MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak terlaksananya pelebaran dermaga atau reklamasi di Pelabuhan Belawan, memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran Pesisir Pantai Belawan. Sebab, sungai dan laut yang dangkal pascareklamasi, tak dilakukan pengerukan oleh Pelindo I.

Akibatnya, banjir rob musiman yang melanda kecamatan ujung Utara Kota Medan telah mengalami peningkatan volume dan meluas ke seluruh kawasan di Belawan karena resapan air berkurang, ditambah pendangkalan laut pascareklamasi.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU), Alfian MY, mengatakan, pemerintah selaku pemilik kewenangan dalam memberikan perizinan terhadap beberapa perusahaan yang telah menimbun sejumlah resapan air atau reklamasi Pantai Belawan harus bertanggung jawab.

Saat ini, masyarakat Belawan sudah khawatir dengan tingginya volume air pasang setiap bulan terjadi. Oleh sebab itu, sejumlah perusahan yang ada di Belawan perlu dikaji ulang soal masalah perizinan.

“Jangan demi keuntungan perusahaan melakukan penimbunan, kami masyarakat kecil jadi korban. Bayangkan saja, air pasang sudah sangat parah. Ini tidak boleh dibiarkan terus, Belawan pasti akan tenggelam 5 atau 10 tahun lagi,” cetus Alfian.

Apabila pemerintah tidak mampu menertibkan sejumlah perusahaan yang telah merugikan masyarakat, lanjutnya, lebih baik merelokasi pemukiman warga dengan memberikan ganti untung, agar masyarakat bisa pindah ke kawasan yang lebih aman dan nyaman.”Kalau memang Belawan ini mau dimodernisasi silahkan, kami masyarakat siap direlokasi. Dari pada kami menjadi korban dari pengusaha, tapi harus ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Alfian.

Alfian menyesalkan, reklamasi yang sudah dilakukan PT Pelindo I sebagai masalah bagi masyarakat di Belawan. Dampak secara umum dirasakan nelayan dan warga pemukiman, karena memberikan dampak banjir rob, rusaknya alur nelayan dan mata pencaharian para nelayan. Dengan adanya kompensasi dianggap tidak solusi.

“Jangan dianggap tali asih atau kompensasi sudah seleseai masalah. Kalau bertanggung jawab harus dipikirkan jangka panjang. Jadi pemerintah harus turut serta memikirkan nasib masyarakat di Belawan akibat reklamasi ini,” cetus tokoh nelayan ini.

Untuk mengatasi dampak banjir rob karena reklamasi, lanjut Alfian, perlu dilakukan normalisasi sungai, pengerukan kedangkalan laut dan pembenahan drainase. Sehingga, peningkatan volume air pasang dapat seimbang dengan reklamasi yang sudah terlaksana.

“Lihatlah, setelah reklamasi. Sungai dan laut yang dangkal tidak dikeruk, harusnya itu harus dilakukan segera. Jangan sampai masyarakat marah melakukan demo baru dikerjakan,” tegas Alfian.

Sementara, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumatera Utara, Abdul Rahman juga mengakui kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas mengawasi perusahaan yang telah menutup kawasan resapan air, sehingga banijir bakal terus meluas terjadi di Belawan dan sekitarnya.

“Ini sudah salah dari awal, kalau memang mau melaksanakan reklamasi, harusnya ada solusi untuk mengatasi banjir rob, jangan dibiarkan begini. Yang jadi korban masyarakat, apalagi ada janji pemerintah untuk bangum benteng rob, tapi nyatanya tidak juga. Ini membuktikan pemerintah tidak peduli dengan warga Belawan,” kata pria akrab disapa Atan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggabungan atau merger terhadap SD negeri yang minim kelas untuk ruangan belajar di Kecamatan Medan Belawan yaitu SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961, ternyata belum jelas realisasinya tahun ini. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Marasutan Siregar tak yakin bisa terlaksana tahun ini.

“Realisasinya gak tahulah kita, yang penting kita sudah sampaikan Kalau persoalan kapan, itu sudah melampaui batas. Jadi, yang penting sudah kita pikirkan solusi,” kata Marasutan yang diwawancarai saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1, baru-baru ini.

