MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Mahasiswa Bersatu Universitas Sumatera Utara (MABESU) menggelar aksi di Kampus USU, Medan, Senin (27/5).

Mereka menuntut sanksi tegas terhadap oknum dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.

Massa yang terdiri dari berbagai Fakultas di USU melakukan aksi damai dengan longmarch dari Pintu 2 USU. Dengan melakukan orasi terbuka dan memajang poster kecaman atas prilaku oknum dosen tersebut, massa bergerak ke Kampus FISIP USU. Mereka kembali berorasi di tengah lapangan.

Protes yang paling keras dilakukan massa dengan memajang celana dalam di depan Kantor Prodi Sosiologi. Sejumlah celana dalam juga dibentangkan massa di tengah lapangan. Pemandangan ini menjadi tontonan mahasiswa lainnya.

“Kami mendesak agar kampus memberikan sanksi tegas kepada dosen HS yang telah melakukan tindak asusila. Karena jika tidak ini menjadi catatan buruk USU sebagai universitas negeri,” ucap Gubernur Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) FISIP USU, Harry Cahya Pratama Purwanto dalam orasinya.

MABESU menuntut agar dosen ‘otak mesum’ itu dipecat dari kampus. Mereka ingin ada efek jera kepada tindak asusila di kampus. Menurut Harry, selama ini pelecehan seksual di kampus terjadi karena ada relasi kuasa terhadap mahasiswa dari dosen. Sehingga dosen memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk berbuat asusila kepada mahasiswa.

“Harusnya dunia pendidikan menjadi tempat menjunjung tinggi moralitas. Tapi kenapa masih ada perilaku dosen asusila. Ini tidak bisa ditolerir. Kampus juga harus membuat regulasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku dosen yang tidak beretika,” jelas Harry.

Merebaknya kasus pelecehan seksual di Kampus FISIP USU, mencoreng nama baik kampus yang sudah melahirkan banyak aktivis kelas wahid itu. Bahkan kasus ini memberikan teror baru di kalangan mahasiswa.

Adinda Azzahra, mahasiswi FISIP USU mengatakan, dalam kasus pelecehan oleh dosen, para korban memilih bungkam. Karena ada ketakutan yang merundung para korbannya. Baik itu dari sisi akademis atau pun takut karena dianggap mahasiswa yang tidak baik.

“Saya mahasiswa angkatan 2015. Dan saya sudah dengar rumor ini sejak saya masuk ke dalam kampus. Saya berharap kampus bisa memberikan sanksi tegas dan membuat regulasi sebagai langkah preventif,” kata Dinda

Sementara itu, Dekan FISIP USU, Muryanto Amin yang ditemui di kantornya mengaku sudah serius menangani kasus ini. Muryanto juga mendorong, jika ada korban lainnya bisa membuat laporan tertulis tentang kebejatan dosen yang dialaminya. “Kalau ada lebih dari satu korban, tolong buat laporan tertulis. Saya akan jamin kerahasiaan identitasnya,” tutur Muryanto.

Muryanto pun memberi kesan jika sangat sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus pelechan seksual yang dilakukan HS. Makanya dia meminta agar dibuat laporan tertulis.

Kasus ini pun juga sudah ditangani sejak 2018 lalu. Bahkan dia mengaku, kampus sudah memberikan sanksi tegas kepada dosen agar memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan itu. Sejak Mei 2018, kasus itu tidak menemukan bukti baru sebelum akhirnya kembali merebak Mei 2019.

Muryanto juga menunjukkan peraturan yang bisa menjerat pelaku untuk mendapatkan sanksi. Dalam dua minggu terakhir, kampus kembali memulai mengumpulkan bukti-bukti kasus tersebut.

“Sanksi sudah ada. Karena ini masuk dalam kode etik. Untuk menegakan kode etik itu, harus ada bukti. Kalau ada bukti baru kita akan proses secara proporsional,” jelasnya.

Dalam peraturannya, sanksi yang diberikan bisa mulai dari teguran tertulis, sanksi skorsing, atau sanksi akademik, lalu pemecatan. “Harus ada bukti yang kuat proses pemecatan itu. Mengikuti prosedur untuk pemecatan PNS,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan bakal menambah alat pemantau transaksi pajak atau tapping box untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana penambahan tapping box tersebut merupakan bantuan dari pihak ketiga sebanyak 200 unit.

