MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta memberikan sanksi lebih tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja pada hari pertama masuk paskalibur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Padahal, libur lebaran tahun ini diberikan cukup panjang yakni selama 9 hari sama seperti tahun 2018.

Anggota Komisi A DPRD Medan, Herri Zulkarnain sangat menyesalkan dan menyayangkan banyaknya ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur lebaran kemarin. “Jadi, diminta kepada Wali Kota agar ASN yang bolos tersebut diberi tindakan atau sanksi yang lebih tegas. Tindakan tegas itu selain pemotongan intensifnya, perlu juga penurunan jabatan dan skorsing untuk membuat efek jera. Kalau hanya sekadar pemotongan, saya yakini tiap tahun pasti terulang lagi,” tegas Plt Ketua DPD Demokrat Sumut ini.

Dia meminta Wali Kota harus tegas terhadap ASN yang tidak disiplin, tidak menghargai waktu dan pekerjaannya. Sebab, pelanggaran ini sudah berulangkali dan rutin terjadi setiap tahun.

“Lain halnya apabila ASN yang tidak hadir karena alasan tertentu. Misalnya, karena sakit, ada keluarganya yang kemalangan, kecelakaan atau terkena bencana,” ujarnya.

Herri melanjutkan, kalau perusahaan swasta pasti sudah ada surat peringatan mulai dari 1, 2 dan 3 hingga akhirnya dipecat. “Jika perlu dilakukan pemecatan, kalau memang ASN bersangkutan sering melakukan kesalahan dan tidak disiplin. Sebab, masih banyak orang yang mau bekerja menjadi ASN,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi A lainnya, Zulkarnain Yusuf Nasution menilai, kalau pun diberi sanksi maka cukup dengan melakukan pemotongan intensif atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Karena, pasti berpengaruh bagi ASN yang selama ini berharap besar pada tunjangan selain gaji pokok. “Kalau mereka tidak disiplin, bisa dikenakan sanksi pemotongan (TPP). Kalau terus saja melakukan kesalahan yang sama, barulah langsung diberi peringatan tegas,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Muslim Harahap mengatakan, dalam memberlakukan sanksi terhadap ASN yang tidak displin mengacu kepada Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 44 Tahun 2016. Oleh karena itu, tidak bisa memberikan sanksi begitu saja, misalnya langsung sanksi yang berat. “Kita tidak bisa langsung kasih hukuman berat tapi harus bertahap. Sanksi ini sudah diatur di dalam Perwal Nomor 44/2016,” akunya.

Menurut Muslim, terhadap ASN yang bolos kerja tersebut akan diberi sanksi berupa tindakan teguran tertulis dan pemotongan TPP. Sanksi ini berlaku bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan sebelumnya.

Namun, lanjut dia, apabila mereka sudah pernah mendapat sanksi tersebut maka ditambah sanksinya yakni bisa penurunan pangkat selama satu tahun hingga penundaan gaji berkala. “Kalau baru kali ini, maka diberi teguran tertulis dan dipotong TPP 5 persen. Jika sudah pernah, maka ditambah 2 persen lagi. Apabila kedua-keduanya sudah pernah juga dialami, maka diberikan sanksi kategori sedang berupa pemotongan TPP 15 persen. Sementara bagi yang sudah sering, maka tidak menutup kemungkinan mendapat sanksi berat yakni tak mendapat TPP sebulan,” pungkasnya.

Diketahui, pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran sebanyak 90 ASN tidak hadir tanpa keterangan. “Hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, dari seluruh ASN di Pemko Medan yang berjumlah 14.540 orang sebanyak 90 tidak hadir. Mereka tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas,” ujar Muslim.

