JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung anarkis disesali banyak kalangan. Selain mengacaukan stabilitas keamanan, cara-cara itu bertolakbelakang dengan ruang yang sudah diberikan konstitusi.

PRESIDEN Joko Widodo menyesali adanya kasus tersebut. Jokowi mengatakan, dirinya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama dan bekerjasama membangun negara. Namun di sisi lain, tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan.

“Terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/5). Oleh karenanya, kepada TNI dan Polri, Jokowi menginstruksikan untuk menindak tegas para perusuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jokowi kembali menegaskan, konstitusi sudah memberikan jalur bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Yakni dengan mengajukan gugatan melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meyakini, sembilan hakim MK akan bekerja profesional dan memutus perkara sesuai fakta yang ada.

“Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk menghormati momen bulan Ramadan yang penuh berkah dengan menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. “Kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik,” tuturnya.

Terakhir, mantan Walikota Solo itu juga memastikan situasi masih terkendali. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas. “Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” terangnya.

Presiden sendiri, kemarin menjalin komunikasi dengan dua pimpinan partai yang notabene berasal dari koalisi Prabowo – Sandi di Istana Kepresidenan, Bogor. Yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kesabaran dan dialog. Oleh karenanya, Zulhas mengajak pemerintah dan semua pihak untuk merespon hasil rekapitulasi dialog dan silaturahmi.

Kalaupun tidak ketemu, kata Zulhas, Demokrasi membuka ruang untuk membawa ketidaksepakatan ke lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Mahkamah Konstitusi. “Nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dia hadapi,” ujarnya.

PAN sendiri, kata dia, menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU terhadap Pileg dan Pilpres. Meski demikian, PAN mengajukan syarat untuk melakukan gugatan di 7 daerah pemilihan (Dapil) untuk Pileg.

Hal yang sama juga disampaikan AHY. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua untuk menjaga suasana damai. Kalau pun ada kalangan yang belum puas, harus disalurkan melalui jalur konstituisonal. “Agar kita semua terhindar dari polemik yang bisa diperkeruh dengan aksi tidak konstitusional,” ujarnya.

SBY, kata AHY, mengapresiasi rencana Prabowo menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. “Kami senang dengar Prabowo akan tempuh jalur konstitusional untuk gugat keberatan,” imbuhnya.

Prabowo Ajak Pendukungnya Tidak Anarkis

Sementara itu, meski aksi masa berdalih membela paslon 02, Prabowo Subianto mengaku tidak senang dengan demo anarkis. Dia menilai peristiwa kekerasan yang terjadi sejak malam hingga menjelang subuh kemarin telah mencoreng martabat dan marwah bangsa.

“Tidak boleh terjadi lagi. Hindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi. Mari kita jaga agar rakyat tetap damai dan bergembira,” katanya saat ditemui di kediamannya, kawasan Kertanegara,

Prabowo mengimbau kepada para masyarakat pendukungnya yang akan menyampaikan aspirasinya untuk menghindari kekerasan fisik. Berlaku sopan dan santun. Hormati pejabat-pejabat hukum yang bertugas. “Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional. Yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyatakan belum merencanakan agenda pertemuan Prabowo bertemu dengan Jokowi. “Belum tahu kalau itu,” ucapnya saat ditemui di Kertanegara kemarin.

BPN saat ini sedang fokus untuk melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, pihaknya sedang menyusun dan mempersiapkan berkas dokumen gugatan. Tim advokasi untuk mengawal proses ke MK sudah dibentuk. Di antaranya ada Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin.

“Kami akan mengirimkan berkas dokumen gugatan ke MK besok (hari ini), karena hari terakhir,” jelas Dahnil.

Terpisah, Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, melihat situasi politik sekarang ini diperlukan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. “Menurut saya penting, kalau Prabowo menemui Jokowi,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin.

