MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para pemangku kepentingan atau stakeholder di Sumatera Utara sudah melakukan rapat koordinasi awal terkait persiapan Lebaran 2019. Pada pekan depan, stakeholder terkait akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melihat kondisi jalan di wilayah Sumutn
“Kebetulan kemarin sudah ada rapat terkait kesiapan angkutan Lebaran tahun ini. Namun untuk sementara kita masih melakukan pengecekan tentang kondisi kesiapan jalan dan sarananya. Kita akan bergabung dengan kepolisian, Dinas PU dan Balai Jalan nantinya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Senin (29/4).
Darwin mengungkapkan, adapun pengecekan kondisi jalan yang akan ditinjau tersebut, lanjutnya, terdiri dari tiga bagian, yakni timur, tengah dan barat. Pada pemaparan rapat itu, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, pada H-10 sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pekerjaan menyangkut pembangunan jalan segera diselesaikan.
“Sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas saat arus mudik maupun arus balik Lebaran nantinya. Termasuk pekerjaan yang belum selesai diharapkan segera rampung dilakukan,” katanya.
Pihaknya memperkirakan mulai H-10 nanti, surat keputusan (SK) tim untuk turun ke lapangan sudah selesai dan diterima masing-masing Instansi, serta diharapkan pula pengecekan jalan yang dilakukan sudah dalam kondisi mantap.
“Pastinya kita akan tunggu SK-nya dulu. Minggu depan mudah-mudahan tim sudah mulai jalan. Lalu setelah selesai pengecekan kondisi jalan, baru akan dilakukan pengecekan kondisi angkutan yang disiapkan selama Lebaran, baik arus mudik maupun arus balik,” katanya.
Menurut Darwin, sarana bus AKAP dan AKDP selama momen Lebaran 2019, diperkirakan hampir sama jumlahnya seperti tahun lalu. Yakni, di mana ada disediakan total kursi yang tersedia sebanyak 48.594 kursi/seat per hari. Bila dirinci, untuk AKAP tersedia 1.101 unit bus dengan total seat 19.596 kursi, 48 PO (MPU) sebanyak 836 unit dengan total 6.858 seat, pemandu moda Bandara KNIA sebanyak 385 unit bus dan taksi sebanyak 5.184 unit, dengan total 5.568 seat. Sedangkan untuk AKAP tersedia 18 PO yakni 615 unit dengan total 24.600 seat. “Iya, kurang lebih sama jumlahnya kayak tahun lalu. Nantinya akan kita pastikan lagi jumlah tersebut dalam rapat koordinasi lanjutan,” pungkasnya. (prn)
Sutan Siregar/sumut pos
LONGMARCH:
Buruh melakukan aksi teatrikal di Bundaran Majestik Jalan Gatot subroto Medan, beberapa waktu lalu. Menyambut Hari Buruh tahun ini, buruh akan gelar aksi demo hingga mengikuti acara gerak jalan santai.
Sutan Siregar/sumut pos LONGMARCH: Buruh melakukan aksi teatrikal di Bundaran Majestik Jalan Gatot subroto Medan, beberapa waktu lalu. Menyambut Hari Buruh tahun ini, buruh akan gelar aksi demo hingga mengikuti acara gerak jalan santai.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh elemem buruh akan merayakan hari buruh internasional atau May Day tepat pada tanggal 1 Mei 2019.
Berjalannya perayaan itu, elemen buruh tetap menyuarakan tuntutan kesejahteraan kepada pemerintah deng-an turun ke jalan melakukan aksi demo. Tapi ada juga yang merayakan May Day dengan cara gerak jalan santai.
Dewan Pengurus Pusat Konfedarasi Indonesia (DPP – K) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Indonesia (SBSI) melalui Sekretaris Wilaya I Sumatera (DPP – K) SBSI, Arsula Gultom, SH mengatakan, perayaan hari buruh adalah bentuk perayaan kemenangan buruh, tepat pada tanggal 1 Mei secara nasional telah ditetapkan libur nasional. Artinya, buruh berpesta untuk berkumpul merayakan kemenangan dari 12 jam kerja menjadi 8 jam kerja.
“Ini adalah perjuangan buruh di Amerika untuk menetapkan jam kerja buruh dari 12 jam kerja menjadi 8 jam kerja. Kemenangan itu merembet ke seluruh dunia, sehingga ditetapkan May Day sebagai hari buruh.
Jadi, kita sifatnya merayakan kemenangan yang telah diperjuangkan buruh,” jelas Arsula, Senin (29/4).
