bangunan Night Party di areal Medan Club yang diduga akan dijadikan tempat hiburan malam. “Suratnya itu ditujukan ke Dinas Perizinan ke Dinas Pariwisata itu, tembusannya dan saya sudah terima,” ujarnya.

Agus menyebutkan, bahwa pihaknya akan segera meninjau lokasi yang dimaksud guna melakukan pengawasan. “Kalau namanya ada laporan, tentu akan kita sikapi. Bukan hanya laporan dari pihak pengurus masjid saja, laporan dari masyarakat pun pasti kita sikapi,” tegasnya.

Terkait izin untuk membangun tempat hiburan malam tersebut, Agus mengaku idak mengetahui hal itu. “Soal izin silahkan tanyakan langsung ke Dinas Perizinan. Dinas Pariwisata tidak mengurusi masalah izin,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota komisi III DPRD Medan dari fraksi PKS, Asmui Lubis menilai, seharusnya pihak Dinas Pariwisata langsung terjun ke lapangan guna melihat langsung kondisi bangunan atau tempat yang akan dijadikan hiburan malam tersebut.

“Kalau sudah terima surat tembusannya harusnya langsung ke sana lah. Jangan tunda-tunda lagi, akibatnya jadi gak tahu dan harusnya jangan langsung bilang gak tahu. Ini kan kecolongan namanya,” tegas Asmui Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (9/7) via selulernya.

Asmui menjelaskan, Pemko Medan dan dinas-dinas terkait jangan sampai lengah dan lemah dalam memberikan tindakan atau sanksi tegas terhadap pembangunan hiburan malam yang letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Medan tersebut.

“Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata dan Perizinan jangan diam, lihat dulu kesana. Kalau tak ada izin atau tak sesuai izin maka tindak tegas. Jangan nanti masyarakat yang bertindak, malu kita, nanti dianggap masyarakat bahwa Pemko Medan tak mampu menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Asmui, saat inilah waktunya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menunjukkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat dinilai masyarakat Kota Medan sebagai Wali Kota yang baik dan pantas untuk terpilih kembali.

“Kalau memang dia mau maju lagi dan mau terpilih lagi, inilah saatnya. Tunjukkan kinerjanya, selesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat, pasti masyarakat akan menilai Dzulmi Eldin dengan penilaian yang positif. Ini momen bagus dan tugas Pemko Medan lah menyelesaikan masalah ini,” tegas Asmui.

Seperti diketahui, sebelumnya BKM Agung Medan melalui Relawan Perempuan Pembangunan Masjid Agung (RPPMAS) telah menegaskan penolakan terhadap pembangunan gedung Night Party di areal Medan Club. Penegasan ini disampaikan Ketua RPPMAS, dr Hj Sonda Sari Batubara kepada wartawan, Rabu (3/7).

Mereka menyebutkan bahwa pembangunan hiburan malam itu bisa meresahkan serta mengganggu kenyamanan masyarakat serta jamaah Masjid Agung Medan dan Musala Al-Raudhoh.

Sebelumnya, Badan Kenaziran Masjid (BKM) Agung Sumatera Utara juga telah melayangkan surat resmi No. 11/BKM-AM/K/IV/2019 tertanggal 29 April kepada pihak Medan Club. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman informasi yang beredar, BKM Agung memohon klarifikasi secara tertulis kepada pengurus Medan Club berkaitan dengan informasi atas dugaan bangunan hiburan malam/night party yang disebut-sebut telah memiliki izin

Pada surat itu disebutkan, BKM Agung mempertanyakan perihal kebenaran informasi yang beredar tentang perizinan yang telah dikantongi oleh pihak Night Party Club.

Sebab, dari informasi yang beredar, BKM Agung mempertanyakan kepada pihak instansi terkait apakah benar adanya bangunan yang bertempat di Medan Club sudah memiliki perizinan seperti HO, IMB, SIUP dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta beberapa surat perizinan lainya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah balita di Medan Johor diduga terserang wabah penyakit Flu Singapura. Gejala terserang Flu Singapura yakni, bintik-bintik merah pada kulit si kecil, terutama di dalam atau sekitar mulut (lidah, gusi, pipi dalam), di telapak tangan dan kakinya, hingga di bagian bokong.

Firman (38), salah seorang warga Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan Johor mengaku, anaknya yang berusia 3 tahun terkena Flu Singapura. Kini, masih dalam perawatan di rumah.

“Sudah dibawa berobat ke dokter praktik di rumah sakit. Katanya terkena Flu Singapura. Saat ini, dirawat di rumah saja karena kondisinya sudah mulai membaik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7).

