ist
BERSAMA:Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay foto bersama petugas BPBD Binjai usai Apel Gelar Pasukan di Lapangan Merdeka Binjai.
ist BERSAMA:Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay foto bersama petugas BPBD Binjai usai Apel Gelar Pasukan di Lapangan Merdeka Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai menggelar Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay di Lapangan Merdeka Binjai, Kamis (25/4). Ini dilakukan Pemko Binjai dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2019.
Bencana merupakan salah satu tantangan dalam kelangsungan pembangunan karena mengancam dan mengganggu kehidupan serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda hingga psikologis.
Sebagai upaya penanggulangan bencana tersebut, pemerintah telah menetapkan perangkat hukum yang mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif, atau penanggulangan bencana yang mengedepankan pengurangan resiko bencana.
Sekda mengatakan, terkait ini BNPB fokus melibatkan kaum wanita. Kerentanan perempuan menjadi korban bencana dikarenakan sumber daya dan akses informasi yang cukup rendah.
Seperti banyak wanita yang kurang paham dalam hal informasi penanggulangan bencana, dan simulasi/latihan kebencanaan cenderung diikuti oleh kaum laki-laki. “Saya minta agar memberi penekanan lebih dan menyasar kepada kaum perempuan dengan memberikan edukasi kebencanaan kepada kaum perempuan, baik perorangan maupun secara kolektif melalui organisasi kaum wanita di Kota Binjai,’ jelas Sekda.
“Kita berharap, kaum perempuan juga bisa menjadi aktor yang meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana. Dengan pemahaman kaum perempuan ini, diharapkan mampu mewujudkan kesiapsiagaan keluarga sebagai pondasi ketangguhan masyarakat, bangsa dan negara dalam menghadapi bencana,” sambung Sekda.
Mantan Kadis Perkim Kota Binjai ini menyerukan kepada semua elemen masyarakat Kota Rambutan, agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan potensi bencana. Seperti kondisi dan kebersihan lingkungan karena Kota Binjai rawan bencana banjir musiman. (ted/han)
Teddy Akbari/sumut pos
DITUNTUT: Terdakwa Mustafa Kamal mendengarkan tuntutan JPU Benny Surbakti di Ruang Sidang Candra PN Binjai.
Teddy Akbari/sumut pos DITUNTUT: Terdakwa Mustafa Kamal mendengarkan tuntutan JPU Benny Surbakti di Ruang Sidang Candra PN Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Linda Marietha Sembiring menuntut Mustafa Kamal (50) lima bulan penjara atas kasus juru tulis togel.
“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal melakukan tindak pidana perjudian berupa pidana penjara 5 bulan,”ujar JPU pengganti, Benny di hadapan Ketua Majelis Hakim Rinto Leoni Manullang didampingi anggota Diana Febrina Lubis dan David Sidik Simare-mare, Kamis (25/4).
Usai mendengar tuntutan JPU, majelis hakim mempersilahkan terdakwa untuk memberikan pembelaan.
Menjawab majelis hakim, Mustafa Kamal mengaku menyesali perbuatannya. Karenanya, bapak anak lima ini meminta agar majelis hakim meringankan hukumannya. “Anak saya masih kecil-kecil. Paling kecil umur 3 tahun dan paling besar 19 tahun. Saya menyesal sekali,” kata Kamal.
Mendengar itu, majelis hakim akan mempertimbangkan penyesalan terdakwa. “Semoga ada perubahan ya. Permohonan ini akan kami pertimbangkan,”ujar majelis hakim sembari mengetuk palu sidang ditutup dan dilanjutkan, Selasa (30/4) mendatang, dengan agenda putusan.
Diketahui, Mustafa Kamal ditangkap Tim Resmob Yon A Pelopor Satbrimobdasu bersama dua orang lainnya, yakni Sopian dan Dedi Siswandi selaku pembeli nomor jitu togel di warung kopi milik terdakwa, Kamis 17 Januari 2019 lalu. Dari tangan ketiganya, Resmob Yon A menyita barang bukti berupa uang tunai Rp840 ribu, sejumlah catatan rekapan nomor togel, 1 buah buku erek-erek atau tafsir mimpi dan 3 unit telepon genggam serta 1 unit tablet android.
Sayangnya, dari tiga yang ditangkap dan dilimpahkan ke Polres Binjai, hanya satu saja yang menghadapi dinginnya kursi pesakitan dan meja hijau PN Binjai. Disebut-sebut, dari hasil penjualan nomor togel ini, Kamal mendapat komisi 25 persen dari Supris. (ted/han)
IST
PENGHARGAAN: Bupati Langkat Terbit Rencana PA menyerahkan piagam penghargaan kepada para kepala OPD peraih peringkat terbaik, dalam menyusun penyelenggaraan Pemda Kabupaten Langkat tahun 2018.
