MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dikabarkan bakal mengeluarkan aturan baru terkait penataan reklame. Aturan tersebut merupakan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang larangan reklame berdiri di trotoar.

Saat ini, perwal tersebut tengah dalam tahap persiapan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu permohonan izin pendirian reklame baru ditunda.

Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang DPMPTSP Medan, Jhon E Lase menyebutkan, dalam perwal baru itu nantinya akan mengatur mengenai wilayah atau tempat yang dilarang untuk berdiri reklame. Namun begitu, dia masih enggan membeberkan dimana saja lokasi-lokasinya.

“Trotoar selama ini masih diperbolehkan berdiri tiang reklame dengan beberapa persyaratan. Nanti, ke depan dengann

perwal baru itu trotoar tidak diperkenankan lagi berdiri reklame,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Jhon mengaku, draft perwal tersebut sudah dipersiapkan dan telah dikaji Bagian Hukum Pemko Medan. Kini, tinggal menunggu proses persetujuan. “Kemungkinan tinggal menunggu persetujuan wali kota, kita tunggu saja perwalnya terbit,” katanya.

Menurut Jhon, dengan adanya perwal tersebut maka penataan reklame di Kota Medan akan jauh lebih baik lagi. Bagi reklame yang melanggar izin atau sama sekali tidak memiliki izin akan ditertibkan.

Menanggapi adanya penerbitan perwal baru tentang reklame, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Hasan Pulungan keberatan dan menolak. Para pengusaha advertising ini menentang rencana terbitnya perwal baru itu. “Sebaiknya betul-betul dikaji dulu, karena ada trotoar yang lokasinya bisa berdiri reklame atau tidak,” ujarnya.

Kata Hasan, pembuatan perwal memang murni kewenangan Pemko Medan. Namun demikian, diminta agar pelaku usaha periklanan dilibatkan dalam membuat aturan.

“Memang perwal itu kewenangan dari wali kota, tapi sebaiknya perlu duduk bersama sebelum diputuskan dengan masyarakat termasuk pelaku usaha advertising. Sebab, peraturan tersebut dikeluarkan untuk kebaikan masyarakat,” tuturnya.

Diutarakan Hasan, pelaku usaha periklanan merupakan bagian yang tak terlepas dari masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan haknya dan juga harus dipikirkan agar iklim usaha di Medan tetap terjaga.

“Ada beberapa titik trotoar yang bisa berdiri reklame karena ukuran yang lebar, sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan. Makanya, kita sampaikan perlu duduk bersama mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi, perlu dikaji bersama,” cetusnya.

Hasan menambahkan, jika seluruh trotoar dilarang berdiri reklame lantas lokasi mana lagi yang bisa berdiri. “Kalau semua tidak boleh di trotoar, mau diletak dimana lagi? Reklame juga butuh di Kota Medan selaku kota metropolitan, kota yang berkembang. Kalau terbatas lokasinya, bagaimana mau berkembang iklim usaha di Medan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Apartemen De Glass di Jalan Gelas, Kelurahan Sei Putih Tengah, masuk dalam zona R1. Oleh sebab itu, sesuai Perda Tentang Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Medan, maka pembangunan apartemen tidak diperbolehkan dalam Zona R1 karena ketinggian bangunan yang akan dibangun mencapai 26 lantai atau lebih dari 4 lantai. Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum warga yang keberatan, Fernando Sitompul.

Kata dia, berdasarkan Perda RDTR Lampiran X tentang zonasi terdapat 18 poin. Khusus poin 9 terkait zona perumahan kepadatan tinggi atau R1 memiliki ketentuan yakni Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80 persen, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3,2 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 15 persen, dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai/18 meter.

Karenanya, sambung Fernando, warga jelas menolak dan keberatan. Sebab, banyak dampak negatif yang nantinya ditimbulkan dari adanya pembangunan apartemen tersebut. Selain telah merusak dinding rumah, warga khawatir apartemen tersebut akan menguras persediaan air tanah, menimbulkan dampak sosial, dan membuat Jalan Gelas semakin macet.

Namun pendapat berbeda soal zona R1 disampaikan Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar. Benny yang ‘membela’ pengembang, mengatakan, secara peruntukkan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR Kota Medan Tahun 2015-2035 (Perda RDTR), proyek apartemen itu sudah sesuai. Artinya, tidak ada poin-poin yang dilanggar di dalam perda tersebut. “Permasalahan pembangunan apartemen tersebut sesungguhnya bukan menyalahi Perda RDTR, melainkan persetujuan warga,” ujar Benny, kemarin.