Tak jauh beda disampaikan Fina (35), warga Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. Kata dia, seminggu lalu anaknya yang paling kecil terserang Flu Singapura. “Anak saya tiga, semuanya terkena demam. Namun, setelah diperiksa ke dokter ternyata yang dua demam biasa. Sedangkan seorang lagi terkena Flu Singapura dan saat ini sudah membaik,” ujarnya.

Begitu juga dengan Anita (30), warga Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor. Anaknya terserang Flu Singapura akibat tertular anak tetangganya sekitar sebulan lalu. “Anak saya dua, umurnya 3,5 tahun dan 2 tahun. Mereka tertular dari anak tetangga di dekat rumah sewaktu bermain bersama,” aku Anita.

Diutarakan dia, ketika terserang penyakit tersebut kedua anaknya mengalami panas yang cukup tinggi. Selain itu, telapak tangan dan kaki terdapat bintik merah semacam cacar air dalam jumlah banyak.

“Panas badan anak saya hingga 39 derajat celcius. Di telapak tangan dan kaki banyak bintik merah kayak cacar air. Selain itu, ada juga di mulut juga ada tapi tidak banyak,” terangnya.

Lantaran suhu panas badan kedua anaknya tinggi selama tiga hari, sambung Anita, dia membawa buah hatinya ke klinik bidan dekat rumah. “Sewaktu dibawa ke klinik, dinyatakan kena cacar air. Tapi, setelah saya cari tahu dari kawan yang anaknya kena penyakit yang sama, ternyata Flu Singapura. Itulah setelah berobat ke klinik, dua hari kemudian mulai baikan hingga sekarang,” ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Farida (25), warga Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor. Ia mengungkapkan, anaknya yang berusia 1 tahun lebih, mengalami Flu Singapura selama sebulan lebih. “Anak saya tertular dari anak tetangga yang berkunjung ke rumah. Dua hari kemudian, suhu badan anak saya panas cukup tinggi. Kemudian, telapak tangan dan kaki ada bintik-bintik merah,” ungkapnya.

Sementara, terkait dengan penyebaran penyakit ini, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan (Dinkes Medan), dr Mutia menyatakan, belum ada menerima laporan pengaduan terkait ini.

“Belum ada laporan ke kita, jadi saya belum tahu. Kalau ada laporan dari rumah sakit, biasanya ditembuskan ke dinas, lalu kita telusuri. Kalau ada apa-apa, kami biasanya tanggapi, tapi ini belum ada pengaduan, belum ada laporan,” kata Mutia yang dihubungi.

Disinggung bagaimana antisipasi Dinkes Medan terhadap wabah penyakit tersebut, Mutia mengaku Flu Singapura belum termasuk kategori penyakit yang menjadi perhatian pihaknya karena belum ada menerima kasusnya.

Sekadar diketahui, Virus ini hidup di saluran pencernaan dan menyebar dari orang ke orang, biasanya dari tangan yang kotor dan permukaan yang terkontaminasi oleh tinja (feses). Tidak hanya itu, penyakit ini juga dapat menular melalui kontak dengan air liur, feses, cairan pada ruam kulit, atau sekresi pernapasan (batuk atau bersin) dari orang yang terinfeksi.

Flu Singapura adalah penyakit yang tidak berbahaya, tidak memerlukan perawatan spesifik, dan biasanya hilang dalam 2 minggu. Akan tetapi jika gejalanya dibiarkan dan pasien tidak mendapatkan perawatan yang tepat, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti meningitis, polio, dan bahkan kematian.

Flu Singapura adalah salah satu penyakit yang mudah menular. Anak Anda bisa saja langsung tertular virus dari orang lain yang masih sakit. Flu Singapura pada bayi dan anak awalnya ditandai dengan gejala flu umum. Misalnya anak yang merasa lemas/tidak enak badan, mengeluh sakit tenggorokan, dan demam ringan berkisar 38-39 derajat celcius.

Kemudian satu atau dua hari selanjutnya baru muncul ciri-ciri flu Singapura lainnya, yaitu mulai timbul ruam kemerahan di dalam dan/atau sekitar mulut (lidah, gusi, pipi dalam), di telapak tangan dan kaki, hingga bokong. Ruam kemerahan ini adalah ciri-ciri flu Singapura pada bayi dan anak yang paling khas terlihat lainnya.

Hal yang membedakan ruam kemerahan karena gejala Flu Singapura pada anak dengan penyakit lainnya adalah ruam yang mucul tidak gatal. Mulanya ruam ini muncul sebagai bentol merah, kecil, datar, yang berubah menjadi bintil atau sariawan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019 sudah memasuki tahap psikotest. Selain dari Universitas Sumatera Utara, penguji juga didatangkan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah seorang peserta seleksi, Aris Yudhariansyah mengatakan, ujian psikologi yang diikuti kali ini berdasarkan pengalamannya sangat berbeda dari biasanya. “Ya, banyak ditanyakan hal-hal baru juga, jadi tidak sebatas mengukur kemampuan karakter pribadi kita,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (9/7).

