MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melakukan pendataan ulang terhadap para vendor transportasi online, kuota maupun perizinan angkutan sewa khusus (ASK) tersebut.

Hal ini guna menindaklanjuti revisi surat perintah pelaksanaan PM 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub pada 14 Juni 2019. “Ya benar, kondisi saat ini kita masih melakukan pendataan ulang,” kata Kepala Bidang, Lalu Lintas Dishub Sumut, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Jumat (21/6).

Dia menjelaskan, surat edaran tersebut sudah disampaikan ke seluruh gubernur di Indonesia. Mengingat sehubungan batas waktu penyelenggaraan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang berakhir pada 13 Juni 2019.

“Untuk itu disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar segera melakukan evaluasi terhadap jumlah kebutuhan (kuota) kendaraan bermotor angkutan sewa khusus dan perizinannya. Sebab untuk pertama kalinya, evaluasi kuota dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan angkutan sewa khusus yang sudah beroperasi (yang sudah terdaftar pada perusahaan aplikasi), baik yang sudah berizin maupun yang belum, disamping manperhitungkan jumlah kebutuhan jasa angkutan sewa khusus di wilayah perkotan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, setelah evaluasi dilaksanakan maka baik pemerintah pusat maupun provinsi hanya berpedoman pada kuota yang telah dievaluasi sebagai pertimbangan utama dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

Lalu tidak diperlukan rekomendasi dari perusahaan aplikasi ataupun adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemohon izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dengan perusahaan aplikasi untuk mendapatkan izin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemprov.

“Perusahaan aplikasi hanya dapat bermitra dengan perusahaan angkutan sewa khusus (badan hukum dan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil), yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” kata Darwin.

Lebih lanjut dia menyampaikan, yang dapat mengajukan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus adalah badan Hukum dan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, berdasarkan pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Permenhub Nomor PM 118/2018.

“Jadi mereka dapat mengajukan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus tanpa harus bergabung dengan badan hukum,” katanya.

Sementara untuk mendapatkan izin tersebut, badan hukum maupun pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Angkutan Sewa (KBLI 49422) yang diperoleh melalui sistem online single submission (OSS).

Setelah mendapatka NIB Angkutan Sewa, baik badan hukum maupun pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dapat mengajukan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan kartu elektronik standar pelayanan, kepada Dirjen Perhubungan Darat melalui aplikasi SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan dan Multimoda) untuk angkutan sewa khusus (ASK) yang melebihi dari satu provinsi diluar Jabodetabek.

“Kedua bisa juga ke BPTJ melalui aplikasi SPIONAM untuk ASK yang melayani Jabodetabek. Lalu ke PTSP di masing-masing provinsi unruk ASK yang melayani hanya di dalam satu provinsi. Untuk mendapatkan izin penyelengganan ASK dan kartu elektronik standar pelayanan dari Dirjen Perhubungan Darat maupun BPTJ, tidak diperlukan adanya rekomendasi dari gubernur, wali kota, bupati maupun Dinas Perhubungan setempat,” katanya.

Selama belum melaksanakan evaluasi terhadap kuota dan perizinan ASK ini, sambung dia, baik pemerintah pusat ataupun pemda diharapkan tidak melaksanakan upaya penegakan hukum. “Baik pemerintah provinsi dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga diminta segera melaporkan hasil evaluasi kuota dan perizinan ASK kepada Kemenhub paling lambat 15 Juli 2019,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi atau zona terdekat 90 persen, dinilai merugikan calon siswa Provinsi. “Jadi masalah penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi ini, memunculkan masalah di setiap provinsi.

Meskipun tujuannya baik, akan tetapi pemerataan itu memang belum bisa kita lakukan saat ini,” ungkap Anggota DPR RI dari Komisi X, dr Sofyan Tan kepada wartawan, Jum’at (21/6).

Saat ini di lapangan dari sistem zonasi 90:10 persen. Di mana 10 persen tersebut adalah siswa berprestasi. Hal ini menghalangi anak-anak berprestasi itu untuk mendapat melanjutkan pendidikan di sekolah favorit.

“Anak-anak pintar hanya dikasih persentase 5 persen. Itu sangat sedikit sekali persentasenya. Sementara 5 persen lagi diperuntukan kuotanya bagi peserta didik yang memiliki alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orangtuanya,” tutur Sofyan Tan.