Meskipun merayakan hari May Day, buruh tetap bersuara menyampaikan aspirasi. Buruh ingin pemerintah untuk mengawasi dan memperbaiki sistem, agar kesejahteraan buruh dapat tercapai. Penyebabnya, karena banyaknya lingkaran yang menekan perusahaan untuk mengeluarkan cost siluman, sehingga upah buruh melebihi UMK tidak bisa direalisasikan perusahaan kepada buruh.
“Kita lihat saja sekarang, banyak cost siluman untuk perizinan, ekspor impor dan biaya ilegal yang menekan pengusaha. Ini imbasnya ke buruh, anggaran yang seyogianya bisa untuk buruh, maka dianggarkan ke pembiayaan siluman. Sistem ini harus diperbaiki, biar buruh sejahtera,” tegas Arsula.
Intinya, kata Arsula, perlunya pengawasan tegas dari pemerintah terhadap sistem yang sudah rusak. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran – pelanggaran, maka prioritas pengupahan buruh menuju sejahtera dapat dimaksimalkan setiap pengusaha. Bayangkan saja, biaya siluman yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulan mencapai 7 hingga 10 persen dari hasil laba usaha.
“Kalau cost laba 7 hingga 10 persen diberikan ke buruh, pasti sudah jelas buruh sejahtera. Jadi, inilah yang menjadi penyebab buruh terus sengsara. Kesimpulannya, buruh dan perusahaan pasti taat aturan, kalau pemerintah tegas. Jadi, dengan perayaan May Day ini, pemerintah dapat mengevaluasi dan tegas dalam pengawasan sistem, agar nasib buruh dapat sejahtera kedepannya,” cetus Arsula.
Aktivis buruh ini juga mengungkapkan, May Day merupakan kemerdekaan buruh, mereka dengan tegas tetap menolak penetapan upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015. Selain itu, pengupahan buruh harus mengacu pada Tripartit UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja.
“Kita minta kepada pemerintah khusunya Sumatera Utara harus arif dan bijaksana dalam memeberikan keputusan hak normatif buruh. Artinya, tidak ada dasar pemerintah menentukan hak buruh, tetap harus melalui Tripartit untuk tercapainya upah buruh sejahtera,” kata Arsula.
Selain itu, perayaan May Day, ia menyuarakan agar pemberlakuan outsorcing untuk dihapus. Karena masih berlaku di setiap perushaan adalah bentuk penindasan terhadap buruh.
“Perbaiki sistem, hapus outsourcing dan hapus PP 78 tahun 2015. Ini adalah bentuk penjajahan terhadap buruh, kami ingin merdeka dari penindasan yang menghalang kesejahteraan buruh. Makanya, pemerintah harus menyerap aspirasi yang terus kami perjuangkan,” tegas Arsula.
Sementara, Ketua Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan, Sabam Manalu menegaskan, perayaan May Day adalah bentuk pesta yang diperingati buruh di seluruh dunia. Akan tetapi, mengenai kesejahteraan buruh tetap terus mereka suarakan dengan para pengusaha jasa di Pelabuhan Belawan.
“Yang jelas, kita seluruh buruh merayakan hari libur ini, kita tidak akam demo, karena kita mau merayakan. Tapi, kita tetap minta kepada regulasi harus tetap mengedepankan hak buruh dengan menegaskan kepada pengusaha agar memberikan jasa sesuai waktu yang telah ditentukan, agar hak buruh dapat disalurkan secara maksimal,” tegas Sabam.
Dengan lambatnya pembayaran jasa oleh pengusaha sesuai kesepakatan waku, kata Ketua DPD SPTI Sumatera Utara ini, harapannha, pengusaha untuk lebih tertib sesuai waktu untuk pembayaran jasanya, agat hak buruh tidak terhambat.
“Intinya, masih banyak sistem yang merugikan buruh sepihak. Makanya, sistem ini harus diperbaiki, agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain,” pungkas Sabam.
Sementara itu, peringatan May Day juga akan diisi dengan aksi gerak jalan santai yang dipusatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis (STIPAP), Jalan Williem Iskandar, Medan Estate, Percut Seituan, Deliserdang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar mengatakan, sekitar dua ribuan serikat buruh akan bergabung dalam kegiatan tersebut dalam rangka memeringati May Day 2019. “Acara akan dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan selesai. Selain gerak jalan, acara akan diisi dengan hiburan dan pembagian sembako kepada kaum buruh di Sumut,” katanya menjawab Sumut Pos, kemarin.
Harianto menyebutkan, Gubsu Edy Rahmayadi juga akan diagendakan hadir dalam kesempatan tersebut untuk menyampaikan sambutan sekaitan Hari Buruh Internasional kali ini. “Untuk tingkat Provinsi Sumut, kami memang akan memusatkan kegiatan May Day kali ini di Kampus STIPAP. Sekitar dua ribuan serikat buruh di Sumut akan turut serta dalam kegiatan tersebut. Untuk buruh di kabupaten/kota lain, masing-masing juga sudah mengagendakan kegiatan serupa dengan pemerintah setempat,” katanya.