Diutarakan dia, solusi mengatasi persoalan kedua sekolah tersebut tidak ada yang lain selain dimerger. Terlebih, masalah ini menyangkut fisik (bangunan) sekolah dan ditambah jumlah siswanya yang sedikit. “Kita sudah sampaikan kepada Sekda Kota Medan, bahwa solusi satu-satunya adalah merger. Kedua sekolah itu digabungkan, yang tadinya masing-masing memiliki 3 ruangan maka menjadi 6 ruangan,” ujarnya.

Marasutan mengaku, ketika dimerger maka kepala SD negeri tersebut tidak ada yang diberhentikan. “Kita lihat domisili kepala sekolahnya dimana, lalu kita geser ke sana dan tinggal di-SK-kan (Surat Keputusan) Wali Kota Medan. Jadi, tidak mesti susah-susah,” akunya.

Marasutan menyebutkan, pertimbangan lain dilakukan merger karena lahan kedua sekolah itu terbatas. “Ngapain dibangun, lahannya sedikit. Kalaupun digabung kedua sekolah tersebut, masih kurang memadai (jumlah) siswa itu. Makanya, saya menganggap merger menjadi solusi terbaik karena tidak ada yang dirugikan dan siswa masih tetap di lokasi yang sama,” paparnya.

Marasutan menyatakan, tidak ada lagi sekolah yang menggunakan sekat pembatas sebagai tempat belajar siswa. Hal itu lantaran minimnya ruangan kelas. “Kita sudah data semua, sekolah yang berdampingan dengan ruangan belajar yang minim kita lakukan merger,” ucapnya.

Ditanya usulan Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah, agar sekolah tidak digabungkan, tapi dibangun bertingkat, Marasutan beralasan sangat tidak efektif. Hal ini melihat dari jumlah siswa kedua sekolah yang cenderung sedikit sejak beberapa tahun terakhir.

“Itu kan usul mereka (Ketua Komisi B), tapi kita juga berhak mengajukan usul. Jadi, yang real secara logika saja dan lebih mudah. Terkecuali, jumlah muridnya berlebih dan kekurangan kelas maka mau tidak mau harus dibangun bertingkat. Sudah kita cek selama tiga tahun terakhir perkembangan jumlah siswanya di kedua sekolah itu, kalau dibangun bertingkat gedungnya tentu sia-sia,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan Marasutan berseberangan dengan pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Sebelumnya, kata Akhyar, rencana tersebut akan dilakukan tahun ini terhadap beberapa SD negeri. Misalnya, ada 8 sekolah maka menjadi 4 sekolah.

Menurut dia, merger atau regrouping dilakukan dengan beberapa alasan atau pertimbangan, yaitu karena jumlah siswanya yang relatif sedikit. Kemudian, efisiensi manajemen sekolah.

“Ada 8 sekolah (SD negeri) yang di-regrouping menjadi 4 sekolah. Sekolah mana saja, saya lupa tapi salah satunya kemungkinan SD negeri di Belawan,” kata Akhyar.

Sementara, menanggapi pernyataan Marasutan, Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, solusi merger yang akan dilakukan tersebut bukan langkah bijak dan tepat. “Kok bisa pula di-merger sementara di wilayah Medan Belawan masih kekurangan SD Negeri, masih perlu ditambah lagi,” ucapnya.

Dia menyebutkan, kalau dimerger berarti jumlahnya berkurang. Lantas, bagaimana dengan siswa dan guru serta kepala sekolahnya? Harus dipikirkan juga hal itu. “Jika memang mau di-merger, bagaimana ruang kelas dan sarana prasarana sekolah? Apa memang bisa menampung jumlah siswanya,” tanya Ketua DPD PAN Medan ini.

Ditegaskan dia, semestinya bukan seperti itu solusi yang disampaikan. Melainkan, dibangun atau ditingkatkan masing-masing sekolah tersebut. Dengan begitu, jumlah SD negeri tidak berkurang. “Saran kita mudah saja, tinggal ditambah tiga ruang kelas dengan dibangun bertingkat. Selain itu, ditambah fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan lainnya. APBD kita (Medan) cukup kok tahun ini, sekitar Rp6,11 triliun,” tukasnya.

Diketahui, SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961 di Medan Belawan hanya memiliki ruang kelas hanya 3 ruangan. Padahal, logikanya SD itu harus 6 kelas karena terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6.

