MEDAN, SUMUTPOS.CO – DZULMI Eldin mengaku belum memikirkan, apakah akan kembali maju sebagai calon wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 mendatang. Ia mengaku masih fokus bekerja menyelesaikan masa periode hingga Februari mendatang.
Selain itu, mantan Kadispenda dan Sekda Kota Medan tersebut juga menyebut, sejauh ini belum ada menjalin komunikasi dengan partai politik manapun, sebagai kendaraan maju kembali sebagai Medan 1. “Soal Pilkada 2020, kita lihat nanti. (Saya) belum ada bicara dengan parpol, karena masih kerja saja,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/6).
Bahkan suami Rita Maharani ini juga belum bisa memberikan kepastian apakah akan kembali berpasangan dengan Akhyar Nasution atau tidak. Sebab, ia saat ini mengaku masih fokus bekerja. “Kita tunggu saja,” katanya.
Untuk diketahui, Dzulmi Eldin memang sudah dua kali dilantik menjadi Wali Kota Medan. Meski begitu, Eldin masih bisa kembali ikut kontestasi Pilkada Medan 2020. Sebab, pelantikan yang pertama belum dihitung satu periode. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) satu periode kepala daerah ketika sudah menjalankan setengah atau lebih masa jabatan. Sedangkan periode pertama Dzulmi Eldin hanya menjabat satu tahun sejak dilantik. Mengacu keputusan MK itu, Eldin masih diperkenankan kembali maju di Pilkada Medan.
Setali tiga uang, wakil Eldin, Akhyar Nasution juga mengungkapkan hal senada. Politisi PDI Perjuangan tersebut saat disinggung kemungkinan dirinya ikut di Pilkada Medan 2020, tampak belum mau berbicara banyak. “Terlalu dini bicara Pilkada saat ini, masih jauh. Dalam waktu dekat akan ada konsolidasi partai, setelahnya bulan Agustus akan ada kongres. Mungkin setelah itu baru kelihatan,” ujarnya menjawab Sumut Pos, kemarin.
Meski menjadi pemenang Pemilu 2019 tingkat Kota Medan dan mendapat 10 kursi di DPRD Medan, Akhyar tidak berani menjamin partainya akan mengusung kader sendiri di Pilkada Medan 2020. “Karena memang belum ada pembahasan, saya tidak bisa jamin itu (PDIP usung kader sendiri),” sebutnya.
Dirinya juga belum tahu mengenai kansnya sendiri untuk kembali berlaga di Pilkada Medan 2020. Sebagai kader partai, ia akan mengikuti dan menghormati keputusan partai. “Semua tergantung partai. Kalau memang itu keputusan partai (saya diusung), ya siap. Tapi sekarang ini masih jauhlah. Kita fokus bekerja dan membangun Medan saja,” katanya. (prn)
sutan siregar/sumut pos
BERSALAMAN: Pangdam I/BB Mayjen MS Fadhillah bersama Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto menyalami peserta Apel Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019, di Lapangan Benteng Medan, Kamis (13/6).
sutan siregar/sumut pos BERSALAMAN: Pangdam I/BB Mayjen MS Fadhillah bersama Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto menyalami peserta Apel Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019, di Lapangan Benteng Medan, Kamis (13/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan kasus dugaan tindak pidana makar yang membelit dua ustad kondang di Sumut, untuk sementara dihentikan Polda Sumut. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto dengan tujuan menjaga kondusifitas jelang sidang hingga keputusan MK.
“Sementara ini cooling down dulu. Biar tenang, biar tentram. Masyarakat tenang, masyarakat merasa nyaman sementara ini kita rem semua,” sebut Agus Andrianto usai Apel Konsolidasi TNI/Polri di Lapangan Benteng Medan, Kamis (13/6).
Jendral bintang dua ini beralasan, proses hukum yang membelit keduanya berdampak pada stabilitas dan keamanan di Sumut saat ini. “Kasusnya? Ya sudah tarok (letak) saja dulu,”ucapnya.
Diketahui Polda Sumut menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan makar. Keduanya yaitu Rafdinal selaku Wakil Ketua GNPF Sumut dan Zulkarnaen selaku Sekretaris GNPF Sumut. Rafdinal dijemput dari rumahnya karena tidak menghadiri dua kali panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umuma (Ditreskrimum) Polda Sumut pada Senin (27/5) siang. Sedangkan Zulkarnain diamankan pada sorenya di hari yang sama.
Namun, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, tepat Jumat (31/5) lalu, atas permohonan dari Direktur Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo Sandiaga, DR Sufmi Dasco Ahmad MH. Ia menjamin keduanya sehingga penahanannya ditangguhkan.
