MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat tingkat I menyebutkan bahwa, masalah penataan kembali fungsi dari Lapangan Merdeka Medan bukanlah merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Gubernur Sumatera Utara, melainkan merupakan Tupoksi dan wewenang Pemko Medan.

“Gubernur Sumut harus paham mana yang merupakan tupoksinya dan mana yang bukan. Lapangan Merdeka itu merupakan asset Kota Medan, bukan asset Pemprov Sumut. Tidak bisa Gubernur dengan semaunya saja ingin merubah fungsi Lapangan Merdeka Medan menjadi RTH,” ucap sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (19/5) via selulernya.

Untuk itu, lanjut Zeira, sebaiknya Gubernur Sumut harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada komisi C DPRD Sumut yang menangani masalah Asset Daerah, Keuangan Daerah, Retribusi, Perpajakan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, dll sebelum mengambil sikap.

“Nantinya Komisi C kan bisa menyampaikan bahwa Lapangan Merdeka Medan itu bukan asset Pemprov Sumut, melainkan asset Pemko Medan. Sudah barang tentu Retribusi dan Perpajakan dari usaha-usaha yang ada di sana pun menjadi PAD Pemko Medan, bukan Pemprov Sumut,” katanya.

Dilanjutkan Zeira, pihak DPRD Sumut sebenarnya tidak menolak niat baik Gubernur yang ingin menjadikan lapangan Merdeka Medan menjadi RTH dan menjadi milik seluruh masyarakat Sumut, terkhusus masyarakat Kota Medan. Namun, Gubsu juga diminta untuk memahami adanya MoU antara Pemko Medan dan pihak-pihak terkait.

“Itukan sudah terlanjur ada penandatanganan kerja sama antara Pemko Medan dengan sejumlah pihak, lama kontraknya pun 25 tahun. Tidak bisa Gubsu sewenang-wenang membatalkan kontrak itu, Pemko Medan bisa terkena imbasnya, ini menyangkut PAD Pemko Medan” terangnya.

Hal yang paling realistis untuk dilakukan oleh Pemprov Sumut dalam hal ini, lanjut Zeira, adalah memberikan imbauan kepada Pemko Medan untuk menata lapangan merdeka menjadi lebih nyaman bagi masyarakat umum dikota Medan.

“Itupun hanya berupa imbauan, tidak lebih dari itu. Sembari mengingatkan bahwa sebaiknya setelah kontrak 25 tahun itu selesai, diharapkan jangan ada perpanjangan kontrak lagi, agar bisa dibuat RTH untuk masyarakat kota Medan sebagai cerminan Sumut Bermartabat,” ujarnya.

Disisi lain, Zeira turut menyebutkan agar Gubernur lebih fokus terhadap hal-hal yang menjadi tupoksinya, bukan malah mengurusi hal-hal yang di luar tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur.

Zeira mengatakan, ada begitu banyak tugas Gubernur yang sama sekali belum terealisasi, termasuk persoalan pembangunan infrastruktur. “DPRD bukan menolak niat baik Gubsu. Tapi dari pada mengurusi Lapangan Merdeka Medan yang bukan merupakan tupoksinya, akan lebih baik kalau Gubernur fokus untuk pembangunan infrastruktur di Sumut,” tegasnya. Misalnya, kata dia, jalan Tobasa – Labura itu, sebagian jalannya masih jalan tanah, masyarakat sudah menjerit minta agar jalan di sana segera diaspal, tetapi belum juga terealisasi. “Padahal status jalan itu merupakan jalan provinsi, itu tupoksinya Gubernur,” terangnya.

Untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Sumut, Zeira mekinta Gubsu harus fokus dalam meningkatkan perolehan pajak di Sumut. Mulai dari pajak kendaraan bermotor yang hingga kini disebut Zeira masih terealisasi sebesar 40 persen.

“Gubernur harus fokus terhadap perolehan pajak di Sumut, dari perhitungan pajak sebesar Rp15 triliun, Pemprovsu baru merealisasikan Rp4 Triliun. Selisih Rp11 triliun itu merupakan tugas Gubernur untuk merealisasikannya. Kenapa tunggakannya begitu besar? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Itu yang harus dipikirkan oleh Gubsu saat ini” tuturnya.

Ditambahkannya, putusan pengadilan juga telah memenangkan Pemprovsu atas kasus pajak yang belum dibayarkan oleh PT Inalum kepada Pemprovsu hingga saat ini. Gubernur diminta untuk segera menindak tegas PT Inalum yang ‘membangkang’’ terhadap putusan pengadilan. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi disebut bakal membentuk tim guna mempercepat pengembalian fungsi Lapangan Merdeka Medan. Namun sebelum mengarah sampai ke sana, terlebih dahulu Gubsu akan berunding dengan pihak-pihak yang terikat kontrak di Merdeka Walk.