Pihaknya menggaransi kegiatan May Day akan berlangsung tertib dan lancar, tanpa ada aksi unjuk rasa dan konvoi dari kaum serikat buruh. Saat disinggung bahwa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menolak bergabung dengan agenda pemerintah dalam May Day kali ini, Harianto mengaku itu merupakan hak daripada FSPMI sendiri dan pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak adanya kelompok buruh untuk ikut agenda Pemprovsu. “Serikat buruh lainnya juga menolak mereka (FSPMI) untuk bergabung. Kami tentu tidak bisa memaksakan hal tersebut,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, pihaknya menolak tegas acara May Day yang digandeng oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Menurut dia, kegiatan yang menghabiskan biaya yang sia-sia untuk kegiatan hura-hura seperti berjoget dengan musik dan iming-iming pembagian hadiah untuk para buruh tidak pantas dilakukan di Hari Buruh yang memiliki sejarah kelam dalam meraih kesejahteraan buruh.
Willy menambahkan, buruh Sumut khususnya belum sejahtera bahkan upah buruhnya dalam kurun enam tahun terakhir tertinggal jauh dari daerah lain. Belum lagi carut marut tentang masalah ketenagakerjaan yang tidak bisa dituntaskan oleh Disnaker Sumut. “Hampir tiap May Day Pemprovsu dan kepala daerah kabupaten/kota di Sumut sibuk membuat kegiatan hura-hura, padahal praktiknya pemerintah itu sendiri masih abai akan hak, nasib, dan kesejahteraan buruh, jadi kita akan tetap turun aksi, tidak akan ikut acara yang kami anggap meninabobokan kaum buruh itu,” katanya.
Pihaknya berharap pada aksi mereka nanti, Gubsu Edy Rahmayadi dapat hadir ditengah-tengah masaa buruh yang melakukan aksi di kantornya. “Agar dia mendengar langsung kasus kasus buruh di Sumut, dan ke depan memerhatikan kesejahteraan kaum buruh Sumut khususnya. Kalau beliau tidak hadir, berarti kita anggap ia tidak berempati pada kaum buruh,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto mempersilakan para buruh menyampaikan aspirasinya. Jendral bintang dua ini menyatakan siap memberikan pengawalan dan penjagaan pada hari H. Ia lantas menyatakan untuk menyemarak kan May Day, polisi menyiapkan hiburan rakyat.
“Kita mengimbau saudara saudara saya, saya ini kan buruh juga sih, buruhnya Negara. Mari sama-sama kita upayakan hari ulang tahun buruh secara bersama-sama. Nanti pada tanggal 1 May, mari kita sama-sama ngumpul untuk berpesta merayakan Hari Buruh pada 1 mei nanti di Lapangan Merdeka,” ujar Agus di RS Bhayangkara, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (29/4).
Ia lantas berterima kasih atas partisipasi warga Sumut dalam partisipasi mewujudkan keamanan di Sumut. “Saya berterima kasih sekali kepada warga Sumut sudah sangat berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan keamanan di Sumut. Kami tentunya sesuai dengan kapasitas dengan rekan rekan di Sumut. Berkomitmen untuk menjaga keamanan di Sumut,” ujarnya.
Agus mengaku ingin perayaan May Day kali ini terselenggara dengan ramai, dalam artian bahagia. “Tentunya akan sangat berbahagia sekali. Kita akan bikin perayaan yang sama (dengan aksi demo). Yang mau unjukrasa kita minta tertib, kalau boleh jangan lagi di tungang-tungangi, karena itu kan hari libur, harusnya gak boleh. Lebih bagus kita kumpul merayakan pesta merayakan Hari Buruh Internasional. Kita akan ada kuliner makanan rakyat,” sebutnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang ditanyai terkait pengamanan May Day mengatakan pihaknya masih mendata kekuatan personel untuk melakukan pengawalan. “Untuk angka personelnya masih dalam penghitungan. Saya sudah perintahkan anggota untuk mendata kekuatan personel yang diperlukan,” ungkapnya.
Perwira polisi berpangkat tiga melati emas ini menyebut akan ada dua titik hiburab rakyat dalam menyemarakkan peringatan Hari Buruh Internasional nanti. “Ada di Du tempat, Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka. Nanti ada sajian kuliner rakyat kita siapkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk buruh yang melakukan aksi dideteksi ada dua kelompok. Aksi itu akan berlangsung di dua tempat, Bundara Majestik Jalan Gatot Subroto, Medan dan di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Dipenogoro, Medan. “Imbauan kita agar para buruh yang melakukan aksi demo bisa berjalan dengan kondusif, tidak membuat keributan. Kita dari Polri tentu akan mengawal agar jalannya aksi demo tidak terganggu,” pungkas Dadang.
