SABER PUNGLI: Sekdakab Langkat Indra Salahudin memberikan kata sambutan pada sosialisasi Saber Pungli oleh Polda Sumut.
SABER PUNGLI: Sekdakab Langkat Indra Salahudin memberikan kata sambutan pada sosialisasi Saber Pungli oleh Polda Sumut.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahudin membuka kegiatan sosialisasi Saber Pungli di jajaran Pemkab Langkat, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (20/6).
Dalam sambutannya, Sekda Indra Salahudin meminta kepada seluruh jajaran kepala OPD untuk bersungguh-sungguh mendengarkan paparan yang disampaikan para narasumber, agar dapat bekerja sesuai tuntutan tugas dan terhindar dari permasalahan hukum.
Sekda juga berharap, ketua tim dan narasumber dalam kegiatan ini, dapat membagi ilmu dan pengalamannya kepada seluruh peserta, sehingga dapat semakin memperkuat komitmen menuju daerah yang bersih dari segala bentuk penyalagunaan anggaran, dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.
“Kami atas nama Pemkab Langkat, mengucapakan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini, semoga Pemkab Langkat semakin maju dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Irbid 3 Itwasda Polda Sumut AKBP Rio Nababan selaku Kapokja Yustisi UPP Saber Pungli Provsu mengatakan, semoga kegiatan ini memberikan informasi dan pengetahuan, agar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat di Kabupaten Langkat, berjalan sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku.
“Rp10 ribu pun anggaran pemerintah diselewengkan akan kami kejar. Karena uang itu milik rakyat dan sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, untuk kepada OPD mendapat sosialisasi dari Wadir Krimsus Polda Sumut AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto. Sedangkan peserta dari pejabat strukutural dari Dinas Penjaran, K3S, Kasek SMP Negeri dan pengurus BOS se-Kabupaten Langkat di Ruang Pola bawah, dengan narasumber Irbid 3 Itwasda Polda Sumut, AKBP Rio Nababan. (bam/han)
KERJA SAMA: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang diwakili Gigih Prakoso selaku direktur utama (kiri) dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diwakili Silmy Karim selaku direktur utama (kanan) menunjukkan MoU kerjasama di Kantor Kementerian BUMN dan disaksikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Kamis (20/6).
KERJA SAMA: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang diwakili Gigih Prakoso selaku direktur utama (kiri) dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diwakili Silmy Karim selaku direktur utama (kanan) menunjukkan MoU kerjasama di Kantor Kementerian BUMN dan disaksikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Kamis (20/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (PTKS) sepakat memulai kerja sama yang saling menguntungkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding).
Pelaksanaan penandatanganan MoU pada Kamis, (20/6/2019), di Kantor Kementerian BUMN dilakukan oleh Direktur Utama PGN Gigih Prakoso dan Direktur Utama PTKS Silmy Karim dan disaksikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno.
Lewat MoU ini, PGN dan KS akan memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan dan pengembangan bisnis energi. Menurut Gigih, kedua perusahaan mempunyai kompetensi andal dalam bidang masing-masing, karena itu jika keduanya memperkuat kerja sama, maka akan terdapat saling tukar benefit.
“Siapa yang tak kenal KS dan PGN, keduanya merupakan pemain utama dalam sektor industri berat dan sektor energi. Kerja sama keduanya, tentu akan membawa keuntungan baik dari sisi efisiensi ataupun peluang bisnis lainnya,” ujar Gigih.
Kedua perusahaan berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis jangka panjang, dengan memanfaatkan kompetensi masing-masing. Terlebih lagi, kerja sama ini seturut dengan visi membangun negeri yang diusung pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Secara singkat, MoU itu berisikan pengembangan bisnis saling menguntungkan dengan ruang lingkup terutama kerja sama pengembangan dan pengelolaan gas bumi di lingkungan KS Group. Keduanya juga bersedia melakukan kerja sama dalam pengelolaan bisnis kelistrikan melalui anak usaha, serta kerjasama potensial lainnya.
“Itu semua kerja sama yang prioritas di antara kedua perusahaan, namun di luar tersebut, keduanya masih terbuka untuk kerja sama yang memberikan benefit kepada masing-masing pihak,” tukas Gigih.
Di sisi lain, PTKS yang merupakan produsen baja dan produk seejenisnya, membutuhkan layanan energi yang aman dan efisien. Untuk itu, jelas Gigih, PGN berkomitmen menopang visi ke depan PTKS.