Tak hanya itu, ruang belajar untuk siswa dibagi dua dengan cara disekat menggunakan triplek. Misalnya, 1 ruangan untuk kelas 1 dan kelas 2. Selain itu, fasilitas sekolah seperti halaman sangat kecil dan tidak ada perpustakaan.

Melihat demikian kondisi fasilitas sekolah atau sarana dan prasarananya, bagaimana mungkin meningkatkan kualitas peserta didik. Perkembangan psikologis siswa betul-betul menderita. Sebab, seharusnya, anak-anak itu ada tempat bermain, ruang belajar yang nyaman dan berbagai fasiltas lainnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Unit Pelayanan Teknis (UPT) SMP Negeri 2 Medan mengalami gangguan server komputer, yang dikabarkan terserang virus, Selasa (23/4).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah (Kasek) UPT SMP Negeri 2 Medan, Marita Yetti kepada Sumut Pos, kemarin malam.”Iya tadi ada gangguan ,” tutur Marita Yetti.

Gangguan tersebut, dialami peserta pada sesi pertama. Namun, tidak ada kendala dengan sesi kedua dan ketiga. Dengan itu, diperkirakan puluhan siswa yang gagal mengikuti UNBK dengan mata pelajaran Matematika.

Mereka akan mengikuti UNBK susulan pada Senin (29/4) pekan depan. Untuk di UPT SMP Negeri 2 Medan, jumlah peserta UNBK sebanyak 460 siswa. Pada hari pertama UNBK, Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin meninjau langsung ke sekolah yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan itu.

Untuk diketahui, Sebanyak 282.990 siswa di Provinsi Sumut, akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran (TA) 2019/2020. Dilaksanakan secara Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Berdasarkan data diperolah Sumut Pos dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumut, untuk sekolah SMP menggelar UNKP di Sumut 558 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 32.302 siswa. Sedangkan, UNBK berjumlah 1.923 sekolah dengan jumlah peserta 183.775 siswa.

Sementara, sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sumut sudah 100 persen melaksanakan UNBK dengan jumlah 1.009 sekolah dengan peserta sebanyak 65.714 siswa. Untuk SMP Terbuka melaksanakan UNBK berjumlah 13 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 907 siswa dan SMP Terbuka melaksanakan UNKP berjumlah 3 sekolah dengan jumlah peserta 44 siswa.

Untuk SMP Luar Biasa melaksanakan UNKP dengan jumlah 22 sekolah dengan jumlah peserta 164 siswa. SMPTK melaksanakan UNBK sebanyak 1 sekolah dengan jumlah peserta 15 orang dan SMPTK melaksankan UNKP sebanyak 6 sekolah dengan jumlah peserta 69 siswa.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, M Sofyan diminta kooperatif untuk menghadiri sidang gugatan Kalam Liano, pemilik Food Court Pondok Mansyur di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sebab, beberapa kali sidang Sofyan tidak hadir dan mengutus kuasa hukumnya, Daldiri.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengkritisi absennya Sofyan dalam sidang gugatan pemilik Pondok Mansyur. Menurut dia, seharusnya pejabat bersangkutan menghadiri sidang tersebut. “Kalau memang tidak salah dan sudah sesuai prosedur tindakan yang dilakukannya, kok harus menghindar. Hadapi saja sidang itu dan sampaikan secara gamblang,” ujar Sabar, kemarin (23/4).

Diutarakan Sabar, dengan hadirnya Sofyan maka persidangan dapat berjalan lancar dan cepat selesai. Namun, kalau tidak hadir maka otomatis sidang terpaksa mundur dan menjadi berlarut-larut. “Kita yakin setiap tindakan yang dilakukan Pemko Medan dalam hal ini Satpol PP untuk membongkar bangunan, tentunya penuh pertimbangan. Tidak mungkin bangunan dibongkar begitu saja tanpa dasar,” ucapnya.

Sementara, Kasatpol PP Medan, Sofyan yang dikorfirmasi soal ketidakhadirannya di sidang gugatan itu, pada Senin (22/4) kemarin, dia mengaku sudah mengutus kuasa hukumnya. “Kita penuhi kok permintaan pengadilan untuk hadir, dan saya mengutus kuasa hukum,” akunya saat dihubungi via seluler.

Ditanya ada permintaan majelis hakim supaya dirinya hadir pada sidang yang akan dijadwalkan pekan depan, Sofyan belum bisa memastikan. Dia beralasan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. “Nanti kita koordinasikan dengan kuasa hukum (untuk hadir pada sidang pekan depan,” katanya singkat sembari menutup sambung ponselnya.