IST PENGHARGAAN: Bupati Langkat Terbit Rencana PA menyerahkan piagam penghargaan kepada para kepala OPD peraih peringkat terbaik, dalam menyusun penyelenggaraan Pemda Kabupaten Langkat tahun 2018.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Hari-hari Bupati Langkat Terbit Rencana PA terus disibukkan berbagai kegiatan yang cukup menguras tenaga. Meski demikian, Cana, terlihat aktif demi memajukan Kabupaten Langkat.
Kali ini kegiatan diawali dari memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019, di jajaran Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, bertempat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (25/4) sekira pukul 07.30 WIB.
Selanjutnya, Bupati Langkat menerima audiensi pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, guna membahas rencana pelantikan kepengurusan TP PKK yang baru, di Ruang Rapat Bupati Langkat sekitar pukul 10.00 WIB.
Bupati Langkat, pada saat memimpin upacara, menyampaikan amanat Mendagri RI Tjahjo Kumolo, mengatakan peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat, kepada pemerintah dalam meningkatkan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan.
“Hal ini sesuai dengan tema hari otonomi tahun ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik, melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif,” sebutnya.
Sebab, kata Bupati, muara dari pelaksanaan otonomi daerah, adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisifasi aktif masyarakat, untuk itu diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kehususan serta potensi keanekaragaman daerah.
“Untuk itu, semua ASN di daerah harus mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provisni dan kabupaten/kota nya sendiri,” terangnya.
Usai upacara Bupati Langkat menyerahkan piagam penghargaan kepada para Kepala OPD peraih peringkat terbaik, dalam menyusun penyelenggaraan Pemda Kabupaten Langkat tahun 2018. Diantaranya Dispora juara I, BAPPEDA juara II, Kecamatan Sawit Seberang juara III dan Kecamatan Tanjungpura harapan I, Bag. Perekonomian harapan II, Bag. Kesejahteraan Sosial harapan III. (bam/han)
SOLIDEO/sumut pos
TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat meninjau pembangunan Sapo Angin di lingkungan Kantor Bupati Karo.
SOLIDEO/sumut pos TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat meninjau pembangunan Sapo Angin di lingkungan Kantor Bupati Karo.
KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menjaga dan melestarikan peninggalan budaya, Pemerintah Kabupaten Karo, membangun Sapo Angin, bangunan tradisional Suka Karo. Pembangunan Sapo Angin kini masih dalam tahap pengerjaan, di areal halaman Kantor Bupati Karo.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan, inisiatif pembangunan Sapo Angin, untuk melestarikan peninggalan budaya Karo. Pembangunan Sapo Angin, tutur Terkelin Brahmana, diserahkan kepada ahli Sapo Angin.
“Ini inspiratif wujud kepedulian nilai-nilai kearifan lokal budaya Karo, membangun Sapo Angin di sekitar lingkungan halaman Kantor Bupati Karo. Ini bertujuan agar masyarakat Karo khususnya yang datang ke Kantor Bupati dapat melihat, minimal tahu bahwa nilai-nilai budaya Karo, pada eranya begitu tinggi makna dan nilainya,” ujar Terkelin Brahmana saat meninjau pembangunan Sapo Angin, Kamis (25/4).
Bupati menyatakan, Sapo Angin tersebut nantinya dimanfaatkan dalam kegiatan di Pemkab Karo dan masyarakat. Dalam pembangunan Sapo Angin, Terkelin menuturkan, material pembangunan, desain diserahkan kepada ahli Sapo Angin, Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring.
“Kita serahkan kepada ahlinya. Kita tinggal terima bersih, sudah siap pakai. Siap digunakan bagi masyarakat, silakan manfaatkan dan ketahui bahwa budaya Karo masih berkibar serta perlu kita lestarikan dan jaga,” imbuh Terkelin.
Tukang Sapo Angin, Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring mengungkapkan sudah puluhan tahun melakoni sebagai tukang Sapo Angin, juga bangunan khas budaya Karo lainnya, seperti Geriten.
Kedua tukang Sapo Angin, menyebutkan, dalam membangun diperlukan kehati-hatian dalam membangung rangka, pondasi bangunan, dan juga dalam membuat ukiran, relief di bangunan Sapo Angin.
“Sapo Angin yang kami buat biasanya tergantung si pemilik. Tapi kebanyakan yang kami terima orderan itu bahan-bahan yang dibutuhkan berasal dari kami. Sekarang ini bangunan 2,5 meter x 2,5 meter, yang dibangun dengan semua bahan yang ada dan Pemkab Karo akan menerima siap jadi dan siap pakai, dengan biaya Rp40 juta,” ujar Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring.
