LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun waktu 2 tahun, Pemkab Langkat telah meningkatkan kualitas rumah dari tak layak huni menjadi layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“Sebanyak 200 unit bersumber dari dana APBD Langkat, dan 125 unit rumah lainnya bersumber dari dana APBD Provsu dan APBN,”ungkap Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (29/4). Selain itu, kata Sekda, melalui dana APBN dengan program Kotaku, Pemkab Langkat telah menyelesaikan penanganan kawasan hunian kumuh seluas 37,12 Hektare di Kelurahan Sei Bilah dan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan Langkat. “Pada tahun ini, untuk kedua kelurahan tersebut, diharapkan dapat dibebaskan dari kawasan kumuh secara keseluruhan melalui program Kotaku,”tandasnya.
Sekda juga menekankan, agar perbaikan permasalahan kawasan kumuh di Langkat, terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena dari data yang dikumpulkan, sebanyak 27.000 unit rumah tidak layak huni masih perlu mendapatkan perhatian.
Disebutkan Indra Salahuddin, di lahan seluas 173, 84 hektare, masih terdapat kawasan kumuh di beberapa kecamatan yakni Secanggang, Tanjung Pura, Beranda Barat, Gebang, Pangkalan Susu, Pematangan Jaya.
Untuk itu, lanjut Indra, instansi terkait agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan Pemprovsu maupun pemerintah pusat, untuk mendapatkan bantuan anggaran guna menyelesaikan permasalahan rumah dan kawasan kumuh, di Langkat. Sekda berharap semua elemen masyarakat Langkat, agar dapat berpartisipasi dan bekerjasama untuk sama-sama menyukseskan program bantuan Kotaku.
“Harapannya program ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Langkat di masa mendatang,”pungkasnya. (bam.han)
Agusman/sumut pos
DIVONIS:
Rijal Efendi Padang mendengarkan vonis majelis hakim saat diadili di Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/4).
Agusman/sumut pos DIVONIS: Rijal Efendi Padang mendengarkan vonis majelis hakim saat diadili di Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim Tipikor yang bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis Direktur PT Tombang Mitra Utama (TMU), Rijal Efendi Padang divonis 2 tahun 6 bulan penjara, karena terbukti menyuap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.
“Mengadili Rijal Efendi Padang yang melakukan korupsi secara berlanjut dengan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan,”ucap hakim ketua, Irwan Efendi di ruang Cakra Utama, PN Medan, Senin (29/4).
Selain hukuman penjara, Rijal Efendi Padang juga dibebankan membayar denda sebesar Rp100 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Vonis itupun lebih rendah dari tuntutan JPU, yang meminta Rijal dihukum 3 tahun penjara dan membayar denda Rp100 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, terdakwa Rizal Efendi menyuap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, untuk memuluskan sejumlah pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Suap itu dilakukan Rijal berkelanjutan pada periode tahun 2018, dengan nilai ratusan juta.
“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ujar hakim.
Majelis hakim pun memberikan waktu 7 hari untuk menentukan sikap atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara tersebut.
Sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK, suap berkelanjutan dilalukan Rijal diantaranya, Maret 2018, Rijal menyatakan berminat mendapatkan paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang KerajaanMbinanga Sitellu, dengan syarat memberikan kewajiban atau KW sebesar Rp400.000.000 atau sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan.
Rijal menyanggupi kewajiban itu, dan ia diwajibkan memberikan 15 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Besaran kewajiban itu dibagi 10 persen untuk bupati dan 5 persen untuk Dinas PUPR.
Selanjutnya, Bupati Remigo menyetujui paket pekerjaan itu diberikan kepada Rijal. Beberapa hari sebelum pelelangan, Rijal menyerahkan Rp380 juta untuk Remigo, Rijal juga diminta menyerahkan 25 persen dari nilai pagu Rp4.576.105.000. Jumlah itu dikurangi dengan Rp380 juta yang sudah diserahkannya.
Pada 6 Juli 2018, perusahaan yang digunakan Rijal, PT TMU diumumkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Binanga Sitelu. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa memberi uang terima kasih Rp35 juta kepada seorang ASN.
Pada November 2018, setelah melaksanakan pekerjaan, Rijal dipanggil dan diminta membayar 15 persen yang belum dibayarkan, yaitu sekitar Rp675 juta, namun Rijal keberatan dan hanya menyanggupi membayar Rp500 juta.
Tidak lama, pihak Remigo kembali menagih sisa kewajiban Rp500 juta yang belum dibayar Rijal. Namun, dia hanya sanggup memberikan Rp250 juta. Uang itu kemudian digabungkan dengan Rp100 juta yang berasal dari pihak lain, sehingga berjumlah Rp150 juta.(man/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kuota haji Indonesia keberangkatan 2019 ini ditambah sebanyak 10.000 jemaah. Penambahan kuota ini diberikan Pemerintah Arab Saudi per April 2019. Tambahan 10.000 kuota tersebut terdiri dari 5.000 jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi dan 5.000 jemaah untuk haji lansia beserta pendamping.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki mengatakan, kuota tambahan tersebut dibagi untuk setiap provinsi di Indonesia. Namun, banyaknya tambahan kuota di tiap wilayah tidak semuanya sama.
“Dasar pembagian per provinsi (dilihat) dari jumlah muslim di wilayah tersebut yang dihitung per mil (1/1000),” kata Mastuki, Senin (29/4/2019).