Dadang menyebut untuk aksi demonstrasi di peringatan May Day, Polrestabes Medan menurunkan kuranglebih 900 personel polisi melakukan pengamanan. “Jumlah itu untuk mengamankan dua aksi yang kabarnya akan melakukan aksi. Tapi data yang masuk ke kita baru 1 elemen saja. Estimasi massa untuk kedua elemen itu ada yang 1.000-an orang dan 500-an orang,” ungkap Dadang. (fac/prn/dvs/ila)
istimewa/sumut pos
SIMULASI TANGGAP DARURAT:
Pegawai PLN Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) Belawan, foto bersama usai kegiatan pelatihan dan simulasi penanganan bencana.
istimewa/sumut pos SIMULASI TANGGAP DARURAT: Pegawai PLN Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) Belawan, foto bersama usai kegiatan pelatihan dan simulasi penanganan bencana.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) Belawan menggelar pelatihan dan simulasi penanganan bencana kepada para pegawai. Manager UPK Belawan, Syahminan Siregar mengatakan bahwa kegiatan simulasi tanggap darurat ini diadakan sebagai pemenuhan peraturan perundangan pemerintah dan sebagai salah satu indikator kinerja bagian k3 dan keamanan yang menjadi bagian indikator kinerja perusahaan. “Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap tahun. Dimana, dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan wawasan pegawai dalam menghadapi keadaan darurat,” katanya, Senin (29/4).
Syahminan menjelaskan bahwa tujuan K3 tidak hanya memberikan perlindungan tenaga kerja dan orang yang berada di tempat kerja, tetapi juga bagaimana mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien.
“Selain itu, kegiatan ini nantinya juga mengukur sejauh mana kesiapan para pegawai dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat kemungkina dapat terjadi tanpa diperikirakan,” jelasnya.
Sementara itu, pejabat pelaksana K3 dan keamanan UPK Belawan, Muhammad Yahya mengungkapkan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan terus ditingkatkan untuk menambah ilmu kesiapsiagaan bagi pegawai untuk untuk menghadapi bencana. “Dengan meteri yang telah didapat dalam kegiatan tersebut, para pegawai juga dapat mengaplikasikannya. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” ungkapnya.
Yahya menambahkan bahwa pelaksanaan bulan K3 ini juga sekaligus untuk me-review kembali tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, karena tidak ada yang lebih penting dari pada nyawa.
“Kita selalu mengingatkan kepada para pegawai untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja,” ujarnya. (ila)
L2DIKTI: Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD dan Dr Mahriyuni MHum bersama pimpinan STIKes Mitra Husada usai pemberian Izin Penyatuan Akper Bas Balimbingan kepada STIKes Mitra Husada, Senin (29/4) sore.
L2DIKTI: Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD dan Dr Mahriyuni MHum bersama pimpinan STIKes Mitra Husada usai pemberian Izin Penyatuan Akper Bas Balimbingan kepada STIKes Mitra Husada, Senin (29/4) sore.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah Medan Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD menyerahkan SK Menristek Dikti RI Tinggi Nomor: 264/KPT/I/2019 kepada Ketua STIKes Mitra Husada Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes di Kantor L2Dikti Wilayah I Medan, Senin (29/4).
SK menteri ini merupakan izin penyatuan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematangsiantar kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan. Penggabungan itu merupakan salah satu kerja besar dari Pak Menteri untuk membuat perguruan tinggi semakin sedikit sehingga akan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih besar.
Penegasan ini disampaikan Kepala L2Dikti Wilayah Medan Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD saat menyerahkan SK menteri tersebut. ‘’Dengan penggabungan ini sebetulnya ada hibah-hibah yang ditambahkan. Misalkan kalau mau membuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) di daerah dimana penggabungan itu terjadi,’’ kata Dian.
Ia menegaskan saat ini di Sumut sudah terjadi pengabungan delapan perguruan tinggi paa tahun lalu. Penggabungan akan terus bergulir pada sejumlah penggabungan berikutnya di Medan dan Rantauprapat. ‘’Sepertinya pada Tahun 2019 akan terjadi 10 penggabungan perguruan tinggi lagi. Kita berharap di Sumut akan hanya ada 160 dari 265 perguruan tinggi di Sumut. Tapi itu akan dilakukan secara bertahap,’’ katanya.