Kepala BPPRD Medan, Suherman mengatakan, 200 unit tapping box yang akan ditambah bakal diberikan oleh Bank Sumut. Pemberian alat pemantau transaksi pajak itu merupakan bagian dari program CSR perbankan BUMD tersebut.

“Nanti ada penambahan 200 unit taping box hasil kerja sama dengan Bank Sumut.

Artinya, Bank Sumut yang mendanainya semacam program CSR mereka,” ujar Suherman.

Kata dia, pemberian tapping box itu sudah dikonsultasi dengan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Hasilnya, tidak ada temuan masalah anggaran. “Program CSR Bank Sumut itu tidak hanya Medan saja, tetapi Deli Serdang dan Siantar,” ucapnya.

Diutarakan Suherman, bantuan 200 unit tapping box nantinya dipasang di tempat-tempat atau wajib pajak yang memiliki potensi besar. Diantaranya, hotel, restoran, dan lain sebagainya. “Saat ini kita sudah pasang 100 unit tapping box yang berasal dari APBD. Untuk itu, jika terealisasi maka totalnya menjadi 300 unit,” tuturnya.

Menurut dia, pemasangan tapping box ini sangat mempengaruhi perolehan pajak. Dengan begitu, instrumen pengawasan perhitungan dengan wajib pajak semakin akurat karena bisa mengetahui secara realtime. Dengan kata lain, perhitungan pajak dapat lebih akurat sesuai dengan omset usaha yang didapatkan wajib pajak.

“Aplikasi monitoring pajak daerah ini merupakan hasil studi banding dengan beberapa daerah seperti Bandung dan Bali. Mereka sudah menerapkannya dan terbilang cukup berhasil,” sebut Suherman.

Ia mengaku, dalam meningkatkan perolehan pajak dan retribusi yang menjadi PAD Kota Medan dilakukan upaya lain seperti membangun kerja sama membuat unit-unit pelayanan kepada perbankan atau nonkeuangan. Tujuannya, untuk mendekatkan akses masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Kita terus mendorong Bank Sumut untuk melakukan kerja sama dengan perbankan lain. Sebab, ada regulasi yang mengatur atau membatasi kerja sama terhadap perbankan lain. Hal ini supaya memudahkan masyarakat dalam membayar kewajibannya,” papar dia sembari mengatakan, perlu diketahui pembayaran pajak juga sudah bisa melalui online.

Lebih lanjut ia mengatakan, semua upaya yang dilakukan ini bila tanpa dukungan stakeholder maka pajak daerah maka tidak akan mulus. Oleh karenanya, harus terus bersama-sama mengkampanyekan gerakan sadar dan patuh pajak daerah yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

“Dengan jumlah wajib pajak yang besar, tidak mungkin kita bekerja sendiri karena keterbatasan pegawai. Makanya, semua pemangku kepentingan harus ikut untuk sosialisasi dan mengingatkan. Apalagi, membangun kota ini membutuhkan pembiayaan salah satunya dari pajak daerah,” cetusnya.

Dia menuturkan, wajib pajak memiliki tanggung jawab moral. Oleh karenanya, kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk segera melaporkan. Selain itu, wajib pajak jangan menyetorkan pajaknya ke petugas tetapi langsung ke bank yang melayani.

“Kami juga menggerakkan tim terpadu untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak-pajak daerah yang ada, termasuk menerapkan tindakan-tindakan refresif yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak kalah pentingnya, secara internal kita juga terus meningkatkan mutu pelayanan administrasi perpajakan yang ada, termasuk peningkatan integritas petugas-petugas pajak sehingga terhindar dari gratifikasi, pungli, suap dan lainnya yang sangat merugikan keuangan daerah,” terangnya.

Suherman menambahkan, dalam upaya meningkatkan potensi pajak daerah, pihaknya juga saat ini sedang melakukan validasi objek pajak dan juga pendataan objek pajak daerah baru terhadap semua jenis pajak daerah yang ada. Hal itu dilakukan supaya target dapat lebih ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Dengan demikian, dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan kota yang telah dijalankan dalam APBD.

“Pengelolaan pajak daerah yang semakin optimal sangat penting, khususnya sebagai sumber pembangunan kota agar perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktur. Serta, utilitas kota sebagaimana harapan masyarakat dapat terus diselenggarakan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan,” paparnya.