Selain itu, wilayah yang mempunyai antrian jemaah terlama juga menjadi prioritas penambahan kuota haji tersebut. Mastuki menyampaikan, penambahan kuota haji tersebut mulai berlaku untuk keberangkatan 1440 H atau tahun ini. “Sedang kami siapkan skema anggaran maupun pelaksanaannya,” ujar dia.
Berikut rincian lengkap pembagian kuota tambahan berdasarkan provinsi:
Aceh, sebanyak 258 kuota tambahan.
Sumatera Utara, sebanyak 175 kuota tambahan.
Sumatera Barat, sebanyak 377 kuota tambahan.
Riau, sebanyak 295 kuota tambahan.
Jambi, sebanyak 354 kuota tambahan.
Sumatera Selatan, sebanyak 80 kuota tambahan.
Bengkulu, sebanyak 299 kuota tambahan.
Lampung, sebanyak 281 kuota tambahan.
DKI Jakarta, sebanyak 350 kuota tambahan.
Jawa Barat, sebanyak 346 kuota tambahan.
Jawa Tengah, sebanyak 381 kuota tambahan.
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 379 kuota tambahan.
Jawa Timur, sebanyak 436 kuota tambahan.
Bali, sebanyak 354 kuota tambahan.
Nusa Tenggara Barat, sebanyak 398 kuota tambahan.
Nusa Tenggara Timur, sebanyak 295 kuota tambahan.
Kalimantan Barat, sebanyak 236 kuota tambahan.
Kalimantan Tengah, sebanyak 303 kuota tambahan.
Kalimantan Selatan, sebanyak 324 kuota tambahan.
Kalimantan Timur, sebanyak 248 kuota tambahan.
Sulawesi Utara, sebanyak 167 kuota tambahan.
Sulawesi Tengah, sebanyak 250 kuota tambahan.
Sulawesi Selatan, sebanyak 463 kuota tambahan.
Sulawesi Tenggara, sebanyak 315 kuota tambahan.
Maluku, sebanyak 182 kuota tambahan.
Papua, sebanyak 315 kuota tambahan.
Bangka Belitung, sebanyak 266 kuota tambahan.
Banten, sebanyak 325 kuota tambahan.
Gorontalo, sebanyak 197 kuota tambahan.
Maluku Utara, sebanyak 241 kuota tambahan.
Kepulauan Riau, sebanyak 210 kuota tambahan.
Sulawesi Barat, sebanyak 315 kuota tambahan.
Papua Barat, sebanyak 226 kuota tambahan.
Kalimantan Utara, sebanyak 359 kuota tambahan. (mela/kps)
Foto: Istimewa
DEMO: Masyarakat Tapsel dari tiga kecamatan menggelar demo untuk usir LSM penolak proyek PLTA Bantangtoru, di Jembatan Trikora, Pasar Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (29/4).
Foto: Istimewa DEMO: Masyarakat Tapsel dari tiga kecamatan menggelar demo untuk usir LSM penolak proyek PLTA Batangtoru, di Jembatan Trikora, Pasar Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (29/4).
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Tapanuli Selatan menyatakan solid mendukung pembangunan PLTA Batangtoru, di Kabupaten Tapsel. Keteguhan hati ini mereka sampaikan lewat aksi unjuk rasa yang digelar di Jembatan Trikora, Pasar Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (29/4).
Menurut warga, pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 MW yang juga menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, akan meningkatkan taraf hidup mereka.
“Kami dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batangtoru (Simarboru) sudah membuat tanda tangan dukungan agar proyek tersebut tetap jalan,” kata Tokoh Masyarakat yang juga menjadi Ketua Paguyuban Peduli Lingkungan Hidup Simarboru, Abdul Gani Batubara, kepada wartawan, kemarin.
Dia mengungkapkan, seluruh masyarakat di sana sangat menginginkan peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi. Pembangunan PLTA Batangtoru menurut mereka akan menjadi salah satu stimulus untuk mendorong hal tersebut. Karenanya mereka sangat menentang munculnya pihak-pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berupaya untuk menggagalkan proyek tersebut.
“Kami di sini tetap solid. Kami tetap akan menolak apa yang disampaikan LSM Walhi yang mengatakan pembangunan tersebut merusak lingkungan, membunuh orangutan, dan macam-macam alasan lainnya,” ujarnya.
Disebutkan Gani, masyarakat sudah ratusan tahun menempati wilayah tersebut, mereka sama sekali tidak melihat adanya ancaman kepunahan terhadap orangutan. Dalam aktivitas keseharian di perkebunan, mereka kerap bertemu dengan orangutan, namun tidak pernah saling mengganggu.
Selain itu luasnya hutan yang ada di Batangtoru mereka yakini tidak akan membuat habitat orangutan terganggu dengan lokasi proyek pembangunan sumber energi listrik ramah lingkungan tersebut. Karena itu, masyarakat menurutnya sudah sangat berang dengan isu perusakan lingkungan yang terus digaungkan Walhi Sumut yang menurut mereka dibonceng pihak asing sebagai pendana.
“Sudah tahu kita Walhi itu didanai PanEco sama YEL (Yayasan Ekosistem Lestari). Padahal beberapa tahun lalu, mereka juga sudah ada di sini dan tahunya mereka kalau proyek itu tidak merusak lingkungan. Mereka pura-pura nggak tahu saja,” katanya.
