Foto: Istimewa
Gerebeg Medan: Bayu Adityo Cahyo Amri, NMC Marketing Officer FIFGROUP, didampingi rekannya Arif Wira Perdana dan Hendro Ferdianto, dan Reza, di sela-sela acara Gerebek Medan di Manhattan Mall Medan, Minggu (19/5).
Foto: Dame/Sumut Pos Gerebeg Medan: Bayu Adityo Cahyo Amri, NMC Marketing Officer FIFGROUP, didampingi rekannya Arif Wira Perdana dan Hendro Ferdianto, dan Reza, di sela-sela acara Gerebek Medan di Manhattan Mall Medan, Minggu (19/5). gerebek Medan menargetkan pengajuan pembiayaan hingga Rp2 miliar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – FIFGROUP Gerebeg Medan yang berlangsung sejak 13-19 Mei di di Manhattan Mall Medan, menargetkan omzet sebesar Rp2 miliar. Pameran dan promo oleh 4 Brand Services dari FIFGROUP itu diwarnai pengundian doorprice berhadiah.
“Hingga saat ini, sudah tercapai sekitar 80 persen dari target Rp2 miliar tersebut. Dari FIFASTRA yang melayani kredit sepeda motor baru merek Honda saja, sudah tercapai hampir Rp900 juta selama seminggu pameran. Target 350 sepeda motor, sudah tercapai 190 motor,” jelas Bayu Adityo Cahyo Amri, NMC Marketing Officer FIFGROUP, didampingi rekannya Arif Wira Perdana dan Hendro Ferdianto, serta staf Markom, Soraya, di sela-sela acara Gerebek Medan di Manhattan Mall Medan, Minggu (19/5).
Ia menjelaskan, PT Federal International Finance atau yang disebut dengan FIFGROUP –anak perusahaan dari PT Astra International Tbk–, menyelenggarakan roadshow FIFGROUP Gerebeg 6 Kota secara serempak di Bogor, Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Pekanbaru.
“Ada promo dari 4 Brand Services dari FIFGROUP yaitu FIFASTRA dengan layanan pembiayaan motor baru, SPEKTRA dengan layanan pembiayaan perabot elektronik dan perabot rumah tangga, DANASTRA dengan layanan pembiayaan multiguna di mana pengunjung dapat mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, pendidikan, kesehatan, modal nikah dan lainnya, dan AMITRA dengan layanan pembiayaan haji,” jelas Bayu.
Arif Wira menambahkan, promo pembiayaan untuk sepeda motor Honda dari FIFASTRA yakni potongan angsuran satu bulan, dari 30 bulan kredit menjadi hanya 29 bulan. Angsuran 36 bulan menjadi 35 kali bayar.
Sementara untuk SPEKTRA untuk pembiayaan perabot elektronik dan perabot rumah tangga , cukup membayar DP Rp200 ribu sudah membawa produk pulang ke rumah, dan mendapat potongan angsuran 25 ribu per bulan.
“Sedangkan untuk DANASTRA untuk pembiayaan multiguna, pengunjung dapat mengajukan pembiayaan minimal Rp2 juta dan maksimal Rp30 juta. Setiap pengajuan mendapat botol minum tumbler dan medical kit, serta potongan angsuran sebesar Rp15 ribu per bulan. Proses mudah, satu jam dana langsung cair,” jelasnya.
Foto: Dame/Sumut Pos Gerebeg Medan: Staf Markom FIFGROUP, Soraya, dan rekannya Rini, di sela-sela acara Gerebek Medan di Manhattan Mall Medan, Minggu (19/5). Gerebek Medan diwarnai doorprize berhadiah.
Untuk AMITRA dengan layanan pembiayaan haji, nasabah cukup mendaftar dengan DP 0 persen, langsung mendapat kursi untuk berangkat haji. “Sedangkan kalau pembiayaan umroh, nasabah bisa langsung berangkat, setelahnya baru bayar angsuran,” katanya.
Menurutnya, seluruh proses pengajuan pembiayaan untuk keempat brand tersebut sangat mudah.
Untuk seluruh konsumen yang sudah mengajukan pembiayaan sejak pameran digelar, mendapat kupon undian yang diundi Minggu malam ini. Doorprize berhadiah antara lain kulkas, mesin cuci, televisi, seterika, dan sebagainya.
“Respon masyarakat sangat antusias. Mayoritas konsumen yang mengajukan merupakan nasabah baru, mencapai 70 persen dari total nasabah,” kata Bayu.
FIFGROUP Gerebeg Medan digelar menyambut ulangtahun ke 30 PT Federal International Finance.
“FIFGROUP melalui 4 lini bisnisnya siap memberikan layanan dan produk terbaik bagi pengunjung. Semoga kehadiran kami dapat memberikan manfaat dan juga kemudahan dalam memiliki barang impian warga kota Medan,” Justin Munthe, Branch Manager FIFGROUP Medan 1, dalam rilisnya yang diterima Sumut Pos. (mea)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
ADEGAN: Pulung Sembiring (tersangka) memperagakan saat dirinya menghabisi nyawa adik iparnya, Tiurmina Ginting (diperankan polisi-red) dengan sebilah parang di kebun cokelat mereka di Dusun Bertungen Jehe, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS ADEGAN: Pulung Sembiring (tersangka) memperagakan saat dirinya menghabisi nyawa adik iparnya, Tiurmina Ginting (diperankan polisi-red) dengan sebilah parang di kebun cokelat mereka di Dusun Bertungen Jehe, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Gegara tanah harta warisan, Pulung Sembiring (76) nekat menghabisi nyawa adik iparnya Tiurmina Ginting (74) warga Dusun Bertungen Jehe, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga.
Pembunuhan yang masih ada hubungan kekeluargaan itu terungkap kembali saat Polsek Tigalingga menggelar rekonstruksi yang digelar di asrama Polsek, Jumat (17/6).
Reka ulang aksi Pulung Sembiring dipimpin Kapolsek Tigalingga AKP Maruli Siburian dan Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Jenggela Nainggolan, serta dihadiri jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tersangka, Josef Situmorang. Dijelaskan Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donni Saleh, reka ulang pembunuhan yang dilakukan Pulung Sembiring sebanyak 16 adegan.
Sebelum menghabisi nyawa adik iparnya, Pulung Sembiring dan korban sudah terlibat permasalahan pembagian harta warisan tanah. Pulung Sembiring sudah lama meminta warisan tanah orangtuanya, namun korban tidak mau membagi warisan tanah tersebut kepada tersangka.
Tak mendapat bagian, Pulung Sembiring pun menyerobot sebidang tanah warisan yang sudah ditanami coklat. Tepatnya pada 21 April 2019 lalu, Tiurmina mendatangi kakak iparnya, Pulung Sembiring di ladang coklat mereka.