Meski tidak mengungkap lebih detil soal pertanyaan yang dilontarkan, ia menyebut bahwa penguji yang didatangkan juga tidak sebatas dari akademisi asal USU saja. “Saya tahunya waktu ditanya dari nama oleh, kemudian saya jawab dan dia tidak tahu. Kan gak mungkin orang dari Sumut tidak tahu nama-nama daerah di sinin

Saya rasa pengujinya ada yang dari UGM,” kata Kadinkes Asahan yang mencoba JPT Pratama Pemprovsu sebagai Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem.

Ia menambahkan, penguji juga sempat mendalami seputar visi misinya jika duduk pada posisi yang diambil tersebut. “Saya sudah siapkan program di RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem. Saya ingin membuat mobil keliling konseling psiakter untuk membantu masyarakat sebelum terkena stres berat,” katanya.

Peserta seleksi lainnya, Hasmirizal Lubis mengaku sangat siap mengikuti tahap psikotest. “Kebetulan jadwal saya jam 2 siang ini. Sudah mempersiapkan diri dengan baik, sembari berdoa agar tenang selama ujian. Mohon doanya ya,” katanya.

Seperti diketahui, dalam tahapan psikotest ini sebanyak 101 peserta yang mengikutinya. Mereka semua sebelumnya telah lulus ujian makalah, dari total 148 peserta yang mengikuti tahap tersebut pada 25 Juni lalu. Selanjutnya bagi para peserta seleksi yang lulus, akan mengikuti tahap akhir yajni wawancara pada 15 Juli 2019. Sementara untuk hasilnya akan diumumkan pada awal Agustus mendatang.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menepis isu ‘pengantin’ seleksi JPT Pratama pada tahapan ujian penulisan makalah. “Saya nyatakan isu soal adanya ‘pengantin’ untuk 16 jabatan strategis dilingkungan Pemprovsu yang saat ini dilelang adalah tidak benar.

Mereka semua murni mengikuti ujian seleksi dan hanya untuk ujian. Itu sangatlah mahal. Dari hasil ujian itulah nanti, kemudian panitia seleksi akan menyaring dan menghasilkan tiga nama yang akan diajukan kepada saya,” katanya.

Menurut dia berdasarkan pengumuman dari pansel, mereka yang lulus merupakan peserta seleksi tahap kedua dan tahap pertama. Artinya, jelas Edy, Pansel JPT Pratama Pemprovsu telah menyelesaikan seleksi pada tahap tulisan makalah, 25 Juni lalu.

Dimana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara Nomor 007/SPJTP/VI/2019 tertanggal 2 Juli 2019, yang berisi penetapan nama-nama peserta yang berhak lulus mengikuti seleksi tahap berikutnya. Dan kini semua peserta masih mengikuti ujian psikotes, untuk itu diharapkannya agar semua dapat berjalan lancar.”Atas nama Pemprovsu, berulang kali saya tegaskan, tidak ada titipan dalam seleksi ini melainkan seleksi yang objektif dan fair,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 17 orang calon jamaah haji (CJH) dari Keluarga Besar PDAM Tirtanadi tahun 2019, dilepas Direksi dalam acara silaturahim tepung tawar di Masjid Ma’ul Hayah Kantor Pusat PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (9/7).

Pegawai dan keluarga pegawai yang akan menunaikan ibadah haji dan ditepung-tawari yakni Jamal Usman Ritonga, Nurmaziah, Adelina Sitorus, Maksum Asnawi Lubis, Jumaris Syawal, Hafnida Asni Siregar, Syafaruddin Siregar, Linda Sari Harahap, Neneng Sugiharto, Harris, Eva Susilawati, Zainab Nasution, Zulkifli Lubis, Ade Trisna Purba, Syafrizal, Syahroni Simbolon, Suryawani Sudian.

Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Trisno Sumantri menyampaikan, Direksi beserta para Pegawai mendoakan agar para calhaj ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, sehingga bisa menggapai haji mabrur.

Selain itu Trisno meminta agar calhaj tetap menjaga kesehatannya karena sangat penting dalam menyelesaikan proses perjalanan haji sepenuhnya.

“Saya mengharapkan doa dari semua pihak termasuk calhaj yang akan berangkat ke tanah suci agar mendoakan kemajuan PDAM Tirtanadi dan tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Trisno Sumantri juga mengumumkan 15 orang pegawai yang diberangkatkan umroh oleh PDAM Tirtanadi untuk tahun 2019 ini. Ke-15 pegawai terpilih ini adalah para pegawai yang rata-rata telah mengabdi di PDAM Tirtanadi di atas 20 tahun.