Belakangan ini, sambung dia, pihaknya mendapat informasi bahwa beberapa LSM lain seperti SOCP-OIC (Sumatera Orangutan Conservation Program-Orangutan Information Centre) turut bergabung dengan YEL dan Walhi, memfasilitasi sejumlah pihak datang Batangtoru. Hal ini membuat masyarakat semakin berang karena menilai isu yang dihembuskan merupakan hal yang sangat tidak masuk akal.
“Makanya kami sudah bentuk tim mau menghadang biar jangan masuk. Andai pun masuk tetap kami kawal, sudah kami siapkan orang-orang. Kami makin solid masyarakat di sini,” katanya. (rel/prn)
Foto: Istimewa
DEMO: Masyarakat Tapsel dari tiga kecamatan menggelar demo untuk usir LSM penolak proyek PLTA Bantangtoru, di Jembatan Trikora, Pasar Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (29/4).
Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Peter Tristram saat membuka grand final Dunia Games Pro League (DGPL) di Dunia Games eSports Stadium, Jakarta (27/4). Sejak diadakan pada bulan Oktober 2018 lalu, Dunia Games League, Dunia Games Campus League, dan Dunia Games Pro League telah diikuti lebih dari 25.000 gamers di seluruh Indonesia.
Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Peter Tristram saat membuka grand final Dunia Games Pro League (DGPL) di Dunia Games eSports Stadium, Jakarta (27/4). Sejak diadakan pada bulan Oktober 2018 lalu, Dunia Games League, Dunia Games Campus League, dan Dunia Games Pro League telah diikuti lebih dari 25.000 gamers di seluruh Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Platform portal dan media game Telkomsel, Dunia Games, baru saja menggelar grand final Dunia Games Pro League (DGPL) pada tanggal 27 April 2019 di Dunia Games eSports Stadium, Jakarta. Turnamen DGPL mempertandingkan game Free Fire dan diikuti oleh dua belas tim profesional terbaik di Indonesia untuk memperebutkan hadiah total senilai lebih dari Rp 500 juta. Turnamen DGPL merupakan rangkaian dari Dunia Games League dan Dunia Games Campus League yang telah diadakan pada bulan Maret yang lalu, dan menjadi bagian dari turnamen liga eSports terbesar di Indonesia.
Tampil sebagai juara pertama DGPL adalah SFI ZET HADES, yang juga merupakan juara ke satu dari turnamen Dunia Games League. Sebagai juara utama, SFI berhak mendapatkan hadiah senilai Rp 250 juta. Sedangkan juara kedua dan juara ketiga diraih oleh AURA XCODE dan ISLAND OF GOD, yang masing-masing mendapatkan hadiah sejumlah Rp 100 juta dan Rp 50 juta.
Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Peter Tristram mengatakan, “Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas antusiasme para peserta yang bertanding di Dunia Games Pro League. Melalui Dunia Games, Telkomsel bertujuan untuk memberikan wadah khusus bagi pecinta games dan eSports di Indonesia untuk dapat saling berinteraksi dan berbagi pengetahuan di komunitas yang solid. Selanjutnya melalui turnamen seperti Dunia Games Pro League diharapkan mereka dapat mengembangkan passion nya lebih lanjut sehingga eSports dapat berkembang lebih dari sekedar hiburan, namun juga keahlian yang membutuhkan kedisiplinan dan komitmen dari para pemainnya.”
Sejak diadakan pada bulan Oktober 2018 lalu, Dunia Games League, Dunia Games Campus League, dan Dunia Games Pro League telah diikuti lebih dari 25.000 gamers di seluruh Indonesia. Dunia Games sendiri sekarang telah menjadi portal utama bagi komunitas eSports dan gaming di Indonesia.
“Dengan berkembangnya industri eSport di Indonesia, Telkomsel melalui Dunia Games selalu hadir untuk menjadi pendukung utama bagi industri ini melalui ajang kompetisi. Kami pun selalu meningkatkan kualitas jaringan broadband 4G LTE untuk memastikan Layanan game online mendapatkan jaringan yang sangat bagus dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah sehingga para gamers dapat menikmati game online dengan nyaman. Hal ini merupakan bentuk dukungan Telkomsel terhadap perkembangan ekosistem digital, khususnya untuk komunitas eSports di Indonesia”, tutup Crispin.(*)
BERSAMA: Jajaran Direksi dan Komisaris PGN berfoto bersama usai RUPS (Foto : Ist/SumutPos)
BERSAMA: Jajaran Direksi dan Komisaris PGN berfoto bersama usai RUPS (Foto : Ist/SumutPos)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil mempertahankan kinerja positif pada tahun lalu, baik dari sisi finansial maupun operasional. Karena itu, PGN selaku Subholding Gas terus berkomitmen memperkuat bisnis sektor gas di dalam negeri, sebagai langkah menapaki kompetisi di level lebih tinggi.
Saat ini, PGN mempunyai lini bisnis pipanisasi Gas, CNG, dan LNG. PGN hadir melalui produk antara lain Sinergi yang menyasar segmen pelanggan industri dan komersial, Gas Kita untuk pelanggan rumah tangga, Gas Link untuk pengguna CNG atau LNG, serta GasKu yang melayani sektor transportasi.
Pada tahun lalu, PGN mmencatatkan kinerja konsolidasi yang positif. Dari sisi pendapatan mencapai US$3,87 miliar, dengan EBITDA sebesar US$1,20 miliar.