“Saat itulah tersangka Pulung menghabisi nyawa Tiurmina dengan sebilah parang. Usai membunuh adik iparnya, tersangka menyerahkan diri ke Polsek Tigalingga,”terang Doni. (mag-10/han)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
RUSAK BERAT: Salah satu rumah di Dusun Pangiringan, Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi rusak parah diterjang angin Puting Beliung.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS RUSAK BERAT: Salah satu rumah di Dusun Pangiringan, Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi rusak parah diterjang angin Puting Beliung.
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tujuh rumah di Dusun Pangiringan, Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, rusak berat setelah dihantam angin puting beliung, Rabu (15/7) pukul 15.00 WIB.
Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian materil ditaksir hingga puluhan juta rupiah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Bahagia Ginting mengatakan, hunian yang mengalami kerusakan sebanyak 7 unit, 1 unit MCK Desa serta 2 unit gubuk yang biasa dijadikan petani berteduh di ladang. Ketujuh rumah yang rusak tersebut masing-masing milik Tigor Sagala (64), Pendri Simatupng (45), Sanderita Sinaga (52), Sahat Lamasi Sagala (48).
Tanjung Kara Naibaho (49), Eseria Simbolon (72), serta rumah Ramses Pasaribu (37). Sementara gubuk yang rusak milik Mariskan Sinaga (71) serta Marsada Pasaribu (35).
Disebutkan Bahagia, kategori kerusakan yakni rusak berat dan ringan. ”Sudah kami turunkan tim kelokasi untuk melakukan pendataan. Sementara untuk bantuan kepada para korban, kami masih menunggu petunjuk dari pimpinan,” ucap Bahagia. (mag-10/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perebutan 50 kursi di DPRD Medan mulai sengit. Ada 16 partai politik yang ‘bertarung’ dalam pemilu yang berlangsung pada 17 April yang lalu saling bersaing mendapatkan kursi sebanyak mungkin agar dapat memperoleh jatah pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
Namun pada akhirnya, ada 4 partai yang disebut lolos sebagai partai yang berhak menjabat sebagai pimpinan di DPRD Medan.
Adapun 4 partai politik tersebut, yakni PDI Perjuangan yang memperoleh 10 kursi, Partai Gerindra yang juga memperoleh 10 kursi, PKS yang memperoleh 7 kursi dan PAN yang memperoleh jatah 6 kursi. Dari kondisi itu, baru Partai Gerindra dan PAN yang telah memprediksi satu nama yang akan ditunjuk untuk mengisi kursi pimpinan tersebut.
“Dari 10 nama tersebut yang kami prediksi akan menjabat sebagai pimpinan di DPRD Medan mewakili partai Gerindra yaitu Pak H. Ihwan Ritonga. Bukan mengesampingkan kualitas para kader kami lainnya yang terpilih, namun untuk saat ini Pak Ihwan Ritonga sangat layak disebut sebagai kader terbaik yang dimiliki oleh partai Gerindra di Kota Medan,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso kepada Sumut Pos, Jumat (17/5).
Definisi kader terbaik itu, lanjt Sugiat, cukup banyak. Selain merupakan Caleg DPRD Medan Partai Gerindra dengan perolehan suara terbesar, Ihwan Ritonga juga disebutnya sebagai kader yang paling banyak bekerja untuk partai.
“Pertimbangannya banyak, selain Ihwan Ritonga merupakan caleg DPRD Medan partai Gerindra dengan perolehan suara terbesar, beliau juga bekerja keras untuk kepentingan partai Gerindra di Kota Medan. Selain itu, ada satu prestasi beliau yang sangat nyata. Partai Gerindra di Kota Medan berhasil memenangkan Capres kita, yakni Pak Prabowo untuk unggul di Kota Medan. Semua itu tidak terlepas dari kinerja beliau juga,” terangnya.
Untuk partai PAN, dari 6 kursi di DPRD Medan yang diperoleh dalam pemilu 17 April kemarin, PAN juga telah memprediksi satu nama untuk mengisi jabatan salah satu pimpinan di DPRD Medan.
“Semua punya kualitas. Tapi kalau kita mengerucut kepada satu nama untuk ditunjuk sebagai pimpinan di DPRD Medan mewakili PAN, maka nama yang kami prediksi paling tepat untuk mengisi jabatan itu adalah pak HT Bahrumsyah,” kata Ketua DPD PAN Sumut, Yahdi Khoir kepada Sumut Pos, Jumat (17/5).
Alasannya, kata Yahdi, HT Bahrumsyah merupakan kader terbaik yang dimiliki PAN di Kota Medan untuk saat ini. Selain itu, HT Bahrumsyah juga merupakan ketua DPD PAN Kota Medan.
“Dari 6 kader kami yang terpilih di DPRD Medan, hanya beliau yang merupakan incumbent. Beliau itu senior di partai kami, walau bukan berarti yang lain yang masih junior tidak punya kualitas. Semua berkualitas, tapi beliau yang paling punya kapasitas untuk mengisi jabatan itu. Beliau ketua DPD PAN Medan dan beliau juga incumbent satu-satunya yang bertahan di DPRD Medan dari Partai PAN,” jelas Yahdi.
Berbeda dengan Partai Gerindra dan PAN, PDI Perjuangan dan PKS belum menunjuk satu nama untuk mengisi jabatan pimpinan di DPRD Medan. “Kita belum tahu siapa yang bakal ditunjuk partai untuk mengisi jabatan itu. Semua punya kans yang sama, banyak kader PDIP yang berkualitas di DPRD Medan. Pak Hasyim SE, Paul Mei Anton dan Robi Barus, mereka pengurus partai dan punya kualitas. Bisa jadi mereka yang mengisi jabatan itu. Tapi, bisa jadi juga 7 nama lainnya, kami belum tahu soal itu,” tutur ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Jumat (17/5).
Senada dengan PDIP, PKS justru menyebutkan belum membahas terkait nama yang akan mengisi jabatan pimpinan di DPRD Medan.”Kami belum membahas soal itu, itu nantilah, biar di musyawarahkan dulu di internal partai,” kata Ketua DPD PKS Sumut, Hariyanto kepada Sumut Pos, Jumat (17/5).
Pantauan Sumut Pos, nama Rajuddin Sagala merupakan satu-satunya nama incumbent yang terpilih kembali di DPRD Medan. Terkait itu, Hariyanto menyebutkan cukup besarnya kemungkinan Rajuddin untuk mengisi jabatan tersebut.