Kata Muslim, jumlah ASN yang tidak hadir usai libur lebaran pada tahun ini apabila dipersentasekan tidak sampai 1 persen atau 0,62 persen. Jumlah ini lebih baik ketimbang lebaran tahun 2018 lalu. “Pada tahun lalu ada lebih 200 pegawai (ASN) yang bolos kerja setelah libur lebaran. Jadi, jumlah tahun ini ada penurunan yang signifikan dari 200 lebih menjadi hanya 90 orang,” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran lelang terbuka jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan telah berakhir pada 28 Mei lalu. Pendaftaran sekaligus seleksi berkas administrasi tersebut kini memasuki tahap kedua, yakni psikotes.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Muslim Harahap mengaku sudah ada 6 ASN yang mendaftar. Ke-6 ASN tersebut telah lolos seleksi berkas dan saat ini menjalani psikotes oleh tim panitia seleksi (pansel) di Fakultas Psikologi USU. “Ada 6 orang yang daftar dan lolos seleksi berkas. Mereka sekarang (kemarin, red) mengikuti psikotes,” ujar Muslim, Selasa (11/6).

Muslim mengaku, tak begitu mengingat nama-nama ke-6 pendaftar yang menjalani tes tahap kedua pada 11 dan 12 Juni. Namun, kata dia, seingatnya para pendaftar sebagian besar dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. “Ke-6 yang mendaftar, paling banyak tentu berasal dari lingkungan Pemko Medan. Namun, ada juga dari luar yaitu Pemprovsu,” ujarnya.

Menurut Muslim, setelah psikotes maka selanjutnya para pendaftar mengikuti tahap ketiga yakni presentasi dan wawancara. Tahap ketiga dijadwalkan akan dilaksanakan pada 13 dan 14 Juni. “Rabu (13/6) presentasi dan wawancara dengan tim pansel, ketuanya sekda (sekretaris daerah Medan),” tuturnya.

Kata dia, setelah tahap ketiga selesai maka tinggal menunggu hasil seleksinya yang akan diumumkan nantinya. “Hasil seleksi nantinya diumumkan 3 nama dan dibawa ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kita tunggu persetujuan dari KASN, dan kalau disetujui kita lantik 1 nama dari 3 yang diajukan,” pungkasnya.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh Sumut Pos di Pemko Medan, 6 pendaftar tersebut ternyata 5 di antaranya berasal dari Pemko Medan. Sedangkan seorang lagi dari Pemprovsu. Masing-masing, Indra Gunawan (Bagian Unit Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan), T Ahmad Sofyan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara), Bagian Effendi (Balitbang Medan), Syahrial Rangkuti (BPKAD Medan), M Ashari Lubis (BPKAD Medan) serta Hidayat AP (Balitbang Medan). (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah pelamar Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah ada 40 pelamar. Jumlah pelamar yang ingin menjadi eselon II pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu ini, diprediksi akan terus bertambah mengingat masih lamanya masa pendaftaran yakni sampai 17 Juni 2019.

“Berdasarkan data terakhir yang kita rekap, sudah ada total sekitar 40 orang yang melamar dalam seleksi eselon II dari awal sampai hari ini,” kata Anggota Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama Pemprovsu, Wasito menjawab Sumut Pos, Selasa (11/6).

Wasito mengungkapkan, mayoritas pelamar yang sudah memasukkan berkas persyaratan pendaftaran berasal dari pejabat eselon III Pemprovsu. Beberapa di antaranya juga ada dari pejabat eselon III kabupaten dan kota di Sumut.

“Untuk yang dari luar Provinsi Sumut sejauh ini memang belum ada (yang mendaftar). Namun sekitar dua orang itu ada dari pejabat di kabupaten/kota. Saya kebetulan belum cek berkas lagi dan info itu saya dapat dari petugas penerima berkas di sekretariat,” katanya.

Jumlah pelamar tersebut, menurutnya akan terus bertambah seiring masih panjangnya tahapan pendaftaran. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa pejabat eselon III masih mendominasi yang mendaftar untuk seleksi JPT Pemprovsu 2019 ini. “Ya betul, umumnya pelamar itu dari pejabat eselon III. Kebanyakan dari internal Pemprovsu sendiri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembukaan seleksi JPT Pemprovsu dimulai sejak 21 Mei lalu dan masa pendaftaran atau penerimaan berkas sampai 17 Juni. Terdapat 16 JPT yang dibuka pada lelang jabatan eselon II Pemprovsu kali ini. Yakni Inspektur, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, Kabiro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, dan Kepala Biro Hukum.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdul Khair Harahap mengatakan, seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprovsu ini sudah mendapat persetujuan dari ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melalui nomor surat B-1657/KASN/5/2019 pada 20 Mei 2019.