Total aset yang dikelola PGN mencapai US$7,94 miliar. Dari kinerja konsolidasi secara operasional, pada sisi hulu PGN menorehkan catatan lifting minyak dan gas bumi sebesar 39.213 BOEPD, sedangkan pengelolaan bisnis hilir meliputi niaga gas sebesar 962 BBTUD, transmisi gas sebanyak 2.101 MMSCFD, dan bisnis hilir lainnya 210 BBTUD.
Pada 2018, PGN secara konsolidasian menghasilkan laba operasi sebesar US$645 juta, yang meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar US$515 juta. Hasil positif itu didorong peningkatan dari sisi pendapatan yang sebesar US$3,8 miliar, melejit dari posisi US$3,5 miliar pada periode sebelumnya.
Alhasil, posisi keuangan PGN pun kian kuat. Apalagi, laba bersih yang tercatat menembus angka US$305 juta, naik signifikan dibandingkan US$197 juta pada periode 2017.
Kinerja keuangan inipun diganjar penilaian yang stabil oleh berbagai lembaga pemeringkat utang. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PGN masih dinilai stabil, tidak buruk selama tahun lalu.
Secara lebih detil, kinerja keuangan yang menghijau itu ditopang geliat operasional. PGN selama tahun lalu, berhasil meningkatkan volume distribusi gas, dari posisi 894 BBTUD, naik 8% menjadi 962 BBTUD pada 2018.
Sedangkan untuk transmisi gas, PGN mencetak volume sebesar 2.101 MMSCFD, lebih besar dibandingkan 2.078 MMSCFD volume transmisi gas pada 2017.
Hal inipun menggambarkan pertumbuhan signifikan sisi operasional PGN, mengingat pada periode 2016-2017, kenaikan kinerja operasional sangat tipis.
Peningkatan operasi bisnis tersebut, tak lepas dari ekspansi pelayanan yang digarap PGN. Hingga tahun lalu, tercatat jumlah pelanggan distribusi gas mencapai 325.914, naik dari posisi 299.766 pada 2017, terlebih lagi adanya lompatan kenaikan jumlah pelanggan sejak 2014 yang hanya sebesar 96.049.
Kondisi yang kian berkembang itu, mendorong PGN untuk melakukan beragam inovasi. Hal tersebut, sebagaimana disinggung Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama guna memberikan layanan prima kepada pelanggan eksisting, serta menjadi modal dalam menarik minat konsumen yang lebih luas lagi.
Saat ini saja, tegas Rachmat, PGN telah merencanakan pengembangan infrastruktur gas yang pada 2019, ditarget mencapai 109 kilometer untuk distribusi. “Untuk penguatan pelayanan tersebut, kami juga terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, lebih dari 90% jaringan pipa gas PGN dijamin mempunyai kualitas baik hingga masa 30 tahun,” tegas Rachmat.
Terkait ekspansi layanan konsumen, Rachmat meyakini PGN bisa menjangkau target yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, sejauh ini PGN mempunyai portofolio sumber daya manusia yang mumpuni di bidang bisnis gas.
Tak hanya itu, mengingat adanya tantangan demografi, Rachmat memaparkan selain berkualitas, SDM yang dimiliki perusahaan juga ditopang generasi milenial. Jumlah generasi milenial tersebut, singgungnya, saat ini mayoritas. “Dengan begitu, inovasi layanan, pengembangan produk, serta invensi yang sesuai dengan tantangan zaman, akan bisa diatasi PGN,” tambah Rachmat.
Adapun misi sosial yang diemban setiap perusahaan negara, juga telah banyak dilakukan PGN. Perusahaan mempunyai ragam aksi sosial dalam program bina lingkungan, seperti penyediaan sarana ibadah, pendidikan, bantuan bencana alam, ataupun kesehatan.
Selama tahun lalu, nilai CSR yang telah disalurkan PGN mencapai Rp 85,92 miliar. “Lewat program sosial itu, segala keberhasilan PGN bisa memberikan efek kepada masyarakat luas,” tukas Rachmat.
Dalam RUPS Tahunan 2019 pada hari ini, pemegang saham juga menyepakati pergantian pengurus perusahaan. Pergantian terjadi pada susunan Direksi dan Komisaris. Rapat memutuskan menambah 1 Direksi dan mengganti 1 Komisaris, serta menambah 1 Komisaris.
Adapun Pertamina selaku pemegang surat kuasa dari Kementerian BUMN atas PT PGN Tbk mengusulkan pergantian Komisaris atas nama Hambra menjadi Lucky Alfirman, dan menambah Mas’ud Khamid dalam jajaran Dewan Komisaris PGN. Sementara itu, jajaran Direksi PGN saat ini dilengkapi dengan masuknya Syahrial Mukhtar menjadi Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis.
Untuk itu, susunan pengurus perusahaan saat ini menjadi berikut:
Jajaran Direksi:
Direktur Utama : Gigih Prakoso
Direktur Infrastruktur & Teknologi : Dilo Seno Widagdo
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah (paling kanan), Menteri BUMN Rini M. Soemarno (kedua kanan), Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga (paling kiri), Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.S.I (tengah) dan Kepala Desa Sambirejo Mujimin (kedua kiri) dalam acara peresmian Balkondes Sambirejo (Tebing Breksi) di Desa Sambirejo, Sleman, (27/4). Telkom Group meresmikan Balkondes Sambirejo (Tebing Breksi) sebegai bentuk komitmen Telkom Group membangun negeri dengan turut mendorong perekonomian nasional hingga ke desa-desa. Telkomsel turut berkontribusi mengembangkan potensi masyarakat sekitar khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, fasilitas yang ada di Desa Wisata Sambirejo juga di support dengan Information and Communication Technology (ICT) sehingga seluruhnya terintegrasi.