Dengan pertemuan itu, kata dia, masyarakat akan melihat, khususnya pendukung kedua paslon tersebut. Mereka akan ikut tenang jika melihat kedua tokoh itu bertemu. Silaturahmi antar tokoh sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa para elit tetap rukun walaupun bersaing pada Pilpres 2019.

Selain itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya, para tokoh juga harus menahan diri dan tidak sembarang berbicara. Jangan menyampaikan pernyataan yang provokatif, karena itu akan memancing emosi masyarakat. Jadi, para elite harus berbicara yang santun dan memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Masyarakat juga harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Mereka lebih baik fokus beribadah di bulan yang suci ini. Ramadan sebagai momen untuk beribadah dan introspeksi diri. Jangan sampai menghujat, apalagi melakukan anarkisme. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan. Sekarang semua pihak harus menunggu proses hukum yang akan ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Semua mekanisme sengketa sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang. Jadi, serahkan lah sengketa pemilu ke MK.

Polri Duga Ada Penyusup

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, kerusuhan terjadi pasca provokasi dari massa yang mendekat ke kantor Bawaslu sekitar pukul 23.00 WIB. Provokasi dilakukan dengan melemparkan batu, bom molotov, petasan, dan benda lainnya kepada petugas. Sesuai arahan, aparat keamanan yang berjaga merespons serangan tersebut dengan menghalau massa. “Makin diserang anggota berusaha mendorong untuk membubarkan,” ujarnya.

Sayangnya, upaya tersebut tidak lantas menghentikan serangan kelompok massa tersebut. Mereka terus memprovokasi petugas hingga kerusuhan kian panas. Setidaknya ada dua titik yang menjadi lokasi kerusuhan Selasa malam. Yakni Tanah Abang dan Kebon Kacang. Dari sana, Tito menyebutkan, anak buahnya lantas melepaskan tembakan gas air mata. “Situasi itu berlanjut sampai jam tiga atau empat pagi,” ungkapnya.

Tidak dinyana, kelompok massa tersebut malah kian menjadi. Mereka menyasar Asrama Brimob di Petamburan. “Tiba-tiba membakar kendaraan yang parkir di situ,” ucap Tito. Menurut dia tidak kurang 25 kendaraan yang terparkir di sana rusak. Dengan tegas jenderal bintang empat Polri tersebut menyebutkan bahwa massa yang rusuh dan bentrok dengan petugas tidak sama dengan massa aksi damai.

Saat bentrok terjadi, lanjut dia, beberapa provokator yang ditangkap oleh aparat keamanan sudah menyampaikan bahwa mereka tidak semuanya murni berdemo atas insiatif sendiri. “Mereka mengaku ada yang membayar,” ungkap Tito. Keterangan tersebut diperkuat temuan sejumlah amplop berisi uang mencapai Rp 6 juta dari massa yang diamankan di sekitar kantor Bawaslu.

Tidak hanya itu, petugas keamanan juga mendapati ambulans yang dipakai mengangkut batu dan alat pukul. Kini ambulans tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Dari beragam temuan yang berhasil didapatkan oleh petugas, lanjut Tito, bentrok dengan petugas memang sudah menjadi target kelompok tersebut. “Kelompok yang sengaja langsung menyerang dan tujuan untuk membuat kerusuhan,” terangnya.

Polri menduga kerusuhan yang terjadi bukan aksi spontan. Melainkan adalah aksi terencana. Tito pun tidak membantah, bentrok yang terjadi memunculkan korban. Baik luka maupun meninggal dunia. “Saya juga mendapatkan laporan dari Kapusdokkes Polri. Informasinya ada enam orang yang meninggal,” ucap dia. Guna memastikan penyebab meninggalnya enam orang tersebut, Polri akan terus mendalami insiden tersebut.

