MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik tiga bupati dan wakil bupati sekaligus di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (23/4). Gubernur berpesan agar para bupati/wakil bupati periode 2019-2024 tesebut bekerja sama membangun Sumut.

Mereka yang dilantik adalah Ashari Tambunan dan Ali Yusuf Siregar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi.

Edy Rahmayadi mengatakan, para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik agar bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam rangka membangun anak bangsa, khususnya Sumut. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu bekerja ke samping, ke atas dan ke bawah, kita berkoordinasi dengan baik. Sumatera Utara tak akan bisa disebut Sumut, kalau tidak ada Deliserdang, tidak ada Tapanuli Utara, tidak ada Dairi, inilah Sumatera Utara,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, pelantikan menggunakan sumpah dari tiga agama, yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Menurut Gubernur, hal tersebut merupakan kebetulan yang dapat disebut sebagai berkat Tuhan kepada Sumatera Utara. Meski begitu, ditekankannya, negara Indonesia bukanlah negara agama, namun tetap menjadikan agama sebagai junjungan dalam menjalani kehidupan.

“Kita pastikan negara kita bukan negara agama, provinsi kita juga bukan provinsi agama, kita bernaung pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah mengaminkan bahwa berbeda-beda tapi tetap satu juga, apapun agamanya,” ujarnya.

Terkait hal itu, Edy meminta kepada seluruh masyarakat Sumut untuk berhenti berselisih antar sesama anak Sumut. “Saya minta ini selesaikan semuanya, perselisihan antara kita di anak bangsa khususnya Sumatera Utara. Mari kita bersatu padu, kita berpegangan tangan dan kita bangun Sumut yang kita cintai ini,” ujarnya.

Di akhir, Edy Rahmayadi berpesan kepada pemimpin daerah yang baru dilantik agar melakukan amanah rakyat dengan disiplin. Dikatakannya, masing-masing pemimpin harus memiliki cita-cita menjadi yang terbaik di Indonesia. “Jadi bekerja, bekerja, sayangi rakyat, karena rakyat yang memilih, karena rakyat memimpikan hidup yang sejahtera,” katanya.

Doakan Taufan Gama

Sementara itu, sebelum memulai pidatonya, Edy Rahmayadi terlebih dulu mengajak para hadirin untuk mendoakan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang meninggal dunia, Senin malam (22/4) di Medan. “Saya mohon maaf, kita perlu berbelasungkawa yang paling dalam, salah satu saudara kita yang memimpin Kabupaten Asahan berpulang ke Rahmatullah, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima arwahnya dan amalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Edy Rahmayadi, sembari mengajak para hadirin untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, khusus yang beragama Islam untuk membacakan Surah Alfatihah.

Sementara itu, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan yang baru dilantik mengatakan, bersama dengan Wakilnya Ali Yusuf Siregar akan mewujudkan Deliserdang yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebhinekaan. “Tentu ini lanjutan program visi-misi 2014-2019, intinya bagaimana meningkatkan sesuai capaian yang dicapai selama ini dan mengupayakan hasil yang maksimal untuk 5 tahun mendatang,” katanya.

Sedangkan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate kepada wartawan mengatakan, dirinya akan langsung bekerja melaksakan amanah rakyat. “Mandat ini akan saya emban dengan baik demi perbaikan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Wabup Jimmy Sihombing mengatakan, terjun ke dunia politik merupakan masih hal baru. Tetapi meski usianya masih muda akan melaksanakan tugas mulia itu dengan baik. Keduanya memohon dukungan segenap masyarakat Dairi sehingga pelaksanaan pembangunan bisa berjalan baik.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deliserdang, Dairi, Tapanuli Utara oleh Ketua TP PKK yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Nawal Lubis Edy Rahmayadi. Mereka yang dilantik adalah Yunita Ashari Tambunan sebagai Ketua Dekranasda dan TP PKK Deliserdang, Sartika Nikson Nababan sebagai Ketua Dekranasda dan TP PKK Tapanuli Utara, Romy Frida Mariani Simarmata sebagai Ketua Dekranasda dan TP PKK Dairi.