Politisi dari PDI Perjuangan mengatakan, pembangunan fasilitas sekolah SMA/SMK di setiap provinsi belum merata. Pastinya, masyarakat akan memilih sekolah prestasi dengan fasilitas baik.

“Saya kasihan saja sama anak desa yang di desanya tidak ada sekolah bagus, kemudian dia berprestasi mau masuk sekolah favorit. Tapi karena lokasinya jauh jadi terhambat. Ini menyebabkan ketidakadilan bagi anak yang pintar,” tutur Sofyan Tan.

Melihat dari segi tumpuan sistem ini memang sudah bagus, atas dasar itu Sofyan Tan mengusulkan agar jumlah persentase untuk peserta didik yang pintar ditambah. “Janganlah 5 persen. Seharusnya 30 persen kuota untuk peserta didik yang berprestasi. Dan untuk peserta didik yang terdekat kuotanya 70 persen,” ucapnya.

Saat ini permasalahan sistem zonasi ini juga sedang menjadi pembahasan di Komisi X DPR RI. “Minggu depan, kita juga ada rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas ini. Dan ke depan kita juga akan memperjuangkan agar pendidikan di Indonesia ini merata sehingga sistem ini bisa diterapkan,” tutur Sofyan Tan.

Masalah ketimpangan pendidikan ini juga tidak bisa diatasi oleh provinsi saja. Provinsi juga tidak memiliki alokasi yang banyak untuk pembangunan SMA dan SMK.

“Atas dasar itu pada 2020 juga sesuai dengan program Pak Jokowi yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia, maka ke depan kita akan fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak jomplang. Bantuan untuk siswa dan mahasiswa miskin juga akan ditambah di tahun depan,” tandasnya.

Biaya Masuk SMAN Mahal

Masih soal pendidikan, selama ini pembiayaan pendaftaran masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) jadi keluhan para orangtua calon siswa. Sebab biaya yang diajukan terkadang ada yang tidak masuk akal.

Ketua Lembaga Riset Publik Indonesia (Larispa), Rizal Hasibuan mengatakan, selama ini biaya pendaftaran masuk SMA Negeri diatur oleh komite sekolah sebagai perpanjangan kepala sekolah SMA negeri. Jadi keputusan yang diambil mau tidak mau dipatuhi untuk dibayar.

“Jadi selama ini rapat komite hanya dipegang oleh mereka tanpa mendapatkan masukan dari orang tua siswa. namun selama ini orang tua mungkin kurang berperan aktif atau segan sehingga tidak bisa memberikan masukan,” katanya, Jumat (21/6)

Menurutnya, komite sekolah menjadi perpanjangan dari kepala sekolah untuk mendapatkan pembiayaan pembiayaan lain.

“Kalau misalkan ada orangtua keberatan terhadap keputusan komite sekolah dikarenakan mahalnya uang pendaftaran, idealnya orangtua siswa bisa membuat pernyataan menolak pendaftaran yang sudah diputuskan,” ujarnya.

Kepada pihak sekolah juga diharapkan memperhatikan kemampuan ekonomi orangtua siswa yang hendak mendaftar.

Sehingga pihak sekolah memperhatikan kemampuan orangtua siswa dalam kondisi perekonomian saat ini.

Kata dia, pemerintah idealnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan atau musyawarah yang sudah memutuskan pembiayaan pendaftaran yang terlalu besar. Walaupun itu sudah dilakukan komite sekolah. Tujuannya adalah agar pembiayaan itu tidak terlalu besar dan memberatkan orangtua siswa.

“Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jadi pemerintah khususnya dinas pendidikan mentabulasi kira kira biaya yang diputuskan itu relevan atau tidak. Harus dibentuk misalnya ada pihak ketiga yang melihat pembiayaan ini bagus tidaknya agar lebih independen,” ujarnya. (gus/div/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1,7juta jiwa warga Medan sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Meski demikian, tak semuanya mendapatkan ‘fisik’ dari E-KTP tersebut. Pasalnya, jumlah blanko KTP yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk warga kota Medan yang telah berusia minimal 17 tahun.

“Total sudah lebih dari 1,7Juta orang warga Medan yang sudah punya E-KTP. Kalau jumlah yang belum mendapatkan E-KTP dan baru berupa surat keterangan (Suket) saya belum lihat lagi yang terbaru karena jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari dan kenaikannya signifikan,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) kota Medan, Zulkarnaen.