Diketahui, sidang gugatan Kalam Liano yang digelar pada Senin (22/4) tanpa dihadiri M Sofyan selaku tergugat. Selain itu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga demikian. Tergugat mengutus kuasa hukumnya Daldiri untuk menghadiri sidang lanjutan.

Karenanya, Majelis hakim yang dipimpin Erintuha Damanik, kemudian memerintahkan Kasatpol PP Kota Medan dan Wali Kota Medan untuk hadir pada persidangan pekan depan. Sementara dari pihak penggugat, Kalam Liano dihadiri oleh kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak.

Sekadar mengingatkan, gugatan yang dilakukan Kalam Liano kepada Kepala Satpol PP Medan adalah atas kerugian materil dan inmateril akibat kesewenangan oknum Satpol PP membongkar sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada tahun lalu.

Kalam Liano mengajukan gugatan materil sebesar Rp3,10 miliar dan inmateril Rp1 triliun. Parlindungan beralasan, gugatan materil karena dampak tindakan kesewenangan Satpol PP, kliennya merasa dirugikan.

Gugatan terhadap Satpol PP Kota Medan telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan, pada Desember 2018 lalu. Saat itu, majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Kasatpol PP Medan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bulan Ramadhan 1440 Hijriyah hampir di depan mata. Untuk menyambut bulan nan suci ini, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mulai melakukan pembenahan, di antaranya menambah lampu penerangan dan memasang lampu hias di sejumlah titik di Medan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni mengatakan, penambahan lampu penerangan bertujuan untuk memudahkan umat muslim menuju masjid dalam melaksanakan ibadah wajib dan sunat di bulan Ramdhan seperti solat lima waktu, tarawih hingga tadarus Alquran.

“Kita akan melakukan penerangan di masjid-masjid yang tersebar di kota Medan. Tujuannya kita pasang lampu-lampu di masjid agar masyarakat mudah melakukan ibadah,” katanya, kemarin.

Diutarakan Husni, selain menambah penerangan masjid-masjid, sejumlah titik di Kota Medan akan dipasangi lampu hias. Hal ini bertujuan agar bulan Ramadhan tampak semarak.

“Penerangan lampu atau pencahayaan sudah dilakukan di Masjid Al-Osmani. Selanjutnya, menyusul di Masjid Raya juga akan dipasang, karena mengingat masjid tersebut merupakan icon kota Medan,” ujarnya.

Kata dia, tak hanya itu saja pihaknya juga akan memperindah taman kota agar disaat panas pada bulan Ramdhan masyarakat bisa berteduh. “Kita akan rapikan baik estetika maupun kebersihan taman kota. Sehingga, di taman kota bisa menikmati suasana Ramadhan,” tuturnya.

Husni menambahkan, bulan Ramadhan harus disambut dengan suasana indahnya kota. “Harapan kita masyarakat dapat menjaga fasilitas umum dan fasilitas publik yang mulai dirapikan. Sebab, semuanya ini adalah milik bersama demi mewujudkan Medan Rumah Kita,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak telah selesai. Sebanyak 12 calon legislatif (Caleg) berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II atau Medan Utara akan duduk di kursi DPRD Medan.

Harapannya, 12 caleg yang memenangkan pesta demokrasi harus mampu duduk bersama membangun dan mensejahterakan masyarakat asal pemilihan mereka. Selain itu, calon dewan yang duduk di legislatif harus mampu tampil menjadi Wali Kota Medan. Demikianlah dikatakan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin, Selasa (23/4).

Saharudin mengatakan, dengan adanya caleg dari Dapil yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan mampu memprioritaskan pembangunan di Medan Utara. “Kita ingin, perubahan ini segera dirasakan oleh masyarakat. Kalau bisa, ada dari caleg itu untuk menjadi calon Wali Kota Medan, agar percepatan pembangunan di Medan Utara lebih di prioritaskan,” ungkap Saharudin.