Nawal mengatakan, Ketua TP PKK yang baru dilantik agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan ibu dan anak seperti stunting, kematian ibu melahirkan dan tuberkulosis (TB). Untuk itu, Nawal berpesan agar Ketua TP PKK dapat bekerja sama dengan dinas terkait. “Hal tersebut dilakukan agar kita bebas dari permasalahan seperti stunting, kematian ibu melahirkan dan tuberkulosis,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Anggota DPR RI Trimedya Panjaitan, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah, OPD Pemprov Sumut dan Pemkab Deliserdang, Dairi, Tapanuli Utara. Forkopimda Deliserdang, Dairi, dan Tapanuli Utara. Anggota DPRD Deliserdang, Dairi, dan Tapanuli Utara. Serta para undangan lainnya. (prn/btr/mag-10)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tak semua pesta selalu berakhir dengan suka cita. Dalam hiruk pikuk ‘pesta demokrasi’ Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 menyisakan duka mendalam. Sedikitnya, 119 pahlawan demokrasi gugur dan 500 orang lebih terpaksa dirawat di rumah sakit, di tengah panasnya kontestasi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

SEMANGAT untuk membuat pemilu hemat dan bebas dari politik ‘dagang sapi’ tak diperkuat dengan sistem yang lebih detail, mencakup para petugas di lapangan. Mereka yang gugur tentu tak sepadan dengan apa yang diberikan oleh negara sebagai petugas pengawal demokrasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakann

meninggalnya sejumlah petugas KPPS karena kelelahan saat Pemilu 2019 sudah menjadi kekhawatiran sejak awal. JK menyebut, Pemilu 2019 sebagai pemilu paling rumit. “Itu yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit. Ternyata ada korbannya, di kalangan KPPS, juga di Kepolisian ada korban,” ujar JK, kemarin.

Menurut JK, pemilu serentak yang berlangsung beberapa hari lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah. “Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat,” katanya.

Ditambahkannya, salah satu yang juga menjadi catatan adalah pemilihan caleg dilakukan secara tertutup. Caleg dapat dipilih oleh partai. “Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” tuturnya.

Bawaslu mengakui, Pemilu serentak 2019 sangat kompleks. Saat ini, Bawaslu fokus untuk pengawasan Pemilu 2019, baru kemudian membahas wacana pemisahan pileg-pilpres di tahun 2024. “Prinsip kami begini, tugas ini belum selesai. Kami selesaikan dulu tugas pengawasan Pemilu 2019. Persoalan nanti bahwa pada tahapan akhir evaluasi seperti apa, tentu nanti kami sampaikan rekomendasinya,” kata Ketua Bawaslu Abhan, di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Abhan merasa, jika pemilu kali ini memang kompleks. Terutama, karena melihat banyak anggota KPPS dan pengawas pemilu di tingkat kecamatan yang meninggal saat bertugas. “Ini begitu kompleksitas teknis, memang bisa kita rasakan. Satu hal misalnya, kalau di jajaran pemilu dan penyelenggara pemilu KPU, yang sampai meninggal dunia ada sekitar 90-an, di kami pun sampai saat ini sudah sampai 33 yang meninggal. Tentu ini menjadi satu pikiran juga,” ujar Abhan.

Sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan sikap terkait wacana pemisahan pileg dan pilpres. Fritz menuturkan, penambahan surat suara dalam pemilu kali ini memberikan perbedaan yang dalam pelaksanaan pemungutan suara di hari H pencoblosan.

“Kami belum bisa menjawab secara sempurna soal itu karena ini masih dalam kajian kita. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana proses penambahan satu kertas surat suara dari empat jadi lima itu ternyata memberikan perbedaan luar biasa dalam pelaksanaan di hari pemungutan suara,” tutur Fritz di lokasi yang sama.