“Iya, pak Rajuddin Sagala memang satu-satunya caleg Incumbent DPRD Medan dari PKS yang terpilih kembali. Kalau tidak salah, Pak Rajuddin juga yang perolehan suaranya paling besar di antara 6 yang lain. Bisa saja beliau yang nantinya ditunjuk partai, tapi belum pembahasan soal itu di internal partai, nanti soal itu akan dibahas,” tutupnya.
Seperti diketahui, PDI Perjuangan memiliki jatah 10 kursi di DPRD Medan untuk tahun ini. Nama-nama tersebut yakni, Edward Hutabarat, Robi Barus, Margaret MS, Paul Mei Anton Simanjuntak, Wong Chun Sen, Hasyim SE, David Roni G Sinaga, Daniel Pinem, Johannes Haratua HTG dan Hendri Duin.
Sedangkan partai Gerindra yang juga memperoleh 10 kursi di DPRD Medan untuk tahun ini diisi oleh Dame Duma Sari Hutagalung, Aulia Rachman, Surianto Butong, Siti Suciati, Sahat B Simbolon, Netty Yuniati Siregar, H Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution, Mulia Syahputra Nasution dan Suranta Meliala.
Untuk PKS yang mendapatkan 7 kursi diisi oleh Rajuddin Sagala, Rudiawan Sitorus, Abd Latif Lubis, Irwansyah, Rudianto, Dhiyaul Hayati dan Syaiful Ramadhan. Sedangkan PAN yang mendapatkan 6 kursi diisi oleh Abdul Rahman, HT Bahrumsyah, Sudari, Edwin Sugesti Nasution, Edi Saputra dan Sukamto. (mag-1/ila)
file
KA: Penumpang kereta api (KA) melihat dari balik jendela saat KA melaju. PT KAI Divre I Sumut siap layani penumpang mudik Lebaran.
file KA: Penumpang kereta api (KA) melihat dari balik jendela saat KA melaju. PT KAI Divre I Sumut siap layani penumpang mudik Lebaran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api (KAI) mencatat, pemesanan tiket KA dengan berbagai jurusan pada angkutan arus mudik Idul Fitri 1440 Hijriah, hingga pada tanggal 16 Mei 2019, sudah terjual sebanyak 40.395 kursi atau 27 persen.
“Pesanan tiket kereta api Lebaran Sumut 2019 terus naik atau sudah 27 persen dari 152.152 seat atau kursi,” ujarManager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar kepada Sumut Pos, Jum’at (17/5) siang.
Ilud mengimbau calon penumpang bisa memesan jauh hari tiket keberangkatan mudik maupun arus balik pada Lebaran tahun ini. Ini agar mendapatkan kepastian tiket atau tempat duduk kereta api.”Tiket yang sudah terjual itu untuk kelas eksekutif, bisnis dan ekonomi. KAI Divre I Sumut memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi Jumat, 31 Mei 2019 (H-5),” jelas Ilud.
Ilud mengungkapkan, selama Lebaran 2019, KAI Divre I Sumut mengoperasikan 40 KA reguler terdiri dari 6 perjalanan KA Sri Bilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat pergi/pulang (pp). Kemudian dua perjalanan KA Sri Bilah Premium relasi Medan – Rantau Prapat (pp).
“Kemudian, enam perjalanan KA Putri Deli relasi Medan – Tanjung Balai (pp). Serta dua perjalanan KA Siantar Ekspres relasi Medan – Siantar (pp) dan 24 perjalanan KA Sri Lelawangsa relasi Medan – Binjai (pp),” tutur Ilud.
Ilud mengatakan, KAI Divre I Sumut menyediakan kurang lebih 17.728 tempat duduk untuk KA jarak jauh dan KA lokal setiap harinya. Untuk menghadapi peningkatan jumlah pengunjung “channel” penjualan tiket, KAI Divre I Sumut telah melakukan langkah antisipasi berupa tuning dan optimalisasi database sistem ticketing.
“Termasuk menambah application server dan bandwidth internet sebanyak dua kali lipat dari hari biasa. Langkah itu bertujuan agar proses pemesanan tiket dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Ilud.(gus/ila)
ist
PELATIHAN: Pemuka masyarakat bertemu di Sitandiang untuk mengikuti pelatihan konservasi lingkungan dan perlindungan orangutan.
ist PELATIHAN: Pemuka masyarakat bertemu di Sitandiang untuk mengikuti pelatihan konservasi lingkungan dan perlindungan orangutan.
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Nama Dusun Sitandiang menjadi semakin populer. Letak dusun ini di kaki bukit di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sulit mencapai dusun yang berpenduduk sekitar 120 jiwa ini dengan kendaraan, kecuali mobil gardan dua. Atau menggunakan sepada motor jenis trail.
PaRa petani di dusun ini sudah terbiasa berjalan kaki pulang pergi, antara dusun mereka ke simpang kantor Kepala Desa Bulu Bario, yang posisinya di pinggir jalan kabupaten. Bisa mencapai 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Jalan menuju dusun ini cukup terjal, licin dan berbatu. Bila tidak hati-hati, bisa jatuh terjerembab.
Dusun Sitandiang adalah dusun yang posisinya paling terdekat dengan lokasi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang sempat mendapat “gangguan” dari sejumlah LSM asing dan LSM lokal mitranya. Berbagai isu digunakan untuk menggoyang proses pembangunan pembangkit listrik yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
Tapi nyatanya sikap sejumlah aktivis LSM ini berseberangan dengan sikap masyarakat di dusun, yang pada Pemilu 2019 ini, memenangkan pasangan Capres 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Tampaknya keberadaan proyek PLTA Batangtoru ini telah mengangkat nama baik Presiden Jokowi di mata masyarakat kampung tersebut. Jadi tidak heran, bila warga di dusun ini mendukung penuh keberadaan PLTA, yang akan berkontribusi menyediakan energi listrik terbarukan itu.
Kepala Dusun Sitandiang, Sampetua Hutasuhut, mengaku masyarakat di Sitandiang, menyambut gembira dengan hadirnya pembangunan proyek PLTA Batangtoru atau yang mereka sebut PLTA Simarboru, yang arealnya berada di sebagian wilayah Kecamatan Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru). Masyarakat, bangga karena kampungnya bisa bermanfaat bagi kepentingan nasional.
Hutasuhut menyatakan, masyarakat berharap agar proyek dari program strategis Presiden Jokowi itu bisa secepatnya dibangun tanpa hambatan, sehingga segera selesai. “Kami berharap dengan adanya PLTA Batangtoru, ekonomi masyarakat bisa semakin meningkat dan orangutan makin terlindungi,” ujarnya.