“Salah satu tanggung jawab PGN selaku Sub Holding Gas, yaitu membantu memajukan perekonomian nasional dengan cara memberikan nilai lebih kepada sektor industri nasional. KS memiliki peran penting dalam struktur industri nasional sebagai hulu, menjadi prioritas kami menjalin kerja sama dengan perusahaan kebanggaan nasional tersebut,” tukas Gigih.
Direktur Utama KS Silmy Karim membenarkan pernyataan Gigih. Dia mengungkapkan hingga saat ini PTKS terus melakukan pengembangan kapasitas produksi baja.
Pada tahun 2025 nanti kapasitas produksi baja di kawasan industri Krakatau Steel akan meningkat hingga 10 juta ton per tahun. Untuk itu, tidak hanya bidang energi yang dapat dikerjasamakan, tapi termasuk bidang logistik, air industri, pengembangan kawasan dan infrastruktur lainnya.
“Dari kerja sama ini, PTKS akan memperoleh peningkatan daya saing melalui efisiensi biaya produksi dengan pasokan gas yang kompetitif. Selain itu, PTKS diharapkan memperoleh tambahan pendapatan melalui kerjasama pengelolaan bisnis gas bumi serta bertambahnya investor yang mendayagunakan kawasan industri yang dimiliki anak perusahaan PTKS,” ungkap Silmy. (rel/ram)
sutan siregar/sumut pos
BANJIR: Sejumlah kendaraan menerobos genangan air di Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (19/6). Hujan yang mengguyur kemarin, mengakibatkan ruas jalan tergenang air.
Sutan siregar/Sumut pos BANJIR: Sejumlah kendaraan menerobos genangan air di Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (19/6). Hujan yang mengguyur kemarin, mengakibatkan ruas jalan tergenang air.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wilayah di Kota Medan kerap dilanda banjir setiap turun hujan, seperti yang terjadi Rabu (19/6) sore kemarin. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi gusar. Dia pun memaksa pihak terkait agar Kota Medan harus bebas banjir paling lama tahun 2022.
PENEGASAN itu disampaikan Edy saat memimpin rapat penanggulangan banjir Kota Medan bersama Pemko Medan diwakili Kepala Dinas PU Kota Medan Isya Anshari, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Ditjen Sumber Daya Air, dan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan, Rabu (19/6). “Harus bisa diwujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022. Mari kita kerja sama untuk merperbaikinya. Maaf bila saya memaksakan kehendak, tapi ini bukan untuk saya, untuk kepentingan rakyat Sumut. Kasihan rakyat kita, sudah bertahun-tahun merasakan banjir,” kata Edy memulai rapat.
Dia pun berpesan agar BWS dan Pemko Medan jangan bekerja sendiri-sendiri. “Kalian jangan main sendiri-sendiri. BWS dikirim dari Jakarta untuk mengkoordinir ini. Kalau Pemko Medan main sendiri, BWS main sendiri, tak akan selesai masalah banjir ini. Apa pun alasanya, ini harus kita kerjakan dengan serius,” tegas Edy.
Nantinya bila diperlukan pembebasan lahan, Edy memerintahkan agar pemerintah membayarnya sesuai harga. “Kurangi dampak yang membuat rakyat rugi, besok saya mau bertemu camatn
atau lurah di daerah sekitaran sungai yang akan dinormalisasi. Kalau memang harus dilakukan pembebasan lahan, kita harus bayarkan sesuai harganya,” tambah Edy.
Secara terpisah, Kepala Seksi Perencanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Herbet Sihite menjelaskan, saat ini ada empat sungai yang menjadi prioritas utama. “Ada empat sungai yang akan ditangani terlebih dahulu, seperti Sungai Sekambing, Sungai Selayang, Sei Putih dan Sungai Badera. Sungai Badera ini belum pernah kita tangani sebelumnya. Empat sungai ini menjadi prioritas karena ketika banjir airnya meluap mempengaruhi lokasi lokasi penting seperti Kampus USU, simpang Simalingkar,” tutur Herbet.
Dia juga menjelaskan, besar debit banjir tersebut dapat diperkirakan menurut periode ulangnya, yang sekaligus menggambarkan tingkat pengendalian banjir. “Sebenarnya banjir itu ada periodenya, ada periode 2 tahunan, ada periode 10 tahunan dan ada juga periode 25 tahunan. Di negara maju sekali pun tidak mungkin tidak terjadi banjir, tapi periode terjadinya banjir bisa kita kendalikan. Untuk Medan harusnya bisa dikendalikan hingga Q-25 (periode 25 tahunan),” ungkap Herbet.