“Pak Edy sekarang ini masih melakukan pendekatan informal dengan para pemanfaat-pemanfaat Lapangan Merdeka. Kalau memang mereka mau ditawarkan oleh pemerintah provinsi nanti solusi A dan solusi B, tentu akan berjalan dengan mulus (rencana memerdekakan Lapangan Merdeka). Artinya akan masuk ke tindak lanjut, tentu akan ada tim,” ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Kota Medan, Miduk Hutabarat menjawab Sumut Pos, Minggu (19/5).

Meski demikian, lanjut Miduk, jika hal sebaliknya yang terjadi, artinya para pemanfaat Lapangan Merdeka tetap bersikeras menolak dipindahkan, Gubsu Edy Rahmayadi tetap melakukan caranya sendiri dalam merealisasikan rencana dimaksud. “Dan dia tetap ambil agenda dia yang akan bentuk tim, ditindaklanjuti sesuai tempo yang tertuang pada RPJMD Sumut,” katanya.

Dalam audiensi KMS Peduli Kota Medan dan Gubsu Edy pada Jumat (17/5) di ruang kerja Gubsu, juga terungkap bahwa mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu mendapat inspirasi baru dari pertemuan tersebut. Dimana kata Miduk Hutabarat, memulai Sumut bermartabat bisa dilakukan dari titik nol Kota Medan yang berada di Lapangan Merdeka.

“Selama ini dia juga banyak bertanya dengan perangkat di dalam, dari mana sebenarnya kita memulai (Sumut bermartabat), tapi gak ketemu. Kemarin itu dia sangat lama sekali membahas ini dengan kami, begitu intens. Apalagi sesuai motto Pak Edy; membangun desa, menata kota. Jadi pas sekali sebab Kota Medan adalah wajah Sumut. Dan itu menurut beliau bisa dimulai dari Lapangan Merdeka Medan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan tidak ada resistensi pribadi maupun orang per orang di KMS Peduli Kota Medan, atas wacana memerdekakan Lapangan Merdeka Medan. Terlebih sambung Miduk, bisa dilihat profil siapa saja orang yang tergabung dalam KMS. Artinya tidak ada yang berafiliasi ke partai politik manapun.

“Perjuangan ini murni dan KMS lahir sejak 2014. Bahkan sebelum Pak Edy itu Pangdam dan jadi gubernur. Kita hanya mau fungsi Lapangan Merdeka kembali ke sedia kala. Dan kami pastikan kami bukan sedang melaksanakan agenda siapapun, termasuk gubernur. Poin penting lainnya, perjuangan ini akan semakin kuat jika memang didukung oleh pimpinan daerah yang peduli dengan sejarah dan fungsi dari Lapangan Merdeka,” katanya.

Sebelumnya dalam audiensi dengan KMS Peduli Kota Medan, Gubernur Edy Rahmayadi menyambut baik upaya “memerdekakan” atau mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau untuk rakyat. Sebagai warisan sejarah, Lapangan Merdeka juga harus dirawat dan dijaga. “Jadi saya memang tidak setuju Lapangan Merdeka jadi seperti itu, dulu waktu saya masih kecil main-main di situ, saya besar juga mengerek bendera di situ, upacara 17 Agustus waktu itu juga ditembakkan meriam 17 kali di situ, jadi mari Lapangan Merdeka kita merdekakan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Lapangan Merdeka sebagai warisan sejarah harus dirawat dan dijaga. “Di Sumut ini lapangan besar warisan sejarah hanya tinggal beberapa saja selain Lapangan Merdeka. Ini harus dirawat dan dijaga,” katanya yang mengharapkan agar pihak yang memperjuangkan Lapangan Merdeka Medan tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat. “Saya tidak ada kepentingan pribadi, itu menjadi tempat hiburan massal, orang nyaman di situ,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengingatkan Pemko Medan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pasar murah, agar tidak ‘nakal’ mempermainkan timbangan.

“Kita apresiasi adanya pasar murah yang diselenggarakan Pemko Medan. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga di pasar menjelang hari besar keagamaan. Tapi kita ingatkan, jangan sampai ada permainan. Ada timbangan yang kiloannya berkurang, maupun harganya tidak sesuai yang ditetapkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga akhir pekan lalu.