Diketahui, realisasi pajak dan retribusi pada 2018 mencapai sebesar Rp1.316 miliar. Realisasi tersebut jika dihitung dari target yang ditetapkan Rp1.408 miliar, hanya mencapai 93,44 persen.

Sementara, hingga pertengahan Mei 2019 (per tanggal 22) tercatat realisasi sudah mencapai 25 persen dari target. Realisasi yang diperoleh sekitar Rp360,5 miliar. Realisasi ini mengalami penurunan sekitar Rp30 miliar dibanding tahun 2018 sebesar Rp390,4 miliar. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD tahun anggaran 2018 digelar di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/5).

Kehadiran Gubsu tidak dibarengi oleh lengkapnya perangkat SKPD yang seharusnya hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman tersebut.

Sebelum rapat dimulai, sejumlah anggota DPRD Sumut pun mengajukan instruksi atas hal itu. Salah satunya Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Zeira mengajukan protes atas minimnya kehadiran SKPD dalam rapat tersebut, yakni hanya berkisar 30 persen.

“Tolong hargai rapat terhormat ini. Kami minta kepada saudara Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya bisa memperhatikan SKPD nya agar mau menghadiri rapat penting ini,” ucap Zeira sebelum rapat paripurna dimulai.

Selanjutnya, Ketua komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz juga melakukan protes atas realisasi APBD tahun 2019 yang dinilai lambat. “Semester pertama 2019 akan selesai, namun realisasi APBD 2019 kurang lebih belum sampai 40%. Padahal kami sudah berkali-kali mengajukan agar APBD tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah ibadah disejumlah daerah, seperti di Langkat. Sudah lama masyarakat disana mengajukan pembangunan rumah ibadah disana tetapi belum juga terealisasi. Padahal, anggaran kita masih cukup banyak yang belum terpakai,” ujar Muhri.

Selanjutnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan ranperda (rancangan peraturan daerah) laporan PjP (Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Provsu tahun anggaran 2018 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp12,703 triliun lebih dan realisasi belanja daerah sebesar Rp10,993 triliun lebih kepada DPRD Sumut untuk dibahas.

Edy Rahmayadi melaporkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2018 mencapai 97,43 persen atau Rp12,703 triliun dibanding target Rp13,037 triliun lebih. Pendapatan tersebut berasal dari PAD terealisasi Rp5,638 triliun lebih dari target Rp5,732 triliun lebih.

Kemudian dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Ro7,055 triliun lebih atau 96,70 persen dari target Rp7,295 triliun lebih. Realisasi kelompok ini mwngalami kenaikan Rp126,999 milyar lebih jika dibanding realisasi pendapatan transfer tahun 2017. Sedangkan pendapatan berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah twrealisasi Rp8,963 milyar lebih dari target Rp9,533 milyar lebih.

Untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp10,993 triliun lebih untuk keperluan belanja operasional, belanja modal dN belanja tidak terduga. Dari sisi belanja transfer terealisasi Rp1,569 triliun lebih, sehingga total belanja dan transfer terealisasi Rp12,563 triliun lebih.

“Jika realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja dan transfer selama 2018, diperoleh surplus Rp139,671 milyar lebih. Pembiayaan netto Rp841,496 milyar lebug, sehingga diperoleh SiLPA tahun 2018 sebesar Rp981,167 milyar lebih,” ujarnya.

Terkait laporan operasional, Gubsu menyebutkan, pendapatan operasional sebesar Rp11,736 triliun lebih dan beban operasional Rp11,649 triliun lebih, sehingga diperoleh surplus Rp87,046 mikyar lebih dikurangi sari kegiatan nonoperasional Rp15,983 milyar lebih, maka terdapat surplus sebelumnpos luar biasa sebesar Rp71,063 miliar lebih. Sikurangi beban luar biasa Rp53,155 miliar, sehingga surplus netto sebesar Rp17,907 miliar lebih.

Gubsu juga menyampaikan perubahan ekuitas dan neraca. Untuk ekuitas awal Rp18,644 triliun lebih ditambah surplus Rp17,907 milyar dikurangi dengan korekasi ekuitas lainnya Rp274,686 milyar, sehingga ekuitas akhir Provsu Rp18,387 triliun lebih.