Hujan Deras, Sejumlah Kawasan Banjir
Hujan deras yang melanda Kota Medan, Rabu (19/6) sore, mengakibatkan sejumlah kawasan mengalami kebanjiran. Banjir melanda badan jalan dan menggenangi rumah warga.
Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Yunus menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun, beberapa lokasi yang mengalami kemacetan dan banjir, antara lain Jalan Dr Mansyur, Simpang Jalan Kapten Muslim, seputaran Jalan Asrama, Jalan Wahid Hasyim. Selain itu, seputaran Tanjung Morawa hingga Marendal saat ini juga terpantau macet. “Kemacetan ini dikarenakan faktor banjir,” ungkapnya kepada wartawan.
Pantuan Sumut Pos, banjir paling parah dialami warga di Kecamatan Medan Selayang. Selain ruas jalan, ratusan rumah juga mengalami banjir. Banjir melanda lain Jalan Bunga Mawar, Jalan Bunga Wijaya, Jalan Bunga Cempaka dan Jalan Bunga Teratai. “Di sini, memang kerap banjir asal hujan deras. Tapi kali ini lebih parah,” ujar B Ginting, warga Jalan Mawar.
Bukan hanya itu, banjir juga melanda Jalan Dr Mansyur, Kawasan USU. Jalan ini digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Banjir juga terjadi di Jalan AH Nasution, tepatnya di depan Komplek Ruko Metrolink. Kemudian Jalan Sisingamangaraja, depan Pool Bus PT Makmur dan Jalan Gatot Subroto, depan Makodam I/BB.
Selain merendam rumah, tingginya debit air menyebabkan banyak pengendara mengurungkan niat melintasi ruas jalan yang dilanda banjir. Sedangkan sebagian pengendara yang memberanikan diri menerobos banjir akhirnya mogok dan terpaksa mendorong kendaraanannya. Akibatnya terjadi kemacetan cukup panjang.
“Tolonglah Pemko Medan untuk mencarikan solusi bagaimana mengatasi banjir ini. Masa asal hujan deras, terjadi banjir,” ungkap Siagian, salah seorang pengendara di Jalan Dr Mansyur. (prn/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meraih empat kursi di DPRD Medan pada Pemilu 2019 lalu, bukan berarti Partai Demokrat tidak bisa mengusung kadernya sebagai bakal calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Medan. Saat ini, partai berlambang mercy itu masih mengintip peluang untuk mengusung kadernya di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Medan 2020n
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengatakan, raihan empat kursi pada Pemilu 2019 lalu memaksa mereka untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung satu pasangan calon. Karenanya, sebut Burhan, Demokrat masih mengintip peluang untuk mengajukan kadernya di Pilwako Medan mendatang.
“Bukan berarti dengan mendapatkan empat kursi menutup peluang Demokrat untuk mengajukan kadernya. Semua masih bisa terjadi. Kalau memang ada kesempatan, kami akan mengajukan kader kami sendiri. Paling tidak calon wakil walikota, tentu kami akan prioritaskan kader kami sendiri,” ucap Burhanuddin Sitepu kepada Sumut Pos, Rabu (19/6).
Namun, Burhanuddin tidak menampik apabila memang kadernya tidak terpilih sebagai calon wali kota atau calon wakil walikota. Untuk itu, sebut Burhanuddin, semua kembali ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam memutuskan siapa bakal calon yang akan diusung.
“Maka kembali lagi, Demokrat itu punya mekanisme sendiri. Soal apakah kami akan mengusung kader sendiri atau menjadi pendukung calon dari partai lain, semua itu tidak bisa diputuskan oleh pengurus di daerah, melainkan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pimpinan Pusat,” jelasnya.
Begitupun dengan nama-nama kader Demokrat yang kemungkinan bakal diusung dalam Pilwako 2020. Burhanuddin menyebutkan, masih harus membicarakan hal itu dengan pimpinan pusat. “Kalau memang ada kemungkinan untuk kader kami maju, maka kami panggil ketua-ketua DPAC kami untuk mengusulkan nama-nama yang pantas diusung. Lalu nama-nama itulah yang nantinya akan kami ajukan ke pusat dan akan diputuskan oleh pimpinan di pusat. Intinya finalnya itu ada dipusat” bebernya lagi.
Berbeda dengan Demokrat, Hanura dan PSI justru masih enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Keduanya mengaku sama sekali belum membicarakan hal itu di internal partainya. “Dengan perolehan 2 kursi, kami memang harus berkoalisi dalam Pilkada Medan nanti. Masalah kami akan mengusung kader kami sendiri atau tidak, itu belum tahu,” ucap Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, Hendra DS kepada Sumut Pos, Rabu (19/6).
