DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak dua unit rumah warga di Dusun I, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, rusak berat dihantam angin puting- beliung, Senin (15/4) sekira pukul 17.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.

Kedua rumah rusak berat yang dihuni keluarga, Hadis Capah (55) istri boru Matanari dan Rikki Silaban (25). Demikian diinformasikan salahseorang warga sekitar, Robert Panggabean kepada wartawan per telepon, Senin (15/4).

Menurut warga sekitar, Robert Panggabean, peristiwa itu diawali angin kencang serta gemuruh petir. Tak lama kemudian, atap rumah kedua warga itu langsung porakporanda dan beterbangan sejauh lebih kurang 100 meter.

Akibatnya, kondisi kedua rumah warga saat ini rusak berat dan tak bisa ditempati, dan sanak keluarga mereka diungsikan.

Selain merusak rumah warga, lanjut Robert, angina puting beliung menumbangkan tiang listrik hingga alat penerangan di wilayah tersebut padam.

Kasubbag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Martua Simarmata mengatakan, tim akan segera turun ke lokasi untuk mendata para korban.(mag-10/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PTPN2 membayar Santunan Hari Tua (SHT) 125 karyawan pensiunan sebesar Rp5 miliar pada bulan April 2019. Bagi yang belum mendapatkan SHT, Dirut PTPN2 Mohammad Abdul Ghani berjanji akan menyelesaikan pembayarannya sampai akhir tahun 2019.

Hal itu diketahui dalam acara penyerahan SHT, Senin (15/4) di Aula Puri PTPN2, Tanjungmorawa yang dipimpin Dirut PTPN II didampingi Kabag Sekretariat H Adiarto SE, Kabag SDM H Suharto SH dan Kordinator Humas Sutan Panjaitan SE. Kemudian dihadiri Direktur SDM PTPN3 Holding Seger Budiarjo, mewakili Disnaker Provsu, Deliserdang, Langkat dan Disnaker Sergai, diikuti peserta penerima SHT para dan ahli waris, SPBun PTPN2, serikat merdeka dan P3RI.

Suharto dalam laporannya mengatakan, 125 orang penerima SHT Rp5 miliar itu terdiri dari karyawan yang telah meninggal dunia berjumlah 92 orang, karyawan pensiunan yang sakit 2 orang, karyawan pelaksana pensiunan sebanyak 25 orang, karyawan pimpinan pensiunan yang meninggal dunia sebanyak 3 orang dan pensiunan untuk kelompok sakit/Badan Penyelenggara Ibadah Haji sebanyak 3 orang.

“Semua yang belum mendapatkan SHT saat ini sudah tervalidasi melalui website PTPN II. Bagi yang belum mendapatkan boleh membuka web untuk mendapatkan data akurat. SHT ini akan dibayar melalui rekening ahli waris atau karyawan yang bersangkutan, tidak boleh lagi uang tunai yang beredar. Serta tidak usah memercayai terhadap oknum-oknum yang berjanji bisa menguruskan cepat keluar SHT,” terang Suharto.

Sementara Mohammad Abdul Ghani dalam paparannya, menjelaskan bagi yang belum mendapatkan SHT, tahun 2019 akan diselesaikan melalui usaha PTPN2.

“Pembayaran SHT ini merupakan perintah dari holding dan telah terlaksana penyerahan bagi 125 orang dalam acara ini. Yang belum mendapat SHT, doakan kami untuk segera menyelesaikan dalam tahun ini dengan cara usaha,” ungkapnya.

Ia mengatakan acara itu sengaja digelar karena saat ini pihaknya harus transparansi dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.

“Bagi bapak/ibu yang belum mendapatkan SHT boleh mendapat informasi dan teknik pengurusan melalui website PTPN2, karena selama 18 tahun data itu dicari untuk disempurnakan,” katanya.