Sedangkan neraca Provsu, aset lancarRp2,468 triliun, investasi jangka panjang R3,245 triliun. Jumlah aset tetap Rp12,486 triliun dan aset tetap lainnya Rp1,776 triliun, sehingga total aset Pemprovsu tahun 2018 Rp19,986 triliun lebih. Jumlah kewajiban Pemprovsu tahun 2018 Rp1,596 triliun dan jumlah ekuitas Rp18,387 triliun, sehingga jumlah kewajiban ekuitas Rp19,986 triliun.

Gubsu juga melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1,705 triliun, arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp1,564 triliun, atus kas dari aktivitas non anggaran Rp2,582 milyar, sehingga diperoleh kenaikan kas Rp143,411. Ditambah saldo awal kas, kas dibendahara pengeluaran dan kas di blud, sehingga diperoleh saldo akhir kas dilaporan arus kas Rp981,167 milyar lebih.

Dalam kaitan ini Gubsu minta seluruh OPD dan pihak terkait bekerja keras guna mewujudkan Provsu lebih baik khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Usai memberikan paparan atas laporannya, Gubsu Edy pun memberikan jawaban atas sejumlah protes yang dilayangkan oleh para anggota DPRD Sumut sebelum rapat dimulai. Untuk jumlah SKPD yang minim kehadirannya dalam rapat tersebut, Edy berjanji akan memberikan perhatian lebih terhadap hal itu.

“Untuk kehadiran SKPD yang sedikit hari ini, saya mohon maaf. Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini kami banyak kegiatan hingga para SKPD harus mengerjakan tugas-tugasnya yang lain. Namun begitu, saya akan memperhatikan hal ini untuk selanjutnya,” tegasnya.

Terkait dengan realisasi penggunaan APBD 2019 yang dinilai masih sangat sedikit dan pembangunan rumah ibadah yang masih banyak belum terealisasi, Gubsu pun menjawab bahwa pembangunan tinjauan ibadah tersebut masih terkendala masalah syarat-syarat yang belum dilengkapi.

“Pembangunan rumah ibadah itu ada syarat-syarat dan berkas-berkas yang harus dilengkapi, itu yang belum lengkap. Untuk itu saya telah meminta kepada para ahli yang berkompeten untuk duduk bersama agar bisa membantu melengkapi persyaratan yang dimaksud,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe C di Jalan Kolonel Yos Sudarso kilometer 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, kini sudah dibangun hingga lantai 3. Pembangunan rumah sakit yang sempat terkendala tersebut, ditargetkan rampung pada akhir Desember tahun ini.

“Progresnya sejauh ini sudah sekitar 40 persen, pembangunannya sudah lantai 3 ke lantai 4. Rencana-nya, bangunan rumah sakit tersebut dibangun 7 lantai termasuk basement. Jadi, tinggal 3 lantai lagi yaitu lantai 4, 5 dan 6,” ujar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Dinas Perkim-PR) Medan, Benny Iskandar belum lama ini.

Benny mengaku, direncanakan pada akhir Juni nanti dilakukan topping off atau penutupan atap bang-unan. “Sebelumnya, rencana awal pada akhir Mei atau awal Juni. Namun, berhubung libur lebaran maka tidak bisa dipaksakan sehingga akhir Juni diperkirakan baru bisa dilakukan topping off,” akunya.

Kata Benny, target awal bisa rampung secara keseluruhan pembang-unan rumah sakit tersebut pada akhir November nanti. Namun, karena mengingat bulan November memasuki musim penghujan sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperkirakan rampung pada akhir Desember.

“Pada pertengahan Desember diperkirakan bangunannya sudah hampir 100 persen rampung. Jadi, sisa waktu setengah bulan dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan atau melengkapi mana-mana saja yang masih kurang. Seperti, pemasangan wallpaper atau hiasan dinding dan lainnya. Kemudian, melakukan percobaan beban listrik dan air apakah memang sudah sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, memastikan airnya mengalir hingga ke lantai 5 atau 6,” katanya.

Diakui dia, pembangunan rumah sakit ini memang sempat ada kendala. Sebab, dalam perencanaan awal tidak diurus dulu penghapusan asetnya. “Saat penandatangan kontrak pada Agustus 2018 lalu, tidak diurus pelepasan aset karena pembang-unan rumah sakit menggunakan lahan bekas puskesmas. Berdasarkan aturan pengelolaan keuangan dan aset negara, ketika aset dihancurkan maka materialnya terlebih dahulu dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” terangnya.