Begitu pun dengan partai-partai yang bakal menjadi teman koalisi Hanura, Hendra menyebutkan, belum ada pembicaraan dengan partai lain. “Belum ada komunikasi dengan teman-teman di partai lain,” katanya.
Senada dengan Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Medan juga menyebutkan belum mengetahui, apakah akan mengajukan kadernya sendiri ataukah menjadi partai pendukung dari calon dari partai lainnya. “Masih belum dibicarakan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kami bahas. Dan sampai sekarang juga belum ada pembicaraan dengan partai-partai lain, mungkin karena terlalu cepat untuk membicarakannya saat ini,” kata Ketua DPC PSI Kota Medan, Fahri kepada Sumut Pos.
Pengamat Politik dari UMSU, Dr Arifin Saleh Siregar menilai, Pilwako 2020 ini akan lebih semarak dibanding dengan 2015 lalu. Dia meyakini, pasangan calon yang akan bertarung lebih dari dua pasangan. “Kesemarakannya bisa dilihat dari berbagai hal, diantaranya jumlah kontestan pasangan yang akan bertarung akan lebih banyak dibanding Pilkada yang lalu. Kalau sebelumnya hanya dua pasangan, yakni Eldin-Ahyar dan Ramadan Pohan-Edy Kesuma, kali ini akan lebih banyak,” kata Arifin Saleh Siregar kepada Sumut Pos, Rabu (19/6).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMSU itu juga menganalisis, kompetisi Pilwako Medan juga akan diikuti paslon dari jalur indenpenden. “Saya yakin, selain pasangan dari jalur partai politik juga akan ada pasangan yang muncul dari perseorangan,” sebut Arifin.
Ia juga mengungkapkan, perubahan komposisi partai politik di DPRD Medan juga akan menambah kesemarakan tersebut. Banyaknya pasangan yang akan maju juga tak terlepas dari perubahan komposisi tersebut. “Meski parpol pemenang tetap PDIP, tapi signifikannya kenaikan suara Gerindra, PKS, PAN akan ikut menambah semarak dan ketatnya proses pemilihan dan penetapan kandidat wali kota yang akan maju,” sebut Arifin yang juga mantan wartawan ini.
Arifin mengatakan, tensi politik di Kota Medan terus bergejolak. Karena, masyarakat dihadapankan dengan Pemilu secara berturut di 3 tahun ini, yakni Pilkada Sumut, Pileg dan Pilpres, dan kini kembali dihadapkan dengan Pilwako Medan. “Kemudian, nuansa dan suhu politik juga akan lebih semarak. Selain karena efek Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) 2019 yang sangat dekat dengan Pilkada 2020, kesemarakan ini juga tak terlepas dari adanya 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Sumut,” kata Arifin.Kesemarakan berikutnya, sebut Arifin, ada pada partisipasi pemilih. Pilkada 2020 ini akan lebih tinggi dibanding Pilkada Kota Medan 2015, lalu. Dimana, naiknya partisipasi pemilih nantinya tidak terlepas dari banyaknya pasangan calon yang akan bertarung. “Sudah munculnya berbagai kandidat, baik dari latat belakang anggota dewan, pengusaha, aktivis, maupun akademisi juga ikut menyemarakkan Pilkada 2020 ini,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan Kota Medan yang selalu menjadi perhatian pusat. Arifin mengungkapkan, Pilkada 2020 ini juga tidak akan lepas dari perhatian pusat. Elit-elit politik di Jakarta termasuk kalangan istana akan terus memantau Pilkada Medan itu. “Dan bisa dipastikan para elit parpol akan terlibat langsung dalam menentukan siapa saja calon yang akan maju,” kata Arifin.
Hal itu, dikarenakan Medan kota terbesar ketiga di Indonesia, juga banyak kepentingan dan menjadi gengsi para elit Parpol untuk meraih kemengan dalam Pilkada Medan. “Memenangkan Pilkada Medan juga menjadi salah satu indikator kesuksesan partai politik. Intinya, “Jakarta” tidak akan membiarkannya dan mereka akan ikut terlibat dan itu akan menambah dinamika dan kesemarakan Pilkada Medan 2020. Kota Medan akan jadi ukuran bagi parpol,” pungkas Arifin. (mag-1/gus)
istimewa
PENGAMANAN: Suasana pengamanan di depan gedung MK, Kamis (13/6).
istimewa PENGAMANAN: Suasana pengamanan di depan gedung MK.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi mempersoalkan alat bukti yang dibawa tim hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebelum sidang lanjutan sengketa pilpres dimulai di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan.
Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/6). Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, beberapa alat bukti tidak bisa diverifikasi karena tidak disertai berkas yang sesuai.
“Ini kan tidak bisa diverifikasi sehingga belum bisa disahkan karena berkas-berkas itu tidak disusun sebagaiman layaknya hukum acara dan kelaziman di MK,” ujar Saldi.
Majelis hakim menunjukkan sampel alat bukti yang belum bisa diverifikasi di tengah ruang sidang. Perwakilan dari masing-masing pihak diminta ke tengah ruangan untuk melihat alat bukti itu. Saldi membandingkan berkas pengantar alat bukti yang belum bisa diverifikasi ini dengan berkas alat bukti yang sebelumnya.
Saldi mengatakan, sebelumnya tim hukum Prabowo-Sandiaga bisa memberikan berkas dengan format yang benar. Majelis hakim pun memberikan waktu kepada tim hukum 02 untuk memperbaiki hal ini.
“Karena ini penting. Saudara diberi waktu sampai pukul 12.00 WIB melakukan proses yang layak. Kalau tidak terjadi, kami tidak bisa verifikasi. Implikasinya kami tak bisa sahkan dalam sidang ini,” kata dia.
Selain Hakim Saldi, Hakim MK, Suhartoyo, juga mengingatkan Tim Kuasa Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, agar keterangan saksi merujuk pada alat bukti yang sudah diverifikasi oleh pihak kepaniteraan. Pasalnya ada alat-alat bukti yang diajukan tim hukum yang belum diverifikasi dalam sidang.
“Anda nanti harus meng-cluster karena keterangan saksi yang hanya bisa dirujuk pada alat bukti yang sudah diverifikasi,” ujar Suhartoyo dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
Awalnya, majelis hakim mempersoalkan alat bukti yang diverifikasi kepaniteraan karena belum dilengkapi persyaratan sesuai hukum acara. Persyaratan yang dimaksud misalnya soal keterangan pengantar dan label alat bukti. Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto akhirnya memutuskan untuk menarik alat-alat bukti yang belum diverifikasi.
“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima MK. Yang sekarang ini C1 akan kami cabut. Itu saja yang kami jadikan alat bukti, yang ini kami tarik tidak jadikan alat bukti,” kata Bambang.(kps/bbs)
DEBAT
Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
DEBAT Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sementara itu, Hakim MK, Enny Nurbaningsih, mempertanyakan barang bukti P.155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Bukti tersebut ternyata tidak ada dalam bukti fisik yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini kan kemarin sudah diverifikasi barang bukti, muncul P.155 yang disebut mengenai data 17,5 juta pemilih yang tidak wajar,” ujar Enny.
Menurut Enny, bukti tersebut diperlukan untuk dikonfrontasi dengan bukti yang dimiliki termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Menurut hakim Aswanto, dalam daftar bukti pemohon yang sudah diverifikasi, tercantum bukti P.155 tersebut. Namun, setelah dicari, fisik bukti berupa dokumen itu tidak ada.
Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan, anggota tim yang bertugas menangani barang bukti sedang mengurus verifikasi dokumen. Hakim kemudian memberikan waktu hingga skors istirahat selesai bagi tim pemohon untuk mempersiapkan barang bukti yang diminta hakim.(kps/bbs)
DEBAT
Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
DEBAT Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade membantah tim hukum Prabowo-Sandiaga hanya berasumsi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memastikan tim hukumnya memiliki bukti-bukti yang kuat terkait kecurangan Pilpres yang didalilkan.
Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menyebut bahwa tudingan soal pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 itu hanya asumsi.
“Yang jelas besok (kemarin, Red), akan terlihat oleh publik. Itu akan membuktikan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), dan Jokowi-Ma’ruf harus didiskualifikasi oleh MK. Karena itu tunggulah besok,” ujar Andre di Media Center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Ia sudah memprediksi tanggapan yang dimunculkan tim hukum 01 yang akan menyebut bahwa tim hukum 02 hanya berasumsi saat menyatakan terdapat kecurangan pemilu secara TSM.
Andre mengatakan tim hukum Jokowi-Ma’ruf pasti akan berupaya agar hakim MK menolak semua permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga. “Hal wajar saja di setiap gugatan terkait atau termohon pasti akan menyampaikan jawaban agar gugatan pemohon dikesempingkan atau ditolak. Itu hal standar, untuk menguji ditolak atau diterima tentu kita akan masuk di persidangan besok,” ujar Andre.