Waktu pembangunan Sapo Angin, menurut keduanya, diperlukan waktu sekitar satu bulan. “Biasa kami lakukan dalam target satu bulan semuanya sudah clear,” ucap Salmon. (deo/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Warga sekitar Jalan Suasa, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, dikejutkan temuan orok berjenis kelamin laki-laki nyangkut di batang bambu di aliran Sungai Padang, Kelurahan Tambangan, Kamis (25/4) sekitar pukul 17.00 WIB.
Menurut Kapolsek Padanghilir, AKP David Sinaga mengatakan, orok berjenis kelamin laki-laki tersebut ditaksir berusia 6-7 bulan, dan diduga hasil hubungan gelap.
“Petugas masih mencari keterangan para saksi, dan mencari orangtua orok yang di buang ke sungai, kini kasusnya sudah kita tangani,”kata AKP David Sinaga.
Untuk saat ini, tambah David, pihaknya telah mengevakuasi orok tersebut ke instalasi jenazah RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, guna dilakukan autopsi.(ian/han)
Foto: Istimewa
BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama usai sosialisasi advokasi dan KIE di Tobasa.
Foto: Istimewa BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama usai sosialisasi advokasi dan KIE di Tobasa.
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Warga Balige mengikuti sosialisasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK,
Hotel Marsaringgar, belum lama ini.
Sosialisasi dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama mitra kerjanya, Komisi IX DPR RI di
Pada kegiatan itu, warga diedukasi pentingnya program KB bagi keluarga. Dengan demikian, akan melahirkan generasi yang berkualitas. Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan melainkan juga pria, sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan.
“Kehamilan ini harus direncanakan. Dengan perencanaan, anak yang lahir dapat dirawat dengan baik. Suami yang mengelus perut istri saat hamil merupakan cara berkomunikasi dengan anak. Selain itu, gizi ibu yang sedang hamil juga harus diperhatikan,” kata Sekretaris BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara SSos.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI DR Saleh Partaonan Daulay MAg, MHum, MA, yang turut hadir, mengapresiasi BKKBN Sumut atas pelaksanaan sosialisasi Advokasi dan KIE tersebut. Kepada seluruh peserta, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pengendalian jumlah penduduk mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini dan kemiskinan.
“Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB,” ujarnya.
Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Salah satunya sepeda. (rel)
Vice President Director PT Agincourt Resources, Tim Duffy, menjelaskan konsep gender diversity, dalam rangkaian kegiatan Hari Kartini 2019 di Tambang Emas Martabe, Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut, Kamis (25/4).
BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Target gender diversity (keberagaman gender) sebesar 25 persen di Tambang Emas Martabe, diyakini akhir tahun 2019 bisa tercapai. Saat ini, pencapaian sudah 23 persen karyawan perempuan dari total 2.694 karyawan, dengan 27 persen di antaranya menjabat di level managemen.
“Begitupun, target 25 persen itu hanya angka. Target nyata gender diversity adalah memperkuat perusahaan, budaya kerja, respek, dan produktivitas,” kata Vice President Director PT Agincourt Resources, Tim Duffy, di Tambang Emas Martabe, Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut, Kamis (25/4).
Target lainnya, kata Tim, karyawan lebih bisa menerima keberagaman sebagai norma dan budaya perusahaan di Tambang Emas Martabe. “Apakah target 25 persen itu nantinya bisa dinaikkan setelah tercapai, kita lihat ke depan. Intinya, setelah target tercapai, PT AR akan mengevaluasi pengaruh keberagaman gender terhadap budaya kerja dan efisiensi perusahaan,” kata Tim Duffy, dalam temu pers usai Diskusi Seru Kartini Now Melek Teknologi, dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Kartini 2019 di Tambang Emas Martabe.
Tim mengatakan, managemen PT AR komit menerapkan konsep keberagaman gender. Apalagi, Tambang Emas Martabe menjadi pioner penerapan konsep ini secara sistematis, di antara perusahaan tambang di tanah air.
Para karyawan perempuan dengan background berbeda ada di semua lini dan level. Mulai dari junior hingga senior. Mulai level administrasi hingga direktur. “Ini yang membedakan Martabe dari perusahaan tambang lain,” katanya.
Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, yang memandu temu pers menyebutkan, keberagaman gender akan meningkatkan kekuatan dan kinerja perusahaan.
“Diharapkan, karyawan laki-laki dan perempuan bangga bekerja sama untuk mencapai target perusahaan. Kesamaan hak soal gaji dan tunjangan tercipta. Keberagaman gender juga meningkatkan ide pengembangan perusahaan, pemecahan masalah, dan inovasi,” katanya.
Perusahaan sendiri, ujar Katarina, menyadari kewajiban untuk terus mengedukasi dan mendiskusikan keberagaman gender, dengan melibatkan seluruh karyawan.