Mantan kepala Polda Metro Jaya itu pun menyinggung niat kelompok-kelompok tertentu untuk beraksi saat demo berlangsung. “Apalagi ada upaya untuk memprovokasi dan men-setting itu. Menciptakan martir, menyalahkan aparat sehingga kemudian membangun amarah publik,” bebernya. Dia juga menjelaskan soal penangkapan beberapa pihak yang kedapatan menguasai senjata api untuk mematik rusuh pada aksi kemarin.

Di antaranya, sambung Tito, senjata api jenis M4, dua senjata api laras pendek, dan dua kardus amunisi. “Lebih dari 50 butir, hampir 60 butir. Dan pengakuan mereka juga sama. Akan dipakai pada saat tanggal 22,” jelasnya. Selaian aparat dan pejabat, massa pun menjadi sasaran mereka. Tujuannya supaya massa mengira yang melesakkan tembakan tersebut adalah aparat keamanan. Sehingga bisa menyulut massa untuk rusuh dengan petugas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengantongi identitas perusuh pasca aksi damai Selasa malam. Serupa penjelasan Tito, dia menuturkan, massa yang bentrok dengan aparat keamanan tidak sama dengan demonstran yang melakukan aksi damai. “Sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalang aksi tersebut,” ungkap dia.

Namun demikin, Wiranto belum bisa membuka identitas dalang rusuh berbuntut bentrok tersebut. Yang pasti, dia tegas menyampaikan, aparat keamanan tidak akan tinggal diam. “Aparat keamanan akan bertindak tegas secara hukum,” jelasnya. Dia juga menegaskan, negara tidak akan kalah dengan aksi-aksi melanggar hukum yang dilakukan oleh para perusuh tersebut. “Negara harus melindungi segenap bangsa,” tambah dia.

Berdasar pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Wiranto, ada keterkaitan antara satu kasus dengan kasus lain yang muncul belakangan ini. Dari sana, mereka bisa mengidentifikasi orang yang berada dibalik kerusuhan di beberapa titik di Jakarta. “Dalang itu kami sudah tahu dan sedang dalam kajian penyelidikan lebih dalam lagi,” imbuhnya. Dia memastikan langkah hukum terhadap orang-orang tersebut sesuai ketentuan.

Terkait dengan korban yang bermunculan saat bentrok terjadi, Wiranto menegaskan kembali bahwa pucuk pimpinan Polri maupun TNI melarang petugas di lapangan menyerang massa. Semua anggota Polri maupun prajurit TNI yang di tempatkan di garda terdepan tidak dibekali senjata api. “Senjata disimpan di gudang, mereka menggunakan perisai dan pentungan dan tentu dengan perlengkapan yang lain. Tapi, bukan senjata api,” jelasnya.

Berdasar investigasi yang sudah dilakukan, Wiranto menyebutkan bahwa pihaknya melihat ada upaya untuk memutabalikan fakta. Yang tujuannya tidak lain untuk menyudutkan aparat keamanan maupun pemerintah. “Kesimpulan kami, ada niatan atau skenario membuat kekacauan dengan menyalahkan petugas aparat keamanan, membangun antipati terhadap pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah,” beber dia.

Meski aksi dua hari lalu sempat rusuh dan bentrok, aparat keamanan tetap memberi ruang kepada massa yang berdemo kemarin. Sejak pagi, siang, sore, sampai malam kemarin mereka masih berada di sekitar kantor Bawaslu. Di antara demonstrasi yang berlangsung, sempat terjadi beberapa kali keributan. Namun, sampai berita ini dibuat aparat keamanan masih berusaha menenangkan massa. Selain di sekitar kantor Bawaslu, keributan juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya. (far/han/lum/syn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hiruk pikuk suasana kawasan Pasar Tanah Abang tak terlihat, Rabu (22/5) kemarin. Kemacetan yang selalu tersaji setiap harinya tak tampak. Sebutan kota mati seolah layak disematkan pada pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu kemarin.