Pemko Medan telah menggelar pasar murah di 151 lokasi. Setiap hari pasar murah digelar dengan menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, telur, minyak tanah dan lainnya. Namun, disebut-sebut tak semua pasar murah digelar di kantor lurah. Sebagian digelar di rumah-rumah kepala lingkungan.

Selain itu, pasar murah tidak lengkap menjual barang-barang yang dibutuhkan. Seperti di Kecamatan Marelan, Kelurahan Tanah 600, pasar murah digelar di rumah kepala lingkungan. Barang yang dijual hanya beras, gula, mentega dan minyak goreng. Sementara telur dan sirup tidak ada.

Menanggapi itu, Ihwan mengingatkan agar Pemko Medan tetap proaktif melakukan pengawasan. Masyarakat juga dihimbau turut mengawasi, agar tidak terjadi permainan dan spekulan harga.

“Harga bahan pokok di pasar murah sudah disubsidi sekitar 20-30 persen. Tujuannya agar masyarakat kurang mampu dapat membeli. Jadi, mari sama-sama kita lakukan pengawasan. Semisal, bahan pokok yang sudah dibeli ditimbang ulang. Disperindag dan seluruh panitia yang terlibat, termasuk kecamatan dan kelurahan harus proaktif mengawasi,” tegas Ihwan.

Untuk diketahui, Pemko Medan telah menggelar pasar murah sejak 30 April hingga 29 Mei mendatang. Kehadiran pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan aneka bahan kebutuhan pokok berkualitas dan layak konsumsi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Dengan demikian, mereka dapat lebih tenang dan khusuk dalam menjalani ibadah puasa.

Seluruh bahan kebutuan pokok yang dijual di pasar murah jauh lebih murah, seperti beras IR-64 dijual Rp8.400/kg dengan harga pasarannya Rp11.000/kg. Kemudian gula pasir, dijual Rp9.300/kg dengan harga pasarannya Rp12.000/kg.

Selanjutnya, tepung terigu dari harga Rp8.000/kg diturunkan menjadi Rp7.100/kg, telur dari harga Rp1.350/butir diturunkan menjadi Rp1.050/butir, margarin Simas 200 gram dijual Rp3.334/sachet dari Rp5.500/sachet. Lalu, minyak goreng Sania 1 liter dari harga Rp14.000 dijual menjadi Rp10.500 dan banyak lagi.

Kadis Perdagangan Kota Medan, Damikrot mengatakan, 151 titik pasar murah ini tersebar di seluruh kelurahan di Kota Medan. Lokasinya diprioritaskan di wilayah yang dominan masyarakat berekonomi lemah, mayoritas beragama Islam dan jauh dari pasar. “Kita lakukan pengawasan secara ketat sehingga pasar murah tepat sasaran, sehingga warga kurang mampu dapat langsung merasakan manfaatnya,” kata Damikrot. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Volume sampah di Kota Medan mengalami peningkatan selama bulan Ramadan. Peningkatan terjadi karena aktivitas masyarakat di dapur le-bih intens, khususnya umat muslim lantaran melaksanakan ibadah puasa.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, peningkatan volume sampah diperkirakan 10 persen sampai 15 persen dibandingkan hari biasanya. Paling banyak, di kawasan pasar dan penduduk muslim yang padat.

“Memang ada peningkatan volume sampah di Bulan Ramadan. Hal ini dipicu tingkat aktivitas masyarakat yang lebih banyak memasak di dapur. Misalnya sahur dan menjelang berbuka puasa, sehingga sampah rumah tangga menjadi bertambah. Rasio peningkatannya sekitar 10 persen sampai 15 persen,” ungkap Husni baru-baru ini.

Diutarakan dia, penyebab lain meningkatkan volume sampah di Medan dikarenakan adanya pedagang musiman yang hadir di Bulan Ramadan. Mereka banyak berjualan di pinggir jalan dan juga di pemukiman. Untuk itu, menurunkan tim kebersihan dengan melakukan penyisiran sampah pada malam hari khususnya di pemukiman padat.

Ia menyebutkan, masyarakat di Kota Medan menghasilkan sampah 2 ribu ton per hari. Untuk itu, perlu penanggulangan sampah yang lebih serius.

“Cara mengatasi persoalan sampah perlu melibatkan langsung masyarakat. Di mana, salah satu solusinya adalah pembuatan bank sampah. Bank sampah merupakan salah satu solusi yang digunakan. Di situ untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah oleh masyarakat. Nantinya akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah,” terang Husni.

Kata dia, pihaknya telah meluncurkan bank sampah sebagai inovasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu pemerintah mengurangi volume sampah di Kota Medan. “Bank sampah ini kita bentuk untuk menanggulangi bertumpuknya sampah yang ada saat ini. Dengan adanya bank sampah ini nanti kita dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendaur ulang sampah yakni mendaur ulang menjadi kompos, tas, dan sebagainya,” katanya.

