MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya Hakim Mediasi, Ali Tarigan menyelesaikan perseteruan pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, dengan Kasatpol PP Medan, Sofyan, menemui jalan buntu di Ruang Mediasi lantai 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (15/4). Dampaknya, institusi penegak peraturan daerah Kota Medan itu terancam denda Rp3,1 miliar.

Putusan itu diambil setelah Kuasa Hukum Kasatpol PP Medan, Daldiri SH menyatakan, kliennya tidak memiliki penawaran dalam mediasi tersebut. “Kasatpol PP Medan sebelumnya berpesan, dalam kasus ini tidak memiliki penawaran karena masih menunggu proses banding putusan gugatan di PTUN sebelumnya,” papar Daldiri.

Sontak, Hakim Mediator bereaksi mendengar pernyataan itu. “Ini gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan. Soal putusan di PTUN Medan bukan urusan kita,” cetusnya.

Ia juga menyayangkan pihak Kasatpol PP Medan yang mengutus Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Indra Siregar untuk menghadiri acara mediasi. “Anda tidak memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan dalam pertemuan ini,” ujar Ali Tarigan sembari melihat ke arah Indra Siregar yang duduk di hadapannya.

Semula, Indra Siregar mengklaim dirinya memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Namun, setelah dijelaskan Mediator seputar esensi acara mediasi, yakni untuk menemukan titik-temu di antara penggugat dan tergugat, ia pun terdiam. “Apa pun hasil pertemuan ini akan segera kami sampaikan ke pimpinan, Bapak Hakim yang Mulia,” tuturnya.

Di akhir mediasi, Mediator berjanji segera menyampaikan hasil pertemuan dengan panitera agar bisa menjadwalkan sidang lanjutan kasus gugatan tersebut.

Usai pertemuan mediasi, pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano menyambut positif putusan Hakim Mediasi.

“Sejak awal mediasi, saya sudah menilai tidak ada itikad baik dari tergugat untuk berdamai karena hanya diwakili kuasa hukum saja. Terbukti kan sekarang,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemilik Food Court Pondok Mansyur menggugat Kasatpol PP Medan yang telah membongkar sejumlah bagian bangunan usaha kuliner tersebut pada pertengahan tahun 2018.

Tak tanggung-tanggung, penggugat mengajukan gugatan material senilai Rp3,1 miliar dan immaterial senilai Rp1 triliun. Hal itu diperkuat dari putusan majelis hakim PTUN Medan pada Desember 2018 yang mengabulkan gugatan pemilik Pondok Mansyur karena pihak Satpol PP melakukan maladministrasi saat membongkar bangunan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menunggu satu bulan lebih usai dinyatakan lulus seleksi akhir, sebanyak 198 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada formasi di Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2018 akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) di Balai Kota, Senin (15/4).

SK diserahkan oleh Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution secara simbolis kepada 5 orang yakni yang pertama Fakhrur Rozy Nasution dengan golongan III/b TMT 01 Maret 2019 yang bertugas di Puskesmas Sering, Febrina Putri Aulia Lubis golongan III/a TMT 01 Maret 2019 di Puskesmas Terjun.

Selanjutnya, Jonisten Rajagukguk golongan III/a TMT 01 Maret 2019 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Lisda Wahyuni golongan III/a TMT 01 Maret 2019 di SD Negeri No 060957 Medan Belawan, dan Nur Rahma Ayunda golongan II/c TMT 01 Maret 2019 di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Medan.

Dalam sambutannya, Akhyar berpesan kepada 198 CASN agar mampu menjadi seorang abdi negara yang cerdas dalam menganalisis situasi. Sehingga, ke depannya dapat memberikan perubahan yang menjadikan Pemko Medan lebih baik lagi.

Dia mengucapkan selamat kepada seluruh CASN Pemko Medan yang telah dinyatakan lulus dan mulai bekerja di Pemko Medan. Para CPNS tersebut merupakan warga negara yang terpilih. Sebab begitu sulitnya untuk menjadi Aparatur Sipil Negara/PNS melalui seleksi yang ketat, sudara lulus dan diterima sebagai CASN.

“Saya ucapkan selamat bergabung kedalam keluarga besar Pemko Medan, sebagai keluarga besar tentunya Pemko Medan juga memiliki aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh anggota keluarganya. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah disiplin dalam bekerja,” ucap Akhyar.