Perguruan tinggi yang lebih sedikit di Sumut akan membuat pengelolaan kampus akan lebih bagus. Ini memudahkan dibandingkan yang banyak. Demikian pula dengan jang kauannya, tentu akan lebih luas. ‘’Ketiga, dengan perguruan tinggi yang lebih sedikit itu akan membuat kita lebih banyak dapat memperhatikan perguruan tinggi,’’ harap Kepala L2Dikti Wilayah Medan.
Apa keunggulan STIKes Mitra Husada Medan sehingga menteri memberi izin penyatuan? Dian Armanto menegaskan bahwa salah satunya adalah memiliki gedung kuliah yang terbaik dan nyaman di Sumut, Juga dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap dan dikelola dengan profesional karena menggunakan manajemen yang bagus.
Keunggulan-keunggulan yang dimiliki STIKes Mitra Husada Medan akan membuat kampus ini dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi untuk menjadi sebuah institut maupun universitas. ‘’Kualitas menjadi prioritas sehingga tata kelola, SDM dosen dan kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga terus ditingkatkan. Mitra Husada salah satu kampus yang mendapatkan hibah yang besar untuk produk-produk kesehatan,’’ terangnya.
Mengingatkan berbagai keunggulan Mitra Husada, Dian Armanto yakin apabila masih ada perguruan tinggi lain yang berniat akan bergabung dengan STIKes Mitra Husada, ‘’Tidak masalah. Sepanjang prodi yang sesuai dan ada diskusi antar-yayasan perguruan tinggi,’’ sebut Kepala L2Dikti Sumut.
Terkait rencana STIKes Mitra Husada yang akan mendirikan rumah sakit, Dian Armanto juga memberi apresiasi. ‘’Ini akan menjadikan STIKes Mitra Husada menjadi STIKes pertama yang punya RSU di Sumut. Bila dibuka kran membuka Program Studi Kedokteran, itu jadi salah satu syarat utama,’’ imbuhnya. Atas izin penyatuan yang diterimanya, Ketua STIKes Mitra Husada Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes berharap alumni Keperawatan akan terus dibutuhkan masyarakat seiring jumlah penduduk yang terus bertambah.
Ia berjanji akan melakukan pengelolaan Akper Bas Balimbingan yang akan menjadi STIKes Mitra Husada Medan Program Keperawatan Diploma Tiga akan dikelola dengan baik. ‘’Sesuai dengan visi STIKes Mitra Husada Medan yakni unggul, integritas, inovatif dan service exellent,’’ katanya.
Dibagian lain, Siti Nurnawan mengatakan bahwa mahasiswinya juga akan tampil di Laos, Kamboja, Vietnam dan Malaysia untuk mengikuti kompetisi riset dan inovasi berskala internasional. ‘’Kita pernah menjadi juara kompetisi internasional di Bali. Bahkan baru-baru ini berhasil meraih juara 1 dunia. Kita juga telah banyak menjalin kerja sama internasional termasuk dengan Jepang. Kita juga akan dirikan RSU Jompo Millenial,’’ ujarnya.
Sebelumnya pada Sabtu (27/4), STIKes Mitra Husada menggelar peringatan Hari Kartini dengan tema: Membangun Generasi Millenial dengan Menjadi Kartini Muda yang kreatif, inovatif, berintegritas tinggi dan service excellent. Dalam ksempatan ini ditayangkan video perjalanan singkat RA Kartini.
STIKes Mitra Husada Medan juga menampilkan Festival 18 Millenial Generation of Kartini Midwives Goes to Industry 5.0 sekaligus pemilihan Putri Kartini Tahun 2019. Juga ditampilkan video pidato Bahasa Inggris, video kreativitas Hari Kartini dan pemilihan dosen-dosen berprestasi.
‘’RA Kartini ini adalah salah satu inspirasi dari kami-kami perempuan. Tanpa Kartini, kami-kami tak bisa berbuat apa-apa. Kartini bikin kita semakin semangat untuk mampu unggul dan berdaya saing,’’ harap Ketua STIKes Mitra Husada Medan terhadap pelaksanaan peringatan Hari Kartini yang rutin diadakan dikampusnya. (dmp)
GUSMAN/SUMUT POS
UNJUKRASA: Puluhan massa Pospera memblokade Jalan AH Nasution, saat berunjukrasa di Kejatisu, Senin (29/4).
GUSMAN/SUMUT POS UNJUKRASA: Puluhan massa Pospera memblokade Jalan AH Nasution, saat berunjukrasa di Kejatisu, Senin (29/4).
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa mengatasnamakan Departemen Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Sumut, mendesak Kejati Sumut (Kejatisu) mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas istri Bupati Toba Samosir (Tobasa), Brenda Ritawati Aruan, tahun anggaran 2016.