“Ada sebanyak 16 JPT (Eselon II) yang akan diisi melalui seleksi terbuka kali ini. Mulanya ada 15 jabatan, tetapi karena Pak Jumsadi sudah mengajukan diri menjadi widya swara utama di BPSDM dan mengingat mau pensiun juga tahun ini, makanya termasuk ikut yang dilelang,” ujarnya didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, M Fitriyus saat memberi keterangan pers di Kantor Gubsu, 21 Mei lalu.

Kata Khair, ada perbedaan sistem seleksi JPT Pratama kali ini dibanding seleksi sebelumnya. Yaitu boleh diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) se Indonesia, dari sebelumnya hanya bisa diikuti ASN di pemkab/pemko se Sumut. Selain itu, bagi pejabat eselon II Pemprovsu yang sekarang nonjob akibat mutasi tempo hari, diperkenankan untuk ikut seleksi terbuka tersebut.

“Kali ini teman-teman eselon III yang sudah tiga tahun menjabat, juga boleh ikut lelang. Pertama berstatus sebagai PNS, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik, paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) untuk pelamar eselon II A dan paling rendah menduduki pangkat IV/a untuk pelamar eselon II B. Lalu sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau sedang/pernah menduduki jabatan administrator (eselon III) atau jabatan fungsional yang dipersamakan dengan jabatan administrator paling singkat dua tahun untuk eselon III A, dan paling singkat tiga tahun untuk eselon III B,” paparnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan, seperti Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan sebagainya masih sangat rendah. Seringkali, dokumen kependudukan tersebut rusak atau bahkan hilang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, Zulkarnain mengaku dari pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan masyarakat setiap harinya sangat banyak yang mengajukan bukan untuk mengurus baru. “Hampir separuh setiap harinya berkas pengurusan yang masuk bukan untuk mengurus baru, melainkan karena rusak atau hilang. Mulai dari Akta Nikah, Akta Kelahiran, KK, KTP dan lainnya,” ujar Zulkarnain, kemarin.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar menjaga dokumen kependudukannya dengan baik. Misalnya, dengan menempatkan atau menyimpannya di tempat tidak mudah rusak atau hilang. “Dokumen kependudukan sangat penting sekali untuk aktifitas kebutuhan hidup sehari-hari. Jika rusak atau hilang, tentu semua urusan terhambat. Padahal, menjadi persyaratan penting untuk mengurus banyak keperluan administrasi dalam berbagai hal,” kata Zulkarnain.

Selain kesadaran yang masih rendah dalam menjaga dokumen kependudukan, sambung dia, dalam mengurusnya juga begitu. Masyarakat cenderung mengurus apabila ada keperluan yang mensyaratkan perlunya melampirkan dokumen kependudukan.

“Kita berharap ada kesadaran yang lebih baik terhadap masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Sebab, seringkali ketika mengurus di saat perlu dan mendesak saja. Sedangkan ketika tidak perlu, maka tidak diurus bahkan tidak disimpan dengan baik,” bilang Zulkarnain.

Menurut dia, apabila budaya mengurus dokumen kependudukan di saat perlu saja tidak diubah maka bisa merusak sistem. Oleh karena itu, jaga dan rawat dengan baik dokumen kependudukan yang telah dibuat.

“Kita terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukannya. Selain itu, berupaya juga menjaga dan merawatnya dengan baik apabila suatu saat perlu,” kata dia.

Zulkarnain juga meminta kepada masyarakat ketika mengurus dokumen kependudukannya harus yang bersangkutan dengan datang ke Kantor Disdukcapil. Hal ini guna menghindari praktik percaloan. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis melantik jabatan Kapolsek Medan Labuhan dan Kasat Narkoba di halaman Mako Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (11/6). Jabatan Kapolsek Medan Labuhan diisi oleh AKP Edy Safari menggantikan Kompol Rosyid Hartanto yang masuk masa pendidikan Sespim Polri. Kemudian, jabatan Kasat Narkoba yang sebelumnya dijabat oleh AKP Edy Safari diisi oleh AKP Sukarman yang sebelumnya sebagai Kapolsek Batang Gadis, Polres Madina.