Senior Manager Mining PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, dalam kesempatan itu menyebutkan, gender diversity di departemennya terbukti meningkatkan produktivitas karena berkurangnya delay time pengiriman barang. “Mungkin selama ini karyawan pria kerap mencuri waktu untuk merokok. Sementara perempuan lebih stabil dengan ritme kerja,” katanya.
Selain itu tingkat kerusakan truk yang dikemudikan perempuan lebih jarang dari laki-laki, yang pada akhirnya mengurangi biaya.
“Tantangannya hanya pada cuti melahirkan, dan sulit mencari mekanik mesin dan listrik dari kalangan perempuan,” katanya.
Seorang pekerja perempuan di Tambang Emas Martabe, Nurina Anindita yang menjabat Supervisor Environmental Assurance, menyebutkan tips dirinya bekerja di tambang adalah menyiapkan mental sejak awal.
Ia mengakui pernah beberapa kali menerima celetukan iseng dari rekan pria. Namun dirinya tetap menjaga relasi di lokasi kerja, dengan cara tidak gampang ‘baper’ (bawa perasaan). “Terima candaan sebagai candaan. Kalau digoda rekan pria, anggap sebagai cara dia mengajak kenalan,” katanya seraya tersenyum.
Menurutnya, selama ini karyawan perempuan merasa nyaman dengan kebijakan Martabe yang melindungi seluruh karyawan dari kasus pelecehan.
Turut berbagi pengalaman dalam temu pers tersebut antara lain Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi, Manager Processing-Production, Burhan Manurung, dan Manager TSF/Civil Construction, Henny Dwi Purnamasari. (mea)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertarungan merebut kursi DPR RI di daerah pemilihan Sumut 2 berlangsung ketat. Dari data penghitungan suara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU, Partai NasDem membuat kejutan dengan menempel ketat perolehan suara PDIP.
Dilihat dari laman pemilu2019.kpu.go.id sekira pukul 20.45 WIB, perolehan suara PDIP mencapai 130.193 suara di Dapil Sumut II. Disusul Partai Nasdem dengan perolehan 102.185 suara. Kemudian berturut-turut Partai Golkar 52.744 suara, PAN memperoleh 39.381 suara, dan Partai Gerindra 36.872 suara (selengkapnya lihat grafis).
Menyikapi real count sementara ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih mengaku optimis partai berlambang kepala banteng ini memperoleh 3 kursi di DPR RI dari Dapil Sumut II ini. Tak Cuma di Dapil Sumut II, di Sumut I dan Sumut III pun mereka menargetkan masing-masing 3 kursi. “Namun kita juga harus melihat, itukan masih hasil sementara. Karena suara yang masuk juga baru di bawah 30 persen. Artinya semua masih bisa berubah,” kata Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Rabu (24/4).
Untuk itu, Japorman mengingatkan seluruh kadernya dan calegnya untuk tidak jemawa atas hasil sementara yang diperoleh saat ini. “PDIP tidak mau memberikan penjelasan, apalagi ucapan kemenangan saat ini. Tunggulah hasil perhitungannya rampung. Kalau sudah rampung perhitungannya akan segera kami beri statement,” tegasnya.
Partai Nasdem Sumut juga mengungkapkan keoptimisannya bisa memperoleh tiga kursi di senayan. Apalagi pada periode ini, Partai Nasdem disebut memperoleh kenaikan suara yang signifikan di Sumut maupun nasional. “Kalau perolehan suara kita yakin kita naik secara signifikan, namun alangkah lebih baik kalau kita tunggu hasil penghitungan suara dari KPU selesai. Kami yakin bisa memperoleh tiga kursi di DPR RI untuk periode ini, itu harapan kita. Tapi kalau untuk dua kursi saya fikir posisi itu sudah aman untuk Nasdem di Dapil Sumut, termasuk Sumut II,” ucap Ketua DPD Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST.
Tidak hanya mampu meraih tiga kursi di parlemen pusat, tapi mereka juga yakin mampu mengejar perolehan suara PDIP di Sumatera Utara. “Itukan masih perolehan suara sementara, sedangkan suara yang masuk juga baru sedikit. Lumbung-lumbung suara kami sangat besar di Sumut, termasuk di wilayah Nias. Di mana Nias Selatan juga baru melakukan PSU kemarin. Kami yakin bisa mengejar suara PDIP di Sumut,” tegas Iskandar.
Sementara, Partai Gerindra yang pada Pemilu 2014 lalu dari Dapil Sumut II ini mampu mengantarkan dua wakilnya ke DPR RI, juga masih optimis mampu mengulang sukses di Pemilu 2014 lalu. “Kalau perolehan suara yang saat inikan masih bersifat sementara. Artinya masih sangat sedikit lah suara yang masuk. Peringkat kemenangan itu masih sangat bisa berubah, bisa saja besok atau lusa Gerindra sudah naik merangsek ke posisi atas untuk tingkat DPR RI dari Dapil Sumut II. Kami tetap optimis masih bisa memenangkan minimal dua kursi di DPR RI dari Sumut II,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Subandi kepada Sumut Pos.