Terkait orangutan, katanya, justru penduduk merasa sangat beruntung dengan keberadaan mawas atau orangutan dalam bahasa masyarakat setempat. Pasalnya, berkat satwa tersebut, perhatian terhadap Dusun Sitandiang semakin besar secara nasional maupun internasional. “Masyarakat kami sudah mendapat pelatihan konservasi dari pihak PLTA, bagaimana caranya menyelamatkan orangutan dan menyelamatkan alam sekitar,” kata Hutasuhut.
Pernyataan Hutasuhut ini didukung Kepala Desa Bulu Mario, Marganti Ritonga. Kata kepala desa, masyarakat di desanya justru berharap pembangunan PLTA bisa segera diselesaikan. Desa yang berpenduduk 370 KK itu, kata Ritonga, siap mengawal pembangunan PLTA agar berjalan mulus. “Masyarakat kami mendukung pembangunan PLTA ini,” kata Ritonga.
Dia mengaku pernah menegur oknum dari salah satu LSM asing yang masuk ke desanya, tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada aparat desa.
Penolakan PLTA Dimotori LSM Asing
Penolakan keberadaan PLTA Batangtoru awalnya dimotori sejumlah LSM asing, yang bermitra dengan sejumlah LSM lingkungan di Sumut, sebagai “operator” lapangan. Mereka menggunakan beragam isu, yang dianggap mampu menjadi senjata ampuh untuk menggagalkan proyek PLTA tersebut.
Beberapa LSM asing diduga aktif berkampanye untuk “mengganggu” proyek strategis nasional ini antara lain; Mighty Earth, LSM yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, perguruan tinggi Australia (Jamescook Universtity Australia), Alliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT), suatu organisasi yang beranggotakan peneliti, PanEco dari Swiss dan mitra-mitra kerjanya Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Center of Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Centre (OIC) dan Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP).
Isu orangutan memang menjadi isu yang paling sering digunakan untuk “mengganggu” proyek strategis nasional ini. Mereka menggunakan kalimat, “800 individu yang terancam di sekitar proyek PLTA Batangtoru.” Meski kemudian, setelah adanya pernyataan atau klarifikasi dari sejumlah peneliti orangutan dan dari institusi kompeten pemerintah, barulah angka 800 individu itu tidak lagi disebut berada di sekitar PLTA Batangtoru.
“Kan nggak masuk akal kalau disebut 800 individu di sekitar PLTA Batangtoru. Kalau untuk seluruh hutan Batangtoru, yang luasnya ratusan ribu hektare, dari Tapsel, Tapteng hingga ke Taput saja jumlahnya nggak sebanyak itu,” kata AM Siregar, pemuka masyarakat Desa Huraba, Kecamatan Marancar, Tapsel.
Muhamamd Nasir Siregar, tenaga pengawas hutan dan lain-lain (TPHL) pada BKSDA di Sipirok, belum lama ini menginformasikan, selama dia melakukan pengawasan orangutan sejak tahun 2000 hingga sekarang, di hutan Sibual-buali ada sekitar 20 hingga 21 individu orangutan, di Lubukraya 8 individu, di blok Sipirok mulai dari Sarulla hingga Pahae, Tapanuli Utara, sekitar 80 individu.
Dia memperkirakan jumlah orangutan di seluruh hutan Batangtoru, yang meliputi tiga kabupaten, yakni Tapsel, Tapteng dan Taput, hanya sekitar 370 – 400 individu.
Kata Nasir, menghitung jumlah orangutan tidak akurat bila berdasarkan jumlah sarang yang ditemukan. Sebab bila musim hujan, satu individu orangutan bisa membuat 4 sarang.
Sementara itu Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno, sebelumnya telah memastikan keberadaan orangutan aman dari aktivitas pembangunan PLTA Batangtoru. Saat ini pun ada satu tim yang terus memantau perkembangan orangutan di kawasan itu, memastikan keberadaan satwa dilindungi itu tetap terjaga dan aman.
Kepentingan Barat
Belakangan, sejumlah LSM itu dicurigai membawa pesan-pesan dari Barat (Eropa dan Amerika), dalam upayanya menggagalkan proyek strategis nasional PLTA Batangtoru. Pasalnya, karena PLTA Batangtoru memperoleh pembiayaan dari Bank Of China. China saat ini adalah negara yang sedang “berperang” di bidang ekonomi, berhadapan dengan Amerika dan Eropa. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf, beberapa waktu sebelumnya juga pernah menuding LSM-LSM itu bagian dari intervensi asing dalam upayanya mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek strategis nasional, antara lain PLTA Batang Toru.
Kecurigaan itu cukup beralasan, setelah pada kenyataannya, LSM tersebut “diam seribu bahasa” ketika ada sebuah korporasi tambang, yang operasinya justru pada areal yang berada di bekas zona inti habitat orangutan, tidak jauh dari lokasi PLTA Batangtoru.
Energi Terbarukan untuk Listrik Nasional
PLTA Batangtoru yang merupakan pembangkit listrik dengan konsep energi baru terbarukan (EBT), merupakan bagian program pembangunan infrastruktur kelistrikan Presiden Jokowi, yang ramah lingkungan. Keberadaan PLTA ini akan mampu menghemat devisa sekitar USD 400 juta/tahun atau sekitar Rp5,6 tiliun/tahun, kata Firman Taufick, Vice President Communications and Social Affairs PT PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), perusahaan yang membangun PLTA Batangtoru.
”Selain penghematan devisa, PLTA Batangtoru bagian dari komitmen Presiden RI dalam Paris Agreement, untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. PLTA ini akan berkontribusi terhadap komitmen itu dengan mengurangi emisi karbon dioksida minimal 1,6 juta ton pertahun,” katanya.
Keberadaan PLTA Batang Toru, menurut Firman, adalah sebagai salah satu solusi pemerintah dalam penghematan devisa dengan menggantikan pembangkit bertenaga disel atau batubara, yang berbiaya lebih besar dan tidak ramah lingkungan. “1,6 juta ton per tahun itu setara dengan kontribusi penyerapan karbon oleh 120.000 hektare wilayah hutan atau setara dengan 123 juta pohon,” kata Firman menegaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dan negara dari proyek energi baru terbarukan tersebut. (*)
sutan siregar/sumut pos
DEMO: Ratusan massa menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik Medan, Jumat (17/5). Mereka mendesak Bawaslu mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019.
sutan siregar/sumut pos DEMO: Ratusan massa menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik Medan, Jumat (17/5). Mereka mendesak Bawaslu mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Takbir kembali bergema di seputaran Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara, Jalan Adam Malik, Kota Medan, Jumat (17/5). Sama seperti pekan sebelumnya, massa pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga kembali berunjukrasa di sana.