Sementara salah satu penerima SHT, Alm T Amir Hamzah melalui istrinya, Rosita Lubis yang merupakan ahli waris, merasa sangat senang dan terharu bisa menerima hak yang sudah ditunggu-tunggu bertahun.

“Terima kasih bapak Direksi PTPN II dan Holding, semoga SHT ini bisa bermanfaat bagi keluarga alm suami saya yang telah lama meninggal dunia,” katanya bercampur tangis haru. (btr/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sedang menggalakkan gerakan edukasi sehat Ayo Minum Air (AMIR) pada sekolah-sekolah Dasar (SD) di daerah itu.

Gerakan tersebut resmi dimulai dengan kunjungan Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, selaku Ketua TP PKK Asahan melakukan sosialisasi di dua Sekolah Dasar (SD) yakni SD Pesantren Daar’ulum Jalan Mahoni Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat dan SD Negeri 014691 Kecamatan Meranti Jalan Meranti, Selasa (15/4).

Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Sofyan Marpaung mengatakan kiranya program ini dapat menjadi sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Asahan. Terlebih kepada anak-anak untuk memberikan wawasan pentingnya minum air yang cukup bagi kesehatan tubuh.

“Saya yakin Gerakan Ayo Minum Air ini diharapkan akan menjadi kegiatan dan edukasi yang masif kepada peserta didik tentang pentingnya kebiasaan minum air bagi kesehatan,” kata Sofyan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang menyebutkan kalau murid SD tentang penting dan besarnya manfaat minum air bagi tubuh.

“Tentulah selain dapat menyehatkan tubuh, dengan minum air kita terhindar dari kulit kering dan tidak mudah mengantuk,”bilang Winda.

Dilanjutkannya, kalau edukasi tentang pentingnya minum air putih diberikan kepada anak-anak sejak dini agar tertanam perilaku hidup sehat yang akan berubah menjadi kebiasaan. Selain itu juga membiasakan anak mengurangi minum minuman manis sejak dini.

“Tentulah anak murid SD harus meminum air putih minimal 6 gelas dalam sehari karena dapat membantu membuang racun dari dalam tubuh yang merupakan penyebab berbagai gangguan kesehatan pada diri sendiri,”bilangnya.

Dijelaskannya, kalau Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan RI mengenai penyakit katastropik, jumlah penderita penyakit ginjal di Indonesia menempati urutan kedua setelah penyakit jantung dalam jumlah penderita.

“Saat ini lertumbuhan jumlah penderita penyakit ginjal hampir 100 persen dari tahun 2014 hingga 2015 salah satu penyebabnya dikarenakan kekurangan minum air putih,”bilangnya.

Untuk itulah dirinya mengajak membiasakan minum air putih setiap harinya.(omi/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi didampingi Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menutup pelaksanaan Seleksi Tilawatil Alquran dan Hadist ke-16 Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kota Tebingtinggi. Dalam kegiatan ini, Kafi- la h Kota Medan meraih juara umum,digelar di Lapangan Merdeka, Minggu (14/4) malam.

Gubsu Edy Ramayadi menyampaikan, yang pertama dirinya memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Wali Kota Tebingtinggi bersama masyarakatnya yang telah dengan baik dan sukses menyelenggarakan STQH .

“Saya sangat bersyukur dan senang hati atas pelaksanaan STQH ke-16, dan pertama sekali dilaksanakan di luar Kota Medan, ternyata tidak hanya konser dangdut saja yang ramai pengunjung- nya , tetapi pelaksanaan STQH selama seminggu ini juga ramai,”terang Edy.

Disampaikannya, dengan adanya motivasi ini pertanda kita masih beriman, sejak dahulu Sumatera Utara merupakan gudang dari pembaca Alquran, dan saya berharap motivasi ini tidak boleh surut.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, sesuai dengan mandat yang ditandatangani Gubernur Sumut bahwa Tebingtinggi dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah MTQ ke- 37 tahun 2020. “Terus terang kami nyatakan kami siap menjadi tuan rumah. Kami bukan serakah atau bersombong diri, akan tetapi kami yakin dan percaya berkumpulnya orang alim di Tebingtinggi. Sedikit banyaknya doa mereka akan dijabah Allah dan akan membawa hikmah, menjadikan Tebingtinggi sebagai kota baidatun taiyabun ghofur,”ujar Umar Zunaidi.