“Seharusnya perjalanan mereka ke Lombok selama tiga hari, namun hanya sehari. Dua harinya itu jalan-jalan ke Bali. Dan kasus ini sudah ditangani Kejari Tobasa, tapi sampai sekarang tidak terselesaikan. Kejari Tobasa berasalan, bahwa alat bukti tidak mencukupi,” beber koordinator aksi Pospera, Rimhot Pasaribu, Senin (29/4).
Dijelaskan Rimhot, Kejari Tobasa mengaku baru menerima satu alat bukti. Namun ada pengembalian uang sebesar Rp30 juta. “Inikan bisa dijadikan alat bukti kedua, supaya kasus ini segera diselesaikan. Kalau memang Ketua PKK Tobasa (Brenda Ritawati Aruan) tidak bersalah, kenapa tidak di SP3 kan saja. Atau ada indikasi kongkalikong antara Pemkab Tobasa dengan Kejari Tobasa?,” katanya.
Dikatakan Rimhot, aksi yang dilakukan di Kejatisu, sebagai bentuk diketidakpercayaan lagi terhadap Kejari Tobasa. “Sudah beberapa kali dilakukan aksi di Tobasa, sampai hari ini tidak ada juga keputusan dari Kejari Tobasa. Seharusnya Kejari Tobasa mengatakan, bahwasannya kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena alat bukti tidak tercukupi. Agar jelas masyarakat Tobasa tidak di ombang-ambing oleh bola panas seperti ini,” tegas Rimhot.
Dia berharap besar Kejatisu mengusut langsung atau mengambil alih penanganan kasus dari Kejari Tobasa. “Dan kami minta Kejatisu, supaya manangi langsung dugaan korupsi ibu PKK Toba Samosir ini,” tandasnya.
Amatan Sumut Pos, puluhan massa yang menyampaikan orasi di depan pintu gerbang Kejatisu, sempat memblokade Jalan AH Nasution. Sementara, petugas kepolisian yang berjaga-jaga, mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan. Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian menyatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejari Tobasa.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kejari Tobasa, tapi belum mendapat jawaban. Kalau untuk mengbil alih, sepertinya tidak mungkin, sifatnya hanya koordinasi saja,” tandasnya.
Diketahui, Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas istri para pejabat yang tergabung dalam organisasi PKK, saat mengikuti acara teknologi tepat guna di Lombok pada akhir 2016 lalu. Pihak penyidik Kejari Tobasa, bahkan telah melakukan penggeledahan ke Sekretariat daerah Tobasa untuk mencari alat bukti pada Februari 2017 lalu. (man/han)
ist/sumut pos
OTDA: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan terbaik LPPD Terbaik dari Gubsu, Edy Ramayadi.
ist/sumut pos OTDA: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan terbaik LPPD Terbaik dari Gubsu, Edy Ramayadi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terbaik tingkat Sumut Tahun Anggaran (TA) 2017, pada peringatan hari Otonomi Daerah (OTDA) XXIII yang langsung diserahkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Senin (29/4)
Kabag Humas PP Kota Tebingtinggi, Halim Purba menyatakan, Wali Kota Tebingtinggi berharap dengan diterimanya penghargaan tersebut, dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan lagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tebingtinggi, terutama dalam pelaporan hasil kinerja.
Sementara itu, peringatan Hari OTDA XXIII diperingati dalam satu upacara di Halaman Balai Kota Tebingtinggi dengan Isnpektur upacara Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.
Pada peringatan tersebut, diberikan penghargaan kepada OPD terbaik dalam penyampaian LPPD masing-masing, terbaik I Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, terbaik II diraih Dinas Lingkungan Hidup.
Dan penyusunan LPPD terbaik terbaik I oleh Dian Harisa Alfiani (Dinas Perdagangan), terbaik II diraih Erwiyanti dari Dispora. Lomba inovasi pelayanan publik terbaik I adalah Kelurahan Mekar Sentosa, terbaik II diraih Kelurahan Badak Bejuang dan terbaik III diraih Kelurahan Lalang.
Lomba pelansanaan PATEN juara I diraih Kecamatan Tebingtinggi Kota, juara II diraih Kecamatan Padang Hulu, dan juara III di raih Kecamatan Rambutan. (ian/han)
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah II Medan membangun pengganti Jembatan Lae Renun Sumbul, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
Pantauan wartawan di lokasi, Senin (29/4) mentebutkan, Pembangunan jembatan berbiaya Rp19 miliar lebih tersebut di jalan nasional Sidikalang-Medan sudah dimulai. Sejumlah alat berat dikerahkan oleh pelaksana proyek, PT Karya Mitra Jaya Perkasa. Jembatan Lae Renun Sumbul merupakan akses fital yang menghubungkan sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.