Terkait Apel Konsolidasi TNI-Polri, Agus mengatakan, hal itu dilakukan untuk persiapan menjaga situasi Kamtibmas pasca dilaksanakannya Pilpres dan Pileg 2019 beberapa waktu lalu. Untuk itu, jenderal polisi bintang dua tersebut berharap, situasi Kamtibmas di Sumut yang sudah aman dan tertib saat ini terus terjaga. “Kalau situasi aman dan damai, maka semua pihak khususnya masyarakat akan senang serta tenang dalam beraktifitas. Sumut adalah rumah kita, mari kita jaga bersama,” pintanya.
Agus juga berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri serta masyarakat yang mampu bersinergi untuk menjaga masyarakat dan mensukseskan pelaksanaan pilpres serta pileg 2019. “Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan kondusif. Terimakasih semuanya,” ucapnya.
Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhillah dalam sambutannya mengapresiasi keberhasilan jajaran Polri di Sumut dalam menggelar Operasi Ketupat Toba 2019, di mana tahun ini lebih sukses dari tahun sebelumnya. “Meski capek, dan pengorbanan waktu saat lebaran, saya mengapresiasi keberhasilan polri dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya sembari menyampaikan terima kasih kepada seluruh pasukan TNI yang mampu bersinergi dengan Polri dalam menjalankan tugas.
Operasi Ketupat Toba 2019 Aman dan Lancar
Apel Konsolidasi TNI/Polri juga digelar di Lapangan Merdeka Binjai, Kamis (13/6). Apel Konsolidasi dalam rangka berakhirnya Operasi Ketupat Toba 2019 dan persiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di wilayah hukum Polres Binjai ini juga dihadiri Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham.
Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto yang bertindak sebagai pembina apel membacakan sambutan dari Kapolda Sumut. Bahwa Operasi Ketupat Toba yang berlangsung selama 13 hari dimulai dari Rabu (29/5) hingga Senin (10/6) berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.
Dalam operasi ini, Polda Sumut melibatkan sebanyak 7.760 personil serta beberapa instansi terkait. Seperti TNI, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Tim SAR, dan lain sebagainya. “Secara keseluruhan pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2019 di wilayah Sumut dalam keadaan relatif aman dan kondusif. Arus mudik dan arus balik kondisinya lancar. Namun ada beberapa peristiwa yang menonjol pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Pasca Hari Raya Idul Fitri yang perlu mendapat perhatian khusus dari kita semua untuk segera diantisipasi,” ucapnya.
“Terkait dengan pengajuan gugatan terjadinya kecurangan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, kita harapkan Mahkamah Konstitusi dapat bekerja tanpa merasa diancam atau ditakuti oleh siapapun sehingga bisa menghasilkan keputusan yang adil dan objektif serta apapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi harus dihormati, diterima, dan ditaati oleh semua pihak tanpa terkecuali,” sambung Nugroho.
Demi mewujudkan keamanan yang terbaik di wilayah Provinsi Sumut, Kapolda Sumut memerintahkan kepada seluruh jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan sinegritas dan soliditas dengan TNI, Pemerintah Daerah serta dengan seluruh elemen masyarakat, agar Provinsi Sumut tetap dalam keadaan stabil, aman dan kondusif.
Polres Dairi Gelar Patroli Mobile Skala Besar
Menjelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019, Polres Dairi menggelar patroli mobile skala besar. Kasubbag Humas Polres Dairi, Ipda Donni Saleh menerangkan, kegiatan itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mewujudkan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah hukum Polres Dairi.
“Sasaran lokasi dan objek pelaksanaan yakni Kantor KPU, Bawaslu, Perkantoran, Terminal serta daerah rawan kejahatan dan pusat keramaian,” kata Donni kepada wartawan di Mapolres Dairi, Kamis (13/6).
Menurut Donni, kegiatan dipimpin Kabag Ops Kompol WH Pranggono didampingi Kasat Sabhara AKP Lamhot Limbong serta sejumlah jajaran pejabat Polres. (dvs/ted/mag-10)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jika situasi memanas dan menjadi tak kondusif hari ini, Jumat (14/6), Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) membuka peluang untuk kembali membatasi penggunaan WhatsApp dan media sosial, bersamaan dengan sidang perdana permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan pembatasan guna menekan penyebaran hoaks.
Hal tersebut diutarakan oleh Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu. Menurut dia, pihak Kominfo akan melihat terlebih dahulu seperti apa eskalasi berita hoaks yang beredar melalui media sosial pada besok hari hingga pengumuman keputusan sidang.