“Meskipun kita tahu bahwa jumlah DPT-nya sudah diperkecil jadi maksimal cuma 300 (per TPS), tetapi kan proses penghitungannya sampai pencatatan itu bisa sampai kepada tengah malam atau pagi atau sampai siang jam 12 begitu,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari KPU hingga Selasa (23/4) sore, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019 bertambah. Saat ini tercatat sebanyak 119 orang meninggal dunia. “Datanya bertambah, 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi,” kata komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Viryan mengatakan, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit sejumlah 667 orang. Dia menyebut data ini berdasarkan update terbaru hari ini hingga pukul 16.30 WIB. “Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang,” ujar Viryan.

Melihat kenyataan ini, Viryan pun mengatakan, pemilu serentak cukup dilaksanakan satu kali ini saja. Dia beralasan, beban pemilu serentak melebihi kemampuan yang dimiliki. “Dengan menyertakan lima surat suara atau lima kelompok, pemilihan sudah terbukti paling tidak saat ini melebihi kapasitas kita untuk mewujudkan pemilihan umum serentak yang efektif dan berintegtritas serta damai,” sambungnya.

Viryan mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu kali ini telah dirasakan oleh pelaksana dan peserta pemilu. Dia meminta penyelenggara pemilu dapat fokus menyelesaikan kerja. “Karena kita sudah sama-sama menjalaninya, peserta pemilu pun merasakan kami juga sangat merasakan khususnya teman-teman kami di daerah. Itukan harga yang sangat mahal untuk demokrasi, nah kami berharap semua pihak di daerah PPK, PPS, KPPS tegar dan fokus menyelesaikan kerjanya,” kata Viryan.

Menurut Viryan, pihaknya akan mengusulkan untuk melakukan dua pengelompokan jenis pemilu untuk pemilu selanjutnya. Pengelompokan atau pemisahan tersebut yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. “Kita usulkan ke depan, saya pikir ini juga sudah disampaikan oleh pihak lain pendekatan pengelompokan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal,” kata Viryan.

Sebelumnya, KPU sudah melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya, yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. Riset evaluasi ini dilakukan berdasarkan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. KPU mengatakan dua jenis pemilu tersebut, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

“Pemilu serentak nasional untuk Pilpres, Pemilu DPR dan DPD memilih pejabat tingkat nasional. Pemilu serentak daerah untuk pilkada gubernur dan bupati/wali kota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota (memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota),” ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Kapolres Nisel Sakit

Pengamanan Pemilu serentak 2019 yang banyak menguras tenaga, juga membuat Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan harus mendapat perawatan medis. Perwira berpangkat dua melati emas di pundak ini mengatakan, ia kelelahan lantaran kurang istirahat. Begitupun, dirinya tetap memantau situasi keamanan di rumah sakit dengan tangan tertancap selang infus.

“Saya sudah dua malam dirawat di rumah sakit. Setelah melakukan pengamanan yang serba ekstra, akhirnya saya ‘tumbang’ juga. Yang namanya tanggungjawab, selagi masih bisa saya tanggungjawab,” katanya, Selasa (23/4).

Dari cek kesehatan yang dilakukan dokter, Deni kelelahan sehingga dirinya terserang penyakit. “Dokter bilang saya terkena tipes karena kecapean dan kurang istirahat,” ujarnya.

Seperti diketahui, bukan hanya Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan saja yang sakit karena melakukan pengamanan Pemilu 2019. Ada beberapa anggota Polri seperti di Polres Sidimpuan izin pulang karena badan kurang sehat dan di jalan, anggota polri yang diketahui bernama Aiptu Martin Sembiring tersebut ditabrak mobil dan tidak sadarkan diri sampai sekarang.

Sama halnya dengan personel Polres Dairi Aiptu Jonter Siringoringo yang menghembuskan nafas terakhir karena kecapean saat melakukan pengamanan Pemilu 2019 dan mendapat penghargaan Ipda Anumerta Jonter Siringoringo. (bbs/dvs/dtc/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan akhirnya menemukan titik terang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan, Kamis 25 April 2019 akan dilakukan PSU di TPS 035 di Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, dan TPS 013 di Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia.