Sejumlah warga menyambut baik pembangunan jembatan baru tersebut, karena diyakini memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintas dari sana.(mag-10/han)
ADITIA LAOLI/sumut pos
NAIK PANGKAT: Sebanyak 274 ASN Pemkab Nias saat menerima kenaikan pangkat, Kamis, (25/4).
ADITIA LAOLI/sumut pos NAIK PANGKAT: Sebanyak 274 ASN Pemkab Nias saat menerima kenaikan pangkat, Kamis, (25/4).
NIAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 274 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Nias menerima kenaikan pangkat.
Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat itu langsung diserahkan Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM di aula kantor Bupati Nias, baru-baru ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias, Marulam Sianturi mengatakan, dari 296 ASN yang mengajukan usulan kenaikan pangkat khusus golongan III/d ke bawah, 22 orang tidak memenuhi persyaratan oleh tim teknis BKD Kabupaten Nias dan Kantor Regional VI BKN Medan.
“Alasannya mereka belum memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan BKN dan satu orang meninggal dunia, sebelum TMT kenaikan pangkat,” ungkap Marulam.
Disebutkan Marulam, ke-274 ASN yang mendapat persetujuan kenaikan pangkat itu terdiri dari jabatan struktural golongan III sebanyak 25 orang, jabatan pilihan fungsional tertentu dan penyesuaian ijazah untuk golongan III sebanyak 93 orang, dan golongan II sebanyak 12 orang.
Selanjutnya, untuk jabatan pelaksana dan penyesuaian ijazah pada golongan III sebanyak 48 orang, golongan II sebanyak 91 orang dan golongan I sebanyak 5 orang.
Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam arahannya menyampaikan, kenaikan pangkat tidak dianggap sebagai hak PNS, akan tetapi harus dimaknai sebagai wujud peningkatan sumber daya aparatur yang dapat diimplementasikan melalui bentuk kedisiplinan dan peningkatan kerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Saya harapkan seluruh ASN selalu berpedoman dengan pa radigma pemerintahan yang mengacu pada optimalisasi kinerja aparatur pemerintah yang profesional, jujur, adil dan transparan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ujar Sokhiatulo.
Dikatakan Sokhiatulo, bahwa sosok ASN merupakan unsur utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut ASN dituntut memiliki perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan pada Negara dan Pemerintah, bermoral dan ber mental baik, profesional, sadar tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks.
Bupati Nias juga berpesan, agar Asn mengimbangi dengan pola pikir dan tanggung jawab, selalu menjalin hubungan yang baik dengan atasan maupun bawahan, rekan kerja dan masyarakat secara umum sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar.
“Kenaikan pangkat berarti peningkatan kualitas kerja yang diharapkan bisa menambah semangat untuk berkreasi, berinovasi dan bersinergi, sehingga cita-cita kita bersama untuk maju, mandiri dan sejahtera dapat tercapai,”Kata Bupati Nias. (adl/han)
TOLAK:
Puluhan warga berunjukrasa menolak provokasi berkedok LSM Asing di Jembatan Trikora Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Tapsel, Senin (29/4)
TOLAK: Puluhan warga berunjukrasa menolak provokasi berkedok LSM Asing di Jembatan Trikora Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Tapsel, Senin (29/4)
BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Sejumlah elemen dan puluhan masyarakat di Tapanuli Selatan menolak aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hendak menggagalkan aktivitas PLTA Batangtoru. Pasalnya, PLTA Batang Toru merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermanfaat bagi Sumatera Utara.
Unjukrasa puluhan masyarakat ini digelar di Jembatan Trikora, Pasar Batangtoru, Tapanuli Selatan. Ketua Paguyuban Peduli Lingkungan Hidup Simarboru, Abdul Gani Batubara mengatakan, pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 MW menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dampaknya akan meningkatkan taraf hidup warga.
“Masyarakat dari Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru) sudah membuat tandatangan dukungan agar proyek tetap jalan. Masyarakat sangat menginginkan peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi,” katanya, Senin (29/4).
Dia menyatakan, warga sangat menentang munculnya pihak-pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berupaya untuk menggagalkan proyek tersebut. Bahkan, menurutnya warga tetap solid untuk menolak kampanye penolakan pembangunan PLTA Batangtoru.
“Kami di sini tetap solid. Kami akan tetap menolak apa yang disampaikan LSM, yang selama ini dikampanyekan pembangunan tersebut merusak lingkungan, membunuh orangutan dan macam-macam alasan lain,” ucapnya.