Ferdinandus juga mengatakan, pembatasan akses ke media sosial dapat dilakukan jika penyebaran pesan bernada hasutan meningkat dan disertai adanya kejadian yang membahayakan NKRI. “Situasional dan Kondisional. Jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang membahayakan keutuhan NKRI,” ungkap Ferdinandus, Kamis (13/6).
Pembatasan yang dilakukan akan serupa dengan yang dilakukan Kominfo saat situasi memanas pascapemilu pada 21 dan 22 Mei lalu. Kominfo membatasi sejumlah fitur pada media sosial dan layanan chat WhatsApp, seperti mengirim & menerima gambar, bukan memblokir sepenuhnya.
Selain itu, Kominfo pun sempat mengimbau agar pengguna smartphone tidak menggunakan VPN karena dapat membahayakan data pengguna.
Seperti diketahui, hari ini 14 Juni 2019 MK menggelar sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma’ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Adapun Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).
Menurut jadwal, sidang putusan sidang perdana hari ini akan digelar pada 28 Juni mendatang.
Wiranto: Jika Ada Kegiatan Ekstrem
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah tak akan membatasi akses media sosial selama sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), jika situasinya kondusif. Mantan panglima ABRI ini mengatakan pemerintah membatasi akses media sosial saat kerusuhan 22 Mei pecah lantaran masifnya peredaran hoaks yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Karena itu, jika situasi selama sidang MK berlangsung kondusif, pemerintah tak akan membatasi akses media sosial.
“Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem ya tidak akan diapa-apain (dibatasi media sosial). Ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Enggak mungkin,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/6).
Ia mengatakan pemerintah langsung mencabut pembatasan media sosial setelah situasi di dunia maya kembali kondusif usai kerusuhan 22 Mei. Wiranto menyatakan, saat itu pemerintah memutuskan untuk membatasi media sosial meskipun membawa efek negatif, khususnya bagi pelaku usaha ekonomi digital.
Ia pun mengatakan pemerintah telah meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut. Karena itu, ia meminta partisipasi dari masyarakat untuk menjaga kondusivitas di media sosial selama sidang MK berlangsung agar tak menimbulkan konflik horisontal di lapangan.
“Kala tidak ingin dilemotkan (dibatasi), kalau tidak ingin diganggu lagi medsos itu ya kami mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadu domba, itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia, kan begitu,” tutur Wiranto.
“Walaupun memang Kementerian Kominfo telah melakukan langkah untuk men-take down dari situs yang nyata menyebarkan berita itu. Tapi kan ada banyak, ratusan ribu. Kami sudah men-take down. Kemarin aja sudah ada 700an itu masih kecil,” lanjut dia. (kps)
istimewa
PENGAMANAN: Suasana pengamanan di depan gedung MK, Kamis (13/6).
istimewa PENGAMANAN: Suasana pengamanan di depan gedung MK, Kamis (13/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar siding gugatan Pilpres 2019 hari ini, Jumat (13/6). Kedua pasangan calon, baik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan tidak akan menghadiri sidang gugatan Pilpres tersebut. Keputusan ini diambil agar sidang perselisihan hasil Pilpres berjalan fokus.
“Setelah dipertimbangkan oleh kuasa hukum agar kuasa hukum lebih fokus terhadap gugatan tim Prabowo-Sandi. Karena ini bukan sekadar gugatan Pak Prabowo dan Bang Sandi, tapi ini gugatan para pendukung Prabowo-Sandi maka besok Pak Prabowo diminta untuk belum perlu untuk hadir,” kata Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Sandiaga Uno, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).
Dahnil mengatakan, keputusan Prabowo dan Sandiaga tidak hadir di MK untuk menghindari berkumpulnya massa di MK. Imbauan agar massa tidak hadir di MK juga sudah dikatakan Prabowo dan Sandiaga. “Saya pikir justru Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin sidang MK fokus dan berjalan dengan baik dan hindari ada kedatangan masa dalam jumlah besar karena Pak Prabowo dan Bang Sandi hadir di situ,” ujar Dahnil.
“Jadi sudah disampaikan Bang Sandi dan Pak Prabowo agar pendukung untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK supaya dipantau saja melalui televisi dan media lain,” sambungnya.
Prabowo dan Sandiaga menurut Dahnil juga mempercayakan segala proses hukum di MK kepada kuasa hukumnya. “Jadi besok tidak akan hadir dan kita percayakan sepenuhnya pada kuasa hukum, dan kuasa hukum yang akan sampaikan semua yang mewakili pendukung Prabowo-Sandi. Oleh sebab itu sepenuhnya Pak Prabowo dan Bang Sandi percayakan prosesnya pada kuasa hukum,” tandas Dahnil.
Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Cawapres Ma’ruf Amin juga dipastikan tidak akan menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK hari ini. Keduanya akan diwakili tim kuasa hukumnya dan Sekjen parpol TKN Jokowi-Amin. “Kami seyogyanya memang ada keinginan menghadirkan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf di MK. Namun karena pertimbangan dan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan untuk agenda besok jadi Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf mendelegasikan ke Sekjen koalisi pendukung besok untuk hadir di persidangan MK besok,” kata Direktur bidang hukum dan advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
Ia menyebut Jokowi dan Ma’ruf memiliki pekerjaan yang tak dapat ditinggal sehingga yang hadir besok dalam persidangan adalah tim kuasa hukum dan sekjen parpol yang masuk dalam tim pendamping persidangan MK. Irfan mengatakan hari ini TKN sudah menyerahkan daftar tim pendamping yang akan bergantian masuk ke dalam sidang.
Ia mengatakan, besok tim hukum Jokowi-Ma’ruf dan tim pendampingnya akan berangkat secara bersama-sama dari Posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Gedung High End. Tim hukum Jokowi-Ma’ruf yang dikomandoi Yusril Ihza Mahendra itu akan berangkat secara bersama dimulai pukul 07.00 WIB.
Irfan mengatakan TKN menyiapkan tiga juru bicara yang akan menjawab pertanyaan tentang gugatan sidang di MK besok. Ketiganya yaitu tim hukum Jokowi-Ma’ruf, yaitu Yusril Ihza Mahendra, Luhut Pangaribuan dan I Wayan Sudirta.
Sementara itu kuasa hukum TKN dan tim pendamping juga akan diatur bergantian untuk mengikuti persidangan. Sebanyak 20 orang tim hukum TKN akan masuk ke persidangan besok.
Diketahui sidang pendahuluan perselisihan hasil pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan digelar besok (14/6). MK menjadwalkan sidang dimulai pukul 09.00 WIB. TKN Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut.
Sebelumnya, MK juga tidak mewajibkan pasangan capres-cawapres untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres ini. Namun, jika capres-cawapres hadir, bisa jadi momentum yang baik. “Kalau harus sih tidak ya, karena sudah menunjuk kuasa hukum. Tetapi kalau hadir, ya alhamdulillah, kan begitu. Bisa jadi ini momentum yang baik untuk mempertemukan kedua capres di Mahkamah Konstitusi,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono. (bbs)
HALALBIHALAL:
Suasana halalbihalal antar Muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Polsek Medan Kota, Kamis (13/6).
HALALBIHALAL: Suasana halalbihalal antar Muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Polsek Medan Kota, Kamis (13/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Medan Kota menggelar halalbihalal Idul Fitri 1440 H dengan mengundang unsur Muspika Medan Kota dan Medan Maimun di Mako Polsek Jalan Stadion, Kamis (13/6).
Hadir Camat Medan Kota HT Chairunisa, Wadanramil 04 MK Kapten Azuar, tokoh agama Ustadz H Sampurna Silalahi dan Ustad H Usman Batubara, Lurah Teladan Timur Prans Siahaan, Lurah Kampung Baru Fadlin Siregar serta undangan lainnya sebanyak 150 orang.
Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani, SIK, SH pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, atas aman dan tertibnya situasi kamtibmas di Kota Medan, khususnya wilayah Medan Kota dan Medan Maimun. “Terima kasih atas kerja sama baiknya, sehingga kamtibmas di wilayah kita aman. Saya juga memberi apresiasi kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan, demi terciptanya situasi yang kondusif,” ucapnya.
Ia berharap kerja sama antar Muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat semakin baik. “Mari kita jalin persatuan dan kesatuan dalam menghadapi sidang MK Pilpres, dan mari kita sikapi dengan bijak dan menolak kerusuhan di wilayah hukum kita,” ujarnya lagi didampingi Wakapolsek AKP S Simaremare.
Sementara, Wadanramil 04 Medan Kota Kapten Azuar mengaku, pihaknya selalu melakukan kerja sama dengan Polsek Medan Kota. “Kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan menghadapi sidang MK pilpres 2019 kami mengharapkan kedamaian dan tidak ada kerusuhan di wilayah kita, dan jika ada permasalahan agar segera disampaikan,” ujarnya.
Camat Medan Kota HT Chairunisa menambahkan, halalbihalal mempererat silaturahim antara Muspika dan menunjukkan kepada masyarakat bawah Muspika saling mendukung dalam keamanan wilayah.