Dikatakan Umar Zunaidi,sejak berlangsung STQH, kami mendapatkan informasi bahwa pelajar-pelajar di Tebingtinggi semakin kerasukan men cintai membaca dan menghafal Hadist.

“Tentunya hal ini menjadikan motivasi bagi kami untuk lebih jauh mengenalkan kitab suci Alquran di kalangan pelajar secara umum, baik untuk membaca dan memahami isi Alquran,”jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Umar juga menyampaikan maaf kepada Dewan Hakim, Official maupun para qori dan qoriah.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan sebuah lukisan terbuat dari kulit telur kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai hasil karya putra Tebingtinggi.

Penyelenggaraan STQH ke-16 di Kota Tebingtinggi, keluar sebagai juara umum 1 Kafilah dari Kota Medan, juara 2, Kafilah Tebingtinggi dan juara 3, Kafilah Serdangbedagai. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH geram dan kesal melihat progres kerja PT Siparanak Gabe Maduma selaku pemilik Izin Penebangan Kayu (IPK) dalam pelaksanaan Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi tahap III (tiga) di Siosar, yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Sehingga, terjadinya pemutusan kontrak kerja terhadap perusahaan itu terhitung 12 April 2019 kemarin.

Sikap geram dan kekesalan Bupati Karo terhadap Direktur Siparanak Gabe Maduma Manotar Ambarita itu terungkap, saat digelarnya rapat evaluasi percepatan penyiapan lahan usaha tani relokasi tahap III di Siosar, Senin (15/4).

Rapat antara pihak pemilik IPK, PT Siparanak Gabe Maduma dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan tim monitoring termasuk dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu semula rencananya akan dibuka Asisten 1 Pemerintahan, Suang Karokaro, namun karena rapat sudah digelar tiga kali, belum juga membuahkan hasil.

Akhirnya, Bupati Karo mengambil alih rapat untuk mengambil keputusan dan menentukan penyelesaian penebangan kayu yang terhenti itu, dilanjutkan atau diberhentikan.

Di dalam rapat itu, Terkelin dengan tegas mengatakan, sangat kecewa berat dan kesal, karena sampai detik ini belum ada dari tim monitoring dan OPD Pemkab Karo berkesimpulan maupun mengambil keputusan untuk penebangan kayu yang tertunda-tunda.

PT Siparanak Gabe Maduma selaku perusahaan yang melaksanakan pembersihan kayu di atas lahan seluas 480 hektare, di areal relokasi tahap III di Siosar, dinilai tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dan IPK-nya juga sudah berakhir 12 April 2019 kemarin. Karena itu wajib dilakukan peninjauan kembali.

Yang perlu dicatat, segera konsultasikan kepada pihak provinsi, apa kendala dan buatkan notulen bersama, ini dasar untuk memutuskan, terlebih disini hadir TP4D, Polisi dan TNI, ini cukup bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan, jangan pernah takut dan ragu.

Apalagi demi kemanusiaan, sebab awalnya pemerintah pusat melalui Presiden RI memberikan lahan relokasi tahap III ini, karena alasan pengungsi dan kemanusiaan. Bahkan kemarin (12/4) kepala BNPB letjen TNI Doni Monardo berpesan, supaya pembersihan lahan di Siosar segera tuntaskan dan jangan tunda tunda lagi.

“Jadi mengapa kita didaerah tidak peduli dan saling menyalahkan, intinya kita bisa mengkritik dan serius bekerja, jika kita ini steril, apakah kita steril, kalau steril mari cepat satu kesimpulan, rapatkan segera, jangan tunda-tunda lagi,” desaknya.