Jalan raya yang biasanya padat tampak lengang. Pertokoan pun kompak tutup. Tumpukan sampah dan bekas-bekas puing aktivitas bakar-bakaran tampak sejauh mata memandang di sepanjang Jalan Tanah Abang. Beberapa fasilitas umum juga menjadi korban. Separator hingga bak sampah roboh ke badan jalan.

Udara di sana pun tidak bersahabat untuk warga yang nekat melintas. Sebab, aroma khas gas air mata masih cukup terasa. Hal tersebut berpotensi membuat mata perih dan sesak napas.

Namun, situasi itu bagai angin lalu oleh para petugas PPSU (pasukan oranye). Mereka tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, membersihkan dampak kerusuhan. Sugeng, salah seorang PPSU asal Kelurahan Cideng menuturkan ia mulai bekerja sejak pukul 3 pagi dengan 62 orang rekannya.

Bagi Sugeng dan kawan-kawan, kebersihan di kawasan Jalan Jati Baru adalah tanggung jawabnya penuh. Meski harus bekerja sambil menahan perihnya gas air mata, para PPSU tak gentar. “Kami harus siap buat lingkungan bersih. Sebenarnya ada ketakutan dan rasa waw-was kalau tidak didampingi para aparat,” ucapnya.

Kondisi mencekam di sekitar Tanah Abang memang membuat sentra ekonomi di kawasan itu lumpuh. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan, kawasan perbelanjaan Pasar Tanah Abang Blok A-G ditutup sementara.

Selain karena adanya bentrokan massa, penutupan juga dilakukan karena akses menuju pusat perbelanjaan terbesar di Asia tenggara tersebut masih ditutup. Arief menambahkan, sampai saat ini dirinya belum menerima laporan ada pasar lain yang ditutup.

Akibat penutupan sementara itu, diperkirakan kerugian yang terjadi lebih dari Rp 200 miliar. Sebab, ada sekitar 14 ribu pedagang yang berada di lokasi tersebut. “Perputaran uang di Tanah Abang kurang lebih Rp 200 miliar per hari. Apalagi dengan kondisi mau lebaran gini potensi lebih besar,” katanya saat diwawancara kemarin (22/5).

Arief mengaku, sebenarnya tidak ada perintah langsung dari Pemprov DKI untuk melakukan penutupan sementara. “Karena akses ke lokasi masih tertutup, pedagang memutuskan masih belum membuka tempat berdagang mereka,” imbuhnya.

Dia menuturkan, pembukaan kembali pusat perbelanjaan itu belum bisa dipastikan. Yang jelas, sambung Arief, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Arief memastikan, apabila kondisi sudah pulih dan akses kendaraan sudah bisa dilalui, pihaknya segera menginformasikan kepada para pedagang. “Saya sudah minta pimpinan pasar melakukan koordinasi dengan aparatur setempat mengenai itu,” imbuh Arief.

Menurut dia, berdasarkan pengamatan di lapangan, sisa-sisa bentrokan masih terlihat ke arah pasar. Baik dari arah Jalan Fachrudin dan dari arah Jalan Wahid Hasyim.

“Beberapa kendaraan roda dua mulai bisa melintas. Tapi kendaraan roda empat belum bisa karena masih ada sisa batu dan botol berserakan. Hal ini, tentunya akan menyulitkan akses warga dan pedagang menuju pasar tanah abang,” tambahnya.

Untuk keamanan, pihaknya sudah menyiapkan pengamanan khusus untuk Pasar Tanah Abang. Dia menjelaskan, pengamanan Pasar Blok A dan Blok B ada sekitar 160 orang security ditambah 100 orang perbantuan TNI. Sedangkan, pengamanan di Blok F ada 49 orang security. Selanjutnya di Blok G ada 9 orang security.

“Semuanya saling memantau kondisi yang ada di dalam pasar. Untuk pasar lainnya saat ini menurutnya masih tetap dilakukan pemantauan,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Utama Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, sementara ini Transjakarta melakukan perpendekan layanan, yakni tidak melayani kawasan Tanah Abang. Seperti Tanah Abang-Batusari (8K), Tanah Abang-Blok M (1N) dan Tanah Abang-Kebayoran Lama (8C). “Layanan bus wisata dan bus gratis juga sementara berhenti beroperasi,” katanya.