Kata dia, para CASN ini harus siap dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di Pemko Medan dengan baik, sehingga roda organisasi ini dapat terus berjalan dengan lancar.

“Saya juga berharap para CASN yang telah mendapatkan SK hari ini dapat langsung bekerja di unitnya masing-masing dengan rasa kesadaran akan pengabdian yang tinggi kepada Pemko Medan dan seluruh masyarakat Kota Medan,” harapnya.

Dia menminta para CPNS memberikan pelayanan yang prima terhadap warga Medan serta dapat memberikan Pemko Medan peremajaan, tentunya dengan berbagai kreatifitas dan inovasi kalian semua.

“Saya menyampaikan kepada para CASN agar dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap warga Medan serta dapat memberikan Pemko Medan dengan berbagai kreatifitas dan inovasi kalian semua,” harapnya.

Selain itu, Akhyar juga berpesan agar para CPNS tidak larut dalam eufori yang berlebihan, tetapi harus langsung bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

“Jangan larut dalam euforia, dan jangan besar kepala. Di sini banyak aturan yang harus di patuhi. Tantangan di Pemko Medan tidak segampang teori. Artinya kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan bagaimana bisa menghadapi setiap persoalan yang ada di masyarakat,” pesannya.

Diketahui, 198 CASN lulus dari sekitar 300 orang yang mengikuti tahap akhir. Hal ini berarti kebutuhan atau kuota yang tersedia 247 formasi tak terpenuhi. Sebanyak 198 pelamar yang dinyatakan lulus itu, kemudian melengkapi berkas yang dibutuhkan. Pemberkasan dilakukan pada tanggal 22, 23 dan 24 Januari. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilik ruko berlantai empat yang dijadikan tempat usaha Cafe Big White Coffee Tea Tarik, Ayam Cabe Jogja dan Venezia Refleksi Family, tampaknya bisa bernafas lega Sebab, dirinya bebas terjerat dari sanksi administrasi, di mana ruko yang terletak di Jalan Gagak Hitam/Ringroad Kecamatan Medan Sunggal itu, roboh pada Senin (8/4) petang lalu.

Kepala Dinas Perumakan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Benny Iskandar mengakui, untuk perubuhan bangunan, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus. Namun, untuk perubuhan cagar budaya, pihaknya mengawasi. Artinya, bangunan di luar dari cagar budaya tidak perlu ada izin atau proses administratif.

“Sebelumnya pernah ada aturan yang mengatur tentang perubuhan bangunan pada 1998, setiap bangunan baik cagar budaya maupun di luar itu wajib ada izin perubuhannya. Namun tidak ada sanksi dalam aturan tersebut apabila tak mengurus izin perubuhan,” ujar Benny.

Benny menyebutkan, jika memang benar-benar rubuh karena tidak disengaja, maka tanggung jawabnya adalah pemilik bangunan dan yang membangun. Tapi, karena tidak ada korban jiwa maupun luka cacat permanen, maka bisa dilakukan penyelesaiannya dengan musyawarah terhadap pihak yang dirugikan. Artinya, selama tidak ada korban jiwa maupun cacat, tidak masuk dalam ranah hukum. Kecuali, sebaliknya ada korban jiwa dan cacat permanen maka menyangkut masalah hukum.

“Sepanjang tidak ada korban jiwa dan cacat, bukan kelalaian tapi mungkin ada kesalahan. Mau kita beri sanksi administrasi, juga bingung karena tidak ada payung hukum yang mengatur. Apalagi, pemilik ruko sudah mengalami kerugian akibat runtuhnya bangunan tersebut yang diperkirakan Rp7 miliar,” kata Benny.

Benny mengaku, hasil laporan investigasi yang dilakukan pihaknya tidak ada korban jiwa maupun luka cacat permanen akibat peristiwa itu. Hanya ada, korban luka yang merupakan warga setempat akibat terkena material bangunan.

“Runtuhnya bangunan itu bukan faktor disengaja, melainkan benar-benar tidak sengaja. Apabila disengaja, maka menggunakan metode atau cara tertentu untuk merubuhkannya. Makanya, kenapa tidak ada korban jiwa, sepertinya pemilik bangunan sudah tahu bahwa kondisi ruko mau runtuh sehingga dua hari sebelumnya sudah meliburkan para pegawai yang bekerja,” ujar Benny yang ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Benny, kemungkinan pemilik bangunan sudah melihat adanya gejala-gejala mau roboh, seperti keretakkan pada dinding. Namun, untuk penyebab keretakkan belum diketahui pasti karena sudah ditangani pihak kepolisian.