Acara serah terima kedua jabatan ini diawali dengan upacara serah terima di halaman upacara Mapolres Pelabuhan Belawan dan diakhiri dengan acara ramah tamah serta makan bersama undangan dan instnasi terkait di aula Mapolres.

Dalam sambutannya Kapolres Pelabuhan AKBP Ikhwan Lubis menegaskan, pergantian jabatan di tubuh instansi Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka peningkatan kuwalitas personel dalam penegakan hukum. Kedua pejabat juga diharapkan mampu menjalankan tugas yang diemban dengan benar dan sesuai aturan yang ada. “Saya berpesan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas s diri masing masing dalam rangka menghadapi tuntutan pelayanan penegakan hukum ke masyarakat yang terus berkembang,” kata Kapolres.

Usai pelantikan, Kapolsek Medan Labuhan yang baru AKP Edy Safari mengucapkan terimakasi kepada pimpinan Polri yang telah memberi kesempatannya untuk menjabat sebagai Kapolsek. “Saya ucapkan terimakasih kepad pimpinan dan ini adalah sebuah berkah baik bagi saya karena mendapat jabatan baru di awal bulan Syawal ini,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PTPN III (Persero) menggelar Safari Ramadan yang rutin dilaksanakan setiap tahun di lingkungan PTPN III (Persero). Tujuannya, sebagai sarana meningkatkan silaturahim, memperkuat semangat kerja dan mendorong kinerja perusahaan di seluruh distrik, kebun dan unit usaha.

Di tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan yang sama dengan menyiapkan tim Safari Ramadan yang mulai bergerak dari tanggal 13-29 Mei 2019 terdiri dari 3 tim, yang berakhir di halaman Masjid Al Hikmah, kantor Direksi Medan. Tim dikoordinir oleh SEP Kordinator, SEP Produksi dan SEP SDM & Umum, didampingi oleh penceramah serta petugas yang telah ditentukan untuk mengunjungi masing-masing distrik.

Acara Safari Ramadan dimulai dengan memberikan santunan kepada anak yatim di lingkungan perusahaan, pembacaan ayat suci Alquran dan terjemahannya serta ceramah dari ustad yang telah mempersiapkan bahan ceramahnya untuk mendorong semangat bekerja dengan baik dan jujur serta profesional pada seluruh karyawan dan jajaran pimpinan di perusahaan.

Dalam penutupan Safari Ramadan ini, SEP Kordinator, Suhendri mengatakan, perusahaan akan memberikan apresiasi atas kinerja karyawan yang telah memberikan sumbangsih perolehan laba perusahaan berupa bonus. “Walaupun harga sawit mengalami fluktuasi hingga mencapai titik nadir, namun upaya manajemen agar bisa merangsang kinerja karyawan terutama di front liners untuk bisa bekerja lebih giat sesuai values perusahaan yang baru, maka bonus itu diperbanyak,” ujar Suhendri.

Suhendri berharap agar setiap karyawan yang merasa belum maksimal bekerja untuk introspeksi karena itu berarti dia telah menerima fasilitas dari perusahaan dengan keringat saudaranya yang lain. “Kita harus berkontribusi penuh, tanyakan pada diri kita masing-masing, mana kontribusi apakah Anda sudah berkontribusi secara maksimal untuk perusahaan?” paparnya.

Kemudian siraman rohani disampaikan oleh Ustad Irfan Yusuf yang senantisa disampaikan dengan humor yang cukup membuat banyak orang tertawa namun mengandung nilai-nilai relijius yang mendalam.

Ia mendorong agar setiap karyawan tidak iri hati dengan prestasi yang diraih karyawan yang lain, tetap bersyukur, selalu bekerja dengan semangat ibadah dan bekerja maksimal atas nama Allah SWT. “Mari kita perbanyak ibadah dengan fokus mempelajari Islam dan bekerja maksimal demi perusahaan dan keluarga,” katanya. (ila)