Tak hanya melakukan perpendekan layanan untuk Kawasan Tanah Abang, akibat kericuhan itu, Transjakarta juga melakukan penyesuaian layanan. Antara lain koridor 1 (Blok M-Kota),4A (Grogol-TU GAS), 4C (Bundaran Senayan- TU GAS), 5A (Melayu-Grogol) dan 6A (Ragunan-Monas). “Penyesuaian layanan ini bersifat situasional. Bila pihak berwenang menyatakan situasi kondusif maka rute akan kembali sesuai jadwal,” jelasnya.

Dampak kerusuhan juga terlihat di Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Masa yang berada di fly over atas Stasiun Tanah Abang melempari arah stasiun. Beruntung tidak ada korban jiwa. “KAI menyesalkan kejadian ini karena pelemparan ke arah stasiun tidak hanya dapat merusak fasilitas stasiun dan kereta, namun juga dapat melukai penumpang yang sedang ada di area stasiun,” ujar VP Public Relations KAI Edy Kuswoyo.

Selain pengerusakan, perjalanan kereta api di Jakarta juga sempat terhambat. Daop 1 Jakarta akhirnya memberlakukan rekayasa perjalanan kereta. Pola operasi itu dinamakan berhenti luar biasa (BLB). Rekayasa pola operasi pemberangkatan KA ini akan dilakukan pada kemarin (22/5) mulai pukul 05.25 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Ada 33 KA keberangkatan dari Stasiun Gambir, yang akan direkayasa pola operasi pemberangkatannya.

“Biasanya KA yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari ini (kemarin, Red), KA yang berangkat dari Stasiun Gambir akan berhenti juga di stasiun Jatinegara untuk proses naik-turun penumpang,” ungkap Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa. Tujuannya untuk memudahkan calon penumpang KA yang kesulitan menuju Stasiun Gambir karena terkena imbas kemacetan.

Selain itu, comuterline pun tak bisa berhenti di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah. Sehingga terdapat pengalihan dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Karet. Sedangkan penumpang dari Stasiun Palmerah dialihkan ke Stasiun Kebayoran Baru.

Situasi kerusuhan juga berdampak terhadap jam kerja aparatur sipil negara di ibu kota. Kementerian Keuangan memulangkan seluruh pegawainya lebih awa. Berada di Sawah Besar membuat kantor Kemenkeu masuk daerah rawan ring 1. “Pukul 12.00 sudah disuruh pulang karena situasi makin chaos. Dan posisi kantorku masih ikut titik rawan,” ucap Ajeng Savitri, ASN Kemenkeu saat dihubungi Jawa Pos.

Ajeng menjelaskan, sejak pagi hampir seluruh rekan kerjanya tidak fokus kerja. Membayangkan kegaduhan situasi akibat aksi demo di Thamrin (depan Bawaslu) hingga Tanah Abang. “Ketika mau pulang juga diinstruksiin untuk name tag dimasukkan di dalam tas. Kalau bawa jaket suapaya dipakai,” ujar perempuan asal Semarang itu.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan hal yang sama. Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto menuturkan, seluruh pegawai dipulangkan pukul 14.00. Pertimbangannya lantaran banyak dari pegawai Kemenpora yang menggunakan kereta listrik sebagai transportasi sehari-harinya. Khususnya, melalui Stasiun Palmerah.

“Nah, Stasiun Palmerah itu kan tidak boleh digunakan. Makanya, banyak yang beralih ke Stasiun Kebayoran Lama. Itu kan butuh waktu makanya kami tidak keberatan,” jelas Gatot. Meski begitu, berdasarkan tingkat kehadiran pegawai terhitung normal.