Benny menjelaskan, apartemen itu memang akan dibangun di kawasan perumahan kepadatan tinggi atau Zona R1. Di dalam Perda RDTR, hanya dibolehkan membangun sampai 4 lantai. Namun, aturan tersebut untuk bangunan standar atau tunggal seperti rumah pada umumnya. Aturan hanya dibolehkan membangun 4 lantai untuk bangunan standar atau rumah biasa terdapat pada poin 9 Lampiran X tentang zonasi Perda RDTR. Akan tetapi, Lampiran X ini memiliki 18 poin bukan hanya 9 poin. “Kalau hanya sampai pada poin 9 betul memang boleh cuma 4 lantai, tapi untuk rumah biasa. Namun, ternyata ada poin ke 12 yang menyebutkan bahwa rusun/apartemen kalau memang melebihi ini tetapi sepanjang tidak melebihi KLB tentu itu boleh sebagai contoh Rusun Sukaramai,” papar Benny. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemko Medan. Kini, Pemko Medan sedang merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum atau landasan untuk merealisasikannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengaku, pencairan THR direncanakan dalam pekan ini. Alasannya, Perwal sudah hampir rampung. “Tahap pembuatan Perwal tinggal sedikit lagi, sudah selesai di Bagian Hukum dan Sekda juga. Saat ini, kemungkinan sudah sampai ke Pak Wali Kota berkas Perwalnya. Jadi, minggu ini akan dicairkan setelah ditandatangani (Wali Kota),” ujar Irwan, kemarin.

Irwan melanjutkan, setelah diteken oleh Wali Kota Perwalnya maka kemudian langsung dicairkan. “OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemko Medan sudah kita minta untuk membuat tagihan pembayaran THR para ASN mereka masing-masing. Paling tidak, Jumat (24/5) THR akan ditransfer,” ucapnya.

Lebih jauh Irwan mengatakan, kas Pemko Medan terbilang cukup untuk membayar THR para ASN yang berjumlah sekitar 14 ribu lebih. Tahun ini, anggaran THR yang dialokasikan mengalami sedikit kenaikan diban-ding tahun lalu. “Normalnya alokasi satu bulan gaji seluruh ASN di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih. Namun, karena sudah naik 5 persen maka ditambah Rp4,5 miliar. Jadi, pa-ling tidak dialokasikan untuk sekitar Rp100 miliar untuk THR,” ujarnya.

Disinggung pembayaran THR sekaligus dengan gaji ke 13, Irwan belum bisa memastikan. Sebab, tahun 2018 hanya diberikan THR saja. Lagi pula, regulasi tentang gaji ke 13 yaitu PP Nomor 35/2019 masih menunggu keputusan pemerintah pusat karena direvisi juga.”Tahun lalu (2018) hanya THR diberikan, sedangkan gaji ke 13 tidak. Kita masih menunggu regula-sinya dari pemerintah pusat karena sedang dalam proses pengajuan revisi,” ucapnya.

Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Irwan mengatakan, hal itu berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Nantinya, akan diusulkan juga kepada pimpinan apakah disetujui dicairkan juga. “Kita juga menunggu arahan dari pemerintah pusat, apakah dibolehkan sekaligus dengan TPP atau tidak. Namun, kalau keuangan Pemko Medan cukup untuk membayar TPP karena utang DBH (dana bagi hasil) pajak kendaraan telah dilunasi. Artinya, siap disalurkan asalkan sudah ada regulasinya,” tukasnya.

Diketahui, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR bagi PNS, TNI/Polri dan pensiunan sudah revisi. Perubahan dilakukan dengan alasan untuk mempermudah atau mempercepat pencairan THR. Oleh karenanya, pencairan THR tahun ini berdasarkan Perwal bukan Perda lagi.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan pembayaran THR tidak boleh terlambat walaupun satu hari. Sebab, THR merupakan hak dari para pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang hari lebaran. “Harus dicairkan paling tidak seminggu sebelum hari lebaran, tidak boleh terlambat walaupun satu hari,” ujarnya.

Terkait direvisinya PP Nomor 36/2019 tentang THR, Sabar menyatakan mendukung. Alasannya, dengan dirubahnya regulasi tersebut otomatis mempercepat pencairan THR. “Secara pribadi saya dukung direvisinya PP Nomor 36/2019, karena payung hukum pencairan THR tidak lagi harus menunggu disahkan Perda tetapi Perwal. Sebab, dengan Perwal lebih mempersingkat waktu ketimbang Perda karena perlu pembahasan dengan DPRD Medan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Medan melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman. Pemanggilan dilakukan lantaran disebut-sebut ada-nya intervensi Sekda kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan Edwin Effendi, sehingga 12 ribu calon peserta baru PBI BPJS Kesehatan tersebut dibatalkan alias belum bisa diaktifkan.

Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah menyatakan, pihaknya memanggil Sekda untuk memberi penjelasan terkait masalah ini.

Bahkan, pihaknya juga akan menggunakan hak interplasi kepada Wali Kota. “Persoalan ini serius menyangkut nyawa banyak orang, makanya kita panggil Sekda yang direncanakan pada pekan depan untuk memberi penjelasan. Sebab, sudah dua kali diundang tapi tak pernah datang,” ujarnya, kemarin (22/5).

Diutarakan Bahrumsyah, progam PBI BPJS Kesehatan ini sudah bergulir beberapa tahun sebelumnya dan tidak ada masalah. Artinya, setiap tahun dialokasikan anggarannya dalam APBD untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu dalam berobat ke rumah sakit.

“Program ini tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi masalah, akan tetapi ketika berganti Sekda muncul masalah. Oleh karenanya, kami meminta penjelasan kepadanya apa memang benar diintervensi Kepala Dinkes Medan untuk melampaui kewenangannya. Yaitu, dengan dalih tetap mengacu kepada Permensos Nomor 5/2016 tentang validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN-KIS) yang dilakukan Dinsos Medan bukan Dinkes Medan,” paparnya.

Kata Bahrumsyah, pada tahun 2018 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak pernah melakukan temuan penyalagunaan anggaran terkait program PBI ini. Hal ini berarti bahwa proses yang dilakukan selama ini sudah benar. Terkecuali, ada temuan dari BPK barulah dievaluasi.

“Oleh sebab itu, kami berasumsi ini ada persoalan orang-perorangan di Pemko Medan karena tidak tahu mencari dana segar lagi, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dikorbankan dan digeser ke kegiatan lain,” cetus politisi PAN ini.

Ia menuturkan, selain Sekda pihaknya juga memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan. Pemanggilan dilakukan terkait sudah dibayarkannya premi dua bulan terhitung Maret dan April kepada BPJS Kesehatan sehingga kartu bisa dicetak.

“Kami mengundang BPKAD untuk hadir memberikan keterangan terkait pembayaran program kesehatan ini kepada BPJS Kesehatan. Padahal, dalam pembayaran tersebut membutuhkan surat pengantar resmi dari Dinkes Medan. Tapi, Kepala Dinkes Medan sendiri enggak mengakui dan tak melakukan persetujuan,” tuturnya.

Menurutnya, kalau seperti ini kondisinya di mana sudah dibayarkan tetapi di tengah jalan ingin dibatalkan dengan melakukan upaya tertentu maka jelas berbahaya. Hal ini perlu menjadi catatan penting sesuatu yang bermasalah.

“Kenapa sistem keuangan di Pemko Medan bisa seperti itu, sudah dibayarkan dan mendapat persetujuan dari Dinkes Medan tetapi kepala dinasnya tidak mengakui. Oleh karenanya, kita panggil BPKAD untuk memberikan penjelasan apa memang benar ada persetujuan Kepala Dinkes Medan sehingga BPJS Kesehatan bisa mencetak kartunya,” ucap dia.

Lebih jauh Bahrumsyah mengatakan, data peserta baru PBI ini sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya dari Dinkes Medan dan BPJS Kesehatan sepakat hanya satu pintu. Oleh karena itu, pihak BPJS Kesehatan memproses dan memverifikasi data yang masuk dari Dinkes Medan.

Ternyata, dari dari 30 ribu data yang dikirim Dinkes Medan setelah dilakukan verifikasi hanya 12 ribu yang bisa diproses. Sedangkan sisanya 18 ribu tidak bisa ditindaklanjuti karena berbagai faktor, seperti ada tunggakan, data ganda dan lain sebagainya.

Maka dari itu, 12 ribu data yang telah diverifikasi dicetak kartunya untuk premi bulan 3 dan 4. Artinya, proses sudah berjalan dan uang sudah diterima pihak BPJS Kesehatan sehingga kartu bisa dicetak.

Namun, tiba-tiba dibatalkan dan ditunda oleh pihak Dinkes Medan. Sayangnya, pembatalan tidak disampaikan secara langsung kepada BPJS Kesehatan, melainkan dengan dalih tidak pernah mengirimkan surat pengantar resmi sebagai tindaklanjut untuk mengaktifkan 12 ribu kartu BPJS Kesehatan yang sudah dicetak tersebut.