Keyakinan itu disebutkan Subandi bukan tanpa alasan. Sebab, untuk tingkat Sumut saja Subandi menyebutkan pihaknya mendapatkan suara yang sangat besar. “Contohnya, untuk tingkat Provinsi. Pada Dapil Sumut 12 (Binjai dan Langkat), suara kita mengalami kenaikan. Untuk saat ini kita ada 1 kursi di Provinsi tapi kita yakin akan dapat 2 kursi tahun ini. Begitu juga dengan Dapil Sumut 3, yakni wilayah Deliserdang, saat ini di provinsi ada 2 kursi tapi kita yakin akan dapat 3 kursi di tahun ini. Sedangkan perolehan suara untuk DPR RI itu kita yakini akan sejalan dengan perolehan suara daerah, termasuk provinsi,” jelas Subandi.
Namun begitu, kata Subandi, pihaknya tetap menghargai peraturan yang berlaku untuk tetap bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU selesai. “Sembari menunggu itu kami akan tetap mengawal suara yang telah kami peroleh dari tahap ke tahap,” tutupnya.
PPK Baru Selesaikan 30 Persen Rekapitulasi Suara
Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan terkesan lamban. Pasalnya, hingga saat ini, tiap-tiap kecamatan baru menyelesaikan penghitungan suara rata-rata sekitar 20 sampai 30 persen dari jumlah TPS yang ada di kecamatan tersebut. “Belum ada kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di wilayahnya. Rata-rata baru menyelesaikan penghitungan suaranya sekitar 20 sampai 30 persen,” kata Komisioner KPU Medan, M Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Rabu (25/4).
Disebutkan Rinaldi, hal itu wajar karena untuk melakukan penghitungan suara harus dilakukan secara manual dengan proses yang teliti. “Itu sebabnya kenapa setiap penyelenggara di tiap kecamatan diberi waktu sampai tanggal 4 Mei untuk bisa menyelesaikan dan menyerahkannya ke tingkat kabupaten/kota. Butuh waktu untuk melakukan rekapitulasi, beri PPK bekerja dengan maksimal saat ini” kata Rinaldi.
Saat ditanya apa yang membuat perhitungan suara menjadi lambat, Rinaldi menyebutkan bahwa pemilu saat ini berbeda dengan pemilu pada periode-periode sebelumnya. “Kali inikan beda, surat suara yang harus dihitung saja ada 5, belum lagi dikota Medan total TPS kita ada 6399,” terangnya.
Terkait dengan beberapa caleg yang mengklaim bahwa dirinya memperoleh banyak suara, pihak KPU terus menghimbau agar seluruh masyarakat termasuk semua Caleg untuk bisa bersabar dalam menunggu selesainya penghitungan suara. “Siapa saja boleh mengklaim tapi nanti keputusannya kan ada pada hasil perhitungan yang saat ini sedang dilakukan, kita harap semua bisa bersabar dan mendukung kinerja KPU dalam melakukan penghitungan suara saat ini,” tuturnya. (mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 terus digulirkan sejumlah pihak. Mulai dari dugaan money politics, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), hingga pencurian suara calon anggota legislative (caleg), saat rekapitulasi suara dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
KETUA DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung misalnya, mengatakan ada dugaan kecurangan di daerah pemilihan (Dapil) Sumut 2 atau Medan B untuk DPRD Sumut. Menurutnya, dugaan kecurangan itu melibatkan aparatur sipil negara (ASN)n
Henry Jhon menuding seorang pejabat di Pemko Medan terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut. Pejabat itu, kata dia, diduga memerintahkan 10 camat yang termasuk dalam dapil Sumut 2 Medan B, untuk memenangkan salah satu caleg. Dalam dugaan kecurangan ini, para camat konon diberi biaya operasional sebesar Rp50 juta per kecamatan.
“Diduga ia (pejabat dimaksud) memerintahkan 10 camat yang ada di dapil Sumut 2 Medan B untuk mencari 1.000 suara untuk salah satu caleg, dengan pembiayaan Rp50 juta per kecamatan,” kata Henry Jhon dalam rapat di ruang Komisi A DPRD Medan bersama jajaran KPU dan Bawaslu Medan, Rabu (24/4).
Disebutkan dia, pembiayaan Rp50 juta yang disinyalir sebagai operasional diduga dari salah satu caleg berinisial R di dapil tersebut. Namun ditanya dari partai mana caleg itu, Henry Jhon enggan menyebutkan. Dia beralasan belum mendapat kabar dari partai mana. Ia malah menyarankan untuk menelusuri caleg berinisial R dari partai mana di Dapil Sumut 2 Medan B. “Caleg berinisial R tersebut menyuruh ajudannya berinisial B untuk mengantar uang (Rp50 juta) ke camat,” sebutnya.