Massa menamakan diri Aliansi Keadilan Untuk Rakyat (AKUR) mengumandangkan nama Prabowo Subianto-Sandiaga sepanjang unjuk rasa. Tuntutan mereka tetap sama, meminta supaya capres 01 Joko Widodo–Ma’ruf Amin didiskualifikasi sebagai paslon. Selain itu mereka menyuarakan agar dilakukan audit forensik terhadap KPU, selaku pelaksana pemilu.
Amatan di seputaran kantor Bawaslu Sumut, polisi terlihat sudah bersiaga. Beberapa prajurit TNI berlaras panjang juga terihat mengawal jalannya unjuk rasa. Sejumlah pejabat kepolisian juga berada di lokasi. Di bagian depan kantor, polisi memasang kawat berduri. Menutup areal kantor Bawaslu.
Setelah panjang berorasi, massa kemudian beraudiensi dengan Bawaslu Sumut. Pembicaraan di dalam ruangan Bawaslu cukup alot. Hingga akhirnya perwakilan massa AKUR menyerahkan kepingan CD kepada komisioner Bawaslu.
Ahsanul Fuad Saragih, salah seorang perwakilan AKUR menjelaskan video itu berisi dugaan kecurangan yang sudah dibahas di tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Namun dia tak menjelaskan detil soal isi video.
“Kita juga menyampaikan potongan video yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu. Video itu adalah potongan video yang dipresentasi dari Tim IT BPN,” kata Ahsanul usai pertemuan.
Pihaknya mendukung penuh Bawaslu Sumut untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2019. Apalagi jika kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Bawaslu kita tuntut untuk bekerja secara proaktif untuk menemukan dugaan-dugaan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu Ahsanul juga mempertanyakan, sejauh mana aduan mereka ditindaklanjuti Bawaslu Sumut. “Itu dia masalah hal yang berkaitan dengan penyelesaian pengaduan dari masyarakat tidak terukur bagaimana progressnya. Kita tidak tahu aduan yang sudah banyak ini sudah sejauh apa prosesnya,” katanya menambahkan jika unjuk rasa itu akan terus dilakukan hingga pengumuman resmi KPU pada 22 Mei 2019.
Menjawab tuntutan massa aksi, anggota Bawaslu Sumut Marwan mengatakan, soal tuntutan diskualifikasi salah satu paslon bukan kewenangan mereka. “Kewenangan kita setelah menelusuri ini, kalau tuntutan mereka dis atau tidak dis, itu bukan kewenangan di provinsi. Bawaslu RI yang bertugas mengkaji menilai dan menetapkan dan memutuskan,” ujarnya.
Soal laporan dugaan kecurangan, pihaknya akan mendalaminya. Bawaslu Sumut juga sudah memonitoring Bawaslu daerah yang menangani kasus dugaan pelanggaran. “Contoh di Asahan ada penggelembungan suara dan lainnya diduga itu terstruktur masif dan sistematis,” pungkasnya.
Bawaslu Lamban Tangani Sengketa Pemilu
Aksi massa juga terjadi di kantor Bawaslu Deliserdang, Jalan Tanjung Garbus, Lubukpakam, Jumat (17/5). Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Penyelamat Demokrasi dan Caleg Lintas Partai Politik meliputi dari PKS, PDIP, Hanura, Perindo, PBB, Gerindra dari Dapil 2 ini menuding Bawaslu lamban menangani kasus pelanggaran Pemilu yang dilaporkan para caleg tersebut.
“Saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK Tanjung Morawa banyak dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, namun tidak ditindaklanjuti Bawaslu Deliserdang. Padahal sudah dilaporkan,” kata teriak seorang orator.
Hal itu ditimpali Eko Supianto, Caleg PDIP untuk DPRD Deliserdang yang meminta Gakumdu untuk menyelidiki kasus kecurangan di beberapa TPS Desa Tanjung Morawa B dan segera mengeluarkan surat rekomendasi Pemilu ulang. “Bawaslu sudah 9 hari menerima laporan Caleg Hanura Dapil 2 DPRD Deliserdang Rusmani Manurung terkait kecurangan pemilih menggunakan KTP luar Kabupaten dan Provinsi, tapi tetap bisa melakukan pencoblosan semua surat suara namun tidak ada tindak lanjutnya dan terkesan lamban,” bilang Eko.
Senada, Caleg Hanura Rusmani Manurung meminta Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi pemilihan suara ulang di Desa Tanjung Morawa B. “Kita meminta agar petugas KPPS Desa Tanjung Morawa B dan PPK Kecamatan Tanjung Morawa di periksa serta diproses karena sudah bermain kecurangan sebagai penyelenggara,”ujar Rusmani.
Ketua Bawaslu Deliserdang M Ali Sitorus meminta agar para pengadu untuk bersabar. “Kita tetap memproses pengaduan pelapor. Untuk kasus ibu Rusmani Manurung sudah kita tindak lanjuti dan rencananya hari Senin (20/5) di panggil untuk diminta klarifikasi ulang”, katanya.
Namun ketika ditanyai wartawan siapa saja pihak yang sudah dipanggil, Ali Sitorus menyatakan, pihaknya masih memanggil si pelapor dan Panwas Kecamatan Tanjung Morawa untuk diminta keterangan. Sementara petugas KPPS Desa Tanjung Morawa B dan PPK Kecamatan Tanjung Morawa belum diminta keterangan dengan alasan permasalahanya masih berproses. (prn/btr)
HANGUS: Seorang warga berjalan di samping tiga unit mobil yang hangus dibakar narapidana saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Hinai, Langkat, Kamis (16/5) siang.
HANGUS: Seorang warga berjalan di samping tiga unit mobil yang hangus dibakar narapidana saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Hinai, Langkat, Kamis (16/5) siang.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Hinai, Kabupaten Langkat, reda setelah para narapidana mengajukan sejumlah tuntutan kepada petugas keamanan. Kini, tuntutan tersebut tengah didalami Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sumut. Namun demikian, sebanyak 72 napi masih berkeliaran di luar Lapas.
KEPALA Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Dewa Putu Gede menyatakan, berdasarkan jumlah yang terdata, keseluruhan tahanan yang berada diLapas narkotika Langkat sebanyak 1.634 orang. “Saat kita apelkan pagi tadi berjumlah 1.458 orang. Berarti sebanyak 176 orang lagi masih berada di luar Lapas,” sebut Dewa, Jumat (17/5).
Namun berdasarkan data dari pihak Kepolisian yang mereka terima, sebanyak 104 orang telah berhasil diamankan. Dengan begitu, ada sekitar 72 orang lagi yang masih dicari (buron). “Jika pihak keluarga ada mengetahui keberadaan narapida yang masih kabur, kami imbau agar segera menyerahkan diri,” terangnya.