Husni mengaku, masalah sampah banyak hal yang akan dibicarakan mulai dari pengangkutan atau transportasi, petugas kebersihan dan kesadaran diri. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penumpukan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Sekretaris DKP Kota Medan, Zulfahri mengatakan guna mendukung upaya menciptakan kebersihan di Kota Medan pihaknya telah melakukan penambahan dump truck sebanyak 41 unit. Selain itu, ditambah 500 unit becak yang akan bertugas untuk mengangkut sampah di seluruh gang-gang yang ada di Kota Medan pada tahun 2018.

Sedangkan di tahun 2019, rencananya akan melakukan penambahan dump truck sebanyak 25 unit lagi untuk mendukung kelancaran pengangkutan sampah dari hulu sampai hilir. Di samping itu, diikuti dengan perbaikan dan pembenahan TPA Terjun yang akan berbasis sanitary landfill.

“Kita juga dalam waktu dekat ini akan mengoperasikan kembali TPA Namo Bintang yang memiliki luas sekitar 16 hektar. Berhubung TPA Namo Bintang masuk wilayah Deli Serdang, makanya Pemko Medan tengah berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang terkait dengan rencana pengoperasian tersebut,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Bantuan Komunikasi (Bankom) Macan Solid Cemerlang (MSC) dan Komunitas airsoft gun Macan Shooting Club (MSC) Yonzipur 1/DD menggelar bakti sosial meriahkan Ramadan 1440 H.

Seperti aksi yang dilakukan pada Kamis dan Jumat (16-17/5) kemarin, Bankom MSC dan MSC Yonzipur 1/DD membagikan takjil dan sembako gratis ke pengendara jalan dan masyarakat kurang mampu di Kota Medan.

Untuk pembagian takjil atau makanan berbuka puasa, Bankom dan MSC membagikan 200 paket takjil kepada para pengendara dan pengguna jalan di kawasan Jalan Amir Hamzah/Griya Medan.

Aksi bagi-bagi takzil ini mendapat respon luar biasa dari para pengendara dan pengguna jalan. Tidak sampai satu jam, 200 paket takjil tersebut ludes dibagikan.

Dalam aksi bagi-bagi takjil oleh Bankom MSC dan MSC Yonzipur 1/DD juga dihadiri langsung Komandan Batalyon Zeni Tempur 1/Dhira Dharma Letkol Czi Eko Supri S.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan bulan Ramadan dan mempererat tali silaturahmi antara Bankom MSC dan MSC Yonzipur 1/DD dengan masyarakat khususnya pengendara kenderaan bermotor dan pengguna jalan di kawasan Amir Hamzah/Griya Medan,” ujar Ketua MSC Kasim kepada wartawan disela-sela kegiatan.

Kasim menambahkan, bulan penuh berkah ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk berbuat baik bagi sesama. Rasa kepedulian terhadap sesama sangat penting ditanamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. “Walaupun takjil yang dibagikan nilainya tidak seberapa, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sesama,” harapnya.

Danyon Zeni Tempur 1/DD, Letkol Czi Eko Supri S, mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan Bankom MSC dan MSC Yonzipur 1/DD yang mau berbagi di Ramadan ini. “Ini menunjukkan mereka aktif dalam kegiatan sosial, membantu warga Medan yang kurang mampu, mudah-mudahan ke depan kegiatan amal dan sosial ini terus berlanjut,” ungkapnya.

Sementara itu dalam kegiatan yang berlangsung Jumat, Bankom MSC dan MSC Yonzipur 1/DD membagikan 50 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di kawasan Medan Helvetia Timur.

“Pembagian paket sembako ini dilakukan di kantor MSC Yonzipur 1/DD Jalan Pembangunan Helvetia Timur, Medan. Dan ada juga yang dibagikan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan sembako tersebut,” ujar Ketua Bankom MSC Ade Gunawan, didampingi Ketua MSC Yonzipur 1/DD Kasim.

Di bulan suci ini sambung Kasim, pihaknya ingin bersama-sama bergerak sehingga apa yang sudah diniatkan dapat langsung dinikmati manfaatnya. “Kami pilih membagikan sembako agar para warga kurang mampu di kawasan Helvetia Timur ini bisa menikmati puasa secara lengkap. Semoga kegiatan bagi-bagi sembako ini bisa meringankan beban para warga,” pungkasnya. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan tanggul rob sepanjang 12 km sudah diwacanakan sejak tahun 2016, sampai sekarang belum juga terealisasi.