“Setelah ini, saya minta dalam tempo sesingkat-singkatnya, hari ini juga, Senin (15/4) sudah ada keputusan, dan ada berita acara notulennya,” perintahnya. Perwakilan Dinas Kehutanan Provsu melalui Kabid Kehutanan Meri mengatakan pada prinsipnya pihak Provsu tidak pernah menyulitkan proses perizinan, jika diganti boleh saja. “Hanya nantinya, mesti juga ikuti lagi dari awal proses pengajuan dan harus juga rekomendasinya disiapkan,” terangnya.

Di kesempatan itu, Pelaksana tugas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Liasma Br Ginting mengungkapkan, muncul masalah ini berawal dari pihak PT Siparanak Gabe Maduma tidak konsisten dalam melakukan pekerjaannya sesuai kontrak yang mengikat dia, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham, menghadiri Rapat Paripurna DRPD Kota Binjai, dalam hal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Binjai nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Senin (15/4).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Binjai, HM Sajali yang turut dihadiri, Sekdako Binjai, M Mahfullah P Daulay, anggota DPRD, serta pimpinan OPD di jajaran Pemko Binjai.

HM Sajali mengungkapkan, bahwa perihal pembahasan penyampaian Ranperda akan dibahas dengan seluruh instansi terkait, sehingga diharapkan menghasilkan keputusan yang terbaik.

Wali Kota Binjai, HM Idaham menyatakan, penyusunan perubahan peraturan daerah Kota Binjai nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 sudah memenuhi amanah undang-undang. Penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif lima tahun ke depan untuk mendapatkan intensif dari pemerintah pusat.

Dengan berpedoman pada perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 dapat digunakan seluruh OPD sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Binjai, serta untuk menjaga konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan, serta program pembangunan jangka menengah Kota Binjai tahun 2016-2021.

Wali Kota menambahkan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 Kota Binjai mengalami peningkatan di beberapa bidang, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah Kota Binjai terus berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai target yang telah ditentukan, dalam rangka pembangunan jangka menengah difokuskan pada kerja sama secara kemitraan. Terbukti di tahun 2018 kita telah berhasil mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya, opini WTP, satyalencana pembangunan, penghargaan kota HAM, dan penghargaan lainnya,” pungkas Idaham. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Bappeda dan Dinas Kesehatan menggelar rembuk Stunting di Aula Kantor Bappeda Langkat, Senin (15/4).

Kepala Bappeda Langkat, H Sujarno SSos MSi dalam sambutannya menegaskan, Pemkab Langkat berkomitmen mengatasi permasalahan Stunting melalui Intervensi Spesifik dan Sensitif penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi.

“Sedangkan Intervensi Sensitif diarahkan untuk mengatasi akar masalah dan sifatnya jangka panjang,” terangnya.

Untuk itu, kata Sujarno, melalui rembuk stunting ini, Pemkab Langkat mengajak keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Langkat, untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan Prevalensi Stunting. Sehingga menjadikan momentum mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap.

Melalui penguatan komitmen dan kordinasi antar lintas sektor, melalui dana APBN, APBD, DD, CSR dan sumber lainnya. “Sehingga mampu membawa sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan proaktif,” harapnya.

Kadis Kesehatan dr Sadikun Winato, menerangkan, saat ini Indonesia masih dihadapkan masalah stunting, yakni 37 persen (hampir 9 juta) anak balita mengalami Stunting. Untuk seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar.

Sedangkan Kabupaten Langkat, sebut dr Sadikun, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI tahun 2013, prevalensi stunting mencapai 55,48 persen.

“Namun pada tahun 2018 setelah dilakukan revaluasi dan verifikasi oleh Dinkes Langkat di Lokus stunting terhadap 8 kecamatan dan 10 desa, menunjukan penurunan prevalensi stunting sebesar 23,20 persen,” paparnya.