Sedangkan pegawai DPR, MPR dan DPD RI, mereka diliburkan kemarin. Sekretariat tiga lembaga itu mengirim pemberitahuan kepada semua para pegawai terkait libur mendadak itu. Pengamanan dalam (Pamdal) dan pihak kepolisian pun melakukan penjagaan ketat di sekitar kompleks Parlemen, Senayan.

Bahkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melakukan pengecekan langsung ke posko keamanan di kawasan DPR RI untuk memastikan kondisi Senayan aman. Dia juga ingin memastikan penanganan unjuk rasa berlangsung tertib, aman dan damai. “Saya mengingatkan aparat bahwa kita tidak sedang berperang melawan rakyat sendiri. Kita sedang berusaha menertibkan kebebasan dalam penggunaan hak menyatakan pendapat yang menyimpang dan manabrak UU dengan cara humanis namun tegas,” terang dia.

Dia juga ingin memastikan tidak ada aparat yang membawa peluru tajam sesuai instruksi Panglima TNI dan Kapolri. Sesuai penjelasan pihak keamanan, mereka hanya dibekali tiga jenis amunisi yang penggunaannya sesuai tingkatan yang sudah diatur dalam SOP. Yakni peluru hampa, peluru karet dan gas airmata. Mereka dilarang keras membawa peluru tajam.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo ditemani anggota DPR RI Muhamad Misbakhun dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Sementara dari pihak keamanan hadir Asops Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin dan Brigjend TNI A.riad dari Mabes TNI.

Politikus Partai Golkar itu juga menghimbau kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas di lapangan agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pengunjuk rasa. Menurut dia, target para penumpang gelap yang menyusup di tengah-tengah aksi masa adalah memancing aparat agar marah dan bertindak anarkis, sehingga menimbulkan chaos. Aparat walau dalam kondisi lelah, harus tetap humanis namun tegas dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan ketertiban umum, dan keamanan negara.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga mengajak kepada massa yang melakukan demo di KPU dan Bawaslu untuk tetap tertib dan damai. Hindari perilaku anarkisme yang hanya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. “Kita tentu tidak ingin melihat terjadinya konflik horizontal akibat ketidaksepahaman dalam menyikapi hasil pemilu,” katanya. (mim/lyn/han/lum)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial. Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). “Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat,” kata Wiranto.

Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan pejabat lain. Dalam jumpa pers tersebut mereka menjelaskan kronologi kerusuhan dan fakta-fakta yang ditemukan kepolisian.

Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat. Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional. Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa. Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa. Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.

Rudiantara menambahkan, sesuai hasil analisa, pihaknya melihat modus penyebaran berita hoaks di media sosial pascakerusuhan. Awalnya, pelaku mengunggah video atau foto ke Facebook dan Instagram. Kemudian, pelaku melakukan screenshot unggahan. Konten yang kemudian viral adalah screenshot tersebut. Jadi, pemerintah melakukan pembatasan sementara penyebaran video dan foto di WhatsApp.

“Teman-teman akan alami pelambatan kalau download atau upload video karena viralnya yang negatif ada di sana. Sekali lagi ini sementara,” kata Rudiantara. Ia menyarankan agar masyarakat mengakses informasi di media tepercaya.

Provokator Menghasut via WAG

Polisi menangkap 257 tersangka kasus kerusuhan 22 Mei 2019. Salah seorang tersangka yang bertindak sebagai provokator menuliskan kalimat bersifat menghasut lewat WhatsApp Group.

“Ada di balik saya tersangka provokator yang dia menggugah kata-kata di WhatsApp Group ‘persiapan buat perang, yang lain mana?’. Kemudian ada kata-kata lagi ‘rusuh sudah sampai Tanah Abang, sudah bakar-bakaran’,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/5).

Pelaku juga menyampaikan kalimat bernada provokatif untuk menyerang Presiden Jokowi. “Kemudian di WhatsApp Group menyampaikan ‘Jokowi di Johar, ayo kita serang,” kata Argo.