Adapun 15 orang pegawai yang diberangkatkan umrah oleh PDAM Tirtanadi, yaitu Pardianan, Ahmad Gunawan, Sulastono, Abdul Karim Hasibuan, Jasmin, M. Irfan, Hendra, Erwinsyah Pane, Awaluddin Lubis, Sunaryo Marijan, Darwin, Rosmawar Nainggolan, Darlisma, Roswita Wani Daulay, Lisdaniar.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi, Silmi mengatakan, mereka yang berangkat haji pada tahun ini adalah orang-orang yang beruntung. Untuk mensyukuri itu, menurut Silmi, para calhaj harus benar-benar menjaga kesehatannya karena diperlukan fisik yang fit untuk menyelesaikan proses berhaji tersebut.

Sementara itu, Al Ustad Drs Hamdan Yazid MA dalam tausiyahnya sekitar 20 menit mengatakan saat ini para Pegawai PDAM Tirtanadi yang beruntung bisa berangkat ke tanah suci dikatakan calon jamaah haji (calhaj).

Berangkat ke Tanah Suci disebut calon haji dan saat pulang nantinya digelar Pak Haji dan Bu Hajjah. “Saya berpesaan kepada calhaj yang akan berangkat ini untuk selalu membersihkan hati. Ingat peringatan Allah SWT kepada yang berangkat haji, agar selalu menjaga lidah dan mulut. Jangan pernah berkata kotor, berkata kasar, berkata-kata yang tak baik,” ujar Al Ustad Hamdan Yazid.

Diingatkannya lagi kepada calon jamaah haji dari PDAM Tirtanadi agar selama melaksanakan ibadah haji, jangan sekali-kali bertengkar, berkelahi, berselisih paham, karena semua perbuatan ini akan merugikan jamaah haji tersebut.

Kalau ditanya kepada dirinya, mana lebih enak melaksanakan haji saat dahulu bila dibandingkan sekarang, Ustad Drs Hamdan Yazid mengaku lebih enak dan mudah melaksanakan haji dahulu bila dibanding sekarang ini. Karena naik haji baru pertama kali benar-benar niatnya karena Allah SWT. ”Berangkat haji itu benar-benar diniatkan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah SWT karena ingin, sehingga nantinya bisa mendapatkan haji yang mabrur,” ujarnya.

Acara tepung tawar tersebut juga dihadiri Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan PDAM Tirtanadi, para kepala Divisi, Kepala Cabang/IPAM/IPAL dan Pegawai dan Tenaga Kontrak PDAM Tirtanadi.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) sepakat menyatakan dukungan terhadap M Rahmaddian Shah SH maju sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Medan Periode 2019-2023.

Pemilihan Ketua MPC PP Kota Medan, akan digelar dalam dekat. Namun, dukungan terhadap Rahmaddian. Dukungan tersebut, disampaikan oleh 16 Ketua PAC Pemuda Pancasila di Hotel Emerald, Jalan Putri Hijau, Senin (8/7) malam.

Adapun ke 16 PAC yang memberikan dukungan, yakni PAC PP Medan Polonia, PAC PP Medan Sunggal, PAC PP Medan Timur, PAC PP Medan Belawan, PAC PP Medan Tuntungan, PAC PP Medan Deli, PAC Medan Labuhan.

Kemudian, PAC PP Medan Tembung, PAC PP Medan Kota, PAC PP Medan Barat, PAC PP Medan Perjuangan, PAC PP Perumnas Mandala, PAC PP Medan Area, PAC PP Medan Maimun, (DK) PAC PP Simalingkar, dan PAC Medan Amplas. Tak hanya komit memberikan dukugan, ke 16 Ketua PAC Pemuda Pancasila yang hadir juga menyerahkan surat dukungan.

Ketua PAC PP Medan Kota, Johan, mengatakan bentuk dukungan setelah dilakukan rapat para Ketua Pimpanan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila se-Kota Medan. Di mana 16 PAC menginginkan Rahmaddian Shah menjadi Ketua MPC PP Kota Medan periode selanjutnya.

“Mengingat Rahmadian Shah sangat cocok menempati posisi ketua karena dapat merangkul seluruh pengurus PP se-Kota Medan dan sudah memiliki pengalaman berorganisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PAC PP Medan Area, Kamaluddin Tanjung, menambahkan sembari berharap dengan pemberian dukungan kepada Rahmaddian Shah adanya perubahan dalam roda organisasi Pemuda Pancasila Kota Medan yang lebih baik.?

“Kami mendukung Rahmaddian untuk Pemuda Pancasila Kota Medan agar organisasi ini lebih baik kedepannya,” pungkas Kamaluddin. (gus/ila)