Di akhir acara, mereka mendeklarasikan menolak kerusuhan dan mencintai kedamaian. “Terima kasih kepada pihak Muspika, semenjak pelaksanaan Pilpres/Pemilu kemarin berlangsung aman,” ujar tokoh masyarakat Abdul Karim. (dvs/ila)
PENERTIBAN: Pedagang Pasar Kampunglalang mempertahankan lapak meja jualannya saat ditertibkan Satpol PP. Foto kanan,Kasatpol PP Kota Medan, H M Sofyan saat berdialog dengan pedagang yang menolak ditertibkan.
PENERTIBAN: Pedagang Pasar Kampunglalang mempertahankan lapak meja jualannya saat ditertibkan Satpol PP.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di seputaran Pasar Kampunglalang kembali berlanjut, Kamis (13/6). Selain membongkar lapak yang belum juga dibongkar, penertiban juga dirangkaikan dengan pembersihan drainase yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Kelambir Lima.
Berkat penertiban yang telah dilakukan selama dua hari tersebut, kini seputaran Pasar Kampunglalang terlihat lebih bersih dan tertata. Di samping itu yang lebih menggembirakan lagi, arus lalu lintas yang selama ini rentan dengan kemacetan kini telah lancar kembali.
Di hari kedua penertiban yang dilakukan, tak ada lagi pedagang yang melakukan perlawanan. Meski berat hati karena sudah belasan tahun menggelar lapak di atas parit maupun bahu jalan, namun para pedagang melaksanakan instruksi Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan untuk membongkar lapaknya masing-masing.
Ada dua pedagang buah yang coba bertahan namun mereka akhirnya ciut karena Sofyan langsung memerintahkan anggotanya untuk mengangkut meja dan barang dagangan.
Selain seputaran Jalan Kelambir Lima, Satpol PP juga membongkar lapak milik pedagang di Jalan Masjid yang berdekatan dengan Pasar Kampunglalang tersebut. Pasalnya, para pedagang menggelar lapak di atas parit yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Masjid sehingga kawasan tersebut tak ubahnya seperti pasar kecil.
Selain sulit dilalui warga, kondisi Jalan Masjid juga tampak semrawut. Guna mendukung kelancaran penertiban tersebut, Satpol PP dibantu 1 unit backhoe loader dan 2 unit excavator mini.
Penertiban yang dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan tersebut mendapat apresiai penuh warga sekitar. Sebab, warga sekitar sudah lama mengeluhkan keberadaan PKL di sepanjang Jalan Kelambir Lima selama ini. Tidak hanya menyebabkan kemecetan yang cukup parah terutama pagi dan petang hari, juga menghasilkan tumpukan sampah sehingga kawasan mereka tinggal tampak kumuh.
“Atas nama warga sekitar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi yang telah menurunkan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang telah cukup lama berjualan di seputaran Pasar Kampunglalang ini. Tidak hanya menghadapi kemecetan setiap hari, kalaupun belanja kami tidak tau mau parkir di mana karena tempat telah diisi lapak PKL,” kata Rafii (58), salah seorang warga Jalan Kelambir Lima.
Pria berdarah Karo itu pun selanjutnya berharap agar penertiban dapat terus dilakukan dan kawasan tersebut senantiasa dijaga petugas sehingga PKL tidak kembali berjualan. “Kita khawatir kalau kawasan ini tidak dijaga petugas, PKL akan kembali berjualan sehingga kemecetan dan kesemrawutan akan menjadi makanan sehari-hari warga sekitar. Terus terang kami sudah lama mendambakan kawasan ini lancar lalu lintas, tidak semrawut dan bersih seperti yang telah kami rasakan dalam dua hari penertiban yang dilakukan ini,” ungkapnya.
Waga lainnya, Suminah (52), mengaku, pemicu terjadinya kemacetan dan kesemrawutan selama ini juga akibat banyaknya pengemudi becak baik dayung maupun yang bermotor memarkirkan becaknya di pinggir jalan untuk menunggu warga yang pulang belanja.
Kemudian ditambah lagi dengan angkutan kota (angkot) yang sesuka hatinya berhenti di pinggir jalan meski sudah macet untuk menaik dan menurunkan penumpang. “Jadi kami juga berharap agar Dinas Perhubungan Kota Medan dapat menertibkan becak dan angkot tersebut,” harap Suminah.
Harapan warga langsung diamini Kasatpol PP. Ditegaskan Sofyan, penertiban akan dilakukan hingga Jumat (14/6) . Dipastikannya, seputaran Pasar Kampunglalang harus bersih dari PKL. Setelah itu dilanjutkan dengan pengorekan drainase yang selama ini tersumbat akibat tumpukan sampah sisa dagangan para PKL.