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah (paling kanan), Menteri BUMN Rini M. Soemarno (kedua kanan), Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga (paling kiri), Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.S.I (tengah) dan Kepala Desa Sambirejo Mujimin (kedua kiri) dalam acara peresmian Balkondes Sambirejo (Tebing Breksi) di Desa Sambirejo, Sleman, (27/4). Telkom Group meresmikan Balkondes Sambirejo (Tebing Breksi) sebegai bentuk komitmen Telkom Group membangun negeri dengan turut mendorong perekonomian nasional hingga ke desa-desa. Telkomsel turut berkontribusi mengembangkan potensi masyarakat sekitar khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, fasilitas yang ada di Desa Wisata Sambirejo juga di support dengan Information and Communication Technology (ICT) sehingga seluruhnya terintegrasi.
SELEMAN, SUMUTPOS.CO – Telkom Group terus berkomitmen membangun negeri dengan turut mendorong perekonomian nasional hingga ke desa-desa, salah satunya melalui pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Pada hari ini, Telkom Group meresmikan Balkondes Sambirejo (Tebing Breksi) yang berlokasi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian Balkondes Sambirejo dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Bupati Sleman Sri Purnomo, Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga dan Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah.
“Pada pembangunan Balkondes Sambirejo, Telkomsel turut berkontribusi mengembangkan potensi masyarakat sekitar khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Balkondes ini akan menjadi sentra kegiatan UMKM desa untuk mengembangkan kerajinan maupun kuliner melalui fasilitas workshop dan galeri. Balkondes dan seluruh fasilitas yang ada di Desa Wisata Sambirejo juga kami support dengan Information and Communication Technology (ICT) sehingga seluruhnya terintegrasi,” ungkap Ririek
Dalam membangun Desa Wisata Sambirejo, Telkom Group membangun Balkondes dengan menghadirkan fasilitas Homestay yang memungkinkan wisatawan dapat menginap dan menikmati lingkungan asri pedesaan dengan suasana di atas bukit. Selain itu, dibangun pula beberapa fasilitas lain diantaranya Rumah Joglo, Amphitheatre sebagai panggung kesenian dan pentas budaya, Pergola, Joglo Galery sebagai ruang pertemuan dan galeri, Joglo Limasan sebagai lokasi workshop dan ruang pajang para pelaku UMKM, Green Garden, serta Resto.
Memiliki luas wilayah 2.500 m2, kini Desa Sambirejo memiliki Balkondes yang ditunjang dengan berbagai layanan berbasis teknologi digital, seperti sistem pembayaran digital dengan LinkAja untuk sistem parkir, pujasera, sewa mobil Jeep, serta pembayaran penginapan maupun meeting room.
Letak Balkondes juga sangat strategis, berjarak sekitar 7 Km dari kompleks Candi Prambanan dan sangat dekat dengan kompleks Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Barong, dan Candi Banyunibo. Para wisatawan akan disajikan pemandangan utama perbukitan batuan breksi yang memiliki corak indah serta pegunungan seperti Gunung Merapi dan Gunung Pegat.
Telkom Group memproyeksikan Desa Sambirejo akan menjadi Digital Heritage Village, yaitu desa wisata yang memadukan teknologi digital dengan keunikan suasana pedesaan dalam berbagai kegiatan budaya, kesenian, pendidikan dan agro wisata.
“Hadirnya Balkondes Sambirejo akan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sambirejo sebagai salah satu desa wisata di wilayah Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. Sehingga wisatawan akan tertarik untuk datang ke sini menikmati suasana di Tebing Breksi sekaligus berinteraksi langsung dengan aktivitas masyarakat sekitar. Kami harapkan dengan banyaknya wisatawan yang hadir maka perekonomian Desa Sambirejo juga akan meningkat,” tutup Ririek.
Vice President Brand and Communications Telkomsel Nirwan Lesmana (paling kiri), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah), Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh (paling kanan) saat pembukaan Telkomsel Indonesia International Motor Show 2019 (IIMS), di Jakarta (25/4). Telkomsel membuktikan kapabilitasnya sebagai telco digital company penyedia layanan dan solusi digital melalui kolaborasi antara industri otomotif dengan industri teknologi dan informasi di Indonesia dalam gelaran Telkomsel Indonesia International Motor Show 2019 (IIMS). Kolaborasi dengan IIMS membuktikan bahwa produk dan layanan Telkomsel sudah menyentuh berbagai lintas industri, termasuk otomotif.
Vice President Brand and Communications Telkomsel Nirwan Lesmana (paling kiri), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah), Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh (paling kanan) saat pembukaan Telkomsel Indonesia International Motor Show 2019 (IIMS), di Jakarta (25/4). Telkomsel membuktikan kapabilitasnya sebagai telco digital company penyedia layanan dan solusi digital melalui kolaborasi antara industri otomotif dengan industri teknologi dan informasi di Indonesia dalam gelaran Telkomsel Indonesia International Motor Show 2019 (IIMS). Kolaborasi dengan IIMS membuktikan bahwa produk dan layanan Telkomsel sudah menyentuh berbagai lintas industri, termasuk otomotif.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Telkomsel kembali membuktikan kapabilitasnya sebagai penyedia layanan dan solusi digital yang terpercaya bagi berbagai lapisan masyarakat melalui kolaborasi dengan Indonesia International Motor Show (IIMS). Dengan semangat #TerusBergerakMaju, Telkomsel hadir di gelaran pesta otomotif IIMS sebagai titling sponsor dan mengawali momentum kolaborasi antara industri otomotif dengan industri teknologi dan informasi di Indonesia.