Dikatakan Zulkarnaen, pihaknya belum bisa memenuhi kebutuhan E-KTP warga Medan karena blanko yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan warga kota Medan saat ini.

“Blanko E-KTP itukan produk dari kementrian dalam negeri (Kemendagri), kita kan sifatnya menunggu dari pusat. Kalau blanko nya sudah ada, tentu akan kami informasikan dan akan kita fasilitasi warga yang belum mendapatkan E-KTP namun telah melakukan perekaman,” ujarnya.

Untuk itu, kata Zulkarnaen, pihaknya selalu mengimbau kepada masyarakat kota Medan agar tidak perlu khawatir apabila telah mendapatkan suket namun belum mendapatkan E-KTP.

“Berkali-kali saya selalu sebutkan bahwa setiap masyarakat yang telah memiliki suket namun belum mendapatkan E-KTP, agar tidak perlu merasa khawatir karena itu hanya masalah waktu dan ketersediaan blanko nantinya. Dan yang perlu diketahui bersama, bahwa E-KTP dan Suket adalah produk yang memilki fungsi yang sama dimata hukum, karena untuk mendapatkan Suket itu kan juga harus melakukan perekaman data terlebih dahulu,” terangnya.

Ditanya tentang kapan blanko E-KTP akan tersedia kembali dikota Medan, Zulkarnaen menyebutkan pihaknya telah meminta kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kita belum tahu, kita telah sampaikan dan pihak kemendagri sedang terus mengupayakannya,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingginya volume jumlah kendaraan bermotor yang melintas di sepanjang ruas Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan menimbulkan kemacetan. Kondisi jalan ini sudah seharusnya diperlebar.

Tokoh masyarakat Medan Utara OK Azhari menyebutkan, upaya untuk melakukan pemekaran Kota Medan khususnya di Medan Utara sudah digaungkan sejak tahun 2002 saat dirinya masih anggota DPRD Kota Medan. Pemekaran tersebut termasuk di antaranya pelebaran jalan raya termasuk Jalan Marelan Raya.

“Saat ini ribuan kendaraan bermotor melintas setiap harinya bahkan kemacatan arus lalulintas di Jalan Marelan Raya sepertinya sudah pemandangan rutin. Jadi, sudah sewajarnya Pemko Medan melakukan pelebaran,” sebut OK Azhar, Jumat (21/6).

Diakui OK Azhari, saat sudah dibentuk Tim Pemekaran Medan Utara namun hingga sekarang tidak ada realisasinya. “Sejak 5 tahun belakangan, volume kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga pelebaran lebar jalan raya semakin mendesak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan Abdul Rahman meminta Pemko Medan secepatnya memperlebar infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang setiap harinya melintasi Jalan Marelan Raya.

“Akses Jalan Marelan Raya, sudah layak untuk diperlebar. Karena sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sangat memunjang produktivitas bagi masyarakat,” ujar tokoh pemuda yang juga selalu melintas di jalan tersebut.

Dijelaskan pria akrab disapa Atan ini, sebelum dibuka akses pelebaran jalan, Pemko Medan harus memberikan solusi awal mengatasi kemacetan di Kecamatan Medan Marelan. Misalnya, dengan membangun median jalan dan menertibkan papan reklame serta kanopi yang memakan badan jalan.

“Kita tahu jalan itu sempit, tapi ada sisa jalan 3 meter milik pemerintah dijadikan sebagai papan reklame dan kanopi tanpa izin. Kita minta kepada pemerintah untuk tegas menertibkan bangunan yang mengganggu jalan, agar mengurangi kemacetan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Atan, Pemko Medan juga harus melengkapi penerangan serta rambu lalu lintas. Karena, itu sangat mendukung untuk perkembangan di wilayah Medan Utara khususnya di Kecamatan Medan Marelan agar masalah kemacetan dapat teratasi.

“Kita tahu, banyak rambu lalu lintas di Kecamatan Medan Marelan tidak berfungsi, ini juga sangat mempengaruhi kemacetan di setiap simpang di Marelan. Bahkan, adanya parkir kendaraan sembarangan, belum lagi membludaknya pedagang kakilima yang menggelar dagangannya di bahu Jalan Marelan Raya. Praktis pada pagi dan sore hari kemacatan sudah menjadi pemandangan rutin,” ucap Atan. (fac/ila)