“Di mana besok kita akan menguji saksi saksi kami baik saksi ahli maupun saksi fakta dengan bukti yang akan kami buka di persidangan. Jadi saya rasa itu hal yang standar,” lanjut dia.(kps/bbs)
DEBAT
Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
DEBAT: Ketua Tim Hukum Paslon 02 Bambang Wijayanto berdebat dengan Ketua KPU Arief Budiman, di sela sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Saksi yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Nur Latifah, dalam sidang kemarin mengaku mendapat intimidasi dari warga di lingkungannya setelah merekam anggota KPPS mencoblos 15 surat suara di TPS. Hal ini menjadi kesaksiannya dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/6).
Adapun, Nur Latifah merupakan saksi asal Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali yang menyaksikan proses pencoblosan di TPS 08.
“Saya mendapat intimidasi, dari banyak orang,” ujar Nur. Pada hari pencoblosan, Nur mengaku melihat anggota KPPS mencoblos 15 surat suara di TPS 08. Dia juga mengaku merekam kegiatan tersebut.
Rekaman itu dia sebut viral di media sosial. Kemudian, Nur mengaku dipanggil jelang tengah malam pada 19 April 2019 ke rumah salah satu warga. Dia menyebut di sana sudah ada anggota KPPS, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader partai, dan beberapa preman. “Di sana saya perempuan sendiri. Saya ditanya posisi saya sebagai apa, kenapa ada video yang viral. Saya dituduh sebagai penjahat politik di sana,” ujar Nur.
Pada 21 April 2019, dia kembali dipanggil pada malam hari oleh warga sekitar. Nur mengaku diminta untuk tutup mulut dan kembali ke Semarang. Adapun, dia sedang menuntut ilmu di kota itu. Nur mengatakan intimidasi juga datang dalam bentuk telepon. Dia menerima telepon dari kerabat anggota KPPS yang dia rekam. “Saya dapat telepon dan dikecam sebagai penjahat politik,” kata dia.
Dalam sidang, tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sebanyak 15 saksi fakta dan 2 ahli dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019.
Pada awal sidang, 15 saksi dan 2 ahli tersebut disumpah lebih dulu. Pengucapan sumpah dipimpin oleh Hakim MK Wahiduddin Adams. Adapun 15 saksi dan 2 ahli yang dihadirkan, yakni: 1. Agus maksum 2. Idham 3. Hermansyah 4. Listiani 5. Nur Latifah 6. Rahmadsyah 7. Fakhrida 8. Tri Susanti 9. Dimas Yehamura. 10. Beti Kristiana 11. Tri Hartanto 12. Risda mardiana 13. Haris Azhar 14. Said Didu 15. Hairul Anas.
Namun di sela persidangan tim hukum Prabowo-Sandiaga menarik dua saksi yang dijadwalkan akan memberikan keterangan, yakni Beti Kristiana dan Risda Mardiana. (kps/bbs)
MANGKRAK: Jalur rel kereta api Trans Sumatera yang mangkrak di kawasan Besitang, Langkat.
MANGKRAK: Jalur rel kereta api Trans Sumatera yang mangkrak di kawasan Besitang, Langkat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mangkraknya proyek pembangunan rel kereta api (KA) Trans Sumatera di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat langsung mendapat perhatian DPRD Sumut. Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan, langsung mengagendakan pemanggilan terhadap Balai Teknik (Baltek) Perkeretaapian Wilayah Sumbagut dan Dishub Sumut mempertanyakan mangkraknya pembangunan jalur KA yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu.
“Inikan kita baru dapat informasi dari kawan-kawan wartawan soal ada proyek mangkrak di Sumut. Tentunya guna menyikapi hal ini, sekaligus mengawal program Presiden Jokowi, kami akan panggil dulu pihak Batek Perkeretaapian dan Dishub Sumut,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menjawab Sumut Pos, Rabu (19/6).
Menurut dia, di Dishub Sumut ada satu bidang yaitu perkerataapian dimana dapat dimintai penjelasan terkait masalah dimaksud. Kemudian pihak Baltek Perkeretaapian Wilayah Sumbagutr, yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah setempat sebagai rute pembangunan yang akan dikerjakan. “Satu lagi mungkin Pemkab Langkat akan kami undang. Karena dari informasi di media titik mangkraknya ada di wilayah tersebut. Kita akan gali seluas-luasnya informasi dari pihak-pihak terkait ini, termasuk apa saja kendala yang dihadapi supaya masyarakat juga akan mengetahuinya,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, secepatnya surat pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait tersebut akan disampaikan. “Paling lama akhir bulan ini kami sampaikan suratnya, sehingga di awal Juli sudah bisa digelar pertemuan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, saat ini progres pengerjaan jalur rel kereta api Trans Sumatera masih mangkrak, alias dibiarkan begitu saja padahal diprediksi akan selesai 2019 ini. “Sejauh ini pengerjaan pemasangan rel kereta sudah tidak ada lagi terlihat. Demikian juga dengan pemasangan rambu-rambu dan pos penjagaan. Tidak seperti tahun-tahun awal pengerjaan, yang semuanya terlihat seperti diburu-buru,” kata Rendi, seorang warga Kecamatan Brandan Barat, Langkat, Selasa (18/6) siang.