Meskipun ada penurun tersebut, kata Kadis Kesehatan, upaya untuk menurunkan angka stunting di Langkat harus terus dilakukan. Mengingat Langkat salah satu daerah dari 100 kabupaten/kota, intervensi percepatan penurunan stunting.

Adapun yang dilakukan Pemkab Langkat, sebut dr Sadikun, untuk menekan angka stunting antara lain.

Pertama pendataan stunting melalui survey gizi di Lokus 10 desa. Kedua, monitoring dan pendataan ulang stunting melalui survey gizi di Lokus 10 desa diperoleh data anak stunting yang lengkap (by name by address). Ketiga peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan stunting dan pemantauan tumbuh kembang abak, melalui pola pengasuhan anak, seperti pemberian makan bayi, PMT BUMIL bayi dan balita suplementasi vitamin. Keempat, intervensi gizi sensitif berupa peningkatan akses air bersih dan lingkungan yang sehat bekerjasama dengan OPD lainnya. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Langkat menggelar sosialisasi pencanangan Jaksa Garda Desa Kabupaten Langkat tahun 2019 di ruang pola Kantor Bupati, Senin (15/4). Sosialisasi ini dibuka langsung Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin Mkes MM.

Sekdakab Langkat menyambut baik dan mengapresiasi, serta berharap seluruh Kepalda Desa (Kades) mengikuti momen penting dengan sebaik-baiknya. “Agar dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, maka ikuti kegiatan sebaiknya,” sebut Sekda Indra Salahudin.

Dikatakan Indra Salahuddin, sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan, pengawasan dana penanganan permasalahan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) yang perlu dilakukan secara intensif, agar tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin tinggi.

Untuk itu, Sekda meminta agar dokumen perencanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran (APB Desa), disusun dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. “Sebagai pengendalian dini dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Desa,” katanya.

Saat ini, lanjut Indra Salahuddin, prioritas utama pemerintah terkait Dana Desa, untuk peningkatan penyaluran DD mulai dari KPPN sampai ke Rekening Kas Desa (RKD) dan menekan tingkat kebocoran atau penyalahgunaan DD.

“Oleh karena itu, saya minta kepada OPD terkait maupun kecamatan, agar meningkatkan fasilitasinya kepada desa, terutama yang berkenaan dengan penyiapan dokumen – dokumen dalam penyaluran DD sesuai tahapanya dalam peraturan UU,” terangnya.

Sementara itu, Kajari Langkat, Wahyu Syah Brudin SIP SH MH menjelaskan, Jaksa Garda Desa bukan bentuk interfensi terkait pengelolaan DD, namun andil memberikan kontribusi kepada Desa, agar tersalurkan dengan baik dan benar.

“Kegiatan ini tindak lanjut dari MoU Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung, yang sudah terlaksana pada maret tahun 2018 lalu di Jakarta,” sebutnya.

Untuk sosialisasi, kata Kajari, tentang pengawalan, penyaluran dan pemanfaatan DD di Medan, telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Intelijen dengan pejabat Kementerian Desa pada Maret 2019. “Sedangkan secara umum, acara sosialisasi ini telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten di Sumut,” ujarnya.

Ibrahim Ali SH MH, selaku Kasi Intel Kajari Langkat mengatakan, Kementerian Desa berharap kepada Kejagung beserta jajaran melalui tupoksi bidang intelijen dapat mengawal pemanfaatan dan penyaluran DD di wilayah tugasnya masing-masing.

“Sebab pemerintah sangat berharap, pengalokasian DD maupun ADD disalurkan secara benar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa,” terangnya.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati para kepala OPD Pemkab Langkat terkait, plt Kadis PMD Langkat Musti SE MSi, Sekdis PMD Langkat Ir M Mirza, Kabid Pemerintahan Desa Misliadi SE, para Kades se Langkat, serta hadirin lainnya. (bam/han)