“Dibatalkan tiba-tiba secara sepihak, memang tidak ada disampaikan secara lisan tetapi dari sikap dan perbuatan yang dilakukan Dinkes Medan yaitu tidak mengirimkan surat pengantar. Surat pengantar ini menjadi dasar BPJS Kesehatan untuk melakukan penagihan premi,” terangnya.

Menurut dia, anggaran yang sudah dialokasikan untuk program tersebut mau ditarik kembali, sehingga dilakukan upaya untuk membatalkan. Caranya, dengan dalih mengacu kepada Permensos Nomor 5/2016. “Kenapa Permensos Nomor 5/2016 tidak dijadikan payung hukum untuk tahun 2018? Lantas, tiba-tiba pada 2019 digunakan jadi landasan dan ketika sudah dicetak kartunya,” beber Bahrumsyah.

Dia menambahkan, Dinkes Medan diminta jangan menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, menjalankan rekomendasi yang sudah disampaikan sebelumnya pada pertemuan Senin (20/5) kemarin untuk dilanjutkan program ini sehingga tidak jadi dibatalkan.

“Dinkes Medan jangan memaksakan mengacu Permensos Nomor 5/2016, sehingga Dinsos Medan melakukan validasi data. Sebab, Dinsos Medan tidak ada anggaran untuk melakukan validasi data dalam APBD 2019. Artinya, Dinsos Medan tidak memiliki kewenangan dalam program ini. Terlebih, BPJS Kesehatan tidak lagi memberlakukan surat keterangan miskin tetapi surat keterangan tidak mampu,” paparnya.

Sementara, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengaku akan menghadiri pemanggilan Komisi B untuk memberikan penjelasan terkait persoalan peserta baru PBI. “Tidak ada masalah, kita akan hadir dan memberi penjelasan,” ujarnya lewat sambungan seluler.

Kata Wiriya, program PBI ini diperuntukkan untuk warga miskin bukan yang lain. Oleh sebab itu, payung hukumnya berdasarkan Permensos Nomor 5/2016 dimana data yang masuk di Dinkes Medan harus divalidasi oleh Dinsos Medan. “Siapa yang berhak menyatakan orang miskin itu? Ya, jelas Dinsos bukan Dinkes. PBI itu gratis karena dibayar pemerintah makanya untuk orang miskin, bukan di luar itu,” tegasnya.

Disinggung usulan Komisi B bukan hanya warga yang miskin tetapi tidak mampu berobat, Wiriya mempertanyakannya. “Siapa bilang yang tentukan itu? Bantuan ini untuk orang yang miskin, bukan tidak mampu berobat. Miskin itu sudah ada kriterianya, dan siapa warga yang miskin atau tidak yang boleh menetapkannya adalah Dinsos. Jadi, verifikasi seperti (melalui Dinas sosial),” kata dia.

Menurut Wiriya, verifikasi yang harus dilakukan melalui Dinsos bertujuan agar bantuan yang akan disalurkan nantinya tidak salah sasaran. Artinya, dana APBD yang notabene uang rakyat dapat dipergunakan sebaik mungkin. “Sekarang begini, mau tidak uang rakyat ini tidak tepat sasaran? Makanya, harus begitu supaya tepat sasaran. Nanti kalau salah sasaran dan melanggar aturan lalu diperiksa penegah hukum, lantas menjerit,” jelasnya.

Ditanya BPJS Kesehatan tidak lagi memberlakukan surat keterangan miskin sebagai salah satu syarat PBI, Wiriya mempersilahkan dan hal itu merupakan kewenangan instansi tersebut. Sebab, dalam program BPJS Kesehatan ada dua yaitu PBI dan mandiri. “Kita tetap pada koridor yaitu Permensos Nomor 5/2016, artinya untuk orang miskin,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinkes Medan Edwin Effendi. “Kalau kita tetap bagaimana melayani masyarakat. Artinya, tetap menambah kepesertaan program tersebut. Tapi tetap mengacu sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai calon peserta baru dari program di bidang kesehatan tersebut yaitu Permensos Nomor 5/2016,” katanya.

Disinggung pihak BPJS Kesehatan tidak lagi memberlakukan surat keterangan miskin melainkan surat keterangan tidak mampu sebagai salah satu syarat, Edwin tak menjawab pasti. “Saya sesuai dengan kapasitas saya, syarat untuk menjadi peserta mengacu kepada Permensos (Nomor 5/2016),” ujarnya singkat.

Edwin mengaku, alur prosesnya memang harus verifikasi Dinsos. “Jadi, kita sifatnya untuk mempermudah misalnya memilah data kepesertaan ganda. Artinya, kita tidak ingin peserta baru ini datanya ada dari peserta lama,” pungkasnya. (ris/ila)