Tokoh Pemuda Belawan, Alfian MY, mengatakan, permasalahan banjir pasang tidak ada selesai, selagi pemerintah selaku pemilik kewenangan tidak membatasi peri-zinan terhadap beberapa perusahaan yang telah menimbun sejumlah resapan air di Belawan.

Artinya, dampak itu akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Belawan. Kondisi air pasang akan mengalami peningkatan. Untuk itu, wacana pembangunan tanggul rob yang dianggap solusi sangat didukung oleh masyarakat Belawan. Asalkan, pemerintah merelokasi warga yang tinggal di pinggir pantai dengan memberikan ganti untung. “Bayangkan saja, air pasang sudah sangat parah. Ini tidak boleh dibiarkan terus. Belawan pasti akan tenggelam 5 atau 10 tahun lagi. Lebih baik relokasi pemukiman warga dengan memberikan ganti untung, agar masyarakat bisa pindah ke kawasan yang lebih aman dan nyaman,” ucap Alfian.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (Amansu) ini mendukung program modernisasi kawasan pesisir Pantai Belawan, asalkan pemerintah tidak merugikan masyarakat secara sepihak. “Silahkan kembangkan pelabuhan, perbanyak perusahaan agar Belawan tampak modren. Tapi, jangan kesampingkan masyarakat kecil. Silahkan bangun, tapi pikirkan juga kami ini,” tegas Alfian.

Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumut (ANSM -SU), Abdul Rahman mengaku, pembangunan benteng sepanjang 12 Km di pesisir pantai Belawan terkesan sia – sia dan tidak bermanfaat. Karena, pembangunan benteng itu tidak menutup seluruh pinggiran Pantai Belawan, sehingga air pasang tetap saja masuk ke daratan dan bakal sulit kembali surut ke laut. “Kita tahu, pinggiran pesisir kita ini ada lebih dari 20 km. Kalau hanya 12 km yang dibangun sama aja, air pasti masuk ke pinggiran pantai yang tidak terutup benteng. Jadi air yang masuk bisa tergenang tidak kembali ke laut,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menjalankan program Nahdlatul Ulama (NU) Kota Medan sebagai pelayan umat dan membangkitkan ekonomi umat, pengurus PCNU Kota Medan terus menjalin tali silaturrahim, sekaligus membagikan sembako bagi kaum dhuafa yang membutuhkan. Kali ini, di Masjid Subulussalam Kecamatan Medan Deli.

Ketua NU Medan Burhanuddin SE tak bosan-bosannya menyebutkan bahwa NU hadir saat ini sebagai pelayan umat serta membangkitkan ekonomi umat. Niatannya itu, kata Burhan adalah dengan mendirikan minimarket yang akan dinamai NUmart di 21 kecamatan.

Tujuannya, selain memudahkan kaum nahdliyin untuk berbelanja dengan harga yang sama dengan yang lainnya. Juga keuntungannya untuk meningkatkan ekonomi umat. “Sehingga usaha itu, dari kita, oleh kita dan untuk kita,” ucapnya Jumat (17/5) kemarin.

Kepada semua pihak, kembali ia mengingatkan agar benar-benar memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk beribadah dan dan meningkatkan kepeduliannya kepada sesama umat. Ia mengkritisi soal merangkak naiknya harga kebutuhan pokok di saat Ramadan kali in. Oleh karena itu, cara mendasar yang bisa dilakukan adalah dengan berbagi kepada masyarakat tak mampu.

“Saat ini, seperti biasa selama puasa dan Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok naik. Kasihan saudara-saudara kita yang tidak berpunya jika hanya menjadi penonton perayaan Lebaran. Mari kita berbagi kepada sesama,” kata produser film Romansa Danau Toba tersebut.

Ia mengimbau agar pengusaha tidak mempermainkan harga Sembako yang memang menjadi kebutuhan semua orang. Kepada pemerintah, ia juga berharap agar mampu mengendalikan harga melalui operasi pasar. “Kita berharap pemerintah melalui perangkat-perangkatnya agar memperhatikan dan memberikan solusi pengendalian harga sembako,” harapnya.

Acara tetsebut turut dihadiri, Ketua PCNU Medan Burhanuddin SE, Wakil Ketua Abdulrahman Lubis, Sekretaris Zulkarnain, Bendahara Zulkarnaen , pengurus PCNU, Ustadz Muliyadi, Ustadz Mawardi Lubis, Ketua MWC NU Medan deli, BKM dan Kenajiran Masjid Subussalam, Muspika Kecamatan Medan deli,dan undangan lainnya. (dvs/ila)