MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan, kawasan bekas Bandara Internasional Polonia bakal disulap menjadi kawasan bisnis. Namun, hal itu terkendalan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2011 yang mengatur peruntukan lahan eks bandara tersebut menjadi Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Udara (AU). Karenanya, Pemko Medan berharap Perpres tersebut dapat direvisi, sehingga RDTR tersebut dapat terlaksana.

Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ihsan mengatakan, sesuai RDTR Kota Medan, lokasi di sekitar eks Bandara Polonia memang sudah direncanakan untuk dijadikan sebagai pusat bisnis. “Perda RDTR itu disahkan pada 2015 lalu. Tapi sebelum perda itu berlaku, Perpres Nomor 62/2011 sudah ditetapkan. Di Perpres itu disebutkan, eks Bandara Polonia itu diperuntukkan sebagai Lanud TNI AU,” jelas Ferri kepada Sumut Pos di Balai Kota Medan, Senin (8/7).

Karena adanya Perpres itu, maka Pemko Medan belum bisa memaksimalkan pembangunan di kawasan tersebut. “Kecuali kalau ada perubahan Perpres itu tadi, maka Perda kita yang akan berlaku dan kawasan itu bisa dibangun untuk pusat bisnis,” ujarnya.

Disebutnya, pembangunan di inti kota sudah sangat padat dan lahannya juga sangat terbatas. Karenanya, sangat wajar jika investor butuh gedung tinggi untuk memaksimalkan ruang yang dibutuhkan. “Tapi untuk pembangunan gedung tinggi tadi, tetap harus kembali lagi kepada KKOP yang masih berlaku di Kota Medan,” terangnya lagi.

Jadi, kata Ferri, blueprint pembangunan gedung tinggi di Kota Medan memang masih tetap mengacu kepada RDTR Kota Medan, walaupun masih terkendala aturan KKOP yang ada. “Kita belum tahu, apakah RDTR kita itu perlu direvisi atau tidak. Kalaupun perlu, butuh waktu lima tahun sekali untuk merevisinya. Karena RDTR itu baru disahkan pada 2015, maka paling cepat baru bisa direvisi tahun depan (2020). Itupun bila memang dibutuhkan,” ungkapnya.

Ferri juga sepakat, bila pembangunan gedung tinggi di Kota Medan masih didorong oleh TOD (Transit Oriented Development) untuk rusun, apartemen dan kepentingan lainnya. “Kepentingan itu memang masih didorong oleh TOD. Tapi kembali lagi, PKPPR juga tidak bisa mengeluarkan IMB yang diminta bila belum mendapatkan rekomendasi dari Lanud agar sesuai dengan KKOP yang berlaku,” jelasnya.

Sementara Kepala Bappeda Kota Medan, Irwan Ritonga menyebutkan, pihaknya tidak mengintensitaskan pembangunan gedung tinggi di Kota Medan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Melainkan, lebih fokus membangun Kota Medan dalam bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. “Fokus kita bukan gedung tinggi. Gedung tinggi itu lebih ke swasta. Untuk izin pembangunan gedung tinggi juga ke Dinas PKPPR, bukan ke Bappeda. Untuk tahun ini, fokus kami jelas, yakni untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” ucap Irwan Ritonga kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (8/7).

Dalam waktu dekat ini, kata Irwan, Pemko Medan sedang gencar dalam rencana pembangunan RSUD Pirngadi Medan. “Saat ini kami sedang membahas ke pemerintah pusat agar RSUD Pirngadi segera dibangun. Kami juga membuka kemungkinan untuk bisa bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga agar pembangunan tersebut cepat terealisasi. RSUD Pirngadi harus segera dibangun, karena kesehatan jadi salah satu prioritas pembangunan Kota Medan tahun ini,” jelasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kembali menegaskan dukungannya atas pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Tak sekadar dukungan, Edy bahkan siap memfasilitasi rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara itu ke presiden.

EDY Rahmayadi mengaku, dirinya sangat sependapat atas rencana pembentukan Provinsi Sumteng, di mana hal itu merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan sehingga dapat memotong jarak rentang kendali yang begitu panjang. “Dengan semakin pendek kendali pemerintahan terhadap daerah yang dipimpin, akan semakin baik bagi rakyat. Karena rentang tali koordinasi semakin cepat dan biayanyan

akan semakin murah. Itu hasil kajian, dimana saat itu saya ikut membidangi pemekaran Kepri,” kata Edy Rahmayadi saat menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan 7 meliputi kabupaten kota di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di ruang kerja Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Senin (8/7).

Tampak hadir mendampingi Gubsu, Sekdaprovsu R Sabrina, Plt Kabiro Humas dan Keprotokolan M Fitriyus, Sekretaris Dewan Erwin Lubis. Sedangkan Anggota DPRD Sumut yang hadir yakni Sutrisno Pangaribuan (PDI Perjuangan), Burhanuddin Siregar (PKS), Saparuddin Siregar (Demokrat), Fahrijal Effendi Nasution (Hanura), dan Doli Sinomba Siregar (Golkar).