Pantauan di Lapas Narkotika hingga hari Jumat (17/5) siang, situasi sudah kondusif. Petugas sudah melakukan pembersihan sisa-sisa kerusuhan kemarin.
Pihak Kanwil Kemenkum HAM sendiri masih mendalami tuntutan napi sekaligus pengaduan itu sebelum membuat kebijakan. Di antaranya penghentian kesewenangan petugas, pemerasan, pungli, dan campur tangan istri Kalapas B Sitepu dalam razia terhadap napi.
“Itu akan kami dalami. Kami juga tidak gegabah mengambil langkah, kami dalami dengan baik, apabila terbukti kami akan mengambil langkah strategis terhadap status jabatan yang bersangkutan, (kami) tidak akan tinggal diam,” ujarnya, Jumat (17/5).
Kemenkum HAM juga akan menyelidiki dugaan pemerasan dan pungli yang disebutkan penghuni Lapas Hinai. Mereka akan melakukan pemeriksaan. “Kalau ada indikasi hukum pihak terkait lain yang menangani. Kami di pihak Kemenkum HAM hanya (menangani) status hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan,” ujar Dewa Putu Gede.
Sementara, hingga kemarin Kalapas Narkoba Hinai, Langkat, Bachtiar Sitepu dinyatakan sedang berada di luar negeri. Dia cuti selama 30 hari. “Dia saat ini di Betlehem (Yerussalem), kalau melihat itu (lokasi) ya ibadah. Dia sudah tahu soal kejadian ini. Sebetulnya belum jadwal pulang, sudah saya paksa pulang hari ini, tapi katanya tidak ada pesawat, tapi hari Sabtu katanya ada, insyaAllah, Minggu sudah di sini,” jelas Muhammmad Jahari Sitepu, Kadiv Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sumut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkumham,Sri Puguh Budi Utami, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, saat ini suasana di LapasNarkotika Kelas III Langkat sudah kembali kondusif berkat bantuan pengamanan TNI-Kepolisian. “Warga binaan yang sempat berada di luar Lapas saat ini telah kembali ke kamar hunian masing-masing,” ungkap Sri Puguh.
Utami juga sudah mendengar keluhan warga binaan Lapas Narkotika Langkat melalui video call telepon selulernya pada Kamis (16/5). Semisal, warga binaan berharap Kepala Lapas Narkotika Langkat diganti dan menghukum petugas Lapas yang melanggar aturan. “Kalian tenang, saya akan datang ke sana besok (kemarin). Saya akan mendengarkan keluhan kalian. Saya minta kalian tenang, tertib dan kembali ke blok masing-masing,” kata Utami kepada warga binaan, kemarin.
Utami menambahkan, bersama jajarannya akan melakukan dialog secara langsung dengan warga binaan Lapas Narkotika Langkat. “Kami akan konsisten memenuhi hak–hak mereka. Namun kami juga tidak bergeming untuk tegas menghentikan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan,” tegasnya.
Penyebab Kerusuhan
Peristiwa kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat dipicu petugas Lapas menemukan narkoba jenis sabu dimiliki warga binaan. Kemudian langsung berkoordinasi dengan Polres Langkat yang langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan warga binaan tersebut. Utami mengungkapkan, bahwa kerusuhan mulai terjadi saat polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang terlibat peredaran narkoba. Ditambah lagi jumlah petugas yang sangat tidak seimbang dengan jumlah hunian.”Hal itulah diduga memprovokasi sejumlah warga binaan lainnya untuk melakukan perlawanan berujung pada pemberontakan. Hingga menjebol pintu Lapas Langkat,” ungkapnya. “Penyebab pasti dari kejadian ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman lagi,” ujarnya lagi.
Menyikapi kerusuhan di Lapas Narkotika kemarin, Anggota Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli mengatakan, harus ada tindakan tegas untuk semua sipir yang melakukan tindakan-tindakan arogansi atau memperlakukan para warga binaan secara tidak layak dan tidak manusiawi. “Tindak tegas semua sipir yang melakukan tindakan arogan dengan memperlakukan para wargabinaan dengan perlakuan kasar yang sangat tidak manusiawi. Tindakan tegas itu harus terukur, mulai dari mutasi para sipir sampai kepada pemecatan. Ini sudah masalah kemanusiaan, wajar sekali rasanya kalau orang yang memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi harus dicopot dari tugasnya sebagai ‘pembina’ masyarakat binaan,” ucap Nezar Djoeli kepadaSumut Pos, Jumat (17/5).
Menurut Nezar, para warga binaan tersebut tidak selayaknya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Justru para wargabinaan tersebut harus diberi pembinaan dan kehidupan yang layak agar menjadi modal dan pendidikan baginya untuk bisa bersikap baik saat sudah selesai menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat diluar Lapas. “Mereka memang sedang menjalani hukuman, tapi mereka bukan binatang. Beri mereka pelatihan supaya jadi orang yang berguna selepas menjalani hukuman. Intinya para Sipir juga harus diseleksi dengan ketat, bukan hanya menguasai ilmu bela diri, tapi para sipir justru harus dibekali dengan pelatihan tertentu untuk bisa melakukan pendekatan secara persuasif dengan para napi,” ujarnya.
Ditanya mengenai siapa yang paling bertanggungjawab atas sikap arogansi para sipir di Lapas tersebut, Nezar langsung menyebutkan bahwa Kalapas lah yang paling bertanggungjawab. “Kalapas harus bisa mempertanggungjawabkan semua sikap arogansi para sipir nya yang telah memicu kemarahan para napi yang berakibat kericuhan yang fatal,” katanya.
Adapun keluhan-keluhan para napi yang terkuak atas peristiwa itu yakni, para napi yang tidak memperoleh makanan sesuai indeks, tidak mendapatkan remisi yang sudah dijanjikan, serta perlakuan semena-mena pihak Lapas dan pengutipan liar (pungli) yang sering dilakukan para Sipir kepada para napi.
Peristiwa mengamuknya para napi di Lapas Narkoba di Hinai Langkat kemarin, perlahan mereda usai para napi mengajukan 27 poin tuntutan, diantaranya terkait perlakuan petugas terhadap napi yang tidak manusiawi, fasilitas kesehatan minim dan berbayar, Justice Colaboration Regulasi, pengurusan remisi sesuai aturan, fasilitas dipungut biaya dan minim, kunjungan keluarga dibatasi, adanya praktek jual beli makanan, ada perpindahan ruangan tanpa alasan, pungli administrasi, ibadah dibatasi, pengurusan pembebasan bersyarat sudah bayar tapi tidak dibebaskan dan keluhan terkait lapas yang over kapasitas dan terakhir meminta Kalapas, B Sitepu untuk dicopot dari jabatannya.