Selain itu, kata pemerhati kebijakan pembangunan Medan Utara ini, wakil rakyat yang duduk diantarnya calon baru dan petahana harus bisa duduk bersama dengan membangun rumah aspirasi bersama, sehingga setiap permasalahan yang ada di Medan Utara dapat diserap untuk dievaluasi. “Selama ini, anggota dewan kita jalan – jalan sendiri, sehingga banyak pembangunan tidak diprioritaskan. Kalau ini terus dilakukan, maka kepercayaan masyarakat akan minim untuk dipercaya menyampaikan keluhan masyarakat,” cetus Saharudin.

Sementara, Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman juga berharap, wakil rakyat terpilih jangan lupa dengan janji – janjinya semasa kampanye.

Pembangunan, pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan masyarakat harus diprioritaskan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat terealisasi.

“Banyak janji caleg yang terpilih, jangan janji itu dilupakan. Kesejahteraan perlu diutamakan, jangan melupakan janjinya. Kalau itu terjadi, berarti wakil rakyat kita hanya duduk untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat,” beber pria akrab disapa Atan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Institut Ibu Profesional Sumut bersilaturahim dengan anak-anak penderita kanker asuhan Smilingkids Fountadion di Rumah Anak Sehat (RAS), Jalan HM Jhoni, Komplek Perumahan Puri Teladan Blok Catelia Nomor 8, Medan, Minggu (21/4). Kehadiran Ibu Profesional Sumut ini, selain untuk menghibur anak-anak penderita kanker, juga ingin menambah pengetahuan dalam mengenal gejala kanker yang dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Kehadiran Ibu Profesional Sumut yang dipimpin Ratna Zahara, mampu menghibur anak-anak penderita kanker. Anak-anak itu dihibur dengan dongeng, bernyanyi, dan tak lupa mereka juga diberi bingkisan.

Menurut Ratna Zahara, Ibu Profesional Sumut ini merupakan komunitas para ibu yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Termasuk dalam hal pengenalan dan deteksi dini gejala kanker terhadap anak-anak.

Diakuinya, silaturahim ke RAS ini merupakan yang pertama kalinya bagi Ibu Profesional Sumut. “Kami ingin bersilaturahim dan berinteraksi langsung dengan anak-anak penderita kanker, terkhusus dengan para orangtuanya yang menurut kami orang-orang yang tangguh dan hebat,” ungkap Ratna.

Ketua Pembina Smiling Kids Foundation, dr Irwanto Phen SpOG menyambut gembira kehadiran ibu-ibu dari Ibu Profesional Sumut di RAS. Disebutnya, Smilingkids Foundation bersifat sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan, khususnya membantu anak-anak penderita kanker, kelainan darah, dan penyakit non-infeksi lainnya.

Disebut Irwanto, Rumah Anak Sehat ini merupakan rumah singgah bagi anak-anak dari luar Kota Medan yang sedang menjalani perobatan di Kota Medan. “Jadi, mereka tidak perlu mencari tempat menginap lagi di Medan, cukup di sini saja. Jadi RAS ini adalah rumah singgah bagi mereka,” jelasnya.

Irwanto juga mengungkapkan, saat ini Ketua Smilingkids Foundation Jenny Ong sedang dalam keadaan sakit dan sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Malaysia. Ibu Profesional Sumut juga membawa “Pohon Harapan”, di mana anak-anak Smilingkids diminta untuk menuliskan harapan mereka dalam secarik kertas, kemudian digantung di ranting-rantingnya. Tak disangka, hampir semua anak-anak itu menuliskan harapan dan doa mereka untuk kesembuhan Bunda Jenny di Pohon Harapan.

Irwanto juga mengungkapkan, saat ini Ketua Smilingkids Foundation Jenny Ong sedang dalam keadaan sakit dan sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Malaysia. “Kami sampaikan permohonan maaf karena Ketua Smilingkids Foundation Bunda Jenny tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami juga memohon doa untuk kesembuhan beliau,” pinta Irwanto.

Dalam kesempatan itu, Ibu Profesional Sumut juga membawa “Pohon Harapan”, di mana anak-anak Smilingkids diminta untuk menuliskan harapan mereka dalam secarik kertas, kemudian digantung di ranting-rantingnya. Tak disangka, saat dibaca satu per satu, ternyata hampir semua anak-anak itu menuliskan harapan dan doa mereka untuk kesembuhan Bunda Jenny di “Pohon Harapan”. Kemudian, “Pohon Harapan” itu diserahkan kepada dr Irwanto sebagai kenangan dari Ibu Profesional Sumut.(adz/ila)