Sejauh ini, pengerjaan jalur rel kereta api masih tersambung sampai Besitang. Padahal semestinya jalur ini diwacanakan akan menghubungkan Provinsi Sumut dan Aceh. Bahkan direncanakan pula, pengerjannya akan tembus sampai ke Lampung. “Tak tahu kami kenapa proyek sebesar ini bisa terhenti. Padahal jika memang dikerjakan, semestinya seluruh jalur bisa terhubung,” terangnya.
Pengerjaan jalur sepanjang 80 kilometer dari stasiun besar Kereta Api Medan menuju Aceh, dibiarkan begitu saja, tanpa ada kelanjutan pengerjaan. Sejumlah bahan material seperti bantalan rel hingga batu-batu pendukung rel juga terkesan dibiarkan. “Kami selaku warga sangat berharap pengerjaan cepat terselesaikan. Apalagi menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, kereta api sangat membantu untuk mudik,” jelasnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Mangkraknya pembangunan jalur KA Trans Sumatera, cukup disayangkan. Pengamat Ekomoni Sumut, Wahyu Ario Pratomo menilai, pembangunan jalur KA tersebut dapat memberikan potensi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi di Sumut. Karenanya, dia sangat menyayangkan pengerjaan jalur KA tersebut tidak selesai sesuai target.
“Jika selesai pembangunan jalur kereta api Binjai-Besitang, akan membuat konektivitas di Sumut membaik. Dampaknya, jelas dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di bidang transportasi,” ucap Wahyu kepada Sumut Pos, Rabu (19/6).
Selain itu, sebutnya, pilihan moda transportasi bagi masyarakat juga akan lebih beragam, dan semua terkoneksi ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. “Mobilitas masyarakat akan lebih cepat dan moda transportasi lebih beragam. Dampak ekonomi, rasanya belum begitu besar jika hanya digunakan untuk transportasi orang,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan, dampaknya akan lebih besar jika digunakan secara optimal untuk memobilisasi sumber daya hasil alam dari Kabupaten Langkat ke daerah lain di Sumut. Apalagi, kemudian tumbuh industri turunan hasil perkebunan di Langkat yang siap di pasarkan melalui Pelabuhan Belawan atau Kualatanjung. “Memang dalam jangka pendek belum terlihat dampaknya. Namun, dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur ini dapat mendorong keterbukaan wilayah khususnya di Sumut,” jelas Wahyu.
Apalagi, sambung Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu, pembangunan rel kereta api itu juga akan terkoneksi dari Aceh hingga ke Lampung. Jadi semua provinsi di Sumatera ini akan terkoneksi melalui kereta api. “Konektivitas semakin cepat dan lancar. Sehingga mendorong efisiensi dan daya saing. Dengan demikian akan terjadi pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Namun hal yang terpenting, sebut Wahyu, harga atau tarif transportasi tersebut jangan terlalu mahal. Karena jika mahal, konsumen tetap akan menggunakan moda tranportasi yang lama dengan efensiasi biaya. “Tidak ada yang menggunakan kerata api kalau mahal ongkosnya. Akhirnya, PT KAI akan merugi. Jangan hitung pembangunan rel kereta api dan sarana pelengkapnya masuk dalam komponen harga pemakaian jasa kereta api, pasti akan mahal dan tidak akan digunakan masyarakat,” imbau Wahyu. (prn/gus)
TINJAU: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Kepala BPN Sumut Bambang Triono dan lainnya meninjau proyek Tol Medan-Binjai di Tanjungmulia, Rabu (19/6).
TINJAU: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Kepala BPN Sumut Bambang Triono dan lainnya meninjau proyek Tol Medan-Binjai di Tanjungmulia, Rabu (19/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Kelurahan Tanjungmulia hingga kini ternyata masih terkendala pelepasan lahan. Sejumlah masyarakat penggarap masih belum mau mengosongkan lahannya.
Hal ini terungkap berdasarkan laporan yang didapati Polda Sumut dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pun mengultimatum masyarakat penggarap yang masih menguasai dan menduduki lahan agar segera pindah, sehingga pembangunan tol dapat berjalan sesuai rencana.