Menurut Benny, pembangunan rumah sakit tersebut sama seperti proyek revitalisasi Pasar Kampunglalang yang kini baru beberapa bulan dirampungkan akibat tidak diurus terlebih dahulu penghapusan asetnya. Sesudah kontrak maka terkatung-katung pembangunannya karena menunggu proses penghapusan aset tadi. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sembilan hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, S, MSi MH diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Medan Khairul Syahnan, ST, MAP, meninjau dua pasar tradisional di Kota Medan.

Selain mengecek harga, peninjauan juga dilakukan untuk memastikan stok bahan kebutuhan pokok aman. Dengan demikian masyarakat, terutama umat Islam merasa tenang dan nyaman dalam menyambut sekaligus merayakan hari penuh kemenangan tersebut.

Adapun kedua pasar tradisional yang menjadi objek peninjauan adalah Pasar Petisah dan Pusat Pasar. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan dari kedua pasar tersebut, harga bahan kebutuhan pokok relatif stabil.

Bahkan, harga bawang putih yang sebelumnya sempat melambung mencapai kisaran di atas Rp100.000/kg, kini telah turun menjadi Rp30.000/kg. Di samping harga relatif stabil, ketersedian bahan kebutuhan pokok pun dipastikan aman hingga Lebaran mendatang.

Peninjauan dilakukan Syahnan bersama Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, Kadis Perdagangan Damikrot, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Sumut Demina Sitepu, Kabag Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sumut, Ridho Pamungkas, Unit Ekonomi Polrestabes Medan, Iptu M Karo-Karo serta unsur organisasi pimpinan daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan.

Sebelum peninjauan dilakukan, tim lebih dulu berkumpul di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Setelah itu tim bergerak menunju Pasar Petisah dan Pusat Pasar untuk melakukan pengecekan harga sekaligus ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Umumnya harga bahan kebutuhan pokok sudah stabil dibandingkan mendekati bulan puasa yang relatif merangkak naik. Saat ini harga cabe merah Rp44.000/kg, cabe rawit Rp50.000/kg, cabe hijau Rp25.000/kg, bawang putih Rp30.000/kg dan bawang merah Rp36.000/kg.

Di samping itu, harga daging sapi masih bertahan di seputaran Rp120.000/kg, daging kambing Rp90.000, ayam potong Rp34.000/kg, telur Rp1.200 – Rp1.350/butir, gula pasir Rp12.500/kg, minyak makan Rp11.000/liter, tepung terigu Rp8.000/kg, kacang tanah biasa Rp22.000/kg, kacang tanah kupas 28.000/kg, beras premium Rp11.000/kg, dan beras medium Rp14.000/kg.

Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan, Syahnan mengatakan, harga bahan kebutuhan pokok relatif stabil di kedua pasar tradisionil terbesar di Kota Medan tersebut. “Alhamdulillah, harga bahan kebutuhan pokok memasuki hari ke-21 bulan suci Ramadhan masih relatif stabil. Hanya harga daging ayam potong tampaknya fluktuatif dan kini mencapai Rp34.000/kg,” kata Syahnan.

Yang melegakan lagi, lanjut Syahnan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok pun aman hingga sampai Lebaran mendatang. Oleh karenanya Syahnan mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir sehingga tidak perlu berlanja secara berlebihan. “Stok bahan kebutuhan kita aman. Jadi belanjalah dengan bijak dan sesuai kebutuhan,” pesannya.

Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Sumut Demina Sitepu mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, diharapkan laju inflasi bulan (Mei) ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. “Kalau bulan lalu, inflasi 1,24%, sedangkan bulan ini kita harapkan di bawah 1 %. Mudah-mudahan ini tercapai, sebab harga bawang putih sudah turun jauh. Harga bawang merah fluktuatif namun lebih baik dibandingkan bulan lalu,” jelas Demina.

Sedangkan Iptu M Karo Karo dari Tim Satgas Pangan Kota Medan me-warning kepada para pedagang agar jangan coba-coba mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok. “Jika pedagang kedapatan melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok, langsung kita tindak tegas karena perbuatan tersebut jelas melanggar hukum!” tegas M Karo Karo.