Dugaan politisi ini, cara kerjanya mungkin diinstruksikan ke camat. Lalu, camat memerintahkan ke lurah. Kemudian, lurah kepada kepala lingkungan (kepling). “Untuk bukti sampai sekarang belum ada secara tertulis. Namun pengakuan-pengakuan ada ditemukan di lapangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, akan membuat laporan resmi ke Bawaslu. Selain itu, akan mengusulkan untuk membentuk Pansus terlebih dahulu di DPRD Medan yaitu Pansus Money Politics dan Keterlibatan ASN di Pemilu 2019.
Disinggung soal dugaan kecurangan tersebut menggerus suaranya yang ikut bertarung di dapil Sumut 2 Medan B, Henry Jhon mengaku merasa dicurangi pada pelaksanaan pemilu periode ini. Kecurangan tersebut terkait tentang adanya dugaan pencurian suara dirinya di 11 TPS yang ada di Kelurahan Helvetia Tengah, Medan Helvetia.
“Anggota saya minta dilakukan perhitungan berdasarkan plano, cuma PPK tidak mau dan melemparkan itu kepada saksi yang hadir. Padahal, tidak ada aturan untuk membuka C1 plano hologram melalui voting,” paparnya.
Kata dia, suaranya hilang di 11 TPS Kelurahan Helvetia Tengah sekitar 150. “Itu baru di 11 TPS (Helvetia Tengah). Di TPS 10 Kelurahan Kwala Bekala juga dicuri. Harusnya 22 suara, berubah menjadi 1 suara,” cetus Henry Jhon sembari mendesak Bawaslu menelusuri dan menindaklanjuti dugaan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019 ini khususnya untuk legislatif.
Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap yang hadir dalam rapat itu mengaku, pihaknya kesulitan mencari bukti adanya dugaan mobilisasi ASN untuk memenangkan caleg tertentu. Hal itu lantaran baru sebatas informasi. “Karena ini informasi masyarakat, kami kesulitan mencari bukti,” ucapnya.
Pun begitu, kata Payung, pihaknya tetap menindaklanjuti informasi mengenai adanya mobilisasi ASN dengan memeriksa sejumlah camat. Selain itu, sejumlah lurah dan kepling. “Ada 3 camat, 6 lurah dan 13 kepling yang sudah kami periksa untuk mencari informasi awal. Sampai sekarang, masih ada hasil pemeriksaan dokumen berita acara. Namun, memang tidak ditemukan seperti yang disampaikan dia (Henry Jhon),” bebernya.
Meski demikian, lanjut dia, ada beberapa camat yang enggan hadir memenuhi panggilan tersebut. Alasannya, belum mendapat izin dari pimpinan mereka. Payung menyatakan, diminta kepada Ketua DPRD Medan untuk membuat laporan secara resmi dan tertulis. Artinya, laporannya jangan hanya secara lisan saja tapi resmi dan tertulis. Kemudian, dilampirkan dengan alat bukti pendukung.
“Apabila laporan secara lisan yang disampaikannya langsung ditangani begitu saja, agak berat untuk menanganinya. Kalau langsung kita panggil yang ditudingnya (pejabat dimaksud) hanya berdasarkan secara lisan saja, itu namanya terkesan personal. Semua orang berhak membuat laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung,” tukasnya.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang dikonfirmasi soal tudingan Henry Jhon mengenai mobilisasi ASN oleh seorang pejabat di Pemko, via pesan whatsapp ke nomor ponselnya, hanya menjawab pendek: “Wah enggak ngerti aku,” ujarnya.
Camat Medan Baru, Ilyan Chandra Simbolon saat dikonfirmasi juga membantah tudingan dirinya tidak netral dalam Pemilu. Kata dia, apa yang dituduhkan Henry Jhon tidak benar. “Enggak benar itu, karena ASN harus netral dalam Pemilu. ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan ada aturannya,” kilah Ilyan.
Rusmani pun Ngaku Suara Dicuri
Dugaan pencurian suara juga dialami Caleg Partai Hanura Dapil II Deliserdang, Rusmani Manurung. Dia pun melaporkan dugaan kecurangan Pemilu dalam penghitungan perolehan suara itu ke Bawaslu Deliserdang, Rabu (24/4). Rusmani mengaku, 20 suaranya dicuri di TPS 13 dan 16 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa.