Vice President Brand and Communications Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, “Telkomsel kini tengah bertransformasi menjadi digital telco company, yang menghadirkan berbagai solusi dan layanan digital yang inovatif untuk menghadirkan manfaat bagi segmen pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan IIMS membuktikan bahwa produk dan layanan Telkomsel sudah menyentuh berbagai lintas industri, termasuk otomotif. Kami percaya para konsumen dan pelaku di industri otomotif, baik individu maupun perusahaan, akan merasakan pengalaman berkualitas yang semakin memudahkan aktivitas mereka dengan manfaat dari produk dan layanan digital kami.”
Telkomsel hadir pada Telkomsel IIMS 2019 dengan menampilkan berbagai layanan digital di experience booth yang berlokasi di Carni Area. Salah satu layanan unggulan yang hadir adalah inovasi internet of things untuk solusi otomotif yaitu “Telkomsel FleetSight”. Telkomsel FleetSight merupakan layanan yang berguna sebagai layanan pengelolaan armada kendaraan atau fleet management. Solusi pengelolaan armada kenndaraan ini mensinergikan perangkat telematika berbasis satelit yang dipasangkan pada asset kendaraan dengan layanan konektivitas Telkomsel serta platform Fleet Management. Solusi ini dapat membantu pengelolaan operasional armada, serta meningkatkan keamanan, efisiensi dan produktivitas armada.
Telkomel juga akan menghadirkan “LinkAja” pada gelaran Telkomsel IIMS 2019, sebagai layanan keuangan berbasis elektronik yang akan membuat transaksi lebih lancar, lebih seru dan bebas repot. LinkAja terhubung dengan seluruh bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi keuangan. LinkAja dapat dimanfaatkan pengunjung untuk transaksi pembelian makanan dan minuman di area food and beverages (FnB).
Telkomsel IIMS 2019 sendiri akan diselenggarakan pada 25 April – 5 Mei 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Penyelenggara IIMS, yaitu PT Dyandra Media Internasional juga mengharapkan gelaran Telkomsel IIMS 2019 dapat menjadi platform untuk produk lokal dari berbagai industri selain juga untuk menjembatani produk lokal Indonesia yang berkualitas menuju pasar internasional.
“Telkomsel tahun ini memberikan dukungan maksimal terhadap penyelenggaraan pesta otomotif terakbar di Indonesia ini. Melalui kolaborasi dengan layanan dan solusi digital dari Telkomsel, IIMS ingin membuktikan bahwa industri otomotif juga turut serta beradaptasi terhadap perubahan zaman dan berperan aktif dalam perkembangan Industri 4.0 di Indonesia. Pelaku industri otomotif juga dapat mengetahui berbagai solusi digital yang dapat membantu mentransformasi bisnis mereka”, ujar Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua partai politik lawas, Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saling mengejar dalam perolehan suara Pemilihan Legislatif DPRD Sumut tahun 2019. Real count sementara versi KPU pukul 22.15:03 tadi malam, Golkar menduduki posisi puncak dengan perolehan 19,41 persen suara. Disusul PDIP dengan perolehan 17,75 persen. Kedua parpol pun yakin memperoleh masing-masing 20 kursi di DPRD Sumut.
PANTAUAN Sumut Pos di website KPU pemilu2019.kpu. go.id versi pukul 22.15.03 Wib, dengan progress 7.957 dari 42.668 TPS (18.64864%), suara yang masuk masih 10 dari 12 Dapil Sumut 1-12. Sementara suara dari Dapil Sumut 1 dan Sumut 2 belum tersedia.
Setelah Golkar dan PDIP, posisi ketiga diduduki Partai NasDem dengan perolehan 9,59 persen. Disusul Gerindra dengan 9,31 persen, dan Demokrat dengan perolehan 8,76 persen.
Posisi keenam diduduki Partai Hanura dengan perolehan 7,14 persen, disusul PKS dengan 5,55 persen dan Perindo dengan 5,28 persen. Berikutnya PKB memperoleh 4,76 persen, dan PAN 4,6 persen.
Enam parpol lainnya memperoleh suara di bawah Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, yakni Garuda 0,45, Berkarya 1,14 persen, PPP 2,09 persen, PSI 1,33 persen, PBB 0,63 persen, dan PKPI persen 2,2 persen.
Dalam situs itu disebutkan, data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1, yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
Atas perolehan suara tersebut, Golkar dan PDIP percaya diri akan mampu memperoleh lebih banyak ‘jatah kursi’ di DPRD Sumut, dibandingkan dengan periode 2014 – 2019 lalu.
“Kalau periode 2014 lalu kami dapat 16 kursi di DPRD Sumut, tahun ini kami yakin dapat sekitar 20 kursi. Angka itu sangat realistis kalau melihat hasil penghitungan sementara untuk suara PDI Perjuangan di Sumut saat ini,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Minggu (28/4).
Japorman mengatakan, tidak hanya untuk di tingkat provinsi, pihaknya juga berharap akan adanya peningkatan perolehan kursi di tingkat DPRD Kabupaten/kota di Sumatera Utara. “Kami juga yakin perolehan suara naik di tingkat nasional, yang nantinya akan meningkatkan jumlah perolehan kursi PDIP di DPR RI,” ujar Japorman.