Kata Edy, untuk pembentukan Provinsi Sumteng, masalahnya bukan pada setuju atau tidak. Namun ada persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang harus dituntaskan kajiannya. Dia meminta agar dipersiapkan lebih dulu “perahu” menuju ke sana.

Menurutnya, diantara yang harus dipersiapkan adalah terkait persoalan fisik dan nonfisik. Lebih detail adalah menyangkut infrastruktur dan kepemimpinan. Semuanya dipersiapkan dalam rangka kesejahteraan rakyat. “Inikan semuanya untuk menyejahterakan rakyat. (Kalau dengan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara) lebih cepat rakyat sejahtera kenapa tidak (didukung),” tegas Edy.

Dijelaskan Gubsu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena banyak provinsi dan kabupaten yang telah mekar tetapi dinyatakan gagal. Itu banyak terjadi di Indonesia bagian timur, akhirnya distop semua, termasuk Papua Selatan. “Saya tidak terlalu asing dengan pemekaran, karena saya mantan Pangkostrad. Salah satu job deskripsi saya adalah menganalisa masalah pemekaran dari segi geografis,” ungkapnya.

Gubsu juga menjelaskan, salah satu percepatan pemekaran suatu daerah bila telah tersedia bandar udara dan prasarana jalan kelas I yang dapat menghubungkan pembangunan ekonomi. “Selanjutnya, masalah sarana dan prasarana pendidikan yakni sekolah, universitas yang dapat memotori jabatan-jabatan untuk menghasilkan eselon II setingkat provinsi harus bergelar master (S2). Artinya, ada 49 jabatan struktural eselon II. Selain itu, harus ada potensi wilayah yang mendukung pendapatan asli daerah,” katanya.

Selain itu, masalah nonfisik yang harus dipersiapkan menurut dia adalah sejauh mana masalah pendidikan dapat mendukung pembangunan fisiknya. Edy bahkan mengaku siap memfasilitasi wacana ini ke presiden. “Saya siap membuat surat dan jumpa presiden, tetapi semua itu harus ada. Tolong dipahami itu semua, karena ada 1.400 kecamatan, kabupaten dan provinsi yang minta pemekaran di Indonesia,” kata mantan ketua Umum PSSI itu.

“Seperti Nias bila dijadikan provinsi apakah bisa berkembang, lalu siapa nanti yang dapat membuat berkembang? Namun berbeda dengan daerah Tapanuli dimana semuanya sedang dipersiapkan fisik maupun nonfisiknya. Setelah semuanya itu jadi maka sudah aman untuk pembentukan Protap. Sudah running well dia. Tolong dikaji terlebih dahulu dengan baik, jangan nanti malah rakyat jadi sengsara. Pastinya saya sangat setuju, sebagai gubernur Sumut beban memajukan rakyat itu dapat berkurang karena ada yang peduli untuk memajukan rakyat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar mengungkapkan, paripurna DPRD Sumut pada 9 Mei 2011 lalu, telah dikeluarkan rekomendasi yang menyetujui calon pemekaran Provinsi Sumteng. Namun, karena adanya wacana moratorium yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya, membuat polemik sehingga rencana pemekaran menjadi terhenti.

Menindaklanjuti rencana yang telah terkendala selama 8 tahun itu, dia mengatakan, anggota DPRD Sumut Dapil Tabagsel atau Sumut VII meminta agar Pemprovsu memberi dukungan untuk pemekaran wilayah Tabagsel menjadi Provinsi Sumteng.

Senada, Sutrisno Pangaribuan mengatakan alasan pemekaran Provinsi Sumteng dikarenakan jauhnya rentang kendali pelayanan dari pemerintah pusat dan pemprov ke wilayah Tabagsel. “Dimana Kabupaten Padanglawas sudah berbatasan dengan Provinsi Riau, dan Kabupaten Mandina berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Apalagi skema pembangunan nasional sepertinya mengabaikan pantai barat dimana pembangunan jalan Tol dan rel kereta api yang akan menghubungkan Banda Aceh sampai Lampung itu dari Tebingtinggi mengarah ke Kisaran – Rantau Prapat – Duri dan selanjutnya dari Lampung. Kalau seperti ini pembangunannya, tentu pantai barat menurut kami tidak masuk dalam pembangunan nasional. Jadi kami meminta arahan pak gubernur, langkah-langkah apa yang harus ditempuh,” terangnya.

Sutrisno juga meminta agar Gubsu mendukung dana studi pemekaran dapat ditampung di APBD 2020.

“Nanti dapat dianggarkan untuk percepatan otonomi daerah baru. Mengenai besarannya dapat nanti dikoordinasikan dengan Biro Otda,” ungkapnya. (prn)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Barang bukti lahan seluas 74 hektare sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Tamin Sukardi kini menjadi rebutan. Sebelumnya, pengembang dari PT ACR mencoba ingin menguasain

tanah itu mendapat perlawanan dari massa yang turut ingin merebut lahan di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, tersebut.

Pantauan Sumut Pos, Senin (8/7), ratusan orang rata-rata mengenakan pakaian baju putih telah memadati lahan eks PTPN II itu. Kedatangan mereka ingin merebut lahan yang akan dikuasai PT ACR itu. Mereka ingin alat berat dan sejumlah pekerja dari perusahaan properti milik pengusaha M tidak berada di areal lahan tersebut lagi.