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah pedagang di basement Pasar Petisah menyampaikan keluhannya terkait pengapnya kondisi di tempat mereka berjualan. Kondisi itu terjadi akibat minimnya lubang ventilasi untuk sirkulasi udara. Tak pelak, dampaknya menyebabkan baik pedagang maupun masyarakat pembeli merasa tidak nyaman saat melakukan transaksi jual beli.

“Kami berharap agar Bapak Wali Kota bisa menyikapi keluhan seluruh pedagang yang ada di basement Pasar Petisah. Sebab, sudah berulang kali keluhan ini kami sampaikan kepada pihak PD Pasar namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut,’’ ungkap salah seorang pedagang wanita paruh baya dengan mimik kecewa. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di kesempatan ini, Wali Kota sekaligus berdialog dengan masyarakat Medan Utara. Hal tersebut bertujuan guna mempererat silaturahim sehingga sinergitas antara pemerintah dan warga senantiasa terjaga terlebih dalam upaya bersama-sama mewujudkan pembangungan kota.

Selain Wali Kota, Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman MM, Dandim 02/01 BS, Kolonel Inf Yuda Rismansyah, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta Camat se- Kota Medan, juga turut hadir dalam dalam kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan, pertemuan yang dilakukan menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena berkesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan para warga. Terlebih hal tersebut dilakukan saat bulan suci Ramadan, sehingga semakin menambah keberkahan dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah.

“Alhamdulillah, pertemuan hari ini menjadi wujud syukur kita kepada Allah SWT. Sebab, kita dapat saling bersilaturahim, terlebih di bulan suci Ramadan. Sehingga, keberkahan semakin kita rasakan hadir di tengah-tengah kita semua. Hal ini juga sekaligus mencerminkan sebuah keluarga besar sebagai Medan Rumah Kita dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah yang indah,” kata Wali Kota.

Di suasana bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan senantiasa memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Yakni, dalam hal beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga berguna bagi sesama.

“Ibadah bukan hanya sekadar hubungan keimanan antara kita dan Sang Pencipta, Allah SWT. Namun juga berkaitan hubungan kita dengan antar sesama manusia. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika hal tersebut dilakukan, niscaya Kota Medan akan tetap menjadi kota yang humanis bagi siapapun,” pesannya.

Di samping itu, Wali Kota juga minta agar seluruh masyarakat senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman kriminalitas.

Oleh karenanya, Wali Kota mengimbau kepada seluruh warga untuk berperan aktif dan mendukung tugas seluruh aparatur, sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman di seluruh wilayah Kota Medan.

“Kita harus sama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman, apalagi saat para umat Muslim melaksanakan ibadah. Terlebih kepada para orangtua, kiranya dapat memperhatikan anak-anaknya agar tidak bermain petasan yang dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu kekhusyukan umat yang sedang beribadah,’’ imbaunya.

Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kekondusifan Kota Medan. Terlebih pasca digelar dan diumumkannya hasil Pemilu 2019 lalu. Sebab, jangan sampai perbedaan justu membuat masyarakat menjadi terpecah belah yang berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan khususnya di Kota Medan.

“Perbedaan hal yang biasa. Namun jangan sampai perbedaan justu membuat kita menjadi terpecah belah. Sudah saatnya kita akhiri segala perselisihan yang ada. Jangan ada lagi permusuhan di antara sesama. Mari kita jaga kerukunan dan persatuan dengan menahan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Menciptakan keamanan,, kenyamanan dan kekondusifan Kota Medan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama,’’ pinta Wali Kota.

Wali Kota berharap sinergitas yang terjalin dan terbangun antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi energi untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan kota pada masa mendatang. “Saya optimis, jika kita saling mendukung dan bahu membahu, Kota Medan akan menjadi kota yang lebih baik lagi dalam segala aspek kehidupan di masa yang akan datang,’’ harapnya.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB tersebut juga turut diisi tausyiah singkat yang disampaikan Ustad Hasbi Al Mawardi Lubis. Sebelum meninggalkan lokasi acara, Wali Kota tampak menyapa satu persatu warga sekaligus berbincang dan mendengarkan langsung berbagai saran dan masukan yang disampaikan warga. Dengan demikian segala persoalan yang terjadi dapat segera diatasi dan ditindaklanjuti. (ris/ila)