Namun Japorman mengingatkan para kadernya untuk tidak jemawa, dan tetap fokus menjaga dan mengawal perolehan suara yang telah didapatkan pada pemilu 17 April 2019 kemarin.
“Saat ini penghitungan suara masih dalam perhitungan di PPK, Jadi belum ada kepastian. Akan lebih baik kalau saat ini kita fokus dahulu pada proses penghitungan tersebut,” kata Japorman.
Senada dengan PDIP, partai Golkar Sumut juga optimis kembali sebagai partai pemenang dalam perolehan kursi terbanyak di DPRD Sumut. Pada periode 2014 lalu, partai Golkar menjadi partai yang terbanyak menghantarkan kadernya untuk duduk di kursi DPRD Sumut, yakni berjumlah 17 kursi. Perolehan itu menghantarkan politiusi Golkar, Wagirin Arman, sebagai ketua DPRD Sumut saat ini.
“Sama seperti periode 2014 yang lalu, kami yakin tahun ini partai Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sumut,” tegas sekretaris partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir kepada Sumut Pos, Minggu (28/4).
Ditanya berapa jumlah kursi yang menjadi target Partai Golkar di DPRD Sumut, Riza mengatakan, tak ingin berfokus dengan hal itu. “Sekarang semua fokus dalam mengawal suara yang masih dihitung oleh petugas PPK. Tapi berapapun jumlah kursi itu, kita meyakini Partai Golkar tetap menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sumut,” katanya.
Hanura: Berat!
Berbeda dengan Partai Golkar dan PDIP Sumut, partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumut kurang optimis dengan hasil perolehan suara mereka saat ini. Tidak hanya untuk perolehan suara di tingkat provinsi, partai Hanura juga terlihat berat untuk bisa memenuhi ambang batas parlemen di tingkat Nasional, yakni minimal 4 persen.
“Untuk di DPRD Sumut, saya fikir saat ini cukup beratlah untuk (Hanura) bisa dapat kursi lebih di tahun ini. Bisa mempertahankan 10 kursi yang kami peroleh di tahun 2014 saja, rasanya sudah cukup baik walaupun itu berat,” ucap Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi, kepada Sumut Pos, Minggu (28/4).
Namun begitu, kata Edison, pihaknya tetap menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU selesai. “Apapun masih bisa terjadi. Dan kami masih optimis dengan perolehan suara (Hanura) di Sumut,” tutupnya.
PKS Optimis Raih 12 Kursi
Parpol yang juga optimis bakal meraih kursi yang lumayan di DPRD Sumut, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). DPW PKS Sumut, optimis mampu meraih 12 kursi DPRD Sumut periode 2019-2024.
“Sebenarnya potensi peluang kita 14 kursi (untuk DPRD Sumut). Tapi yang safe itu sepertinya 12 kursi, insyaallah,” kata Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto, Minggu (28/4).
Secara detil, Hariyanto tak mengingat persis dari daerah pemilihan (dapil) mana saja sebagai penyumbang kursi PKS. Namun terkhusus di sejumlah daerah seperti Nias, Samosir, Karo, Dairi dan Pakpak Barat, sebutnya, memang tidak ada perwakilan PKS Sumut dari sana.
“Selebihnya insyaallah ada. Banyak itu dari (dapil) Medan dan Deliserdang. Seperti Ustaz Salman Alfarisi dan saya di Dapil Sumut III (Deliserdang), insyaallah masuk,” tuturnya.
Pihaknya juga optimis, jika perolehan kursi ini sesuai prediksi, PKS Sumut dapat menyegel satu kursi pimpinan dewan. “Posisinya (pimpinan dewan) itu kan empat, insyaallah dapat,” katanya.
Hariyanto mengimbau kepada seluruh relawan dan saksi untuk terus mengawal suara caleg-caleg PKS, sampai penghitungan suara akhir diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. “Kepada masyarakat kami juga berharap kiranya tetap menjaga diri dan kondusivitas sampai ada pengumuman resmi dari KPU. Jangan mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan. Khusus kepada seluruh relawan, kami minta untuk tetap semangat mengawal suara,” pungkasnya.
Pada periode 2014-2019, PKS Sumut memiliki keterwakilan 9 kursi di DPRD Sumut.
Demokrat Jemput Data
Sementara itu, DPD Partai Demokrat Sumut memilih tidak membeberkan peluang meraih kursi. Demokrat mengaku masih menjemput data dari saksi.
Sekretaris Partai Demokrat Sumut Meilizar Latif mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu penghitungan suara di tingkat kecamatan. “Sekarang ini tidak lagi pakai sistem suara terbanyak, tapi pembagi bilangan ganjil. Kita juga tergantung perolehan dari partai lain. Jadi kalau kita klaim menang, menang, entar dulu,” ucapnya.
Pihaknya juga tidak mau ikut langgam partai lain, yang sudah menyatakan peluang mendapat berapa kursi. Sebab sampai kini Demokrat Sumut mengaku masih menghimpun seluruh data dari para saksi. “Biarlah itu mereka. Kami belum terkumpul (data C1). DPD saat ini sedang kumpulkan seluruh data dari cabang-cabang. Sabar dulu ya,” katanya seraya optimis pihaknya mampu penuhi target kursi DPRD Sumut. “Target kita 20 persen dari total kursi, atau sekitar 18 kursilah,” pungkasnya.