“Kami kemari mau mengambil hak kami. Ini tanah peninggalan orangtua kami. Kami tidak ingin tanah ini dikuasai PT ACR, makanya kami ingin menguasai kembali lahan ini,” kata Torodozho Zega di hadapan massa lainnya.

Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Kelompok 74 itu tertib, tidak melakukan tindakan arogan. Namun begitu, petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan turun ke lokasi melakukan pengamanan. Massa yang sudah masuk, diperintahkan untuk keluar dari lahan seluas 74 hektare itu. “Kami ke sini bukan mau buat ribut, tapi pihak PT ACR jangan ada di lahan ini. Kalau mereka tetap bertahan di lahan, kami akan tetap memaksa pihak PT ACR untuk keluar dari lahan. Lihat di ujung sana, para pekerja dan satpam masuk ke lahan,” beber Zega.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP Edy Safari turun langsung ke lokasi menenangkan massa. Orang nomor satu di Polsek Medan Labuhan ini meminta massa agar tidak melakukan tindakan arogan. Untuk itu, Kapolsek berjanji akan memediasi pihak-pihak yang punya kompeten di lahan itu untuk dilakukan penyelesaian.

“Saya harap kita semua tidak ada melakukan kegiatan di lahan ini, baik dari pihak bapak maupun dari pihak lain. Jadi, kami di sini datang sebagai orang tengah untuk mengamankan agar tidak terjadi keributan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan pertemuan dari pihak pengadilan, BPN dan pihak-pihak yang mengakui lahan ini. Jadi, jangan ada lagi yang berada di areal lahan,” ucap Kapolsek.

Mendengar penjelasan dari orang nomor satu di Polsek Medan Labuhan itu, masyarakat tetap ingin tidak ada pihak lain berada di lahan. Apabila itu masih terjadi, mereka tetap bertahan untuk masuk ke lahan tersebut. “Kami di sini punya dasar surat kepala kampung, tanah ini bukan berperkara. Masalah Tamins Sukardi kemarin bukan objek ini, tapi di Pasar 4. Lahan ini masuk kawasan Pasar 3 pada tahun 1998 masih namanya PTPN 9. Kami punya alas hak, makanya kami ingin kembali ke lahan ini,” sebut P Sihole.

Kapolsek pun meyakinkan akan mengamankan lokasi. Ia mengaku tidak ada pihak lain yang berada di lokasi, mengingat lahan itu masih berstatus hukum di pengadilan. “Yang penting bapak-bapak tahan diri, karena masalah ini belum tahu siapa pemiliknya. Makanya kita tunggu nanti pertemuan yang akan kita lakukan,” terang Edy Safari kembali menenangkan warga.

Masyarakat yang memadati lokasi pun mendengarkan arahan yang disampaikan Kapolsek, mereka hanya berada di luar areal lahan. Sementara petugas keamanan terus melakukan pengawasan dan penjagaan di areal lahan tersebut.

Menyikapi ini, DPRD Sumut memberi apresiasi kepada aparat kepolisian yang sigap menghentikan kegiatan di lahan sitaan Kejagung itu. Wakil Ketua Komisi A, Sarma Hutajulu mengimbau dan mengingatkan agar pihak-pihak yang merasa keberatan agar menempuh jalur hokum, daripada berbuat gaya preman. “Semua pihak harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Kalau tanah sitaan Kejagung, artinya itu tanah negara. Kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan, harusnya mengajukan keberatan dengan bukti-bukti autentik bukan dengan cara langsung membeton atau upaya lain,” sebut Sarma kepada Sumut Pos, Senin (8/7).

Perihal pembangunan pagar beton yang kabarnya akan dilakukan, harusnya dinas terkait, dalam hal ini Satpol PP pula yang bertindak. “Karena dalam pembetonan itu harus ada aturan, perlu izin sesuai Perda. Nah, di sini juga ada kewenangan dari Satpol PP untuk mengambil tindakan selain polisi untuk turun mengambil sikap,” ungkapnya lagi.

Ia mengatakan, sampai saat ini seluruh lahan eks PTPN2 sampai statusnya belum ada pelepasan dari Gubernur Sumut. Sehingga sangat disayangkan bila ada pihak-pihak yang merasa menguasai lahan tersebut. “Artinya jangan main hakim sendiri, karena lahan eks PTPN2 juga masih belum ada pelepasannya oleh Gubsu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada keberatan ajukan gugatan ke pengadilan, nanti kan akan diuji lagi bukti-buktinya. Negara kita negara hukum,” sebut Sarma.

Kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, ia meminta agar bersikap profesional. Bekerja sesuai koridor hukum dan kewenangan-kewenangan yang seyogyanya. “Untuk aparat kepolisian, bila ditemukan unsur pidana agar bersikap tegas. Kita harapkan semua pihak menghormati proses hukum yang ada. Intinya jangan aparat main mata, semua pihak kan tahu sampai mana kapasitasnya untuk bertindak dalam kejadian ini,” pungkas Sarma. (fac/dvs)