Anggota DPRD Deliserdang yang sudah dua periode ini berharap agar orang-orang yang telah dengan sengaja melakukan pencurian suaranya bisa dipidanakan. “ Saya sudah dua periode jadi dewan, tapi saat pemilihan dulu tidak seperti ini (terjadi kecurangan). Mungkin ini sudah disetting, makanya bisa kejadian. Jadi sekarang C1 yang sudah beredar ini menurut saya banyak yang aspal (asli tapi palsu). Yang asli itu mungkin sudah dikirim ke neraka,”kesal Rusmani di kantor Bawaslu.
Berdasarkan data yang dikumpulkan timnya, Rusmani berkeyakinan suaranya sudah berada di angka sebelas ribuan. Namun saat ini suaranya tinggal 9 ribuan dan diduga telah diutak-atik pihak lain khususnya di Kecamatan STM Hulu. Ia yakin, jika suaranya tidak dicuri Hanura akan mendapat jatah kursi ke 7 bukan di kursi ke 8 atau kursi terakhir seperti sekarang ini. Dapil II Deliserdang meliputi Kecamatan Tanjung Morawa, STM Hulu, STM Hilir, Bangun Purba, dan Gunung Meriah.
“Yang di Wonosari itu bisa ketahuan sama saksi kita karena kebetulan suara yang hilang itu ada di TPS-nya dan itu tempat dia nyoblos makanya dia intrupsi saat di kecamatan. Awalnya di TPS 13 ditulis di C1 hanya 6 suara tapi setelah di lihat Plano ternyata 16. Baru di TPS 15 awalnya ditulis 5 setelah dilakukan protes dan dilihat di Plano ternyata 15. Di dua TPS saja bisa hilang suara 20 dan ini masih yang ketahuan. Berartikan tidak menutup kemungkinan kalau di TPS yang lain juga bisa dilakukan seperti ini,” ungkapnya.
Rusmani menegaskan, dirinya sebenarnya sudah siap jikapun memang seandainya kalah dalam Pemilu tahun ini. Namun ia menyebut, mau menerima kekalahan apabila memang kalah dengan terhormat. Ia tidak rela kalau suaranya dicuri-curi oleh oknum yang dengan sengaja memanfaatkan situasi. “Saya minta agar Bawaslu cepat menindaklanjuti ini. Tidak boleh ada kecurangan seperti ini. Siapnya saya kalah tapi kalah terhormat lah, jangan seperti ini. Kayaknya memang kecurangan itu sengaja dilakukan sama petugas,”kata Rusmani.
Bawaslu Deliserdang, Asman Siagian menyebut, laporan Rusmani Manurung ini sudah ditangani bidang penanganan pelanggaran. Menurutnya, Rusmani merupakan Caleg pertama yang melaporkan adanya dugaan kecurangan pasca dilaksanakannya Pemilu. Setelah diterima, lanjut Asman, Bawaslu akan melakukan kajian awal terlebih dahulu.
“Dilihat dulu kelengkapan berkas yang dibawa baru kemudian akan kita lakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat materil dan formil serta dugaan pasal yang disangkakan. Jika kuat kita akan ajukan proses klarifikasi terhadap pihak pihak yang layak dan pengumpulan bukti-bukti,”kata Asman.
Ditegaskan paling lama status perkara yang dilaporkan Rusmani ini akan diberi statusnya 14 hari setelah register. Jika sudah diregister baru kemudian bisa diartikan layak dan selanjutnya ditangani oleh Gakumdu. (ris/btr)
istimewa
PEMILU SUSULAN: Suasana di salah satu TPS di Nias Selatan saat dilakukan pemungutan suara susulan, Selasa (22/4) lalu. Pemilu susulan dilakukan karena surat suara tidak terdistribusikan ke daerah ini.
istimewa PEMILU SUSULAN: Suasana di salah satu TPS di Nias Selatan saat dilakukan pemungutan suara susulan, Selasa (22/4) lalu. Pemilu susulan dilakukan karena surat suara tidak terdistribusikan ke daerah ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEDIKITNYA ada tujuh kabupaten kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang, susulan, serta lanjutan. Hal ini disebabkan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari ketidaktersediaan logistik hingga sejumlah kecurangan yang terjadi.
Menurut informasi yang diterima Sumut Pos, ketujuh daerah itu yakni Nias Selatan, Medan, Nias, Padanglawas Utara, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Tengah (Tapteng). Yang sudah ditetapkan jadwal pelaksanaannya baru dua, yakni Nias Selatan yang diselenggarakan pada Selasa (23/4) lalu, dan Kota Medan pada hari ini, Kamis (25/4).
“Untuk Pemilu susulan atau ulang di daerah lainnya, waktu pelaksanaannya belum kita tetapkan. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu di situ harus dilaksanakan,” tegas komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara, Benget Silitonga kepada wartawan, Rabu (24/4).
Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Medan, tepatnya di TPS 35 Kelurahan Sei Agul, Medan Barat dan TPS 13 di Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, persiapannya berjalan lancar. Surat suara juga sudah tiba dan petugas di kedua TPS sudah siap menggelar pemungutan suara ulang. “Surat suara untuk PSU inikan khusus, jadi kemarin sudah didatangkan dari Jakarta. Besok (hari ini, Red) kedua TPS ini sudah siap melakukan pemungutan suara,” ucap Komisioner KPU Medan, M Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Rabu (24/4).
Untuk itu, kata Rinaldi, pihaknya terus mengimbau agar hari ini semua masyarakat pemilih dapat berpartisipasi dalam melakukan pencoblosan. “Kita harapkan partisipasi dari pemilih, surat C6 nya pun sudah kembali kota berikan Senin kemarin,” imbaunya.
Diketahui, di TPS 35 di kelurahan Sei Agul, harus diulangi karena ada 35 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan berasal dari luar Kota Medan mencoblos di TPS, total pemilih di TPS 35 disebut berjumlah 296 orang. Sedangkan untuk TPS 13 di Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 270 orang, alasan harus dilakukannya pengulangan pemungutan suara, yakni karena tidak tersedianya surat suara untuk DPRD tingkat kota Medan saat itu yang menyebabkan para pemilih tidak bersedia untuk menggunakan hak pilihnya.
Pemilu Ulang di Tapteng
Sementara terkait pelaksanaan Pemilu di Tapteng, perwakilan masyarakat yang kemarin melakukan aksi kepada Sumut Pos mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang mereka minta ketika aksi di Bawaslu Sumut, di antaranya diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Kami melihat dan mempelajari adanya kejahatan Pemilu yang luar biasa hebat tingkat kecurangannya. Bahkan bila dibuat skala, ini bisa dikategorikan skala nasional. Maka kemarin kami menuntut Bawaslu Sumut mengambil alih setiap laporan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang ada di Tapteng. Kemudian mendesak dan merekomendasikan PSU atau Pemilu Ulang diseluruh kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah,” ungkap Daniel, Rabu (23/4).
Tuntutan lainnya, mereka meminta agar bukti-bukti kecurangan diinventarisir kemudian Bawaslu RI dan Gakumdu untuk turun langsung ke Tapteng. Tindak pelaku tindak pidana Pemilu yang diduga kuat dan terindikasi dikomandoi oleh orang kuat yang memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk memenangkan kroni dan keluarganya. “Jelas, kecurangan Pemilu di Tapteng sangat terstruktur, sistematis, masif dengan pola pelanggaran yang sama dan merata di setiap kecamatan dan diduga kuat dilakukan oleh oknum Bupati Tapteng serta ASN di sana,” ujarnya.
Kecurangan-kecurangan itu, kata Daniel, ditenggarai tak jujurnya para penyelenggara Pemilu di Tapteng. “Khususnya kepada Komisioner Bawaslu Tapteng yang melakukan pembiaran, tidak melakukan pencegahan awal, tidak serius, tidak independen, tidak profesional, takut dan telah terbukti nyata tidak memiliki intergritas tinggi dalam menjaga hak pilih rakyat. Kemudian lagi, panggil Panwascam di 20 kecamatan untuk diminta keterangan dan pertanggungjawabannya karena tidak bekerja secara maksimal, profesional,” katanya.
Informasi terakhir terkait kecurangan tersebut, 9 partai politik di Tapteng mengadukan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Sumut. Perwakilan ke-9 partai politik tersebut diantaranya Andi Tiyas Permadi dan Buyung Sitompul yang mendatangi Kantor Bawaslu Sumut terkait kecurangan Pemilu di Tapteng khususnya Pileg.
Buyung mengatakan, pelanggaran berlangsung sistematis. Melibatkan aparat sipil negara, seperti, kepala dinas, camat, lurah dan kepala desa. Semua mereka diduga melaksanakan kecurangan atas suruhan Bupati Bakhtiar Sibarani.
Buyung yang juga Ketua DPD Golkar Tapteng meminta agar Menteri Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada bupati. Begitu pula kepada ASN yang sudah merusak praktik demokrasi di Indonesia, diminta untuk dipecat. “Para penyelenggara pemilu yang terlibat melakukan kecurangan agar diberhentikan seluruhnya. Pemilu ulang harus dilakukan di seluruh TPS di Tapteng, karena pelanggaran begitu massif,” tegas Buyung.
Kepada staf Bawaslu di bagian pengaduan, Andi dan Buyung menyerahkan sejumlah barang bukti. Seperti, CD berisi rekaman video peristiwa kecurangan yang terjadi. “Kami mengadu ke Bawaslu Sumut agar pemilu ulang dilaksanakan di semua TPS, bukan hanya di 11 TPS seperti dikatakan Bawaslu Tapteng,” timpal Andi yang merupakan pengurus DPC Partai Perindo Tapteng. (mag-1/dvs)