Abdul Gani menyampaikan, masyarakat di Marancar, Batangtoru dan Sipirok sudah hidup ratusan tahunan lalu, selama hidup berkehidupan warga turut menjaga orangutan dengan cara tidak pernah memburu orangutan meskipun lahan pertanian buah-buah warga disantap orangutan. Kehidupan inilah yang sangat disadari oleh warga yang bermukim di sekitar hutan Batangtoru.
“Warga dan orangutan kerap bertemu di perkebunan, tapi aktivitasnya tidak saling mengganggu,” ujarnya. Dia juga memaparkan, luasnya hutan yang ada di Batangtoru diyakini tidak akan membuat habitat orangutan terganggu dengan lokasi proyek pembangunan sumber energi listrik ramah lingkungan. Sudah sangat berang dengan isu perusakan lingkungan yang terus digaungkan, yang menurut Abdul, ‘dibonceng’ pihak asing sebagai pendana. “Sudah tahu kita. Beberapa tahun lalu, mereka juga sudah ada di sini dan tahunya mereka kalau proyek itu tidak merusak lingkungan. Mereka pura-pura nggak tahu saja,” sebutnya.
Akhir-akhir ini, sebut Gani, pihaknya mendapat informasi, ada beberapa LSM lain memfasilitasi sejumlah pihak datang ke Batangtoru. Hal ini membuat masyarakat semakin berang, karena menilai isu yang dihembuskan merupakan tidak masuk akal. “
Terpisah, Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia, Safaruddin meminta pemerintah untuk mengusir lembaga (LSM-red) atau orang asing, yang melakukan kegiatan provokasi atau kampanye untuk menghambat pembangunan di Indonesia. “Kami mendesak Pemerintah RI, mengusir lembaga dan orang asing yang melakukan upaya-upaya sistematis untuk menghambat pembangunan. Juga memutus rantai pendanaannya kepada mitra lokal yang mengkampanyekan isu-isu untuk menggagalkan pembangunan di Indonesia,” kata Safar—panggilan akrab Ketua JARI itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).
Kata dia, pemerintah harus berani memutus pendanaan mereka kepada LSM lokal yang berafiliasi dengan lembaga dan orang asing, dengan melakukan kampanye hitam mengggunakan isu-isu lingkungan dan Orangutan. JARI mendukung penuh pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA), baik PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan mau pun PLTA Tampur di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek PSN untuk penyediaan energi baru terbarukan ini, mendapat “gangguan” dari sejumlah LSM asing dan lokal, dengan mengemas isu isu negatif tentang lingkungan dan Orangutan. Padahal saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memberikan palayanan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tinggal dalam gelap.
Menurut Safar, keberadaan PLTA tentu akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk PLTA Batangtoru, yang berkapasitas empat turbin, nantinya akan menghasilkan 127,5 MW dan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp5,6 trilun/tahun. PLTA ini juga nantinya akan menjadi bukti keseriusan Presiden RI dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030, dengan capaian pengurangan emisi karbon dioksida minilam 1,6 juta ton pertahun atau setara dengan 123 juta pohon.
“Kami juga meminta kepada masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya di sekitar Batangtoru, agar mengawal pembanguna PLTA Batangtoru ini supaya cepat beroprasi. Dan kami meminta masyarakat mengusir orang-orang yang melakukan provokasi dengan tujuan untuk menggagalkan pembangunan PLTA tersebut,” tegasnya. (adz)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Petugas Bea Cukai bekerja sama dengan Avsec Bandara Kualanamu mengagalkan penyelundupan sebanyak 44 keping kulit Trenggiling dan 2,2 Kg Tripang.
Kepala Kantor Cabang Bea Cukai Bandara Kualanamu, Bagus Nugroho Tamtomo Putro mengatakan, upaya penyelundupan bagian tubuh hewan yang dilindungi tersebut dilakukan pada Sabtu (20/4).
Bermula saat petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan terhadap dua calon penumpang Maskapai Air Asia berinisial PF (33) dan XY (28) dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia Namun ketika hendak berangkat, petugas di terminal keberangkatan International memeriksa barang bawaan warga asing itu dengan mesin X- ray.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan kulit tripang kering bersama kulit trenggiling di dalam koper bawaan keduanya. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa sisik trenggiling dan tripang kering yang diselipkan di balik pakaian yang dikenakan kedua pelaku. “Barang bawan itu tidak memiliki dokumen resmi dari Balai Karantina hewan,”ujar Bagus.
Selanjutnya, sambung Bagus, pihaknya pun mengkoordinasikan dengan Polda Sumut dan BKSDA, untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. “Kedua tersangka kini ditangani Ditkrimsus Polda Sumut, dan dijerat dengan undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya , pasal 40 ayat (2) dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta,”terang Bagus.(btr/han)