“Ada dugaan kelalaian atau kesalahan dalam membangun ruko itu. Misalnya, bangunan ruko itu adalah bangunan lama. Kemudian, pemilik ruko menambah bangunan baru di atasnya karena sudah percaya mampu bertahan struktur bangunannya. Ternyata pada bangunan ruko lama, pemiliknya tidak mengetahui bangunan itu misalnya mengunakan besi yang tidak sesuai speknya untuk ditingkatkan ke atas. Sebab, awalnya bukan dia yang bangunan,” ungkapnya.

Diutarakan Benny, dari hasil investigasi juga kemungkinan robohnya bangunan disebabkan pada bagian tengah, yang mungkin belum dilakukan pengujian oleh pemiliknya. “Kemungkinan ketika diuji oleh pemiliknya, hanya dilakukan pada beberapa titik dan tidak semua. Kalau semua diuji, harus mengeluarkan biaya besar,” ucapnya.

Dia menghimbau, atas insiden ini yang merupakan kasus pertama kali maka pengurusan penambahan bangunan bertingkat diperketat izinnya. Dengan kata lain, dilakukan kroscek secara mendalam ke lapangan untuk memastikan apakah benar-benar layak. Artinya, sebelum izinnya dikeluarkan, dicek keseluruhan struktur bangunannya dan gambar desain bangunan tidak bisa dipedomani.

“Dua hari setelah kejadian tersebut, kami telah berkoordinasi dengan asosiasi ahli konstruksi untuk konsultasi. Bahkan, berencana membuat regulasi terkait dari peristiwa itu. Regulasi tersebut menyangkut tata cara apabila bangunan ditingkatkan, seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) dan lain sebagainya,” pungkas dia.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, apapun yang disampaikan Kadis Perkim sah-sah saja. Namun demikian, dia harus sampaikan itu nanti pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dijadwalkan Selasa (16/4). “Kalau dia bilang seperti itu silahkan saja, tapi yang penting dia harus hadir pada RDP yang direncanakan besok (hari ini, Red),” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyak Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Medan. Namun, dari perda yang berjumlah sekitar 20 lebih, banyak yang tak didukung atau belum memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal) Akibatnya, sejumlah Perda yang ada tidak dapat berjalan secara maksimal.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, Perda yang tak didukung Perwal salah satunya Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Padahal, adanya perda tersebut merupakan upaya Pemko Medan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Medan.

“Perda yang dibuat tanpa adanya Perwal bagai ‘tong kosong nyaring bunyinya’. Kenapa saya bilang begitu, karena untuk apa banyak Perda yang dibuat toh Pemko Medan terkesan tidak mau menjalankannya. Karena banyak sekali Perda yang tidak berjalan akibat tidak adanya Perwal,” ungkap Irsal Fikri saat sosialisasi Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan STM Ujung, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (13/4).

Menurut Irsal, adanya Perda tanpa didukung Perwal menjadi polemik. Padahal, jika Perda Penanggulangan Kemiskinan bisa berjalan secara maksimal tentu jumlah orang miskin khususnya di Medan diyakini semakin berkurang setiap tahunnya. Informasi yang didapat, data warga miskin Kota Medan mencapai sekitar 129 ribu lebih keluarga. Namun, dari jumlah itu penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) masih 52 ribu lebih.

“Insya Allah angka kemiskinan di Kota Medan bisa berkurang setiap tahun, apabila Perda Penanggulangan Kemiskinan dijalankan dengan optimal. Bahkan, kami berkeyakinan tahun 2021 jumlahnya tidak lagi signifikan,” katanya.

Keyakinan berkurangnya jumlah orang miskin di Medan, sambung Irsal, bukan tanpa dasar. Sebab, ada alokasi 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang disisihkan untuk penanggulangan angka kemiskinan. “Karena tidak dijalankannya perda itu secara maksimal, justru angka kemiskinan di Medan malah bertambah,” cetusnya.

Untuk itu, lanjut dia, Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota didorong untuk lebih semangat lagi menjalankan Perda yang telah diterbitkan dengan cara segera mengeluarkan Perwalnya. “Sekali lagi saya sampaikan, bahwa Perda tanpa Perwal ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Buat apa ada Perda bila tak dijalankan tanpa Perwal,” ucapnya. (ris/ila)