Kemudian bersama jajaran Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Helvetia, lanjut Sofyan, mereka akan menjaga kawasan tersebut sehingga para PKL tidak berjualan kembali. “Kalau mereka (PKL) mau berjualan, silahkan karena Pemko Medan melalui PD Pasar Kota Medan telah menyediakan tempat yang sangat baik dan representatif di Pasar Kampunglalang. Apalagi Pasar Kampunglalang baru saja selesai direvitalisasi. Saya tidak mau main kucing-kucingan lagi dengan PKL. Yang pasti kawasan yang kita tertibkan ini tidak boleh dijadikan tempat berjualan karena merupakan ruang milik jalan (rumija). Siapa yang berjualan langsung kita tertibkan!” tegasnya.
Berdasarkan cacatan, selain di Pasar Kampunglalang, penertiban PKL telah dilakukan Satpol PP di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Medan, seperti Pasar Simpang Limun, Pasar Sei Sikambing, Pasar Palapa, Pasar Aksara dan Pasar Sukaramai. Pascapenertiban, selain terlihat bersih dan tertata, arus lalu lintasnya pun kini lancar sehingga membuat masyarakat pengguna jalan maupun warga sekitar merasa tenang dan nyaman ketika melintasinya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan mempertanyakan dugaan kejanggalan paket lelang belanja jasa pihak ketiga oleh Dinas Pariwisata yang sudah terpublikasi melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Medan.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Medan, Zulkifli Lubis, pada era teknologi mutakhir dewasa ini sangat aneh bilamana masih terdapat informasi tidak rinci terhadap paket lelang pekerjaan dari sebuah dinas di pemerintahan.
“Mana pula bisa seperti itu. Harusnya Dinas Pariwisata itu mencantumkan secara jelas untuk pekerjaan pihak ketiga mana yang dimaksud. Apalagi anggarannya kan besar untuk itu, sekitar Rp800 jutaan. Itu uang rakyat Kota Medan loh yang dipakai,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (13/6).
Dirinya memang belum melihat langsung paket pekerjaan tersebut melalui LPSE milik Pemko Medan. Namun informasi yang tidak valid atas sebuah kegiatan yang sudah ditenderkan terlebih memakai dana APBD, patut ia pertanyakan selaku perpanjangan lidah rakyat Kota Medan.
“Ini patut kita bongkar dan cari tahu. Harus jelas dong untuk belanja jasa apa uang APBD nantinya dipakai. Disebutkan pihak ketiga tapi pihak ketiga mana yang dimaksud? Masa gak transparan dan tertera informasinya di situ. Kalau kau ada fotonya coba kirimkan samaku biar aku lihat juga dan pelajari,” pungkasnya.
Anggota DPRD Medan lainnya, Hendra DS juga mempertanyakan hal senada. Kata dia, lebih lanjut akan coba berkomunikasi langsung dengan kepala Dinas Pariwisata. “Saya memang belum tahu pasti mengenai aturan main lelang-lelang proyek ini. Apakah memang bisa dicantumkan seperti itu atau tidak. Biar lebih terangnya saya telepon dulu kadisnya, nanti saya kabari lagi ya,” katanya.
Politisi Hanura ini menambahkan, idealnya semua jenis kegiatan lelang oleh organisasi perangkat daerah (OPD), mesti secara jelas mencantumkan item pekerjaan yang akan dilelang. Dengan begitu masyarakat menjadi tahu anggaran yang dipakai benar-benar tepat sasaran, sesuai postur APBD yang sebelumnya telah disepakati bersama. “Jadi hal ini patut untuk kita pertanyakan,” pungkasnya.
Kepala Dispar Kota Medan, Agus Suriyono masih belum dapat dimintai keterangan perihal ini. Berulang kali coba dikonfirmasi via seluler dan sampai pesan ke media sosial facebooknya, ia belum mau menggubris.
Diberitakan sebelumnya, dua paket lelang belanja pihak ketiga di Dispar Kota Medan diduga ada kejanggalan. Hal ini setelah Sumut Pos melakukan penelusuran melalui website LPSE milik Pemko Medan, Rabu (12/6).
Begitu gamblang terpantau dari LPSE tersebut, bahwa terdapat dua jenis paket lelang kegiatan pihak ketiga oleh Dispar Kota Medan. Pertama untuk kode lelang 5425308, dengan nilai pagu paket sebesar Rp800 juta. Kedua, untuk kode lelang 5436308 dengan nilai pagu sebesar Rp887 juta lebih.