Sebanyak 257 tersangka ini ditangkap di tiga lokasi berbeda: sekitar gedung Bawaslu, Petamburan, dan Gambir. Ada amplop berisi uang hingga Rp 5 juta yang diamankan.

“Saya sampaikan, Petamburan ada uang yang diamplop, ada nama-namanya untuk siapa, angka Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu berisi uang. Ada uang Rp 5 jt juga untuk operasional,” jelas Argo.

Terkait ulah provokator via WhatsApp Group, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap fitur gambar dan video di aplikasi tersebut. Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemblokiran itu upaya mengamankan negeri.

“Saya juga menyesalkan ini harus kita lakukan, tapi ini suatu upaya untuk mengamankan negeri yang kita cintai ini,” kata Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini. (dkp/fjp/dtc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara mengakui, banyak laporan atau pengaduan yang masuk terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019. Namun, laporan atau pengaduan itu ternyata terjadi di kabupaten/kota.

“Pengaduan ke kami itu ada. Hanya saja lokus (lokasi khusus)-nya di sejumlah kabupaten dan kota,” kata Anggota Bawaslu Sumut, Marwan menjawab Sumut Pos, Rabu (22/5).

Dijelaskannya, semula Bawaslu Sumut menjadi pintu masuk pengaduan dugaan kecurangan Pemilu. Namun setelah dipilah, pola penangannya ada di kabupaten dan kota. “Misalkan di Tapteng, di Sergai, Nias dan di Medan juga ada. Itu yang lebih banyak orang yang melaporkan. Mungkin caleg-caleg di Medan itu merasa dekat melapor ke Bawaslu Sumut,” katanya.

Berdasar laporan yang sudah diregistrasi pihaknya itu, tindak lanjut penanganan dilimpahkan Bawaslu Sumut ke kabupaten/kota bersangkutan. Sedangkan untuk data pengaduan ke Bawaslu Sumut sendiri, diakui Marwan, pihaknya belum menelaah lebih seksama. “Maklum saja karena kami kemarin itu masih fokus rekapitulasi baik setelah selesai di provinsi lanjut lagi ke Jakarta. Jadi berapa yang sudah direkap maupun ditindaklanjuti sampai sekarang, nanti saya infokan lagi,” katanya.

Pihaknya meminta agar Bawaslu kabupaten/kota memberi atensi serius terhadap setiap aduan yang diteruskan Bawaslu Sumut untuk ditindaklanjuti, apakah penanaganan perkaranya bersifat administrasi, pidana maupun tidak merupakan pelanggaran. “Ini penting supaya menjadi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu terutama lembaga pengawas pemilu, dan di sisi lain agar ada efek jera bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pemilu, baik itu dari pihak penyelenggara ataupun peserta pemilu,” ujar mantan Komisioner KPU Tebingtinggi itu.

Dilimpahkan

Marwan menambahkan, beberapa pokok aduan soal pelanggaran pemilu yang sudah diregister pihaknya ada yang telah dilimpahkan ke Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Baik itu delik pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Sumut ataupun Bawaslu kabupaten dan kota.

Meski demikian, sambung dia, mengenai waktu penanganan perkara pemilu tersebut yang nantinya akan mengalami kendala. Salah satunya soal perbaikan administrasi. “Seperti adanya permintaan perbaikan tata cara rekapitulasi. Sementara tahapan rekapitulasi ini kan sudah selesai. Mau kemana nanti salurannya. Harapannya kemarin, sebelum tahapan rekap di kabupaten/kota, masalah ini sudah tuntas,” katanya.

Kalaupun ada sanggahan pada saat rekap, dia mengatakan masih besar kemungkinan dapat diakomodasi permintaan tersebut. Misal penghitungan suara ulang di Nias Selatan, dimana mesti dilakukan kroscek data DAA1, DA1 dan C1 plano dari masing-masing dokumen saksi peserta pemilu.