“Betapa banyaknya keluhan para napi itu. Bahkan, untuk beribadah saja harus dibatasi. Betapa luar biasanya praktek-praktek kezaliman didalam Lapas sana, bahkan untuk remisi dan pembebasan bersyarat yang jelas-jelas merupakan hak mereka saja pun masih harus dirampas. Wajar sekali kalau Kalapas itu harus dicopot, agar menjadi pelajaran bagi Kalapas – Kalapas yang lain,” tegasnya.
Seperti diketahui, emosi para narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba di Jalan Simpang Ladang Estate, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat, Sumut, mencapai puncaknya. Para napi mengamuk dan mengejar petugas sipir yang melakukan penganiayaan terhadap seorang napi yang kedapatan memiliki narkoba. Akibatnya, sejumlah fasilitas dilapas tersebut dirusak dan dibakar yang mengakibatkan sekitar 200 napi kabur dari Lapas Narkoba tersebut.
“Harus bisa kita bedakan, antara memerangi narkoba dengan pelaku narkoba. Peredaran Narkoba memang harus diberantas dengan tegas, tetapi harus tetap lewat jalur hukum. Napi yang kembali terlibat dalam peredaran narkoba, silahkan diproses lagi secara hukum yang berlaku. Tetapi, tidak ada satupun alasan untuk memperlakukan manusia dengan cara-cara yang tidak manusiawi.” tutupnya.
Polres Sergai Gelar Operasi Gabungan
Sebagai upaya antisipasi pelarian penghuni Lapas Narkoba Hinai, Langkat, Polres Sergai bersama BNNK, Dinkes dan Satlantas menggelar operasi gabungan di Jalinsum Sergai Medan-Tebingtinggi tepatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, Jumat (17/5). Selain operasi pelarian, tim gabungan juga menggelar operasi peredaran gelap narkotika dengan melakukan tes urine setiap pengemudi (Supir) yang melintas, dan memeriksa setiap benda maupun barang bawaan penumpang yang mencurigakan.
Dari hasil pemeriksaan tes urine tersebut terindikasi 9 orang pengemudi dan penumpang positif pengguna narkotika, adapun ke 9 orang tersebut adalah 1. Fernandes Manullang (33) sopir Truk Colt Diesel, 2. Elsandi Sinaga (35) sopir angkot Sandra Prima, 3. Feldi Ramadhan (24) sopir Mobil Pick up, 4. Andik Priyo (37) sopir pribadi, 5. M.Zain (42) penumpang angkot Rajawali, 6. Sandi Mahesa (20) kernet angkot, 7. Wawan Hendrawan (40) sopir, 8. Sawaluddin (39) sopir, 9. Dedi Kurniawan (24) sopir.
Kasatnarkoba Polres Sergai AKP Martualesi Sitepu SH, MH mengatakan, tujuan dari operasi gabungan ini digelar untuk mengantisipasi pelarian penghuni Lapas Narkoba Langkat, dan mengurangi tingkat kecelakaan dalam keselamatan berlalu lintas dijalan, kemudian memberikan pelayanan kesehatan terhadap pengemudi dan penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H mendatang.
AKP Martualesi menjelaskan, dari hasil operasi gabungan ini pihaknya telah mengamankan 9 orang pengemudi dan penumpang yang terindikasi positif pengguna narkotika. “Kini ke 9 orang tersebut kita serahkan ke BNNK Sergai guna penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. (bam/mag-1/sur)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra, Robert Lumban Tobing dituding menggelembungkan suara di daerah pemilihan (Dapil) IX DPRD Sumut, tepatnya di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbanghasundutan. Suara Sekretaris Partai Gerindra Sumut ini bertambah sebanyak 2.135, dari yang seharusnya 1.835 suara menjadi 3.971 suara.
Dugaan penggelembungan suara ini terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara untuk Kabupaten Humbahas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Jumat (17/5). Rekapitulasi ulang ini dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk perolehan suara Partai Gerindra oleh KPU Humbahas. Hitung ulang dilakukan menyusul adanya keputusan sidang cepat oleh Bawaslu Sumut.
Pada saat hasil penghitungan ulang dibacakan, terlihat jelas di banyak TPS dari 24 desa di Dolok Sanggul terjadi pertambahan suara. Misalnya, di Desa Sirisi-risi, dari 13 berubah menjadi 205. Di Desa Pasaribu dari 47 menjadi 326. Di Desa Sileang dari 21 menjadi 205.
Dengan dilakukannya perbaikan perolehan suara, saat ini suara Robert menjadi 1.836, dari sebelumnya 3.971. Artinya, terjadi pengurangan 2.135 suara. “Begitulah faktanya yang sudah terlihat. Tidak mungkin tak kita lakukan penghitungan ulang, karena itu rekomendasi Bawaslu. Nanti akan kita tetapkan hasil perubahannya,” kata Ketua KPU Sumut, Yulhasni.
Menjawab ini, Robert Lumban Tobing yang ditemui wartawan di Kantor Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandi Sumut, mengatakan, banyak hal yang perlu dicurigai. Terutama terkait munculnya rekomendasi dari Bawaslu Sumut yang tiba-tiba untuk sinkronisasi ulang hasil perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. “Rekomendasinya muncul secara tiba-tiba karena adanya pengaduan dari seseorang bernama Samuel Samosir. Tapi bukti yang dilaporkan itu fotocopy C1 yang sekarang ini banyak diutak-atik untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Ia mengungkapkan, Bawaslu Sumut dalam menyikapi pengaduan seperti ini seharusnya memperjelas dulu apa kepentingan si pengadu, kapasitasnya sebagai apa, dan kepentingannya untuk mengadu apa. Hal ini perlu diklarifikasi, karena tidak mungkin ada seseorang yang tiba-tiba membuat pengaduan hanya terhadap Partai Gerindra.
“Kalau si pengadu mengatasnamakan dia sebagai warga Negara Indonesia, kok yang diadukan untuk sinkronisasi data hanya untuk Partai Gerindra? Ini memunculkan kecurigaan besar,” ujarnya.
Selain itu kata Robert, KPU Humbahas dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu juga tidak clear dan dianggap cacat administrasi. Hal ini terlihat dari tidak disebarnya undangan kepada Partai Gerindra untuk menghadiri penyesuaian data di Kantor KPU Humbahas dengan tepat waktu. Padahal dalam rekomendasinya, Bawaslu memerintahkan agar KPU menghadirkan Partai Gerindra untuk menyaksikan kegiatan tersebut. “Undangan sampai kepada kami pukul 16.00 WIB padahal acara dimulai pukul 14.00 WIB. Ini sepertinya sudah diatur agar perubahan-perubahan data tersebut bisa mereka lakukan sesuka hati,” katanya.