Ironinya, tidak ada sedikit pun informasi yang menerangkan di LPSE soal maksud lelang pekerjaan belanja jasa pihak ketiga itu seperti apa. Yang ada antara lain informasi di situ menyebutkan yakni tahapan lelang saat ini; pembukaan dokumen penawaran evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Kegiatan yang dibebankan dari APBD Kota Medan 2019 itu, juga memuat informasi bahwa kode lelang dimaksud untuk kategori jasa lainnya.
Kepala Dinas Pariwisata Medan, Agus Suriyono menjawab konfirmasi perihal ini menerangkan, adapun kedua jenis paket lelang yang tertera melalui LPSE, yakni pertama untuk kegiatan pemilihan Jaka Dara Kota Medan 2019 dan fashion karnival Kota Medan 2019. “Untuk yang Rp876 juta lebih kegiatan fashion karnival, dan satunya lagi untuk jenis kegiatan pemilihan Jaka Dara Kota Medan,” ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan surat pengajuan pihaknya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdako Medan, sudah dicantumkan dengan jelas nama item kegiatan untuk dilelang melalui LPSE.
“Kemungkinan kenapa tidak tertulis (nama kegiatan yang dilelang), karena mengikuti sesuai DPA (Daftar Pengisian Anggaran). Kalau dari kita semua informasi termasuk dokumennya secara lengkap diserahkan ke ULP,” katanya.
Mantan Kabag Aset dan Pengadaan Setdako Medan ini menekankan, tidak mungkin pihaknya berani menerbitkan sebuah paket lelang atau tender pekerjaan dengan tidak mencantumkan secara jelas jenis kegiatannya. “Ya, tidak mungkinlah. Informasi yang ada di situ (LPSE) kan juga kita cantumkan sesuai RAB dan RKA, jika tidak mana mungkin bisa dinaikkan di LPSE,” pungkasnya. (prn/ila)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MUDIK: penumpang turun dari kapal KM Kelud yang bersandar di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, belum lama ini.
Selasa (28/5) Penumpang yang turun hari ini sebanyak 3.071 Oranfg dan yang berangkat menuju batam sebanyak 1.154 Orang.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS MUDIK: penumpang turun dari kapal KM Kelud yang bersandar di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – KM Kelud hari ini yang bertolak dari Tanjungpriok akan tiba di Belawan. Sedangkan ketersediaan tiket melalui online telah habis terjual sejak 3 hari belakangan diperkirakan pemudik akan memadati arus balik via KM Kelud bertolak dari Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan menuju Batam.
Kepala Cabang PT Pelni Medan, Luthfi Israr, Kamis (13/6), mengatakan, tiket untuk penumpang KM Kelud memang sudah habis seminggu lalu, secara total kehabisan tiket terjual sejak 3 hari belakangan. Pihaknya sempat menyediakan tiket untuk ekstra bed guna mengisi jumlah dispensasi penumpang.
“Untuk data kita saat ini secara online, tiket sudah terjual mencapai 3.600 lebih. Habisnya tiket terjual karena tingginya minat masyarakat menggunakan KM Kelud,” terang Luthfi.
Untuk KM Kelud yang akan tiba besok (hari ini) pukul 13.00 WIB, dari Belawan berangkat tujuan Batam akan melakukan pelayaran pulang pergi (PP). Kemudian, KM Kelud akan kembali pada Minggu (16/6) mendatang. Proses pelayaran PP ini untuk melayani arus balik selama lebaran.
“Jadi, calon penumpang yang tidak dapat tiket besok (hari ini), dapat memesan tiket untuk hari selanjutnya. Pelayaran PP akan terjadi hingga 3 kali ke depan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk pulang ke Batam di hari berikutnya,” terang Luthfi.
Dijelaskannya, untuk kepadatan penumpang arus balik ke dua melalui Belawan tujuan Batam, memang sudah terlihat. Pihaknya tetap mengawasi penumpang gelap yang tidak menggunakan tiket. Untuk itu, pengawasan dan pengecek terhadap penumpang diteliti dengan kartu identitas penumpang.
“Kita tidak ingin ada penumpang yang tidak pakai tiket, kita akan tindak tegas untuk diturunkan dari kapal. Kita akan tingkatkan pengawasan untuk kenyamanan dan pelayanan penumpang selama perjalanan,” tegas Luthfi.
Sementara itu, calon penumpang, Rustam mengaku tidak dapat membeli tiket KM Kelud. Pria berusia 49 tahun ini mengaku telah kehabisan tiket saat dipesan melalui online. “Saya sudah cek dari 3 hari yang lalu, tiket sudah habis. Mau pesan untuk tiket yang waktu berikutnya juga habis,” ucap Rustam.