Pada periode 2014-2019, Demokrat Sumut memiliki keterwakilan sebanyak 16 kursi di DPRD Sumut.
Tunggu Hasil Resmi
Terpisah, Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga, meminta publik bersabar menunggu hasil resmi pengumuman KPU terkait hasil Pemilu 2019. Khusus di tingkat Sumut, ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi suara kabupaten dan kota, baik untuk penghitungan suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD provinsi.
“Sekarang ini ‘kan prosesnya masih ada di tingkat PPK. Nanti dari situ baru dihitung oleh kawan-kawan kabupaten/kota. Paling lama semua surat suara tersebut akan disampaikan ke kami pada 7 Mei. Jadi kami pun masih menunggu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilpres, DPD dan DPR RI tingkat Sumut baru akan dilakukan pada 8-12 Mei mendatang. Sesuai tahapan, rekapitulasi penghitungan surat suara Pilpres secara nasional akan dilakukan pada 18 Mei 2019.
“Itu nanti termasuk untuk rekapitulasi surat suara calon legislatif provinsi, mulai 8-12 Mei. Kalau pilpres secara nasional pada 18 Mei baru akan diumumkan,” katanya.
Pihaknya berharap, semua penghitungan suara untuk kelima jenis pemilihan tersebut, bisa segera tuntas dan tidak ada kendala berarti selama tahapannya.
“Belum bisa diketahui sekarang ini (hasil penghitungan suara Pileg dan Pilpres), masih di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Karena banyak yang akan dihitung, ada lima jenis surat suara,” tuturnya.
Pihaknya menekankan, melalui aplikasi Hasil Pemilu 2019 KPU RI, sejauh ini belum ada memuat hasil perolehan suara untuk Pileg. Hal itu disebabkan belum semua data plano C1 yang di-entry ke dalam sistem aplikasi tersebut.
“Sekarang ini jajaran kami masih bekerja di bawah untuk menginput C1 pada semua tingkatan, sebelum nantinya hasil tersebut diketahui pada tingkat kabupaten/kota,” ujarnya. (mag-1/prn)
solideo/sumut pos SIMBOLIS: KPUD Karo foto bersama usai rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, di Hotel Rudang, Jalan Jamin Ginting, Berastagi, Sabtu (27/4). PDIP unggul di Kabupaten Karo.
KARO, SUMUTPOS.CO – Parpol PDI Perjuangan mendominasi perolehan kursi DPRD Karo, Sumatera Utara, hasil Pemilu Serentak 2019. Dari 35 kursi DPRD, partai banteng merebut 8 kursi, disusul Partai Gerindra 5 kursi. Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Hanura, masing-masing 4 kursin
Sedangkan Partai Demokrat 3, PAN 3, Partai PKPI 2 dan Partai Perindo 2.
Hal itu terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo selama tiga hari di Hotel Rudang, Jalan Jamin Ginting, Berastagi, Kamis (25/4) hingga Sabtu (27/4).
Selain memenangi perolehan suara tingkat DPRD kabupaten, PDIP juga unggul perolehan suara untuk anggota DPRD provinsi Dapil Sumut XI. PDIP mengumpulkan 83.073 suara, disusul Partai Gerindra 38.466, Partai Nasdem 29.007.
Untuk DPR-RI (Dapil Sumut III), perolehan suara PDIP juga unggul dengan meraih 97.670 suara, disusul Partai Perindo 30.585, Partai Golkar 27.222 suara.
Jokowi Unggul Telak
Sementara untuk RI-1, pasangan nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf menang telak atas lawanya 02m, dengan perolehan 203.047 suara (92 persen). Sementara, pasangan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh 17.470 suara.
Untuk perolehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, peringkat pertama ditempati Badikenita Sitepu dengan 119.878 suara, disusul Parlindungan Purba 17.761 dan mantan Ephorus HKBP, Pdt Willem TP Simarmata 17.592 suara.
Dalam pengamanan rapat pleno tersebut, jajaran Polres Tanah Karo menerjun kan 140 personil nya guna pengamanan (Pam) dengan mendirikan satu unit tenda di Hotel Rudang tepatnya di halaman parkir kendaraan.
“Untuk pengaman penghitungan suara ini, kami terjunkan 140 personel. Di mana 120 personel melakukan pengamanan terbuka dan 20 lagi pengamanan tertutup,” kata Kabag Ops Polres Tanah Karo Kompol B Sembiring,
Pengamanan terbuka yang dimaksud adalah sistem patroli, dan penjagaan di seputar lokasi luar rekapitulasi. Untuk pengamanan tertutup, penjagaan dilakukan di areal penghitungan suara.
Sembiring mengungkapkan, seluruh personel ini merupakan yang terlibat di dalam pasukan pengamanan Pemilu yang sebelumnya telah dipilih. Jika kemarin pihaknya menugaskan sebanyak 379 personel, maka kali ini pihaknya mengendurkan sedikit kekuatannya.
“Memang kemarin kita terjunkan kekuatan penuh, tapi sekarang kita kurangi sedikit. Karena kita juga harus melakukan tugas-tugas lainnya. Selain itu, kita juga dibantu dengan unsur TNI dan Satpol PP,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini kondisi di Kabupaten Karo masih terbilang kondusif. Baik dari Partai Politik (Parpol), Calon Legislatif (Caleg), maupun para pendukung, seluruhnya tidak menunjukkan adanya gejolak-gejolak yang mengancam keamanan. (deo)