Kepastian ini menyusul sudah diterimanya logistik untuk pelaksanaan PSU di kedua TPSn tersebutn“Logistik untuk PSU, tadi (kemarin) siang sudah sampai di Medan yang dicetak di Jakarta. Makanya sore ini diumumkan, surat suara dan C6 khusus PSU, ada stempel PSU,” kata Komisioner KPU Medan, Rinaldi Khair didampingi ketua KPU Medan Agussyah Damanik, Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap, dan para komisioner KPU Medan lainnya di kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan Medan, Selasa (23/4).

Saat ini, kata Rinaldi, pihaknya sedang menyiapkan seluruh persediaan logistik untuk PSU tersebut. Terkait aturan yang berlaku dalam PSU ini, kata Rinaldi, tidak berbeda dengan pemungutan suara pada 17 April lalu. “Waktunya sama, yaitu pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Silahkan bawa C6 yang sudah kami bagikan lagi pada hari Senin kemarin atau dengan KTP atau surat keterangan yang berlaku atau kartu identitas diri lainnya,” ungkap Rinaldi.

Untuk jumlah pemilih, lanjut Rinaldi, ada sebanyak 270 pemilih di TPS 013 dan 296 pemilih di TPS 035. “Kami juga akan memberitahukan hal ini kepada tim pemenangan maupun para partai politik di Kota Medan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dua TPS yang harus melakukan PSU tersebut memiliki masalah yang beragam saat pemilu 17 April kemarin. Untuk di TPS 035 di Kelurahan Sei Agul, harus diulangi karena ada 35 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan berasal dari luar Kota Medan mencoblos di TPS tersebut.

Sedangkan untuk TPS 013 di Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, alasan harus dilakukannya pengulangan pemungutan suara, karena tidak tersedianya surat suara untuk DPRD tingkat Kota Medan saat itu yang menyebabkan para pemilih tidak bersedia untuk menggunakan hak pilihnya.

Kapoldasu Pantau Pemilu Susulan di Nisel

Sementara, Kapolda Sumut Irjen pol Agus Andrianto bersama penyelenggara pemilu memantau pelaksanaan pemilu ulang yang dilaksanakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) salah satunya di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, Nisel. Jenderal bintang dua ini datang ke Nias bersama sejumlah pejabat utama Polda Sumut mereka memantau langsung proses Pemilu di sana apakah berjalan sesuai aturan dan tak lagi terkendala.

Agus menjelaskan, berdasarkan pengumuman yang disampaikan KPU Sumut, ada 5 kecamatan yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Nisel yakni Kecamatan Somambawa, Kecamatan Sidua’ori, Kecamatan Mazino, Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Toma.

Penundaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 April lalu karena terkendala masalah logistik yang belum tiba di TPS hingga hari pemungutan suara dan juga faktor alam dimana surat suara yang sudah dicoblos tenggelam di sungai saat dibawa oleh petugas penyelenggara pemilu. “Jadi saya dan lainnya ingin memastikan pelaksanaan pemilu ulang berjalan lancar,” ucap Agus Selasa (23/4).

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mengawal pemilu pasca pelaksanaan dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas masyarakat. Agus meminta agar masyarakat mengawal proses Pemilu mulai dari pencoblosan hingga penghitungan. “Kalau ada dugaan kecurangan maka diselesaikan secara hukum, laporkan ke Bawaslu atau tidak puas dengan hasilnya maka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Semua sudah diatur undang undang,” ujarnya.

Agus juga menekankan, Polri dan TNI sudah diamanahkan oleh undang undang untuk melindungi negara dan masyarakat. “Jadi bapak atau ibu jangan khawatir dan takut. Kami juga berasal dari masyarakat dan pastinya mengabdi dibawah bendera Merah Putih,” tutupnya. (mag-1/dvs)