Atas kondisi ini, ia juga mengaku tidak tau asal muasal dari sejumlah perubahan data perolehan caleg Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul yang dibacakan dalam pleno KPU Sumut dengan agenda perubahan data perolehan suara Partai Gerindra di kecamatan tersebut.
“Kami tidak tahu data yang mana yang mereka sinkronkan sehingga muncul perubahan-perubahan tersebut. Karena tidak ada formulir C1 plano yang dibuka. Data yang sangat terpercaya itu adalah C1 plano jika muncul masalah seperti ini,” ungkapnya.
Partai Gerindra, menurutnya akan mengajukan keberatan secara resmi ke Bawaslu RI. Keberatan ini akan mereka sampaikan agar Bawaslu RI merekomendasikan pembukaan kembali proses yang tidak prosedural tersebut. “Karena data yang diadukan oleh pengadu dengan data yang terkoreksi juga sangat jauh. Data sama kami perolehan suara berjumlah 2.424 dan data bukti yang diadukan di pengaduan menyebutkan ada ketidaksesuaian data karena perolehan suara kami menjadi 2.581. Artinya kalaupun disesuaikan yang terkoreksi paling hanya 157,” pungkasnya.
Rekomendasi Berjalan
Sinkronisasi data sesuai rekomendasi Bawaslu Sumut atas masalah yang terjadi di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan juga sudah dijalankan KPU Nisel. Namun terdapat data yang berbeda yang dipaparkan KPU Nisel, antara C1 plano dengan hasil yang mereka input untuk jenis pemilihan DPRD Sumut.
Misalnya terjadi di TPS 01, Desa Hilindraso Raya, Partai Gerinda memiliki 2 suara. Namun dalam C1 hologram jumlah suara partai dan calon anggota DPRD Sumut, nihil. Data yang diterima wartawan, ada puluhan TPS yang akan dibacakan dan dicek ulang kertas C1 Plano DPRD tingkat Sumut.
Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat dikonfirmasi tidak membantah situasi dan kondisi rekapitulasi penghitungkan suara Kabupaten Nisel. “Dikarenakan kondisi gudang logistik KPU Nisel terjadi atau adanya kerusuhan, jadi jumlah suara partai dan calon pada C1 Plano belum dijumlahkan, lalu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu makanya C1 Plano dihitung dan dijumlahkan di sini (tingkat Sumut). Apa yang ada di C1 Plano itulah yang dibacakan oleh KPU Nisel,” katanya.
Kalau ada yang tidak pas sinkronisasi datanya, sebut dia maka akan dicek dan disinkronkan lagi. Setelah dibacakan dan dicek C1 Plano ini, maka nantinya akan dibandingkan dengan DB1 yang ada, kalau data pemilih yang ada tidak akan berubah.
Dalam rapat pleno lanjutan yang disaksikan oleh Bawaslu Sumut, saksi capres, parpol, dan saksi DPD itu, KPU Nisel sebelumnya membacakan C1 Plano DPRD Sumut hologram dari beberapa TPS dengan total suara atau hasilnya nihil, meski partai dan salah satu calon memiliki jumlah suara. Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, proses rekapitulasi ulang perolehan suara KPU Nisel masih diskors dan diupayakan selesai malam itu juga. Sementara untuk rekapitulasi KPU Deliserdang direncanakan akan dibaca hari ini, mengingat deadline ditingkat KPU Sumut dari KPU RI sampai 18 Mei 2019. (prn)
idris/sumut pos
MELIHAT: ASN Pemko Medan melihat nama-nama ASN yang malas apel pagi di papan informasi gedung Balai Kota Medan.
idris/sumut pos ASN Pemko Medan .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dalam waktu dekat segera menandatangani peraturan gubernur tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprovsu. Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Raja Indra Saleh mengatakan paling lama THR ASN akan dibayarkan seluruhnya pada 24 Mei ini.
“Sekarang ini masih proses pembuatan Pergub. Dalam waktu dekat akan diteken Pak Gubernur,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (17/5).
Pembuatan Pergub ini, kata dia, dikarenakan turunnya peraturan pemerintah terbaru hasil revisi. Karenanya mekanisme atau pedoman pembayaran THR dapat dilakukan melalui Pergub. “Pembayaran akan kita lakukan paling lama 24 Mei sesuai bunyi PP tersebut. Artinya, satu minggu sebelum hari H Idul Fitri. Pergub-nya segera ditandatangani Pak Gubernur dan pembayaran THR bisa langsung dilakukan,” katanya.
Meski demikian, Raja Indra tidak mengingat persis berapa alokasi anggaran untuk THR yang akan dibayarkan. Secara umum dia menyebutkan kalau menyangkut besaran THR, biasanya tergantung gaji pokok ASN pada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. “Itu tergantung OPD. Nilai dan jumlahnya kan beda-beda, saya tidak hafal. Yang jelas THR akan dibayarkan satu bulan gaji masing-masing ASN. Kita minta ASN bersabar karena ketentuan pembayaran THR sudah kita ajukan,” katanya.
Selain THR, Pemprovsu juga siap membayarkan gaji 13 untuk ASN pada Juni mendatang. Saat ini, mekanisme juga sedang diproses melalui pergub yang nantinya ditandatangani gubernur. “Untuk gaji 13 ini juga tidak ada masalah. Sesuai ketentuan bisa dibayarkan setelah THR, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Diberitakan, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo memastikan pembayaran THR untuk ASN baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dilakukan pada 24 Mei 2019. Pemerintah juga akan membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019. “Menggarisbawahi apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun ini, sudah ada ketentuan yang telah diterbitkan baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 bahwa THR akan dibayarkan tepat pada waktunya. Seperti apa yang diharapkan pak presiden, 24 Mei 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan,” kata Hadi Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5).
Ia menambahkan, petunjuk teknis terkait pembayaran THR terhadap ASN di pemerintah daerah akan diterbitkann Ditjen Bina Keuangan Kemendagri pada hari itu juga. Hal ini terkait dengan pencairan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Karena memang daerah inilah yang terbeban pada APBD sehingga hari ini akan diterbitkan surat edaran dengan didasarkan pada peraturan kepala daerah yang lebih khusus sehingga tidak ada permasalahan seperti tahun-tahun kemarin. Baik itu yang menyangkut pembayaran THR maupun pemberian gaji ke-13 yang juga akan direalisasikan pada bulan Juni tahun 2019,” ujarnya. (prn)