“Nah kalau masuknya ada pada saat itu, enak. Tapi sekarang kalau masuk ke kita ataupun itu limpahan, mempertanyakan selisih suara dan lain sebagainya, kan sudah selesai tahapannya. Inilah yang belum kami monitor lagi terutama di Kota Medan yang banyak indikasi PPK bermain. Seperti Kecamatan Medan Amplas, Polonia, Belawan, Denai dan Marelan,” ungkapnya.

Diakui pihaknya kalau kasus PPK di Kota Medan banyak menyangkut tindak pidana, dan itu sudah masuk domain Gakkumdu. Jika dari perjalanan perkaranya cukup bukti, tentu bisa cepat ditangani dan diputuskan. “Paling tidak kalau dihitung hari kalender, andai sudah ada tersangkanya, susah juga. Umpama yang diduga pelakunya adalah PPK, sementara PPK itu masa tugasnya Juli ini selesai. Kalaulah naik ke jaksa nanti perkaranya, ini yang bingung bisa lepas delik si PPK-nya. Namun siapa berbuat apa tentu itu azasnya pidana, meski pintu masuk dari pelanggaran pemilu,” katanya.

KPU Deliserdang Bakal Dilapor ke Gakkumdu

Sementara, KPU Deliserdang segera menindaklanjuti permintaan KPU Sumut untuk melaporkan oknum petugas KPPS, PPS, dan PPK yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun sebelumnya, KPU Deliserdang akan memanggil para petugas KPPS, PPS, dan PPK yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, guna mendapat informasi lebih lanjut, sehingga ada bahan KPU Deliserdang untuk melaporkannya ke Gakkumdu.

Menurut Ketua KPU Deliserdang, Timo Dhalia Daulay saat ini mereka sudah mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oknum-oknum di KPPS, PPS, dan PPK. Ditambah lagi dengan temuan saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan KPU Deliserdang. Misalnya, ada form keberatan yang disampaikan peserta Pemilu, namun di tingkat KPPS, PPS dan PPK tidak ditindaklanjuti. “Tentu beragam pelaporan yang masuk akan kami tindak lanjuti. Nanti mereka akan diperiksa terlebih dahulu,” sebut Timo.

Ketika disinggung soal adanya permasalahan di tiga kecamatan yakni Kutalimbaru, Tanjungmorawa, dan Percut Seituan, menurut Timo, itu sebagian dari permasalahan yang harus diproses. “Kalau kita lihat ada permasalahan di sana akan segera di laporkan ke Gakkumdu,” tegasya.

Minggu Ini, KPU Medan Segera Rapat Pleno

Sementara, KPU Kota Medan dalam pekan ini akan menggelar rapat pleno guna membahas hasil klarifikasi dari petugas PPK di lima kecamatan yakni Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Belawan, Medan Deli, dan Medan Marelan, terkait dugaan kecurangan penggelembungan suara. “Tempo hari mereka sudah datang untuk dimintai klarifikasi. Hasil klarifikasinya akan kami bawa dalam rapat pleno. Saat ini saya sedang di Jakarta, besok saya pulang. Dalam minggu ini, kemungkinan Jumat atau Sabtu kami akan rapat pleno untuk membahas hal itu,” kata Ketua KPU Medan, Agussyah Ramdani Damanik kepada Sumut Pos, Rabu (22/5).

Tujuan rapat pleno tersebut, lanjut Agussyah, semata-mata akan fokus kepada penuntasan masalah indikasi kecurangan atas praktik penggelembungan suara yang terjadi di lima kecamatan tersebut. “Kita fokusnya itu dulu, kita akan dalami hasil klarifikasi mereka. Kalau memang mereka ada menuding pihak lain, pihak lain itupun akan segera kita panggil. Selain itu, rencananya kami juga akan membentuk tim pemeriksa untuk menyelesaikan masalah dugaan kecurangan ini,” katanya. (prn/btr/mag-1)