“Kita ultimatum warga penggarap yang tidak memiliki dokumen kepemilikan alas atas tanahn
tidak punya izin dan sebagainya untuk meninggalkan (lahan). Jangan nanti kalau kita proses, kita dianggap kriminalisasi. Kita minta, kita imbau mereka (penggarap) melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Agus usai meninjau lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia, Rabu (19/6).
Ultimatum ini disampaikan Agus agar pengerjaan jalan tol yang bertatus proyek strategis nasional ini tidak terhambat. Ia berharap, warga yang sudah menerima ganti rugi tanah juga segera membongkar bangunan mereka di sepanjang lahan yang menjadi lokasi proyek. “Situasi sudah bagus. Kita dorong agar ini segera bisa dituntaskan. Tadi kami mendapat laporan dari Kanwil BPN, dari HK (Hutama Karya) dan Jasa Marga. Insya Allah pada akhir bulan Juni kalo bisa proses pembayaran ganti rugi bisa selesai,” tambah Agus.
Jendral bintang dua ini juga meminta agar pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kanwil BPN Sumut dan segera melakukan sosialisasi jika ada perubahan regulasi soal pembayaran ganti rugi. Pasalnya beredar di masyarakat, adanya selisih seratus ribu rupiah dari pembayaran kepada warga sebelumnya. “Iya ini juga harus disosialisasikan. Agar warga tidak menduga yang tidak-tidak,”ucapnya.
Sementara itu, Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono menerangkan, setidaknya sudah 80 persen dari 549 kepala keluarga yang berada di lahan proyek tol menerima pembayaran ganti rugi. Sisanya, menurut Bambang tinggal menunggu proses birokrasi. “Yang 20 persen itu awalnya kita mau selesaikan sebelum lebaran. Tapi menunggu proses birokrasi dan administrasi. Kan masing-masing stakeholder mempunyai waktu,” sebut Bambang.
Secara pribadi ia menginginkan agar proyek tol ini selesai pada Oktober ini. Namun pihak HK menyatakan proyek tol ini baru kelar pada Desember 2019 nanti. “Yah semoga pada Desember 2019 ini kita sudah bisa menikmati jalan tol Binjai-Tebingtinggi,” tukasnya.
Usai meninjau lokasi proyek tol di Tanjungmulia, Kapolda Sumut Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto dan Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priyono bersilaturahim dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Balai Kota Medan. Dalam silarurahim itu, Eldin mengakui, persoalan atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh persoalan sengketa lahan. “Dengan berbagai cara ada oknum yang ingin mencoba menyerobot tanah orang lain,” ungkap Eldin.
Dalam kesempatan itu, Eldin berharap agar proyek pembangunan tol Medan-Binjai segera rampung. “Kita berharap akhir Juni atau pertengahan Juli ganti rugi bisa selesai. Agustus bisa dilanjutkan pembangunannya,” katanya. Menurutnya, tersambungnya tol Medan – Binjai akan membantu mengurai kemacetan di Kota Medan.
Pimpro pembangunan Tol Medan-Binjai dari Hutama Karya (HK), Hestu Budi menyebut, progres pembangunan tol Medan-Binjai sepanjang 17 KM saat ini sudah 85 persen. Kata dia, masih ada 800 meter tanah yang belum bisa dibebaskan. “Yang 800 meter itu bukan masyarakat menolak, tapi lebih karena persoalan administrasi atau dokumen yang menyebabkan proses pembayaran tidak bisa dilakukan,” ujarnya di sela-sela kegiatan silaturahmi Kapolda Sumut dan Wali Kota Medan di Balai Kota, Rabu (19/6).
Berdasarkan kunjungan lapangan bersama Kapolda dan Kepala BPN Sumut, proses pembayaran lahan masyarakat yang terkena proyek pembangunan tol ditargetkan selesai akhir bulan ini. “Kalau selesai bulan ini (Juni). Juli awal atau akhir pekerjaan sudah bisa dimulai, untuk pekerjaan kontruksi diperkirakan memakan waktu 6 bulan,” jelasnya.
Tertundanya pembangunan Tol Medan – Binjai sepanjang 17 KM, membuatnya sedikit malu. Sebab, pembangunan tol di Lampung sepanjang 140 KM malah sudah selesai. “Saya malu juga sama pimpinan, di Lampung 140 Km bisa selesai, di Medan-Binjai hanya 17 Km malah bertahun-tahun belum selesai,” paparnya.(dvs/prn)