Begitu juga dialami calon penumpang lainnya, Raja. Pria yang ingin memesan tiket untuk keberangkatan saudaranya ke Batam juga kehabisan tiket. “Payah kali sekarang pesan tiket, padahal online, tapi cepat kali habis,” keluhnya. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kursi untuk mengisi jabatan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pemadam dan Pencegah Kebakaran (P2K) dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga hingga kini masih kosong.
Pemko tengah menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengisi dua jabatan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Sekretariat Daerah Kota Medan, Muslim Harahap mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan dari KASN terkait nama yang dipilih untuk dua jabatan tersebut.
“Persetujuan siapa yang dipilih itu yang masih kami tunggu dari KASN. Kami juga sejauh ini masih menunggu hasilnya karena memang belum keluar,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Kamis (13/6).
Menurut dia, pengiriman tiga nama kepala dinas pada dua organisasi perangkat daerah hasil seleksi lelang Jabatan Tinggi Pratama tersebut ke KASN, sudah dilakukan pihaknya sejak April 2019.
“Sudah kita kirimkan sejak sebelum bulan puasa lalu namanya. Masing-masing ada tiga nama yang diusulkan hasil lelang jabatan tempo hari. Tapi memang belum keluar persetujuannya dari mereka. Kalau sudah tentu akan segera dilantik,” ucap mantan Kadis Ketahanan Pangan Medan itu.
Selain soal dua posisi pimpinan OPD yang lowong itu, BKD-PSDM Setdako Medan juga saat ini sedang melaksanakan lelang jabatan JPT Pratama untuk jabatan kepala Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD).
Sampai Rabu kemarin, kata Muslim, tahapannya sudah sampai pada wawancara dimana tinggal diikuti enam orang pejabat struktural Pemko Medan yang sudah mencukupi secara pangkat dan golongan. “Tetap nanti yang dipilih tiga nama untuk diajukan ke KASN. Tapi untuk hasilnya kami juga masih tunggu pengumuman dari pansel. Kita tunggulah ya,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mendorong agar KASN segera memutuskan nama yang terpilih untuk mengisi posisi dua pimpinan OPD Pemko Medan itu. Sebab, jangan sampai terlalu lama posisi pucuk pimpinan OPD tidak diisi oleh pejabat defenitif, sebab dapat mengakibatkan program kerja pada instansi tersebut lambat direalisasikan.
“Pada prinsipnya kami mendorong supaya itu cepat diputuskan. Dengan demikian tidak ada kita dengar program kerja di OPD terhambat gara-gara ketiadaan kepala dinasnya. Wali kota saya pikir juga harus mendorong ini,” katanya. (prn/ila)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
DONOR: Seorang wanita mendonorkan darahnya untuk PMI Kota Medan, beberapa waktu lalu. Stok darah di Medan aman hingga Lebaran.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS DONOR: Seorang wanita mendonorkan darahnya untuk PMI Kota Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascahari Raya Idul Fitri 1440 H/2019, stok kantong darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Medan, mulai kritis.
“Stok golongan darah yang kurang hampir keseluruhan bang. Untuk jumlahnya belum menerima laporan stok terakhir,” kata Kasie Pelayanan Teknik dan BDRS UTD PMI Medan dr Ira Fitrianti Putri Lubis, Kamis (13/6).
Hal tersebut terjadi karena permintaan dari rumah sakit membeludak, per hari mencapai 150-an kantong darah. Jumlah per hari itu permintaan dari semua rumah sakit.
“Yang saya ingat rumahsakit memerlukan kantong darah antara lain RSUP H Adam Malik, RSU Murni Teguh dan lainnya. Sejauh ini, rumah sakit yang perlu masih di sekitaran Sumut,” ujarnya.
Faktor lainnya pascalebaran, PMI tidak ada kegiatan donor. Hanya mengandalkan pendonor yang datang langsung ke Gedung PMI dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit keseluruhan.
“Biasa itu H+7 lebaran mulai kritis. Tapi Insha Allah permintaan tetap bisa terpenuhi. Hanya saja kami meminta kepada pihak rumah sakit agar memilah dan memilih kebutuhan yang paling urgent untuk diutamakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, PMI selalu mensosialisasikan manfaat donor darah. Namun pihaknya kembalikan lagi ke masyarakat. “Kadang masyarakat berpikir puasa tidak bisa donor. Terus pas lebaran, pada sibuk silaturahmi, jadi ya tidak ada yang donor bang,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu PMI untuk datang langsung ataupun membuat acara donor, agar stok darah di PMI Kota Medan stabil kembali. (dvs/ila)
